PERPU 47/1960, PEMBENTUKAN DAERAH TINGKAT I SULAWESI SELATAN TENGGARA DAN

DAERAH TINGKAT I SULAWESI UTARA TENGAH

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang :

a.bahwa dalam rangka pelaksanaan Manifesto Politik Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1959 untuk kelancaran jalannya pemerintahan didaerah-daerah tingkat II yang telah dibentuk di Sulawesi dan untuk mencapai bentuk susunan ketatanegaraan yang seragam diseluruh wilayah Negara kedua daerah propinsi administratif yang dimaksud pada Peraturan Presiden No. 5 tahun 1960 perlu segera diubah masing-masing menjadi Daerah tingkat I;
b.bahwa karena keadaan memaksa soal tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;

Mengingat :

1. Pasal 22 ayat (1) Undang-undang Dasar;

2.Undang-undang No. 1 tahun 1957 (Lembaran-Negara 195, No. 6 Tambahan Lembaran-Negara No. 1143) tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-undang No.73 tahun 1957 (Lembaran-Negara 1957 No. 159) dan Undang-undang No. 6 tahun 1958 (Lembaran-Negara 1958 No. 15, Tambahan Lembaran-Negara No. 1542);

3.Undang-undang No. 29 tahun 1959 (Lembaran-Negara 1959 No. 74 Tambahan Lembaran-Negara No. 1822) tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di SulawesI;

4.Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959 (Lembaran-Negara 1959 No. 129, Tambahan Lembaran-Negara No. 1896) tentang Pemerintah Daerah (disempurnakan);

5.Penetapan Presiden No. 5 tahun 1960 (Lembaran-Negara 1960 No. 103, Tambahan Lembaran-Negara No. 2042) tentang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong-Royong dan Sekretariat Daerah; Mendengar : Menteri Pertama, Menteri Keamanan Nasional dan Menteri Dalam Negeri & Otonomi Daerah;

Memutuskan : Menetapkan : Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1.

(1) Wilayah yang meliputi daerah Propinsi-propinsi Administratif Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara,sebagai dimaksud dalam Peraturan Presiden No. 5 tahun 1960 masing-masing dibentuk sebagai daerah tingkat I yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dan yang berturut-turut dinamakan:

a.Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara dan
b.Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah.

(2) Selanjutnya dalam ketentuan-ketentuan yang berikut, apabila tidak ditentukan secara lain, kedua daerah tersebut dalam ayat (1) pasal ini disebut "Daerah".

Pasal 2.

(1) Pemerintah Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara dan Sulawesi Utara-Tengah masing-masing berkedudukan di Makasar dan Menado.

(2) Jika perkembangan keadaan di Daerah menghendakinya, maka atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan, tempat kedudukan Pemerintah tersebut dalam ayat (1) pasal ini dapat dipindahkan dengan keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah kelain tempat dalam wilayah Daerahnya.

(3) Dalam keadaan darurat tempat kedudukan Pemerintah Daerah untuk sementara waktu dapat dipindahkan kelain tempat oleh Kepala Daerahnya.

Pasal 3.

(1) Dengan tidak mengurangi ketentuan termaksud pada pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1957 jo. Undang-undang No. 73 tahun 1957 dan pasal 1 ayat (2) Penetapan Presiden No. 5 tahun 1960, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Selatan-Tenggara dan Sulawesi Utara-Tengah masing-masing terdiri atas 35 orang anggota.

(2) Jumlah anggota Badan Pemerintah Harian Daerah Sulawesi Selatan-Tenggara dan Sulawesi Utara-Tengah masing-masing terdiri atas 5 orang anggota.

BAB II TENTANG URUSAN RUMAH TANGGA DAERAH DAN KEWAJIBAN DAERAH.

Pasal 4.

Dengan tidak mengurangi ketentuan pada pasal 31 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1957 serta dengan memperhatikan tugas Daerah-daerah yang ada dan nyata-nyata telah dijalankan oleh Daerah-daerah tingkat II dalam wilayah Daerahnya, urusan rumah tangga dan kewajiban Daerah meliputi

A. Urusan tata usaha Daerah : 1.menyusun dan menyelenggarakan Sekretariat Daerah serta pembagiannya menurut yang diperlukan; 2.menyelenggarakan segala sesuatu. yang berhubungan dengan urusan kepegawaian, perbendaharaan, pemeliharaan harta dan milik Daerah, serta lain-lain hal untuk melancarkan pekerjaan Daerah.
B.Urusan koordinasi dari kepentingan bersama dari daerah tingkat bawahan dan pengawasan atas jalannya pemerintahan daerah bawahan itu.
C.Urusan-urusan dilapangan perekonomian dan kesejahteraan, yang diatur secara berangsur-angsur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB III

TENTANG HAL-HAL YANG BERSANGKUTAN DENGAN KEWENANGAN HAK TUGAS DAN KEWAJIBAN DAERAH

Pasal 5.

Tentang pegawai-pegawai daerah.

(1) Dengan tidak mengurangi hak untuk mengangkat pegawai Daerah termaksud dalam pasal 53 Undang-undang No. 1 tahun 1957, maka untuk menyelenggarakan hal-hal yang termasuk urusan rumah tangga dan kewajiban Daerah, setelah mendengar pertimbangan Kepala Daerah yang bersangkutan, dengan keputusan Menteri yang bersangkutan dapat :

a.diserahkan pegawai Negara untuk diangkat menjadi pegawai Daerah;
b.diperbantukan pegawai Negara untuk dipekerjakan kepada Daerah.

(2)Dengan mengingat peraturan-peraturan yang ada mengenai pegawai-pegawai Negara, maka dengan keputusan Menteri yang bersangkutan dapat diadakan ketentuan-ketentuan tentang kedudukan pegawai Negara yang diserahkan atau diperbantukan kepada Daerah.

(3)Pemindahan pegawai Negara yang diperbantukan kepada Daerah ke daerah yang lain, diatur oleh Menteri yang bersangkutan sesudah mendengar pertimbangan Kepala Daerah yang bersangkutan. (4)Penempatan dan pemindahan pegawai-pegawai Negara yang diperbantukan kepada Daerah di dalam wilayah daerahnya, diatur oleh Kepala dan diberitahukan kepada Menteri yang bersangkutan.

(5)Penempatan dan kenaikan pangkat dan gaji dari pegawai yang diperbantukan menurut ketentuan dalam ayat (4) huruf b pasal ini diselenggarakan oleh Departemen yang bersangkutan dengan memperhatikan pertimbangan Kepala Daerah.

(6)Kenaikan gaji berkala, pemberian istirahat, baik istirahat tahunan, istirahat besar maupun istirahat karena sakit/hamil dan sebagainya dari pegawai-pegawai Negara yang diperbantukan kepada Daerah diputus oleh Kepala Daerah menurut peraturan-peraturan yang berlaku.

Pasal 6

Tentang hal tanah, bangunan, gedung dan lain-lain sebagainya

(1)Tanah, bangunan, gedung dan barang-barang tidak bergerak lainnya milik Pemerintah yang dibutuhkan oleh Daerah untuk memenuhi tugas kewajibannya, diserahkan kepada Daerah dalam hak milik atau diserahkan untuk dipakai atau diserahkan dalam pengelolaan guna keperluannya berdasarkan atau atas kuasa peraturan ini.

(2)Barang-barang inventaris, dan barang-barang bergerak lainnya yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga dan kewajiban Daerah, diserahkan kepada Daerah dalam hak milik.

(3)Segala hutang-piutang yang bersangkutan dengan hal-hal yang diserahkan kepada Daerah, mulai saat penyerahan tersebut menjadi tanggungan Daerah, dengan ketentuan bahwa penyelesaian soal-soal yang timbul mengenai itu dapat diminta pada Pemerintah.

(4)Untuk penyelenggaraan tugas kewajiban Daerah. Menteri yang bersangkutan menyerahkan kepada Daerah jumlah biaya yang sebelum penyerahan urusan itu termasuk dalam anggaran belanja Departemennya.

BAB IV

KETENTUAN - PERALIHAN

Pasal 7.

(1) Gubernur Sulawesi Selatan dan Gubernur Sulawesi Utara pada saat mulai berlakunya peraturan ini terus menjalankan tugas kewajiban Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Penetapan Presiden No. 6 tahun 195 9 (disempurnakan) jo. Penetapan Presiden No. 5 tahun 1960, masing-masing untuk Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara - Tengah.

(2) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah termaksud pada pasal 3 ayat (1) dibentuk berdasarkan Penetapan Presiden No. 5 tahun 1960 dan dinamakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong-Royong.

(3) Selama masih belum dapat dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong-Royong termaksud pada ayat (2) pasal ini, maka segala tugas kewajibannya dijalankan oleh Kepala Daerah yang bersangkutan.

Pasal 8.

Ketentuan-ketentuan dalam peraturan-peraturan yang masih berlaku hingga pada saat mulai berlakunya peraturan ini, yang ditetapkan oleh penguasa-penguasa yang berwenang dahulu didaerah, termasuk peraturan-peraturan polisi, sepanjang peraturan-peraturan itu mengatur hal-hal yang menurut peraturan ini termasuk urusan rumah tangga Daerah, terus berlaku dalam daerah hukumnya masing-masing sebagai peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah tingkat I yang bersangkutan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dinamakan "Peraturan Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah".

Pasal 10.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada hari tanggal 1 Januari 1961.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Desember 1960. Presiden Republik Indonesia,

SUKARNO.

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 Desember 1960. Pejabat Sekretaris Negara,

SANTOSO.


PENJELASAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG No. 47 TAHUN 1960 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH TINGKAT I SULAWESI SELATAN- TENGGARA DAN DAERAH TINGKAT I SULAWESI UTARA TENGAH.


I. UMUM.

1.Untuk mempercepat perkembangan pemerintahan daerah-daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri maka dengan Undang-undang No. 29 tahun 1959 seluruh Sulawesi telah dibagi menjadi 37 Daerah-daerah Tingkat II.

2.Sebagai langkah lanjutan dipandang perlu selekas-lekasnya membentuk Daerah-daerah otonom tingkat I, yang disamping mengatur dan mengurus rumah-tangganya sendiri, bertugas pula untuk mengkoordinir dan mengawasi daerah-daerah tingkat II yang telah ada.

3.Berhubung dengan itu maka dirasa perlu segera menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara dan Sulawesi Utara-Tengah ini, yang mengatur pembentukan Daerah-daerah Tingkat I di Sulawesi yang hingga kini merupakan 2 Propinsi administratif yang diadakan menurut Peraturan Presiden No. 5 tahun 1960.

4.Dengan demikian maka tercapailah keseragaman dalam pembentukan Daerah-daerah Tingkat I diseluruh wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia.

II. PASAL DEMI PASAL.

Cukup jelas.