>> Perpustakaan Elektronik >> Undang-Undang 1967 - 1997, atau pindah ke daftar Undang-Undang 1945 - 1966 atau Undang-Undang 1998 - sekarang
Daftar Undang-undang dan Peraturan Terkait Perpustakaan Elektronik   Fakultas Hukum
 
Nomor Tahun Judul Peraturan Terkait

32

1997

Perdagangan Berjangka Komoditi

Diubah oleh UU No 10/2011
31 1997 Peradilan Militer
30 1997 Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1995/1996
29 1997 Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan
28 1997 Kepolisian Negara Republik Indonesia (tidak berlaku lagi) Digantikan oleh UU No 2/2002
27 1997 Mobilisasi Dan Demobilisasi
26 1997 Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
25 1997 Ketenagakerjaan (tidak berlaku lagi) Digantikan oleh UU No 13/2003 tentang Ketenagakerjaan
24 1997 Penyiaran
23 1997 Pengelolaan Lingkungan Hidup (tidak berlaku lagi) Digantikan oleh UU No 32/2009
PP No.4/2001 - Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan
PP No.54/2000 - Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan
PP No.27/1999 - Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
PP No.19/1999 - Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut
PP No.18/1999 - Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

22 1997 Narkotika (tidak berlaku lagi) Digantikan oleh UU No 35/2009
21 1997 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan UU No 1/1998 - Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1997 tentang Penangguhan Mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Menjadi Undang-Undang
20 1997 Penerimaan Negara Bukan Pajak
19 1997 Penagihan Pajak dengan Surat Paksa >> Diubah oleh UU No 19/2000
18 1997 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (tidak berlaku lagi) Diubah oleh UU No 34/2000, kemudian digantikan oleh UU No 28/2009
17 1997 Badan Penyelesaian Sengketa Pajak
16 1997 Statistik >> PP No 51/1999 - Penyelenggaraan Statistik
15 1997 Ketransmigrasian Diubah oleh UU No 29/2009
14 1997 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Merek UU No 19/1992 sudah tidak berlaku lagi
13 1997 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 Tentang Paten Tidak berlaku lagi menurut UU No 14/2001 tentang Paten
12 1997 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987
11 1997 Perubahan Atas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1996/1997
10 1997 Ketenaganukliran
9 1997 Pengesahan Treaty On The Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone (Traktat Kawasan Bebas Senjata Nuklir Di Asia Tenggara
8 1997 Dokumen Perusahaan PP No 88/1999 tentang Tata Cara Pengalihan Dokumen Perusahaan Ke Dalam Mikrofilm atau Media Lainnya dan Legalisasi
PP No 87/1999 tentang Tata Cara Penyerahan dan Pemusnahan Dokumen Perusahaan
7 1997 Pengesahan United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substance, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988)
6 1997 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1997/1998
5 1997 Psikotropika Lampiran mengenai jenis Psikotropika Golongan I dan II telah dipindahkan menjadi Narkotika Golongan I oleh UU No 35/2009. Lampiran yang bersangkutan dalam UU No 5/1997 tidak berlaku lagi.
Perpres No 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota
4 1997 Penyandang Cacat
3 1997 Pengadilan Anak (akan tidak berlaku sejak 30 Juli 2014) UU No 11/2012 - Sistem Peradilan Pidana Anak
2 1997 Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat Ii Tulang Bawang Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus
1 1997 Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1994/1995

9

1996

Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat Ii Bekasi

8 1996 Pengesahan Convention On Psychotropic Substances 1971 (Konvensi Psikotropika 1971)
7 1996 Pangan (tidak berlaku lagi) Digantikan oleh UU No 18/2012
6 1996 Perairan Indonesia PP No 36/2002 - Hak dan Kewajiban Kapal Asing dalam Melaksanakan Lintas Damai Melalui Perairan Indonesia
PP No 37/2002 - Hak dan Kewajiban Kapal dan Pesawat Udara Asing dalam Melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan Melalui Alur Laut Kepulauan Yang Ditetapkan
PP No 38/2002 - Daftar Koordinat Geografis Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia
5 1996 Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang
4 1996 Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah
3 1996 Perubahan Atas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1995/96
2 1996 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1996/1997
1 1996 Pembentukan Pengadilan Tinggi Dili

13

1995

Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1993/94

12 1995 Pemasyarakatan
11 1995 Cukai Dirubah oleh UU No 39/2007
10 1995 Kepabeanan PP No 22/1996 - Pengenaan Sanksi Administrasi Kepabeanan
9 1995 Usaha Kecil (tidak berlaku lagi) Digantikan oleh UU No 20/2008 - Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
8 1995 Pasar Modal PP No 45/1995 - Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasal Modal
PP No 46/1995 - Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Pasal Modal
PP No 12/2004 - Perubahan Atas PP No 45/1995
7 1995 Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1992/1993
6 1995 Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari
5 1995 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 Tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985 (tidak berlaku lagi)
4 1995 Tambahan Dan Perubahan Atas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1994/1995
3 1995 Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Di Bengkulu, Di Palu, Di Kendari, Dan Di Kupang
2 1995 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1995/96
1 1995 Perseroan Terbatas (tidak berlaku lagi) Digantikan oleh UU No 40/2007

12

1994

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan

11 1994 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
10 1994 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991
9 1994 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan
8 1994 Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Antara RI dan Australia
7 1994 Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)
6 1994 Pengesahan United Nations Framework Convention On Climate Change (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa- Bangsa Mengenai Perubahan Iklim
5 1994 Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati
4 1994 Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu
3 1994 Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1991/1992
2 1994 Tambahan Dan Perubahan Atas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1993/94
1 1994 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1994/1995

6

1993

Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura.

5 1993 Tambahan Dan Perubahan Atas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1992/1993
4 1993 Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat Ii Mataram
3 1993 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1993/1994
2 1993 Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang
1 1993 Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya

25

1992

Perkoperasian (tidak berlaku lagi)

Digantikan oleh UU No 17/2012
24 1992 Penataan Ruang (tidak berlaku lagi) Digantikan oleh UU No 26/2007
PP No 69/1996 - Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang
PP No 16/2004 - Penatagunaan Tanah
Keppres No 62/2000 - Koordinasi Pengelolaan Tata Ruang Nasional, menggantikan Keppres No 75/1992
Permendagri No 147/2004 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah
23 1992 Kesehatan (tidak berlaku lagi) Digantikan oleh UU No 36/2009
22 1992 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 Tentang Penangguhan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Menjadi Undang-Undang
21 1992 Pelayaran PP No 36/2006 - Pencarian dan Pertolongan
20 1992 Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Di Yogyakarta, Di Bandar Lampung, Dan Di Jambi
19 1992 Merek (Tidak berlaku lagi) Digantikan oleh UU No 15/2001 tentang Merek
18 1992 Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1989/1990
17 1992 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1991/1992
16 1992 Karantina Ikan, Hewan dan Tumbuhan
15 1992

Penerbangan

PP No 36/2006 - Pencarian dan Pertolongan
14 1992 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Tidak berlaku lagi) Digantikan oleh UU No 22/2009
13 1992 Perkeretaapian (Tidak berlaku lagi) Digantikan oleh UU No 23/2007 tentang Perkeretaapian
12 1992 Sistem Budidaya Tanaman
11 1992 Dana Pensiun
10 1992 Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (tidak berlaku lagi) Digantikan oleh UU No 52/2009
9 1992 Keimigrasian (tidak berlaku lagi) Digantikan oleh UU No 6/2011
Semula UU No 9/1992 diubah oleh Perppu No 3/2009 yang ditetapkan menjadi undang-undang dengan UU No 37/2009
PP No 30/1994 - Tata Cara Pelaksanaan Pencegahan dan Penangkalan
8 1992 Perfilman (tidak berlaku lagi) Digantikan oleh UU No 33/2009
7 1992 Perbankan Diubah oleh UU No 10/1998
6 1992 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1992/1993
5 1992 Benda Cagar Budaya (tidak berlaku lagi) PP No 10/1993 - Pelaksanaan UU No 5/1992
UU No 5/1992 telah digantikan oleh UU No 11/2010
4 1992 Perumahan dan Pemukiman (tidak berlaku lagi) Digantikan oleh UU No 1/2011
3 1992 Jaminan Sosial Tenaga Kerja
2 1992 Usaha Perasuransian
1 1992 Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar

7

1991

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan

6 1991 Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat
5 1991 Kejaksaan Republik Indonesia (Tidak berlaku lagi) Digantikan oleh UU No.16/2004
4 1991 Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1988/1989
3 1991 Tambahan Dan Perubahan Atas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1990/1991
2 1991 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1991/1992
1 1991 Pengesahan "Treaty Between The Repucli of Indonesia and Australia on the Zone of Cooperation in an Area Between the Indonesian Province of East Timor and Northern Australia" (Perjanjian Antara Republik Indonesia Dan Australia Mengenai Zona Kerjasama Di Daerah Antara Propinsi Timor Timur dan Australia Bagian Utara)

11

1990

Susunan Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta

10 1990 Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Medan, Dan Ujung Pandang
9 1990 Kepariwisataan (tidak berlaku lagi) Digantikan oleh UU No 10 Tahun 2009
PP No 67 Tahun 1996 - Penyelenggaraan Kepariwisataan
8 1990 Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia
7 1990 Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung
6 1990 Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat
5 1990

Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

 

4 1990 Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam
3 1990 Tambahan Dan Perubahan Atas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1990/1991
2 1990 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1991/1992
1 1990 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1990/1991

7

1989

Peradilan Agama

Perubahan ke-1: UU No 3/2006
Perubahan ke-2: UU No 50/2009
6 1989 Paten (Tidak berlaku lagi) Digantikan oleh UU No 14 Tahun 2001 tentang Paten
5 1989 Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1986/1987
4 1989 Tambahan Dan Perubahan Atas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1988/1989
3 1989 Telekomunikasi (Tidak berlaku lagi) Digantikan oleh UU No 36 Tahun 1999 - Telekomunikasi
2 1989 Sistem Pendidikan Nasional (tidak berlaku lagi) Digantikan oleh UU No 20 Tahun 2003
1 1989 Anggaran Pendapat dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1989/1990

6

1988

Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1985/1986

5 1988 Tambahan Dan Perubahan Atas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1987/1988
4 1988 Pengesahan "Protocol Amending The Treaty Of Amity And Cooperation In Southeast Asia"
3 1988 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1988/1989
2 1988 Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (tidak berlaku lagi) Digantikan oleh UU No 34 Tahun 2004 - Tentara Nasional Indonesia
1 1988 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia UU No 20 Tahun 1982 telah digantikan oleh UU No 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara

8

1987

Protokol (tidak berlaku lagi)

Digantikan oleh UU No 9/2010
7 1987 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta
6 1987 Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1984/1985
5 1987 Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1983/1984
4 1987 Tambahan Dan Perubahan Atas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1986/1987
3 1987 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1987/1988
2 1987 Pengesahan "Treaty Of Mutual Respect, Friendship And Cooperation Between The Republic Of Indonesia And The Independent State Of Papua New Guinea"
1 1987 Kamar Dagang dan Industri

5

1986

Peradilan Tata Usaha Negara

Perubahan ke-1: UU No 9/2004
Perubahan ke-2: UU No 51/2009
4 1986 Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1982/1983
3 1986 Tambahan Dan Perubahan Atas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1985/1986
2 1986 Peradilan Umum Perubahan ke-1: UU No 8/2004
Perubahan ke-2: UU No 49/2009
1 1986 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1986/1987

17

1985

Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea

16 1985 Rumah Susun (tidak berlaku lagi) Digantikan oleh UU No 20/2011
PP No 4 Tahun 1988 - Rumah Susun
15 1985 Ketenagalistrikan (tidak berlaku lagi) Digantikan oleh UU No 20 Tahun 2002, kemudian digantikan oleh UU No 30/2009
14 1985 Mahkamah Agung
12 1985 Pajak Bumi dan Bangunan
11 1985 Pengesahan Konvensi Telekomunikasi Internasional Nairobi, 1982
10 1985 Pencabutan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1970 Tentang Pembentukan Daerah Perdagangan Bebas Dengan Pelabuhan Bebas Sabang
9 1985 Perikanan (tidak berlaku lagi) Digantikan oleh UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
8 1985 Organisasi Kemasyarakatan
7 1985 Tambahan Dan Perubahan Atas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1984/1985
6 1985 Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1981/1982
5 1985 Referendum (tidak berlaku lagi) Dicabut oleh UU No 6 Tahun 1999
4 1985 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1985/1986
3 1985 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 Tentang Partai Politik Dan Golongan Karya
2 1985 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 Tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975
1 1985 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 Tentang Pemilihan Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975 Dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1980

8

1984

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1984 Tentang Penangguhan Mulai Berlakunya Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 Menjadi Undang-Undang

7 1984 Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita
>> Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women
6 1984 Pos (tidak berlaku lagi) Digantikan oleh UU No 38/2009
5 1984 Perindustrian  >> PP No 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri
4 1984 Wabah Penyakit Menular
3 1984 Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1983/1984
2 1984 Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1980/1981
1 1984 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1984/1985

8

1983

Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

Perubahan ke 3: UU No 42/2009
7 1983 Pajak Penghasilan Perubahan keempat: UU No 36 Thn 2008
Perubahan Ketiga: UU No 17 Thn 2000
PP No.5 Thn 2003 - Pajak Penghasilan Pekerja Sampai Dengan Sebesar Upah Minimum Propinsi/Kabupaten/Kota
6 1983 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
5 1983 Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia
4 1983 Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1979/1980
3 1983 Tambahan Dan Perubahan Atas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1982/1983
2 1983 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1983/1984
1 1983 Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Malaysia tentang Rejim Hukum Negara Nusantara dan Hak-hak Malaysia Di Laut Teritorial dan Perairan Nusantara Serta Ruang Udara Di Atas Laut Teritorial, Perairan Nusantara dan Wilayah Republik Indonesia Yang Terletak Di Antara Malaysia Timur dan Malaysia Barat

21

1982

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1967 (tidak berlaku lagi)

>> UU No 40 Tahun 1999
20 1982 Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Indonesia (tidak berlaku lagi) Digantikan oleh UU No 3 Tahun 2002 - Pertahanan Negara
19 1982 Pembentukan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Di Kendari Dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Ujung Pandang
18 1982 Pembentukan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Di Palu Dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Manado
17 1982 Pembentukan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Di Samarinda Dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Banjarmasin
16 1982 Pembentukan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Di Mataram Dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Denpasar
15 1982 Pembentukan Pengadilan Tinggi Bengkulu Di Bengkulu Dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tanjungkarang
14 1982 Pembentukan Pengadilan Tinggi Jambi Di Jambi Dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang
13 1982 Pembentukan Pengadilan Tinggi Riau Di Pekanbaru Dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Padang
12 1982 Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1978/1979
11 1982 Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1977/1978
10 1982 Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1976/1977
9 1982 Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1975/1976
8 1982 Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1974/1975
7 1982 Tambahan Dan Perubahan Atas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1981/1982
6 1982 Hak Cipta (Tidak berlaku lagi)
5 1982 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1982/1983
4 1982 Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Tidak berlaku lagi) Digantikan oleh UU No 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
3 1982 Wajib Daftar Perusahaan
2 1982 Pengesahan Konvensi Mengenai Misi Khusus (Convention On Special Missions, New York 1969
1 1982 Pengesahan Konvensi Wina Mengenai Hubungan Diplomatik Beserta Protokol Opsionalnya Mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan (VIenna Convention On Diplomatic Relations And Optional Protocol To The VIenna Convention On Diplomatic Relations Concerning Acquisition Of Nationality, 1961) Dan Pengesahan Konvensi Wina Mengenai Hubungan Konsuler Beserta Protokol Opsionalnya Mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan (VIenna Convention On Consular Relations And Optional Protocol To The VIenna Convention On Consular Relations Concerning Acquisition Of Nationality, 1963

8

1981

Hukum Acara Pidana

7 1981 Wajib Lapor Ketenaga Kerjaan Di Perusahaan
6 1981 Pengesahan Konvensi Internasional Pemberantasan Uang Palsu
5 1981 Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1973/1974
4 1981 Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1972/1973
3 1981 Tambahan Dan Perubahan Atas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1980/1981
2 1981 Metrologi Legal
1 1981 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1981/1982

13

1980

Jalan (tidak berlaku lagi)

Digantikan oleh UU No 38/2004 tentang Jalan
PP No 26/1985 - Jalan
12 1980 Hak Keuangan/Administratif Pimpinan Dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara
11 1980 Tindak Pidana Suap
10 1980 Tanda Kehormatan Bintang Budaya Parama Dharma
9 1980 Pembentukan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang
8 1980 Pembentukan Pengadilan Tinggi Palangkaraya Dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Banjarmasin
7 1980 Pembentukan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Semarang
6 1980 Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1971/1972
5 1980 Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1970/1971
4 1980 Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1969/1970
3 1980 Tambahan Dan Perubahan Atas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1979/1980
2 1980 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 Tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1975
1 1980 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1980/1981

5

1979

Pemerintahan Desa (tidak berlaku lagi)

Digantikan oleh UU No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
4 1979 Kesejahteraan Anak
3 1979 Tambahan Dan Perubahan Atas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1978/1979
2 1979 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1979/1980
1 1979 Ekstradisi

8

1978

Pengesahan Perjanjian Mengenai Pencegahan Penyebaran Senjata-Senjata Nuklir

7 1978 Hak Keuangan/Administratif Presiden Dan Wakil Preside Serta Bekas Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia
6 1978 Pembentukan Pengadilan Tinggi Kupang Dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Denpasar
5 1978 Pembentukan Pengadilan Tinggi Pontianak Dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Jakarta
4 1978 Perubahan Dan Penyempurnaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1967 Tentang Dewan Pertimbangan Agung
3 1978 Tambahan Dan Perubahan Atas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahu Anggaran 1977/1978
2 1978 Pengesahan Perjanjian Indonesia-Thailand tentang Ekstradisi
1 1978 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1978/1979

2

1977

Tambahan Dan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1976/1977

1 1977 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1977/1978

11

1976

Pengesahan Konvensi Telekomunikasi Internasional

10 1976 Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Antara Republik Indonesia dan Republik Philippina Serta Protokol
9 1976 Narkotika (Tidak berlaku lagi) Digantikan oleh UU No 22 Tahun 1997
8 1976 Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 Beserta Protokol Yang Mengubahnya
7 1976 Pengesahan Penyatuan Timor-Timur Ke Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Dan Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Timor-Timur
6 1976 Pengesahan Perjanjian Persahabatan Dan Kerjasama Di Asia Tenggara
5 1976 Tambahan Dan Perubahan Atas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1975/1976
4 1976 Perubahan Dan Penambahan Beberapa Pasal Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bertalian Dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-Undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan, Dan Kejahatan Terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan
3 1976 Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
2 1976 Pengesahan Konvensi Tokyo, The Hague dan Montreal
1 1976 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1976/1977

5

1975

Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 Tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

4 1975 Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 Tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat
3 1975 Partai Politik Dan Golongan Karya
2 1975 Tambahan Dan Perubahan Atas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1974/1975
1 1975 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1975/1976

11

1974

Pengairan (tidak berlaku lagi)

Digantikan oleh UU No 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
PP No 35 Thn 1991 - Sungai
10 1974 Perubahan Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 (Lembaran-Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2971)
9 1974 Pengesahan Perjanjian Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia Mengenai Ekstradisi
8 1974 Pokok-pokok Kepegawaian Perubahannya lihat UU No.43 Thn 1999
PP No 5 Tahun 1999 - Pegawai Negeri Sipil Yang Menjadi Anggota Partai Politik
PP No 12 Tahun 1974 - Perubahan Atas PP Nomor 5 Tahun 1999

7 1974 Penertiban Perjudian PP No.9 Thn 1981 - Pelaksanaan Penertiban Perjudian
6 1974 Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (tidak berlaku lagi) Digantikan oleh UU No 11 Tahun 2009
5 1974 Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (tidak berlaku lagi) Digantikan oleh UU No 22 Tahun 1999 yang kemudian telah digantikan oleh UU No 32 Tahun 2004
4 1974 Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara
3 1974 Tambahan Dan Perubahan Atas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1973/1974
2 1974 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1974/1975
1 1974 Perkawinan >> PP No.9 Thn 1975
>> Kepmendagri No 97/1978 - Penunjukkan Pemuka Agama Sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan Bagi Umat Kristen Indonesia Yang Tunduk Kepada Staatsblad 1933 - 75 jo Staatsblad 1936 - 607 dan Bagi Umat Hindu dan Budha

7

1973

Perjanjian Antara Republik Indonesia Dan Republik Singapura Mengenai Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara Di Selat Singapura

6 1973 Perjanjian Antara Indonesia Dan Australia Mengenai Garis-garis Batas Tertentu Antara Indonesia dan Papua New Guinea
5 1973 Badan Pemeriksa Keuangan (Tidak berlaku lagi) Digantikan oleh UU No 15 Tahun 2006
4 1973 Tambahan Dan Perubahan Atas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 1972/1973
3 1973 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1973/1974
2 1973 Persetujuan Pemerintah Republik Indonesia Terhadap Perubahan Pasal VI Anggaran Dasar Badan Tenaga Atom Internasional
1 1973 Landas Kontinen Indonesia

6

1972

Perhitungan Anggaran Peralihan Triwulan I Tahun 1969

5 1972 Perhitungan Anggaran Tahun 1968
4 1972 Perobahan Dan Tambahan Ketentuan Mengenai Beberapa Jenis Tanda Kehormatan Republik Indonesia Yang Berbentuk Bintang Dan Tentang Urutan Derajat/Tingkat Jenis Tanda Kehormatan Republik Indonesia Yang Berbentuk Bintang
3 1972 Ketentuan-ketentuan Pokok Transmigrasi (tidak berlaku lagi) Digantikan oleh UU No 15 Tahun 1997 - Ketransmigrasian
2 1972 Tambahan Dan Perubahan Atas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1971/1972
1 1972 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1972/1973

13

1971

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 1971 Tentang Tanda Kehormatan Bintang Yudha Dharma Menjadi Undang-Undang

12 1971 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1971 tentang Pencabutan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1964 tentang Larangan Penarikan Cek Kosong Menjadi Undang-Undang
11 1971 Perhitungan Anggaran Tahun 1967
10 1971 Perubahan Terhadap Undang-Undang No. 9 Tahun 1953 Tentang Pemberian Tunjangan Yang Bersifat Pensiun Kepada Bekas Ketua Dan Bekas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
9 1971 Perjanjian Persahabatan Antara Republik Indonesia Dan Kerajaan Saudi Arabia
8 1971 Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara
7 1971 Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan (tidak berlaku lagi) Digantikan oleh UU No 43/2009
6 1971 Tambahan Dan Perubahan Atas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1970/1971
5 1971 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1971/1972
4 1971 Perubahan Dan Penambahan Atas Ketentuan Pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Stbl. 1847:23)
3 1971 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tidak berlaku lagi) Digantikan oleh UU No 31/1999
2 1971 Perjanjian Antara Republik Indonesia Dan Malaysia Tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara Di Selat Malaka
1 1971 Perjanjian Persahabatan Antara Republik Indonesia Dan Malaysia

14

1970

Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (tidak berlaku lagi)

Dirubah oleh UU No 35/1999 dan kemudian digantikan oleh UU No 4/2004 - Kekuasaan Kehakiman
13 1970 Tata Cara Tindakan Kepolisian Terhadap Anggota-Anggota/Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Dan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong
12 1970 Perubahan Dan Tambahan Undang-Undang No. 6 Tahun 1968 Tentang Penananaman Modal Dalam Negeri
11

1970

Perubahan dan Tambahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing
10 1970 Perubahan Dan Tambahan Ordonansi Pajak DiVIden 1959
9 1970 Perubahan Dan Tambahan Ordonansi Pajak Perseroan 1944
8 1970 Perubahan Dan Tambahan Ordonansi Pajak Perseroan 1925
7 1970 Penghapusan Pengadilan Landreform
6 1970 Tambahan Dan Perubahan Atas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 1969/1970
5 1970 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1970/1971
4 1970 Pembentukan Daerah Perdagangan Bebas Dengan Pelabuhan Bebas Sabang (tidak berlaku lagi)   Dicabut oleh UU No 10 Tahun 1985
3 1970 Ketentuan-ketentuan Pokok Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
2 1970 Pencabutan Peraturan Presiden No. 2 Tahun 1959 Tentang Larangan Keanggotaan Partai Politik Bagi Pejabat Negeri Warga Negara Republik Indonesia
1

1970

Keselamatan Kerja


16

1969

Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwkilan Rakyat Daerah (tidak berlaku lagi)

15 1969 Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat
14 1969 Ketentuan-Ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja (Tidak berlaku lagi) Digantikan oleh UU No 13 Tahun 2003
13 1969 Konstitusi Perhimpunan Pos Sedunia
12 1969 Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat Dan Kabupaten-Kabupaten Otonom Di Propinsi Irian Barat
11 1969 Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai
10 1969 Konvensi International Telecomunication Union Di Montreux 1965
9 1969 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 No. 16; Tambahan Lembaran Negara No. 2890) Tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara Menjadi Undang-Undang (tidak berlaku lagi) Digantikan oleh UU No 19 Tahun 2003
8 1969 Tambahan Dan Perubahan Atas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 1968
7 1969 Pernyataan Tidak Berlakunya Berbagai Undang- Undang Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
6 1969 Pernyataan Tidak Berlakunya Berbagai Undang- Undang Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
5 1969 Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden Dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-Undang
4 1969 Persetujuan Perjanjian Antara Republik Indonesia Dan Republik Rakat Tiongkok Mengenai Soal Dwikewarganegaraan
3 1969 Persetujuan Konpensi Organisasi Perburuhan Internasional No. 120 Mengenai Hygiene Dalam Perniagaan dan Kantor-kantor
2 1969 Anggaran Dan Pendapatan Belanja Negara Tahun 1969/1970
1 1969 Pembentukan Pengadilan Tinggi Di Bandung Dan Perubahan Daerah Hukum Pengadilan Tinggi Di Jakarta

25

1968

Pernyataan Tidak Berlakunya Berbagai Penetapan Dan Peraturan Presiden Republik Indonesia

24 1968 Tanda Kehormatan Bintang Swa Bhuwana Paksa
23 1968 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1968. (Lembaran-Negara Tahun 1968 No. 49, Tambahan Lembaran Negara No. 2858) Tanda Kehormatan Bintang Kartika Eka Pakci Mendjadi Undang-Undang
22 1968 Bank Ekspor Impor Indonesia
21 1968 Bank Rakyat Indonesia
20 1968 Bank Tabungan Negara
19 1968 Bank Bumi Daya
18 1968 Bank Dagang Negara
17 1968 Bank Negara Indonesia 1946
16 1968 Pembentukan Pengadilan Tinggi Di Banda Aceh Dan Perubahan Daerah Hukum Pengadilan Tinggi Di Medan
15 1968 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Peralihan Triwulan I Tahun 1969
14 1968 Tanda Kehormatan Bintang "Jalasena"
13 1968 Bank Sentral (tidak berlaku lagi) UU ini menggantikan UU No 11 Tahun 1953 tentang Penetapan Undang-undang Pokok Bank Indonesia dan kemudian UU ini telah digantikan oleh UU No 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
12 1968 Pembentukan Pengadilan Tinggi Di Menado Dan Perubahan Daerah Hukum Pengadilan Tinggi Di Makasar
11 1968 Charter Of The Southeast Asian Ministers Of Education Organization
10 1968 Penyerahan Pejak-Pajak Negara: Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajakbangsa Asing Dan Pajak Radio Kepada Daerah PP No 5/1969 tentang Pelaksanaan UU No 10/1968
9 1968 Perubahan Pasal 7 Indische Comptabiliteitswet. (Stbl. 1925 Nomor 448) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang No.3 Drt. 1954 (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 6)
8 1968 Perubahan Dan Tambahan Atas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 1967
7 1968 Perubahan Pasal 3, Undang-Undang No. 6, Tahun 1962 Tentang Wabah (tidak berlaku lagi) >> UU No 4/1984
6 1968 Penanaman Modal Dalam Negeri (Tidak berlaku lagi) Digantikan oleh UU No 25/2007 tentang Penanaman Modal
5 1968 Persetujuan atas Konvensi tentang Penyelesaian Perselisihan Antara Negara dan Warganegara Asing mengenai Penanaman Modal
4 1968 Pembentukan Kabupaten Purwakarta Dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang No. 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat
3 1968 Keanggotaan Republik Indonesia Pada International Development Association
2 1968 Perubahan/Tambahan Undang-Undang Pajak Penjualan 1951
1 1968 Perubahan Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 1967 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 1968 (L.N. Tahun 1967 No. 33)

14

1967

Pokok-Pokok Perbankan (Tidak berlaku lagi)

Digantikan oleh UU No 7/1992 tentang Perbankan yang telah diubah dengan UU No 10/1998
13 1967 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
12 1967 Pokok-pokok Perkoperasian (Tidak berlaku lagi) Digantikan oleh UU No 25/1992
11 1967 Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (tidak berlaku lagi)
>> text in English
Digantikan oleh UU No 4/2009
>> PP No.75/2001 - Perubahan Kedua atas PP No.32 Thn 1969
>> PP No 27/1980 - Penggolongan Bahan-bahan Galian
Keputusan Mentamben No 523 K/201/MPE/1992 - Pedoman Teknis Penyusunan Penyajian Informasi Lingkungan, Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan Untuk Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C
>> PP No 32/1969 tentang Pelaksanaan UU No.11/1967
    (Indonesia) (English)
10 1967 Perubahan Dan Tambahan Atas Perubahan Dan Tambahan Anggaran Moneter Tahun Anggaran 1966
9 1967 Pembentukan Propinsi Bengkulu
8 1967 Perubahan Dan Penyempurnaan Tata Cara Pemungutan Pajak Pendapatan 1944, Pajak Kekayaan 1932 Dan Pajak Perseroan 1925
7 1967 Veteran Republik Indonesia (tidak berlaku lagi) Digantikan oleh UU No 15/2012
6 1967 Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan
5 1967 Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan (tidak berlaku lagi) Digantikan oleh UU No 41 Tahun 1999
4 1967 Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers (tidak berlaku lagi) >> UU No 40 Tahun 1999
3 1967 Dewan Pertimbangan Agung
2 1967 Perubahan Undang-Undang No. 9 Tahun 1966 Tentang Keanggotaan Kembali Republik Indonesia Dalam International Monetary Fund Dan Bank For Reconstruction And Development (L.N. Tahun 1966, No. 36
1 1967 Penanaman Modal Asing (tidak berlaku lagi) >> Digantikan oleh UU No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
>> Keputusan Kepala BKPM No 22/SK/2001 - Ketentuan Pelaksanaan Keppres No 90 Tahun 2000 tentang Kantor Perwakilan Perusahaan Asing

 

 
>>  Perpustakaan Elektronik >>Undang-Undang 1967 - sekarang, atau pindah ke daftar Undang-Undang 1945 - 1966 atau Undang-Undang 1998 - sekarang  
 © Fakultas Hukum Unsrat 2006.