>> Perpustakaan Elektronik >> Undang-Undang
Daftar Undang-undang dan Peraturan Terkait Perpustakaan Elektronik   Fakultas Hukum
 
Nomor Tahun Judul Peraturan Terkait
7 2010 Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009
6 2010 Pengesahan Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Kerajaan Kebawah Duli yang Maha Mulia paduka seri baginda sultan dan yang di-pertuan Negara brunei darussalam tentang kerjasama Di bidang pertahanan (memorandum of understanding Between the Government of the republic of indonesia and The Government of his majesty the Sultan and Yang Di-pertuan of Brunei Darussalam On Defence Cooperation)
5 2010 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi
4 2010 Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia Dan Republik Singapura Tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara Di Bagian Barat Selat Singapura, 2009 (Treaty Between The Republic Of Indonesia And The Republic Of Singapore Relating To The Delimitation Of The Territorial Seas Of The Two Countries In The Western Part Of The Strait Of Singapore, 2009)
3 2010 Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
2 2010 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010
1 2010 Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008 | Penjelasan |

52

2009

Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga

51 2009 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
50 2009 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
49 2009 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum
48 2009 Kekuasaan Kehakiman
47 2009 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010
46 2009 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
45 2009 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
44 2009 Rumah Sakit
43 2009 Kearsipan
42 2009 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
41 2009 Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
40 2009 Kepemudaan
39 2009 Kawasan Ekonomi Khusus
38 2009 Pos
37 2009 Penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 3 tahun 2009 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 9 tahun 1992 tentang keimigrasian Menjadi undang-undang
36 2009 Kesehatan
35 2009 Narkotika
34 2009 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Menjadi Undang-Undang
33 2009 Perfilman
32 2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
31 2009 Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
30 2009 Ketenagalistrikan
29 2009 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian
28 2009 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
27 2009 Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan
>> Penjelasan
26 2009 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009
25 2009 Pelayanan Publik
24 2009 Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan
23 2009 Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007
22 2009 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
21 2009 Pengesahan Agreement For The Implementation Of The Provisions Of The United Nations Convention On The Law Of The Sea Of 10 December 1982 Relating To The Conservation And Management Of Straddling Fish Stocks And Highly Migratory Fish Stocks (Persetujuan Pelaksanaan Ketentuan-Ketentuan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut Tanggal 10 Desember 1982 Yang Berkaitan Dengan Konservasi Dan Pengelolaan Sediaan Ikan Yang Beruaya Terbatas Dan Sediaan Ikan Yang Beruaya Jauh)
20 2009 Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan
19 2009 Pengesahan Stockholm Convention On Persistent Organic Pollutants (Konvensi Stockholm Tentang Bahan Pencemar Organik Yang Persisten)
18 2009 Peternakan dan Kesehatan Hewan
17 2009 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menjadi Undang-Undang
16 2009 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang
15 2009 Pengesahan Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, Supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime (Protokol Menentang Penyelundupan Migran melalui Darat, Laut, dan Udara, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi)
14 2009 Pengesahan Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime (Protokol untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi)
13 2009 Pembentukan Kabupaten Maybrat di Provinsi Papua Barat
12 2009 Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau
11 2009 Kesejahteraan Sosial >> Menggantikan UU No 6 Tahun 1974
10 2009 Kepariwisataan >> Menggantikan UU No 9 Tahun 1990
9 2009 Badan Hukum Pendidikan Peraturan Mendiknas No 32/2009
8 2009 Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006
7 2009 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang
6 2009 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomnor 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang
5 2009 Pengesahan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi
4 2009 Pertambangan Mineral dan Batubara
3 2009 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
2 2009 Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
1 2009 Penerbangan

56

2008

Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat

55 2008 Pembentukan Kabupaten Deiyai di Provinsi Papua
54 2008 Pembentukan Kabupaten Intan Jaya di Provinsi Papua
53 2008 Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara
52 2008 Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua di Provinsi Nusa Tenggara Timur
51 2008 Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten
50 2008 Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang di Provinsi Lampung
49 2008 Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung
48 2008 Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung
47 2008 Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara
46 2008 Pembentukan Kabupaten Nias Barat di Provinsi Sumatera Utara
45 2008 Pembentukan Kabupaten Nias Utara di Provinsi Sumatera Utara
44 2008 Pornografi
43 2008 Wilayah Negara
42 2008 Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
41 2008 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009
40 2008 Penghapusan Diskrimasi Ras dan Etnis
39 2008 Kementerian Negara
38 2008 Pengesahan Charter of the Association of Southeast Asian Nations (Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara)
37 2008 Ombudsman Republik Indonesia
36 2008 Perubahan Keempat Atas UU No 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
>> Penjelasan
35 2008 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang
34 2008 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, Dan Kota Batam
33 2008 Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas Di Provinsi Kepulauan Riau
32 2008 Pembentukan Kabupaten Buru Selatan Di Provinsi Maluku
31 2008 Pembentukan Kabupaten Maluku Barat Daya Di Provinsi Maluku
30 2008 Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Di Provinsi Sulawesi Utara
29 2008 Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Di Provinsi Sulawesi Utara
28 2008 Pembentukan Kabupaten Toraja Utara Di Provinsi Sulawesi Selatan
27 2008 Pembentukan Kabupaten Sigi Di Provinsi Sulawesi Tengah
26 2008 Pembentukan Kabupaten Lombok Utara Di Provinsi Nusa Tenggara Barat
25 2008 Pembentukan Kota Sungai Penuh Di Provinsi Jambi
24 2008 Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah Di Provinsi Bengkulu
23 2008 Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara Di Provinsi Sumatera Utara
22 2008 Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Di Provinsi Sumatera Utara
21 2008 Perbankan Syariah
20 2008 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
19 2008 Surat Berharga Syariah Negara
18 2008 Pengelolaan Sampah
17 2008 Pelayaran
16 2008 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008
15 2008 Pengesahan Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters (Perjanjian tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana)
14 2008 Keterbukaan Informasi Publik
13 2008 Penyelenggaraan Ibadah Haji
12 2008 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
11 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik
10 2008 Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
9 2008 Penggunaan Bahan Kimia dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia sebagai Senjata Kimia
8 2008 Pembentukan Kabupaten Dogiyai di Provinsi Papua
7 2008 Pembentukan Kabupaten Puncak di Provinsi Papua
6 2008 Pembentukan Kabupaten Nduga di Provinsi Papua
5 2008 Pembentukan Kabupaten Lanny Jaya di Provinsi Papua
4 2008 Pembentukan Kabupaten Yalimo di Provinsi Papua
3 2008 Pembentukan Kabupaten Mamberamo Tengah di Provinsi Papua
2 2008 Partai Politik Menggantikan UU No 31 Tahun 2002
1 2008 Pengesahan ILO Convention No. 185 Concerning Revising the Seafarersí Identity Documents Convention, 1958 (Konvensi ILO No. 185 mengenai Konvensi Perubahan Dokumen Identitas Pelaut, 1958)

48

2007

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Penanganan Permasalahan Hukum dalam Rangka Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara Menjadi Undang-Undang

47 2007 Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Australia Tentang Kerangka Kerja Sama Keamanan (Agreement Between the Republic of Indoanesia and Australia on the Framework for Security Cooperation)
46 2007 Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005 (PDF) (Word)
45 2007 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008
44 2007 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang
>> Perpu No 1 Tahun 2007
>> Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun (PP No 48 Tahun 2007), Bintan (PP No 47 Tahun 2007), dan Batam (PP No 46 Tahun 2007)
43 2007 Perpustakaan
42 2007 Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Antara Republik Indonesia dan Republik Korea (Treaty on Extradition Between The Republic of Indonesia and The Republic of Korea)
41 2007 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007
40 2007 Perseroan Terbatas Menggantikan UU No 1 Tahun 1995
39 2007 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai
38 2007 Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Di Provinsi Sumatera Utara
37 2007 Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara Di Provinsi Sumatera Utara
36 2007 Pembentukan Kabupaten Manggarai Timur Di Provinsi Nusa Tenggara Timur
35 2007 Pembentukan Kabupaten Kubu Raya Di Provinsi Kalimantan Barat
34 2007 Pembentukan Kabupaten Tana Tidung Di Provinsi Kalimantan Timur
33 2007 Pembentukan Kabupaten Pesawaran Di Provinsi Lampung
32 2007 Pembentukan Kota Serang Di Provinsi Banten
31 2007 Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku
30 2007 Energi
29 2007 Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia
28 2007 Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
>> Penjelasan
27 2007 Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
26 2007 Penataan Ruang Menggantikan UU No 24/1992
25 2007 Penanaman Modal Menggantikan UU No 1/1967 tentang Penanaman Modal Asing dan UU No 6/1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri
>> Perpres No 76/2007 - Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal
24 2007 Penanggulangan Bencana
23 2007 Perkeretaapian Menggantikan UU No 13/1992
22 2007 Penyelenggara Pemilihan Umum
21 2007 Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
20 2007 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina Tentang Kegiatan Kerjasama Di Bidang Pertahanan dan Keamanan (Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of the Philippines on Cooperative Activities in the Field of Defence and Security)
19 2007 Pembentukan Kabupaten Mamberamo Raya Di Provinsi Papua
18 2007 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam tentang Penetapan Batas Landas Kontinen, 2003 (Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Socialist Republic of Vietnam Concerning the Delimitation of the Continental Shelf Boundary, 2003)
17 2007 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
16 2007 Pembentukan Kabupaten Sumba Barat Daya Di Provinsi Nusa Tenggara Timur
>> Penjelasan
15 2007 Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro
14 2007 Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara
13 2007 Pembentukan Kabupaten Konawe Utara Di Provinsi Sulawesi Tenggara
12 2007 Pembentukan Kabupaten Bandung Barat Di Provinsi Jawa Barat
11 2007 Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara Di Provinsi Gorontalo
10 2007 Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara
9 2007 Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara Di Provinsi Sulawesi Utara
8 2007 Pembentukan Kota Subulussalam Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
7 2007 Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
6 2007 Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat
5 2007 Pembentukan Kabupaten Batu Bara Di Provinsi Sumatera Utara
4 2007 Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara
3 2007 Pembentukan Kabupaten Sumba Tengah Di Provinsi Nusa Tenggara Timur
2 2007 Pembentukan Kabupaten Nagekeo Di Provinsi Nusa Tenggara Timur
1 2007 Pembentukan Kabupaten Empat Lawang Di Provinsi Sumatera Selatan

23

2006

Administrasi Kependudukan

22 2006 Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2004
21 2006 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India Tentang Kegiatan Kerja Sama Di Bidang Pertahanan (Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and the Government of the Republic of India on Cooperative Activities in the Field of Defence)
20 2006 Pengesahan Convention on the Prohibition of the Use, Stockpiling, Production and Transfer of Anti-Personnel Mines and on their Destruction (Konvensi Tentang Pelarangan Penggunaan, Penimbunan, Produksi dan Transfer Ranjau Darat Anti Personel dan Pemusnahannya)
19 2006 Dewan Pertimbangan Presiden
18 2006 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007
17 2006 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun Tahun 1995 tentang Kepabeanan
16 2006 Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan
15 2006 Badan Pemeriksa Keuangan  
14 2006 Perubahan Atas UU No 13 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006
13 2006 Perlindungan Saksi dan Korban
12 2006 Kewarganegaraan Republik Indonesia PP No 2/2007 - Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia
UU No 3/1976 tentang Perubahan Ps 18 UU No 62/1958 masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
11 2006 Pemerintahan Aceh
10 2006 Penetapan Perpu No 1 Tahun 2006 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 12 Tahun 2003 Menjadi Undang-undang
9 2006 Sistem Resi Gudang
8 2006 Pengesahan Perjanjian Antara RI dan RRC Mengenai Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Hukum Pidana
7 2006 Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003
6 2006 Pengesahan International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism, 1999 (Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme, 1999
5 2006 Pengesahan International Convention for the Suppression of the Terrorist Bombing 1997 (Konvensi Internasional Pemberantasan Pengeboman Oleh Teroris, 1997)
4 2006 Pengesahan International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture (Perjanjian Mengenai Sumberdaya Genetik Tanaman untuk Pangan dan Pertanian)
3 2006 Perubahan Atas UU No.7 Thn 1989 tentang Peradilan Agama
2 2006 Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 2003
1 2006 Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana

14

2005

Guru dan Dosen

13 2005 Anggaran Pendapat dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006
12 2005 Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights
11 2005 Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights
10 2005 Penetapan Peraturan Pemrintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2005 Tentang Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara Menjadi Undang-Undang
9 2005 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005
8 2005 Penetapan Perpu Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang
7 2005 Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara
6 2005 Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo
5 2005 Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung
4 2005 Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Banten
3 2005 Sistem Keolahragaan Nasional
2 2005 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2005 Menjadi Undang-Undang
1 2005 Perubahan Atas UU No 36 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005

41

2004

Wakaf

PP No 42 Tahun 2006 Pelaksanaan UU No 41 Tahun 2006 tentang Wakaf
40 2004 Sistem Jaminan Sosial Nasional
39 2004 Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri
38 2004 Jalan Menggantikan UU No 13 Tahun 1980 tentang Jalan
37 2004 Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Membayar Utang Pada saat UU ini mulai berlaku, UU tentang Kepailitan (Faillisements verordening Stb 1905:217 juncto Stb 1906:348) dan UU No 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Perpu No 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU tentang Kepailitan menjadi UU (LN Tahun 1998 Nomor 135, TLN No 3778), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
36 2004 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005
35 2004 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2003 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2004
34 2004 Tentara Nasional Indonesia
33 2004 Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Perintah Daerah
32 2004 Pemerintahan Daerah Perubahan ke 1: Perpu No 3/2005 yang ditetapkan menjadi undang-undang dengan UU No 8/2005
Perubahan ke 2: UU No 12/2008
31 2004 Perikanan Diubah oleh UU No 45/2009
>>: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2/2006 - Penangguhan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pengadilan Perikanan Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 71 Ayat (5) UU No 31/2004 Tentang Perikanan
30 2004 Jabatan Notaris >> Kode Etik Notaris
>> Peraturan Menkumham No M.03.HT.03.10 Tahun 2007 tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris
>> MOU Polri - INI
>> MOU Polri - IPPAT
29 2004 Praktik Kedokteran Putusan Mahkamah Konstitusi No: 4/PUU-V/2007
28 2004 Perubahan Atas UU No.16 Thn 2001 tentang Yayasan
27 2004 Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Putusan Mahkamah Konstitusi No 006/PUU-IV/2006 ... UU No 27 Tahun 2006 bertentangan dengan UUD 1945 ...
26 2004 Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat
25 2004 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
24 2004 Lembaga Penjamin Simpanan
23 2004 Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga PP No 4/2006 - Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga
22 2004 Komisi Yudisial Putusan Mahkamah Konstitusi 005/PUU-IV/2006 ... pasal-pasal dalam UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sepanjang menyangkut perluasan pengertian hakim [Pasal 24B ayat (1) UUD 1945] yang meliputi hakim konstitusi terbukti bertentangan dengan UUD 1945. Selain itu MK menyatakan, segala ketentuan UU KY yang menyangkut pengawasan harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
21 2004 Pengesahan Cartagena Protocol on Biosafety to the Convention on Biological Diversity (Protokol Cartagena tentang Keamanan Hayati Atas Konvensi Tentang Keanekaragaman Hayati)
20 2004 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Menjadi Undang-Undang
19

2004

Penetapan Perpu No.1 Thn 2004 tentang Perubahan Atas UU Kehutanan Menjadi UU

18 2004 Perkebunan
17 2004 Pengesahan Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change (Protokol Kyoto Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-bangsa Tentang Perubahan Iklim
16 2004 Kejaksaan Republik Indonesia
15 2004 Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
14 2004 Pembentukan Pengadilan Tinggi Gorontalo
13 2004 Pembentukan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung
12 2004 Pembentukan Pengadilan Tinggi Banten
11 2004 Pembentukan Pengadilan Tinggi Maluku Utara
10 2004 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
9 2004 Perubahan Atas UU No.5 Thn 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
8 2004 Perubahan Atas UU No.2 Thn 1986 tentang Peradilan Umum
7 2004 Sumber Daya Air
6 2004 Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 2002
5 2004 Perubahan Atas UU No.14 Thn 1985 tentang Mahkamah Agung
4 2004 Kekuasaan Kehakiman (tidak berlaku lagi) Digantikan oleh UU No 48/2009
3 2004 Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
2 2004 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
1 2004 Perbendaharaan Negara

41

2003

Pembentukan Kabupaten Bener Meriah Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam | Lampiran |

40 2003 Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, Dan Kabupaten Kepulauan Aru Di Provinsi Maluku
39 2003 Pembentukan Kabupaten Lebong Dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu
38 2003 Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat
37 2003 Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir, Di Provinsi Sumatera Selatan
36 2003 Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai Di Provinsi Sumatera Utara
35 2003 Pembentukan Kabupaten Supiori di Provinsi Papua
34 2003 Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat
33 2003 Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara Di Provinsi Sulawesi Utara
32 2003 Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Provinsi Sulawesi Tengah
31 2003 Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau
30 2003 Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat
29 2003 Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara
28 2003 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2004
27 2003 Panas Bumi
>> Penjelasan
>> PP No 59/2007 - Kegiatan Usaha Panas Bumi
26 2003 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2002 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2003
25 2003 Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang >> PP No 57/2003 - Tata Cara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang
24 2003 Mahkamah Konstitusi
23 2003 Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (tidak berlaku lagi) Digantikan oleh UU No 42/2008
22 2003 Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (tidak berlaku lagi) UU No 22/2003 menggantikan UU No 4/1999, tetapi UU No 22/2003 sekarang telah digantikan oleh UU No 27/2009
21 2003 Pengesahan ILO Covention Number 81 Concerning Labour Inspection in Industry and Commerce (Konvensi ILO Nomor 81 Mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan dalam Industri dan Perdagangan
20 2003 Sistem Pendidikan Nasional
19 2003 Badan Usaha Milik Negara
18 2003 Advokat Putusan Mahkamah Konstitusi No.006/PUU-II/2004
17 2003 Keuangan Negara
16 2003 Penetapan Perpu No.2 Tahun 2002 Menjadi Undang-undang
15 2003 Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-undang PP No 24/2003 - Tata Cara Perlindungan Terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme
14 2003 Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 2001
13 2003 Ketenagakerjaan
12 2003 Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (tidak berlaku lagi) Digantikan oleh UU No 10/2008
11 2003 Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam
10 2003 Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon Di Provinsi Sulawesi Utara
9 2003 Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara
8 2003 Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur
7 2003 Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara Di Provinsi Sulawesi Selatan
6 2003 Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo
5 2003 Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, Dan Kabupaten Belitung Timur Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
4 2003 Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan Di Provinsi Sulawesi Tenggara
3 2003 Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, Dan Kabupaten Kaur Di Provinsi Bengkulu
2 2003 Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangandi Provinsi Kalimantan Selatan
1 2003 Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara dan Lampiran

32

2002

Penyiaran

31 2002 Partai Politik Digantikan oleh UU No 2/2008
30 2002 Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Putusan Mahkamah Konstitusi No 012-016-019/PUU-IV/2006: "Pasal 53 UU No 30 Tahun 2002 ... bertentangan dengan UUD ..."

29 2002 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2003
28

2002

Bangunan Gedung

27 2002 Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat
26 2002 Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Dan Kabupaten Teluk Wondama Di Provinsi Papua
25 2002 Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau
24 2002 Surat Utang Negara
23 2002 Perlindungan Anak >> PP No 54/2007 - Pelaksanaan Pengangkatan Anak
22 2002 Grasi Diubah oleh UU No 5/2010
21 2002 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2001 tentang Anggaran Pendapatand an Belanja Negara Tahun Anggaran 2002
20 2002 Ketenagalistrikan (tidak berlaku lagi) UU No 30/2009 tentang Ketenagalistrikan
19 2002 Hak Cipta
18 2002 Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
17 2002 Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 2000
16 2002 Pengesahan Treaty On Principles Governing The Activities Of States In The Exploration And Use Of Outer Space, Including The Moon And Other Celestial Bodies, 1967 (Traktat Mengenai Prinsip Prinsip Yang Mengatur Kegiatan Negara Negara Dalam Eksplorasi Dan Penggunaan Antariksa, Termasuk Bulan Dan Benda-Benda Langit Lainnya, 1967)
15 2002 Tindak Pidana Pencucian Uang Kep.Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan No.: 2/1/Kep.PPATK/2003 - Pedoman Umum Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Bagi Penyedia Jasa Keuangan
14 2002 Pengadilan Pajak
13 2002 Pembentukan Kota Bima Di Provinsi Nusa Tenggara Barat
12 2002 Pembentukan Kota Pariaman Di Provinsi Sumatera Barat
11 2002 Pembentukan Kabupaten Mamasa Dan Kota Palopo
10 2002 Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong Di Provinsi Sulawesi Tengah
9 2002 Pembentukan Kabupaten Rote Ndao Di Provinsi Nusa Tenggara Timur
8 2002 Pembentukan Kabupaten Kapulauan Talaud Di Provinsi Sulawesi Utara
7 2002 Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara Di Provinsi Kalimantan Timur
6 2002 Pembentukan Kabupaten Banyuasin Di Provinsi Sumatera Selatan
5 2002 Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Dan Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah
4 2002 Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, Dan Kabupaten Aceh Tamiang, Di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam
3 2002 Pertahanan Negara
2 2002 Kepolisian Negara Republik Indonesia PP No 23/2007 - Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia
1 2002 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2001

22

2001

Minyak dan Gas Bumi

PP No 36/2004 - Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi
21 2001 Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua
20 2001 Perubahan Atas UU No.31 Thn 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Putusan Mahkamah Konstitusi No.003/PUU-IV/2006yang menyatakan frasa tertentu dari Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
19 2001 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2002
18 2001 Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nangroe Aceh Darussalam
17 2001 Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1999/2000
16 2001 Yayasan   >> >> Dirubah oleh UU No 28/2004
>> PP No 63/2008 - Pelaksanaan UU tentang Yayasan
15 2001 Merek PP No 51/2007 - Indikasi-Geografis
14 2001 Paten
13 2001 Pembentukan Kota Bau-Bau
12 2001 Pembentukan Kota Singkawang
11 2001 Pembentukan Kota Batu
10 2001 Pembentukan Kota Tasikmalaya
9 2001 Pembentukan Kota Cimahi
8 2001 Pembentukan Pagar Alam
7 2001 Pembentukan Lubuk Linggau
6 2001 Pembentukan Prabumulih
5 2001 Pembentukan Kota Tanjung Pinang
4 2001 Pembentukan Kota Padang Sidempuan
3 2001 Pembentukan Kota Langsa
2 2001 Pembentukan Kota Lhokseumawe
1 2001 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Hongkong Untuk Penyerahan Pelanggar Hukum Yang Melarikan Diri

38

2000

Pembentukan Provinsi Gorontalo

37 2000 Penetapan Perpu No 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Menjadi Undang-undang
36 2000 Penetapan Perpu No 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-undang (tidak berlaku lagi) Diubah oleh UU No 44/2007, kemudian dinyatakan tidak berlaku lagi oleh UU No 39/2009
35 2000 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 2001
34 2000 Perubahan Atas UU No.18 Thn 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (tidak berlaku lagi) UU No 18/1997 telah digantikan oleh UU No 28/2009
33 2000 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 2000
32

2000

Desain Sirkuit Terpadu

 

31 2000 Disain Industri PP No 1/2005 - Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2005 tentang Disain Industri
30

2000

Rahasia Dagang

 
29 2000 Perlindungan Varietas Tanaman
28 2000 Penetapan Perpu Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 1998 Tentang Perubahan Berlakunya UU Nomor 25 Tahun 1997 Ketenagakerjaan Menjadi Undang-Undang
27 2000 Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung
26 2000 Pengadilan Hak Asasi Manusia
25 2000 Program Perencanaan Nasional
24

2000

Perjanjian Internasional

23 2000 Pembentukan Propinsi Banten
22 2000 Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1998/1999
21

2000

Serikat Pekerja/Serikat Buruh

 

20 2000 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Perubahan terhadap UU No.19 Thn 1997
19 2000 Perubahan Atas UU No.19 Thn 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Perubahan terhadap UU No.19 Thn 1997
18 2000 Perubahan Kedua Atas UU No 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Perubahan Kedua Atas UU No 8 Thn 1983
17 2000 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Perubahan Ketiga Atas UU No.7 Thn 1983
16 2000 Perubahan Kedua Atas UU No.6 Thn 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Perubahan terhadap UU No.6 Thn 1983
15 2000 Perubahan Atas Undang Undang Nomor 55 Tahun 1999 Pembentukan Kabupaten Landak
14 2000 Perubahan Atas Undang Undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, Dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur
13 2000 Perubahan Atas Undang Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, Dan Kota Batam
12 2000 Perubahan Atas Undang Undang Nomor 52 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Lembata
11 2000 Perubahan Atas Undang Undang Nomor 51 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, Dan Kabupaten Banggai Kepulauan
10 2000 Perubahan Atas Undang Undang Nomor 50 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo
9 2000 Perubahan Atas Undang Undang Nomor 49 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai
8 2000 Perubahan Atas Undang Undang Nomor 48 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen Dan Kabupaten Simeulue
7 2000 Perubahan Atas Undang Undang Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Dan Kota Bontang
6 2000 Perubahan Atas UU No.46 Thn 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat
5 2000 Perubahan Atas Undang Undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, Dan Kota Sorong
4 2000 Perubahan Atas Undang Undang Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum (tidak berlaku lagi)
3 2000 Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1999/2000
2 2000 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2000
1 2000 Pengesahan Konvensi ILO Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak

56

1999

Rakyat Terlatih

55 1999 Pembentukan Kabupaten Landak
54 1999 Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan
53 1999 Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun,
52 1999 Pembentukan Kabupaten Lembata
51 1999 Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan
50 1999 Pembentukan Kabupaten Boalemo Dirubah dengan UU No 10 Tahun 2000
49 1999 Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai
48 1999 Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue
47 1999 Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, dan Kota Bontang
46 1999 Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat
45 1999 Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong
44 1999 Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh
43 1999 Perubahan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian
42 1999 Jaminan Fidusia
41 1999 Kehutanan Diubah oleh Perppu No 1/2004
40 1999 Pers Kode Etik Jurnalistik, 2006
39 1999 Hak Asasi Manusia
38 1999 Pengelolaan Zakat
37 1999 Hubungan Luar Negeri
36 1999 Telekomunikasi PP No 52/2000 - Penyelenggaraan Telekomunikasi
35 1999 Perubahan Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman  
34 1999 Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta
33 1999 Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1997/1998
31 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Diubah oleh UU No 20/2001
30 1999 Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
29 1999 Pengesahan Konvensi Internasional tentang Penghapusan Diskriminasi Rasial
28 1999 Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
27 1999 Perubahan KUHPidana Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Keamanan Negara
26 1999 Pencabutan UU No.11/Pnps/1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi
25 1999 Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
24 1999 Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar
23 1999 Bank Indonesia Dirubah oleh UU No 3/2004
22 1999 Pemerintahan Daerah Digantikan oleh UU No.32 Thn 2004
PP No 69/2001 - Kepelabuhanan
PP No 56/2001 - Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
PP No 52/2001 - Penyelenggaraan Tugas Pembantuan
PP No 39/2001 - Penyelenggaraan Dekonsentrasi
PP No 20/2001 - Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
   Kepmendagri No.41 Thn 2001 - Pengawasan Represif
   Kebijakan Daerah
PP No 110/2000 - Kedudukan Keuangan DPRD
PP No 25/2000 - Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom
21 1999 Pengesahan ILO Convention No. 111 Concerning Discrimination In Respect Of Employment And Occupation (Konvensi Ilo Mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan Dan Jabatan
20 1999 Pengesahan ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age For Admission To Employment (Konvensi Ilo Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja
19 1999 Pengesahan ILO Convention No. 105 Concerning The Abolition Of Forced Labour (Konvensi Ilo Mengenai Penghapusan Kerja Paksa
18 1999 Jasa Konstruksi
17 1999 Penyelenggaraan Ibadah Haji (tidak berlaku lagi) Digantikan oleh UU No 13/2008
11 1999 Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate
9 1999 Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru
8 1999 Perlindungan Konsumen
7 1999 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1999/2000
6 1999 Pencabutan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 Tentang Referendum
5 1999 Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
4 1999 Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Digantikan oleh UU No 22/2003
3 1999 Pemilihan Umum (tidak berlaku lagi)
2 1999 Partai Politik
1 1999 Pengesahan Perjanjian RI dan Australia Mengenai Bantuan Timbal Balik Masalah Pidana

13

1998

Kesejahteraan Lanjut Usia

12 1998 Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir Dan Kabupaten Daerah Tingkat Ii Mandailing Natal
11 1998 Perubahan Berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 Tentang Ketenagakerjaan
10 1998 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan >> Perubahan terhadap UU No 7/1992
>> Peraturan BI No.2/19/PBI/2000 - Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank
9 1998 Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum
8 1998 Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1996/1997
7 1998 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1998 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999
6 1998 Pengesahan Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on their Destruction (Konvensi tentang Pelarangan Pengembangan, Produksi, Penimbunan, dan Penggunaan Senjata Kimia serta tentang Pemusnahannya)
5 1998 Pengesahan Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia)
4 1998 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Tentang Kepailitan Menjadi Undang-undang (tidak berlaku lagi) Digantikan oleh UU No 37/2004
3 1998 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999
2 1998 Perubahan Atas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1997/1998
1 1998 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1997 tentang Penangguhan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Menjadi Undang-Undang

32

1997

Perdagangan Berjangka Komoditi

31 1997 Peradilan Militer
30 1997 Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1995/1996
29 1997 Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan
28 1997 Kepolisian Negara Republik Indonesia (tidak berlaku lagi) Digantikan oleh UU No 2/2002
27 1997 Mobilisasi Dan Demobilisasi
26 1997 Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
25 1997 Ketenagakerjaan (tidak berlaku lagi) Digantikan oleh UU No 13/2003 tentang Ketenagakerjaan
24 1997 Penyiaran
23 1997 Pengelolaan Lingkungan Hidup (tidak berlaku lagi) Digantikan oleh UU No 32/2009
PP No.4/2001 - Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan
PP No.54/2000 - Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan
PP No.27/1999 - Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
PP No.19/1999 - Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut
PP No.18/1999 - Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

22 1997 Narkotika (tidak berlaku lagi) Digantikan oleh UU No 35/2009
21 1997 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan UU No 1/1998 - Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1997 tentang Penangguhan Mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Menjadi Undang-Undang
20 1997 Penerimaan Negara Bukan Pajak
19 1997 Penagihan Pajak dengan Surat Paksa >> Diubah oleh UU No 19/2000
18 1997 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (tidak berlaku lagi) Diubah oleh UU No 34/2000, kemudian digantikan oleh UU No 28/2009
17 1997 Badan Penyelesaian Sengketa Pajak
16 1997 Statistik >> PP No 51/1999 - Penyelenggaraan Statistik
15 1997 Ketransmigrasian Diubah oleh UU No 29/2009
14 1997 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Merek UU No 19/1992 sudah tidak berlaku lagi
13 1997 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 Tentang Paten Tidak berlaku lagi menurut UU No 14/2001 tentang Paten
12 1997 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987
11 1997 Perubahan Atas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1996/1997
10 1997 Ketenaganukliran
9 1997 Pengesahan Treaty On The Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone (Traktat Kawasan Bebas Senjata Nuklir Di Asia Tenggara
8 1997 Dokumen Perusahaan PP No 88/1999 tentang Tata Cara Pengalihan Dokumen Perusahaan Ke Dalam Mikrofilm atau Media Lainnya dan Legalisasi
PP No 87/1999 tentang Tata Cara Penyerahan dan Pemusnahan Dokumen Perusahaan
7 1997 Pengesahan United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substance, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988)
6 1997 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1997/1998
5 1997 Psikotropika Lampiran mengenai jenis Psikotropika Golongan I dan II telah dipindahkan menjadi Narkotika Golongan I oleh UU No 35/2009. Lampiran yang bersangkutan dalam UU No 5/1997 tidak berlaku lagi.
Perpres No 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota
4 1997 Penyandang Cacat
3 1997 Pengadilan Anak
2 1997 Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat Ii Tulang Bawang Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus
1 1997 Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1994/1995

9

1996

Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat Ii Bekasi

8 1996 Pengesahan Convention On Psychotropic Substances 1971 (Konvensi Psikotropika 1971)
7 1996 Pangan >> PP No 28/2004 - Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan
>> PP No 69/2004 - Label dan Iklan Pangan
6 1996 Perairan Indonesia PP No 36/2002 - Hak dan Kewajiban Kapal Asing dalam Melaksanakan Lintas Damai Melalui Perairan Indonesia
PP No 37/2002 - Hak dan Kewajiban Kapal dan Pesawat Udara Asing dalam Melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan Melalui Alur Laut Kepulauan Yang Ditetapkan
PP No 38/2002 - Daftar Koordinat Geografis Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia
5 1996 Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang
4 1996 Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah
3 1996 Perubahan Atas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1995/96
2 1996 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1996/1997
1 1996 Pembentukan Pengadilan Tinggi Dili

13

1995

Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1993/94

12 1995 Pemasyarakatan
11 1995 Cukai Dirubah oleh UU No 39/2007
10 1995 Kepabeanan PP No 22/1996 - Pengenaan Sanksi Administrasi Kepabeanan
9 1995 Usaha Kecil (tidak berlaku lagi) Digantikan oleh UU No 20/2008 - Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
8 1995 Pasar Modal PP No 45/1995 - Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasal Modal
PP No 46/1995 - Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Pasal Modal
PP No 12/2004 - Perubahan Atas PP No 45/1995
7 1995 Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1992/1993
6 1995 Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari
5 1995 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 Tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985
4 1995 Tambahan Dan Perubahan Atas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1994/1995
3 1995 Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Di Bengkulu, Di Palu, Di Kendari, Dan Di Kupang
2 1995 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1995/96
1 1995 Perseroan Terbatas (tidak berlaku lagi) Digantikan oleh UU No 40/2007

12

1994

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan

11 1994 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
10 1994 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991
9 1994 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan
8 1994 Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Antara RI dan Australia
7 1994 Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)
6 1994 Pengesahan United Nations Framework Convention On Climate Change (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa- Bangsa Mengenai Perubahan Iklim
5 1994 Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati
4 1994 Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu
3 1994 Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1991/1992
2 1994 Tambahan Dan Perubahan Atas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1993/94
1 1994 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1994/1995

6

1993

Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura.

5 1993 Tambahan Dan Perubahan Atas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1992/1993
4 1993 Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat Ii Mataram
3 1993 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1993/1994
2 1993 Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang
1 1993 Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya

25

1992

Perkoperasian

Menggantikan UU No 12/1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian
24 1992 Penataan Ruang (tidak berlaku lagi) Digantikan oleh UU No 26/2007
PP No 69/1996 - Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang
PP No 16/2004 - Penatagunaan Tanah
Keppres No 62/2000 - Koordinasi Pengelolaan Tata Ruang Nasional, menggantikan Keppres No 75/1992
Permendagri No 147/2004 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah
23 1992 Kesehatan (tidak berlaku lagi) Digantikan oleh UU No 36/2009
22 1992 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 Tentang Penangguhan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Menjadi Undang-Undang
21 1992 Pelayaran PP No 36/2006 - Pencarian dan Pertolongan
20 1992 Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Di Yogyakarta, Di Bandar Lampung, Dan Di Jambi
19 1992 Merek (Tidak berlaku lagi) Digantikan oleh UU No 15/2001 tentang Merek
18 1992 Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1989/1990
17 1992 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1991/1992
16 1992 Karantina Ikan, Hewan dan Tumbuhan
15 1992

Penerbangan

PP No 36/2006 - Pencarian dan Pertolongan
14 1992 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Tidak berlaku lagi) Digantikan oleh UU No 22/2009
13 1992 Perkeretaapian (Tidak berlaku lagi) Digantikan oleh UU No 23/2007 tentang Perkeretaapian
12 1992 Sistem Budidaya Tanaman
11 1992 Dana Pensiun
10 1992 Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (tidak berlaku lagi) Digantikan oleh UU No 52/2009
9 1992 Keimigrasian Diubah oleh Perppu No 3/2009 yang telah ditetapkan menjadi undang-undang dengan UU No 37/2009
PP No 30/1994 - Tata Cara Pelaksanaan Pencegahan dan Penangkalan
8 1992 Perfilman (tidak berlaku lagi) Digantikan oleh UU No 33/2009
7 1992 Perbankan Dirubah oleh UU No 10/1998
6 1992 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1992/1993
5 1992 Benda Cagar Budaya PP No 10/1993 - Pelaksanaan UU No 5/1992
4 1992 Perumahan dan Pemukiman
3 1992 Jaminan Sosial Tenaga Kerja
2 1992 Usaha Perasuransian
1 1992 Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar

7

1991

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan

6 1991 Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat
5 1991 Kejaksaan Republik Indonesia (Tidak berlaku lagi) Digantikan oleh UU No.16/2004
4 1991 Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1988/1989
3 1991 Tambahan Dan Perubahan Atas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1990/1991
2 1991 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1991/1992
1 1991 Pengesahan "Treaty Between The Repucli of Indonesia and Australia on the Zone of Cooperation in an Area Between the Indonesian Province of East Timor and Northern Australia" (Perjanjian Antara Republik Indonesia Dan Australia Mengenai Zona Kerjasama Di Daerah Antara Propinsi Timor Timur dan Australia Bagian Utara)

11

1990

Susunan Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta

10 1990 Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Medan, Dan Ujung Pandang
9 1990 Kepariwisataan (tidak berlaku lagi) Digantikan oleh UU No 10 Tahun 2009
PP No 67 Tahun 1996 - Penyelenggaraan Kepariwisataan
8 1990 Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia
7 1990 Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung
6 1990 Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat
5 1990

Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

 

4 1990 Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam
3 1990 Tambahan Dan Perubahan Atas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1990/1991
2 1990 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1991/1992
1 1990 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1990/1991

7

1989

Peradilan Agama

Perubahan ke-1: UU No 3/2006
Perubahan ke-2: UU No 50/2009
6 1989 Paten (Tidak berlaku lagi) Digantikan oleh UU No 14 Tahun 2001 tentang Paten
5 1989 Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1986/1987
4 1989 Tambahan Dan Perubahan Atas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1988/1989
3 1989 Telekomunikasi (Tidak berlaku lagi) Digantikan oleh UU No 36 Tahun 1999 - Telekomunikasi
2 1989 Sistem Pendidikan Nasional (tidak berlaku lagi) Digantikan oleh UU No 20 Tahun 2003
1 1989 Anggaran Pendapat dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1989/1990

6

1988

Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1985/1986

5 1988 Tambahan Dan Perubahan Atas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1987/1988
4 1988 Pengesahan "Protocol Amending The Treaty Of Amity And Cooperation In Southeast Asia"
3 1988 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1988/1989
2 1988 Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (tidak berlaku lagi) Digantikan oleh UU No 34 Tahun 2004 - Tentara Nasional Indonesia
1 1988 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia UU No 20 Tahun 1982 telah digantikan oleh UU No 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara

8

1987

Protokol

7 1987 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta
6 1987 Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1984/1985
5 1987 Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1983/1984
4 1987 Tambahan Dan Perubahan Atas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1986/1987
3 1987 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1987/1988
2 1987 Pengesahan "Treaty Of Mutual Respect, Friendship And Cooperation Between The Republic Of Indonesia And The Independent State Of Papua New Guinea"
1 1987 Kamar Dagang dan Industri

5

1986

Peradilan Tata Usaha Negara

Perubahan ke-1: UU No 9/2004
Perubahan ke-2: UU No 51/2009
4 1986 Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1982/1983
3 1986 Tambahan Dan Perubahan Atas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1985/1986
2 1986 Peradilan Umum Perubahan ke-1: UU No 8/2004
Perubahan ke-2: UU No 49/2009
1 1986 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1986/1987

17

1985

Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea

16 1985 Rumah Susun PP No 4 Tahun 1988 - Rumah Susun
15 1985 Ketenagalistrikan (tidak berlaku lagi) Digantikan oleh UU No 20 Tahun 2002, kemudian digantikan oleh UU No 30/2009
14 1985 Mahkamah Agung
12 1985 Pajak Bumi dan Bangunan
11 1985 Pengesahan Konvensi Telekomunikasi Internasional Nairobi, 1982
10 1985 Pencabutan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1970 Tentang Pembentukan Daerah Perdagangan Bebas Dengan Pelabuhan Bebas Sabang
9 1985 Perikanan (tidak berlaku lagi) Digantikan oleh UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
8 1985 Organisasi Kemasyarakatan
7 1985 Tambahan Dan Perubahan Atas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1984/1985
6 1985 Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1981/1982
5 1985 Referendum (tidak berlaku lagi) Dicabut oleh UU No 6 Tahun 1999
4 1985 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1985/1986
3 1985 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 Tentang Partai Politik Dan Golongan Karya
2 1985 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 Tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975
1 1985 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 Tentang Pemilihan Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975 Dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1980

8

1984

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1984 Tentang Penangguhan Mulai Berlakunya Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 Menjadi Undang-Undang

7 1984 Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita
>> Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women
6 1984 Pos (tidak berlaku lagi) Digantikan oleh UU No 38/2009
5 1984 Perindustrian  >> PP No 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri
4 1984 Wabah Penyakit Menular
3 1984 Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1983/1984
2 1984 Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1980/1981
1 1984 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1984/1985

8

1983

Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

Perubahan ke 3: UU No 42/2009
7 1983 Pajak Penghasilan Perubahan keempat: UU No 36 Thn 2008
Perubahan Ketiga: UU No 17 Thn 2000
PP No.5 Thn 2003 - Pajak Penghasilan Pekerja Sampai Dengan Sebesar Upah Minimum Propinsi/Kabupaten/Kota
6 1983 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
5 1983 Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia
4 1983 Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1979/1980
3 1983 Tambahan Dan Perubahan Atas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1982/1983
2 1983 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1983/1984
1 1983 Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Malaysia tentang Rejim Hukum Negara Nusantara dan Hak-hak Malaysia Di Laut Teritorial dan Perairan Nusantara Serta Ruang Udara Di Atas Laut Teritorial, Perairan Nusantara dan Wilayah Republik Indonesia Yang Terletak Di Antara Malaysia Timur dan Malaysia Barat

21

1982

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1967 (tidak berlaku lagi)

>> UU No 40 Tahun 1999
20 1982 Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Indonesia (tidak berlaku lagi) Digantikan oleh UU No 3 Tahun 2002 - Pertahanan Negara
19 1982 Pembentukan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Di Kendari Dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Ujung Pandang
18 1982 Pembentukan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Di Palu Dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Manado
17 1982 Pembentukan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Di Samarinda Dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Banjarmasin
16 1982 Pembentukan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Di Mataram Dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Denpasar
15 1982 Pembentukan Pengadilan Tinggi Bengkulu Di Bengkulu Dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tanjungkarang
14 1982 Pembentukan Pengadilan Tinggi Jambi Di Jambi Dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang
13 1982 Pembentukan Pengadilan Tinggi Riau Di Pekanbaru Dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Padang
12 1982 Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1978/1979
11 1982 Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1977/1978
10 1982 Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1976/1977
9 1982 Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1975/1976
8 1982 Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1974/1975
7 1982 Tambahan Dan Perubahan Atas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1981/1982
6 1982 Hak Cipta (Tidak berlaku lagi)
5 1982 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1982/1983
4 1982 Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Tidak berlaku lagi) Digantikan oleh UU No 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
3 1982 Wajib Daftar Perusahaan
2 1982 Pengesahan Konvensi Mengenai Misi Khusus (Convention On Special Missions, New York 1969
1 1982 Pengesahan Konvensi Wina Mengenai Hubungan Diplomatik Beserta Protokol Opsionalnya Mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan (VIenna Convention On Diplomatic Relations And Optional Protocol To The VIenna Convention On Diplomatic Relations Concerning Acquisition Of Nationality, 1961) Dan Pengesahan Konvensi Wina Mengenai Hubungan Konsuler Beserta Protokol Opsionalnya Mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan (VIenna Convention On Consular Relations And Optional Protocol To The VIenna Convention On Consular Relations Concerning Acquisition Of Nationality, 1963

8

1981

Hukum Acara Pidana

7 1981 Wajib Lapor Ketenaga Kerjaan Di Perusahaan
6 1981 Pengesahan Konvensi Internasional Pemberantasan Uang Palsu
5 1981 Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1973/1974
4 1981 Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1972/1973
3 1981 Tambahan Dan Perubahan Atas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1980/1981
2 1981 Metrologi Legal
1 1981 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1981/1982

13

1980

Jalan (tidak berlaku lagi)

Digantikan oleh UU No 38/2004 tentang Jalan
PP No 26/1985 - Jalan
12 1980 Hak Keuangan/Administratif Pimpinan Dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara
11 1980 Tindak Pidana Suap
10 1980 Tanda Kehormatan Bintang Budaya Parama Dharma
9 1980 Pembentukan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang
8 1980 Pembentukan Pengadilan Tinggi Palangkaraya Dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Banjarmasin
7 1980 Pembentukan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Semarang
6 1980 Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1971/1972
5 1980 Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1970/1971
4 1980 Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1969/1970
3 1980 Tambahan Dan Perubahan Atas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1979/1980
2 1980 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 Tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1975
1 1980 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1980/1981

5

1979

Pemerintahan Desa (tidak berlaku lagi)

Digantikan oleh UU No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
4 1979 Kesejahteraan Anak
3 1979 Tambahan Dan Perubahan Atas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1978/1979
2 1979 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1979/1980
1 1979 Ekstradisi

8

1978

Pengesahan Perjanjian Mengenai Pencegahan Penyebaran Senjata-Senjata Nuklir

7 1978 Hak Keuangan/Administratif Presiden Dan Wakil Preside Serta Bekas Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia
6 1978 Pembentukan Pengadilan Tinggi Kupang Dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Denpasar
5 1978 Pembentukan Pengadilan Tinggi Pontianak Dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Jakarta
4 1978 Perubahan Dan Penyempurnaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1967 Tentang Dewan Pertimbangan Agung
3 1978 Tambahan Dan Perubahan Atas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahu Anggaran 1977/1978
2 1978 Pengesahan Perjanjian Indonesia-Thailand tentang Ekstradisi
1 1978 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1978/1979

2

1977

Tambahan Dan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1976/1977

1 1977 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1977/1978

11

1976

Pengesahan Konvensi Telekomunikasi Internasional

10 1976 Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Antara Republik Indonesia dan Republik Philippina Serta Protokol
9 1976 Narkotika (Tidak berlaku lagi) Digantikan oleh UU No 22 Tahun 1997
8 1976 Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 Beserta Protokol Yang Mengubahnya
7 1976 Pengesahan Penyatuan Timor-Timur Ke Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Dan Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Timor-Timur
6 1976 Pengesahan Perjanjian Persahabatan Dan Kerjasama Di Asia Tenggara
5 1976 Tambahan Dan Perubahan Atas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1975/1976
4 1976 Perubahan Dan Penambahan Beberapa Pasal Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bertalian Dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-Undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan, Dan Kejahatan Terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan
3 1976 Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
2 1976 Pengesahan Konvensi Tokyo, The Hague dan Montreal
1 1976 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1976/1977

5

1975

Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 Tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

4 1975 Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 Tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat
3 1975 Partai Politik Dan Golongan Karya
2 1975 Tambahan Dan Perubahan Atas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1974/1975
1 1975 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1975/1976

11

1974

Pengairan (tidak berlaku lagi)

Digantikan oleh UU No 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
PP No 35 Thn 1991 - Sungai
10 1974 Perubahan Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 (Lembaran-Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2971)
9 1974 Pengesahan Perjanjian Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia Mengenai Ekstradisi
8 1974 Pokok-pokok Kepegawaian Perubahannya lihat UU No.43 Thn 1999
PP No 5 Tahun 1999 - Pegawai Negeri Sipil Yang Menjadi Anggota Partai Politik
PP No 12 Tahun 1974 - Perubahan Atas PP Nomor 5 Tahun 1999

7 1974 Penertiban Perjudian PP No.9 Thn 1981 - Pelaksanaan Penertiban Perjudian
6 1974 Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (tidak berlaku lagi) Digantikan oleh UU No 11 Tahun 2009
5 1974 Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (tidak berlaku lagi) Digantikan oleh UU No 22 Tahun 1999 yang kemudian telah digantikan oleh UU No 32 Tahun 2004
4 1974 Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara
3 1974 Tambahan Dan Perubahan Atas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1973/1974
2 1974 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1974/1975
1 1974 Perkawinan >> PP No.9 Thn 1975
>> Kepmendagri No 97/1978 - Penunjukkan Pemuka Agama Sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan Bagi Umat Kristen Indonesia Yang Tunduk Kepada Staatsblad 1933 - 75 jo Staatsblad 1936 - 607 dan Bagi Umat Hindu dan Budha

7

1973

Perjanjian Antara Republik Indonesia Dan Republik Singapura Mengenai Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara Di Selat Singapura

6 1973 Perjanjian Antara Indonesia Dan Australia Mengenai Garis-garis Batas Tertentu Antara Indonesia dan Papua New Guinea
5 1973 Badan Pemeriksa Keuangan (Tidak berlaku lagi) Digantikan oleh UU No 15 Tahun 2006
4 1973 Tambahan Dan Perubahan Atas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 1972/1973
3 1973 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1973/1974
2 1973 Persetujuan Pemerintah Republik Indonesia Terhadap Perubahan Pasal VI Anggaran Dasar Badan Tenaga Atom Internasional
1 1973 Landas Kontinen Indonesia

6

1972

Perhitungan Anggaran Peralihan Triwulan I Tahun 1969

5 1972 Perhitungan Anggaran Tahun 1968
4 1972 Perobahan Dan Tambahan Ketentuan Mengenai Beberapa Jenis Tanda Kehormatan Republik Indonesia Yang Berbentuk Bintang Dan Tentang Urutan Derajat/Tingkat Jenis Tanda Kehormatan Republik Indonesia Yang Berbentuk Bintang
3 1972 Ketentuan-ketentuan Pokok Transmigrasi (tidak berlaku lagi) Digantikan oleh UU No 15 Tahun 1997 - Ketransmigrasian
2 1972 Tambahan Dan Perubahan Atas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1971/1972
1 1972 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1972/1973

13

1971

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 1971 Tentang Tanda Kehormatan Bintang Yudha Dharma Menjadi Undang-Undang

12 1971 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1971 tentang Pencabutan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1964 tentang Larangan Penarikan Cek Kosong Menjadi Undang-Undang
11 1971 Perhitungan Anggaran Tahun 1967
10 1971 Perubahan Terhadap Undang-Undang No. 9 Tahun 1953 Tentang Pemberian Tunjangan Yang Bersifat Pensiun Kepada Bekas Ketua Dan Bekas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
9 1971 Perjanjian Persahabatan Antara Republik Indonesia Dan Kerajaan Saudi Arabia
8 1971 Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara
7 1971 Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan (tidak berlaku lagi) Digantikan oleh UU No 43/2009
6 1971 Tambahan Dan Perubahan Atas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1970/1971
5 1971 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1971/1972
4 1971 Perubahan Dan Penambahan Atas Ketentuan Pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Stbl. 1847:23)
3 1971 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tidak berlaku lagi) Digantikan oleh UU No 31/1999
2 1971 Perjanjian Antara Republik Indonesia Dan Malaysia Tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara Di Selat Malaka
1 1971 Perjanjian Persahabatan Antara Republik Indonesia Dan Malaysia

14

1970

Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (tidak berlaku lagi)

Dirubah oleh UU No 35/1999 dan kemudian digantikan oleh UU No 4/2004 - Kekuasaan Kehakiman
13 1970 Tata Cara Tindakan Kepolisian Terhadap Anggota-Anggota/Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Dan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong
12 1970 Perubahan Dan Tambahan Undang-Undang No. 6 Tahun 1968 Tentang Penananaman Modal Dalam Negeri
11

1970

Perubahan dan Tambahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing
10 1970 Perubahan Dan Tambahan Ordonansi Pajak DiVIden 1959
9 1970 Perubahan Dan Tambahan Ordonansi Pajak Perseroan 1944
8 1970 Perubahan Dan Tambahan Ordonansi Pajak Perseroan 1925
7 1970 Penghapusan Pengadilan Landreform
6 1970 Tambahan Dan Perubahan Atas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 1969/1970
5 1970 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1970/1971
4 1970 Pembentukan Daerah Perdagangan Bebas Dengan Pelabuhan Bebas Sabang (tidak berlaku lagi)   Dicabut oleh UU No 10 Tahun 1985
3 1970 Ketentuan-ketentuan Pokok Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
2 1970 Pencabutan Peraturan Presiden No. 2 Tahun 1959 Tentang Larangan Keanggotaan Partai Politik Bagi Pejabat Negeri Warga Negara Republik Indonesia
1

1970

Keselamatan Kerja


16

1969

Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwkilan Rakyat Daerah

15 1969 Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat
14 1969 Ketentuan-Ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja (Tidak berlaku lagi) Digantikan oleh UU No 13 Tahun 2003
13 1969 Konstitusi Perhimpunan Pos Sedunia
12 1969 Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat Dan Kabupaten-Kabupaten Otonom Di Propinsi Irian Barat
11 1969 Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai
10 1969 Konvensi International Telecomunication Union Di Montreux 1965
9 1969 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 No. 16; Tambahan Lembaran Negara No. 2890) Tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara Menjadi Undang-Undang (tidak berlaku lagi) Digantikan oleh UU No 19 Tahun 2003
8 1969 Tambahan Dan Perubahan Atas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 1968
7 1969 Pernyataan Tidak Berlakunya Berbagai Undang- Undang Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
6 1969 Pernyataan Tidak Berlakunya Berbagai Undang- Undang Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
5 1969 Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden Dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-Undang
4 1969 Persetujuan Perjanjian Antara Republik Indonesia Dan Republik Rakat Tiongkok Mengenai Soal Dwikewarganegaraan
3 1969 Persetujuan Konpensi Organisasi Perburuhan Internasional No. 120 Mengenai Hygiene Dalam Perniagaan dan Kantor-kantor
2 1969 Anggaran Dan Pendapatan Belanja Negara Tahun 1969/1970
1 1969 Pembentukan Pengadilan Tinggi Di Bandung Dan Perubahan Daerah Hukum Pengadilan Tinggi Di Jakarta

25

1968

Pernyataan Tidak Berlakunya Berbagai Penetapan Dan Peraturan Presiden Republik Indonesia

24 1968 Tanda Kehormatan Bintang Swa Bhuwana Paksa
23 1968 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1968. (Lembaran-Negara Tahun 1968 No. 49, Tambahan Lembaran Negara No. 2858) Tanda Kehormatan Bintang Kartika Eka Pakci Mendjadi Undang-Undang
22 1968 Bank Ekspor Impor Indonesia
21 1968 Bank Rakyat Indonesia
20 1968 Bank Tabungan Negara
19 1968 Bank Bumi Daya
18 1968 Bank Dagang Negara
17 1968 Bank Negara Indonesia 1946
16 1968 Pembentukan Pengadilan Tinggi Di Banda Aceh Dan Perubahan Daerah Hukum Pengadilan Tinggi Di Medan
15 1968 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Peralihan Triwulan I Tahun 1969
14 1968 Tanda Kehormatan Bintang "Jalasena"
13 1968 Bank Sentral (tidak berlaku lagi) UU ini menggantikan UU No 11 Tahun 1953 tentang Penetapan Undang-undang Pokok Bank Indonesia dan kemudian UU ini telah digantikan oleh UU No 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
12 1968 Pembentukan Pengadilan Tinggi Di Menado Dan Perubahan Daerah Hukum Pengadilan Tinggi Di Makasar
11 1968 Charter Of The Southeast Asian Ministers Of Education Organization
10 1968 Penyerahan Pejak-Pajak Negara: Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajakbangsa Asing Dan Pajak Radio Kepada Daerah PP No 5 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan UU No 10 Tahun 1968
9 1968 Perubahan Pasal 7 Indische Comptabiliteitswet. (Stbl. 1925 Nomor 448) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang No.3 Drt. 1954 (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 6)
8 1968 Perubahan Dan Tambahan Atas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 1967
7 1968 Perubahan Pasal 3, Undang-Undang No. 6, Tahun 1962 Tentang Wabah (tidak berlaku lagi) >> UU No 4 Tahun 1984
6 1968 Penanaman Modal Dalam Negeri (Tidak berlaku lagi) Digantikan oleh UU No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
5 1968 Persetujuan atas Konvensi tentang Penyelesaian Perselisihan Antara Negara dan Warganegara Asing mengenai Penanaman Modal
4 1968 Pembentukan Kabupaten Purwakarta Dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang No. 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat
3 1968 Keanggotaan Republik Indonesia Pada International Development Association
2 1968 Perubahan/Tambahan Undang-Undang Pajak Penjualan 1951
1 1968 Perubahan Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 1967 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 1968 (L.N. Tahun 1967 No. 33)

14

1967

Pokok-Pokok Perbankan (Tidak berlaku lagi)

Digantikan oleh UU No 7/1992 tentang Perbankan yang telah diubah dengan UU No 10/1998
13 1967 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
12 1967 Pokok-pokok Perkoperasian (Tidak berlaku lagi) Digantikan oleh UU No 25/1992
11 1967 Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (tidak berlaku lagi)
>> text in English
Digantikan oleh UU No 4/2009
>> PP No.75/2001 - Perubahan Kedua atas PP No.32 Thn 1969
>> PP No 27/1980 - Penggolongan Bahan-bahan Galian
Keputusan Mentamben No 523 K/201/MPE/1992 - Pedoman Teknis Penyusunan Penyajian Informasi Lingkungan, Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan Untuk Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C
>> PP No 32/1969 tentang Pelaksanaan UU No.11/1967
    (Indonesia) (English)
10 1967 Perubahan Dan Tambahan Atas Perubahan Dan Tambahan Anggaran Moneter Tahun Anggaran 1966
9 1967 Pembentukan Propinsi Bengkulu
8 1967 Perubahan Dan Penyempurnaan Tata Cara Pemungutan Pajak Pendapatan 1944, Pajak Kekayaan 1932 Dan Pajak Perseroan 1925
7 1967 Veteran Republik Indonesia
6 1967 Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan
5 1967 Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan (tidak berlaku lagi) Digantikan oleh UU No 41 Tahun 1999
4 1967 Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers (tidak berlaku lagi) >> UU No 40 Tahun 1999
3 1967 Dewan Pertimbangan Agung
2 1967 Perubahan Undang-Undang No. 9 Tahun 1966 Tentang Keanggotaan Kembali Republik Indonesia Dalam International Monetary Fund Dan Bank For Reconstruction And Development (L.N. Tahun 1966, No. 36
1 1967 Penanaman Modal Asing (tidak berlaku lagi) >> Digantikan oleh UU No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
>> Keputusan Kepala BKPM No 22/SK/2001 - Ketentuan Pelaksanaan Keppres No 90 Tahun 2000 tentang Kantor Perwakilan Perusahaan Asing

14

1966

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara

13 1966 Perubahan Dan Tambahan Atas Anggaran Moneter Tahun 1966
12 1966 Penetapan Anggaran Induk Beserta Tambahan Dan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 1965
11 1966 Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers (tidak berlaku lagi) Digantikan oleh UU No 40 Tahun 1999
10 1966 Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Dan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong Menjelang Pemilihan Umum
9 1966 Keanggotaan Kembali Republik Indonesia Dalam Dana Moneter Inernasional (International Monetary Fund) Dan Bank Internasional Untuk Rekonstruksi Dan Pembangunan (International Bank For Reconstruction And Development)
8 1966 Keanggotaan Republik Indonesia Dalam Bank Pembangunan Asia (Asian Devolepment Bank)
7 1966 Persetujuan Antara Pemerintah Kerajaan Belanda Dan Pemerintah Republik Indonesia Tenang Soal-Soal Keuangan
6 1966 Pemberian Pensiun, Tunjangan Bersifat Pensiun Dan Tunjangan Kepada Militer Sukarela
5 1966 Persetujuan-Persetujuan Untuk Menormalisasikan Hubungan Antara Republik Indonesia dan Malaysia
4 1966 Pembentukan Pengadilan Tinggi Di Ambon Dan Perubahan Daerah Hukum Pengadilan Tinggi Di Makasar
3 1966 Kesehatan Jiwa (tidak berlaku lagi) Tidak berlaku lagi menurut UU Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
2 1966 Hygiene (tidak berlaku lagi) Tidak berlaku lagi menurut UU Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
1 1966 Penarikan Diri Republik Indonesia dari Keanggotaan Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund) Dan Bank Internasional Untuk Rekonstruksi Dan Pembangunan (International Bank For Reconstruction And Development)

22

1965

Anggaran Moneter Tahun-Anggaran 1966

21 1965 Pembentukan Pengadilan Tinggi Di Bukit Tinggi Dan Perubahan Daerah Hukun Pengadilan Tinggi Di Medan
20 1965 Pembentukan Pengadilan Tinggi Di Banjarmasin Dan Perobahan Daerah Hukum Pengadilan Tinggi Di Surabaya
19 1965 Desapraja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III Di Seluruh Wilayah Republik Indonesia
18 1965 Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah (tidak berlaku lagi) Digantikan oleh UU No 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah, selanjutnya digantikan berturut-turut oleh UU No 22 Tahun 1999 dan kemudian UU No 32 Tahun 2004
17 1965 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 6 Tahun 1964 Tentang Pembentukan Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran-Negara Tahun 1964 No. 41) Menjadi Undang-Undang
16 1965 Pencabutan Undang-Undang No. 78 Tahun 1958 Tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran-Negara Tahun 1958, No. 138) Yang Telah Diubah Dan Ditambah Dengan Undang-Undang No. 15 Prp Tahun 1960 (Lembaran-Negara Tahun 1960 No. 42
15 1965 Veteran Republik Indonesia (tidak berlaku lagi) Digantikan UU No 7 Tahun 1967
14 1965 Perkoperasian
13 1965 Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Mahkamah Agung
12 1965 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 10 Tahun 1962 Tentang Pencabutan Undang-Undang Krisis Impor 1933 (Lembaran-Negara Tahun 1962 No. 44 Menjadi Undang-Undang
11 1965 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 5 Tahun 1962 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 2 Prp Tahun 1960 Tentang Pergudangan (Lembaran-Negara Tahun 1962 No. 31) Menjadi Undang-Undang
10 1965 Pembentukan Kotapraja Sabang Dengan Mengubah Undang-Undang No.7 Drt Tahun 1956tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Utara
9 1965 Pembentukan Daerah Tingkat Ii Batang Dengan Mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah
8 1965 Pembentukan Daerah Tingkat Ii Tanah Laut, Daerah Tingkat Ii Tapin Dan Derah Tingkat Ii Tabalong Dengan Mengubah Undang- Undang No. 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat Ii Di Kalimantan
7 1965 Pembentukan Daerah Tingkat Ii Sarolangun- Bangko Dan Daerah Tingkat Ii Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah
6 1965 Pembentukan Daerah Tingkat Ii Inderagiri Hilir Dengan Mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah
5 1965 Pembentukan Kota Praja Palangka Raya Dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat Ii Di Kalimantan
4 1965 Pemberian Bantuan Penghidupan Orang Jompo
3 1965 Lalu-Lintas Dan Angkutan Jalan Raya (tidak berlaku lagi)
2 1965 Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya Dan Daerah Tingkat Ii Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Dan Undang-Undang No. 16 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Jogjakarta
1 1965 Pembentukan Pengadilan Tinggi Di Denpasar Dan Perubahan Daerah Hukum Pengadilan Tinggi Di Makasar
1/Pnps/ 1965 Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama

36

1964

Pungutan Istimewa Atas Impor Untuk Pembiayaan Pembangunan Jalan Raya Lintas Sumatera

35 1964 Perubahan Dan Tambahan Atas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 1963 (Undang-Undang No. 9 Tahun 1963 Lembaran-Negara Tahun 1963 No. 91
34 1964 Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu- Lintas Jalan
33 1964 Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang
32 1964 Peraturan Lalu-Lintas Devisa
31 1964 Ketentuan-ketentuan Pokok Tenaga Atom
30 1964 Pengeluaran Pinjaman Obligasi Konfrontasi Tahun 1964
29 1964 Pengeluaran Pinjaman Obligasi Pembangunan Tahunan 1964
28 1964 Pengecualian Beberapa Macam Penyusutan- Penyusutan Dan Pengeluaran-Pengeluaran Tertentu Dari Laba Perusahaan
27 1964 Pemberian Pembebasan Pajak Perseroan/Pajak Pendapatan
26 1964 Pemberian Perangsang Penanaman Modal
25 1964 Perubahan Dan Tambahan Ordonansi Aturan Bea Meterai 1921
24 1964 Perubahan Dan Tambahan Ordonansi Pajak Kekayaan 1932
23 1964 Perubahan Dan Tambahan Ordonansi Pajak Pedapatan 1944
22 1964 Perubahan Dan Tambahan Ordonansi Pajak Perseroan 1925
21 1964 Pengadilan Landreform
20 1964 Perubahan Dan Tambahan Undang-Undang No. 38 Prp. Tahun 1960 Tentang Penggunaan Dan Penetapan Luas Tanah Untuk Tanaman-Tanaman Tertentu
19 1964 Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (tidak berlaku lagi)
18 1964 Wajib Kerja Tenaga Para Medis (tidak berlaku lagi) Tidak berlaku lagi menurut UU No 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
17 1964 Larangan Penarikan Cek Kosong (tidak berlaku lagi) Dicabut dengan Perpu No 1 Tahun 1971 yang ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan UU No 12 Tahun 1971
16 1964 Bagi Hasil Perikanan
15 1964 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 4 Tahun 1964 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat Ii Dairi Dengan Mengubah Undang-Undang No. 7 Drt Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1964 No. 9) Menjadi Undang-Undang
14 1964 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 1964 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung Dengan Mengubah Undang-Undang No. 25 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1964 No. 8) Menjadi Undang-Undang
13 1964 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan Mengubah Undang-undang Nomor 47 PRP Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 7) Menjadi Undang-undang
12 1964 Pemutusan Hubungan Kerja Di Perusahaan Swasta
11 1964 Pembentukan Pengadilan Tinggi Di Palembang Dan Perubahan Daerah Hukum Pengadilan Tinggi Di Medan Dan Di Jakarta
10 1964 Pernyataan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya Tetap Sebagai Ibu Kota Negera Republik Indonesia Dengan Nama Jakarta
9 1964 Gerakan Sukarelawan Indonesia
8 1964 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1964 (Lembaran Negara Tahun 1964 No. 1) Tentang Perubahan Dan Tambahan Undang-Undang No. 21 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 No. 65) Tentang Penetapan Menjadi Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1958 (Lembaran Negara Tahun 1958 No. 154) Tentang Penggantian Peraturan Tentang Bintang Gerilya Sebagai Termaktub Dalam Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1949, Menjadi Undang-Undang
7 1964 Pemungutan Bea-Bea, Cukai-Cukai Dan Sumbangan-Sumbangan Wajib Pajak Istimewa (Swi) Di Daerah Tingkat Ii Kepulauan Riau
6 1964 Penetapan Perpu No 5 Tahun 1963 tentang Surat Hutang Landreform
5 1964 Telekomunikasi
4 1964 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1963 44 Tentang Pelunasan Cukai Tembakau Oleh Perusahaan Hasil Tembakau Dan Pengeluaran Hasil-Hasil Tembakau dari Perusahaan-Perusahaan Itu Ke Dalam Peredaran Bebas (Lembaran Negara Tahun 1963 No. 11) Menjadi Undang-Undang
3 1964 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1962 Tentang Sumbangan Wajib Istimewa Tahun 1962 Atas Bahan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1962 No. 70), Menjadi Undang-Undang
2 1964 Bank Tabungan Negara
1 1964 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1962 Tentang Pokok-Pokok Perumahan (Lembaran Negara Tahun 1962 No. 40) Menjadi Undang-Undang
2/Pnps/ 1964 Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer

14

1963

Pengesahan "Perjanjian Karya" Antara P.N. Pertamina Dengan P.T. Caltex Indonesia Dan California Asiatic Oil Company (Calasiatic) Texaco Overseas Petroleum Company (Topco) ; P.N. Permina Dengan P.T. Stanvac Indonesia, P.N. Permigan Dengan P.T. Shell Indonesia

13 1963 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 4 Tahun 1962 Tentang Pengesahan "Perjanjian Karya" Antara Perusahaan Negara Pertamina Pan American Indonesia Oil Company Untuk Diri Sendiri Dan Atas Nama Pan American Internasional Oil Corporation (Lembaran Negara Tahun 1962 No. 24) Menjadi Undang-Undang
12 1963 Penetapan Bagian Anggaran Perusahaan Negara I.B.W. dari Anggaran Republik Indonesia Tahun 1964
11 1963 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
10 1963 Penetapan Bagian Anggaran Perusahaan Ngera I.B.W. dari Anggaran Negara Republik Indonesia Untuk Tahun 1963
9 1963 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 1963
8 1963 Penambahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Untuk Tahun 1962 (Undang-Undang No. 9 Tahun 1962 - Lembaran Negara Tahun 1962 No. 27
7 1963 Farmasi (tidak berlaku lagi) >> UU No 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
6 1963 Tenaga Kesehatan (tidak berlaku lagi) >> UU No 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
5 1963 Tanda Kehormatan Bintang Jasa
4 1963 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 14 Tahun 1962 Tentang Pemungutan Sumbangan Wajib Istimewa Tahun 1962 Tentang Pemungutan Sumbangan Wajib Istimewa Atas Kendaraan Bermotor Yang Diimpor Kedalam Daerah Pabean Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1962 No. 52), Menjadi Undang-Undang
3 1963 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 13 Tahun 1962 Tentang Sumbangan Wajib Istimewa Tahun 1962 Atas Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Tahun 1962 No. 51), Menjadi Undang-Undang
2 1963 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 12 Tahun 1962 Tentang Ketentuan Dibidang Fiskal Mengenai Pembayaran Sumbangan Wajib Istimewa (Lembaran Negara Tahun 1962 No. 50) Menjadi Undang-Undang
1 1963 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 11 Tahun 1962 Tentang Pemungutan Sumbangan Wajib Istimewa Atas Beberapa Jenis Barang (Lembaran Negara Tahun 1962 No. 49), Menjadi Undang-Undang
11/Pnps/ 1963 Pemberantasan Kegiatan Subversi (Tidak berlaku lagi) Dicabut oleh UU No 26/1999

19

1962

Penetapan Anggaran Bagian-bagian Perusahaan Negara I.B.W. dari Anggaran Negara Republik Indonesia Untuk Tahun 1961

18 1962 Perubahan/Penambahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Untuk Tahun 1961
17 1962 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1962, Tentang Penerimaan Dan Penggunaan Warga Negara Asing Yang Dengan Sukarela Turut Serta Dalam Perjuangan Pembebasan Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 21) Menjadi Undang-Undang
16 1962 Pembuatan Perjanjian Hubungan Keramahan dan Perniagaan antara Republik Indonesia dengan Jepang
15 1962 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962 Tentang Kewajiban Perusahaan Minyak Memenuhi Kebutuhan Dalam Negeri
14 1962 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1962 Tentang Pemanggilan Dan Pengerahan Warga- Negara Dalam Rangka Mobilisasi Umum Untuk Kepentingan Keamanan Dan Pertahanan Negara (Lembaran Negara Tahun 1962 No. 8) Menjadi Undang-Undang
13 1962 Ketentuan-Ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah
12 1962 Bank Pembangunan Swasta
11 1962 Hygiene Untuk Usaha-Usaha Bagi Umum Tidak berlaku lagi berdasarkan UU No 23/1992 tentang Kesehatan
10 1962 Penetapan Anggaran Bagian-Bagian Perusahaan Negara I.B.W. dari Anggaran Negara Republik Indonesia Untuk Tahun 1962
9 1962 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 1962
8 1962 Pembuatan Perjanjian Persahabatan Dan Kerja- Sama Antara Republik Indonesia Dan Republik Rakyat Hongaria
7 1962 Pembuatan Perjanjian Persahabatan Dan Kerja- Sama Antara Republik Indonesia Dan Republik Sosialis Cekoslovakia
6 1962 Wabah (tidak berlaku lagi) Digantikan oleh UU No 4/1984 - Wabah Penyakit Menular
5 1962 Perusahaan Daerah
4 1962 Penetapan Anggaran Tambahan Bagian-Bagian Perusahaan Negara Berdasarkan I.B.W. dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun 1960
3 1962 Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Tambahan dari Republik Indonesia Untuk Tahun 1960
2 1962 Karantina Udara
1 1962 Karantina Laut
8/Perpu/ 1962 Perdagangan Barang-barang dalam Pengawasan >> PP No 19 Tahun 2004 - Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11/1962 tentang Perdaganan Barang-barang dalam Pengawasan
>> PP No 11/1962 - Perdaganan Barang-barang dalam Pengawasan
3/Pnps/ 1962 Kewenangan Melakukan Penawanan/Pengusiran
1/Pnps/ 1962 Pembentukan Propinsi Irian Barat Bentuk Baru

22

1961

Perguruan Tinggi (tidak berlaku lagi)

Tidak berlaku lagi menurut UU No 2/1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang kemudian telah digantikan oleh UU No 20/2003
21 1961 Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan (tidak berlaku lagi) Digantikan oleh UU No 19/1992, yang kemudian telah digantikan pula oleh UU No 15/2001
20 1961 Pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan Benda-benda Yang Ada Di atasnya
19 1961 Persetujuan Atas Tiga Konvensi Jenewa Tahun 1958 Mengenai Hukum Laut
18 1961 Ketentuan-ketentuan Pokok Kepegawaian (tidak berlaku lagi) Digantikan oleh UU No 8/1974
17 1961 Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1952 Tentang Hak Mengangkat Dan Memberhentikan Pegawai Negeri Sipil
16 1961 Pembentukan Kejaksaan Tinggi
15 1961 Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia (tidak berlaku lagi)
14 1961 Tanda Kehormatan Bintang Bhayangkara
13 1961 Ketentuan-ketentuan Pokok Kepolisian Negara (tidak berlaku lagi)
12 1961 Pembuatan Perjanjian Persahabatan Antara Republik Indonesia Dan Republik Rakyat Tiongkok
11 1961 Tambahan Atas Lampiran Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1959, Tentang Pembatalan Hak-Hak Pertambangan
10 1961 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 Tentang Barang Menjadi Undang-Undang
9 1961 Pengumpulan Uang Atau Barang
8 1961 Wajib Kerja Sarjana (Tidak berlaku lagi) >> UU No 13/2003
6 1961 Perjanjian Internasional ,Mengenai Pengiriman Berita Jarak Jauh
5 1961 Perjanjian Pos Sedunia Dan Persetujuan-Persetujuannya
4 1961 Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga (tidak berlaku lagi) >> UU No 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan
3 1961 Persetujuan Konpensi Organisasi Perburuhan Internasional No.106 mengenai Istirahat Mingguan dalam Perdagangan dan Kantor-kantor
2 1961 Pengeluaran Dan Pemasukan Tanaman Dan Bibit Tanaman
1 1961 Penetapan Semua Undang-Undang Darurat Dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 Menjadi Undang-Undang

9

1960

Pokok-pokok Kesehatan (tidak berlaku lagi)

8 1960 Pembuatan Perjanjian Persahabatan Antar Republik Indonesia Dan Kerajaan Kamboja
7 1960 Statistik (tidak berlaku lagi) >> Digantikan oleh UU No 16/1997 - Statistik
6 1960 Sensus (tidak berlaku lagi) >> Digantikan oleh UU No 16/1997 - Statistik
5 1960 Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria >> PP No 24/1997 - Pendaftaran Tanah
>> Keppres No.55/1993 - Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
4 1960 Persetujuan Perjanjian Persahabatan Antara Republik Indonesia Dan Persekutuan Tanah Melayu
3 1960 Pengesahan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1955 (Lembaran Negara Tahun 1955 No. 15) Tentang Penunjukan Pelabuhan Palembang Menjadi Perusahaan Negara Dalam Arti "Indische Bedrijvenwet" (Staatsblad 1927 No. 419) Menjadi Undang-Undang
2 1960 Perjanjian Bagi Hasil
1 1960 Perubahan KUHPidana

56/perppu

1960

Penetapan Luas Tanah Pertanian

51/perppu 1960 Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya UU No 1/1961
49/perppu 1960 Panitya Urusan Piutang Negara
48/perppu 1960 Pengawasan Pendidikan dan Pengajaran Asing
47/perppu 1960 Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah
38/perppu 1960 Penggunaan dan Penetapan Luas Tanah Untuk Tanaman-tanaman Tertentu
19/perppu 1960 Perusahaan Negara (tidak berlaku lagi) Digantikan oleh UU No 19/2003
18/perppu 1960 Perubahan Jumlah Hukuman Denda dalam KUHPidana dan dalam Ketentuan-ketentuan Pidana Lainnya Yang Dikeluarkan Sebelum Tanggal 17 Agustus 1945
4/perppu 1960 Perairan Indonesia (tidak berlaku lagi) UU No 1/1961
Digantikan oleh UU No 6/1996

29

1959

Pembentukan Daerah Tingkat II Di Sulawesi

28 1959 Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56) Dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57) Tentang Pembentukan Daerah Tingkat Ii Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang
27 1959 Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 Tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat Ii Di Kalimantan (Lembaran-Negara Tahun 1953 No. 39 9), Sebagai Undang-Undang
26 1959 Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 17 Tahun 1955 Tentang Perpanjangan Jangka Waktu Berlakunya Peraturan-Peraturan Daerah Yang Dimaksud Dalam Pasal 6 Undang-Undang Pembentukan Daerah- Daerah Otonom Di Jawa (Lembaran-Negara Tahun 1955 No. 53), Sebagai Undang- Undang
25 1959 Penetapan "Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan" Dan "Undang-Undang Darurat No. 16 Tahun 1955 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 1950" (Lembaran-Negara Tahun 1955 No. 52), Sebagai Undang-Undang
24 1959 Penarikan Kembali Undang-Undang Darurat No. 13 Tahun 1955 Tentang Pencabutan Dan Penggantian Undang-Undang No. 14 Tahun 1953 (Lembaran-Negara Tahun 1955 No. 38)
23 1959 Penetapan Undang-Undang Darurat No. 2 Tahun 1959 Tentang Pemberian Tanda Kehormatan Bintang Garuda (Lembaran-Negara Tahun 1959 No. 19), Sebagai Undang-Undang
22 1959 Penetapan Undang-Undang Darurat No. 43 Tahun 1950 Lembaran-Negara Tahun 1950 No. 85), Sebagai Undang-Undang
21 1959 Penetapan Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1958 Tentang Penggantian Peraturan Tentang Bintang Gerilya Sebagaimana Termaktub Dalam Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1949 (Lembaran-Negara Tahun 1958 No. 154), Sebagai Undang-Undang
20 1959 Penetapan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1958 Tentang Perubahan Undang-Undang Dan Tambahan Undang-Undang No. 65 Tahun 1958 Tentang Pemberian Tanda-Tanda Kehormatan Bintang Sakti Dan Bintang Darma (Lembaran-Negara Tahun 1958 No. 153), Sebagai Undang-Undang
19 1959 Penagihan Pajak Negara Dengan Surat Paksa (Tidak berlaku lagi) Digantikan oleh UU No 19/1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa
18 1959 Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1958 Tentang Kedudukan-Hukum Apotik Darurat" (Lembaran-Negara Tahun 1958 No. 137), Sebagai Undang-Undang
17 1959 Persetujuan Perjanjian Persahabatan Antara Negara Republik Indonesia Dan Kerajaan Iran
16 1959 Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1959 Tentang Badan Perusahaan Produksi Bahan Makanan Dan Pembukaan Tanah" (Lembaran-Negara Tahun 1959 No. 1), Sebagai Undang-Undang
15 1959 Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1951 Untuk Mengubah Dan Menambah Peraturan Dalam Staatsblad 1916 No. 47" (Lembaran-Negara No. 14 Tahun 1951), Sebagai Undang-Undang
14 1959 Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 40 Tahun 1950 Tentang Surat Perjalanan Republik Indonesia (Lembaran-Negara Tahun 1950 No. 82), Sebagai Undang-Undang
13 1959 Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 25 Tahun 1957 Tentang Penghapusan Monopoli Garam Dan Pembikinan Garam Rakyat" (Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 82), Sebagai Undang-Undang
12 1959 Kedudukan Keuangan Perdana Menteri, Wakil Perdana Menteri, Menteri, Dan Menteri-Muda Republik Indonesia (Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara No. 1768)
11 1959 Kedudukan Keuangan Presiden, Wakil Presiden Dan Pejabat Yang Menjalankan Pekerjaan Jabatan Presiden Republik Indonesia
10 1959 Pembatalan Hak-Hak Pertambangan
9 1959 Pembebasan R. Soemantri Soerjoadiprojo dari Kewajiban Untuk Menggantikan Uang
8 1959 Penetapan Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1955 Tentang Pengubahan Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang No. 12 Tahun 1953 (Lembaran-Negara Tahun 1955 No. 37), Sebagai Undang-Undang
7 1959 Peghapusan "Peraturan Umum Korban Perang" Dahulu Disebut "Algemene Oorogsongevallen Regeling"
6 1959 Penyerahan Tugas-Tugas Pemerintah Pusat Dalam Bidang Pemerintahan Umum, Perbantuan Pegawai Negeri Dan Penyerahan Keuangannya, Kepada Pemerintah Daerah
5 1959 Pengubahan "Regeling Van Het Beroep In Belastingzaken"
4 1959 Pos
3 1959 Persetujuan Kerjasam Ilmiah, Pendidikan dan Kebudayaan Antara Republik Indonesia Dan Republik Cekoslowakia
2 1959 Penetapan Undang-Undang Darurat No. 19 Tahun 1950 Tentang Peraturan Pemberian Pensiun Dan Onderstand Kepada Para Anggota Tentara Angkatan Darat (Lembaran-Negara Tahun 1950 No. 28) Sebagaimana Kemudian Telah Diubah/Ditambah, Pun Undang-Undang Darurat No.28 Tahun 1950 (Lembaran-Negara Tahun 1950 No. 50), Undang-Undang Darurat No. 11 Tahun 1951 (Lembaran-Negara Tahun 1951 No. 76), Undang-Undang Darurat No. 10 Tahun 1952 (Lembaran-Negara No. 75 Tahun 1952) Dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1954 (Lembaran-Negara Tahun 1954 No. 50), Sebagai Undang-Undang
1 1959 Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua Dan Anggota Konstituante
23/Perpu/ 1959 Keadaan Bahaya
21/Perpu/ 1959 Memperberat Ancaman Hukuman Terhadap Tindak Pidana Ekonomi
5/Pnps/ 1959 Wewenang Jaksa Agung/Jaksa Agung Tentara dan tentqang Memperberat Ancaman Hukuman Terhaap Tindak Pidana Yang Membahayakan Pelaksanaan Perlengkapan Sandang Pangan

87

1958

Pengubahan Undang-Undang Pajak Bangsa Asing (Undang-Undang Nomor 74 Tahun 1958)

86 1958 Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda
85 1958 Rencana Pembangunan Lima Tahun 1956-1960
84 1958 Pengubahan Pasal-Pasal 16 Dan 19 Undang- Undang Pokok Bank Indonesia (Undang-Undang No. 11 Tahun 1953)
83 1958 Penerbangan (Tidak berlaku lagi) Digantikan oleh UU No 15/1992 tentang Penerbangan
82 1958 Perpanjangan Jangka-Waktu Satu Tahun Dan Pada Keadaan Perang Yang Telah Dinyatakan Dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 225 Tahun 1957 Tanggal 17 Desember 1957 Dan Yang Disahkan Dengan Undang-Undang No. 79 Tahun 36 1957 (Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 170) Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia
81 1958 Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
80 1958 Dewan Perancang Nasional
79 1958 Perkumpulan Koperasi (tidak berlaku lagi)
78 1958 Penanaman Modal Asing (tidak berlaku lagi)
77 1958 Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 18 Tahun 1957 Tentang Bank Tani Dan Nelayan (Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 70)" Sebagai Undang-Undang
76 1958 Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 17 Tahun 1957 Tentang Kenaikan Tarip Cukai Atas Bir, Gula, Saccharin Dan Sebagainya Dan Kenaikan Bea Masuk Atas Bir (Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 64)" Sebagai Undang-Undang
75 1958 Memperpanjang Jangka Waktu Pembebasan Bank Indonesia dari Kewajiban Yang Dimaksud Dalam Pasal 16 Ayat 1 Undang-Undang Pokok Bank Indonesia 1953 Dengan 12 (Dua Belas) Bulan, Setelah Berakhirnya Jangka Waktu Yang Ditetapkan Dengan Undang-Undang Darurat No. 14 Tahun 1957 Jo. Undang-Undang No. 63 Tahun 1958 (Lembaran-Negara Tahun 1958 No. 58 No. 114)
74 1958 Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 16 Tahun 1957 Tentang Pajak Bangsa Asing (Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 63)" Sebagai Undang-Undang Dirubah oleh UU No 87/1958
73 1958 Menyatakan Berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-undang Hukum Pidana
72 1958 Pajak Verponding Untuk Tahun-Tahun 1957 Dan Berikutnya
71 1958 Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1958 Tentang Pengubahan Undang-Undang Mata Uang Tahun 1953 (Lembaran- Negara Tahun 1958 No. 46), Sebagai Undang-Undang
70 1958 Penetapan Undang-Undang Darurat No. 2 Tahun 1958 Tentang Tanda-Tanda Penghargaan Untuk Anggota Angkatan Perang (Lembaran-Negara Tahun 1958 No. 41), Sebagai Undang-Undang
69 1958 Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat Ii Dalam Wilayah Daerah- Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat Dan Nusa Tengggara Timur
68 1958 Persetujuan Konpensi Hak-Hak Politik Kaum Wanita Convention on the Political Rights of Women
67 1958 Perubahan Batas-Batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat Ii Semarang
66 1958 Wajib Militer (tidak berlaku lagi) Dicabut oleh UU No 2/1988
65 1958 Pemberian Tanda-Tanda Kehormatan Bintang Sakti Dan Bintang Darma
64 1958 Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat Dan Nusa Tenggara Timur
63 1958 Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 14 Tahun 1957 Tentang Penetapan Untuk Membebaskan Bank Indonesia Dari Kewajiban Yang Dimaksudkan Dalam Pasal 16 Ayat 1 Undang-Undang Pokok Bank Indonesia 1953 Selama Enam Bulan Setelah Berakhirnya Keputusan Dewan Moneter Tanggal 2 Pebruari 1957 No. 23 Yang Diadakan Berdasarkan Pasal Pasal 16 Ayat 3 Undang-Undang Pokok Bank Indonesia 1953" (Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 61), Sebgai Undang-Undang
62 1958 Kewarganegaraan RI Digantikan oleh UU No 12/2006
Perubahan thd Ps 18 UU No 62/1958 lihat UU No.3/1976
61 1958 Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 19 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi Dan Riau" (Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 75), Sebagai Undang- Undang
60 1958 Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 23 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat Ii Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku" (Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 80), Sebagai Undang-Undang
59 1958 Ikut Serta Negara Republik Indonesia dalam Seluruh Konpensi Jenewa Tanggal 12 Agustus 1949
58 1958 Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 21 Tahun 1957 Tentang Pengubahan Undang-Undang No. 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat Ii Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah" (Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 77) Sebagai Undang-Undang
57 1958 Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 8 Tahun 1952 Tentang Mengubah Dan Menambah Undang-Undang Bea Berat Barang (Goederengeld Ordonnantie) Beserta Peraturan Bea Berat Barang (Algemeen Goederengeld Reglement)" (Lembaran-Negara Tahun 1952 No. 39) Sebagai Undang- Undang
56 1958 Pengubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1950 Tentang Susunan, Kekuasaan Dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia (Lembaran-Negara Tahun 1950 No. 30)
55 1958 Penetapan Undang-Undang Darurat No. 20 Tahun 1955 Tentang Peraturan-Peraturan Mengenai Kedudukan Anggota Angkatan Perang Dalam Dinas Ketentaraan Sesudah Akhir Tahun 1955 (Lembaran-Negara Tahun 1955 No. 78) Sebagai Undang-Undang (tidak berlaku lagi) Dicabut oleh UU No 2/1988
54 1958 Penetapan Bagian I.B.W. XVI (Jawatan Kereta Api) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955
53 1958 Penetapan Bagian I.B.W. XIII (Perusahaan Negara Tambang Timah Bangka) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955
52 1958 Penetapan Bagian I.B.W. XII (Pelabuhan Palembang) Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955
51 1958 Penetapan Bagian I.B.W. XII (Pelabuhan Surabaya) Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955
50 1958 Penetapan Bagian I.B.W. XI (Pelabuhan Tanjung Priuk) Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955
49 1958 Penetapan Bagian I.B.W. X (Pelabuhan Semarang) Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955
48 1958 Penetapan Bagian I.B.W. Ix (Pelabuhan Belawan) Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955
47 1958 Penetapan Bagian I.B.W. Viii (Pelabuhan Teluk Bayur) Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955
46 1958 Penetapan Bagian I.B.W. Vii (Pelabuhan Makassar) Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955
45 1958 Penetapan Bagian I.B.W. V (Jawatan Pos Telegrap Dan Telepon) Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955
44 1958 Penetapan Bagian I.B.W. IV (Percetakan Negara) Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955
43 1958 Penetapan Bagian XV (Kementerian Pekerjaan Umum Dan Tenaga) Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955
42 1958 Penetapan Bagian XIV (Kementerian Agama) Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955
41 1958 Penetapan Bagian XIII (Kementerian Perburuhan) Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955
40 1958 Penetapan Bagian XII (Kementerian Sosial) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955
39 1958 Penetapan Bagian XI (Kementerian Kesehatan) Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955
38 1958 Penetapan Bagian X (Kementerian Pendidikan, Pengajaran Dan Kebudayaan) Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955
37 1958 Penetapan Bagian IX (Kementerian Penerangan) Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955
36 1958 Penetapan Bagian VIIIB (Kementerian Perhubungan Jawatan Pengawasan Pelayaran) Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955
35 1958 Penetapan Bagian VIIIA (Kementerian Perhubungan) Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955
34 1958 Penetapan Bagian VII (Kementerian Kehakiman) Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955
33 1958 Penetapan Bagian VI (Kementerian Pertahanan) Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955
32 1958 Penetapan Bagian VB (Kementerian Perekonomian) Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955
31 1958 Penetapan Bagian VA (Kementerian Pertanian) Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955
30 1958 Penetapan Bagian Iva (Urusan Penyelenggaraan Keuangan Dan Perhitungan-Perhitungannya Mengenai Perusahaan-Perusahaan Dan Jawatan-Jawatan (Pemerintah) Yang Mempunyai Pengurus Sendiri) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955
29 1958 Penetapan Bagian IV (Kementerian Keuangan) Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955
28 1958 Penetapan Bagian IIIA (Kementerian Agraria) Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955
27 1958 Penetapan Bagian III (Kementerian Dalam Negeri) Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955
26 1958 Penetapan Bagian II (Kementerian Luar Negeri) Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955
25 1958 Penetapan Bagian I (Pemerintah Agung Dan Badan-Badan Pemerintahan Tertinggi) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955
24 1958 Perubahan Batas-Batas Kotapraja Madiun Dan Daerah Swatantra Tingkat Ii Madiun
23 1958 Penetapan Undang-Undang Darurat No. 20 Tahun 1957 Tentang Penambahan Undang-Undang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Irian Barat (Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 76), Sebagai Undang-Undang
22 1958 Penetapan Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1954 (Lembaran-Negara Tahun 1954 No. 147) Tentang Perubahan "Krosok Ordonnantie 1937" (Staatsblad Tahun 1937 No. 604) Sebagai Undang-Undang
21 1958 Penetapan Undang-Undang Darurat No. 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah Dan Perubahan Undang-Undang No. 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah- Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 83) Sebagai Undang-Undang
20 1958 Penetapan Undang-Undang Darurat No. 22 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 79) Sebagai Undang-Undang
19 1958 Penetapan Undang-Undang Darurat No. 26 Tahun 1957 Tentang Anggota Angkatan Perang Berdasarkan Ikatan Dinas Sukarela (Militer Sukarela) (Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 83) Sebagai Undang-Undang
18 1958 Batas-Batas Kotapraja Sukabumi Dan Daerah Swatantra Tingkat II Sukabumi
17 1958 Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 10 Tahun 1955 Tentang Pemungutan Sumbangan dari Pabrikan-Pabrikan Rokok Bagi Badan Urusan "Tembakau" (Krosok Centrale)" (Lembaran-Negara Tahun 1955 No. 34) Sebagai Undang-Undang
16 1958 Pengubahan Dan Penambahan Undang-Undang No. 2 Tahun 1954 (Lembaran-Negara No. 9 Tahun 1954) Tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
15 1958 Pengesahan Persetujuan Pinjaman Antara Republik Indonesia dan Export-Import Bank Of Washington
14 1958 Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1957 Tentang Pengubahan Kedudukan Wilayah Daerah-Daerah Enclave Imogiri, Kota Gede Dan Ngawen" (Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 5), Sebagai Undang-Undang
13 1958 Perjanjian Perdamaian Dan Persetujuan Pampasan Antara Republik Indonesia Dan Jepang
12 1958 Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1957 Tentang Perubahan Jumlah Maksimum Anggota Dewan Pemerintah Daerah Peralihan Yang Dimaksud Dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 14 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Dewan Pemerintah Daerah Peralihan
11 1958 Kenaikan Tarip Uang Rambu
10 1958 Pengesahan Persetujuan-Persetujuan Pengubahan Dan Tambahan Antara Republik Indonesia Dan Export-Import Bank Of Washington
9 1958 Pinjaman Republik Indonesia dari Uni Republik-Republik Soviet Sosialis
8 1958 Penetapan Undang-Undang Darurat No. 9 Tahun 1954 Tentang Perubahan Nama Propinsi Sunda Kecil Menjadi Propinsi Nusa Tenggara (Lembaran-Negara Tahun 1954 No. 66) Sebagai Undang-Undang
7 1958 Peralihan Tugas Dan Wewenang Agraria
6 1958 Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1957 (Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 9) Tentang Perubahan Undang-Undang Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah 1956" Sebagai Undang-Undang
5 1958 Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1958 Tentang Perpanjangan Jangka Waktu Masa-Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Peralihan Dan Dewan Pemerintah Daerah Peralihan" (Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 51) Sebagai Undang-Undang
4 1958 Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1953 Tentang Ancaman Hukuman Terhadap Pembelian, Penyerahan Dan Penguasaan, Kepunyaan Persediaan Atau Dalam Milik, Penyimpanan, Pengangkutan Atau Pembawaan Kawat-Tembaga Dengan Tidak Mempunyai Idzin" (Lembaran- Negara Tahun 1953 No. 51) Sebagai Undang-Undang
3 1958 Penempatan Tenaga Asing (Tidak berlaku lagi) >> UU No 13/2003 tentang Ketenagakerjaan
2 1958 Persetujuan Antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok Mengenai Soal Dwikewarganegaraan
1 1958 Penghapusan Tanah-tanah Partikelir PP No 18/1958 - Pelaksanaan Penghapusan Tanah-tanah Partikelir

80

1957

Persetujuan Konpensi Organisasi Perburuhan Internasional No.100 mengenai Pengupahan Bagi Buruh Laki-laki dan Wanita untuk Pekerjaan Yang Sama Nilainya

79 1957 Penyelesaian Pernyataan Keadaan Perang Sebagai Yang Telah Dilakukan Dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 225 Tahun 1957 Tanggal 17 Desember 1957
78 1957 Perubahan Canon Dan CIJNS Atas Hak-Hak Erfpacht Dan Konsesi Guna Perusahaan Kebun Besar
77 1957 Persetujuan Mengenai Warga Negara Yang Berada Secara Tidak Sah Didaerah Republik Indonesia Dan Republik Pilipina
76 1957 Pengubahan Undang-Undang No. 24 Tahun 1954 (Lembaran-Negara No. 78 Tahun 1954) Dan Undang-Undang No. 28 Tahun 1956 Mengenai Penggantian Perkataan "Menteri Kehakiman" Dengan Perkataan "Menteri Agraria"
75 1957 Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia (tidak berlaku lagi) Digantikan oleh UU No 15/1965, yang kemudian telah digantikan pula oleh UU No 7/1967
74 1957 Pencabutan "Regeling op de Staat van Oorlog en Beleg" dan Penetapan "Keadaan Bahaya" (tidak berlaku lagi) Dicabut oleh Perpu No 23/1959
73 1957 Perubahan Undang-Undang Tentang Pokok- Pokok Pemerintahan Daerah
72 1957 Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1955 tentang Penjualan Rumah Negeri Kepada Pegawai Negeri Sebagai Undang-Undang PP No 16/1974 jo PP No 38/1982 jo PP No 3/1990, Keppres No 13/1974, Keppres No 40/1974
71 1957 Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1954 Tentang Nasionalisasi Bataviasche Verkeers Matschappij N.V. (B.V.M.) (Lembaran-Negara Tahun 1954 No. 67
70 1957 Persetujuan Kebudayaan Antara Negara-Negara Republik Indonesia Dan Republik Mesir
69 1957 Persetujuan Kebudayaan Dan Pendidikan Antara Negara-Negara Republik Indonesia Dan Republik India
68 1957 Persetujuan Perjanjian Persahabatan Antara Negara Republik Indonesia Dan Kerajaan Afghanistan
67 1957 Penetapan Bagian IBW XVIII (Penataran Angkatan Laut) Dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954
66 1957 Penetapan Bagian IBW XVII (Perusahaan Produksi Jawatan Topograpi) Dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954
65 1957 Penetapan Bagian IBW XVI (Jawatan Kereta Api) Dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954
64 1957 Penetapan Bagian Ibw XV (Perusahaan Batubara Bukit Asam) dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954
63 1957 Penetapan Bagian IBW XIV (Perusahaan Batubara Umbilin) dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954
62 1957 Penetapan Bagian IBW XIII (Perusahaan Tambang Timah di bangka) dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954
61 1957 Penetapan Bagian IBW XII (Pelabuhan Surabaya) dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954
60 1957 Penetapan Bagian IBW XI (Pelabuhan Tanjung Priok) dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954
59 1957 Penetapan Bagian IBW X (Pelabuhan Semarang) dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954
58 1957 Penetapan Bagian IBW IX (Pelabuhan Belawan) dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954
57 1957 Penetapan Bagian IBW VIII (Pelabuhan Teluk Bayur) dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954
56 1957 Penetapan Bagian IBW VII (Pelabuhan Makassar) dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954
55 1957 Penetapan Bagian IBW VI (Perusahaan Negeri Untuk Pembangkit Tenaga Listrik) dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954
54 1957 Penetapan Bagian IBW V (Jawatan Post, Telegrap dan Telepon) dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954
53 1957 Penetapan Bagian IBW IV (Percvetakan Negara) dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954
52 1957 Penetapan Bagian IBW III (Pusat Perkebunan Negara) dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954
51 1957 Penetapan Bagian IBW II (Perusahaan Garam dan Soda Negeri) dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954
50 1957 Penetapan Bagian IBW I (Jawatan Pegadaian) dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954
49 1957 Penetapan Bagian XV (Kementrian Pekerjaan Umum dan Tenaga) dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954
48 1957 Penetapan Bagian XIV (Kementrian Agama) dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954
47 1957 Penetapan Bagian XIII (Kementrian Perburuhan) dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954
46 1957 Penetapan Bagian XII (Kementrian Sosial) dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954
45 1957 Penetapan Bagian XI (Kementerian Kesehatan) dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954
40 1957 Penetapan Bagian VII (Kementrian Kehakiman) dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954
39 1957 Penetapan Bagian VI (Kementrian Pertahanan) Dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954
38 1957 Penetapan Bagian VB (Kementrian Perekonomian) Dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954
37 1957 Penetapan Bagian VA (Kementrian Pertanian) Dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954
36 1957 Penetapan Urusan Penyelenggaraan Keuangandan Perhitungan- perhitungannya Mengenai Perusahaan-perusahaan dan Jawatan-jawatan (Pemerintah) Yang Mempunyai Pengurus Sendiri/Dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954
35 1957 Penetapan Bagian IV (Kementerian Keuangan) dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954
34 1957 Penetapan Bagian IIIA (Kementerian Keuangan) dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954
33 1957 Penetapan Bagian III (Kementerian Agraria) dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954
32 1957 Penetapan Bagian II (Kementerian Luar Negeri) dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954
31 1957 Penetapan Bagian I (Pemerintah Agung Dan Badan-Badan Pemerintahan Tertinggi) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1954
30 1957 Pembebasan Saudara Untung dari Penggantian Uang
29 1957 Pejabat Yang Menjalankan Pekerjaan Jabatan Presiden, Jika Presiden Mangkat, Berhenti Atau Berhalangan, Sedang Wakil Presiden Tidak Ada Atau Berhalangan
28 1957 Penetapan Undang-Undang Darurat No. 13 Tahun 1957 (Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 58) Tentang Menambah Undang-Undang No. 21 Tahun 1952 (Lembaran-Negara Tahun 1952 No. 78) Tentang "Menetapkan Undang-Undang Darurat Tentang Hak Pengangkatan Dan Pemberhentian Pegawai- Pegawai Republik Indonesia Serikat (Undang-Undang Darurat No. 25 Dan 34 Tahun 1950) Sebagai Undang-Undang Republik Indonesia", Sebagai Undang-Undang
27 1957 Persetujuan Perjanjian Persahabatan Antara Republik Indonesia Dan Kerajaan Irak
26 1957 Perubahan Undang-Undang Tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan
25 1957 Persetujuan Negara Republik Indonesia Terhadap Anggaran Dasar dari Badan Tenaga Atom Internasional
24 1957 Pemasukan Anggaran Belanja Negara
23 1957 Penetapan Undang-Undang Darurat No. 14 Tahun 1955 (Lembaran-Negara No. 42 Tahun 1955) Tentang Penunjukan Bagian Pembikinan Sera Dan Vaksin dari Pada Lembaga Pasteur Di Bandung Menjadi Perusahaan Negara Dalam Arti "Indische Bedrijven Wet" (Staatsblad 1927 No. 419) Sebagai Undang-Undang
22 1957 Penyelesaian Perselisihan Perburuhan
21 1957 Menetapkan Undang-Undang Darurat Nomor 14 52 Tentang Perubahan Dan Penambahan Peraturan Pemungutan Pajak Peralihan, Pajak Upah Dan Pajak Kekayaan (Lembaran-Negara Tahun 1952 No. 87) Sebagai Undang-Undang
20 1957 Mengubah Dan Menambah Undang-Undang Penempatan Bagian XVI dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1953
19 1957 Mengubah Dan Menambah Undang-Undang Penempatan Bagian XIV dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1953
18 1957 Mengubah Dan Menambah Undang-Undang Penempatan Bagian XIII dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1953
17 1957 Mengubah Dan Menambah Undang-Undang Penempatan Bagian XII dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1953
16 1957 Mengubah Dan Menambah Undang-Undang Penempatan Bagian XI dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1953
15 1957 Mengubah Dan Menambah Undang-Undang Penempatan Bagian X dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1953
14 1957 Mengubah Dan Menambah Undang-Undang Penempatan Bagian VIIIB dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1953
13 1957 Mengubah Dan Menambah Undang-Undang Penempatan Bagian VIIIA dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1953
12 1957 Mengubah Dan Menambah Undang-Undang Penempatan Bagian VII dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1953
11 1957 Mengubah Dan Menambah Undang-Undang Penempatan Bagian VI dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1953
10 1957 Mengubah Dan Menambah Undang-Undang Penempatan Bagian VB dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1953
9 1957 Mengubah Dan Menambah Undang-Undang Penempatan Bagian VA dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1953
8 1957 Mengubah Dan Menambah Undang-Undang Penempatan Bagian IVA dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1953
7 1957 Mengubah Dan Menambah Undang-Undang Penempatan Bagian IV dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1953
6 1957 Mengubah Dan Menambah Undang-Undang Penempatan Bagian III dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1953
5 1957 Mengubah Dan Menambah Undang-Undang Penempatan Bagian II dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1953
4 1957 Mengubah Dan Menambah Undang-Undang Penempatan Bagian I dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1953
3 1957 Pemberian Kuasa Kepada Menteri Keuangan Untuk Mengambil Uang Muka Pada Bank Indonesia Lebih Daripada Batas Yang Ditetapkan Dalam Pasal 19 Ayat U Undang-Undang Pokok Bank Indonesia 1963 (Lembaran-Negara Tahun 1953 No. 40)
2 1957 Perjanjian Internasional Mengenai Pemberitaan Jarak Jauh
1 1957 Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah (tidak berlaku lagi) Digantikan oleh UU No 18/1965

35

1956

Pengubahan Redaksi Bagian I Bab A dan Bagian II Bab A dari Pos 173 dari Tarip Bea Masuk dan Kenaikan Jumlah Bea dalam Bagian Pos Yang Tersebut Terakhir

34 1956 Penetapan "Undang-Undang Darurat No.15 Tahun 1955 Tentang Memberhentikan Berlakunya Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1955 Tentang Mengadakan Opsenten Atas Cukai Bensin (Lembaran Negara Tahun 1955 NO. 51)" Sebagai Undang-Undang
33 1956 Penghapusan Ordonansi Staatsblad 1946 No. 115 Dan Pembebasan Bea Meterai, Pajak Pendapatan Dan Pajak Perseroan Untuk Hal-Hal Tertentu Tentang Pembesaran Modal Dari Perseroan Dan Persekutuan
32 1956 Perimbangan Keuangan Antara Negara Dengan Daerah-Daerah, Yang Berhak Mengurus Rumahtangganya Sendiri
31 1956 Penetapan Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1955 Tentang Mengadakan Opsenten Atas Cukai Bensin (Lembaran-Negara Tahun 1955 No. 24) Sebagai Undang-undang
30 1956 Pengubahan Dan Tambahan "Postordonnantie 1935" Sebagaimana Telah Diubah Dan Ditambah Dengan Undang-Undang No. 76 Tahun 1954 (Lembaran-Negara Tahun 1954 No.151)
29 1956 Peraturan-peraturan dan Tindakan-tindakan Mengenai Tanah-tanah Perkebunan
28 1956 Pengawasan Terhadap Pemindahan Hak Atas Tanah-Tanah Perkebunan
27 1956 Mengadakan Suatu Tarip Minimum Dan Maksimum Dalam Tarip Bea-Masuk
26 1956 Keanggotaan Republik Indonesia Pada Badan Keuangan Internasional (International Finance Corporation)
25 1956 Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur
24 1956 Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh Dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara
23 1956 Pengadilan Dan Acara Pidana Khusus Untuk Anggota Konstituante
22 1956 Penetapan "Undang-Undang Darurat Tentang Penggantian Kerugian Anggota-Anggota Senat Republik Indonesia Serikat" (Undang- Undang Darurat No. 30 Tahun 1950) Sebagai Undang-Undang
21 1956 Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1955 (Lembaran-Negara Tahun 1955 No. 18) Tentang Larangan Untuk Mengumpulkan Uang Logam Yang Sah Dan Larangan Memperhitungkan Agio Pada Waktu Penukaran Alat-Alat Pembayaran Yang Sah" Sebagai Undang-Undang
20 1956 Pengubahan Aturan Bea Materai 1921 ("Zegelverordening 1921")
19 1956 Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
18 1956 Persetujuan Konpensi Organisasi Perburuhan Internasional No.98 mengenai Berlakunya Dasar-dasar dari pada Hak untuk Berorganisasi dan untuk Berunding Bersama
17 1956 Perubahan Dan Tambahan Indische Tariefwet (Staatsblad 1942 No. 487)
16 1956 Pengubahan Dan Penambahan Ordonansi Cukai Tembakau (Staatsblad 1932 No. 517)
15 1956 Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Irian Barat
14 1956 Pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Peralihan
13 1956 Pembatalan Hubungan Indonesia-Nederland Berdasarkan Perjanjian Komperaensi Meja Bundar
12 1956 Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
11 1956 Pembelanjaan Pensiun
10 1956 Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1954 Tentang Dasar Hukum Keputusan Kepala Daerah Otonom Dalam Keadaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Dewan Pemerintah Daerah Tidak Ada Atau Tidak Dapat Menjalankan Tugas Kewajibannya" Sebagai Undang-Undang Dan Tentang Peraturan Pembagian Kekuasaan Dalam Keadaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Dewan Pemerintah Daerah Tidak Ada Atau Tidak Dapat Menjalankan Tugas Kewajibannya
9 1956 Pembentukan Daerah Otonom Kota-Besar Dalam Lingkungan Daerah Propisi Sumatera Tengah
8 1956 Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
7 1956 Perpanjangan Jangka Waktu Masa-Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Yang Terbentuk Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1950
6 1956 Pembentukan Majelis Ilmu Pengetahuan Indonesia
5 1956 Pengesahan Pernyataan Pemerintah Republik Indonesia Pada Persetujuan Timah Internasional 1953
4 1956 Pengubahan "Overschrijvingstarief" Yang Dilampirkan Pada Ordonansi yang Mengatur Biaya Balik Nama Barang-barang Tetap (Staatsblad 1949 No.282)
3 1956 Pembebasan Dokter Soegiri dari Penggantian Uang
2 1956 Pengubahan Undang-Undang Pemilihan Umum (Undang-Undang No. 7 Tahun 1953, Lembaran-Negara No. 29 Tahun 1953)
1 1956 Penetapan "Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Serikat No.20 Tahun 1950 (Lembaran-Negara No.31 Tahun 1950) Tentang Pemerintahan Jakarta Raya" Sebagai Undang-Undang

12

1955

Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1954 (Tentang Mengubah "Indonesische Comptabilteitswet" (Staatsblad 1925 No. 448) Dan "Indonesische Bedrijvenwet" (Staatsblad 1927 No. 419) Sebagai Undang-Undang

11 1955 Pemberian Kuasa Kepada Menteri Keuangan Untuk Mengambil Uang-Muka Kepada Bank Indonesia Lebih dari Pada Batas Yang Ditetapkan Dalam Pasal 19 Ayat 2 Undang-Undang Pokok Bank Indonesia 1953 (Undang-Undang No. 11 Tahun 1953)
10 1955 Pengubahan Nama Universiteit, Universitet, Universitit, Faculteit, Facultet Dan Facultit Menjadi Universitas Dan Fakultas
9 1955 Pengubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta
8 1955 Penetapan Undang-Undang Darurat No. 10 Tahun 1951 Tentang Pencabutan Peraturan Gaji Militer 1950, Seperti Yang Termuat Dalam Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Serikat No.5 Tahun 1950 Dan Diubah Dengan Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Serikat No. 27 Tahun 195o, Sebagai Undang-Undang
7 1955 Penetapan Undang-Undang Darurat No. 33 Tahun 1950 Untuk Mencabut Kembali Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Serikat No.6 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Jabatan Gubernur Militer Ibu Kota, Sebagai Undang-Undang
6 1955 Biaya Surat Kenal Lahir Dan Surat Kenal Mati
5 1955 Pengubahan Undang-Undang No. 9 Tahun 1953 (Lembaran-Negara No. 36 Tahun 1953 ) Tentang Pemberian Tunjangan Yang Bersifat Pensiun Kepada Bekas Ketua Dan Bekas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
4 1955 Penetapan Undang-Undang Darurat No. 9 Tahun 1952 (Lembaran-Negara No. 59 Tahun 1952) Tentang Penyelesaian Hutang Negara Di Zaman Revolusi Sebagai Undang-Undang
3 1955 Pengubahan Dan Tambahan Ordonansi Bea-Keluar-Umum 1949
2 1955 Pengubahan Dan Tambahan Ordonansi Bea-Statistik
1 1955 Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 2 Tahun 1954 (Lembaran-Negara No.5 Tahun 1954) Tentang Mencabut Sifat Sebagai Alat Pembayar Yang Syah dari Uang Kertas Pemerintah Yang Dikeluarkan Sebelum Penyerahan Kedaulatan" Sebagai Undang-Undang
7/Drt/ 1955 Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi >> Perpu No 26 Tahun 1960 - Perubahan Pasal 27 dan Pasal 28 UU Darurat No 7/1955
>> Perpu No 21/1959 - Memperberat Ancaman Hukuman Terhadap Tindak Pidana Ekonomi

76

1954

Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1953 Tentang Menaikkan Jumlah Maksimum Porto Dan Bea"(Lembaran-Negara No. 22 Tahun 1953) Sebagai Undang-Undang

75 1954 Acara Pidana Khusus Untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
74 1954 Penetapan Bagian I.B.W. XVIII (Penataran Angkatan Laut) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 Dan 1953
73 1954 Penetapan Bagian I.B.W. XVII (Perusahaan Reproduksi Jawatan Topograpi) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 Dan 1953
72 1954 Penetapan Bagian I.B.W. XVI (Jawatan Kereta Api) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 Dan 1953
71 1954 Penetapan Bagian I.B.W. XV (Perusahaan Batu Bara Bukit Asam) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 Dan 1953
70 1954 Penetapan Bagian I.B.W. XIV dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953
69 1954 Penetapan Bagian I.B.W. XIII (Perusahaan Tambang Timah Di Bangka) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 Dan 1953
68 1954 Penetapan Bagian I.B.W. XII (Pelabuhan Surabaya) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 Dan 1953
67 1954 Penetapan Bagian I.B.W. XI (Pelabuhan Tanjung Priuk) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 Dan 1953
66 1954 Penetapan Bagian I.B.W. X (Pelabuhan Semarang) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 Dan 1953
65 1954 Penetapan Bagian I.B.W. IX (Pelabuhan Belawan) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 Dan 1953
64 1954 Penetapan Bagian I.B.W. VIII (Pelabuhan Teluk Bayur Padang) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 Dan 1953
63 1954 Penetapan Bagian I.B.W. VII (Pelabuhan Makasar) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 Dan 1953
62 1954 Penetapan Bagian I.B.W. VI (Perusahaan Negeri Untuk Pembangkit Tenaga Listrik) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 Dan 1953
61 1954 Penetapan Bagian I.B.W. V (Perusahaan Pos, Telegrap dan Telepon) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 Dan 1953
60 1954 Penetapan Bagian I.B.W. IV (Percetakan Negara) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 Dan 1953
59 1954 Penetapan Bagian I.B.W. III (Pusat Perkebunan Negara) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 Dan 1953
58 1954 Penetapan Bagian I.B.W. II (Perusahaan Garam dan Soda Negeri) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 Dan 1953
57 1954 Penetapan Bagian I.B.W. I (Jawatan Pegadaian) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 Dan 1953
56 1954 Penetapan Bagian XVI (Kementrian Pekerjaan Umum dan Tenaga) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 Dan 1953
55 1954 Penetapan Bagian XV (Kementrian Urusan Pegawai) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 Dan 1953
54 1954 Penetapan Bagian XIV (Kementrian Agama) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 Dan 1953
53 1954 Penetapan Bagian XIII (Kementrian Perburuhan) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 Dan 1953
52 1954 Penetapan Bagian XII (Kementrian Sosial) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 Dan 1953
51 1954 Penetapan Bagian XII (Kementrian Kesehatan) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 Dan 1953
50 1954 Penetapan Bagian X (Kementrian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 Dan 1953
49 1954 Penetapan Bagian IX (Kementrian Penerangan) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 Dan 1953
48 1954 Penetapan Bagian VIIIB (Kementrian Perhubungan-Jawatan Pelayaran) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 Dan 1953
47 1954 Penetapan Bagian VIIIA (Kementrian Perhubungan) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 Dan 1953
46 1954 Penetapan Bagian VII (Kementrian Kehakiman) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 Dan 1953
45 1954 Penetapan Bagian VI (Kementrian Pertahanan) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 Dan 1953
44 1954 Penetapan Bagian VB (Kementrian Perekonomian) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 Dan 1953
43 1954 Penetapan Bagian VA (Kementrian Pertanian) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 Dan 1953
42 1954 Penetapan Bagian Iva (Urusan Penyelenggaraan Keuangan Dan Perhitungan-Perhitungannya Mengenai Perusahaan-Perusahaan Dan Jawantanjawatan (Pemerintah), Yang Mempunyai Pengurus Sendiri) Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 Dan 1953
41 1954 Penetapan Bagian III (Kementrian Keuangan) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 Dan 1953
40 1954 Penetapan Bagian III (Kementrian Dalam Negeri) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 Dan 1953
39 1954 Penetapan Bagian II (Kementrian Luar Negeri) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 Dan 1953
38 1954 Penetapan Bagian I (Pemerintah Agung Dan Badan-Badan Pemerintah Tertinggi) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 Dan 1953
37 1954 Persetujuan Perjanjian Persahabatan Antara Negara Republik Indonesia Dan Kerajaan Thailand
36 1954 Penetapan Tarip Pajak Perseroan
35 1954 Pengesahan Persetujuan Tambahan Antara Republik Indonesia Dengan Export Import Bank Of Washington
34 1954 Pemakaian Gelar "Akuntan" ("Accountant")
33 1954 Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara >> >> Tidak berlaku lagi menurut UU No 30/2004 tentang Jabatan Notaris
32 1954 Penetapan Berlakunya UU Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk Di Seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura
31 1954 Penetapan Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1954 Tentang Pemungutan Tambahan Pembayaran Atas Pengiriman Uang Keluar Negeri Sebagai Undang-Undang
30 1954 Tanda Kehormatan Sewindu Angkatan Perang Republik Indonesia
29 1954 Pertahanan Negara Republik Indonesia
28 1954 Biaya Legalisasi Tanda Tangan
27 1954 Penetapan Undang-Undang Darurat No.1 Tahun 1954 Tentang Mempersatukan Opsenten Yang Berlaku Dalam Tahun 1953, Atas Cukai dari Beberapa Jenis Barang Dalam Pokoknya Kenaikan Jumlah Cukai Atas Alkohol Sulingan Dalam Negeri Dan Bir Dan Kenaikan Bea Masuk Atas Bir (Lembaran-Negara No.1 Tahun 1954) Sebagai Undang-Undang
26 1954 Pembayaran Kembali Pinjaman Nasional 1946
25 1954 Perjanjian-Perjanjian Pos Sedunia
24 1954 Penetapan Undang-Undang Darurat Tentang Pemindahan Hak Tanah Dan Barang-Barang Tetap Yang Lainnya Yang Bertakluk Kepada Hukum Eropah (Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1952) Sebagai Undang-Undang
23 1954 Pencabutan "Persbreidel Ordonnantie"
22 1954 Undian
21 1954 Perjanjian Perburuhan Antara Serikat Buruh Dan Majikan (Tidak berlaku lagi) >> UU No 13/2003 tentang Ketenagakerjaan
20 1954 Penetapan Undang-Undang Darurat No. 8 Tahun 1953 (Lembaran-Negara No. 54 Tahun 1953) Tentang Memperpanjang Waktu Berlakunya Peraturan-Peraturan Militer Termaksud Dalam Pasal 34 Ayat 5 Staatsblad 1939 No. 582, Sebagaimana Telah Diubah Dan/Atau Ditambah Kemudian, Sepanjang Mengenai Urusan Perumahan Sebagai Undang-Undang
19 1954 Peraturan Penagihan Penghasilan Lebih Kepada Negara
18 1954 Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1954 (Lembaran-Negara No. 12 Tahun 1954) Guna Menetapkan Waktu Berlakunya Aturan Hukuman Termaksud Dalam Pasal 3 Ayat 2 Ordonansi (Staatsblad Untuk Indonesia Tahun 1948 No. 141)" Sebagai Undang-Undang
17 1954 Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1953 (Lembaran-Negara No. 25 Tahun 1953) Untuk Memperpanjang Waktu Berlakunya Aturan Hukuman Termaksud Dalam Pasal 3 Ayat 2 Ordonansi (Staatsblad Untuk Indonesia Tahun 1948 No. 141)" Sebagai Undang-Undang
16 1954 Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 25 Tahun 1951 (Lembaran-Negara No. 122 Tahun 1951) Untuk Memperpanjang Waktu Berlakunya Aturan Hukuman Termaksud Dalam Pasal 3 Ayat 2 Ordonansi (Staatsblad Untuk Indonesia Tahun 1948 No. 141)" Sebagai Undang-Undang
15 1954 Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1951 (Lembaran Negara No. 26 Tahun 1951) Untuk Memperpanjang Waktu Berlakunya Aturan Hukum Termaksud Dalam Pasal 3 Ayat 2 Ordonansi (Staatsblad Untuk Indonesia Tahun 1948 No. 141)" Sebagai Undang-Undang
14 1954 Pencabutan Ordonansi "Uitvoerverbod Plantenmateriaal Negara Sumatera Timur 1949" (Staatsblad 1949 Nr 159)
13 1954 Pengubahan Undang-Undang Nr 16 Dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar Dan Kota-Kota Kecil Di Jawa
12 1954 Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Nr 4 Tahun 1950 dari Republik Indonesia Dahulu Tentang Dasar-Dasar Pendidikan Dan Pengajaran Di Sekolah Untuk Seluruh Indonesia
11 1954 Penetapan Undang-Undang Darurat No. 24 Tahun 1950 Tentang Peraturan Tambahan Perjalanan Ke Luar Negeri (Lembaran-Negara No. 39 Tahun 1950) Sebagai Undang-Undang
10 1954 Penetapan Undang-Undang Darurat No. 8 Tahun 1952 Sebagai Undang-Undang
9 1954 Penetapan Undang-Undang Darurat No. 24 Tahun 1951 Tentang Pengubahan Beberapa Pos Tarip Bea Masuk (Lembaran-Negara No. 104 Tahun 1951) Sebagai Undang-Undang
8 1954 Penetapan Undang-Undang Darurat No. 23 Tahun 1950 (Lembaran-Negara No. 38 Tahun 1950) Tentang Peraturan Tambahan Istirahat Luar Negeri Sebagai Undang-Undang
7 1954 Pemindahan Kekuasaan Menteri Urusan Pegawai Kepada Perdana Menteri Berhubung Dengan Penghapusan Jabatan Menteri Urusan Pegawai
6 1954 Penetapan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat
5 1954 Keanggotaan Republik Indonesia dari Dana Moneter Internasional (International Monetery Fund) Dan Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (International Bank For Reconstruction And Development)
4 1954 Penetapan Undang-Undang Darurat No. 8 Tahun 1951 Tentang Pengubahan Reglemene A Yang Dilampirkan Pada Rechtordonnantie, Staatsblad 1931 No. 471 (Lembaran-Negara No. 39 Tahun 1951) Sebagai Undang-Undang
3 1954 Penetapan Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1953 Tentang Memungut Opsenten Atas Bea-Masuk (Lembaran-Negara No. 7 Tahun 1953) Sebagai Undang-Undang
2 1954 Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
1 1954 Penetapan Undang-Undang Darurat No. 11 Tahun 1952 Tentang Pengubahan Dan Penambahan dari "Ordonnantie Op De Vennootschapsbelasting 1925" Yang Memberikan Pula Aturan Kelengkapan Lebih Lanjut Mengenai Pajak Ini (Lembaran-Negara No. 83 Tahun 1952) Sebagai Undang-Undang
11/Drt/ 1954 Amnesti dan Abolisi

37

1953

Penggantian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

36 1953 Bank Tabungan Pos
35 1953 Penetapan "undang-undang darurat nomor 19 tahun 1951, Tentang pemungutan Pajak penjualan" (lembaran-negara Nomor 94 tahun 1951) sebagai undang-undang
34 1953 Penetapan "undang-undang darurat nomor 15 tahun 1951, Penilaian dari Bagian-bagian pendapatan dan kekayaan, Baik yang diperoleh maupun yang berada dalam uang asing Untuk pemungutan Pajak peralihan, pajak upah, Pajak perseroan dan pajak kekayaan dan Tentang pengubahan ordonansi pajak peralihan 1944" (lembaran-negara nomor 87 tahun 1951) sebagai undang-undang
33 1953 Penetapan "undang-undang darurat nomor 15 tahun 1952, Untuk pemungutan pajak Verponding untuk tahun-tahun 1953 Dan berikutnya" (lembaran-negara nomor 90 tahun 1952) Sebagai undang-undang
32 1953 Penetapan "undang-undang darurat nomor 23 tahun 1951, Tentang pengubahan dan Penambahan ordonanasi pajak Peralihan 1944" (lembaran-negara nomor 103 tahun 1951) Sebagai undang-undang
31 1953 Penetapan "undang-undang darurat nomor 9 tahun 1950, Tentang pengubahan Undang-undang postspaarbank (staatsblad 1934 no. 653, 1937 no. 176 dan 197 Dan 1941 no. 295, lembaran-negara Nomor 12 tahun 1950 Sebagai undang-undang)
30 1953 Penetapan "undang-undang darurat nomor 4 tahun 1953, Tentang pengenaan tambahan Opsenten atas bensin dan sebagainya" (lembaran-negara nomor 11 tahun 1953), sebagai undang-undang
29 1953 Penetapan "undang-undang darurat nomor 21 tahun 1951, Tentang pengenaan tambahan opsenten atas bensin Dan sebagainya" (lembaran-negara nomor 96 tahun 1951), Sebagai Undang-undang
28 1953 Penetapan "Undang-undang darurat nomor 9 tahun 1951, Tentang memperpanjang waktu Berlakunya opsenten Atas beberapa macam cukai" (lembaran-negara Nomor 43 tahun 1951) sebagai Undang-Undang
27 1953 Penetapan "undang-undang darurat tentang penghentian berlakunya "Indische Muntwet 1912" dan penetapan peraturan baru Tentang mata uang" (undang-undang darurat Nomor 20 tahun 1951 (Lembaran-negara nomor 95 tahun 1951) Sebagai undang-undang
26 1953 Penetapan "Undang-Undang Darurat Tentang Larangan Untuk Mempergunakan Dan Memasukkan Dalam Peredaran Uang Perak Lama, Yang Dikeluarkan Berdasarkan 'Indische Muntwet 1912' (Undang-Undang Darurat Nomor 13 Tahun 1952, Lembaran-Negara Nomor 86 Tahun 1952)" Sebagai Undang-Undang
25 1953 Penetapan "Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1950, Mengadakan Pajak Peredaran 1950" (Lembaran-Negara 1950 Nomor 19 Tahun 1950) Dan "Undang-Undang Darurat Nomor 38 Tahun 1950 Tentang Tambahan Dan Perubahan Undang-Undang Pajak Peredaran 1950" (Lembaran Negara Nomor 80 Tahun 1950), Sebagai Undang-Undang
24 1953 Penetapan "Undang-Undang Darurat Nomor 18 Tahun 1951 Untuk Membatasi Masa Berlakunya Undang-Undang Pajak Peredaran 1950" (Lembaran-Negara Nomor 93 Tahun 1951) Sebagai Undang-Undang
23 1953 Kewajiban Melaporkan Perusahaan
22 1953 Pembubaran Komisi Urusan Perburuhan
21 1953 Persetujuan Perjanjian Persahabatan Antara Republik Indonesia Dan Republik Suria
20 1953 Pengesahan Perjanjian Pinjaman Tambahan Republik Indonesia Dengan Export-Import Bank Of Washington
19 1953 Pengubahan Bea Pembubaran Yang Ditetapkan Dalam Pasal 5 Ayat2 "Jachtordonnantie Java En Madura 1940" (Staatsblad 1939 Nr 733) (tidak berlaku lagi) Dicabut oleh UU No 2/1988
18 1953 Penunjukan Rumah Sakit-Rumah Sakit Partikulir Yang Merawat Orang-Orang Miskin Dan Orang-Orang Yang Kurang Mampu Tidak berlaku lagi berdasarkan UU No 23/1992 tentang Kesehatan
17 1953 Akibat-Akibat Dari Pada Undang-Undang Tentang Kewajiban Anggota Angkatan Perang Untuk Tetap Dalam Dinas Ketentaraan (tidak berlaku lagi) Dicabut oleh UU No 2/1988
16 1953 Kedudukan Hukum Anggota Angkatan Perang (tidak berlaku lagi) Dicabut oleh UU No 2/1988
15 1953 Penerimaan Anggota Angkatan Perang Sukarela (tidak berlaku lagi) Dicabut oleh UU No 2/1988
14 1953 Perlakuan Terhadap Anggota Angkatan Perang Yang Diperhentikan dari Dinas Ketentaraan Karena Tidak Memperbaharui Ikatan Dinas
13 1953 Penetapan Peraturan Dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1952 (Lembaran-Negara Nomor 84 Tahun 1952) Tentang Kewajiban Anggota Angkatan Perang Untuk Tetap Dalam Dinas Ketentaraan Sebagai Undang-Undang (tidak berlaku lagi) Dicabut oleh UU No 2/1988
12 1953 Penetapan Peraturan Dalam Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1950 Tentang Penerimaan Anggota Angkatan Perang R.I.S. (Lembaran-Negara Nomor 5 Tahun 1950) Sebagai Undang-Undang (tidak berlaku lagi) Dicabut oleh UU No 2/1988
11 1953 Penetapan Undang-Undang Pokok Bank Indonesia Digantikan oleh UU No 13/1968 - Bank Sentral
10 1953 Kedudukan Keuangan Ketua Dan Anggauta Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
9 1953 Pemberian Tunjangan Yang Bersifat Pensiun Kepada Bekas Ketua Dan Bekas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
8 1953 Penilaian Persediaan Uang Emas De Javasche Bank
7 1953 Pemilihan Anggota Konstituante Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
6 1953 Pernyataan Perlunya Beberapa Tanah Partikelir Dikembalikan Menjadi Tanah Negeri
5 1953 Menetapkan Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1952 Tentang Kenaikan Tarip Pengenaan Pajak Perseroan Untuk Tahun Dinas 1952 (Lembaran-Negara Nomor 2 Tahun 1952) Sebagai Undang-Undang
4 1953 Apotik Darurat
3 1953 Pembukaan Apotik (tidak berlaku lagi) Tidak berlaku lagi berdasarkan UU No 23/1992 tentang Kesehatan
2 1953 Mengubah Dan Menambah Ordonansi Pajak Rumah Tangga 1908 Dirubah oleh Perpu No 19/1959
1 1953 Penetapan Undang-undang Darurat Tentang Penimbunan Barang-barang (Undang-undang Darurat Nomor 17 Tahun 1951) Sebagai Undang-undang

24

1952

Penetapan Undang-Undang Darurat Tentang Pungutan Tambahan Pokok Pajak Mengenai Pajak Kekayaan Dan Pajak Perseroan Tahun 1951 (Undang-Undang Darurat Nr 35 Tahun 1950, Lembaran Negara Nr 77 Tahun 1950) Sebagai Undang-Undang

23 1952 Penetapan Undang-Undang Darurat Nr 3 Tahun 1950 (Lembaran-Negara Nr 4 Tahun 1950) Tentang Pungutan Tambahan Pokok Pajak Mengenai Pajak Kekayaan Dan Pajak Perseroan Tahun 1950 Sebagai Undang- Undang
22 1952 Peraturan untuk Menghadapi Kemungkinan Hilangnya Surat Keputusan dan Surat-surat Pemeriksaan Pengadilan
21 1952 Menetapkan "Undang-Undang Darurat Tentang Hak Pengangkatan Dan Pemberhentian Pegawai-Pegawai Republik Indonesia Serikat" (Undang-Undang Darurat Nr 25 Dan 35 Tahun 1950) Sebagai Undang- Undang Republik Indonesia
20 1952 Pensiun Pegawai Negeri Sipil (tidak berlaku lagi) Dicabut oleh UU No 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai
19 1952 Persetujuan Perjanjian Persahabatan Antara Negara Republik Indonesia dan Negara Republik Philipina
18 1952 Persetujuan Perjanjian Persahabatan Antara Negara Republik Indonesia Dan Negara Uni Birma
17 1952 Persetujuan Perjanjian Persahabatan Antara Negara Republik Indonesia Dan Negara Pakistan
16 1952 Persetujuan Perjanjian Persahabatan Antara Negara Republik Indonesia Dan Negera India
15 1952 Penetapan Undang-Undang Darurat Tentang "Bursa" Sebagai Undang-Undang (tidak berlaku lagi) Digantikan oleh UU No 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
14 1952 Penunjukan Jawatan Regi Garam Sebagai Perusahaan I.B.W. Dengan Nama Baru "Perusahaan Garam Dan Soda Negeri
13 1952 Perubahan Berselang Dari Jumlah Opsenten Atas Beberapa Pos dari Tarip Bea-Bea Masuk
12 1952 Pembaharuan Bea-Bea Spesifik Dan Penggantiannya Dengan Bea-Bea Ad Valorem
11 1952 Penetapan Undang-Undang Darurat Tentang Tambahan Pokok Bea (Opsenten) Atas Bea-Bea Masuk Selama Tahun 1952 (Undang-Undang Darurat Nr 39 Tahun 1950) Sebagai Undang-Undang
10 1952 Tambahan Pokok Bea (Opsenten) Atas Bea-Bea Masuk Selama Tahun 1951 (Undang-Undang Darurat Nr 39 Tahun 1950) Sebagai Undang-Undang
9 1952 Perubahan Atas Ordonansi Pajak Perseroan Tahun 1925
8 1952 Pemungutan Pajak Verponding Tahun 1952
7 1952 Menetapkan Undang-Undang Darurat Nomor 14 Tahun 1951 tentang Pemungutan Pajak Verponding Atas Tahun 1951 Sebagai Undang-Undang
6 1952 Penetapan "Undang-Undang Nr 6 Tahun 1952 Untuk Mengubah "Grondhuur Ordonantie" (Stbl 1918 Nr 88) Dan "Vorstenlandsch Grondhuurreglement" (Stbl. 1918 Nr 20)" Sebagai Undang-Undang
5

1952

Pembebasan Bea-Masuk Untuk Barang-Barang Berupa Kiriman-Kiriman Hadiah Yang Bertujuan Kesejahteraan Rohani Penduduk, Maksud Amal Atau Kebudayaan

4 1952 Penetapan Undang-Undang Darurat Tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang, Undang-Undang Darurat Dan Cordonansi- Ordonansi Mengenai Masala-Masalah Pajak, Dikeluarkan Sebelum Pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang Darurat Nr 36 Tahun 1950) Sebagai Undang-Undang
3 1952 Penetapan "Undang-Undang Darurat Tentang Memperpanjang Waktu Masih Terbukanya Dinas Tahun-Anggaran 1950" Sebagai Undang-Undang
2 1952 Penetapan "Undang-Undang Darurat Tentang Pinjaman Darurat" Sebagai Undang-Undang
1 1952 Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 2 Tahun 1951 tentang Perubahan "Rechtenordonnantie" (Staatsblad 1882 No 240 jo Staatsblad 1931 No 471) Sebagai Undang-undang

24

1951

Nasionalisasi De Javasche Bank N.V.

23 1951 Penyerahan Urusan Penilikan Pilem Kepada Kementrian Pendidikan, Pengajaran Dan Kebudayaan
22 1951 Menetapkan Undang-Undang Darurat Nr 29 Tahun 1950 Penetapan Kejahatan-Kejahatan Dan Pelanggaran-Pelanggaran Yang Dilakukan Dalam Masa Pekerjaan Oleh Pejabat Yang Menurut Pasal 148 Konstitusi Republik Indonesia Serikat Dalam Tingkat Pertama Dan Tertinggi Diadili Oleh Mahkamah Agung Indonesia Sebagai Undang-Undang
21 1951 Penghapusan Centrale Verkooporganistie Van Ondernemingslandbouwproducten (C.V.O.)
20 1951 Pembebasan Cukai Guna Pegawai-pegawai Diplomatik Atau Konsuler Dari Negeri-negeri Asing Yang Menjalankan Tugasnya Di Negeri Ini
19 1951 Penetapan "Undang-Undang Darurat Nr 32 Tahun 1950 Mengenai Penggabungan Pulau Weh Ke Dalam Daerah Pabean Indonesia" Sebagai Undang-Undang
18 1951 Perubahan Undang-Undang Nr 15 Tahun 1950 Republik Indonesia Untuk Penggabungan Daerah-Daerah Kabupaten Kulon-Progo Da Adikarto Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Menjadi Satu Kabupaten Dengan Nama Kulon-Progo
17 1951 Menetapkan "Undang-Undang Darurat Nr 21 Tahun 1950 Tentang Pengeluaran Uang Kertas Atas Tanggungan Republik Indonesia Serikat" Sebagai Undang-Undang
16 1951 Penetapan Undang-Undang Darurat Nr 22 Tahun 1950 Tentang Penurunan Cukai Tembakau Sebagai Undang-Undang
15 1951 Penetapan Undang-Undang Darurat Perubahan Ordonansi Pajak Peralihan 1944, Ordonansi Pajak Upah Dan Ordonansi Pajak Kekayaan 1932 (Undang-Undang Darurat Nr 37 Tahun 1950 Seperti Ditambah Dengan Undang-Undang Darurat Nr 5 Tahun 1951) Sebagai Undang-Undang
14 1951 Penggantian Pajak Bumi Dengan Pajak Peralihan 1944
13 1951 Menetapkan Undang-Undang Darurat Tentang Menaikkan Jumlah Maksimum Porto Dan Bea Sebagai Undang-Undang
12 1951 Penghapusan Badan Hukum "Algemeene Volkscredietbank"
11 1951 Pengesahan Perjanjian Pinjaman Pertama Republik Indonesia Dengan Export-Import Bank Of Washington
10 1951 Mengatur Tenaga Dokter Partikelir Dalam Keadaan Genting
9 1951 Pembagian Tenaga Dokter, Dokter Gigi Dan Bidan Secara Rasionil
8 1951 Penangguhan Pemberian Surat Idzin Kepada Dokter-Dokter Gigi
7 1951 Perubahan Dan Tambahan Undang-Undang Lalu- Lintas Jalan (Wegverkeersordonnantie, Staatsblad 1933 No. 86
6 1951 Gaji Dan Tunjangan Kepada Ketua, Tunjangan- Tunjangan, Biaya Perjalanan Dan Penginapan Kepada Anggauta-Anggauta Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
5 1951 Menetapkan Undang-Undang Darurat Nr. 26 Tahun 1950 (Lembaran-Negara Nr. 48 Tahun 1950), Mengenai Pengesahan Dan Pengakuan Hutang Terhadap Kerajaa Belanda Sebagai Undang-Undang
4 1951 Memberikan Persetujuan Kepada Perjanjian Pinjaman Antara Pemerintah Kerajaan Nederland Dan Pemerintah Republik Indonesia Serikat
3 1951 Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 3 dari Republik Indonesia Untuk Seluruh Indonesia
2 1951 Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Kecelakaan Tahun 1947 Nr. 33, dari Republik Indonesia Untuk Seluruh Indonesia
1 1951 Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Kerja Tahun 1948 Nr. 12 dari Republik Indonesia Untuk Seluruh Indonesia (Tidak berlaku lagi) >> UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
12 /Drt/ 1951 Senjata Api PP No.56 Thn 1996 Senjata Api Dinas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Perpu No.20 Tahun 1960 Kewenangan Perijinan

8

1950

Pinjaman Republik Indonesia Pada Bank Import Bank Of Washington

7 1950 Perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat Menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia
6 1950 Menetapkan "Undang-Undang Darurat Tentang Hukum Acara Pidana Pada Pengadilan Tentara" (Undang-Undang Darurat Nr. 17, Tahun 1950), Sebagai Undang-Undang Federal (Tidak berlaku lagi) >> UU No 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer
5 1950 Menetapkan "Undang-Undang Darurat Tentang Susunan Dan Kekuasaan Pengadilan/Kejaksaan Dalam Lingkungan Peradilan Ketentaraan" (Undang-Undangdarurat Nr 16. Tahun 1950), Sebagai Undang-Undang Federal (Tidak berlaku lagi) >> UU No 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer
4 1950 Penggantian Kerugian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Serikat
3 1950 Permohonan Grasi (tidak berlaku lagi) Digantikan oleh UU No.22 Thn 2002
2 1950 Menetapkan Undang-undang Darurat tentang Penerbitan Lembaran Negara RIS dan Berita Negara RIS tentang Mengeluarkan, Mengumumkan dan Mulai Berlakunya Undang-undang Federal dan Peraturan Pemerintah
1 1950 Susunan, Kekuasaan Dan Jalan-Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia (tidak berlaku lagi)

12

1949

Susunan Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemilihan Anggauta-anggautanya

11 1949 Pengesahan Konstitusi Republik Indonesia Serikat
10 1949 Pengesahan Induk Persetujuan Bersama-sama Rancangan Persetujuan dan Segala Pertukaran Surat-Menyurat Mengenai Penyerahan Kedaulatan oleh Kerajaan Nederland Kepada Republik Indonesia Serikat
9 1949 Mengadakan Peraturan Istimewa Sidang Ke-VI Komite Nasional Pusat
8 1949 Peraturan tentang perubahan Undang-Undang 1848 No. 9 dari hal kedudukan hukum anggauta K.N.I.P.
7 1949 Penunjukkan Pemangku-Sementara Jabatan Presiden Republik Indonesia
6 1949 Penambahan Jumlah Anggauta Komite Nasional Pusat
5 1949 Peraturan tentang penetapan Tarip Pajak pendapatan dan pajak upah
4 1949 Perubahan Peraturan Bea Meterai 1921
3 1949 Tarip Pajak Potong 1949
2 1949 Peraturan tentang kedudukan dan kekuasaan Wakil Perdana Menteri di Sumatra
1 1949 Penggantian Pajak Bumi Dengan Pajak Pendapatan

35

1948

Penurunan Beberapa Tarip Bea Masukk

34 1948 Perubahan Daerah Pabean
33 1948 Uang Berat Barang 1948
32 1948 Peraturan tentang peredaran uang dengan perantaraan Bank
31 1948 Naturalisasi Joseph Cornelis De Groot
30 1948 Pemberian Kekuasaan Penuh Kepada Presiden Dalam Keadaan Bahaya
29 1948 Penimbunan Barang Penting
28 1948 Alat Pembayaran Luar Negeri
27 1948 Susunan Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemilihan Anggauta-anggautanya
26 1948 Perubahan Undang-Undang Pajak Pendapatan 1932
25 1948 Penetapan Tarip Pajak Pendapatan Tahun 1948/1949 dan Tambahan Pokok Pajak
24 1948 Memperpanjang Masa Berlakunya Peraturan-peraturan Dewan Pertahanan Negara No. 5, 7 jo 31, 8 jo 34, 9 jo 34, 11 dan 16
23 1948 Pengawasan Perburuhan Tahun 1948
22 1948 Peraturan tentang penetapan aturan-aturan pokok mengenai Pemerintahan sendiri di daerah-daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri
21 1948 Tambahan Dari Undang-Undang Pajak Radio
20 1948 Perubahan dan Tambahan Pajak Pembangunan I
19 1948 Susunan dan Kekuasaan Badan-badan Kehakiman dan Kejaksaan
18 1948 Memperpanjang Waktu Berlakunya Peraturan-peraturan Dewan Pertahanan Negara No. 5, 7 jo 31, 8 jo 34, 9 jo 34, 11 dan 16
17 1948 Perubahan Undang-Undang Pajak Pendapatan 1932
16 1948 Perubahan Aturan Bea Meterai 1921
15 1948 Menetapkan Barang-barang Yang Dikenakan Bea Keluar 30% Dari Harganya
14 1948 Bea Tambahan (Opcenten) Atas Bea Masuk
13 1948 Perubahan Atas Vorstenlands Grondhuurreglement
12 1948 Undang-Undang Kerja Tahun 1948
11 1948 Memperpanjang Lagi Waktu Untuk Mengajukan Pernyataan Berhubung Dengan Kewarga Negaraan Indonesia
10 1948 Pemerintahan Sumatra
9 1948 Kedudukan Hukum Anggauta-anggauta (Badan Pekerja) Komite Nasional Pusat
8 1948 Pendaftaran dan Pemberian Idzin Pemakaian Senjata Api Diubah oleh UU Darurat No 12/1951
7 1948 Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1947
6 1948 Memperpanjang Masa Berlakunya Peraturan-peraturan Dewan Pertahanan Negara No. 5, 7 jo. 31, 8 jo. 34, 9 jo, 34, 11 dan 16
5 1948 Beberapa Peraturan-peraturan Istimewa Mengenai Pencatatan Jiwa
4 1948 Naturalisasi Jean Henry Joseph de Quince
3 1948 Organisasi Kementerian Pertahanan dan Angkatan Perang
2 1948 Pengesahan Perjanjian persahabatan antara Republik Indonesia dan Negara Kerajaan Mesir
1 1948 Penambahan Undang-Undang Keadaan Bahaya

41

1947

Kepenjaraan Tentara

40 1947 Menyesuaikan Peraturan-peraturan Disiplin Tentara (Staatsblad 1934 No. 168) Dengan Keadaan Sekarang
39 1947 Menyesuaikan Hukum Pidana Tentara (Staatsblad 1934 No. 167) Dengan Keadaan Sekarang
38 1947 Undian-Uang Negara
37 1947 Memperpanjang Waktu Berlakunya Peraturan-Peraturan Dewan Pertahanan Negara No. 5, 7 Jo. 31, 8, 9, 11 dan 16
36 1947 Susunan dan Acara Pengadilan Tentara
35 1947 Pengesahan Peraturan Pemerintah No. 21, tahun 1947
34 1947 Undang-Undang Kecelakaan Perang
33 1947 Kecelakaan
32 1947 Memusatkan segala urusan sekolah-sekolah lanjutan negeri pada Kementerian Pengajaran Pendidikan dan Kebudayaan
31 1947 Peraturan memperpanjang waktu berlakunya Peraturan Dewan Pertahanan Negara
30 1947 Mengesahkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1947 tentang Promes Negara Menjadi Undang-Undang
29 1947 Cukai Minuman Keras
28 1947 Peraturan cukai atas tembakau yang belum dikenakan cukai menurut Stbl. 1932, No. 517 (Tabaksac cijnsordonnantie)
27 1947 Naturalisasi Curt Ulrich Gross
26 1947 Naturalisasi Herman Oscar Gustay Fischer
25 1947 Naturalisasi George Wilhelm August Friedrichs
24 1947 Naturalisasi Wilhelm Karl Gottfried Mewes
23 1947 Penghapusan Pengadilan Raja (Zelfbestuursrechtspraak) Di Jawa dan Sumatera
22 1947 Pemindahan Tempat Kedudukan Pengadilan dan Kejaksaan
21 1947 Pemeriksaan Perkara Pidana Di Luar Hadir Terdakwa
20 1947 Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa dan Madura
19 1947 Peraturan tentang Pembawaan Uang dan Larangan Tentang Uang Yang Tidak Berlaku Lagi
18 1947 Peraturan Istimewa Untuk Golongan Buruh Terhadap Penetapan Pajak Pendapatan
17 1947 Pembentukan Haminte-Kota Yogyakarta
16 1947 Pembentukan Haminte-Kota Surakarta
15 1947 Memperpanjang Waktu Berlakunya Dewan Pertahanan Negara
14 1947 Pemungutan Pajak Pembangunan Di Rumah Makan dan Rumah Penginapan
13 1947 Penetapan Tarip Pajak Pendapatan, PajakUpah dan Tambahan Pokok Pajak Tahun Pajak 1947/1948
12 1947 Menetapkan "Pajak Radio" Atas Semua Pesawat Penerimaan Radio
11 1947 Mengubah Ordonansi Pajak Potong 1936, Stbl. 1936 No. 671
10 1947 Pencabutan Pasal 31 Ke II No. 8 dari Aturan Bea Meterai 1921 (Stbl. 1921 No. 498)
9 1947 Naturalisasi Frans Matheas Hesse
8 1947 Memperpanjang Waktu Untuk Mengajukan Pernyataan Berhubung Dengan Kewargaan Negara Indonesia
7 1947 Susunan dan Kekuasaan Mahkamah Agung dan kejaksaan Agung
6 1947 Mengubah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946
5 1947 Naturalisasi Salim Basjir
4 1947 Naturalisasi Johann Jordan
3 1947 Pengesahan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1947
2 1947 Pengesahan Peraturan-peraturan Dewan Pertahanan Negara No.6, 10, 12, 13, 15, 18, 19, 23, 24, 25 dan 26 Tahun 1946
1 1947 Pembentukan Haminte Kota Yogyakarta

24

1946

Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tahun 1946 No. 10

23 1946 Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1946
22 1946 Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk Ditetapkan berlaku di seluruh daerah luar Jawa dan Madura dengan UU No 32/1954
21 1946 Cukai Tembakau
20 1946 Hukuman Tutupan
19 1946 Pengeluaran Uang Republik Indonesia
18 1946 Peraturan Tentang Kewajiban Menyimpan Uang Di Bank
17 1946 Pengeluaran Uang Republik Indonesia
16 1946 Pernyataan Keadaan Bahaya Di Seluruh Indonesia
15 1946 Peraturan Tentang Tambahan Pokok Pajak Bumi 1946-1947
14 1946 Mengadakan Perubahan Dalam Stbld. 1907 No. 212 Tentang Pemilihan Kepala Desa
13 1946 Penghapusan Desa-desa Perdikan
12 1946 Pembaharuan Susunan Komite Nasional Pusat
11 1946 Peraturan Tentang Mengadakan Perubahan Dalam Peraturan Bea Meterai ("Zegelverordening") 1921
10 1946 Pembawaan Uang Dari Satu Ke Lain Daerah (tidak berlaku lagi) Digantikan oleh UU No 19/1947
9 1946 Pinjaman Nasional
8 1946 Peraturan Hukum Acara Pidana Guna Pengadilan Tentara
7 1946 Pengadilan Tentara
6 1946 Keadaan Bahaya (tidak berlaku lagi) Digantikan oleh UU No 74/1957 yang kemudian telah digantikan pula oleh UU No 23 Prp 1959
5 1946 Penetapan Tarip Pajak Pendapatan Tahun 1946/1947 dan Tambahan Pajak
4 1946 Pinjaman Nasional 1946 >> Diubah oleh UU No 9/1946
>> UU No 26/1954 tentang Pembayaran Kembali Pinjaman Nasional 1946
3 1946 Warga Negara dan Penduduk Negara Indonesia
2 1946 Pajak Kohir
1 1946 Peraturan Hukum Pidana

1

1945

Peraturan Mengenai Kedudukan Komite Nasional Daerah

 

 
>>  Perpustakaan Elektronik >>Undang-Undang  
 © Fakultas Hukum Unsrat 2006.