Peraturan Kepariwisataan

1. UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
2. Perpres Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengesahan ASEAN Tourism Agreement (Persetujuan Pariwisata ASEAN)
    > ASEAN Tourism Agreement
3. Instruksi Presiden Nomor 16 Tahun 2005 tentang Kebijakan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata.
4. Peraturan Menbudpar Nomor KM-67/UM.001/MKP/2004 tentang Pedoman Umum Pengembangan Pariwisata Di Pulau-pulau Kecil.

Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: KEP - 012/MKP/IV/2001, 2-4-2001, tentang Pedoman Umum Usaha Pariwisata, mengatur perizinan usaha pariwisata bagi Daerah Kabupaten/Kota dengan pengelompokan:
1) Usaha Jasa yang terdiri dari atas :
    a. Jasa Biro Perjalanan Wisata ;
    b. Jasa Agen Perjalanan wisata ;
    c. Jasa Pramuwisata ;
    d. Jasa Konvensi, Perjalanan Isentif dan Pameran ;
    e. Jasa Impresariat ;
    f. Jasa Konsultan Pariwisata ;
    g. Jasa Informasi Pariwisata.
2) Pengusaha Obyek dan Daya Tarik Wisata yang dikelompokkan dalam:
    a. Pengusaha Obyek dan Daya Tarik Alam ;
    b. Pengusaha Obyek dan Daya Tarik Budaya ;
    c. Pengusaha Obyek dan Daya Tarik Minat Khusus.
3) Usaha Sarana Pariwisata yang terdiri dari :
    a. Penyediaan Akomodasi ;    > Beberapa Peraturan Pemerintah Pusat dan Daerah.
    b. Penyediaan Makan dan Minum;    > Beberapa Peraturan Pemerintah Pusat dan Daerah.
    c. Penyediaan Angkutan Wisata;
    d. Penyediaan Sarana Wisata Tirta;
    e. Kawasan Pariwisata.

Izin Gangguan dan Izin Tempat Usaha

> Perda Kota Bandung Nomor 27 Tahun 2002 tentang Ijin Gangguan dan Ijin Tempat Usaha.
> Informasi dari Kantor Unit Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Balikpapan.