UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 1992
TENTANG
BENDA CAGAR BUDAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:     a. bahwa benda cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan, sehingga perlu dilindungi dan dilestarikan demi pemupukan kesadaran jatidiri bangsa dan kepentingan nasional;

b. bahwa untuk menjaga kelestarian benda cagar budayadiperlukan langkah pengaturan bagi penguasaan, pemilikan, penemuan, pencarian, perlindungan, pemeliharaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pengawasan bendacagar budaya;

c. bahwa pengaturan benda cagar budaya sebagaimana diatur dalam Monumenten Ordonnantie Nomor 19 Tahun 1931 (Staatsblad Tahun 1931 Nomor 238), sebagaimana telah diubah dengan Monumenten Ordonnantie Nomor 21 Tahun 1934 (Staatsblad Tahun 1934 Nomor 515) dewasa ini sudah tidak sesuai dengan upaya perlindungan dan pemeliharaan demi pelestarian benda cagar budaya; dan oleh karena itu dipandang perlu menetapkan pengaturan benda cagar budaya dengan Undang-undang;

Mengingat:         1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20ayat (1), dan Pasal 32 Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215);

3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG BENDA CAGAR BUDAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1.         Benda cagar budaya adalah:

a.         benda buatan manusia, bergerak atau tidak bergerak yangberupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya atau sisa-sisanya, yangberumur sekurang-kurangnya 50 (limapuluh) tahun, atau mewakili masa gaya yangkhas dan mewakili masa gaya sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, sertadianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dankebudayaan;

b.         benda alam yang dianggap mempunyai nilai penting bagisejarah, ilmu pengetahuan , dan kebudayaan.

2.         Situs adalah lokasi yang mengandung atau diduga mongandungbenda cagar budaya termasuk lingkungannya yang diperlukan bagi pengamanannya.

BAB II
TUJUAN DAN LINGKUP

Pasal 2

Perlindungan benda cagar budaya dan situs bertujuan melestarikan danmemanfaatkannya untuk memajukan kebudayaan nasional Indonesia.

Pasal 3

Lingkup pengaturan Undang-undang ini meliputi benda cagar budaya, bendayang diduga benda cagar budaya, benda berharga yang tidak diketahui pemiliknya,dan situs.

BAB III
PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENEMUAN, DAN PENCARIAN

Bagian Pertama
Penguasaan dan Pemilikan

Pasal 4

(1)        Semua benda cagar budayadikuasai oleh Negara.

(2)        Penguasaan benda cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) meliputi benda cagar budaya yang terdapat di wilayah hukum RepublikIndonesia.

(3)        Pengembalian benda cagar budaya yang pada saat berlakunyaUndang-undang ini berada di luar wilayah hukum Republik Indonesia, dalam rangkapenguasaan oleh Negara, dilaksanakan Pemerintah sesuai dengan konvensiinternasional.

Pasal 5

(1)        Dalam rangka penguasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4,benda cagar budaya yang karena nilai, sifat, jumlah, dan jenisnya serta demikepentingan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan perlu dilestarikan,dinyatakan milik Negara.

(2)        Ketentuan mengenai penentuan benda cagar budaya sebagaimanadimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 6

(1)        Benda cagar budaya tertentu dapat dimiliki atau dikuasai olehsetiap orang dengan tetap memperhatikan fungsi sosialnya dan sepanjang tidakbertentangan dengan ketentuan dalam Undang-undang ini.

(2)        Benda cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalahbenda cagar budaya yang :

            a.         dimilikiatau dikuasai secara turun-temurun atau merupakan warisan;

b.         jumlah untuk setiap jenisnya cukup banyak dan sebagian telahdimiliki oleh Negara.

(3)        Dalam hal orang sebagaimana rdimaksud dalam ayat (1) adalahwarga negara Indonesia yang dapat dimiliki atau dikuasai adalah benda cagarbudaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan huruf b.

(4)        Dalam hal orang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalahwarga negara asing, yang dapat dimiliki atau dikuasai adalah hanya benda cagarbudaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b.

Pasal 7

(1)        Pengalihan pemilikan atas benda cagar budaya tertentu yangdimiliki oleh warga negara Indonesia secara turun-temurun atau karena pewarisanhanya dapat dilakukan kepada Negara.

(2)        Pengalihan pemilikan benda cagar budaya sebagaimana dimaksuddalam ayat (1) dapat disertai pemberian imbalan yang wajar.

(3)        Ketentuan mengenai tata cara pengalihan dan pemberian imbalansebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan PeraturanPemerintah.

Pasal 8

(1)  Setiap pemilikan, pengalihan hak,dan pemindahan tempat bendacagar budaya tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 wajibdidaftarkan.

(2)   Ketentuan mengenai pendaftaran sebagaimana dimaksud dalamayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 9

Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, yang benda cagar budayanyahilang dan/atau rusak wajib melaporkan peristiwa tersebut kepada Pemerintahdalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas)hari sejak di ketahuihilang atau rusaknya benda cagar budaya tersebut.

Bagian Kedua

Penemuan

Pasal 10

(1)        Setiap orang yang menemukan atau mengetahui ditemukannyabenda cagar budaya atau benda yang diduga sebagai benda cagar budaya atau bendaberharga yang tidak diketahui pemiliknya, wajib melaporkannya kepada Pemerintahselambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak ditemukan atau mengetahuiditemukannya.

(2)        Berdasarkan laporan tersebut, terhadap benda sebagaimanadimaksud dalam ayat (1) segera dilakukan penelitian.

(3)        Sejak diterimanya laporan dan selama dilakukannya prosespenelitian terhadap benda yang ditemukan diberikan perlindungan sebagai bendacagar budaya.

(4)        Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat(2), Pemerintah menentukan benda tersebut sebagai benda cagar budaya atau bukanbenda cagar budaya, dan menetapkan :

            a.         pemilikanoleh Negara dengan pemberian imbalan yang wajar kepada penemu;

b.         pemilikan sebagian dari benda cagar budaya oleh penemuberdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf b;

c.         penyerahan kembali kepada penemu, apabila terbukti bendatersebut bukan sebagai benda cagar budaya atau bukan sebagai benda berhargayang tidak diketahui pemiliknya;

d.         pemilikan, penguasaan, dan pemanfaatannya sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila benda tersebutternyata merupakan benda berharga yang tidak diketahui pemiliknya.

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat(3), dan ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 11

Pemerintah menetapkan lokasi penemuan benda cagar budaya atau benda yang diduga benda cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) sebagai situs dengan menetapkan batas-batasnya.

Bagian Ketiga
Pencarian

Pasal 12

(1) Setiap orang dilarang mencari benda cagar budaya atau bendaberharga yang tidak diketahui pemiliknya dengan cara penggalian, penyclaman,pengangkatan atau dengan cara pencarian lainnya, tanpa izin dari Pemerintah.

(2) Ketentuan mengenai pencarian benda cagar budaya atau bendaberharga yang tidak diketahui pemiliknya termasuk syarat-syarat dan tata caraperizinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan PeraturanPemerintah.

BAB IV
PERLINDUNGAN DAN PEMELIHARAAN

Pasal 13

(1)        Setiap orang yang memiliki atau menguasai benda cagar budayawajib melindungi dan memeliharanya.

(2)        Perlindungan dan pemeliharaan benda cagar budaya sebagaimanadimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan dengan memperhatikan nilai sejarah dankeaslian bentuk serta pengamanannya.

Pasal 14

(1)        Dalam hal orang yang memiliki atau menguasai benda cagarbudaya tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 tidak melaksanakan kewajibanmelindungi dan memelihara sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, Pemerintahmemberikan teguran.

(2)        Apabila dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sejakdikeluarkan teguran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) upaya perlindungantetap tidak dilaksanakan olch pemilik atau yang menguasai benda cagar budaya,Pemerintah dapat mengambil alih kewajiban untuk melindungi benda cagar budayayang bersangkutan.

(3)        Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 15

(1)        Setiap orang dilarangmerusak benda cagar budaya dan situs serta lingkungannya.

(2)        Tanpa izin dari Pemerintahsetiap orang dilarang:

            a.         membawabenda cagar budaya ke luar wilayah Republik Indonesia;

            b.         memindahkanbenda cagar budaya dari daerah satu ke daerah lainnya;

c.         mengambil atau memindahkan benda cagar budaya baik sebagianmaupun seluruhnya, kecuali dalam keadaan darurat;

            d.         mengubahbentuk dan/atau warna serta memugar benda cagar budaya;

            e.         memisahkansebagian benda cagar budaya dari kesatuannya;

f.          memperdagangkan atau memperjualbelikan atau memperniagakanbenda cagar budaya.

(3)        Pelaksanaan ketentuan dan perizinan sebagaimana dimaksuddalam ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 16

Pemerintah dapat menahan atau memerintahkan agar benda cagar budaya yangtelah dibawa atau dipindahkan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15ayat (2) dikembalikan ke tempat asal atas beban biaya orang yang membawa ataumemindahkannya.

Pasal 17

(1)        Setiap kegiatan yang berkaitan dengan penetapan suatu lokasisebagai situs disertai dengan pemberian ganti rugi kepada pemilik tanah yangbersangkutan.

(2)        Pelaksanaan pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud dalamayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yangberlaku.

BAB V
PENGELOLAAN

Pasal 18

(1)        Pengelolaan benda cagarbudaya dan situs adalah tanggung jawab Pemerintah.

(2)        Masyarakat, kelompok, atau perorangan berperanserta dalampengelolaan benda cagar budaya dan situs.

(3)        Ketentuan mengenai tata cara pengelolaan benda cagar budayadan situs ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VI
PEMANFAATAN

Pasal 19

(1)        Benda cagar budaya tertentu dapat dimanfaatkan untukkepentingan agama, sosial, pariwisata, pendidikan, ilmu pengetahuan,dankebudayaan.

(2)        Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapatdilakukan dengan cara atau apabila :

a.         bertentangan dengan upaya perlindungan benda cagar budayasebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2);

            b.         semata-matauntuk mencari keuntungan pribadi dan/atau golongan.

(3)        Ketentuan tentang benda cagar budaya yang dapat dimanfaatkanuntuk kepentingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan cara pemanfaatannyaditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 20

Pemerintah dapat menghentikan kegiatan pemanfaatan benda cagar budayaapabila pelaksanaannya ternyata berlangsung dalam keadaan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 19 ayat (2).

Pasal 21

Benda cagar budaya yang pada saat ditemukan ternyata sudah tidakdimanfaatkan lagi seperti fungsi semula dilarang untuk dimanfaatkan kembali.

Pasal 22

(1)        Benda cagar budaya bergerak atau benda cagar budaya tertentubaik yang dimiliki oleh Negara maupun perorangan dapat disimpan dan/ataudirawat di museum.

(2)        Pemeliharaan benda cagar budaya yang disimpan dan/ataudirawat di museum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan denganPeraturan Pemerintah.

Pasal 23

(1)        Pemanfaatan benda cagar budaya dengan cara penggandaan wajibmendapatkan izin dari Pemerintah.

(2)        Ketentuan mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud dalamayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VII
PENGAWASAN

Pasal 24

(1)        Pemerintah melaksanakan pengawasan terhadap benda cagarbudaya beserta situs yang ditetapkan.

(2)        Ketentuan mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) dilaksanakan secara terpadu dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 25

Atas dasar sifat benda cagar budaya, diadakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang mempunyai wewenang dan bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

Barangsiapa dengan sengaja merusak benda cagar budaya dan situs serta lingkungannya atau membawa, memindahkan, mengambil, mengubah bentuk dan/atau warna, memugar, atau memisahkan benda cagar budaya tanpa izin dari Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 27

Barangsiapa dengan sengaja melakukan pencarian benda cagar budaya atau benda berharga yang tidak diketahui pemiliknya dengan cara penggalian, penyelaman, pengangkatan, atau dengan cara pencarian lainnya tanpa izin dari Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 28

a.         tidak melakukan kewajiban mendaftarkan pemilikan, pengalihanhak, dan pemindahan tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1);

b.         tidak melakukan kewajiban melapor atas hilang dan/ataurusaknya benda cagar budaya tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;

c.         tidak melakukan kewajiban melapor atas penemuan ataumengetahui ditemukannya benda cagar budaya atau benda yang diduga sebagai bendacagar budaya atau benda berharga yang tidak diketahui pemiliknya sebagaimanadimaksud dalam Pasal 10 ayat (1);

d.         memanfaatkan kembali benda cagar budaya yang sudah tidakdimanfaatkan lagi seperti fungsi semula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21;

e.         memanfaatkan benda cagar budaya dengan cara penggandaantidak seizin Pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 23; masing-masingdipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/atau dcndasetinggi-tingginya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 29

Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27 adalah tindakpidana kejahatan dan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 adalahtindak pidana pelanggaran.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

(1)        Pada saat mulai bertakunya Undang-undang ini setiap orangyang belum mendaftarkan benda cagar budaya tertentu sebagaimana diatur dalamUndang-undang ini, yang dimiliki atau dikuasainya wajib mendaftarkan kepadaPemerintah dalam jangka waktu selambat-lambatnya 2 (dua) tahun terhitung sejaksaat mulai berlakunya undang-undang ini.

(2)        Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, semua peraturanperundang-undangan yang ada sebagai pelaksanaan Monumenten Ordonnantie Nomor 19Tahun 1931 (Staatsblad Tahun 1931 Nomor 238), sebagaimana telah diubah denganMonumenten Ordonnantie Nomor 21 Tahun 1934 (Staatsblad Tahun 1934 Nomor 515),dinyatakan tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan Undang-undang iniatau belum diganti dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru sebagaipelaksanaan dari Undang-undang ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, Monumenten Ordonnantie Nomor 19 Tahun 1931 (Staatsblad Tahun 1931 Nomor 238), sebagaimana telah diubah dengan Monumenten Ordonnantie Nomor 21 Tahun 1934 (Staatsblad Tahun 1934 Nomor 515), dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya,memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam LembaranNegara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 21 Maret 1992
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Maret 1992
MENTERI/SEKRETARISNEGARA
REPUBLIK INDONESIA
MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1992 NOMOR 27


PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 1992
TENTANG
BENDA CAGAR BUDAYA

UMUM

            Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 32menegaskan bahwa "Pemerintah memajukan kebudayaan nasionalIndonesia"serta penjelasannya antara lain menyatakan "Usahakebudayaan harus menuju ke arah kemajuan adab, budaya, dan persatuan, dengantidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing yang dapatmemperkembangkan atau memperkaya kebudayaan bangsa sendiri, serta mempertinggiderajat kemanusiaan bangsa Indonesia".

            Ketetapan Majelis Permusyawaratan RakyatNomor II/MPR 1988 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara menegaskanbahwa" kebudayaan Indonesia yang mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa,harus dipelihara, dibina dan dikembangkan guna memperkuat penghayatan danpengamalan Pancasila, meningkatkan kualitas hidup, memperkuat kepribadianbangsa, mempertebal rasa harga diri dan kebanggaan nasional, memperkokoh jiwapersatuan dan kesatuan bangsa serta mampu menjadi penggerak bagi perwujudancita-cita bangsa di masa depan".

            Beranjak dari amanat ini maka Pemerintahberkewajiban untuk mengambil segala langkah dalam usaha memajukan kebudayaanbangsa.

            Benda cagar budaya mempunyai arti pentingbagi kebudayaan bangsa, khususnya untuk memupuk rasa kebanggaan nasional sertamemperkokoh kesadaran jatidiri bangsa. Oleh karena itu, Pemerintah berkewajibanuntuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku melindungi bendacagar budaya sebagai warisan budaya bangsa Indonesia. Tidak semua bendapeninggalan sejarah mempunyai makna sebagai benda cagar budaya. Sejauhpeninggalan sejarah merupakan benda cagar budaya maka demi pelestarian budayabangsa, benda cagar budaya harus dilindungi dan di lestarikan; untuk keperluanini maka benda cagar budaya perlu dikuasai oleh Negara bagi pengamanannyasebagai milik bangsa.

            Sebagian besar benda cagar budaya suatubangsa adalah hasil ciptaan bangsa itu pada masa lalu yang dapat menjadi sumberkebanggaan bangsa yang bersangkutan. Oleh karena itu, pelestarian benda cagar budayaIndonesia merupakan ikhtiar untuk memupuk kebanggaan nasional dan memperkokohkesadaran jati diri sebagai bangsa yang berdasarkan Pancasila. Kesadaranjatidiri suatu bangsa yang banyak dipengaruhi oleh pengetahuan tentang masalalu bangsa yang bersangkutan, sehingga keberadaan kebangsaan itu pada masakinidan dalam proyeksinya ke masa depan bertahan kepada ciri khasnya sebagai bangsayang tetap berpijak pada landasan falsafah dan budayanya sendiri.

            Upaya melestarikan benda cagar budayadilaksanakan, selain untuk memupuk rasa kebanggaan nasional dan memperkokohkesadaran jati diri sebagai bangsa yang berdasarkan Pancasila,juga untukkepentingan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan serta pemanfaatan laindalam rangka kepentingan nasional.

            Memperhatikan hal-hal tersebut di atasdipandang perlu untuk melaksanakan tindakan penguasaan, pemilikan, penemuan,pencarian, perlindungan, pemeliharaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pengawasanberdasarkan suatu peraturan perundang-undangan. Karena peraturan perundang-undanganyang berlaku sekarang sudah tidak sesuai dengan jiwa dan semangat tersebut diatas, maka disusunlah undang-undang tentang Benda Cagar Budaya ini.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 3470

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

            Cukup jelas

Pasal 2

            Cukup jelas

Pasal 3

            Penegasan mengenai lingkup ini diperlukanagar pengaturan Undang-undang ini juga dapat menjangkau masalah benda berhargayang tidak diketahui pemiliknya. Karena sifat dan hakikat benda berharga yangtidak diketahui pemiliknya dapat mendekati pengertian benda cagar budaya, makabenda berharga yang tidak diketahui pemiliknya dimasukkan dalam pengaturanUndang-undang ini.

            Dengan demikian :

a.         Hal ihwal terutama dalam hal kegiatan pencarian, penemuan,atau pengangkatan tentang benda berharga yang tidak diketahui pemiliknya yangkemudian ternyata merupakan benda cagar budaya ditundukkan sepenuhnya padaUndang-undang ini;

b.         Dalam hal benda berharga yang tidak diketahui pemiliknyakemudian ternyata bukan merupakan benda cagar budaya ditundukkan pada peraturanperundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

            Ayat (1)

Penguasaan oleh Negara mempunyai arti bahwa Negarapada tingkat tertinggi berhak menyelenggarakan pengaturan segala perbuatanhukum berkenaan dengan pelestarian benda cagar budaya. Pelestarian tersebutditujukan untuk kepentingan umum, yaitu pengaturan benda cagar budaya harusdapat menunjang pembangunan nasional di bidang ilmu pengetahuan, pendidikan,pariwisata, dan lain-lain.

            Ayat (2)

                        Cukup jelas

            Ayat (3)

Upaya pengembalian benda cagar budaya olehPemerintah dalam rangka penguasaan oleh Negara dilakukan oleh Menteri yangbertanggung jawab atas bidang kebudayaan.

Pasal 5

            Ayat (1)

                        Cukup jelas

            Ayat (2)

                        Cukup jelas

Pasal 6

            Ayat (1)

Yang dimaksud dengan orang adalah perorangan ataubadan hukum/yayasan/perhimpunan/perkumpulan dan badan yang sejenis. Sekalipunbenda cagar budaya pada dasarnya dikuasai oleh Negara, tetapi setiap orang jugadapat memiliki dan menguasai benda cagar budaya tertentu, dalam artimelaksanakan pengelolaan, pengampuan, atau tindakan sejenis, dengan tetapmemperhatikan fungsi sosial dan pemanfaatannya bagi kepentingan pendidikan danilmu pengetahuan, serta pelestariannya.

            Ayat (2)

                        Cukup jelas

            Ayat (3)

                        Cukup jelas

            Ayat (4)

                        Cukup jelas

Pasal 7

            Ayat (1)

                        Cukup jelas

            Ayat (2)

Imbalan dapat berupa uang atau benda penggantiyang bermanfaat bagi pemilik. Ketentuan ini tidak berlaku apabila pengalihannyaberlangsung secara hibah.

            Ayat (3)

                        Cukup jelas

Pasal 8

            Ayat (1)

                        Cukup jelas

            Ayat (2)

                        Cukup jelas

Pasal 9

            Laporan sebagaimana dimaksud dalam pasalini wajib disampaikan kepada instansi yang bertanggung jawab atas perlindungandan pengawasan benda cagar budaya, Kepolisian Negara Republik Indonesia, atauaparat pemerintah daerah yang terdekat.

Pasal 10

            Ayat (1)

                        Cukup jelas (lihat penjelasan Pasal 9)

            Ayat (2)

Penelitian dilakukan oleh instansi yang ditunjukoleh Menteri yang bertanggung jawab atas bidang kebudayaan.

            Ayat (3)

                        Cukup jelas

            Ayat (4)

                        Cukup jelas

            Ayat (5)

                        Cukup jelas

Pasal 11

            Cukup jelas

Pasal 12

            Ayat (1)

                        Cukup jelas

            Ayat (2)

                        Cukup jelas

Pasal 13

            Ayat (1)

                        Cukup jelas

            Ayat (2)

                        Cukup jelas

Pasal 14

            Ayat (1)

Teguran sebagaimana dimaksud dalam ayat ini dapatdilakukan secara tertulis, atau secara lisan yang dicatat dalam buku kunjungan.

            Ayat (2)

                        Cukup jelas

            Ayat (3)

                        Cukup jelas

Pasal 15

            Ayat (1)

Yang dimaksud dengan lingkungan adalah kawasan disekitar atau di sekeliling benda cagar budaya dan situs, yang diperlukan bagiperlindungan, pelestarian, dan pemanfaatannya.

            Ayat (2)

                        Butir a

                                    Cukup jelas

                        Butir b

Yang dimaksud dengan daerah dalam butir ini adalahKabupaten/Kotamadya/Daerah Tingkat II di Wilayah Negara Kesatuan RepublikIndonesia.

                        Butir c

Yang dimaksud dengan dalam keadaan darurat dalambutir ini adalah kondisi yang dapat mengancam benda cagar budaya, sepertikebakaran, bencana alam, atau peristiwa lainnya.

                        Butir d

                                    Cukup jelas

                        Butir e

                                    Cukup jelas

                        Butir f

                                    Cukup jelas

            Ayat (3)

                        Cukup jelas

Pasal 16

            Cukup jelas

Pasal 17

            Ayat (1)

                        Cukup jelas

            Ayat (2)

                        Cukup jelas

Pasal 18

            Ayat (1)

                        Cukup jelas

            Ayat (2)

                        Cukup jelas

            Ayat (3)

                        Cukup jelas

Pasal 19

            Ayat (1)

                        Cukup jelas

            Ayat (2)

                        Cukup jelas

            Ayat (3)

                        Cukup jelas

Pasal 20

            Cukup jelas

Pasal 21

            Cukup jelas

Pasal 22

            Ayat (1)

                        Cukup jelas

            Ayat (2)

                        Cukup jelas

Pasal 23

            Ayat (1)

                        Cukup jelas

            Ayat (2)

                        Cukup jelas

Pasal 24

            Ayat (1)

                        Cukup jelas

            Ayat (2)

                        Cukup jelas

Pasal 25

            Cukup jelas

Pasal 26

            Cukup jelas

Pasal 27

            Cukup jelas

Pasal 28

            Cukup jelas

Pasal 29

            Cukup jelas

Pasal 30

            Ayat (1)

                        Cukup jelas

            Ayat (2)

                        Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas