>> Perpustakaan Elektronik >> Undang-Undang 1998 - sekarang, atau pindah ke daftar Undang-Undang 1945 - 1966 atau Undang-Undang 1967 - 1997
Daftar Undang-undang dan Peraturan Terkait Perpustakaan Elektronik   Fakultas Hukum
 
Nomor Tahun Judul Peraturan Terkait
20 2012 Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara
19 2012 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013
18 2012 Pangan
17 2012 Perkoperasian
16 2012 Industri Pertahanan
15 2012 Veteran Republik Indonesia
14 2012 Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011
13 2012 Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
12 2012 Pendidikan Tinggi
11 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak
10 2012 Pengesahan Optional Protocol To The Convention On The Rights Of The Child On The Sale Of Children, Child Prostitution And Child Pornography (Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, Dan Pornografi Anak) | Lampiran |
9 2012 Pengesahan Optional Protocol To The Convention On The Rights Of The Child On The Involvement Of Children In Armed Conflict (Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Keterlibatan Anak Dalam Konflik Bersenjata) | Lampiran |
8 2012 Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | Lampiran |
7 2012 Penanganan Konflik Sosial
6 2012 Pengesahan International Convention On The Protection Of The Rights Of All Migrant Workers And Members Of Their Families (Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran Dan Anggota Keluarganya) | Lampiran |
5 2012 Pengesahan ASEAN Covention On Counter Terrorism | Lampiran |
4 2012 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012
3 2012 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Daerah Administrasi Khusus Hong Kong Republik Rakyat China Tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Hong Kong Special Administrative Region Of The People’s Republic Of China Concerning Mutual Legal Assistance In Criminal Matters)
2 2012 Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
1 2012 Pengesahan Traktat Pelarangan Menyeluruh Uji Coba Nuklir (Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty) | Lampiran I | Lampiran II |

24

2011

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

23 2011 Pengelolaan Zakat
22 2011 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012
21 2011 Otoritas Jasa Keuangan
20 2011 Rumah Susun
19 2011 Pengesahan Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas)
| Lampiran Konvensi | Lampiran Terjemahan |
18 2011 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial
17 2011 Intelijen Negara
16 2011 Bantuan Hukum
15 2011 Penyelenggara Pemilihan Umum
14 2011 Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja Negara Tahun anggaran 2010
13 2011 Penanganan Fakir Miskin
12 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
11 2011 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011
10 2011 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi
9 2011 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang
8 2011 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
7 2011 Mata Uang
6 2011 Keimigrasian
5 2011 Akuntan Publik
4 2011 Informasi Geospasial
3 2011 Transfer Dana | Penjelasan |
2 2011 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
1 2011 Perumahan dan Kawasan Permukiman

13

2010

Hortikultura

12 2010 Gerakan Pramuka
11 2010 Cagar Budaya
10 2010 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 Diubah oleh UU No 11/2011
9 2010 Keprotokolan
8 2010 Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
7 2010 Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009
6 2010 Pengesahan Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Kerajaan Kebawah Duli yang Maha Mulia paduka seri baginda sultan dan yang di-pertuan Negara brunei darussalam tentang kerjasama Di bidang pertahanan (memorandum of understanding Between the Government of the republic of indonesia and The Government of his majesty the Sultan and Yang Di-pertuan of Brunei Darussalam On Defence Cooperation)
5 2010 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi
4 2010 Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia Dan Republik Singapura Tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara Di Bagian Barat Selat Singapura, 2009 (Treaty Between The Republic Of Indonesia And The Republic Of Singapore Relating To The Delimitation Of The Territorial Seas Of The Two Countries In The Western Part Of The Strait Of Singapore, 2009)
3 2010 Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
2 2010 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010
1 2010 Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008 | Penjelasan |

52

2009

Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga

51 2009 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
50 2009 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
49 2009 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum
48 2009 Kekuasaan Kehakiman
47 2009 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010
46 2009 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
45 2009 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
44 2009 Rumah Sakit
43 2009 Kearsipan
42 2009 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
41 2009 Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
40 2009 Kepemudaan
39 2009 Kawasan Ekonomi Khusus
38 2009 Pos
37 2009 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian Menjadi undang-undang (tidak berlaku lagi) UU No 9/1992 telah digantikan oleh UU No 6/2011
36 2009 Kesehatan
35 2009 Narkotika
34 2009 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Menjadi Undang-Undang
33 2009 Perfilman
32 2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
31 2009 Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
30 2009 Ketenagalistrikan
29 2009 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian
28 2009 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
27 2009 Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan
>> Penjelasan
26 2009 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009
25 2009 Pelayanan Publik
24 2009 Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan
23 2009 Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007
22 2009 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
21 2009 Pengesahan Agreement For The Implementation Of The Provisions Of The United Nations Convention On The Law Of The Sea Of 10 December 1982 Relating To The Conservation And Management Of Straddling Fish Stocks And Highly Migratory Fish Stocks (Persetujuan Pelaksanaan Ketentuan-Ketentuan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut Tanggal 10 Desember 1982 Yang Berkaitan Dengan Konservasi Dan Pengelolaan Sediaan Ikan Yang Beruaya Terbatas Dan Sediaan Ikan Yang Beruaya Jauh)
20 2009 Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan
19 2009 Pengesahan Stockholm Convention On Persistent Organic Pollutants (Konvensi Stockholm Tentang Bahan Pencemar Organik Yang Persisten)
18 2009 Peternakan dan Kesehatan Hewan
17 2009 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menjadi Undang-Undang
16 2009 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang
15 2009 Pengesahan Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, Supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime (Protokol Menentang Penyelundupan Migran melalui Darat, Laut, dan Udara, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi)
14 2009 Pengesahan Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime (Protokol untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi)
13 2009 Pembentukan Kabupaten Maybrat di Provinsi Papua Barat
12 2009 Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau
11 2009 Kesejahteraan Sosial >> Menggantikan UU No 6 Tahun 1974
10 2009 Kepariwisataan >> Menggantikan UU No 9 Tahun 1990
9 2009 Badan Hukum Pendidikan Peraturan Mendiknas No 32/2009
8 2009 Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006
7 2009 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang
6 2009 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomnor 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang
5 2009 Pengesahan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi
4 2009 Pertambangan Mineral dan Batubara
3 2009 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
2 2009 Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
1 2009 Penerbangan

56

2008

Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat

55 2008 Pembentukan Kabupaten Deiyai di Provinsi Papua
54 2008 Pembentukan Kabupaten Intan Jaya di Provinsi Papua
53 2008 Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara
52 2008 Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua di Provinsi Nusa Tenggara Timur
51 2008 Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten
50 2008 Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang di Provinsi Lampung
49 2008 Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung
48 2008 Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung
47 2008 Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara
46 2008 Pembentukan Kabupaten Nias Barat di Provinsi Sumatera Utara
45 2008 Pembentukan Kabupaten Nias Utara di Provinsi Sumatera Utara
44 2008 Pornografi
43 2008 Wilayah Negara
42 2008 Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
41 2008 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009
40 2008 Penghapusan Diskrimasi Ras dan Etnis
39 2008 Kementerian Negara
38 2008 Pengesahan Charter of the Association of Southeast Asian Nations (Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara)
37 2008 Ombudsman Republik Indonesia
36 2008 Perubahan Keempat Atas UU No 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
>> Penjelasan
35 2008 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang
34 2008 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, Dan Kota Batam
33 2008 Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas Di Provinsi Kepulauan Riau
32 2008 Pembentukan Kabupaten Buru Selatan Di Provinsi Maluku
31 2008 Pembentukan Kabupaten Maluku Barat Daya Di Provinsi Maluku
30 2008 Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Di Provinsi Sulawesi Utara
29 2008 Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Di Provinsi Sulawesi Utara
28 2008 Pembentukan Kabupaten Toraja Utara Di Provinsi Sulawesi Selatan
27 2008 Pembentukan Kabupaten Sigi Di Provinsi Sulawesi Tengah
26 2008 Pembentukan Kabupaten Lombok Utara Di Provinsi Nusa Tenggara Barat
25 2008 Pembentukan Kota Sungai Penuh Di Provinsi Jambi
24 2008 Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah Di Provinsi Bengkulu
23 2008 Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara Di Provinsi Sumatera Utara
22 2008 Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Di Provinsi Sumatera Utara
21 2008 Perbankan Syariah
20 2008 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
19 2008 Surat Berharga Syariah Negara
18 2008 Pengelolaan Sampah
17 2008 Pelayaran
16 2008 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008
15 2008 Pengesahan Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters (Perjanjian tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana)
14 2008 Keterbukaan Informasi Publik
13 2008 Penyelenggaraan Ibadah Haji
12 2008 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
11 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik
10 2008 Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
9 2008 Penggunaan Bahan Kimia dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia sebagai Senjata Kimia
8 2008 Pembentukan Kabupaten Dogiyai di Provinsi Papua
7 2008 Pembentukan Kabupaten Puncak di Provinsi Papua
6 2008 Pembentukan Kabupaten Nduga di Provinsi Papua
5 2008 Pembentukan Kabupaten Lanny Jaya di Provinsi Papua
4 2008 Pembentukan Kabupaten Yalimo di Provinsi Papua
3 2008 Pembentukan Kabupaten Mamberamo Tengah di Provinsi Papua
2 2008 Partai Politik Diubah oleh UU No 2/2011
1 2008 Pengesahan ILO Convention No. 185 Concerning Revising the Seafarers’ Identity Documents Convention, 1958 (Konvensi ILO No. 185 mengenai Konvensi Perubahan Dokumen Identitas Pelaut, 1958)

48

2007

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Penanganan Permasalahan Hukum dalam Rangka Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara Menjadi Undang-Undang

47 2007 Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Australia Tentang Kerangka Kerja Sama Keamanan (Agreement Between the Republic of Indoanesia and Australia on the Framework for Security Cooperation)
46 2007 Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005
45 2007 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008
| Cover Buku I | Daftar Isi Buku I | Buku I |
| Cover Buku II | Daftar Isi Buku II | Buku II |
44 2007 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang
>> Perpu No 1 Tahun 2007
>> Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun (PP No 48 Tahun 2007), Bintan (PP No 47 Tahun 2007), dan Batam (PP No 46 Tahun 2007)
43 2007 Perpustakaan
42 2007 Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Antara Republik Indonesia dan Republik Korea (Treaty on Extradition Between The Republic of Indonesia and The Republic of Korea)
41 2007 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007
40 2007 Perseroan Terbatas Menggantikan UU No 1 Tahun 1995
39 2007 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai
38 2007 Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Di Provinsi Sumatera Utara
37 2007 Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara Di Provinsi Sumatera Utara
36 2007 Pembentukan Kabupaten Manggarai Timur Di Provinsi Nusa Tenggara Timur
35 2007 Pembentukan Kabupaten Kubu Raya Di Provinsi Kalimantan Barat
34 2007 Pembentukan Kabupaten Tana Tidung Di Provinsi Kalimantan Timur
33 2007 Pembentukan Kabupaten Pesawaran Di Provinsi Lampung
32 2007 Pembentukan Kota Serang Di Provinsi Banten
31 2007 Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku
30 2007 Energi
29 2007 Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia
28 2007 Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
>> Penjelasan
27 2007 Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
26 2007 Penataan Ruang Menggantikan UU No 24/1992
25 2007 Penanaman Modal Menggantikan UU No 1/1967 tentang Penanaman Modal Asing dan UU No 6/1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri
>> Perpres No 76/2007 - Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal
24 2007 Penanggulangan Bencana
23 2007 Perkeretaapian Menggantikan UU No 13/1992
22 2007 Penyelenggara Pemilihan Umum (tidak berlaku lagi) Digantikan oleh UU No 15/2011
21 2007 Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
20 2007 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina Tentang Kegiatan Kerjasama Di Bidang Pertahanan dan Keamanan (Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of the Philippines on Cooperative Activities in the Field of Defence and Security)
19 2007 Pembentukan Kabupaten Mamberamo Raya Di Provinsi Papua
18 2007 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam tentang Penetapan Batas Landas Kontinen, 2003 (Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Socialist Republic of Vietnam Concerning the Delimitation of the Continental Shelf Boundary, 2003)
17 2007 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
16 2007 Pembentukan Kabupaten Sumba Barat Daya Di Provinsi Nusa Tenggara Timur
>> Penjelasan
15 2007 Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro
14 2007 Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara
13 2007 Pembentukan Kabupaten Konawe Utara Di Provinsi Sulawesi Tenggara
12 2007 Pembentukan Kabupaten Bandung Barat Di Provinsi Jawa Barat
11 2007 Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara Di Provinsi Gorontalo
| Penjelasan |
10 2007 Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara
9 2007 Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara Di Provinsi Sulawesi Utara
8 2007 Pembentukan Kota Subulussalam Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
7 2007 Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
6 2007 Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat
5 2007 Pembentukan Kabupaten Batu Bara Di Provinsi Sumatera Utara
4 2007 Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara
3 2007 Pembentukan Kabupaten Sumba Tengah Di Provinsi Nusa Tenggara Timur
2 2007 Pembentukan Kabupaten Nagekeo Di Provinsi Nusa Tenggara Timur
1 2007 Pembentukan Kabupaten Empat Lawang Di Provinsi Sumatera Selatan

23

2006

Administrasi Kependudukan

22 2006 Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2004
21 2006 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India Tentang Kegiatan Kerja Sama Di Bidang Pertahanan (Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and the Government of the Republic of India on Cooperative Activities in the Field of Defence)
20 2006 Pengesahan Convention on the Prohibition of the Use, Stockpiling, Production and Transfer of Anti-Personnel Mines and on their Destruction (Konvensi Tentang Pelarangan Penggunaan, Penimbunan, Produksi dan Transfer Ranjau Darat Anti Personel dan Pemusnahannya)
19 2006 Dewan Pertimbangan Presiden
18 2006 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007
17 2006 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun Tahun 1995 tentang Kepabeanan
16 2006 Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan
15 2006 Badan Pemeriksa Keuangan  
14 2006 Perubahan Atas UU No 13 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006
13 2006 Perlindungan Saksi dan Korban
12 2006 Kewarganegaraan Republik Indonesia PP No 2/2007 - Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia
UU No 3/1976 tentang Perubahan Ps 18 UU No 62/1958 masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
11 2006 Pemerintahan Aceh
10 2006 Penetapan Perpu No 1 Tahun 2006 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 12 Tahun 2003 Menjadi Undang-undang
9 2006 Sistem Resi Gudang Diubah oleh UU No 9/2011
8 2006 Pengesahan Perjanjian Antara RI dan RRC Mengenai Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Hukum Pidana
7 2006 Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003
6 2006 Pengesahan International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism, 1999 (Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme, 1999
5 2006 Pengesahan International Convention for the Suppression of the Terrorist Bombing 1997 (Konvensi Internasional Pemberantasan Pengeboman Oleh Teroris, 1997)
4 2006 Pengesahan International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture (Perjanjian Mengenai Sumberdaya Genetik Tanaman untuk Pangan dan Pertanian)
3 2006 Perubahan Atas UU No.7 Thn 1989 tentang Peradilan Agama
2 2006 Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 2003
1 2006 Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana

14

2005

Guru dan Dosen

13 2005 Anggaran Pendapat dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006
12 2005 Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights
11 2005 Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights
10 2005 Penetapan Peraturan Pemrintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2005 Tentang Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara Menjadi Undang-Undang
9 2005 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005
8 2005 Penetapan Perpu Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang
7 2005 Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara
6 2005 Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo
5 2005 Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung
4 2005 Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Banten
3 2005 Sistem Keolahragaan Nasional
2 2005 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2005 Menjadi Undang-Undang
1 2005 Perubahan Atas UU No 36 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005

41

2004

Wakaf

PP No 42 Tahun 2006 Pelaksanaan UU No 41 Tahun 2006 tentang Wakaf
40 2004 Sistem Jaminan Sosial Nasional
39 2004 Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri
38 2004 Jalan Menggantikan UU No 13 Tahun 1980 tentang Jalan
37 2004 Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Membayar Utang Pada saat UU ini mulai berlaku, UU tentang Kepailitan (Faillisements verordening Stb 1905:217 juncto Stb 1906:348) dan UU No 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Perpu No 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU tentang Kepailitan menjadi UU (LN Tahun 1998 Nomor 135, TLN No 3778), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
36 2004 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005
35 2004 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2003 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2004
34 2004 Tentara Nasional Indonesia
33 2004 Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Perintah Daerah
32 2004 Pemerintahan Daerah Perubahan ke 1: Perpu No 3/2005 yang ditetapkan menjadi undang-undang dengan UU No 8/2005
Perubahan ke 2: UU No 12/2008
31 2004 Perikanan Diubah oleh UU No 45/2009
>>: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2/2006 - Penangguhan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pengadilan Perikanan Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 71 Ayat (5) UU No 31/2004 Tentang Perikanan
30 2004 Jabatan Notaris >> Kode Etik Notaris
>> Peraturan Menkumham No M.03.HT.03.10 Tahun 2007 tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris
>> MOU Polri - INI
>> MOU Polri - IPPAT
29 2004 Praktik Kedokteran Putusan Mahkamah Konstitusi No: 4/PUU-V/2007
28 2004 Perubahan Atas UU No.16 Thn 2001 tentang Yayasan
27 2004 Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Putusan Mahkamah Konstitusi No 006/PUU-IV/2006 ... UU No 27 Tahun 2006 bertentangan dengan UUD 1945 ...
26 2004 Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat
25 2004 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
24 2004 Lembaga Penjamin Simpanan
23 2004 Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga PP No 4/2006 - Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga
22 2004 Komisi Yudisial Putusan Mahkamah Konstitusi 005/PUU-IV/2006 ... pasal-pasal dalam UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sepanjang menyangkut perluasan pengertian hakim [Pasal 24B ayat (1) UUD 1945] yang meliputi hakim konstitusi terbukti bertentangan dengan UUD 1945. Selain itu MK menyatakan, segala ketentuan UU KY yang menyangkut pengawasan harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Diubah oleh UU No 18/2011
21 2004 Pengesahan Cartagena Protocol on Biosafety to the Convention on Biological Diversity (Protokol Cartagena tentang Keamanan Hayati Atas Konvensi Tentang Keanekaragaman Hayati)
20 2004 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Menjadi Undang-Undang
19

2004

Penetapan Perpu No.1 Thn 2004 tentang Perubahan Atas UU Kehutanan Menjadi UU

18 2004 Perkebunan
17 2004 Pengesahan Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change (Protokol Kyoto Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-bangsa Tentang Perubahan Iklim
16 2004 Kejaksaan Republik Indonesia
15 2004 Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
14 2004 Pembentukan Pengadilan Tinggi Gorontalo
13 2004 Pembentukan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung
12 2004 Pembentukan Pengadilan Tinggi Banten
11 2004 Pembentukan Pengadilan Tinggi Maluku Utara
10 2004 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (tidak berlaku lagi) Digantikan oleh UU No 12/2011
9 2004 Perubahan Atas UU No.5 Thn 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
8 2004 Perubahan Atas UU No.2 Thn 1986 tentang Peradilan Umum
7 2004 Sumber Daya Air
6 2004 Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 2002
5 2004 Perubahan Atas UU No.14 Thn 1985 tentang Mahkamah Agung
4 2004 Kekuasaan Kehakiman (tidak berlaku lagi) Digantikan oleh UU No 48/2009
3 2004 Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
2 2004 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
1 2004 Perbendaharaan Negara

41

2003

Pembentukan Kabupaten Bener Meriah Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam | Lampiran |

40 2003 Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, Dan Kabupaten Kepulauan Aru Di Provinsi Maluku
39 2003 Pembentukan Kabupaten Lebong Dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu
38 2003 Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat
37 2003 Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir, Di Provinsi Sumatera Selatan
36 2003 Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai Di Provinsi Sumatera Utara
35 2003 Pembentukan Kabupaten Supiori di Provinsi Papua
34 2003 Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat
33 2003 Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara Di Provinsi Sulawesi Utara
32 2003 Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Provinsi Sulawesi Tengah
31 2003 Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau
30 2003 Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat
29 2003 Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara
28 2003 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2004
27 2003 Panas Bumi
>> Penjelasan
>> PP No 59/2007 - Kegiatan Usaha Panas Bumi
26 2003 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2002 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2003
25 2003 Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (tidak berlaku lagi, karena UU No. 15/2002 telah digantikan oleh UU No. 8/2010) >> PP No 57/2003 - Tata Cara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang
24 2003 Mahkamah Konstitusi Diubah oleh UU No. 8/2011
23 2003 Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (tidak berlaku lagi) Digantikan oleh UU No 42/2008
22 2003 Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (tidak berlaku lagi) UU No 22/2003 menggantikan UU No 4/1999, tetapi UU No 22/2003 sekarang telah digantikan oleh UU No 27/2009
21 2003 Pengesahan ILO Covention Number 81 Concerning Labour Inspection in Industry and Commerce (Konvensi ILO Nomor 81 Mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan dalam Industri dan Perdagangan
20 2003 Sistem Pendidikan Nasional
19 2003 Badan Usaha Milik Negara
18 2003 Advokat Putusan Mahkamah Konstitusi No.006/PUU-II/2004
17 2003 Keuangan Negara
16 2003 Penetapan Perpu No.2 Tahun 2002 Menjadi Undang-undang
15 2003 Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-undang PP No 24/2003 - Tata Cara Perlindungan Terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme
14 2003 Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 2001
13 2003 Ketenagakerjaan
12 2003 Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (tidak berlaku lagi) Digantikan oleh UU No 10/2008
11 2003 Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam
10 2003 Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon Di Provinsi Sulawesi Utara
9 2003 Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara
8 2003 Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur
7 2003 Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara Di Provinsi Sulawesi Selatan
6 2003 Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo
5 2003 Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, Dan Kabupaten Belitung Timur Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
4 2003 Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan Di Provinsi Sulawesi Tenggara
3 2003 Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, Dan Kabupaten Kaur Di Provinsi Bengkulu
2 2003 Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangandi Provinsi Kalimantan Selatan
1 2003 Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara dan Lampiran

32

2002

Penyiaran

31 2002 Partai Politik (tidak berlaku lagi) Digantikan oleh UU No 2/2008
30 2002 Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Putusan Mahkamah Konstitusi No 012-016-019/PUU-IV/2006: "Pasal 53 UU No 30 Tahun 2002 ... bertentangan dengan UUD ..."

29 2002 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2003
28

2002

Bangunan Gedung

27 2002 Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat
26 2002 Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Dan Kabupaten Teluk Wondama Di Provinsi Papua
25 2002 Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau
24 2002 Surat Utang Negara
23 2002 Perlindungan Anak >> PP No 54/2007 - Pelaksanaan Pengangkatan Anak
22 2002 Grasi Diubah oleh UU No 5/2010
21 2002 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2001 tentang Anggaran Pendapatand an Belanja Negara Tahun Anggaran 2002
20 2002 Ketenagalistrikan (tidak berlaku lagi) UU No 30/2009 tentang Ketenagalistrikan
19 2002 Hak Cipta
18 2002 Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
17 2002 Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 2000
16 2002 Pengesahan Treaty On Principles Governing The Activities Of States In The Exploration And Use Of Outer Space, Including The Moon And Other Celestial Bodies, 1967 (Traktat Mengenai Prinsip Prinsip Yang Mengatur Kegiatan Negara Negara Dalam Eksplorasi Dan Penggunaan Antariksa, Termasuk Bulan Dan Benda-Benda Langit Lainnya, 1967)
15 2002 Tindak Pidana Pencucian Uang (tidak berlaku lagi) Digantikan oleh UU No. 8/2010
Kep.Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan No.: 2/1/Kep.PPATK/2003 - Pedoman Umum Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Bagi Penyedia Jasa Keuangan
14 2002 Pengadilan Pajak
13 2002 Pembentukan Kota Bima Di Provinsi Nusa Tenggara Barat
12 2002 Pembentukan Kota Pariaman Di Provinsi Sumatera Barat
11 2002 Pembentukan Kabupaten Mamasa Dan Kota Palopo
10 2002 Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong Di Provinsi Sulawesi Tengah
9 2002 Pembentukan Kabupaten Rote Ndao Di Provinsi Nusa Tenggara Timur
8 2002 Pembentukan Kabupaten Kapulauan Talaud Di Provinsi Sulawesi Utara
7 2002 Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara Di Provinsi Kalimantan Timur
6 2002 Pembentukan Kabupaten Banyuasin Di Provinsi Sumatera Selatan
5 2002 Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Dan Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah
4 2002 Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, Dan Kabupaten Aceh Tamiang, Di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam
3 2002 Pertahanan Negara
2 2002 Kepolisian Negara Republik Indonesia PP No 23/2007 - Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia
1 2002 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2001

22

2001

Minyak dan Gas Bumi

PP No 36/2004 - Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi
21 2001 Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua
20 2001 Perubahan Atas UU No.31 Thn 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Putusan Mahkamah Konstitusi No.003/PUU-IV/2006yang menyatakan frasa tertentu dari Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
19 2001 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2002
18 2001 Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nangroe Aceh Darussalam
17 2001 Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1999/2000
16 2001 Yayasan   >> >> Dirubah oleh UU No 28/2004
>> PP No 63/2008 - Pelaksanaan UU tentang Yayasan
15 2001 Merek PP No 51/2007 - Indikasi-Geografis
14 2001 Paten
13 2001 Pembentukan Kota Bau-Bau
12 2001 Pembentukan Kota Singkawang
11 2001 Pembentukan Kota Batu
10 2001 Pembentukan Kota Tasikmalaya
9 2001 Pembentukan Kota Cimahi
8 2001 Pembentukan Pagar Alam
7 2001 Pembentukan Lubuk Linggau
6 2001 Pembentukan Prabumulih
5 2001 Pembentukan Kota Tanjung Pinang
4 2001 Pembentukan Kota Padang Sidempuan
3 2001 Pembentukan Kota Langsa
2 2001 Pembentukan Kota Lhokseumawe
1 2001 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Hongkong Untuk Penyerahan Pelanggar Hukum Yang Melarikan Diri

38

2000

Pembentukan Provinsi Gorontalo

37 2000 Penetapan Perpu No 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Menjadi Undang-undang
36 2000 Penetapan Perpu No 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-undang (tidak berlaku lagi) Diubah oleh UU No 44/2007, kemudian dinyatakan tidak berlaku lagi oleh UU No 39/2009
35 2000 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 2001
34 2000 Perubahan Atas UU No.18 Thn 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (tidak berlaku lagi) UU No 18/1997 telah digantikan oleh UU No 28/2009
33 2000 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 2000
32

2000

Desain Sirkuit Terpadu

 

31 2000 Disain Industri PP No 1/2005 - Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2005 tentang Disain Industri
30

2000

Rahasia Dagang

 
29 2000 Perlindungan Varietas Tanaman
28 2000 Penetapan Perpu Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 1998 Tentang Perubahan Berlakunya UU Nomor 25 Tahun 1997 Ketenagakerjaan Menjadi Undang-Undang (tidak berlaku lagi) UU No 13/2003 tentang Ketenagakerjaan
27 2000 Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung
26 2000 Pengadilan Hak Asasi Manusia
25 2000 Program Perencanaan Nasional
24

2000

Perjanjian Internasional

23 2000 Pembentukan Propinsi Banten
22 2000 Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1998/1999
21

2000

Serikat Pekerja/Serikat Buruh

 

20 2000 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Perubahan terhadap UU No.19 Thn 1997
19 2000 Perubahan Atas UU No.19 Thn 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Perubahan terhadap UU No.19 Thn 1997
18 2000 Perubahan Kedua Atas UU No 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Perubahan Kedua Atas UU No 8 Thn 1983
17 2000 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Perubahan Ketiga Atas UU No.7 Thn 1983
16 2000 Perubahan Kedua Atas UU No.6 Thn 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Perubahan terhadap UU No.6 Thn 1983
15 2000 Perubahan Atas Undang Undang Nomor 55 Tahun 1999 Pembentukan Kabupaten Landak
14 2000 Perubahan Atas Undang Undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, Dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur
13 2000 Perubahan Atas Undang Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, Dan Kota Batam
12 2000 Perubahan Atas Undang Undang Nomor 52 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Lembata
11 2000 Perubahan Atas Undang Undang Nomor 51 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, Dan Kabupaten Banggai Kepulauan
10 2000 Perubahan Atas Undang Undang Nomor 50 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo
9 2000 Perubahan Atas Undang Undang Nomor 49 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai
8 2000 Perubahan Atas Undang Undang Nomor 48 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen Dan Kabupaten Simeulue
7 2000 Perubahan Atas Undang Undang Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Dan Kota Bontang
6 2000 Perubahan Atas UU No.46 Thn 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat
5 2000 Perubahan Atas Undang Undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, Dan Kota Sorong
4 2000 Perubahan Atas Undang Undang Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum (tidak berlaku lagi)
3 2000 Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1999/2000
2 2000 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2000
1 2000 Pengesahan Konvensi ILO Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak

56

1999

Rakyat Terlatih

55 1999 Pembentukan Kabupaten Landak
54 1999 Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan
53 1999 Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun,
52 1999 Pembentukan Kabupaten Lembata
51 1999 Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan
50 1999 Pembentukan Kabupaten Boalemo Dirubah dengan UU No 10 Tahun 2000
49 1999 Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai
48 1999 Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue
47 1999 Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, dan Kota Bontang
46 1999 Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat
45 1999 Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong
44 1999 Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh
43 1999 Perubahan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian
42 1999 Jaminan Fidusia
41 1999 Kehutanan Diubah oleh Perppu No 1/2004
40 1999 Pers Kode Etik Jurnalistik, 2006
39 1999 Hak Asasi Manusia
38 1999 Pengelolaan Zakat (tidak berlaku lagi) Digantikan oleh UU No 23/2011
37 1999 Hubungan Luar Negeri
36 1999 Telekomunikasi PP No 52/2000 - Penyelenggaraan Telekomunikasi
35 1999 Perubahan Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman  
34 1999 Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta
33 1999 Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1997/1998
31 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Diubah oleh UU No 20/2001
30 1999 Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
29 1999 Pengesahan Konvensi Internasional tentang Penghapusan Diskriminasi Rasial
28 1999 Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
27 1999 Perubahan KUHPidana Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Keamanan Negara
26 1999 Pencabutan UU No.11/Pnps/1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi
25 1999 Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
24 1999 Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar
23 1999 Bank Indonesia Perubahan ke-1: UU No 3/2004
Perubahan ke-2: UU No 6/2009 tentang Penetapan Perpu No 2/2008 tentang Perubahan Kedua atas UU No 23/1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang
Perubahan (ke-3): Pasal 2, 19, 20, 21, 22, dan 23, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh UU No 7/2011 tentang Mata Uang
22 1999 Pemerintahan Daerah Digantikan oleh UU No.32 Thn 2004
PP No 69/2001 - Kepelabuhanan
PP No 56/2001 - Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
PP No 52/2001 - Penyelenggaraan Tugas Pembantuan
PP No 39/2001 - Penyelenggaraan Dekonsentrasi
PP No 20/2001 - Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
   Kepmendagri No.41 Thn 2001 - Pengawasan Represif
   Kebijakan Daerah
PP No 110/2000 - Kedudukan Keuangan DPRD
PP No 25/2000 - Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom
21 1999 Pengesahan ILO Convention No. 111 Concerning Discrimination In Respect Of Employment And Occupation (Konvensi Ilo Mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan Dan Jabatan
20 1999 Pengesahan ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age For Admission To Employment (Konvensi Ilo Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja
19 1999 Pengesahan ILO Convention No. 105 Concerning The Abolition Of Forced Labour (Konvensi Ilo Mengenai Penghapusan Kerja Paksa
18 1999 Jasa Konstruksi
17 1999 Penyelenggaraan Ibadah Haji (tidak berlaku lagi) Digantikan oleh UU No 13/2008
16 1999 Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai
15 1999 Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon
14 1999 Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil
13 1999 Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara
12 1999 Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, Kotamadya Daerah Tingkat II Metro
11 1999 Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate
10 1999 Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang
9 1999 Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru
8 1999 Perlindungan Konsumen
7 1999 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1999/2000
6 1999 Pencabutan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 Tentang Referendum
5 1999 Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
4 1999 Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Digantikan oleh UU No 22/2003
3 1999 Pemilihan Umum (tidak berlaku lagi)
2 1999 Partai Politik
1 1999 Pengesahan Perjanjian RI dan Australia Mengenai Bantuan Timbal Balik Masalah Pidana

13

1998

Kesejahteraan Lanjut Usia

12 1998 Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir Dan Kabupaten Daerah Tingkat Ii Mandailing Natal
11 1998 Perubahan Berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 Tentang Ketenagakerjaan (tidak berlaku lagi) UU No. 25/1997 sudah tidak berlaku lagi
10 1998 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan >> Perubahan terhadap UU No 7/1992
>> Peraturan BI No.2/19/PBI/2000 - Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank
9 1998 Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum
8 1998 Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1996/1997
7 1998 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1998 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999
6 1998 Pengesahan Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on their Destruction (Konvensi tentang Pelarangan Pengembangan, Produksi, Penimbunan, dan Penggunaan Senjata Kimia serta tentang Pemusnahannya)
5 1998 Pengesahan Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia)
4 1998 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Tentang Kepailitan Menjadi Undang-undang (tidak berlaku lagi) Digantikan oleh UU No 37/2004
3 1998 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999
2 1998 Perubahan Atas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1997/1998
1 1998 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1997 tentang Penangguhan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Menjadi Undang-Undang

 

 
>>  Perpustakaan Elektronik >>Undang-Undang 1998 - sekarang, atau pindah ke daftar Undang-Undang 1945 - 1966 atau Undang-Undang 1967 - 1997  
 © Fakultas Hukum Unsrat 2006.