UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 1999
TENTANG
SUSUNAN DAN KEDUDUKAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH


    PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang:     a.   bahwa untuk melaksanakan kedaulatan rakyat atas dasar kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, perlu diwujudkan lembaga permusyawaratan dan lembaga perwakilan rakyat yang mampu mencerminkan kedaulatan rakyat serta dapat menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat sesuai dengan tuntutan politik yang berkembang;

b.   bahwa untuk mewujudkan lembaga permusyawaratan dan lembaga perwakilan rakyat yang lebih mampu mencerminkan kedaulatan rakyat,diperlukan penataan ulang susunan dan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

c. bab penataan ulang tersebut dimungkinkan sebubungan dengan telah dilakukannya penggantian terhadap undang-undang mengenai partai politik dan undang-undang mengenai pemilihan umum;

d. bahwa sehubungan dengan itu dan dalam rangka mengoptimalkan peran rakyat dalam penyetenggaraan negara melalui lembaga permusyawaratan dan lembaga perwakilan rakyat dipandang perlu mencabut Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1995 dan diganti dengan undang-undang yang batu.

Mengingat :       l.   Pasal l ayat (2), Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 5 ayat (1), Pasal 19 ayat (1), dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

2.   Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia Nomor VII/MPR/1998 tentang   Perubahan dan Tambahan atas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik ndonesia Nomor I/MPR/1983 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah,terakhir dengan ketetapan Majelis Pertnusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/1998;

3.  Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XIV/MPR/1998 tentang Perubahan dan Tambahan atas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/1988 tentang Pemilihan Umum;

4.   Undang-undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3809);

5.  Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3801);

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

M e m u t u s k a n :

Menetapkan:    UNDANG-UNDANG TENTANG SUSUNAN DAN KEDUDUKAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1


Yang dimaksud dalam undang-undang ini dengan:
l.   Majelis Permusyawaratan Rakyat yang selanjutnya disebut adalah Majelis
     Permusyawaratan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945
2.   Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disebut DPR adalah Dewan Perwakilan
     Rakyat sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945
3.   Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan
     Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat
     II Yang selanjutnya disebut DPRD l dan DPRD II
4.   Utusan Daerah adalah tokoh masyarakat yang dianggap dapat membawakan
     kepentingan rakyat yang ada di daerahnya, yang mengetahui dan mempunyai wawasan
     serta tinjauan yang menyeluruh mengenai persoalan negara pada umumnya, dan
     yang dipilih oleh DPRD I dalam Rapat Paripuma untuk menjadi anggota MPR
     mewakili daerahnya.
5.   Utusan GoIngan adalah mereka yang berasal dari organisasi atau badan yang
     bersifat nasional, mandiri, dan tidak menjadi bagian dari suatu partai politik
     serta yang kurang atau tidak terwakili secara proposional di DPR dan terdiri
     atas golongan ekonomi, agama, sosial, budaya, ilmuwan, dan badan-badan
     kolektif lainnya.
6.   Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut KPU adalah badan penyelenggara
     pemilihan umum yang bebas dan mandiri sebagaimana yang dimaksud Pasal 8 ayat
     (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum.
7.   ABRI adalah singkatan dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

BAB II
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

Bagian Pertama

Pasal 2

(1)  MPR terdiri atas Anggota DPR ditambah dengan:   
     a. Utusan Daerah.
     b. Utusan Golongan.
(2)  Jumlah Anggota MPR adalah 700 orang dengan rincian:
     a. Anggota DPR sebanyak 500 orang ;
     b. Utusan Daerah sebanyak 135 orang, yaitu 5 (lima) orang dari setiap Daerah
        Tingkat I ;
     c. Utusan Golongan sebanyak 65 orang.
(3)  Utusan Daerah dipilih DPRD I.
(4)  Tata cara pemilihan Anggota MPR Utusan Daerah
     sebagaimana yang dimaksud ayat (3) diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD I.
(5)  DPR menetapkanjenis danjumlah wakil dari masing-masing golongan.
(6)  Utusan Golongan sebagaimana yang dimaksud ayat (5) diusulkan oleh golongannya
     masing-masing kepada DPR untuk ditetapkan.
(7)  Tata cara penetapan Anggota MPR Utusan Golongan sebagaimana yang dimaksud ayat
     (5) dan ayat (6) diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPR.


Bagian Kedua
Keanggotaan

Pasal 3

(1) Untuk dapat menjadi Anggota MPR, seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut:
     a. warga negara Republik Indonesia yang telah berusia 21 tahun serta bertaqwa
        kepada Tuhan Yang Maha Esa;
     b. dapat berbahasa Indonesia dan cakap menulis serta menbaca huruf Latin serta
        berpendidikan serendah-rendahnya sekolah lanjutan tingkat pertama atau yang
        berpengetahuan sederajat dan berpengalaman di bidang kemasyarakatan dan atau
        kenegaraan;
     c. setia kepada cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, Pancasila sebagai dasar
        negara, dan Undang-Undang Dasar 1945;
     d. bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk
        organisasi massanya, atau bukan seseorang yang terlibat langsung atau tak
        langsung dalam gerakan G-30-S/PKI atau organisasi terlarang lainnya;
     e. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah
        memperoleh kekuatan hukum tetap;
     f. tidak sedang menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang
        telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang
        diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
     g. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya.
   
(2)  Anggota MPR harus bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
   
(3)  Keanggotaan MPR diresmikan secara administrasi dengan Keputusan Presiden sebagai Kepala Negara.

Pasal 4

Masa keanggotaan MPR adalah 5 (lima) tahun dan berakhir bersama-sama pada saat Anggota MPR yang baru mengucapkan sumpah/janji.

Pasal 5

(1)  Anggota MPR berhenti antar waktu sebagai anggota karena:
     a. meninggal dunia;
     b. permintaan sendiri secara tertulis kepada Pimpinan MPR;
     c. bertempat tinggal di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
     d. berhenti sebagai Anggota DPR;
     e. tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 ayat
        (1) berdasarkan keterangan yang berwajib;
     f. dinyatakan melanggar sumpah/janji sebagai wakil rakyat dengan keputusan MPR;
     g. terkena larangan perangkapan jabatan sebagaimana yang dimaksud Pasal 41 ayat (1).

(2) Anggota MPR dari DPR yang berhenti antarwaktu sebagaimana yang dimaksud ayat (1) akan diganti menurut ketentuan Pasal 14 ayat (2).

(3)  Anggota tambahan MPR yang berhenti antarwaktu sebagaimana yang dimaksud ayat (1) diganti menurut prosedur penetapan Utusan Daerah sebagaimana yang dimaksud Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4) dan Utusan Golongan sebagaimana yang dimaksud Pasal 2 ayat (5), ayat (6), dan ayat (7).

(4)  Anggota pengganti antarwaktu menyelesaikan masa kerja anggota yang digantikannya.

(5)  Pemberhentian anggota karena tidak memenuhi lagi syarat sebagaimana yang dimaksud Pasal (3) ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan/atau huruf f, dan/atau karena yang bersangkutan melanggar sumpah/janji Anggota MPR sebagaimana yang dimaksud Pasal 8 adalah pemberhentian dengan tidak hormat.

Pasal 6

Pemberhentian Auggota MPR diresmikan secara administrasi dengan Keputusan Presiden sebagai Kepala Negara.

Pasal 7

(1)  Sebelum memangku jabatannya Anggota MPR bersumpah/berjanji bersama-sama, yang
     pengucapannya dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung dalam rapat Paripuma untuk
     peresmian anggota yang dihadiri oleh anggota-anggota yang sudah ditetapkan
     menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dipimpin oleh anggota
     tertua dan termucla usianya.
(2)  Ketua Majelis atau Anggota Pimpinan yang lain memandu pengucapan sumpah/janji
     anggota yang belum bersumpah/bedanji sebagaimana yang dimaksud ayat (1).
(3)  Tata cara pengucapan sumpah/janji diatur dalam Peraturan Tata Tertib MPR.

Pasal 8

Bunyi Sumpah/Janji sebagaimana yang dimaksud Pasal 7 adalah sebagai berikut
"Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya
sebagai anggota (Ketua/Wakil Ketua) Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan sebaik-
baiknya dan seadil-adilnya;
   
     bahwa saya akan memegang teguh Pancasila dan menegakkan Undang-Undang Dasar 1945
serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
   
     bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi serta berbakti kepada Bangsa dan
Negara Kesatuan Republik Indonesia."

Bagian Ketiga
Pimpinan MPR

Pasal 9

(1) Pimpinan MPR terdiri atas seorang Ketua dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang Wakil Ketua yang mencerminkan fraksi-fraksi berdasarkan urutan besarnya jumlah anggota fraksi.

(2) Pimpinan MPR terpisah dari Pimpinan DPR.

(3) Selama Pimpinan MPR belum terbentuk, rapat-rapatnya untuk sementara waktu dipimpin oleh anggota yang tertua dan yang termuda usianya, yang disebut Pimpinan Sementara.

(4) Dalam hal anggota yang tertua dan/atau yang termuda usianya sebagaimana yang dimaksud ayat (3) berhalangan hadir, maka yang bersangkutan diganti oleh anggota yang tertua dan/atau termuda usianya di antara yang hadir dalam rapat tersebut.

(5)Tata cara pemilihan Pimpinan MPR diatur dalam Peraturan Tata Tertib MPR.

Pasal 10

(1) Dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang MPR, Pimpinan MPR membentuk Badan Pekerja MPR.
(2)  Susunan anggota tugas, dan wewenang Badan Pekerja MPR diatur dalam Peraturan Tata Tertib MPR.

BAB III
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

Bagian Pertama
Susunan

Pasal 11

(1)  Pengisian Anggota DPR dilakukan berdasarkan hasil Pemilihan Umum dan pengangkatan.
(2)  DPR terdiri atas :
     a. anggota partai politik hasil Pemilihan Umum;
     b. anggota ABRI yang diangkat.
(3)  Jumlah Anggota DPR adalah 500 orang dengan rincian
     a.anggota partai politik hasil Pemilihan Umum, sebanyak 462 orang;
     b. anggota ABRI yang diangkat, sebanyak 38 orang.
   

                      Bagian Kedua
                      Keanggotaan
                      Pasal 12

(1)  Untuk dapat menjadi Anggota DPR, seseorang harus memenuhi syarat-syarat
     sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2).
(2)  Keanggotaan DPR diresmikan secara administrasi dengan Keputusan Presiden
     sebagai Kepala Negara.

Pasal 13

Masa keanggotaan DPR adalah 5 (lima) tahun, dan berakhir bersama-bersama pada saat Anggota DPR yang baru mengucapkan sumpah/janji.

Pasal 14

(1) Anggota DPR berhenti antar waktu sebagai anggota karena:
     a. meninggal dunia;
     b. permintaan sendiri secara tertulis kepada Pimpinan DPR;
     C. bertempat tinggal diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
     d. tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 ayat (1)
        berdasarkan keterangan yang berwajib;
     e. dinyatakan melanggar sumpah/janji sebagai wakil rakyat dengan keputusan DPR;
     f. terkena larangan perangkapan jabatan sebagaimana yang dimaksud Pasal 41 ayat
        (2) dan ayat (3);
     g .diganti menurut Pasal 42 undang-undang ini.
(2)  Anggota DPR yang berhenti antarwaktu sebagaimana yang dimaksud ayat (1)
     digantikan oleh:
     a. calon yang diusulkan Dewan Pimpinan Partai Politik tingkat
        pusat yang bersangkutan yang diambil dari claftar calon
        tetap wakil partai politik dari daerah pemilihan yang sama
        dengan yang digantikannya;
     b. calon yang diajukan oleh Pimpinan ABRI bagi Anggota DPR yang berasal dari
         ABRI.
(3)  Anggota pengganti antarwaktu menyelesaikan masa kerja anggota yang
     digantikannya.
(4)  Tata cara penggantian sebagaimana yang dimaksud ayat (2)
     ditetapkan oleh KPU.
(5)  Pemberhentian anggota karena ticlak memenuhi lagi syarat sebagaimana yang
     dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan/atau huruf f, dan/atau
     karena yang bersangkutan melanggar sumpah/janji Anggota DPR sebagaimana yang
     dimaksud Pasal 16, dan/atau diberhentikan menurut Pasal 42 undang-undang ini
     adalah pemberhentian dengan tidak hormat.
   

                             Pasal 15

(1)  Sebelum memangku jabatannya Anggota DPR bersumpah/berjanji bersama-sama, yang
     pengucapannya dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung dalam Rapat Paripuma untuk
     peresmian anggota yang dihadiri oleh anggota-anggota yang sudah ditetapkan
     menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dipimpin oleh anggota
     tertua clan termuda usianya
(2)  Ketua DPR atau Anggota Pimpinan yang lain memandu pengucapan sumpah/janji
     anggota yang belum bersumpah/janji sebagaimana yang dimaksud ayat (1).
(3)  Tata cara pengucapan sumpah/janji diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPR.


                             Pasal 16

     Pasal 15 adalah Bunyi Sumpah/Janii sebagaimana yang dimaksud sebagai berikut:
" Demi Allah ( Tuhan ) saya bersumpah berjanji:

bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota ( Ketua/Wakil Ketua) Dewan
Perwakilan Rakyat dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya;
   
bahwa saya akan memegang teguh Pancasila dan menegakkan Undang-undang Dasar 1945
serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;

bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi serta berbakti kepada Bangsa dan
Negara Kesatuan Republik Indonesia."


                           Bagian Ketiga
                           Pimpinan DPR
                             Pasal 17
   
(1)  Pimpinan DPR bersifat kolektif terdiri atas seorang Ketua dan sebanyak-
     banyaknya 4 (empat) orang Wakil Ketua yang mencerminkan fraksi-fraksi
     berdasarkan urutan besarnya jumlah anggota fraksi.
(2)  Pimpina DPR terpisah dari Pimpinan MPR.
(3)  Selama Pimpinan DPR belum terbentuk, rapat-rapatnya untuk sementara waktu
     dipimpin oleh anggota yang tertua dan yang termuda usianya, yang disebut
     Pimpinan Sementara.
(4)  Dalam hal anggota yang tertua dan/atau yang termuda usianya sebagaimana
     yang dimaksud ayat (3) berhalangan, sebagai penggantinya adalah anggota
     yang tertua dan/atau yang termuda usianya di antara yang hadir dalam rapat
     tersebut.
(5)  Tata cara pemilihan Pimpinan DPR diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPR.

   
                              BAB IV
                      DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
                          DAERAH TINGKAT I
                           Bagian Pertama
                              Susunan
                              Pasal 18

(1)  Pengisian anggota DPRDI dilakukan berdasarkan hasil Pemilihan Umum dan
     pengangkatan.
(2)  DPRD I terdiri atas:
     a. anggota partai politik hasil Pemilihan Umum;
     b anggota ABRI yang diangkat.
(3)  Jumlah Anggota DPRD l ditetapkan sekurang-kurangnya 45 orang dan sebanyak-
     banyak 100 orang termasuk 10 % anggota ABRI yang diangkat.
   

                            Bagian Kedua
                            Keanggotaan
                             Pasal 19

(1)  Untuk dapat menjadi anggota DPRD I, seseorang harus memenuhi syarat-syarat
     sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 ayat (1).
(2)  Anggota DPRD I harus bertempat tinggal di dalam wilayah Daerah Tingkat I yang
     bersangkutan.
(3)  Keanggotaan DPRD I diresmikan secara administrasi dengan Keputusan Menteri
     Dalam Negeri atas nama Presiden sebagai Kepala Negara.

Pasal 20

Masa keanggotaan DPRD l adalah 5 (lima) tahun, dan berakhir bersama-sama pada saat Anggota DPRD I yang baru mengucapkan sumpah/janji.

Pasal 21

(1) Anggota DPRD I berhenti antar waktu sebagai anggota karena:
     a. meninggal dunia;
     b. permintaan sendiri secara tertulis kepada Pimpinan DPRD I;
     c. bertempat tinggal di luar wilayah Daerah Tingkat I yang bersangkutan;
     d. tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 ayat (1)
        berdasarkan keterangan yang berwajib;
     e. dinyatakan melanggar sumpah/janji sebagai anggota DPRD I;
     f. terkena larangan perangkapan jabatan sebagaimana yang dimaksud Pasal 41 ayat
        (2), ayat (3), dan ayat (4);
     g. diganti menurut Pasal 42 undang-undang ini.

(2)  Anggota DPRD l yang berhenti antarwaktu sebagaimana yang dimaksud ayat (1)
     diganti oleh:
     a. calon yang diusulkan Dewan Pimpinan Partai Politik di Daerah Tingkat I
        yang bersangkutan yang diambil dari daftar calon tetap wakil partai politik
        dari daerah pemilihan yang sama;
     b. calon yang diajukan oleh Pimpinan ABRI bagi anggota DPRD I yang berasal dari
        ABRI.

(3)  Anggota pengganti antarwaktu menyelesaikan masa kerja anggota yang
     digantikannya.

(4)  Pemberhentian Anggota DPRD l diresmikan secara administrasi dengan Keputusan
     Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden sebagai Kepala Negara.

(5)  Pemberhentian anggota karena tidak memenuhi lagi syarat sebagaimana yang
     dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan/atau huruf f, dan/atau
     karena yang bersangkutan melanggar sumpah/janji Anggota DPRD l sebagaimana yang
     dimaksud Pasal 23, dan/atau diberhentikan menurut Pasal 42 undang-undang ini
     adalah pemberhentian dengan tidak hormat.

   
                             Pasal 22

(1)  Sebelum memangku jabatannya Anggota DPRD I bersumpah/berjanji bersama-sama,
     yang pengucapannya dipandu oleh Ketua Pengadilan Tinggi dalam Rapat Paripurna
     untuk peresmian anggota yang clihadiri oleh anggota-anggota yang sudah
     ditetapkan menurt peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dipimpin oleh
     anggota tertua dan termuda usiannya.
   
(2)  Ketua DPRD I atau Anggota Pimpinan yang lain memandu pengucapan sumpah/janji
     anggota yang belum bersumpah/berjanii sebagaimana yang dimaksud ayat (1).
   
(3)  Tata cara pengucapan sumpah/janji diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD I.
   

                             Pasal 23
   
     Bunyi Sumpah/Janji sebagaimana yang dimaksud Pasal 22 adalah sebagai berikut:
"Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji:
     bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota (Ketua/Wakil Ketua)
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya;
   
     bahwa saya akan memegang teguh Pancasila dan menegakkan Undang-Undang Dasar
1945 serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
   
     bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi serta berbakti kepada Bangsa dan
Negara Kesatuan Republik Indonesia."
   

                           Bagian Ketiga
                          Pimpinan DPRD I
                             Pasal 24
   
(1)  Pimpinan DPRD I bersifat kolektif terdiri atas seorang Ketua dan sebanyak-
     banyaknya tiga orang Wakil Ketua yang mencerminkan fraksi-fraksi berdasarkan
     urutan besarnya jumlah fraksi.
(2)  Selama Pimpinan DPRD I belum terbentuk, rapat-rapatnya untuk usianya sementara
     waktu dipimpin oleh anggota yang tertua dibantu oleh anggota termuda usianya.
(3)  Dalam hal anggota yang tertua dan/atau yang termuda usianya sebagaimana yang
     dimaksud ayat (2) berhalangan, sebagai penggantinya adalah anggota yang tertua
     dan/atau yang termuda usianya di antara yang hadir dalam rapat tersebut.
(4)  Tata cara pemilihan Pimpinan DPRD I diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD I.


                               BAB V
                          DPRD TINGKAT II
                           Bagian pertama
                              Susunan
                              Pasal 25

(1)  Pengisian Anggota DPRD II dilakukan berdasarkan hasil Pemilihan Umum dan
     pengangkatan.
(2)  DPRD 11 terdiri atas
     a. anggota partai politik hasil pemilihan umum;
     b. anggota ABRI yang diangkat.
(3)  Jumlah Anggota DPRD II ditetapkan sekurang-kurangnya 20 orang dan sebanyak-
     banyaknya 45 orang termasuk l0 % anggota ABRI yang diangkat.
       
   
                             Bagian Kedua
                             Keanggotaan
                               Pasal 26

(1)  Untuk dapat menjadi Anggota DPRD II, seseorang harus memenuhi syarat-syarat
     sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 ayat(1).
(2)  Anggota DPRD II harus bertempat tinggal di wilayah Daerah Tingkat II yang
     bersangkutan.
(3)  Keanggotaan DPRD II diresmikan secara administrasi dengan Keputusan Gubernur
     atas nama Presiden sebagai Kepala Negara.

Pasal 27

Masa keanggotaan DPRD 11 adalah 5 (lima) tahun dan berakhir bersama-sama pada saat Anggota DPRD II yang baru mengucapkan sumpah/janji.

Pasal 28

(1) Anggota DPRD II berhenti antar waktu sebagai anggota karena
     a. Meninggal dunia;
     b. permintaan sendiri secara tertulis kepada Pimpinan DPRD
     C. bertempat tinggal di luar wilayah Daerah Tingkat II yang bersangkutan;
     d. tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 ayat
        (1) berdasarkan keterangan yang berwajib;
     e. dinyatakan melanggar sumpah/janji sebagai Anggota DPRD II;
     f. terkena larangan perangkapan jabatan sebagaimana yang dimaksud Pasal 41 ayat
        (2), ayat (3), dan ayat (4);
     g. diganti menurut Pasal 42 undang-undang ini.
   
(2)  Anggota DPRD II yang berhenti antar waktu sebagaimana yang dimaksud ayat (1)
     diganti oleh:
     a. calon yang diusulkan Dewan Pimpinan Partai Politik di Daerah Tingkat II yang
        bersangkutan yang diambil dari daftar calon tetap wakil partai politik dari
        daerah pemilihan yang sama;
     b. calon yang didjuka, oleh Pimpinan ABRI bagi Anggota DPRD II yang berasal
        dari ABRI.
   
(3)  Anggota pengganti antarwaktu menyelesaikan masa kerja anggota yang digantikannya.

(4)  Pemberhentian Anggota DPRD II diresmikan secara administrasi dengan Keputusan
     Gubernur atas nama Presiden sebagai Kepala Negara.

(5)  Pemberhentian anggota karena tidak memenuhi lagi syarat sebagaimana yang
     dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan/atau huruf f, dan/atau
     karena yang bersangkutan melanggar sumpah/janji Anggota DPRD II sebagaimana yang
     dimaksud Pasal 30, dan/atau diberhentikan menurut Pasal 42 undang-undang ini
     adalah pemberhentian dengan tidak hormat.


                             Pasal 29
   
(1)  Sebelum memangku jabatannnya Anggota DPRD II bersumpah/berjanji bersama-sama,
     yang pengucapannya dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam Rapat Paripurna
     untuk peresmian anggota yang dihadiri oleh anggota-anggota yang sudah
     ditetapkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dipimpin
     oleh anggota tertua dan termuda usianya.
   
(2)  Ketua DPRD II atau Anggota Pimpinan yang lain memandu ucapan sumpah/janji
     anggota yang belum bersumpah/berjanji sebagaimana yang dimaksud ayat (1).

(3)  Tata cara pengucapan sumpah/janji diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD II.


                             Pasal 30

     Bunyi Sumpah/Janji sebagaimana yang dimaksud Pasal 29 adalah sebagai berikut
"Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji:
     bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota (Ketua/Wakil Ketua)
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya;
     bahwa saya akan memegang teguh Pancasila dan menegakkan Undang-Undang Dasar
1945 serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
     bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi kepada Bangsa dan Negara
Kesatuan Republik Indonesia."


                          Bagian Ketiga
                         Pimpinan DPRD II
                             Pasal 31

(1)  Pimpinan DPRD II bersifat kolektif terdiri dari seorang Ketua dan sebanyak-
     banyaknya 3 (tiga) orang Wakil Ketua yang mencerminkan fraksi-fraksi
     berdasarkan urutan besarnya jumlah anggota fraksi.
(2)  Selama pimpinan DPRD II belum terbentuk,rapat-rapatnya untuk sementara waktu
     dipimpin oleh anggota yang tertua usianya dibantu oleh anggota termuda usianya.
(3)  Dalam hal Anggota yang tertua dan/atau yang termuda usianya sebagaimana yang
     dimaksud ayat (2) berhalangan, sebagai penggantinya adalah Anggota yang tertua
     dan/atau yang termuda usianya di antara yang hadir dalam rapat tersebut.
(4)  Tata cara pemilihan pimpinan DPRD II diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD II.


                             BAB VI
                      KEDUDUKAN MPR,DPR,DANDPRD
                           Bagian Pertama
               Tugas, Wewenang, dan Hak MPR, DPR, dan DPRD
   
                             Pasal 32

(1)  MPR, sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia, merupakan lembaga tertinggi
     negara dan pemegang serta pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat.
(2)  MPR mempunyai tugas wewenang sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Dasar
     1945.
(3)  Untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya, MPR mempunyai hak sebagaimana yang
     diatur dalam Peraturan Tata Tertib MPR.
   
   
                             Pasal 33

(1)  DPR, sebagai lembaga tinggi negara, merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila.
(2)  DPR mempunyai tugas dan wewenang:
     a. bersama-sama dengan Presiden membentuk undang-undang;
     b. bersama-sama dengan Presiden menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
     c  melaksanakan pengawasan terhadap:
        l). pelaksanaan undang-undang;
        2). pelaksanaan Anggaran Pendapat dan Belanja Negara;
        3). kebijakan Pemerintah sesuai dengan jiwa Undang-Undang Dasar 1945 dan Ketetapan MPR;
     d. membahas hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban keuangan negara yang
        diberitahukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, yang disampaikan dalam Rapat
        Paripuma DPR, untuk dipergunakan sebagai bahan pengawasan;
     e. membahas untuk meratifikasi dan/atau memberi persetujuan atas pernyataan
        perang serta pembuatan perdamaian dan perjanjian dengan negara lain yang
        dilakukan oleh Presiden;
     f. menampung dan menindak lanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat;
     g. melaksanakan hal-hal yang ditugaskan oleh Ketetapan MPR dan/atau undang-undang kepada DPR.
(3)  Untuk melaksakan tugas dan wewenang sebagaimana yang dimaksud ayat (2) DPR mempunyai hak:
     a. meminta keterangan kepada Presiden;
     b. mengadakan penyelidikan;
     C. mengadakan perubahan atas rancangan undang-undang;
     d. mengajukan pernyataan pendapat;
     e. mengajukan rancangan undang-undang;
     f. mengajukan/menganjurkan sesecrang untukjabatan tertentu jika ditentukan
         oleh suatu peraturan perundang-undangan;
     g. menentukan anggaran DPR.
   
(4)  Selain hak-hak DPR sebagaimana yang dimaksud ayat (3), yang pada hakekatnya
     merupakan hak-hak anggota, Anggota DPR juga mempunyai hak :
     a. mengajukan pertanyaan;
     b. Protokoler;
     C. keuangan/administrasi.
   
(5)  Pelaksanaan sebagaimana yang dimaksud ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPR.


                             Pasal 34
   
(1)  DPRD, sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah, merupakan wahana untuk
     melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila.
(2)  DPRD mempunyai tugas dan wewenang:
     a. memilih Gubemur/Wakil Gubernur, Bupati wakil Bupati, dan Walikota/ Wakil Walikota;
     b. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur/Wakil Gubernur,
        Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota kepada Presiden;
     C. bersama dengan Gubernur, Bupati, dan walikota menetapkan Anggaran Pendapatan
        dan Belanja Daerah;
     d. bersama dengan Gubernur, Bupati, dan Walikota membentuk peraturan daerah;
     e. melaksanakan pengawasan terhadap:
        1) pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lain;
        2) pelaksanaan peraturan-peraturan dan keputusan Gubernur, Bupati, dan
           Walikota;
        3) pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
        4) kebijakan Pemerintah Daerah yang disesuaikan dengan pola dasar pembangunan daerah;
        5) pelaksanaan kerja sama intemasional di daerah.
     f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah terhadap rencana
        perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan daerah;
     g. menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
(3)  Untuk melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana yang dimaksud ayat (2), DPRD mempunyai hak:
     a. meminta pertanggungjawaban Gubernur, Bupati, dan Walikota;
     b. meminta keterangan kepada Pemerintah Daerah;
     C. mengadakan penyelidikan;
     d. mengadakan perubahan atas rancangan peraturan daerah;
     e. mengajukan pemyataan pendapat;
     f. mengajukan rancangan peraturan daerah;
     g. menentukan anggaran DPRD.
(4)  Selain hak-hak DPRD sebagaimana yang dimaksud ayat (3), yang pada hakekatnya
     merupakan hak-hak anggota, Anggota DPRD juga mempunyai hak:
     a. mengajukan pertanyaan;
     b. protokoler,
     c. keuangan/administrasi.
(5)  Pelaksanaan sebagaimana yang dimaksud ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur
     dalam Peraturan Tata Tertib DPRD.

Pasal 35

(1) DPR dan DPRD, dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tingkatanya masing-masing, berhak meminta pejabat negara, pejabat pemerintah, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan tentang sesuatu hal yang perlu ditangani demi kepentingan negara, bangsa, pemerintah, dan pembangunan.

(2) Pejabat negara, pejabat pemerintah, atau warga masyarakat yang menolak permintaan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) diancam karena merendahkan martabat dan kehormatan DPR dan DPRD dengan pidana kurungan paling lama l tahun.

(3)  Pelaksanaan hak sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPR dan DPRD.

Pasal 36

(1)  Perjanjian-perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan hajat hidup orang banyak, bangsa, dan negara baik di bidang politik, keamanan, sosial budaya, ekonomi, maupun keuangan yang dilakukan Pemerintah memerlukan      persetujuan DPR sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

(2)  Dalam hal kerjasama intemasional yang berkaitan dengan kepentingan daerah, Pemerintah wajib memperhatikan sungguh-sungguh suara dari Pemerintah Daerah dan DPRD.

Bagian Kedua
Alat Kelengkapan MPR, DPR, dan DPRD

Pasal 37

(1)  Alat kelengkapan MPR terdiri atas:
     a. Pimpinan;
     b. Badan Pekerja;
     c. Komosi-Komisi.
     d. Panitia Ad Hoc.
(2)  Alat kelengkapan DPR terdiri atas:
     a. Pimpinan;
     b. Komisi clan Subkomisi;
     c. Badan Musyawarah, Badan Urusan Rumah Tangga, Badan Kerja Sama Antar-Parlemen,
        dan badan lain yang dianggap perlu;
     d. Panitia-Panitia.
(3)  Alat kelengkapan DPRD terdiri atas:
     a. Pimpinan;
     b. Komisi-Komisi;
     c. Panitia-Panitia.

(4) Selain alat kelengkapan sebagaimana yang dimaksud ayat (2) dan ayat (3), DPR, dan DPRD membentuk fraksi-fraksi.

(5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana yang dimaksud ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Tata Tertib MPR, DPR, clan DPRD.

Bagian Ketiga
Kekebalan Anggota MPR, DPR, DPRD

Pasal 38

(1)  Anggota MPR, DPR, dan DPRD tidak dapat dituntut di muka Pengadilan karena
     pernyataan dan/atau pendapat yang dikemukakan dalam rapat MPR, DPR, dan DPRD,
     baik terbuka maupun tertutup, yang diajukannya secara lisan ataupun tertulis,
     kecuali jika yang bersangkutan mengumumkan apa yang disepakati dalam rapat
     tertutup untuk dirahasiakan atau hal-hal yang dimaksud oleh ketentuan mengenai
     pengumuman rahasia negara dalam Buku Kedua Bab I KUHP.

(2)  Anggota MPR, DPR, dan DPRD tidak dapat diganti antar waktu karena pernyataan
     dan/atau pendapat yang dikemukakan dalam rapat-rapat MPR, DPR, dan DPRD.

Bagian Keempat
Kedudukan Protokoler dan Keuangan

Pasal 39

Kedudukan protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota MPR, DPR, dan DPRD diatur oleh masing-masing badan tersebut bersama-sama Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima
Peraturan Tata Tertib

Pasal 40

Peraturan Tata Tertib MPR, DPR, dan DPRD ditentukan sendiri oleh masing-masing lembaga tersebut.

BAB VII
LARANGAN DAN PENYIDIKAN TERHADAP ANGGOTA MPR, DPR, DAN DPRD

Bagian Pertama
Larangan

Pasal 41

(1)  Keanggotaan MPR tidak boleh dirangkap oleh:
     a. pejabat negara;
     b. pejabat struktural pada pemerintahan;
     C. pejabat pada lembaga peradilan;
     d. pejabat lain sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan
        yang beriaku.
(2)  Keanggotaan DPR dan DPRD tidak boleh dirangkap dengan jabatan apapun di
     lingkungan pemerintahan dan peradilan pada semua tingkatan.
(3)  Keanggotaan DPR tidak boleh dirangkap dengan keanggotaan DPRD atau sebaliknya.
(4)  Keanggotaan DPRD di suatu daerah tidak oleh dirangkap dengan keanggotaan DPRD
     dari daerah lain.


                             Pasal 42

(1)  Anggota DPR dan DPRD dilarang melakukan pekerjaan/usaha yang biayanya berasal
     dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan
     Belanja Daerah.
(2)  Pelanggaran sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dapat dikenakan sanksi sampai
     dengan diberhentikan sebagai Anggota DPR dan DPRD.
(3)  Penerapan sanksi atas pelanggaran ketentuan sebagaimana yang dimaksud ayat (1),
     dilaksanakan secara administrasi oleh Pimpinan DPR dan DPRD atas usul dan
     pertimbangan fraksi yang bersangkutan setelah mendengar pertimbangan dan
     penilaian dari badan yang dibentuk khusus untuk itu.
(4)  Pelaksaan ketentuan sebagaimana yang dimaksud ayat (1), ayat (2),dan ayat (3)
     diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPR dan DPRD.

Bagian Kedua
Penyidikan

Pasal 43

Dalam hal seorang Anggota MPR, DPR, dan DPRD patut disangka telah melakukan perbuatan pidana, maka pemanggilan, permintaan keterangan, dan penyidikan harus mendapat persetujuan tertulis Presiden bagi Anggota MPR dan DPR, persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri bagi Anggota DPRD I, dan persetujuan tertulis Gubernur bagi Anggota DPRD II sesuai dengan peratutan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

Anggota MPR, DPR, dan DPRD periode Tahun 1997-2002 berakhir keanggotaannya secara bersama-sama pada saat Anggota MPR, DPR, dan DPRD yang baru hasil Pemilihan Umum Tahun 1999 mengucapkan sumpah/janji.

Pasal 45

Khusus pengisian Anggota MPR hasil Pemilihan Umum Tahun 1999 dari Utusan Golongan sebagaimana yang dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf c, ayat (5), dan ayat (6) diatur sebagai berikut :
a.   KPU menetapkan jenis dan jumlah wakil masing-masing golongan;
b.   Utusan Golongan sebagaimana yang dimaksud huruf a diusulkan oleh golongannya
     masing-masing kepada KPU untuk ditetapkan yang selanjutnya diresmikan secara
     administrasi dengan Keputusan Presiden sebagai Kepala Negara;
c.   Tata cara penetapan Anggota MPR dari Utusan Golongan sebagaimana yang dimaksud
     huruf a dan huruf b diatur lebih lanjut oleh KPU.

Pasal 46

Pelaksanaan tugas, wewenang, dan hak DPRD sebagaimana yang dimaksud Pasal 34 mulai berlaku, pada saat berlakunya undang-undang mengenai pemerintahan daerah, sebagai pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Dengan berlakunya undang-undang ini, maka Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1995 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 48

Undang-Undang ini dapat disebut Undang-undang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD.

Pasal 49

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, mernerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.


                                               Disahkan di Jakarta
                                           pada tanggal l Pebruari 1999
                                            PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
                                                       ttd
                                              BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE


   Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Pebruari 1999
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
     REPUBLIK INDONESIA
           ttd
      AKBAR TANDJUNG

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 24


PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 1999
TENTANG
SUSUNAN DAN KEDUDUKAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH


UMUM
   
Menurut Undang-Undang Dasar 1945, kekuasaan tertinggi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat berdasarkan asas kedaulatan rakyat dengan hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Keanggotaan MPR itu terdiri atas anggota DPR ditambah dengan Utusan Daerah dan Utusan Golongan sehingga seluruh rakyat, seluruh golongan, dan seluruh daerah mempunyai wakil dalam MPR dan MPR betul-betul merupakan penjelmaan rakyat.
   
Sejalan dengan hal itu, pemerintah negara dan pemerintah daerah juga diselenggarakan dengan dasar dan sendi permusyawaratan/perwakilan sehingga diperlukan adanya badan permusyawaratan/perwakilan, yaitu MPR, DPR, dan DPRD, yang sesuai dengan kewenangan dan lingkup tugas masing-masing, mewakili rakyat dalam membentuk pemerintahan dan menyusun peraturan perundang-undangan.
   
Agar lebih mampu mencerminkan penegakan kedaulatan rakyat, Undang-undang tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD yang ada perlu diganti.
Penggantian undang-undang tersebut dimaksudkan untuk lebih menjamin keterwakilan penduduk dan daerah, menjamin pertanggungjawaban wakil rakyat kepada pemilihnya, menjamin keberdayaan MPR, DPR, dan DPRD dalam melaksanakan tugas, wewenang, serta haknya, dan mengembangkan kemitraan dan kesetaraan dengan lembaga eksekutif, sehingga kualitas dan kinerja MPR, DPR, dan DPRD makin meningkat.
  
Pembaruan dalam Undang-undang ini cukup mendasar, tidak hanya mencakup komposisi dan jumlah anggota MPR, DPR, dan DPRD, tetapi juga menyangkut penjabaran ataupun penegasan tugas,wewenang, dan hak MPR,DPR, dan DPRD, serta perluasan ruang gerak anggota badan-badan ini untuk melaksanakan hak-haknya. Pembaharuan itu dilakukan karena adanya penggantian undang-undang mengenai partai politik dan undang-undang mengenai pemilihan umum.
   
Dalam rangka menjamin keterwakilan penduduk seperti yang disebutkan di atas, jumlah anggota yang dipilih makin ditingkatkan, sesuai dengan sistem pemilihan umum yang ditetapkan, Prinsip keterwakilan daerah diwujudkan dengan penetapan jumlah yang sama bagi Utusan Daerah di MPR dari setiap Propinsi Daerah Tingkat I. Sementara itu,    untuk menjamin keterwakilan golongan-golongan masyarakat, Utusan Golongan di MPR dipilih dari mereka yang kurang terwakili di DPR.
   
Rasa tanggung jawab wakil rakyat kepada para pemilihnya ditingkatkan dengan menampilkan wakil yang dikenal oleh rakyat di daerah pemilihnya. Kualitas dan kinerja anggota MPR, DPR, dan DPRD ditingkatkan melalui penetapan persyaratan kemampuan, pengalaman, dan integritas pribadi yang tinggi.
Kinerja kelembagaan dicapai dengan menjamin adanya kesempatan yang lebih luas Kepada MPR, DPR, dan DPRD untuk melaksanakan tugas, wewenang, dan hak-haknya.
   
Pemberdayaan MPR dilaksanakan dengan memisahkan pimpinan MPR dari pimpinan DPR dan membentuk Badan Pekerja MPR yang bersifat tetap. Sementara itu, pemberdayaan DPR dan DPRD dilakukan tidak hanya dengan meningkatkan jumiah anggota DPR dan DPRD yang, dipilih, tetapi juga dengan menjabarkan dan menegaskan tugas, wewenang, dan hak-hak DPR dan DPRD dalam perumusan kebijakan publik, penyusunan anggaran, pengawasan, dan rekomendasi untuk pengisian jabatan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
      
PASAL DEMI PASAL
      
Pasal l
      Cukup jelas
      
Pasal 2

 Ayat (1)
        Cukup jelas
Ayat (2)
       Cukup jelas
Ayat (3)
       Cukup jelas
Ayat(4)
       Cukup jelas
Ayat (5)
       Cukup jelas
Ayat (6)
       Cukup jelas
Ayat (7)

Peraturan Tata Tertib DPR menetapkan kriteria, jenis, dan jumlah wakil masing-masing golongan secara objektif dan representatif.

Pasa1 3
         Ayat (1)
         Huruf a
       Cukup jelas
         Huruf b
       Cukup jelas
         Huruf c

Tidak pemah melakukan tindakan atau mengajukan pernyataan yang bertentangan dengan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 sebagaimana yang dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

         Huruf d
     Yang dimaksud dengan "terlibat secara langsung dalam G-30-S/PKI" adalah
     1) mereka yang merencanakan, turut merencanakan, atau mengetahui adanya
        perencanaan G-30-S/PKI, tetapi tidak melaporkan kepada pejabat yang
        berwajib,
     2) Mereka yang dengan kesadaran akan tujuannya melakukan kegiatan-kegiatan
        dalam pelaksanaan G-30-S/PKI tersebut.
   
     Yang dimaksud "terlibat secara tidak langsung dalam G-30-S/PKI" adalah
     1) Mereka yang menunjukkan sikap, baik dalam yang perbuatan atau dalam
        ucapan-ucapan, bersifat menyetujui G-30-S/PKI.

     2) Mereka yang secara sadar menunjukkan sikap, baik dalam perbuatan atau dalam
        ucapan, yang menentang usaha penumpasan G-30-S/PKI.

Yang dimaksud dengan organisasi terlarang dalam pasal ini ialah organisasi-organisasi yang tegas-tegas dinyatakan terlarang dengan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan-ketentuan ini tidak berlaku bagi mereka yang berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan telah mendapat amnesti atau abolisi atau grasi.

          Huruf e
         Cukup jelas
   
          Huruf f
         Cukup jelas
   
          Huruf g
          Dinyatakan dengan surat keterangan dokter yang berwenang.
   
       Ayat (2)
          Cukup jelas
   
       Ayat (3)
          Proses administrasi dilakukan oleh KPU.

Pasal 4
   
       Cukup jelas

Pasal 5
       Ayat (1)
   
       Huruf a
   
       Cukup jelas
   
       Huruf b
   
       Yang dimaksud "permintaan sendiri" adalah juga permintaan Pimpinan ABRI bagi
       anggota MPR dari ABRI.
   
       Huruf c
   
       Cukup jelas
   
          Huruf d
   
       Cukup jelas
   
          Huruf e
   
       Cukup jelas

          Huruf f

       Cukup jelas

          Huruf g
   
       Cukup jelas
         Ayat (2)
   
       Cukup jelas
         Ayat (3)
 
       Cukup jelas
         Ayat (3)

       Cukup jelas
         Ayat (4)

       Cukup jelas
         Ayat (5)

       Cukup jelas
        
Pasal 6

     Proses administrasi dilakukan oleh KPU.
   
Pasal 7

     Ayat (1)
     Cukup jelas
     Ayat (2)

     Termasuk pengucapan sumpah/janji anggota pengganti antar waktu.
     Ayat (3)
     Cukup jelas

Pasal 8

Pada waktu pengucapan sumpah/janji lazimnya dipakai kata-kata tertentu sesuai dengan agama masing-masing, yaitu misalnya untuk penganut agama Islam didahului dengan kata "Demi Allah" dan untuk penganut agama Kristen/Katolik diakhiri dengan kata-kata "Semoga Tuhan menolong saya".

Pasal 9
   
    Cukup jelas

Pasal l0
   
    Ayat (1)
   
    Badan Pekerja MPR bersifat tetap. Untuk mendukung pelaksanaan tugas pimpinan MPR
    dan Badan Pekerja MPR dibentuk suatu sekretariat.
   
    Ayat (2)
   
    Cukup jelas

Pasal ll
   
    Cukup jelas

Pasal 12
   
    Ayat (1)
   
    Cukup jelas
   
    Ayat (2)
   
    Proses administrasi dilakukan oleh KPU.

Pasal 13
   
    Cukup jelas

Pasal 14
   
    Ayat (1)
   
    Huruf a
    Cukup jelas
   
    Huruf b
    Yang dimaksud "permintaan sendiri" adalah juga permintaan Pimpinan ABRI bagi
    angota DPR dari ABRI.
   
    Huruf c
  
    Cukup jelas
   
    Huruf d
   
    Cukup jelas
   
    Huruf e
   
    Cukup jelas
   
    Huruf f
   
    Cukup jelas
   
    Huruf g
   
    Cukup jelas
    Ayat (2)
   
    Cukup jelas
    Ayat (3)

    Cukup jelas
    Ayat (4)

    Cukup jelas
    Ayat (5)

    Cukup jelas

Pasal 15

    Ayat (1)

    Cukup jelas

    Ayat (2)

    Termasuk pengucapan sumpah/janji anggota penggantar waktu.

    Ayat (3)
    Cukup jelas
   
Pasal 16
   
    a. waktu pengucapan sumpah/janji lazimnya tertentu sesuai dengan agama
       masing-masing, yaitu misalnya untuk penganut agama Islam didahului dengan
       kata "Demi Allah" dan penganut agama Kristen/Katolik diakhiri dengan
       kata-kata "semoga Tuhan menolong saya".

Pasal 17

      Cukup jelas
 
Pasal 18
 
      Ayat (1)

      Cukup jelas

      Ayat (2)

      Cukup jelas

      Ayat (3)
 
         Jumlah Anggota DPRD l ditetapkan berdasarkan jumlah penduduk yaitu :
         sampai dengan 3.000.000 sebanyak 45 orang;
         3.000.001 - 5.000.000 sebanyak 55 orang;
         5.000.001 - 7.000.000 sebanyak 65 orang;
         7.000.001 - 9.000.000 sebanyak 75 orang;
         9.000.001 -12.000.000 sebanyak 85 orang;
         lebih dari 12.000.000 sebanyak l 00 orang.
         Hasil perhitungan 10 % dari jumlah Anggota DPRD I yang berasal dari ABRI
         mulai 0,5 ke atas clibulatkan menjadi 1 (satu).

Pasal 19
 
     Ayat (1)

     Cukup jelas
 
      Ayat (2)
 
      Cukup jelas

      Ayat (3)

          Proses administarsi dilakukan oleh Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I.

Pasal 20

     Cukup jelas

Pasal 21

     Ayat (1)

     Huruf a
   
     Cukup jelas
   
     Huruf b

     Yang dimaksud "permintaan sendiri" adalah juga permintaan Pimpinan ABRI bagi
     anggota DPRD I dari ABRI.
   
     Huruf c
   
     Cukup jelas
   
     Huruf d
   
     Cukup jelas
   
     Huruf e
   
     Cukup jelas
  
     Huruf f
   
     Cukup jelas
   
     Huruf g
   
     Cukup jelas

     Ayat (2)
   
     Cukup jelas

     Ayat (3)

     Cukup jelas

     Ayat (4)

     Proses administrasi penggantian antarwaktu Anggota DPRD I dilakukan oleh DPRD
     I dan pengajuannya dilakukan oleh gubernur kepada Menteri Dalam Negeri.

     Ayat (5)
   
     Cukup jelas
   
     Pasal 22
   
     Ayat (1)
   
        Cukup jelas
   
     Ayat (2)
   
        Termasuk pengucapan sumpah/janji anggota pengganti antarwaktu.
   
       Ayat (3)
   
          Cukup jelas

Pasal 23

Pada waktu pengucapan sumpah/janji lazimnya dipakai kata-kata tertentu sesuai dengan agama masing-masing,yaitu misalnya untuk penganut agama Islam didahului dengan kata "Demi Allah" dan untuk penganut agama Kristen/Katolik diakhiri dengan kata-kata "Semoga Tuhan menolong saya".

Pasal 24
       Cukup jelas

Pasal 25
       Ayat (1)
   
          Cukup jelas
   
       Ayat (2)
   
          Cukup jelas
   
       Ayat (3)
   
          Jumlah Anggota DPRD 11 ditetapkan berdasarkan jumlah penduduk yaitu
          sampal dengan 100.000 sebanyak 20 orang;
          100.001 - 200.000 sebanyak 25 orang;
          200.001 - 300.000 sebanyak 30 orang;
          300.001 - 400.000 sebanyak 35 orang;
          400.001 - 500.000 sebanyak 40 orang;
          lebih dari 500.000 sebanyak 45 orang;
          Hasil perhitungan l 0 % dari jumlah Anggota DPRD II yang berasal dari
          ABRI mulai dari 0,5 ke atas dibulatkan menjadi l (satu).

Pasal 26
   
     Ayat (1)
   
     Cukup jelas
   
     Ayat (2)
   
     Cukup jelas
   
     Ayat (3)
   
     Proses administrasi dilakukan oleh Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II.

Pasal 27
   
     Cukup jelas

Pasal 28
   
     Ayat (1)
   
     Huruf a

     Cukup jelas

     Huruf b

     Yang dimaksud "permintaan sendiri" adalah juga permintaan Pimpinan ABRI bagi
     anggota DPRD II dari ABRI.
   
     Huruf c

     Cukup jelas

     Huruf d

     Cukup jelas

     Huruf e

     Cukup jelas

     Huruf f

     Cukup jelas

     Huruf g

     Cukup jelas

     Ayat (2)

     Cukup jelas

     Ayat (3)

     Cukup jelas

     Ayat (4)

       Proses administmsi penggantian antarwaktu anggota DPRD II dilakukan oleh
       DPRD II dan pengajuannya dilakukan oleh Bapati/Walikotamadya kepada Gubernur.

     Ayat (5)

     Cukup jelas

     Pasal 29

     Ayat (1)
 
     Cukup jelas
 
     Ayat (2)

     Termasuk pengucapan sumpah/janji anggota pengganti antarwaktu.

     Ayat (3)

     Cukup jelas

Pasal 30

Pada waktu pengucapan sumpah/janji lazimnya dipakai kata-kata tertentu sesuai dengan agama masing-masing, yaitu misalnya untuk penganut agama Islam didahului dengan kata "Demi Allah" dan untuk penganut agama Kristen/Katolik diakhiri dengan kata kata "Semoga Tuhan menolong saya".

Pasal 31
   
        Cukup jelas
   
Pasal 32
   
        Cukup jelas
   
     Pasal 33
   
        Cukup jelas
   
Pasal 34
   
        Ayat (1)
   
           DPRD, sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah, melaksanakan fungsi
           legislatif sepenuhnya sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat di daerah dan
           berkedudukan sejajar sebagai mitra Pemerintah Daerah serta bukan bagian
           dari Pemerintah Daerah.
   
        Ayat (2)
   
      Cukup jelas
   
        Ayat (3)
   
      Cukup jelas
   
        Ayat (4)
   
      Cukup jelas
   
        Ayat (5)
   
     Pasal 35 Cukup jelas
   
        Ayat (1)
 
           DPR dan DPRD adalah lembaga yang merefleksikan kedaulatan rakyat dalam
           penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, setiap warganegara wajib
           menjunjung tinggi kehormatan dan martabat DPR/DPRD dengan memenuhi
           permintaan lembaga tersebut dan memberi keterangan seperti yang diminta,
           termasuk menunjukkan dan/atau menyerahkan segala dokumen yang diperlukan.
   
       Ayat (2)
   
          Cukup jelas
   
       Ayat (3)
   
          Cukup jelas

    Pasal 36
   
       Cukup jelas

    Pasal 37

       Ayat (1)
   
          Badan Pekeda dan Komisi-komisi dapat membentuk alat kelengkapannya.
   
       Ayat (2)
   
       Huruf a
   
             Cukup jelas
   
      Huruf b
   
             Cukup jelas
   
      Huruf c
   
             Cukup jelas
   
      Huruf d
   
             Panitia-panitia sebagai alat kelengkapan DPR dibentuk dan disahkan oleh
             Rapat Paripurna.
   
       Ayat (3)
   
         Huruf a
   
           Cukup jelas
   
          Huruf b
   
             Apabila dipandang perlu dapat dibentuk Subkomisi.
   
          Huruf c
   
             Panitia-panitia sebagai alat kelengkapan DPRD dibentuk dan disahkan
             oleh Rapat Paripurna.
   
       Ayat (4)
   
          Fraksi-fraksi di DPR dan DPRD mencerminkan konfigurasi politik yang ada
          di DPR dan DPRD.
   
          Pembentukan fraksi dimaksud agar DPR dan DPRD mampu melaksanakan tugas,
          wewenang, dan haknya secara optimal dan efektif.
   
       Ayat (5)
   
          Cukup jelas

    Pasal 38
   
       Ayat (1)
   
          Pengertian "anggota" pada ayat ini termasuk anggota sebagai pimpinan. Yang
          dimaksud dengan "rapat" adalah semua rapat MPR, DPR, dan DPRD, baik yang
          diselenggarakan di dalam maupun di luar gedung MPR, DPR, dan DPRD
   
       Ayat (2)
   
          Cukup jelas

    Pasal 39
   
       Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk
       peraturan daerah.

    Pasal 40
   
       Cukup jelas

    Pasal 41
   
       Ayat (1)
   
          Para pejabat yang dimaksud pada ayat (1) adalah Presiden, Wakil Presiden,
          Anggota Kabinet, Jaksa Agung, Anggota dan Pimpinan DPA, Anggota dan Pimpinan
          Mahkamah Agung, Anggota dan Pimpinan BPK, Gubernur Bank Indonesia, Kepala
          Lembaga Pemerintah Non Departemen, Gubernur dan Wakil Gubernur Kepala Daerah
          Tingkat I.
          Bupati/Walikotamadya, Wakil Bupati/Wakil Walikotamadya Kepala Daerah
          Tingkat II, dan jabatan lain yang tidak boleh dirangkap sebagaimana yang
          diatur dalam Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
   
       Ayat (2)
   
          Cukup jelas
   
       Ayat (3)
   
          Cukup jelas
   
       Ayat (4)
   
          Cukup jelas

    Pasal 42
   
       Ayat (1)
   
          Cukup jelas
   
       Ayat (2)
   
          Cukup jelas
   
       Ayat (3)
   
          Badan khusus yang dibentuk untuk itu bersifat sementara dan berfungsi
          meneliti pelanggaran yang dilakukan Anggota DPR dan DPRD sebagaimana yang
          dimaksud pada ayat (1), sebagai bahan pertimbangan pengambilan tindakan
          atau untuk merehabilitas nama baik. Untuk meneliti pelanggaran lain dapat
          dibentuk badan khusus.
   
      Ayat (4)
   
          Cukup jelas

Pasal 43
   
     Persetujuan yang dimaksud adalah persetujuan tertulis langsung tanpa hak substitusi.
    
Pasal 44
   
     Cukup jelas
   
Pasal 45
   
     Cukup jelas

Pasal 46

Ketentuan ini diperlukan mengingat akan adanya penggantian Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.

Pasal 47
   
            Cukup jelas

     Pasal 48
   
            Cukup jelas

     Pasal 49
   
               Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLLIK INDONESIA NOMOR 3811