>> Perpustakaan Elektronik >> Undang-Undang 1945 - 1966, atau pindah ke daftar Undang-Undang 1967 - sekarang
Daftar Undang-undang dan Peraturan Terkait Perpustakaan Elektronik   Fakultas Hukum
 
Nomor Tahun Judul Peraturan Terkait

14

1966

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 1967

13 1966 Perubahan Dan Tambahan Atas Anggaran Moneter Tahun 1966
12 1966 Penetapan Anggaran Induk Beserta Tambahan Dan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 1965
11 1966 Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers (tidak berlaku lagi) Digantikan oleh UU No 40 Tahun 1999
10 1966 Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Dan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong Menjelang Pemilihan Umum
9 1966 Keanggotaan Kembali Republik Indonesia Dalam Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund) dan Bank Internasional Untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (International Bank For Reconstruction And Development) Diubah oleh UU No 2/1967
8 1966 Keanggotaan Republik Indonesia Dalam Bank Pembangunan Asia (Asian Devolepment Bank)
7 1966 Persetujuan Antara Pemerintah Kerajaan Belanda Dan Pemerintah Republik Indonesia Tenang Soal-Soal Keuangan
6 1966 Pemberian Pensiun, Tunjangan Bersifat Pensiun Dan Tunjangan Kepada Militer Sukarela
5 1966 Persetujuan-Persetujuan Untuk Menormalisasikan Hubungan Antara Republik Indonesia dan Malaysia
4 1966 Pembentukan Pengadilan Tinggi Di Ambon Dan Perubahan Daerah Hukum Pengadilan Tinggi Di Makasar
3 1966 Kesehatan Jiwa (tidak berlaku lagi) Tidak berlaku lagi menurut UU Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
2 1966 Hygiene (tidak berlaku lagi) Tidak berlaku lagi menurut UU Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
1 1966 Penarikan Diri Republik Indonesia dari Keanggotaan Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund) Dan Bank Internasional Untuk Rekonstruksi Dan Pembangunan (International Bank For Reconstruction And Development)

22

1965

Anggaran Moneter Tahun-Anggaran 1966

21 1965 Pembentukan Pengadilan Tinggi Di Bukit Tinggi Dan Perubahan Daerah Hukun Pengadilan Tinggi Di Medan
20 1965 Pembentukan Pengadilan Tinggi Di Banjarmasin Dan Perobahan Daerah Hukum Pengadilan Tinggi Di Surabaya
19 1965 Desapraja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III Di Seluruh Wilayah Republik Indonesia
18 1965 Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah (tidak berlaku lagi) Digantikan oleh UU No 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah, selanjutnya digantikan berturut-turut oleh UU No 22 Tahun 1999 dan kemudian UU No 32 Tahun 2004
17 1965 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 6 Tahun 1964 Tentang Pembentukan Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran-Negara Tahun 1964 No. 41) Menjadi Undang-Undang
16 1965 Pencabutan Undang-Undang No. 78 Tahun 1958 Tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran-Negara Tahun 1958, No. 138) Yang Telah Diubah Dan Ditambah Dengan Undang-Undang No. 15 Prp Tahun 1960 (Lembaran-Negara Tahun 1960 No. 42
15 1965 Veteran Republik Indonesia (tidak berlaku lagi) Digantikan UU No 7 Tahun 1967
14 1965 Perkoperasian
13 1965 Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Mahkamah Agung
12 1965 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 10 Tahun 1962 Tentang Pencabutan Undang-Undang Krisis Impor 1933 (Lembaran-Negara Tahun 1962 No. 44 Menjadi Undang-Undang
11 1965 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Prp Tahun 1960 Tentang Pergudangan (Lembaran-Negara Tahun 1962 No. 31) Menjadi Undang-Undang
10 1965 Pembentukan Kotapraja Sabang Dengan Mengubah Undang-Undang No.7 Drt Tahun 1956tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Utara
9 1965 Pembentukan Daerah Tingkat Ii Batang Dengan Mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah
8 1965 Pembentukan Daerah Tingkat Ii Tanah Laut, Daerah Tingkat Ii Tapin Dan Derah Tingkat Ii Tabalong Dengan Mengubah Undang- Undang No. 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat Ii Di Kalimantan
7 1965 Pembentukan Daerah Tingkat Ii Sarolangun- Bangko Dan Daerah Tingkat Ii Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah
6 1965 Pembentukan Daerah Tingkat Ii Inderagiri Hilir Dengan Mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah
5 1965 Pembentukan Kota Praja Palangka Raya Dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat Ii Di Kalimantan
4 1965 Pemberian Bantuan Penghidupan Orang Jompo
3 1965 Lalu-Lintas Dan Angkutan Jalan Raya (tidak berlaku lagi)
2 1965 Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya Dan Daerah Tingkat Ii Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Dan Undang-Undang No. 16 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Jogjakarta
1 1965 Pembentukan Pengadilan Tinggi Di Denpasar Dan Perubahan Daerah Hukum Pengadilan Tinggi Di Makasar
1/Pnps/ 1965 Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama

36

1964

Pungutan Istimewa Atas Impor Untuk Pembiayaan Pembangunan Jalan Raya Lintas Sumatera

35 1964 Perubahan Dan Tambahan Atas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 1963 (Undang-Undang No. 9 Tahun 1963 Lembaran-Negara Tahun 1963 No. 91
34 1964 Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu- Lintas Jalan
33 1964 Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang
32 1964 Peraturan Lalu-Lintas Devisa
31 1964 Ketentuan-ketentuan Pokok Tenaga Atom
30 1964 Pengeluaran Pinjaman Obligasi Konfrontasi Tahun 1964
29 1964 Pengeluaran Pinjaman Obligasi Pembangunan Tahunan 1964
28 1964 Pengecualian Beberapa Macam Penyusutan- Penyusutan Dan Pengeluaran-Pengeluaran Tertentu Dari Laba Perusahaan
27 1964 Pemberian Pembebasan Pajak Perseroan/Pajak Pendapatan
26 1964 Pemberian Perangsang Penanaman Modal
25 1964 Perubahan Dan Tambahan Ordonansi Aturan Bea Meterai 1921
24 1964 Perubahan Dan Tambahan Ordonansi Pajak Kekayaan 1932
23 1964 Perubahan Dan Tambahan Ordonansi Pajak Pedapatan 1944
22 1964 Perubahan Dan Tambahan Ordonansi Pajak Perseroan 1925
21 1964 Pengadilan Landreform
20 1964 Perubahan Dan Tambahan Undang-Undang No. 38 Prp. Tahun 1960 Tentang Penggunaan Dan Penetapan Luas Tanah Untuk Tanaman-Tanaman Tertentu
19 1964 Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (tidak berlaku lagi)
18 1964 Wajib Kerja Tenaga Para Medis (tidak berlaku lagi) Tidak berlaku lagi menurut UU No 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
17 1964 Larangan Penarikan Cek Kosong (tidak berlaku lagi) Dicabut dengan Perpu No 1 Tahun 1971 yang ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan UU No 12 Tahun 1971
16 1964 Bagi Hasil Perikanan
15 1964 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 4 Tahun 1964 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat Ii Dairi Dengan Mengubah Undang-Undang No. 7 Drt Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1964 No. 9) Menjadi Undang-Undang
14 1964 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 1964 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung Dengan Mengubah Undang-Undang No. 25 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1964 No. 8) Menjadi Undang-Undang
13 1964 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan Mengubah Undang-undang Nomor 47 PRP Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 7) Menjadi Undang-undang
12 1964 Pemutusan Hubungan Kerja Di Perusahaan Swasta
11 1964 Pembentukan Pengadilan Tinggi Di Palembang Dan Perubahan Daerah Hukum Pengadilan Tinggi Di Medan Dan Di Jakarta
10 1964 Pernyataan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya Tetap Sebagai Ibu Kota Negera Republik Indonesia Dengan Nama Jakarta
9 1964 Gerakan Sukarelawan Indonesia
8 1964 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1964 (Lembaran Negara Tahun 1964 No. 1) Tentang Perubahan Dan Tambahan Undang-Undang No. 21 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 No. 65) Tentang Penetapan Menjadi Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1958 (Lembaran Negara Tahun 1958 No. 154) Tentang Penggantian Peraturan Tentang Bintang Gerilya Sebagai Termaktub Dalam Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1949, Menjadi Undang-Undang
7 1964 Pemungutan Bea-Bea, Cukai-Cukai Dan Sumbangan-Sumbangan Wajib Pajak Istimewa (Swi) Di Daerah Tingkat Ii Kepulauan Riau
6 1964 Penetapan Perpu No 5 Tahun 1963 tentang Surat Hutang Landreform
5 1964 Telekomunikasi
4 1964 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1963 44 Tentang Pelunasan Cukai Tembakau Oleh Perusahaan Hasil Tembakau Dan Pengeluaran Hasil-Hasil Tembakau dari Perusahaan-Perusahaan Itu Ke Dalam Peredaran Bebas (Lembaran Negara Tahun 1963 No. 11) Menjadi Undang-Undang
3 1964 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1962 Tentang Sumbangan Wajib Istimewa Tahun 1962 Atas Bahan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1962 No. 70), Menjadi Undang-Undang
2 1964 Bank Tabungan Negara
1 1964 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1962 Tentang Pokok-Pokok Perumahan (Lembaran Negara Tahun 1962 No. 40) Menjadi Undang-Undang
2/Pnps/ 1964 Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer

14

1963

Pengesahan "Perjanjian Karya" Antara P.N. Pertamina Dengan P.T. Caltex Indonesia Dan California Asiatic Oil Company (Calasiatic) Texaco Overseas Petroleum Company (Topco) ; P.N. Permina Dengan P.T. Stanvac Indonesia, P.N. Permigan Dengan P.T. Shell Indonesia

13 1963 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 4 Tahun 1962 Tentang Pengesahan "Perjanjian Karya" Antara Perusahaan Negara Pertamina Pan American Indonesia Oil Company Untuk Diri Sendiri Dan Atas Nama Pan American Internasional Oil Corporation (Lembaran Negara Tahun 1962 No. 24) Menjadi Undang-Undang
12 1963 Penetapan Bagian Anggaran Perusahaan Negara I.B.W. dari Anggaran Republik Indonesia Tahun 1964
11 1963 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
10 1963 Penetapan Bagian Anggaran Perusahaan Ngera I.B.W. dari Anggaran Negara Republik Indonesia Untuk Tahun 1963
9 1963 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 1963
8 1963 Penambahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Untuk Tahun 1962 (Undang-Undang No. 9 Tahun 1962 - Lembaran Negara Tahun 1962 No. 27
7 1963 Farmasi (tidak berlaku lagi) >> UU No 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
6 1963 Tenaga Kesehatan (tidak berlaku lagi) >> UU No 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
5 1963 Tanda Kehormatan Bintang Jasa
4 1963 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 14 Tahun 1962 Tentang Pemungutan Sumbangan Wajib Istimewa Tahun 1962 Tentang Pemungutan Sumbangan Wajib Istimewa Atas Kendaraan Bermotor Yang Diimpor Kedalam Daerah Pabean Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1962 No. 52), Menjadi Undang-Undang
3 1963 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 13 Tahun 1962 Tentang Sumbangan Wajib Istimewa Tahun 1962 Atas Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Tahun 1962 No. 51), Menjadi Undang-Undang
2 1963 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 12 Tahun 1962 Tentang Ketentuan Dibidang Fiskal Mengenai Pembayaran Sumbangan Wajib Istimewa (Lembaran Negara Tahun 1962 No. 50) Menjadi Undang-Undang
1 1963 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 11 Tahun 1962 Tentang Pemungutan Sumbangan Wajib Istimewa Atas Beberapa Jenis Barang (Lembaran Negara Tahun 1962 No. 49), Menjadi Undang-Undang
11/Pnps/ 1963 Pemberantasan Kegiatan Subversi (Tidak berlaku lagi) Dicabut oleh UU No 26/1999

19

1962

Penetapan Anggaran Bagian-bagian Perusahaan Negara I.B.W. dari Anggaran Negara Republik Indonesia Untuk Tahun 1961

18 1962 Perubahan/Penambahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Untuk Tahun 1961
17 1962 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1962, Tentang Penerimaan Dan Penggunaan Warga Negara Asing Yang Dengan Sukarela Turut Serta Dalam Perjuangan Pembebasan Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 21) Menjadi Undang-Undang
16 1962 Pembuatan Perjanjian Hubungan Keramahan dan Perniagaan antara Republik Indonesia dengan Jepang
15 1962 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962 Tentang Kewajiban Perusahaan Minyak Memenuhi Kebutuhan Dalam Negeri
14 1962 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1962 Tentang Pemanggilan Dan Pengerahan Warga- Negara Dalam Rangka Mobilisasi Umum Untuk Kepentingan Keamanan Dan Pertahanan Negara (Lembaran Negara Tahun 1962 No. 8) Menjadi Undang-Undang
13 1962 Ketentuan-Ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah
12 1962 Bank Pembangunan Swasta
11 1962 Hygiene Untuk Usaha-Usaha Bagi Umum Tidak berlaku lagi berdasarkan UU No 23/1992 tentang Kesehatan
10 1962 Penetapan Anggaran Bagian-Bagian Perusahaan Negara I.B.W. dari Anggaran Negara Republik Indonesia Untuk Tahun 1962
9 1962 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 1962
8 1962 Pembuatan Perjanjian Persahabatan Dan Kerja- Sama Antara Republik Indonesia Dan Republik Rakyat Hongaria
7 1962 Pembuatan Perjanjian Persahabatan Dan Kerja- Sama Antara Republik Indonesia Dan Republik Sosialis Cekoslovakia
6 1962 Wabah (tidak berlaku lagi) Digantikan oleh UU No 4/1984 - Wabah Penyakit Menular
5 1962 Perusahaan Daerah
4 1962 Penetapan Anggaran Tambahan Bagian-Bagian Perusahaan Negara Berdasarkan I.B.W. dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun 1960
3 1962 Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Tambahan dari Republik Indonesia Untuk Tahun 1960
2 1962 Karantina Udara
1 1962 Karantina Laut
8/Perpu/ 1962 Perdagangan Barang-barang dalam Pengawasan >> PP No 19 Tahun 2004 - Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11/1962 tentang Perdaganan Barang-barang dalam Pengawasan
>> PP No 11/1962 - Perdaganan Barang-barang dalam Pengawasan
3/Pnps/ 1962 Kewenangan Melakukan Penawanan/Pengusiran
1/Pnps/ 1962 Pembentukan Propinsi Irian Barat Bentuk Baru

22

1961

Perguruan Tinggi (tidak berlaku lagi)

Tidak berlaku lagi menurut UU No 2/1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang kemudian telah digantikan oleh UU No 20/2003
21 1961 Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan (tidak berlaku lagi) Digantikan oleh UU No 19/1992, yang kemudian telah digantikan pula oleh UU No 15/2001
20 1961 Pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan Benda-benda Yang Ada Di atasnya
19 1961 Persetujuan Atas Tiga Konvensi Jenewa Tahun 1958 Mengenai Hukum Laut
18 1961 Ketentuan-ketentuan Pokok Kepegawaian (tidak berlaku lagi) Digantikan oleh UU No 8/1974
17 1961 Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1952 Tentang Hak Mengangkat Dan Memberhentikan Pegawai Negeri Sipil
16 1961 Pembentukan Kejaksaan Tinggi
15 1961 Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia (tidak berlaku lagi)
14 1961 Tanda Kehormatan Bintang Bhayangkara
13 1961 Ketentuan-ketentuan Pokok Kepolisian Negara (tidak berlaku lagi)
12 1961 Pembuatan Perjanjian Persahabatan Antara Republik Indonesia Dan Republik Rakyat Tiongkok
11 1961 Tambahan Atas Lampiran Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1959, Tentang Pembatalan Hak-Hak Pertambangan
10 1961 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 Tentang Barang Menjadi Undang-Undang
9 1961 Pengumpulan Uang Atau Barang
8 1961 Wajib Kerja Sarjana (Tidak berlaku lagi) >> UU No 13/2003
6 1961 Perjanjian Internasional ,Mengenai Pengiriman Berita Jarak Jauh
5 1961 Perjanjian Pos Sedunia Dan Persetujuan-Persetujuannya
4 1961 Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga (tidak berlaku lagi) >> UU No 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan
3 1961 Persetujuan Konpensi Organisasi Perburuhan Internasional No.106 mengenai Istirahat Mingguan dalam Perdagangan dan Kantor-kantor
2 1961 Pengeluaran Dan Pemasukan Tanaman Dan Bibit Tanaman
1 1961 Penetapan Semua Undang-Undang Darurat Dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 Menjadi Undang-Undang

9

1960

Pokok-pokok Kesehatan (tidak berlaku lagi)

8 1960 Pembuatan Perjanjian Persahabatan Antar Republik Indonesia Dan Kerajaan Kamboja
7 1960 Statistik (tidak berlaku lagi) >> Digantikan oleh UU No 16/1997 - Statistik
6 1960 Sensus (tidak berlaku lagi) >> Digantikan oleh UU No 16/1997 - Statistik
5 1960 Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria >> PP No 24/1997 - Pendaftaran Tanah
>> Keppres No.55/1993 - Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
4 1960 Persetujuan Perjanjian Persahabatan Antara Republik Indonesia Dan Persekutuan Tanah Melayu
3 1960 Pengesahan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1955 (Lembaran Negara Tahun 1955 No. 15) Tentang Penunjukan Pelabuhan Palembang Menjadi Perusahaan Negara Dalam Arti "Indische Bedrijvenwet" (Staatsblad 1927 No. 419) Menjadi Undang-Undang
2 1960 Perjanjian Bagi Hasil
1 1960 Perubahan KUHPidana

56/perppu

1960

Penetapan Luas Tanah Pertanian

51/perppu 1960 Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya UU No 1/1961
49/perppu 1960 Panitya Urusan Piutang Negara
48/perppu 1960 Pengawasan Pendidikan dan Pengajaran Asing
47/perppu 1960 Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah
38/perppu 1960 Penggunaan dan Penetapan Luas Tanah Untuk Tanaman-tanaman Tertentu
19/perppu 1960 Perusahaan Negara (tidak berlaku lagi) Digantikan oleh UU No 19/2003
18/perppu 1960 Perubahan Jumlah Hukuman Denda dalam KUHPidana dan dalam Ketentuan-ketentuan Pidana Lainnya Yang Dikeluarkan Sebelum Tanggal 17 Agustus 1945
4/perppu 1960 Perairan Indonesia (tidak berlaku lagi) UU No 1/1961
Digantikan oleh UU No 6/1996

29

1959

Pembentukan Daerah Tingkat II Di Sulawesi

28 1959 Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56) Dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57) Tentang Pembentukan Daerah Tingkat Ii Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang
27 1959 Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 Tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat Ii Di Kalimantan (Lembaran-Negara Tahun 1953 No. 39 9), Sebagai Undang-Undang
26 1959 Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 17 Tahun 1955 Tentang Perpanjangan Jangka Waktu Berlakunya Peraturan-Peraturan Daerah Yang Dimaksud Dalam Pasal 6 Undang-Undang Pembentukan Daerah- Daerah Otonom Di Jawa (Lembaran-Negara Tahun 1955 No. 53), Sebagai Undang- Undang
25 1959 Penetapan "Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan" Dan "Undang-Undang Darurat No. 16 Tahun 1955 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 1950" (Lembaran-Negara Tahun 1955 No. 52), Sebagai Undang-Undang
24 1959 Penarikan Kembali Undang-Undang Darurat No. 13 Tahun 1955 Tentang Pencabutan Dan Penggantian Undang-Undang No. 14 Tahun 1953 (Lembaran-Negara Tahun 1955 No. 38)
23 1959 Penetapan Undang-Undang Darurat No. 2 Tahun 1959 Tentang Pemberian Tanda Kehormatan Bintang Garuda (Lembaran-Negara Tahun 1959 No. 19), Sebagai Undang-Undang
22 1959 Penetapan Undang-Undang Darurat No. 43 Tahun 1950 Lembaran-Negara Tahun 1950 No. 85), Sebagai Undang-Undang
21 1959 Penetapan Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1958 Tentang Penggantian Peraturan Tentang Bintang Gerilya Sebagaimana Termaktub Dalam Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1949 (Lembaran-Negara Tahun 1958 No. 154), Sebagai Undang-Undang
20 1959 Penetapan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1958 Tentang Perubahan Undang-Undang Dan Tambahan Undang-Undang No. 65 Tahun 1958 Tentang Pemberian Tanda-Tanda Kehormatan Bintang Sakti Dan Bintang Darma (Lembaran-Negara Tahun 1958 No. 153), Sebagai Undang-Undang
19 1959 Penagihan Pajak Negara Dengan Surat Paksa (Tidak berlaku lagi) Digantikan oleh UU No 19/1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa
18 1959 Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1958 Tentang Kedudukan-Hukum Apotik Darurat" (Lembaran-Negara Tahun 1958 No. 137), Sebagai Undang-Undang
17 1959 Persetujuan Perjanjian Persahabatan Antara Negara Republik Indonesia Dan Kerajaan Iran
16 1959 Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1959 Tentang Badan Perusahaan Produksi Bahan Makanan Dan Pembukaan Tanah" (Lembaran-Negara Tahun 1959 No. 1), Sebagai Undang-Undang
15 1959 Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1951 Untuk Mengubah Dan Menambah Peraturan Dalam Staatsblad 1916 No. 47" (Lembaran-Negara No. 14 Tahun 1951), Sebagai Undang-Undang
14 1959 Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 40 Tahun 1950 Tentang Surat Perjalanan Republik Indonesia (Lembaran-Negara Tahun 1950 No. 82), Sebagai Undang-Undang
13 1959 Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 25 Tahun 1957 Tentang Penghapusan Monopoli Garam Dan Pembikinan Garam Rakyat" (Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 82), Sebagai Undang-Undang
12 1959 Kedudukan Keuangan Perdana Menteri, Wakil Perdana Menteri, Menteri, Dan Menteri-Muda Republik Indonesia (Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara No. 1768)
11 1959 Kedudukan Keuangan Presiden, Wakil Presiden Dan Pejabat Yang Menjalankan Pekerjaan Jabatan Presiden Republik Indonesia
10 1959 Pembatalan Hak-Hak Pertambangan
9 1959 Pembebasan R. Soemantri Soerjoadiprojo dari Kewajiban Untuk Menggantikan Uang
8 1959 Penetapan Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1955 Tentang Pengubahan Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang No. 12 Tahun 1953 (Lembaran-Negara Tahun 1955 No. 37), Sebagai Undang-Undang
7 1959 Peghapusan "Peraturan Umum Korban Perang" Dahulu Disebut "Algemene Oorogsongevallen Regeling"
6 1959 Penyerahan Tugas-Tugas Pemerintah Pusat Dalam Bidang Pemerintahan Umum, Perbantuan Pegawai Negeri Dan Penyerahan Keuangannya, Kepada Pemerintah Daerah
5 1959 Pengubahan "Regeling Van Het Beroep In Belastingzaken"
4 1959 Pos
3 1959 Persetujuan Kerjasam Ilmiah, Pendidikan dan Kebudayaan Antara Republik Indonesia Dan Republik Cekoslowakia
2 1959 Penetapan Undang-Undang Darurat No. 19 Tahun 1950 Tentang Peraturan Pemberian Pensiun Dan Onderstand Kepada Para Anggota Tentara Angkatan Darat (Lembaran-Negara Tahun 1950 No. 28) Sebagaimana Kemudian Telah Diubah/Ditambah, Pun Undang-Undang Darurat No.28 Tahun 1950 (Lembaran-Negara Tahun 1950 No. 50), Undang-Undang Darurat No. 11 Tahun 1951 (Lembaran-Negara Tahun 1951 No. 76), Undang-Undang Darurat No. 10 Tahun 1952 (Lembaran-Negara No. 75 Tahun 1952) Dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1954 (Lembaran-Negara Tahun 1954 No. 50), Sebagai Undang-Undang
1 1959 Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua Dan Anggota Konstituante
23/Perpu/ 1959 Keadaan Bahaya
21/Perpu/ 1959 Memperberat Ancaman Hukuman Terhadap Tindak Pidana Ekonomi
5/Pnps/ 1959 Wewenang Jaksa Agung/Jaksa Agung Tentara dan tentqang Memperberat Ancaman Hukuman Terhaap Tindak Pidana Yang Membahayakan Pelaksanaan Perlengkapan Sandang Pangan

87

1958

Pengubahan Undang-Undang Pajak Bangsa Asing (Undang-Undang Nomor 74 Tahun 1958)

86 1958 Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda
85 1958 Rencana Pembangunan Lima Tahun 1956-1960
84 1958 Pengubahan Pasal-Pasal 16 Dan 19 Undang- Undang Pokok Bank Indonesia (Undang-Undang No. 11 Tahun 1953)
83 1958 Penerbangan (Tidak berlaku lagi) Digantikan oleh UU No 15/1992 tentang Penerbangan
82 1958 Perpanjangan Jangka-Waktu Satu Tahun Dan Pada Keadaan Perang Yang Telah Dinyatakan Dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 225 Tahun 1957 Tanggal 17 Desember 1957 Dan Yang Disahkan Dengan Undang-Undang No. 79 Tahun 36 1957 (Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 170) Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia
81 1958 Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
80 1958 Dewan Perancang Nasional
79 1958 Perkumpulan Koperasi (tidak berlaku lagi)
78 1958 Penanaman Modal Asing (tidak berlaku lagi)
77 1958 Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 18 Tahun 1957 Tentang Bank Tani Dan Nelayan (Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 70)" Sebagai Undang-Undang
76 1958 Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 17 Tahun 1957 Tentang Kenaikan Tarip Cukai Atas Bir, Gula, Saccharin Dan Sebagainya Dan Kenaikan Bea Masuk Atas Bir (Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 64)" Sebagai Undang-Undang
75 1958 Memperpanjang Jangka Waktu Pembebasan Bank Indonesia dari Kewajiban Yang Dimaksud Dalam Pasal 16 Ayat 1 Undang-Undang Pokok Bank Indonesia 1953 Dengan 12 (Dua Belas) Bulan, Setelah Berakhirnya Jangka Waktu Yang Ditetapkan Dengan Undang-Undang Darurat No. 14 Tahun 1957 Jo. Undang-Undang No. 63 Tahun 1958 (Lembaran-Negara Tahun 1958 No. 58 No. 114)
74 1958 Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 16 Tahun 1957 Tentang Pajak Bangsa Asing (Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 63)" Sebagai Undang-Undang Dirubah oleh UU No 87/1958
73 1958 Menyatakan Berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-undang Hukum Pidana
72 1958 Pajak Verponding Untuk Tahun-Tahun 1957 Dan Berikutnya
71 1958 Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1958 Tentang Pengubahan Undang-Undang Mata Uang Tahun 1953 (Lembaran- Negara Tahun 1958 No. 46), Sebagai Undang-Undang
70 1958 Penetapan Undang-Undang Darurat No. 2 Tahun 1958 Tentang Tanda-Tanda Penghargaan Untuk Anggota Angkatan Perang (Lembaran-Negara Tahun 1958 No. 41), Sebagai Undang-Undang
69 1958 Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat Ii Dalam Wilayah Daerah- Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat Dan Nusa Tengggara Timur
68 1958 Persetujuan Konpensi Hak-Hak Politik Kaum Wanita Convention on the Political Rights of Women
67 1958 Perubahan Batas-Batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat Ii Semarang
66 1958 Wajib Militer (tidak berlaku lagi) Dicabut oleh UU No 2/1988
65 1958 Pemberian Tanda-Tanda Kehormatan Bintang Sakti Dan Bintang Darma
64 1958 Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat Dan Nusa Tenggara Timur
63 1958 Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 14 Tahun 1957 Tentang Penetapan Untuk Membebaskan Bank Indonesia Dari Kewajiban Yang Dimaksudkan Dalam Pasal 16 Ayat 1 Undang-Undang Pokok Bank Indonesia 1953 Selama Enam Bulan Setelah Berakhirnya Keputusan Dewan Moneter Tanggal 2 Pebruari 1957 No. 23 Yang Diadakan Berdasarkan Pasal Pasal 16 Ayat 3 Undang-Undang Pokok Bank Indonesia 1953" (Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 61), Sebgai Undang-Undang
62 1958 Kewarganegaraan RI Digantikan oleh UU No 12/2006
Perubahan thd Ps 18 UU No 62/1958 lihat UU No.3/1976
61 1958 Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 19 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi Dan Riau" (Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 75), Sebagai Undang- Undang
60 1958 Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 23 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat Ii Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku" (Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 80), Sebagai Undang-Undang
59 1958 Ikut Serta Negara Republik Indonesia dalam Seluruh Konpensi Jenewa Tanggal 12 Agustus 1949
58 1958 Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 21 Tahun 1957 Tentang Pengubahan Undang-Undang No. 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat Ii Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah" (Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 77) Sebagai Undang-Undang
57 1958 Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 8 Tahun 1952 Tentang Mengubah Dan Menambah Undang-Undang Bea Berat Barang (Goederengeld Ordonnantie) Beserta Peraturan Bea Berat Barang (Algemeen Goederengeld Reglement)" (Lembaran-Negara Tahun 1952 No. 39) Sebagai Undang- Undang
56 1958 Pengubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1950 Tentang Susunan, Kekuasaan Dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia (Lembaran-Negara Tahun 1950 No. 30)
55 1958 Penetapan Undang-Undang Darurat No. 20 Tahun 1955 Tentang Peraturan-Peraturan Mengenai Kedudukan Anggota Angkatan Perang Dalam Dinas Ketentaraan Sesudah Akhir Tahun 1955 (Lembaran-Negara Tahun 1955 No. 78) Sebagai Undang-Undang (tidak berlaku lagi) Dicabut oleh UU No 2/1988
54 1958 Penetapan Bagian I.B.W. XVI (Jawatan Kereta Api) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955
53 1958 Penetapan Bagian I.B.W. XIII (Perusahaan Negara Tambang Timah Bangka) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955
52 1958 Penetapan Bagian I.B.W. XII (Pelabuhan Palembang) Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955
51 1958 Penetapan Bagian I.B.W. XII (Pelabuhan Surabaya) Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955
50 1958 Penetapan Bagian I.B.W. XI (Pelabuhan Tanjung Priuk) Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955
49 1958 Penetapan Bagian I.B.W. X (Pelabuhan Semarang) Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955
48 1958 Penetapan Bagian I.B.W. Ix (Pelabuhan Belawan) Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955
47 1958 Penetapan Bagian I.B.W. Viii (Pelabuhan Teluk Bayur) Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955
46 1958 Penetapan Bagian I.B.W. Vii (Pelabuhan Makassar) Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955
45 1958 Penetapan Bagian I.B.W. V (Jawatan Pos Telegrap Dan Telepon) Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955
44 1958 Penetapan Bagian I.B.W. IV (Percetakan Negara) Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955
43 1958 Penetapan Bagian XV (Kementerian Pekerjaan Umum Dan Tenaga) Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955
42 1958 Penetapan Bagian XIV (Kementerian Agama) Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955
41 1958 Penetapan Bagian XIII (Kementerian Perburuhan) Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955
40 1958 Penetapan Bagian XII (Kementerian Sosial) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955
39 1958 Penetapan Bagian XI (Kementerian Kesehatan) Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955
38 1958 Penetapan Bagian X (Kementerian Pendidikan, Pengajaran Dan Kebudayaan) Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955
37 1958 Penetapan Bagian IX (Kementerian Penerangan) Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955
36 1958 Penetapan Bagian VIIIB (Kementerian Perhubungan Jawatan Pengawasan Pelayaran) Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955
35 1958 Penetapan Bagian VIIIA (Kementerian Perhubungan) Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955
34 1958 Penetapan Bagian VII (Kementerian Kehakiman) Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955
33 1958 Penetapan Bagian VI (Kementerian Pertahanan) Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955
32 1958 Penetapan Bagian VB (Kementerian Perekonomian) Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955
31 1958 Penetapan Bagian VA (Kementerian Pertanian) Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955
30 1958 Penetapan Bagian Iva (Urusan Penyelenggaraan Keuangan Dan Perhitungan-Perhitungannya Mengenai Perusahaan-Perusahaan Dan Jawatan-Jawatan (Pemerintah) Yang Mempunyai Pengurus Sendiri) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955
29 1958 Penetapan Bagian IV (Kementerian Keuangan) Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955
28 1958 Penetapan Bagian IIIA (Kementerian Agraria) Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955
27 1958 Penetapan Bagian III (Kementerian Dalam Negeri) Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955
26 1958 Penetapan Bagian II (Kementerian Luar Negeri) Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955
25 1958 Penetapan Bagian I (Pemerintah Agung Dan Badan-Badan Pemerintahan Tertinggi) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955
24 1958 Perubahan Batas-Batas Kotapraja Madiun Dan Daerah Swatantra Tingkat Ii Madiun
23 1958 Penetapan Undang-Undang Darurat No. 20 Tahun 1957 Tentang Penambahan Undang-Undang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Irian Barat (Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 76), Sebagai Undang-Undang
22 1958 Penetapan Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1954 (Lembaran-Negara Tahun 1954 No. 147) Tentang Perubahan "Krosok Ordonnantie 1937" (Staatsblad Tahun 1937 No. 604) Sebagai Undang-Undang
21 1958 Penetapan Undang-Undang Darurat No. 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah Dan Perubahan Undang-Undang No. 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah- Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 83) Sebagai Undang-Undang
20 1958 Penetapan Undang-Undang Darurat No. 22 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 79) Sebagai Undang-Undang
19 1958 Penetapan Undang-Undang Darurat No. 26 Tahun 1957 Tentang Anggota Angkatan Perang Berdasarkan Ikatan Dinas Sukarela (Militer Sukarela) (Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 83) Sebagai Undang-Undang
18 1958 Batas-Batas Kotapraja Sukabumi Dan Daerah Swatantra Tingkat II Sukabumi
17 1958 Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 10 Tahun 1955 Tentang Pemungutan Sumbangan dari Pabrikan-Pabrikan Rokok Bagi Badan Urusan "Tembakau" (Krosok Centrale)" (Lembaran-Negara Tahun 1955 No. 34) Sebagai Undang-Undang
16 1958 Pengubahan Dan Penambahan Undang-Undang No. 2 Tahun 1954 (Lembaran-Negara No. 9 Tahun 1954) Tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
15 1958 Pengesahan Persetujuan Pinjaman Antara Republik Indonesia dan Export-Import Bank Of Washington
14 1958 Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1957 Tentang Pengubahan Kedudukan Wilayah Daerah-Daerah Enclave Imogiri, Kota Gede Dan Ngawen" (Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 5), Sebagai Undang-Undang
13 1958 Perjanjian Perdamaian Dan Persetujuan Pampasan Antara Republik Indonesia Dan Jepang
12 1958 Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1957 Tentang Perubahan Jumlah Maksimum Anggota Dewan Pemerintah Daerah Peralihan Yang Dimaksud Dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 14 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Dewan Pemerintah Daerah Peralihan
11 1958 Kenaikan Tarip Uang Rambu
10 1958 Pengesahan Persetujuan-Persetujuan Pengubahan Dan Tambahan Antara Republik Indonesia Dan Export-Import Bank Of Washington
9 1958 Pinjaman Republik Indonesia dari Uni Republik-Republik Soviet Sosialis
8 1958 Penetapan Undang-Undang Darurat No. 9 Tahun 1954 Tentang Perubahan Nama Propinsi Sunda Kecil Menjadi Propinsi Nusa Tenggara (Lembaran-Negara Tahun 1954 No. 66) Sebagai Undang-Undang
7 1958 Peralihan Tugas Dan Wewenang Agraria
6 1958 Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1957 (Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 9) Tentang Perubahan Undang-Undang Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah 1956" Sebagai Undang-Undang
5 1958 Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1958 Tentang Perpanjangan Jangka Waktu Masa-Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Peralihan Dan Dewan Pemerintah Daerah Peralihan" (Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 51) Sebagai Undang-Undang
4 1958 Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1953 Tentang Ancaman Hukuman Terhadap Pembelian, Penyerahan Dan Penguasaan, Kepunyaan Persediaan Atau Dalam Milik, Penyimpanan, Pengangkutan Atau Pembawaan Kawat-Tembaga Dengan Tidak Mempunyai Idzin" (Lembaran- Negara Tahun 1953 No. 51) Sebagai Undang-Undang
3 1958 Penempatan Tenaga Asing (Tidak berlaku lagi) >> UU No 13/2003 tentang Ketenagakerjaan
2 1958 Persetujuan Antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok Mengenai Soal Dwikewarganegaraan
1 1958 Penghapusan Tanah-tanah Partikelir PP No 18/1958 - Pelaksanaan Penghapusan Tanah-tanah Partikelir

80

1957

Persetujuan Konpensi Organisasi Perburuhan Internasional No.100 mengenai Pengupahan Bagi Buruh Laki-laki dan Wanita untuk Pekerjaan Yang Sama Nilainya

79 1957 Penyelesaian Pernyataan Keadaan Perang Sebagai Yang Telah Dilakukan Dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 225 Tahun 1957 Tanggal 17 Desember 1957
78 1957 Perubahan Canon Dan CIJNS Atas Hak-Hak Erfpacht Dan Konsesi Guna Perusahaan Kebun Besar
77 1957 Persetujuan Mengenai Warga Negara Yang Berada Secara Tidak Sah Didaerah Republik Indonesia Dan Republik Pilipina
76 1957 Pengubahan Undang-Undang No. 24 Tahun 1954 (Lembaran-Negara No. 78 Tahun 1954) Dan Undang-Undang No. 28 Tahun 1956 Mengenai Penggantian Perkataan "Menteri Kehakiman" Dengan Perkataan "Menteri Agraria"
75 1957 Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia (tidak berlaku lagi) Digantikan oleh UU No 15/1965, yang kemudian telah digantikan pula oleh UU No 7/1967
74 1957 Pencabutan "Regeling op de Staat van Oorlog en Beleg" dan Penetapan "Keadaan Bahaya" (tidak berlaku lagi) Dicabut oleh Perpu No 23/1959
73 1957 Perubahan Undang-Undang Tentang Pokok- Pokok Pemerintahan Daerah
72 1957 Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1955 tentang Penjualan Rumah Negeri Kepada Pegawai Negeri Sebagai Undang-Undang PP No 16/1974 jo PP No 38/1982 jo PP No 3/1990, Keppres No 13/1974, Keppres No 40/1974
71 1957 Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1954 Tentang Nasionalisasi Bataviasche Verkeers Matschappij N.V. (B.V.M.) (Lembaran-Negara Tahun 1954 No. 67
70 1957 Persetujuan Kebudayaan Antara Negara-Negara Republik Indonesia Dan Republik Mesir
69 1957 Persetujuan Kebudayaan Dan Pendidikan Antara Negara-Negara Republik Indonesia Dan Republik India
68 1957 Persetujuan Perjanjian Persahabatan Antara Negara Republik Indonesia Dan Kerajaan Afghanistan
67 1957 Penetapan Bagian IBW XVIII (Penataran Angkatan Laut) Dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954
66 1957 Penetapan Bagian IBW XVII (Perusahaan Produksi Jawatan Topograpi) Dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954
65 1957 Penetapan Bagian IBW XVI (Jawatan Kereta Api) Dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954
64 1957 Penetapan Bagian Ibw XV (Perusahaan Batubara Bukit Asam) dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954
63 1957 Penetapan Bagian IBW XIV (Perusahaan Batubara Umbilin) dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954
62 1957 Penetapan Bagian IBW XIII (Perusahaan Tambang Timah di bangka) dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954
61 1957 Penetapan Bagian IBW XII (Pelabuhan Surabaya) dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954
60 1957 Penetapan Bagian IBW XI (Pelabuhan Tanjung Priok) dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954
59 1957 Penetapan Bagian IBW X (Pelabuhan Semarang) dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954
58 1957 Penetapan Bagian IBW IX (Pelabuhan Belawan) dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954
57 1957 Penetapan Bagian IBW VIII (Pelabuhan Teluk Bayur) dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954
56 1957 Penetapan Bagian IBW VII (Pelabuhan Makassar) dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954
55 1957 Penetapan Bagian IBW VI (Perusahaan Negeri Untuk Pembangkit Tenaga Listrik) dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954
54 1957 Penetapan Bagian IBW V (Jawatan Post, Telegrap dan Telepon) dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954
53 1957 Penetapan Bagian IBW IV (Percvetakan Negara) dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954
52 1957 Penetapan Bagian IBW III (Pusat Perkebunan Negara) dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954
51 1957 Penetapan Bagian IBW II (Perusahaan Garam dan Soda Negeri) dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954
50 1957 Penetapan Bagian IBW I (Jawatan Pegadaian) dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954
49 1957 Penetapan Bagian XV (Kementrian Pekerjaan Umum dan Tenaga) dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954
48 1957 Penetapan Bagian XIV (Kementrian Agama) dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954
47 1957 Penetapan Bagian XIII (Kementrian Perburuhan) dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954
46 1957 Penetapan Bagian XII (Kementrian Sosial) dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954
45 1957 Penetapan Bagian XI (Kementerian Kesehatan) dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954
40 1957 Penetapan Bagian VII (Kementrian Kehakiman) dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954
39 1957 Penetapan Bagian VI (Kementrian Pertahanan) Dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954
38 1957 Penetapan Bagian VB (Kementrian Perekonomian) Dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954
37 1957 Penetapan Bagian VA (Kementrian Pertanian) Dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954
36 1957 Penetapan Urusan Penyelenggaraan Keuangandan Perhitungan- perhitungannya Mengenai Perusahaan-perusahaan dan Jawatan-jawatan (Pemerintah) Yang Mempunyai Pengurus Sendiri/Dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954
35 1957 Penetapan Bagian IV (Kementerian Keuangan) dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954
34 1957 Penetapan Bagian IIIA (Kementerian Keuangan) dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954
33 1957 Penetapan Bagian III (Kementerian Agraria) dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954
32 1957 Penetapan Bagian II (Kementerian Luar Negeri) dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954
31 1957 Penetapan Bagian I (Pemerintah Agung Dan Badan-Badan Pemerintahan Tertinggi) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1954
30 1957 Pembebasan Saudara Untung dari Penggantian Uang
29 1957 Pejabat Yang Menjalankan Pekerjaan Jabatan Presiden, Jika Presiden Mangkat, Berhenti Atau Berhalangan, Sedang Wakil Presiden Tidak Ada Atau Berhalangan
28 1957 Penetapan Undang-Undang Darurat No. 13 Tahun 1957 (Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 58) Tentang Menambah Undang-Undang No. 21 Tahun 1952 (Lembaran-Negara Tahun 1952 No. 78) Tentang "Menetapkan Undang-Undang Darurat Tentang Hak Pengangkatan Dan Pemberhentian Pegawai- Pegawai Republik Indonesia Serikat (Undang-Undang Darurat No. 25 Dan 34 Tahun 1950) Sebagai Undang-Undang Republik Indonesia", Sebagai Undang-Undang
27 1957 Persetujuan Perjanjian Persahabatan Antara Republik Indonesia Dan Kerajaan Irak
26 1957 Perubahan Undang-Undang Tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan
25 1957 Persetujuan Negara Republik Indonesia Terhadap Anggaran Dasar dari Badan Tenaga Atom Internasional
24 1957 Pemasukan Anggaran Belanja Negara
23 1957 Penetapan Undang-Undang Darurat No. 14 Tahun 1955 (Lembaran-Negara No. 42 Tahun 1955) Tentang Penunjukan Bagian Pembikinan Sera Dan Vaksin dari Pada Lembaga Pasteur Di Bandung Menjadi Perusahaan Negara Dalam Arti "Indische Bedrijven Wet" (Staatsblad 1927 No. 419) Sebagai Undang-Undang
22 1957 Penyelesaian Perselisihan Perburuhan
21 1957 Menetapkan Undang-Undang Darurat Nomor 14 52 Tentang Perubahan Dan Penambahan Peraturan Pemungutan Pajak Peralihan, Pajak Upah Dan Pajak Kekayaan (Lembaran-Negara Tahun 1952 No. 87) Sebagai Undang-Undang
20 1957 Mengubah Dan Menambah Undang-Undang Penempatan Bagian XVI dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1953
19 1957 Mengubah Dan Menambah Undang-Undang Penempatan Bagian XIV dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1953
18 1957 Mengubah Dan Menambah Undang-Undang Penempatan Bagian XIII dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1953
17 1957 Mengubah Dan Menambah Undang-Undang Penempatan Bagian XII dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1953
16 1957 Mengubah Dan Menambah Undang-Undang Penempatan Bagian XI dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1953
15 1957 Mengubah Dan Menambah Undang-Undang Penempatan Bagian X dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1953
14 1957 Mengubah Dan Menambah Undang-Undang Penempatan Bagian VIIIB dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1953
13 1957 Mengubah Dan Menambah Undang-Undang Penempatan Bagian VIIIA dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1953
12 1957 Mengubah Dan Menambah Undang-Undang Penempatan Bagian VII dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1953
11 1957 Mengubah Dan Menambah Undang-Undang Penempatan Bagian VI dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1953
10 1957 Mengubah Dan Menambah Undang-Undang Penempatan Bagian VB dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1953
9 1957 Mengubah Dan Menambah Undang-Undang Penempatan Bagian VA dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1953
8 1957 Mengubah Dan Menambah Undang-Undang Penempatan Bagian IVA dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1953
7 1957 Mengubah Dan Menambah Undang-Undang Penempatan Bagian IV dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1953
6 1957 Mengubah Dan Menambah Undang-Undang Penempatan Bagian III dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1953
5 1957 Mengubah Dan Menambah Undang-Undang Penempatan Bagian II dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1953
4 1957 Mengubah Dan Menambah Undang-Undang Penempatan Bagian I dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1953
3 1957 Pemberian Kuasa Kepada Menteri Keuangan Untuk Mengambil Uang Muka Pada Bank Indonesia Lebih Daripada Batas Yang Ditetapkan Dalam Pasal 19 Ayat U Undang-Undang Pokok Bank Indonesia 1963 (Lembaran-Negara Tahun 1953 No. 40)
2 1957 Perjanjian Internasional Mengenai Pemberitaan Jarak Jauh
1 1957 Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah (tidak berlaku lagi) Digantikan oleh UU No 18/1965

35

1956

Pengubahan Redaksi Bagian I Bab A dan Bagian II Bab A dari Pos 173 dari Tarip Bea Masuk dan Kenaikan Jumlah Bea dalam Bagian Pos Yang Tersebut Terakhir

34 1956 Penetapan "Undang-Undang Darurat No.15 Tahun 1955 Tentang Memberhentikan Berlakunya Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1955 Tentang Mengadakan Opsenten Atas Cukai Bensin (Lembaran Negara Tahun 1955 NO. 51)" Sebagai Undang-Undang
33 1956 Penghapusan Ordonansi Staatsblad 1946 No. 115 Dan Pembebasan Bea Meterai, Pajak Pendapatan Dan Pajak Perseroan Untuk Hal-Hal Tertentu Tentang Pembesaran Modal Dari Perseroan Dan Persekutuan
32 1956 Perimbangan Keuangan Antara Negara Dengan Daerah-Daerah, Yang Berhak Mengurus Rumahtangganya Sendiri
31 1956 Penetapan Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1955 Tentang Mengadakan Opsenten Atas Cukai Bensin (Lembaran-Negara Tahun 1955 No. 24) Sebagai Undang-undang
30 1956 Pengubahan Dan Tambahan "Postordonnantie 1935" Sebagaimana Telah Diubah Dan Ditambah Dengan Undang-Undang No. 76 Tahun 1954 (Lembaran-Negara Tahun 1954 No.151)
29 1956 Peraturan-peraturan dan Tindakan-tindakan Mengenai Tanah-tanah Perkebunan
28 1956 Pengawasan Terhadap Pemindahan Hak Atas Tanah-Tanah Perkebunan
27 1956 Mengadakan Suatu Tarip Minimum Dan Maksimum Dalam Tarip Bea-Masuk
26 1956 Keanggotaan Republik Indonesia Pada Badan Keuangan Internasional (International Finance Corporation)
25 1956 Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur
24 1956 Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh Dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara
23 1956 Pengadilan Dan Acara Pidana Khusus Untuk Anggota Konstituante
22 1956 Penetapan "Undang-Undang Darurat Tentang Penggantian Kerugian Anggota-Anggota Senat Republik Indonesia Serikat" (Undang- Undang Darurat No. 30 Tahun 1950) Sebagai Undang-Undang
21 1956 Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1955 (Lembaran-Negara Tahun 1955 No. 18) Tentang Larangan Untuk Mengumpulkan Uang Logam Yang Sah Dan Larangan Memperhitungkan Agio Pada Waktu Penukaran Alat-Alat Pembayaran Yang Sah" Sebagai Undang-Undang
20 1956 Pengubahan Aturan Bea Materai 1921 ("Zegelverordening 1921")
19 1956 Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
18 1956 Persetujuan Konpensi Organisasi Perburuhan Internasional No.98 mengenai Berlakunya Dasar-dasar dari pada Hak untuk Berorganisasi dan untuk Berunding Bersama
17 1956 Perubahan Dan Tambahan Indische Tariefwet (Staatsblad 1942 No. 487)
16 1956 Pengubahan Dan Penambahan Ordonansi Cukai Tembakau (Staatsblad 1932 No. 517)
15 1956 Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Irian Barat
14 1956 Pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Peralihan
13 1956 Pembatalan Hubungan Indonesia-Nederland Berdasarkan Perjanjian Komperaensi Meja Bundar
12 1956 Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
11 1956 Pembelanjaan Pensiun
10 1956 Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1954 Tentang Dasar Hukum Keputusan Kepala Daerah Otonom Dalam Keadaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Dewan Pemerintah Daerah Tidak Ada Atau Tidak Dapat Menjalankan Tugas Kewajibannya" Sebagai Undang-Undang Dan Tentang Peraturan Pembagian Kekuasaan Dalam Keadaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Dewan Pemerintah Daerah Tidak Ada Atau Tidak Dapat Menjalankan Tugas Kewajibannya
9 1956 Pembentukan Daerah Otonom Kota-Besar Dalam Lingkungan Daerah Propisi Sumatera Tengah
8 1956 Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
7 1956 Perpanjangan Jangka Waktu Masa-Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Yang Terbentuk Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1950
6 1956 Pembentukan Majelis Ilmu Pengetahuan Indonesia
5 1956 Pengesahan Pernyataan Pemerintah Republik Indonesia Pada Persetujuan Timah Internasional 1953
4 1956 Pengubahan "Overschrijvingstarief" Yang Dilampirkan Pada Ordonansi yang Mengatur Biaya Balik Nama Barang-barang Tetap (Staatsblad 1949 No.282)
3 1956 Pembebasan Dokter Soegiri dari Penggantian Uang
2 1956 Pengubahan Undang-Undang Pemilihan Umum (Undang-Undang No. 7 Tahun 1953, Lembaran-Negara No. 29 Tahun 1953)
1 1956 Penetapan "Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Serikat No.20 Tahun 1950 (Lembaran-Negara No.31 Tahun 1950) Tentang Pemerintahan Jakarta Raya" Sebagai Undang-Undang

12

1955

Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1954 (Tentang Mengubah "Indonesische Comptabilteitswet" (Staatsblad 1925 No. 448) Dan "Indonesische Bedrijvenwet" (Staatsblad 1927 No. 419) Sebagai Undang-Undang

11 1955 Pemberian Kuasa Kepada Menteri Keuangan Untuk Mengambil Uang-Muka Kepada Bank Indonesia Lebih dari Pada Batas Yang Ditetapkan Dalam Pasal 19 Ayat 2 Undang-Undang Pokok Bank Indonesia 1953 (Undang-Undang No. 11 Tahun 1953)
10 1955 Pengubahan Nama Universiteit, Universitet, Universitit, Faculteit, Facultet Dan Facultit Menjadi Universitas Dan Fakultas
9 1955 Pengubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta
8 1955 Penetapan Undang-Undang Darurat No. 10 Tahun 1951 Tentang Pencabutan Peraturan Gaji Militer 1950, Seperti Yang Termuat Dalam Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Serikat No.5 Tahun 1950 Dan Diubah Dengan Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Serikat No. 27 Tahun 195o, Sebagai Undang-Undang
7 1955 Penetapan Undang-Undang Darurat No. 33 Tahun 1950 Untuk Mencabut Kembali Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Serikat No.6 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Jabatan Gubernur Militer Ibu Kota, Sebagai Undang-Undang
6 1955 Biaya Surat Kenal Lahir Dan Surat Kenal Mati
5 1955 Pengubahan Undang-Undang No. 9 Tahun 1953 (Lembaran-Negara No. 36 Tahun 1953 ) Tentang Pemberian Tunjangan Yang Bersifat Pensiun Kepada Bekas Ketua Dan Bekas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
4 1955 Penetapan Undang-Undang Darurat No. 9 Tahun 1952 (Lembaran-Negara No. 59 Tahun 1952) Tentang Penyelesaian Hutang Negara Di Zaman Revolusi Sebagai Undang-Undang
3 1955 Pengubahan Dan Tambahan Ordonansi Bea-Keluar-Umum 1949
2 1955 Pengubahan Dan Tambahan Ordonansi Bea-Statistik
1 1955 Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 2 Tahun 1954 (Lembaran-Negara No.5 Tahun 1954) Tentang Mencabut Sifat Sebagai Alat Pembayar Yang Syah dari Uang Kertas Pemerintah Yang Dikeluarkan Sebelum Penyerahan Kedaulatan" Sebagai Undang-Undang
7/Drt/ 1955 Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi >> Perpu No 26 Tahun 1960 - Perubahan Pasal 27 dan Pasal 28 UU Darurat No 7/1955
>> Perpu No 21/1959 - Memperberat Ancaman Hukuman Terhadap Tindak Pidana Ekonomi

76

1954

Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1953 Tentang Menaikkan Jumlah Maksimum Porto Dan Bea"(Lembaran-Negara No. 22 Tahun 1953) Sebagai Undang-Undang

75 1954 Acara Pidana Khusus Untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
74 1954 Penetapan Bagian I.B.W. XVIII (Penataran Angkatan Laut) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 Dan 1953
73 1954 Penetapan Bagian I.B.W. XVII (Perusahaan Reproduksi Jawatan Topograpi) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 Dan 1953
72 1954 Penetapan Bagian I.B.W. XVI (Jawatan Kereta Api) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 Dan 1953
71 1954 Penetapan Bagian I.B.W. XV (Perusahaan Batu Bara Bukit Asam) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 Dan 1953
70 1954 Penetapan Bagian I.B.W. XIV dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953
69 1954 Penetapan Bagian I.B.W. XIII (Perusahaan Tambang Timah Di Bangka) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 Dan 1953
68 1954 Penetapan Bagian I.B.W. XII (Pelabuhan Surabaya) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 Dan 1953
67 1954 Penetapan Bagian I.B.W. XI (Pelabuhan Tanjung Priuk) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 Dan 1953
66 1954 Penetapan Bagian I.B.W. X (Pelabuhan Semarang) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 Dan 1953
65 1954 Penetapan Bagian I.B.W. IX (Pelabuhan Belawan) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 Dan 1953
64 1954 Penetapan Bagian I.B.W. VIII (Pelabuhan Teluk Bayur Padang) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 Dan 1953
63 1954 Penetapan Bagian I.B.W. VII (Pelabuhan Makasar) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 Dan 1953
62 1954 Penetapan Bagian I.B.W. VI (Perusahaan Negeri Untuk Pembangkit Tenaga Listrik) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 Dan 1953
61 1954 Penetapan Bagian I.B.W. V (Perusahaan Pos, Telegrap dan Telepon) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 Dan 1953
60 1954 Penetapan Bagian I.B.W. IV (Percetakan Negara) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 Dan 1953
59 1954 Penetapan Bagian I.B.W. III (Pusat Perkebunan Negara) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 Dan 1953
58 1954 Penetapan Bagian I.B.W. II (Perusahaan Garam dan Soda Negeri) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 Dan 1953
57 1954 Penetapan Bagian I.B.W. I (Jawatan Pegadaian) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 Dan 1953
56 1954 Penetapan Bagian XVI (Kementrian Pekerjaan Umum dan Tenaga) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 Dan 1953
55 1954 Penetapan Bagian XV (Kementrian Urusan Pegawai) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 Dan 1953
54 1954 Penetapan Bagian XIV (Kementrian Agama) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 Dan 1953
53 1954 Penetapan Bagian XIII (Kementrian Perburuhan) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 Dan 1953
52 1954 Penetapan Bagian XII (Kementrian Sosial) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 Dan 1953
51 1954 Penetapan Bagian XII (Kementrian Kesehatan) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 Dan 1953
50 1954 Penetapan Bagian X (Kementrian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 Dan 1953
49 1954 Penetapan Bagian IX (Kementrian Penerangan) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 Dan 1953
48 1954 Penetapan Bagian VIIIB (Kementrian Perhubungan-Jawatan Pelayaran) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 Dan 1953
47 1954 Penetapan Bagian VIIIA (Kementrian Perhubungan) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 Dan 1953
46 1954 Penetapan Bagian VII (Kementrian Kehakiman) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 Dan 1953
45 1954 Penetapan Bagian VI (Kementrian Pertahanan) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 Dan 1953
44 1954 Penetapan Bagian VB (Kementrian Perekonomian) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 Dan 1953
43 1954 Penetapan Bagian VA (Kementrian Pertanian) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 Dan 1953
42 1954 Penetapan Bagian Iva (Urusan Penyelenggaraan Keuangan Dan Perhitungan-Perhitungannya Mengenai Perusahaan-Perusahaan Dan Jawantanjawatan (Pemerintah), Yang Mempunyai Pengurus Sendiri) Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 Dan 1953
41 1954 Penetapan Bagian III (Kementrian Keuangan) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 Dan 1953
40 1954 Penetapan Bagian III (Kementrian Dalam Negeri) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 Dan 1953
39 1954 Penetapan Bagian II (Kementrian Luar Negeri) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 Dan 1953
38 1954 Penetapan Bagian I (Pemerintah Agung Dan Badan-Badan Pemerintah Tertinggi) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 Dan 1953
37 1954 Persetujuan Perjanjian Persahabatan Antara Negara Republik Indonesia Dan Kerajaan Thailand
36 1954 Penetapan Tarip Pajak Perseroan
35 1954 Pengesahan Persetujuan Tambahan Antara Republik Indonesia Dengan Export Import Bank Of Washington
34 1954 Pemakaian Gelar "Akuntan" ("Accountant")
33 1954 Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara >> >> Tidak berlaku lagi menurut UU No 30/2004 tentang Jabatan Notaris
32 1954 Penetapan Berlakunya UU Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk Di Seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura
31 1954 Penetapan Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1954 Tentang Pemungutan Tambahan Pembayaran Atas Pengiriman Uang Keluar Negeri Sebagai Undang-Undang
30 1954 Tanda Kehormatan Sewindu Angkatan Perang Republik Indonesia
29 1954 Pertahanan Negara Republik Indonesia
28 1954 Biaya Legalisasi Tanda Tangan
27 1954 Penetapan Undang-Undang Darurat No.1 Tahun 1954 Tentang Mempersatukan Opsenten Yang Berlaku Dalam Tahun 1953, Atas Cukai dari Beberapa Jenis Barang Dalam Pokoknya Kenaikan Jumlah Cukai Atas Alkohol Sulingan Dalam Negeri Dan Bir Dan Kenaikan Bea Masuk Atas Bir (Lembaran-Negara No.1 Tahun 1954) Sebagai Undang-Undang
26 1954 Pembayaran Kembali Pinjaman Nasional 1946
25 1954 Perjanjian-Perjanjian Pos Sedunia
24 1954 Penetapan Undang-Undang Darurat Tentang Pemindahan Hak Tanah Dan Barang-Barang Tetap Yang Lainnya Yang Bertakluk Kepada Hukum Eropah (Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1952) Sebagai Undang-Undang
23 1954 Pencabutan "Persbreidel Ordonnantie"
22 1954 Undian
21 1954 Perjanjian Perburuhan Antara Serikat Buruh Dan Majikan (Tidak berlaku lagi) >> UU No 13/2003 tentang Ketenagakerjaan
20 1954 Penetapan Undang-Undang Darurat No. 8 Tahun 1953 (Lembaran-Negara No. 54 Tahun 1953) Tentang Memperpanjang Waktu Berlakunya Peraturan-Peraturan Militer Termaksud Dalam Pasal 34 Ayat 5 Staatsblad 1939 No. 582, Sebagaimana Telah Diubah Dan/Atau Ditambah Kemudian, Sepanjang Mengenai Urusan Perumahan Sebagai Undang-Undang
19 1954 Peraturan Penagihan Penghasilan Lebih Kepada Negara
18 1954 Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1954 (Lembaran-Negara No. 12 Tahun 1954) Guna Menetapkan Waktu Berlakunya Aturan Hukuman Termaksud Dalam Pasal 3 Ayat 2 Ordonansi (Staatsblad Untuk Indonesia Tahun 1948 No. 141)" Sebagai Undang-Undang
17 1954 Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1953 (Lembaran-Negara No. 25 Tahun 1953) Untuk Memperpanjang Waktu Berlakunya Aturan Hukuman Termaksud Dalam Pasal 3 Ayat 2 Ordonansi (Staatsblad Untuk Indonesia Tahun 1948 No. 141)" Sebagai Undang-Undang
16 1954 Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 25 Tahun 1951 (Lembaran-Negara No. 122 Tahun 1951) Untuk Memperpanjang Waktu Berlakunya Aturan Hukuman Termaksud Dalam Pasal 3 Ayat 2 Ordonansi (Staatsblad Untuk Indonesia Tahun 1948 No. 141)" Sebagai Undang-Undang
15 1954 Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1951 (Lembaran Negara No. 26 Tahun 1951) Untuk Memperpanjang Waktu Berlakunya Aturan Hukum Termaksud Dalam Pasal 3 Ayat 2 Ordonansi (Staatsblad Untuk Indonesia Tahun 1948 No. 141)" Sebagai Undang-Undang
14 1954 Pencabutan Ordonansi "Uitvoerverbod Plantenmateriaal Negara Sumatera Timur 1949" (Staatsblad 1949 Nr 159)
13 1954 Pengubahan Undang-Undang Nr 16 Dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar Dan Kota-Kota Kecil Di Jawa
12 1954 Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Nr 4 Tahun 1950 dari Republik Indonesia Dahulu Tentang Dasar-Dasar Pendidikan Dan Pengajaran Di Sekolah Untuk Seluruh Indonesia
11 1954 Penetapan Undang-Undang Darurat No. 24 Tahun 1950 Tentang Peraturan Tambahan Perjalanan Ke Luar Negeri (Lembaran-Negara No. 39 Tahun 1950) Sebagai Undang-Undang
10 1954 Penetapan Undang-Undang Darurat No. 8 Tahun 1952 Sebagai Undang-Undang
9 1954 Penetapan Undang-Undang Darurat No. 24 Tahun 1951 Tentang Pengubahan Beberapa Pos Tarip Bea Masuk (Lembaran-Negara No. 104 Tahun 1951) Sebagai Undang-Undang
8 1954 Penetapan Undang-Undang Darurat No. 23 Tahun 1950 (Lembaran-Negara No. 38 Tahun 1950) Tentang Peraturan Tambahan Istirahat Luar Negeri Sebagai Undang-Undang
7 1954 Pemindahan Kekuasaan Menteri Urusan Pegawai Kepada Perdana Menteri Berhubung Dengan Penghapusan Jabatan Menteri Urusan Pegawai
6 1954 Penetapan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat
5 1954 Keanggotaan Republik Indonesia dari Dana Moneter Internasional (International Monetery Fund) Dan Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (International Bank For Reconstruction And Development)
4 1954 Penetapan Undang-Undang Darurat No. 8 Tahun 1951 Tentang Pengubahan Reglemene A Yang Dilampirkan Pada Rechtordonnantie, Staatsblad 1931 No. 471 (Lembaran-Negara No. 39 Tahun 1951) Sebagai Undang-Undang
3 1954 Penetapan Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1953 Tentang Memungut Opsenten Atas Bea-Masuk (Lembaran-Negara No. 7 Tahun 1953) Sebagai Undang-Undang
2 1954 Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
1 1954 Penetapan Undang-Undang Darurat No. 11 Tahun 1952 Tentang Pengubahan Dan Penambahan dari "Ordonnantie Op De Vennootschapsbelasting 1925" Yang Memberikan Pula Aturan Kelengkapan Lebih Lanjut Mengenai Pajak Ini (Lembaran-Negara No. 83 Tahun 1952) Sebagai Undang-Undang
11/Drt/ 1954 Amnesti dan Abolisi

37

1953

Penggantian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

36 1953 Bank Tabungan Pos
35 1953 Penetapan "undang-undang darurat nomor 19 tahun 1951, Tentang pemungutan Pajak penjualan" (lembaran-negara Nomor 94 tahun 1951) sebagai undang-undang
34 1953 Penetapan "undang-undang darurat nomor 15 tahun 1951, Penilaian dari Bagian-bagian pendapatan dan kekayaan, Baik yang diperoleh maupun yang berada dalam uang asing Untuk pemungutan Pajak peralihan, pajak upah, Pajak perseroan dan pajak kekayaan dan Tentang pengubahan ordonansi pajak peralihan 1944" (lembaran-negara nomor 87 tahun 1951) sebagai undang-undang
33 1953 Penetapan "undang-undang darurat nomor 15 tahun 1952, Untuk pemungutan pajak Verponding untuk tahun-tahun 1953 Dan berikutnya" (lembaran-negara nomor 90 tahun 1952) Sebagai undang-undang
32 1953 Penetapan "undang-undang darurat nomor 23 tahun 1951, Tentang pengubahan dan Penambahan ordonanasi pajak Peralihan 1944" (lembaran-negara nomor 103 tahun 1951) Sebagai undang-undang
31 1953 Penetapan "undang-undang darurat nomor 9 tahun 1950, Tentang pengubahan Undang-undang postspaarbank (staatsblad 1934 no. 653, 1937 no. 176 dan 197 Dan 1941 no. 295, lembaran-negara Nomor 12 tahun 1950 Sebagai undang-undang)
30 1953 Penetapan "undang-undang darurat nomor 4 tahun 1953, Tentang pengenaan tambahan Opsenten atas bensin dan sebagainya" (lembaran-negara nomor 11 tahun 1953), sebagai undang-undang
29 1953 Penetapan "undang-undang darurat nomor 21 tahun 1951, Tentang pengenaan tambahan opsenten atas bensin Dan sebagainya" (lembaran-negara nomor 96 tahun 1951), Sebagai Undang-undang
28 1953 Penetapan "Undang-undang darurat nomor 9 tahun 1951, Tentang memperpanjang waktu Berlakunya opsenten Atas beberapa macam cukai" (lembaran-negara Nomor 43 tahun 1951) sebagai Undang-Undang
27 1953 Penetapan "undang-undang darurat tentang penghentian berlakunya "Indische Muntwet 1912" dan penetapan peraturan baru Tentang mata uang" (undang-undang darurat Nomor 20 tahun 1951 (Lembaran-negara nomor 95 tahun 1951) Sebagai undang-undang
26 1953 Penetapan "Undang-Undang Darurat Tentang Larangan Untuk Mempergunakan Dan Memasukkan Dalam Peredaran Uang Perak Lama, Yang Dikeluarkan Berdasarkan 'Indische Muntwet 1912' (Undang-Undang Darurat Nomor 13 Tahun 1952, Lembaran-Negara Nomor 86 Tahun 1952)" Sebagai Undang-Undang
25 1953 Penetapan "Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1950, Mengadakan Pajak Peredaran 1950" (Lembaran-Negara 1950 Nomor 19 Tahun 1950) Dan "Undang-Undang Darurat Nomor 38 Tahun 1950 Tentang Tambahan Dan Perubahan Undang-Undang Pajak Peredaran 1950" (Lembaran Negara Nomor 80 Tahun 1950), Sebagai Undang-Undang
24 1953 Penetapan "Undang-Undang Darurat Nomor 18 Tahun 1951 Untuk Membatasi Masa Berlakunya Undang-Undang Pajak Peredaran 1950" (Lembaran-Negara Nomor 93 Tahun 1951) Sebagai Undang-Undang
23 1953 Kewajiban Melaporkan Perusahaan
22 1953 Pembubaran Komisi Urusan Perburuhan
21 1953 Persetujuan Perjanjian Persahabatan Antara Republik Indonesia Dan Republik Suria
20 1953 Pengesahan Perjanjian Pinjaman Tambahan Republik Indonesia Dengan Export-Import Bank Of Washington
19 1953 Pengubahan Bea Pembubaran Yang Ditetapkan Dalam Pasal 5 Ayat2 "Jachtordonnantie Java En Madura 1940" (Staatsblad 1939 Nr 733) (tidak berlaku lagi) Dicabut oleh UU No 2/1988
18 1953 Penunjukan Rumah Sakit-Rumah Sakit Partikulir Yang Merawat Orang-Orang Miskin Dan Orang-Orang Yang Kurang Mampu Tidak berlaku lagi berdasarkan UU No 23/1992 tentang Kesehatan
17 1953 Akibat-Akibat Dari Pada Undang-Undang Tentang Kewajiban Anggota Angkatan Perang Untuk Tetap Dalam Dinas Ketentaraan (tidak berlaku lagi) Dicabut oleh UU No 2/1988
16 1953 Kedudukan Hukum Anggota Angkatan Perang (tidak berlaku lagi) Dicabut oleh UU No 2/1988
15 1953 Penerimaan Anggota Angkatan Perang Sukarela (tidak berlaku lagi) Dicabut oleh UU No 2/1988
14 1953 Perlakuan Terhadap Anggota Angkatan Perang Yang Diperhentikan dari Dinas Ketentaraan Karena Tidak Memperbaharui Ikatan Dinas
13 1953 Penetapan Peraturan Dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1952 (Lembaran-Negara Nomor 84 Tahun 1952) Tentang Kewajiban Anggota Angkatan Perang Untuk Tetap Dalam Dinas Ketentaraan Sebagai Undang-Undang (tidak berlaku lagi) Dicabut oleh UU No 2/1988
12 1953 Penetapan Peraturan Dalam Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1950 Tentang Penerimaan Anggota Angkatan Perang R.I.S. (Lembaran-Negara Nomor 5 Tahun 1950) Sebagai Undang-Undang (tidak berlaku lagi) Dicabut oleh UU No 2/1988
11 1953 Penetapan Undang-Undang Pokok Bank Indonesia Digantikan oleh UU No 13/1968 - Bank Sentral
10 1953 Kedudukan Keuangan Ketua Dan Anggauta Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
9 1953 Pemberian Tunjangan Yang Bersifat Pensiun Kepada Bekas Ketua Dan Bekas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
8 1953 Penilaian Persediaan Uang Emas De Javasche Bank
7 1953 Pemilihan Anggota Konstituante Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
6 1953 Pernyataan Perlunya Beberapa Tanah Partikelir Dikembalikan Menjadi Tanah Negeri
5 1953 Menetapkan Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1952 Tentang Kenaikan Tarip Pengenaan Pajak Perseroan Untuk Tahun Dinas 1952 (Lembaran-Negara Nomor 2 Tahun 1952) Sebagai Undang-Undang
4 1953 Apotik Darurat
3 1953 Pembukaan Apotik (tidak berlaku lagi) Tidak berlaku lagi berdasarkan UU No 23/1992 tentang Kesehatan
2 1953 Mengubah Dan Menambah Ordonansi Pajak Rumah Tangga 1908 Dirubah oleh Perpu No 19/1959
1 1953 Penetapan Undang-undang Darurat Tentang Penimbunan Barang-barang (Undang-undang Darurat Nomor 17 Tahun 1951) Sebagai Undang-undang

24

1952

Penetapan Undang-Undang Darurat Tentang Pungutan Tambahan Pokok Pajak Mengenai Pajak Kekayaan Dan Pajak Perseroan Tahun 1951 (Undang-Undang Darurat Nr 35 Tahun 1950, Lembaran Negara Nr 77 Tahun 1950) Sebagai Undang-Undang

23 1952 Penetapan Undang-Undang Darurat Nr 3 Tahun 1950 (Lembaran-Negara Nr 4 Tahun 1950) Tentang Pungutan Tambahan Pokok Pajak Mengenai Pajak Kekayaan Dan Pajak Perseroan Tahun 1950 Sebagai Undang- Undang
22 1952 Peraturan untuk Menghadapi Kemungkinan Hilangnya Surat Keputusan dan Surat-surat Pemeriksaan Pengadilan
21 1952 Menetapkan "Undang-Undang Darurat Tentang Hak Pengangkatan Dan Pemberhentian Pegawai-Pegawai Republik Indonesia Serikat" (Undang-Undang Darurat Nr 25 Dan 35 Tahun 1950) Sebagai Undang- Undang Republik Indonesia
20 1952 Pensiun Pegawai Negeri Sipil (tidak berlaku lagi) Dicabut oleh UU No 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai
19 1952 Persetujuan Perjanjian Persahabatan Antara Negara Republik Indonesia dan Negara Republik Philipina
18 1952 Persetujuan Perjanjian Persahabatan Antara Negara Republik Indonesia Dan Negara Uni Birma
17 1952 Persetujuan Perjanjian Persahabatan Antara Negara Republik Indonesia Dan Negara Pakistan
16 1952 Persetujuan Perjanjian Persahabatan Antara Negara Republik Indonesia Dan Negera India
15 1952 Penetapan Undang-Undang Darurat Tentang "Bursa" Sebagai Undang-Undang (tidak berlaku lagi) Digantikan oleh UU No 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
14 1952 Penunjukan Jawatan Regi Garam Sebagai Perusahaan I.B.W. Dengan Nama Baru "Perusahaan Garam Dan Soda Negeri
13 1952 Perubahan Berselang Dari Jumlah Opsenten Atas Beberapa Pos dari Tarip Bea-Bea Masuk
12 1952 Pembaharuan Bea-Bea Spesifik Dan Penggantiannya Dengan Bea-Bea Ad Valorem
11 1952 Penetapan Undang-Undang Darurat Tentang Tambahan Pokok Bea (Opsenten) Atas Bea-Bea Masuk Selama Tahun 1952 (Undang-Undang Darurat Nr 39 Tahun 1950) Sebagai Undang-Undang
10 1952 Tambahan Pokok Bea (Opsenten) Atas Bea-Bea Masuk Selama Tahun 1951 (Undang-Undang Darurat Nr 39 Tahun 1950) Sebagai Undang-Undang
9 1952 Perubahan Atas Ordonansi Pajak Perseroan Tahun 1925
8 1952 Pemungutan Pajak Verponding Tahun 1952
7 1952 Menetapkan Undang-Undang Darurat Nomor 14 Tahun 1951 tentang Pemungutan Pajak Verponding Atas Tahun 1951 Sebagai Undang-Undang
6 1952 Penetapan "Undang-Undang Nr 6 Tahun 1952 Untuk Mengubah "Grondhuur Ordonantie" (Stbl 1918 Nr 88) Dan "Vorstenlandsch Grondhuurreglement" (Stbl. 1918 Nr 20)" Sebagai Undang-Undang
5

1952

Pembebasan Bea-Masuk Untuk Barang-Barang Berupa Kiriman-Kiriman Hadiah Yang Bertujuan Kesejahteraan Rohani Penduduk, Maksud Amal Atau Kebudayaan

4 1952 Penetapan Undang-Undang Darurat Tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang, Undang-Undang Darurat Dan Cordonansi- Ordonansi Mengenai Masala-Masalah Pajak, Dikeluarkan Sebelum Pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang Darurat Nr 36 Tahun 1950) Sebagai Undang-Undang
3 1952 Penetapan "Undang-Undang Darurat Tentang Memperpanjang Waktu Masih Terbukanya Dinas Tahun-Anggaran 1950" Sebagai Undang-Undang
2 1952 Penetapan "Undang-Undang Darurat Tentang Pinjaman Darurat" Sebagai Undang-Undang
1 1952 Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 2 Tahun 1951 tentang Perubahan "Rechtenordonnantie" (Staatsblad 1882 No 240 jo Staatsblad 1931 No 471) Sebagai Undang-undang

24

1951

Nasionalisasi De Javasche Bank N.V.

23 1951 Penyerahan Urusan Penilikan Pilem Kepada Kementrian Pendidikan, Pengajaran Dan Kebudayaan
22 1951 Menetapkan Undang-Undang Darurat Nr 29 Tahun 1950 Penetapan Kejahatan-Kejahatan Dan Pelanggaran-Pelanggaran Yang Dilakukan Dalam Masa Pekerjaan Oleh Pejabat Yang Menurut Pasal 148 Konstitusi Republik Indonesia Serikat Dalam Tingkat Pertama Dan Tertinggi Diadili Oleh Mahkamah Agung Indonesia Sebagai Undang-Undang
21 1951 Penghapusan Centrale Verkooporganistie Van Ondernemingslandbouwproducten (C.V.O.)
20 1951 Pembebasan Cukai Guna Pegawai-pegawai Diplomatik Atau Konsuler Dari Negeri-negeri Asing Yang Menjalankan Tugasnya Di Negeri Ini
19 1951 Penetapan "Undang-Undang Darurat Nr 32 Tahun 1950 Mengenai Penggabungan Pulau Weh Ke Dalam Daerah Pabean Indonesia" Sebagai Undang-Undang
18 1951 Perubahan Undang-Undang Nr 15 Tahun 1950 Republik Indonesia Untuk Penggabungan Daerah-Daerah Kabupaten Kulon-Progo Da Adikarto Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Menjadi Satu Kabupaten Dengan Nama Kulon-Progo
17 1951 Menetapkan "Undang-Undang Darurat Nr 21 Tahun 1950 Tentang Pengeluaran Uang Kertas Atas Tanggungan Republik Indonesia Serikat" Sebagai Undang-Undang
16 1951 Penetapan Undang-Undang Darurat Nr 22 Tahun 1950 Tentang Penurunan Cukai Tembakau Sebagai Undang-Undang
15 1951 Penetapan Undang-Undang Darurat Perubahan Ordonansi Pajak Peralihan 1944, Ordonansi Pajak Upah Dan Ordonansi Pajak Kekayaan 1932 (Undang-Undang Darurat Nr 37 Tahun 1950 Seperti Ditambah Dengan Undang-Undang Darurat Nr 5 Tahun 1951) Sebagai Undang-Undang
14 1951 Penggantian Pajak Bumi Dengan Pajak Peralihan 1944
13 1951 Menetapkan Undang-Undang Darurat Tentang Menaikkan Jumlah Maksimum Porto Dan Bea Sebagai Undang-Undang
12 1951 Penghapusan Badan Hukum "Algemeene Volkscredietbank"
11 1951 Pengesahan Perjanjian Pinjaman Pertama Republik Indonesia Dengan Export-Import Bank Of Washington
10 1951 Mengatur Tenaga Dokter Partikelir Dalam Keadaan Genting
9 1951 Pembagian Tenaga Dokter, Dokter Gigi Dan Bidan Secara Rasionil
8 1951 Penangguhan Pemberian Surat Idzin Kepada Dokter-Dokter Gigi
7 1951 Perubahan Dan Tambahan Undang-Undang Lalu- Lintas Jalan (Wegverkeersordonnantie, Staatsblad 1933 No. 86
6 1951 Gaji Dan Tunjangan Kepada Ketua, Tunjangan- Tunjangan, Biaya Perjalanan Dan Penginapan Kepada Anggauta-Anggauta Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
5 1951 Menetapkan Undang-Undang Darurat Nr. 26 Tahun 1950 (Lembaran-Negara Nr. 48 Tahun 1950), Mengenai Pengesahan Dan Pengakuan Hutang Terhadap Kerajaa Belanda Sebagai Undang-Undang
4 1951 Memberikan Persetujuan Kepada Perjanjian Pinjaman Antara Pemerintah Kerajaan Nederland Dan Pemerintah Republik Indonesia Serikat
3 1951 Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 3 dari Republik Indonesia Untuk Seluruh Indonesia
2 1951 Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Kecelakaan Tahun 1947 Nr. 33, dari Republik Indonesia Untuk Seluruh Indonesia
1 1951 Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Kerja Tahun 1948 Nr. 12 dari Republik Indonesia Untuk Seluruh Indonesia (Tidak berlaku lagi) >> UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
12 /Drt/ 1951 Senjata Api PP No.56 Thn 1996 Senjata Api Dinas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Perpu No.20 Tahun 1960 Kewenangan Perijinan

8

1950

Pinjaman Republik Indonesia Pada Bank Import Bank Of Washington

7 1950 Perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat Menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia
6 1950 Menetapkan "Undang-Undang Darurat Tentang Hukum Acara Pidana Pada Pengadilan Tentara" (Undang-Undang Darurat Nr. 17, Tahun 1950), Sebagai Undang-Undang Federal (Tidak berlaku lagi) >> UU No 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer
5 1950 Menetapkan "Undang-Undang Darurat Tentang Susunan Dan Kekuasaan Pengadilan/Kejaksaan Dalam Lingkungan Peradilan Ketentaraan" (Undang-Undangdarurat Nr 16. Tahun 1950), Sebagai Undang-Undang Federal (Tidak berlaku lagi) >> UU No 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer
4 1950 Penggantian Kerugian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Serikat
3 1950 Permohonan Grasi (tidak berlaku lagi) Digantikan oleh UU No.22 Thn 2002
2 1950 Menetapkan Undang-undang Darurat tentang Penerbitan Lembaran Negara RIS dan Berita Negara RIS tentang Mengeluarkan, Mengumumkan dan Mulai Berlakunya Undang-undang Federal dan Peraturan Pemerintah
1 1950 Susunan, Kekuasaan Dan Jalan-Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia (tidak berlaku lagi)

12

1949

Susunan Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemilihan Anggauta-anggautanya

11 1949 Pengesahan Konstitusi Republik Indonesia Serikat
10 1949 Pengesahan Induk Persetujuan Bersama-sama Rancangan Persetujuan dan Segala Pertukaran Surat-Menyurat Mengenai Penyerahan Kedaulatan oleh Kerajaan Nederland Kepada Republik Indonesia Serikat
9 1949 Mengadakan Peraturan Istimewa Sidang Ke-VI Komite Nasional Pusat
8 1949 Peraturan tentang perubahan Undang-Undang 1848 No. 9 dari hal kedudukan hukum anggauta K.N.I.P.
7 1949 Penunjukkan Pemangku-Sementara Jabatan Presiden Republik Indonesia
6 1949 Penambahan Jumlah Anggauta Komite Nasional Pusat
5 1949 Peraturan tentang penetapan Tarip Pajak pendapatan dan pajak upah
4 1949 Perubahan Peraturan Bea Meterai 1921
3 1949 Tarip Pajak Potong 1949
2 1949 Peraturan tentang kedudukan dan kekuasaan Wakil Perdana Menteri di Sumatra
1 1949 Penggantian Pajak Bumi Dengan Pajak Pendapatan

35

1948

Penurunan Beberapa Tarip Bea Masukk

34 1948 Perubahan Daerah Pabean
33 1948 Uang Berat Barang 1948
32 1948 Peraturan tentang peredaran uang dengan perantaraan Bank
31 1948 Naturalisasi Joseph Cornelis De Groot
30 1948 Pemberian Kekuasaan Penuh Kepada Presiden Dalam Keadaan Bahaya
29 1948 Penimbunan Barang Penting
28 1948 Alat Pembayaran Luar Negeri
27 1948 Susunan Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemilihan Anggauta-anggautanya
26 1948 Perubahan Undang-Undang Pajak Pendapatan 1932
25 1948 Penetapan Tarip Pajak Pendapatan Tahun 1948/1949 dan Tambahan Pokok Pajak
24 1948 Memperpanjang Masa Berlakunya Peraturan-peraturan Dewan Pertahanan Negara No. 5, 7 jo 31, 8 jo 34, 9 jo 34, 11 dan 16
23 1948 Pengawasan Perburuhan Tahun 1948
22 1948 Peraturan tentang penetapan aturan-aturan pokok mengenai Pemerintahan sendiri di daerah-daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri
21 1948 Tambahan Dari Undang-Undang Pajak Radio
20 1948 Perubahan dan Tambahan Pajak Pembangunan I
19 1948 Susunan dan Kekuasaan Badan-badan Kehakiman dan Kejaksaan
18 1948 Memperpanjang Waktu Berlakunya Peraturan-peraturan Dewan Pertahanan Negara No. 5, 7 jo 31, 8 jo 34, 9 jo 34, 11 dan 16
17 1948 Perubahan Undang-Undang Pajak Pendapatan 1932
16 1948 Perubahan Aturan Bea Meterai 1921
15 1948 Menetapkan Barang-barang Yang Dikenakan Bea Keluar 30% Dari Harganya
14 1948 Bea Tambahan (Opcenten) Atas Bea Masuk
13 1948 Perubahan Atas Vorstenlands Grondhuurreglement
12 1948 Undang-Undang Kerja Tahun 1948
11 1948 Memperpanjang Lagi Waktu Untuk Mengajukan Pernyataan Berhubung Dengan Kewarga Negaraan Indonesia
10 1948 Pemerintahan Sumatra
9 1948 Kedudukan Hukum Anggauta-anggauta (Badan Pekerja) Komite Nasional Pusat
8 1948 Pendaftaran dan Pemberian Idzin Pemakaian Senjata Api Diubah oleh UU Darurat No 12/1951
7 1948 Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1947
6 1948 Memperpanjang Masa Berlakunya Peraturan-peraturan Dewan Pertahanan Negara No. 5, 7 jo. 31, 8 jo. 34, 9 jo, 34, 11 dan 16
5 1948 Beberapa Peraturan-peraturan Istimewa Mengenai Pencatatan Jiwa
4 1948 Naturalisasi Jean Henry Joseph de Quince
3 1948 Organisasi Kementerian Pertahanan dan Angkatan Perang
2 1948 Pengesahan Perjanjian persahabatan antara Republik Indonesia dan Negara Kerajaan Mesir
1 1948 Penambahan Undang-Undang Keadaan Bahaya

41

1947

Kepenjaraan Tentara

40 1947 Menyesuaikan Peraturan-peraturan Disiplin Tentara (Staatsblad 1934 No. 168) Dengan Keadaan Sekarang
39 1947 Menyesuaikan Hukum Pidana Tentara (Staatsblad 1934 No. 167) Dengan Keadaan Sekarang
38 1947 Undian-Uang Negara
37 1947 Memperpanjang Waktu Berlakunya Peraturan-Peraturan Dewan Pertahanan Negara No. 5, 7 Jo. 31, 8, 9, 11 dan 16
36 1947 Susunan dan Acara Pengadilan Tentara
35 1947 Pengesahan Peraturan Pemerintah No. 21, tahun 1947
34 1947 Undang-Undang Kecelakaan Perang
33 1947 Kecelakaan
32 1947 Memusatkan segala urusan sekolah-sekolah lanjutan negeri pada Kementerian Pengajaran Pendidikan dan Kebudayaan
31 1947 Peraturan memperpanjang waktu berlakunya Peraturan Dewan Pertahanan Negara
30 1947 Mengesahkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1947 tentang Promes Negara Menjadi Undang-Undang
29 1947 Cukai Minuman Keras
28 1947 Peraturan cukai atas tembakau yang belum dikenakan cukai menurut Stbl. 1932, No. 517 (Tabaksac cijnsordonnantie)
27 1947 Naturalisasi Curt Ulrich Gross
26 1947 Naturalisasi Herman Oscar Gustay Fischer
25 1947 Naturalisasi George Wilhelm August Friedrichs
24 1947 Naturalisasi Wilhelm Karl Gottfried Mewes
23 1947 Penghapusan Pengadilan Raja (Zelfbestuursrechtspraak) Di Jawa dan Sumatera
22 1947 Pemindahan Tempat Kedudukan Pengadilan dan Kejaksaan
21 1947 Pemeriksaan Perkara Pidana Di Luar Hadir Terdakwa
20 1947 Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa dan Madura
19 1947 Peraturan tentang Pembawaan Uang dan Larangan Tentang Uang Yang Tidak Berlaku Lagi
18 1947 Peraturan Istimewa Untuk Golongan Buruh Terhadap Penetapan Pajak Pendapatan
17 1947 Pembentukan Haminte-Kota Yogyakarta
16 1947 Pembentukan Haminte-Kota Surakarta
15 1947 Memperpanjang Waktu Berlakunya Dewan Pertahanan Negara
14 1947 Pemungutan Pajak Pembangunan Di Rumah Makan dan Rumah Penginapan
13 1947 Penetapan Tarip Pajak Pendapatan, PajakUpah dan Tambahan Pokok Pajak Tahun Pajak 1947/1948
12 1947 Menetapkan "Pajak Radio" Atas Semua Pesawat Penerimaan Radio
11 1947 Mengubah Ordonansi Pajak Potong 1936, Stbl. 1936 No. 671
10 1947 Pencabutan Pasal 31 Ke II No. 8 dari Aturan Bea Meterai 1921 (Stbl. 1921 No. 498)
9 1947 Naturalisasi Frans Matheas Hesse
8 1947 Memperpanjang Waktu Untuk Mengajukan Pernyataan Berhubung Dengan Kewargaan Negara Indonesia
7 1947 Susunan dan Kekuasaan Mahkamah Agung dan kejaksaan Agung
6 1947 Mengubah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946
5 1947 Naturalisasi Salim Basjir
4 1947 Naturalisasi Johann Jordan
3 1947 Pengesahan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1947
2 1947 Pengesahan Peraturan-peraturan Dewan Pertahanan Negara No.6, 10, 12, 13, 15, 18, 19, 23, 24, 25 dan 26 Tahun 1946
1 1947 Pembentukan Haminte Kota Yogyakarta

24

1946

Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tahun 1946 No. 10

23 1946 Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1946
22 1946 Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk Ditetapkan berlaku di seluruh daerah luar Jawa dan Madura dengan UU No 32/1954
21 1946 Cukai Tembakau
20 1946 Hukuman Tutupan
19 1946 Pengeluaran Uang Republik Indonesia
18 1946 Peraturan Tentang Kewajiban Menyimpan Uang Di Bank
17 1946 Pengeluaran Uang Republik Indonesia
16 1946 Pernyataan Keadaan Bahaya Di Seluruh Indonesia
15 1946 Peraturan Tentang Tambahan Pokok Pajak Bumi 1946-1947
14 1946 Mengadakan Perubahan Dalam Stbld. 1907 No. 212 Tentang Pemilihan Kepala Desa
13 1946 Penghapusan Desa-desa Perdikan
12 1946 Pembaharuan Susunan Komite Nasional Pusat
11 1946 Peraturan Tentang Mengadakan Perubahan Dalam Peraturan Bea Meterai ("Zegelverordening") 1921
10 1946 Pembawaan Uang Dari Satu Ke Lain Daerah (tidak berlaku lagi) Digantikan oleh UU No 19/1947
9 1946 Pinjaman Nasional
8 1946 Peraturan Hukum Acara Pidana Guna Pengadilan Tentara
7 1946 Pengadilan Tentara
6 1946 Keadaan Bahaya (tidak berlaku lagi) Digantikan oleh UU No 74/1957 yang kemudian telah digantikan pula oleh UU No 23 Prp 1959
5 1946 Penetapan Tarip Pajak Pendapatan Tahun 1946/1947 dan Tambahan Pajak
4 1946 Pinjaman Nasional 1946 >> Diubah oleh UU No 9/1946
>> UU No 26/1954 tentang Pembayaran Kembali Pinjaman Nasional 1946
3 1946 Warga Negara dan Penduduk Negara Indonesia
2 1946 Pajak Kohir
1 1946 Peraturan Hukum Pidana

1

1945

Peraturan Mengenai Kedudukan Komite Nasional Daerah

 

 
>>  Perpustakaan Elektronik >>Undang-Undang 1945-1966, atau pindah ke daftar Undang-Undang 1967 - sekarang  
 © Fakultas Hukum Unsrat 2006.