UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 1988
TENTANG
PRAJURIT ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang :     a. bahwa usaha pembelaannegara diselenggarakan dengan Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta, yangmerupakan perjuangan segenap rakyat Indonesia dalam bentuk perlawanan tidakbersenjata dan perlawanan bersenjata.  Perlawanan bersenjata rakyat Indonesia inilah melahirkan tentara rakyatyang teratur, yang kemudian melembaga ke dalam wadah tunggal, yakni tentarakebangsaan dengan sebutan Tentara Nasional Indonesia berintikan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia;

b. bahwa anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Sukarela, anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Wajib, dan anggota Cadangan Tentara Nasional Indonesiasebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 yang telah diubahdengan Undang-undang Nomor Tahun 1988, pada hakikatnya adalah prajurit AngkatanBersenjata Republik Indonesia yang terdiri atas prajurit Tentara NasionalIndonesia Angkatan Darat, prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut,prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara, dan prajurit KepolisianNegara Republik Indonesia;

c. bahwa dalam melaksanakan ketentuan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1988 (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 3), terdapat delapan Undang- undangyang mengatur tentang pembinaan anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia,yang didasarkan pada Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia Tahun1950, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ketatanegaraan Republik Indonesia serta pertumbuhan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sehinggaUndang-undang tersebut perlu dicabut dan diganti;

d. bahwa berdasarkanhal-hal tersebut di atas perlu ditetapkan Undang- undang tentang PrajuritAngkatan Bersenjata Republik Indonesia;

Mengingat :        1. Pasal 5 ayat (1),Pasal 10, Pasal 17, Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan KeamananNegara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 51, TambahanLembaran Negara Nomor 3234), yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1Tahun 1988 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentangKetentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia(Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3368);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Dengan mencabut: 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1953 tentang Penerimaan Anggota Angkatan Perang (Lembaran NegaraTahun 1953 Nomor 42);

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1953 tentang Kewajiban Anggota Angkatan Perang Untuk Tetap Dalam Dinas Ketentaraan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 43);

3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1953 tentang Penerimaan Anggota Angkatan Perang Sukarela(Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 45);

4. Undang-undang Nomor16 Tahun 1953 tentang Kedudukan Hukum Anggota Angkatan Perang (Lembaran NegaraTahun 1953 Nomor 46);

5. Undang-undangNomor 17 Tahun 1953 tentang Akibat-akibat Daripada Undang-undang KewajibanAnggota Angkatan Perang Untuk Tetap Dalam Dinas Ketentaraan (Lembaran NegaraTahun 1953 Nomor 47);

6. Undang-undangNomor 19 Tahun 1958 tentang Undang-undang Militer Sukarela (Lembaran NegaraTahun 1958 Nomor 60);

7. Undang-undangNomor 55 Tahun 1958 tentang Kedudukan Anggota Angkatan Perang Dalam DinasKetentaraan Sesudah Akhir Tahun 1955 (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 105);

8. Undang-undang Nomor 66 Tahun 1958 tentang Wajib Militer (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 117) juncto Undang-undang Nomor 40 Prp Tahun 1960 tentang Perubahan Dan Tambahan Undang-undang Nomor 66 Tahun 1958 (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor125);

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PRAJURIT ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam undang-undangini yang dimaksud dengan :

a.         Warga negara, adalah warga negaraRepublik Indonesia;

b.            Tentara, adalah Tentara NasionalIndonesia;

c.            Menteri, adalah Menteri PertahananKeamanan Republik Indonesia;

d.            Panglima, adalah Panglima AngkatanBersenjata Republik Indonesia.

Pasal2

(1)        Prajurit AngkatanBersenjata Republik Indonesia adalah warga negara yang memenuhi persyaratanyang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabatyang berwenang untuk mengabdikan diri dalam usaha pembelaan negara denganmenyandang senjata, rela berkorban jiwa raga  dan berperan serta dalam pembangunan nasional serta tunduk kepadahukum tentara.

(2)        Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia terdiri atas prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, prajuritTentara Nasional Indonesia Angkatan Udara, dan prajurit Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 3

(1) Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia wajib menjunjung tinggi kepercayaan yang diberikan oleh bangsa dan negara untuk melakukan usaha pembelaan negara dan pembangunan nasional dengan bertekad seperti termuat dalam Sumpah Prajurit.

(2) Sumpah Prajurit adalahsebagai berikut

Demi Allah saya bersumpah berjanji :
Bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
Bahwa saya akan tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan;
Bahwa saya akan taat kepada atasan dengan tidak membantah perintah atau putusan;
Bahwa saya akan menjalankan segala kewajiban dengan penuh rasa tanggung jawab kepada tentara dan Negara Republik Indonesia;
Bahwa saya akan memegang segalar ahasia tentara sekeras-kerasnya.

Pasal 4

Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia berkewajiban membentuk kepribadian diri yang memancarkan sikap dan perilaku prajurit rakyat, prajurit pejuang, sertaprajurit nasional, yang patriotik dan profesional, pengemban amanat penderitaan rakyat demi cita-cita bangsa sebagai perwujudan hakikat prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia seperti tercermin dalam Sapta Marga.

Pasal 5

Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sebagai bhayangkari Negara dan Bangsa Indonesia adalah aparatur negara yang taat dan setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta ber-Sumpah Prajurit dan ber-Sapta Marga.

Pasal 6

Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia mengemban Dwifungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, yaitu sebagai kekuatan pertahanan keamanan negara dankekuatan sosial politik.

Pasal 7

(1) Prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, dan prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara terdiri atas:

  1. prajurit sukarela yang berdinas untuk jangka panjang sebagai Prajurit Karier;
  2. prajurit sukarela yang berdinas untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 5 tahun sebagai Prajurit Sukarela Dinas Pendek;
  3. prajurit sukarela yang berdinas secara penggal waktu sebagai Prajurit Cadangan Sukarela;
  4. prajurit wajib yang berdinas selama 2 tahun penuh sebagai Prajurit Wajib;
  5. prajurit wajib yang berdinas secara penggal waktu untuk selama-lamanya 5 tahun, sebagai Prajurit Cadangan Wajib.

(2) Prajurit Kepolisian Negara Republik Indonesia terdiri atas:

  1. prajuritsukarela yang berdinas untuk jangka panjang sebagai Prajurit Karier;
  2. prajurit sukarela yang berdinas untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 5 tahun sebagai Prajurit Sukarela Dinas Pendek.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 8

Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia terdiri atas perwira, bintara, dan tamtama.

Pasal 9

(1) Setiap prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia diberi berpangkat sebagai keabsahan wewenang dan tanggung jawab dalam hierarkhi keprajuritan.

(2) Susunan, sebutan, dan keselarasan pangkat-pangkat sebagaimana di-maksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB II
PENGANGKATAN

Pasal 10

(1) Persyaratan umum untuk menjadi prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia adalah:

            a.            warganegara;

            b.            bertaqwakepada Tuhan Yang Maha Esa;

            c.            setiadan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

            d.            sudahberumur 18 tahun,

            e.            berkelakuanbaik;

            f             sehatjasmani dan rohani, serta

g.         tidaksedang kehilangan hak menjadi prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesiaberdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

(2)            Persyaratan-persyaratanlain disesuaikan dengan kebutuhan dan diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 11

(1)        Setiap warga negarayang memenuhi persyaratan dan terpilih, diangkat menjadi prajurit siswaAngkatan Bersenjata Republik Indonesia dan menjalani pendidikan pertama.

(2)            Ketentuan sebagaimana dimaksud dalamayat (1) diatur lebih lanjut oleh Panglima.

Pasal 12

Perwira AngkatanBersenjata Republik Indonesia dibentuk melalui

a.            pendidikan perwirabagi yang berasal dari prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia;

b.            akademi Angkatan Bersenjata RepublikIndonesia;

c.            pendidikan perwira bagi yang berasallangsung dari masyarakat;

d.            pendidikan perwira yang dipadukandengan perguruan tinggi.

Pasal 13

(1)        Bintara Angkatan Bersenjata RepublikIndonesia dibentuk melalui

a.         pendidikanbintara bagi yang berasal dari prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia;

            b.            pendidikanbintara bagi yang berasal langsung dari masyarakat.

(2)            Tamtama AngkatanBersenjata Republik Indonesia dibentuk melalui pendidikan tamtama, langsungdari masyarakat.

Pasal 14

(1)        Perwira AngkatanBersenjata Republik Indonesia diangkat oleh Presiden dan dilantik denganmengucapkan Sumpah Perwira.

(2)        Sumpah Perwira adalah sebagai berikutDemi Allah saya bersumpah berjanji :

Bahwasaya akan memanuhi kewajiban perwira dengan sebaik-baiknya terhadap Bangsa Indonesia dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila danUndang-Undang Dasar 1945;

Bahwa saya akan menegakkan harkat dan martabat perwira serta menjunjung tinggi Sumpah Prajurit dan Sapta Marga;

Bahwa saya akan memimpin anak buah dengan memberi suri teladan, membangun karsa, serta menuntun pada jalan yang lurus dan benar;

            Bahwa saya akan rela berkorban jiwa raga untuk membela nusa dan bangsa.

Pasal 15

Bintara dan tamtama Angkatan Bersenjata Republik Indonesia diangkat oleh Panglima atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 16

(1) Prajurit Sukarela menjalani dinaskeprajuritan dengan ikatan dinas.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 17

(1) Setiap warga negarayang berusia antara 18 hingga 45 tahun dapat diwajibkan untuk menjalani dinaskeprajuritan.

(2) Penentuan warganegara yang dapat diwajibkan untuk menjalani dinas keprajuritan dilakukan oleh suatu komisi.

(3) Warga negarasebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dibebaskan dari kewajiban untuk menjalani dinas keprajuritan karena:

  1. mereka yang jika dikenakan kewajiban tersebut akan mengakibatkan kesukaran hidup bagi orang lain yang sepenuhnya menjadi tanggung jawabnya;
  2. mereka yang menjabat suatu jabatan agama dan/atau menganut agama yang ajarannya tidak membolehkannya;
  3. mereka yang sedang menjalankan tugas penting untuk negara yang ditentukan dengan Peraturan Pemerintah.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB III
PEMBINAAN

Pasal 18

(1) Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia tunduk kepada hukum tentara dan termasuk dalam kewenangan peradilan tentara.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi prajurit cadangan yang sedang tidak dinas aktif.

(3) Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia berkewajiban memagang teguh rahasia tentara, dankewajiban itu tetap berlangsung setelah dinas keprajuritannya berakhir.

Pasal 19

(1) Setiap prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia memperoleh kesempatan untukmengembangkan kemampuannya melalui pendidikan dan pengalaman tugas denganmempertimbangkan kepentingan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia,persyaratan, dan seleksi atas dasar yang terbaik.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalamayat (1) diatur lebih lanjut oleh Panglima.

Pasal 20

(1) Setiap prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indosia memperoleh kesempatan untuk promosiberdasarkan karya nyata dengan mempertimbangkan kepentingan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia,persyaratan, dan seleksi atas dasar yang terbaik.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalamayat (1) diatur lebih lanjut oleh Panglima.

Pasal 21

(1) Kedudukan sebagaiPrajurit Cadangan Sukarela, Prajurit Wajib, dan Prajurit Cadangan Wajib sepanjang yang bersangkutan menjalani dinas keprajuritan tidak menyebabkan putusnya hubungan kerja dengan instansi atau badan swasta tempat yang bersangkutan bekerja.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 22

PengaktifanPrajurit Cadangan diatur oleh Panglima atau pejabat yang ditunjuk berdasarkanketentuan Peraturan Pemerintah.

Pasal 23

(1)            Panglima, KepalaStaf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, Kepala Staf Tentara NasionalIndonesia Angkatan Laut, Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara,dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, diangkat dan diberhentikan olehPresiden.

(2)        Jabatan selain sebagaimana dimaksuddalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Panglima.

Pasal 24

Pengangkatandalam dan pemberhentian dari jabatan di luar jajaran Angkatan BersenjataRepublik Indonesia dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yangberlaku.

Pasal 25

Pemberhentiansementara dari jabatan dilakukan oleh pejabat yang berwenang mengangkat danmemberhentikannya, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26

(1) Kenaikan pangkat menjadi kolonel danyang lebih tinggi ditetapkan oleh Presiden.

(2) Kenaikan pangkatselain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Panglima atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 27

(1) Prajurit AngkatanBersenjata Republik Indonesia mendapat rawatan kedinasan dari negara.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan PeraturanPemerintah.

Pasal 28

(1) Prajurit Angkatan BersenjataRepublik Indonesia yang dalam pertempuran berjasa melampaui panggilan tugas dapat dianugerahi kenaikan pangkat medan tempur atau kenaikan pangkat medan tempur anumerta.

(2) Prajurit AngkatanBersenjata Republik Indonesia yang mendapatkan penugasan khusus denganpertaruhan jiwa raga secara langsung dan berjasa melampui panggilan tugas dapat dianugerahi kenaikan pangkat luar biasaatau kenaikan pangkat luar biasa anumerta.

(3) Ketentuansebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Panglima.

Pasal 29

Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang berjasa melampaui panggilan tugasdianugerahi tanda jasa kenegaraan sesuai dengan peraturan perundang-undanganyang berlaku.

Pasal 30

Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang menyandang cacat berat sebagaiakibat tindakan langsung lawan dirawat oleh negara dan tidak diberhentikan daridinas keprajuritan.

BAB IV
PENGAKHIRAN DINAS KEPRAJURITAN

Pasal 31

Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia diberhentikan dengan hormat dari dinas keprajuritan karena:

a.         untuk menjalani mass pensiun;

b.         telah berakhirnya masa dinaskeprajuritan;

c.         tidak lagi memenuhi persyaratan jasmaniatau rohani;

d.         gugur, tewas, meninggal dunia;

e.            berdasarkan pertimbangan khusus untukkepentingan dinas.

Pasal 32

(1)        Prajurit AngkatanBersenjata Republik Indonesia yang telah mengabdikan diri dalam dinaskeprajuritan selama 20 tahun dapat diberhentikan dengan hormat dari dinaskeprajuritan untuk menjalani masa pensiun.

(2)        Prajurit AngkatanBersenjata Republik Indonesia dapat dipertahankan untuk tetap dalam dinaskeprajuritan sampai usia 55 tahun bagi perwira dan 48 tahun bagi bintara dantamtama.

(3)        Prajurit AngkatanBersenjata Republik Indonesia dengan pangkat pembantu letnan dan yang lebihrendah sampai dengan kopral yang memiliki keahlian tertentu dan yang dibutuhkanoleh Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dapat dipertahankan untuk tetapdalam dinas keprajuritan sampai usia setinggi-tingginya 55 tahun.

(4)        Prajurit Angkatan BersenjataRepublik Indonesia dengan pangkat kolonel dan yang lebih tinggi dan mendudukijabatan keprajuritan tertentu, dapat dipertahankan untuk tetap dalam dinaskeprajuritan sampai usia setinggi-tingginya 60 tahun.

(5)            Ketentuansebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diaturlebih lanjut oleh Panglima.

Pasal 33

(1)        Prajurit AngkatanBersenjata Republik Indonesia yang diberhentikan dengan hormat, sesuai denganmasa dinas keprajuritannya menerima pensiun, tunjangan bersifat pensiun,tunjangan, atau pesangon.

(2)        Prajurit AngkatanBersenjata Republik Indonesia yang gugur atau tewas kepada ahli warisnyadiberikan pensiun.

(3)            Ketentuansebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai denganperaturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 34

Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang dalam dan karena dinas menyandang cacat berat bukan karena tindakan lawan atau menyandang cacat sedang diberhentikan dengan hormat dan menerima pensiun.

Pasal 35

(1) Prajurit AngkatanBersenjata Republik Indonesia yang dalam melaksanakan tugas sebagai akibat dariatau diduga diakibatkan oleh tindakan lawan atau diluar kekuasaannya, tidakkembali bergabung dengan kesatuannya dinyatakan hilang dalam tugas dan wajib terus dicari.

(2) Prajurit sebagaimanadimaksud dalam ayat (1) apabila setelah satu tahun tidak ada kepastian atasdirinya, diberhentikan dengan hormat dan kepada ahli warisnya diberikan pensiunsesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Pasal 36

(1)        Prajurit AngkatanBersenjata Republik Indonesia berpangkat kolonel dan yang lebih tinggi,diberhentikan dari dinas keprajuritan oleh Presiden.

(2)            Pemberhentianselain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Panglima.

Pasal 37

(1)        Dalam menghadapikeadaan bahaya, maka setiap prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesiayang telah berakhir menjalani dinas keprajuritan, dalam batas waktu 2 tahunsejak pemberhentiannya dapat diwajibkan aktif kembali menjalani dinas keprajuritanuntuk selama-lamanya 2 tahun.

(2)            Pengaktifan kembaliprajurit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Panglima.

Pasal 38

(1)        Prajurit AngkatanBersenjata Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat, karenamempunyai tabiat dan perbuatan lain yang nyata-nyata dapat merugikan disiplinkeprajuritan atau Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

(2)            Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terhadap perwira dilaksanakan setelahmempertimbangkan pendapat Dewan Kehormatan Perwira.

(3)           Ketentuansebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut olehPanglima.

BAB V
KETENTUANPIDANA

Pasal 39

Dipidana denganpidana penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan

a.         barang siapa tidakmemenuhi panggilan dinas wajib dengan maksud nyata-nyata menghindarkan diriuntuk menjalani dinas wajib;

b.         barangsiapa dengansengaja membuat atau menyuruh membuat dirinya atau orang lain tidak cakapmenjalani dinas wajib;

c.         barangsiapamelakukan tipu muslihat yang menyebabkan dirinya atau orang lain terhindaruntuk menjalani dinas wajib;

d.         barangsiapa dengansuatu pemberian atau janji, penyalahgunaan kekuasaan atau pengaruh, kekerasanatau ancaman kekerasan, tipu daya, pemberian kesempatan, daya upaya atauketerangan, sengaja menganjurkan orang lain untuk tidak menjalani dinas wajib;

e.         barangsiapa tanpaalasan yang sah memutuskan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-undang ini.

Pasal 40

Prajurit cadangan yang sedang tidak dinas aktif dipersamakan dengan prajurit cadanganyang berada dalam dinas aktif apabila melakukan tindak pidana :

a.         dengan sengaja tidakmemenuhi panggilan yang sah untuk berada dalam dinas  aktif, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua tahundelapan bulan;

b.        dengan sengaja menghinaatau mengancam dengan suatu perbuatan jahat, memaki-maki atau menista seorang atasan, baik di tempat umum secara lisan atau dengan tulisan atau lukisan ataudi hadapan orang itu sendiri secara lisan atau dengan isyarat atau perbuatan,maupun dengan tulisan atau lukisan yang dikirimkan atau diterimakan padanya,atau mengolok-olok dihadapannya dipidana dengan pidana penjara selama-lamanyasatu tahun;

c.        dengan sengaja menghinaseorang atasan dengan suatu tindakan nyata, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya satu tahun delapan bulan.

Pasal 41

(1)        Apabila negara dalamkeadaan darurat, ancaman pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal40, ditambah dengan sepertiganya.

(2)        Apabila negara dalamkeadaan perang, ancaman pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal40, dinaikkan menjadi selama-lamanya delapan tahun enam bulan.

Pasal 42

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 40 adalah kejahatan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

(1)        Sebutan anggotaAngkatan Bersenjata Republik Indonesia atau sebutan lain yang mempunyai maksudsama dengan anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang terdapat dalamberbagai peraturan perundang-undangan yang selama ini berlaku, selanjutnyadisebut prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

(2)       Anggota AngkatanBersenjata Republik Indonesia yang pada saat berlakunya Undang-undang ini telah berkedudukan sebagai Militer Sukarela, Militer Sukarela dengan Ikatan DinasPendek, dan Militer Wajib, ditetapkan masing-masing sebagai Prajurit Karier,Prajurit Sukarela Dinas Pendek, dan Prajurit Wajib.

(3)        Sebutan hukum tentaradan peradilan tentara dalam Undang-undang ini diartikan sama dengan sebutanhukum militer dan peradilan militer dalam undang-undang lain.

Pasal 44

(1)        Semua ketentuanperaturan perundang-undangan mengenai atau berhubungan dengan keanggotaanAngkatan Bersenjata Republik Indonesia yang sudah ada pada saat mulaiberlakunya Undang-undang ini tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan denganketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini dan selama ketentuan tersebut belumdiganti.

(2)        Hal-hal yang belumdiatur dalam undang-undang ini akan diatur dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Undang-undang inidapat disebut "Undang-undang Prajurit ABRI" dan mulai berlaku padatanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkandi Jakarta
padatanggal 1 Maret 1988

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SOEHARTO

Diundangkandi Jakarta
padatanggal 1 Maret 1988

MENTERI/SEKRETARISNEGARA
REPUBLIKINDONESIA

SUDHARMONO,S.H.


PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 1988
TENTANG
PRAJURIT ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA

UMUM

1.         Undang-Undang Dasar1945, Bab XII Pertahanan Negara, Pasal 30 ayat (1) menentukan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Ayat (2)menentukan bahwa syarat-syarat tentang pembelaan diatur dengan undang-undang.

Ayat(1) tersebut dengan jelas menunjukkan bahwa sistem tentara Indonesia ialahtentara rakyat, sedangkan ayat (2) merupakan ketentuan perwujudannya, yangdalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 sebagai- mana telah diubah denganUndang-undang Nomor 1 Tahun 1988 ditetapkan sebagai syarat yang diamanatkanuntuk diatur lebih lanjut dengan undang-undang.

Maka,Undang-undang tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia inimengatur segala ketentuan tentang prajurit Angkatan Bersenjata RepublikIndonesia.

2.         Dalam sejarahperjuangan bangsa Indonesia tercatat rangkaian peristiwa perlawanan bersenjataoleh rakyat terhadap penjajah. Dengan semangat juang, patriotisme, dan cintatanah air serta cinta kemerdekaan, rakyat Indonesia serentak mengangkat senjatadalam usaha pembelaan negara. Mereka berjuang dengan gagah berani, dan diantaranya tidak sedikit yang muncul sebagai pemimpin terkemuka serta banyakpula yang gugur sebagai kusuma bangsa. Mereka itu semua adalahprajurit-prajurit bangsa yang memenuhi panggilan tugas dalam usaha pembelaannegara.

3.        Perjuanganbersenjata rakyat Indonesia timbul secara serentak untuk mempertahankankemerdekaan dan menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yangdiproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Rakyat Indonesia mengangkatsenjata dengan semangat juang yang berkobar-kobar disertai kerelaan berkorbanjiwa dan raga dengan tekad tidak mengenal menyerah. Perjuangan bersenjatarakyat Indonesia itu adalah ujud nyata dari semangat juang dalam upayapembelaan negara seperti yang tercantum dalam Pasal 30 Bab XII Undang-UndangDasar 1945.

Perjuanganbersenjata rakyat Indonesia sejak awal proklamasi kemerdekaan dilakukan secaraserentak dan spontan, yang secara garis besar terdiri atas unsur rakyat yangtelah mendapatkan latihan ketentaraan sebelumnya, unsur rakyat yang tergabungdalam kelaskaran dan badan-badan perjuangan serta rakyat yang tergabung dalamunsur kepolisian. Dalam proses selanjutnya, dibentuklah secara berturut-turuttentara kebangsaan yang teratur, dimulai dari Badan Keamanan Rakyat (BKR),Tentara Keamanan Rakyat (TKR), Tentara Keselamatan Rakyat (TKR), dan TentaraRepublik Indonesia (TRI). Namun demikian, sebagian unsur rakyat yang tergabungdalam kelaskaran dan badan-badan perjuangan masih tetap meneruskanperjuangannya di luar wadah tentara kebangsaan tersebut di atas, sedangkanunsur kepolisian diorganisir ke dalam wadah Jawatan Kepolisian Negara RepublikIndonesia.

Keadaanini kurang menguntungkan dalam perjuangan bangsa secara keseluruhan. Olehkarena itu, pada tanggal 3 Juni 1947 dibentuklah Tentara Nasional Indonesia(TNI) yang merupakan wadah tunggal guna mempersatukan seluruh kekuatanperjuangan bersenjata rakyat Indonesia berasaskan Pancasila untuk menghadapipenjajah.

DalamTentara Nasional Indonesia terkandung nilai-nilai idiil spiritual yangmerupakan pengejawantahan falsafah Pancasila ke dalam jiwa keprajuritanIndonesia, yakni patriotisme yang militan berjiwakan Pancasila. TentaraNasional Indonesia merupakan pencerminan semangat perjuangan bersenjata rakyatIndonesia untuk menegakkan, melindungi, dan mengamankan kemerdekaan sertakedaulatan negara dan bangsa, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945.

Setelahpengakuan kedaulatan dalam proses penataan ketatanegaraan, banyak para pejuangdari Tentara Nasional Indonesia yang beralih ke bidang-bidang lain (Pemerintahdan swasta); bersamaan dengan itu Tentara Nasional Indonesia juga melaksanakanpenataan organisasi dalam rangka membentuk wadah tentara reguler. Pada saat ituwadah tersebut dinamakan Angkatan Perang Republik Indonesia (APRI) yang terdiriatas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Pada Tahun 1959 sebutanAngkatan Perang Republik Indonesia diubah menjadi Angkatan Bersenjata RepublikIndonesia (ABRI).

Undang-undangNomor 13 Tahun 1961 Pasal 3 menetapkan bahwa Kepolisian Negara RepublikIndonesia adalah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Dengandemikian, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia meliputi Angkatan Darat,Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.Berdasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 225 Tahun 1962,Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 1967, Keputusan PresidenRepublik Indonesia Nomor 79 Tahun 1969, dan Keputusan Presiden RepublikIndonesia Nomor 7 Tahun 1974, dalam proses penataan organisasi AngkatanBersenjata Republik Indonesia, ditetapkan bahwa Angkatan Bersenjata RepublikIndonesia terdiri atas Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, TentaraNasional Indonesia Angkatan Laut, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara,dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dengan demikian Angkatan BersenjataRepublik Indonesia terdiri atas Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat,Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut,, Tentara Nasional Indonesia AngkatanUdara, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan dalamUndang- undang Nomor 20 Tahun 1982. Jelaslah disini bahwa Angkatan BersenjataRepublik Indonesia adalah inti Tentara Nasional Indonesia, yang selaku tentararakyat bertindak sebagai kader, pelatih, dan pelopor bagi perjuangan bersenjatarakyat Indonesia dalam wadah tunggal Tentara Nasional Indonesia di bawahpimpinan Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Sebagai konsekuensinyaPanglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia adalah juga panglima TentaraNasional Indonesia di bawah kekuasaan tertinggi Presiden selaku Kepala Negara.

4.         Sebagai inti, AngkatanBersenjata Republik Indonesia harus profesional dalam arti memilikikejatidirian (identitas) dan keahlian keprajuritan secara lengkap dan bulatdalam satu kepribadian Sapta Marga, yakni pejuang prajurit dan prajuritpejuang, yang melaksanakan fungsi di bidang pertahanan keamanan negara dan dibidang sosial politik.

5.            Kenyataanmenunjukkan bahwa ancaman, dapat datang dalam ukuran dari yang paling kecilsampai yang paling besar atau sebaliknya, menyebabkan bahwa Angkatan BersenjataRepublik Indonesia harus diwujudkan dalam bentuk kekuatan nyata yang dalamwaktu singkat dan sampai ukuran tertentu dapat diperbesar ataupun diperkeciltanpa memerlukan mobilisasi dan demobilisasi. Kekuatan nyata ini terdiri atasbala siap dan bala cadangan.

Balacadangan ini dalam waktu singkat dapat diaktifkan. Untuk mendukung pengawakan balasiap dan bala cadangan yang dapat diperbesar atau diperkecil sesuai dengankebutuhan, diperlukan sistem prajurit yang tepat, yang menjalani dinaskeprajuritan berdasarkan kesukarelaan dan yang diwajibkan, baik secara purnawaktu maupun secara penggal waktu yang terdiri atas Prajurit Karier, PrajuritSukarela Dinas Pendek, Prajurit Cadangan Sukarela, Prajurit Wajib, dan PrajuritCadangan Wajib.

PrajuritAngkatan Bersenjata Republik Indonesia tersebut di atas dapat mengawaki balasiap dan bala cadangan untuk ketiga angkatan (Tentara Nasional IndonesiaAngkatan Darat, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, dan Tentara NasionalIndonesia Angkatan Udara).

Untukmengawaki Kepolisian Negara Republik Indonesia sistem wajib dan sistem penggalwaktu tidaklah sesuai untuk diterapkan, terutama disebabkan sifat tugasnya,yaitu untuk mengabdikan diri sebagai alat penegak hukum, memerlukan kesadarandan kecakapan teknis yang tinggi dan menuntut pembinaan kemampuan profesionalkepolisian yang berbeda dari prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesialainnya. Tugas penegakan hukum tidak pernah berhenti dan prajurit kepolisianharus menjalankan kewajibannya setiap waktu dan tempat, sehingga seluruhprajurit Kepolisian Negara Republik Indonesia harus berdasarkan kesukarelaansecara purna waktu, baik sebagai Prajurit Karier maupun sebagai PrajuritSukarela Dinas Pendek. Tugas dan wewenang kepolisian bersangkut paut dengan hakdan kewajiban warga negara secara langsung, demikian pula halnya prajuritkepolisian melaksanakan tugas dengan menggunakan hukum sebagai alat utamanya.Oleh karena itu, tugas dan wewenang kepolisian perlu dirumuskan secara tegasdan terinci, sehingga perlu diatur oleh dan dengan undang-undang tersendiri.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)
Ayat ini menunjukkan kedudukanformal prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia termasuk prajuritcadangan, yang diangkat dan pada waktunya diberhentikan oleh pejabat yangberwenang.

Ayat (2)
Cukupjelas

Pasal 3

Ayat (1)
Sumpah Prajurit adalah pernyataan tekad yang diungkapkan sejak awalkelahiran Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dan telah menjadi sistemnilai prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang tetap dipegang teguhdan dilestarikan. Sumpah Prajurit akan dapat memberikan motivasi juang yangmembentuk kepribadian prajurit Angkatan-Bersenjata Republik Indonesia secarafisik dan mental. Dalam pelaksanaan sehari-hari dapat diucapkan setiap waktudan tempat dalam rangka pendalaman dan penghayatan untuk pengamalan oleh setiapprajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dengan teks seperti pada Pasal3 ayat (2) tanpa kata-kata "Demi Allah saya bersumpah/berjanji" danpada setiap permulaan bait tanpa kata-kata "bahwa saya akan".

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesiayang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 mencakup pengertiansetia kepada rakyat dan pemerintah yang berideologi Pancasila dan menjalankankewajibannya menurut Undang-Undang Dasar 1945. Sumpah Prajurit sebagai sumpah,diucapkan pada saat upacara pelantikan setiap prajurit siswa menjadi prajuritAngkatan Bersenjata Republik Indonesia. Tata cara pelantikan dan pengambilansumpah diatur lebih lanjut oleh Panglima.

Pasal 4

Pasal ini mengamanatkan agar setiap prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesiamembina kepribadiannya sedemikian rupa sehingga ia dapat menjalankanperanannya, baik sebagai warga negara maupun sebagai prajurit, dengan penuhrasa tanggung jawab. Ia harus menyadari bahwa untuk menjadi prajurit AngkatanBersenjata Republik Indonesia, pertama-tama ia harus menjadi seorang warganegara dan seorang pejuang serta pelindung rakyat yang bertanggung jawab untukikut serta menegakkan, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan bangsa dankedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila sertaUndang-Undang Dasar 1945. Kemudian untuk dapat menjalankan peranannya sebagaiprajurit bersenjata, ia tetap wajib membina kemampuan profesionalnya sebagaiseorang prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia untuk dapat menjalankanwewenang dan tanggung jawab yang dilimpahkan kepadanya dengan lurus, adil, danbenar.
Kedua peranan tersebut tercermin dalam Sapta Marga. Sapta Marga merupakan suatu tekadyang mencerminkan kepribadian prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesiaseutuhnya, yaitu pejuang-prajurit dan prajurit-pejuang yang menyatu dalam satupribadi pejuang Pancasila yang ber-Sumpah Prajurit dan ber-Sapta Marga. SaptaMarga sebagai kode etik prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, padahakikatnya merupakan perwujudan falsafah Pancasila ke dalam kehidupan danpenghidupan prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, yang menjadikekuatan pemersatu, pendorong, dan sumber kewibawaan yang tidak mudah tergoyahkandalam membawa ke arah tercapainya cita-cita perjuangan bangsa Indonesia.
Dengan menghayati dan meresapi nilai-nilai Sapta Marga, setiap prajurit AngkatanBersenjata Republik Indonesia memiliki sendi disiplin hidup yang kokoh, kodeetik dalam pergaulan, kode kehormatan dalam perjuangan, kode moral dalamperilaku dan pengamalan, serta memiliki sistem nilai kehidupan dan tatakehidupan yang mantap.
Berbekal nilai-nilai itu pula, setiap Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesiadituntut untuk mampu mempersatukan jiwa ketentaraan, memusatkan semangatkeprajuritan pada satu kesatuan hidup, meresapkan jiwa Pancasila dalam hidupkeprajuritan, mempersatukan perjuangan Angkatan Bersenjata Republik Indonesiapada satu dasar keyakinan tujuan perjuangan serta membentuk persatuan tradisitentara sebagai bhayangkari negara dan bangsa.
Tradisikeprajuritan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia adalah tradisi patriotisme,tradisi kebangsaan, dan tradisi cinta tanah air, yang bersumber pada tekad untuk membela negara Pancasila dan membangun masyarakat Pancasila. Dengan memenuhi tuntutan itulah, setiapprajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia akan mampu menampilkan posturprajurit Sapta Marga yang utuh dan paripurna. Jelaslah bahwa Sapta Marga inimencerminkan hakikat prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia danmerupakan sumber dari peranan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, yaitusebagai kekuatan pertahanan keamanan negara dan kekuatan sosial politik, yangkemudian dikenal dengan sebutan Dwifungsi Angkatan Bersenjata RepublikIndonesia.
Hakikat insan prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia adalah prajurit Pancasiladan prajurit Sapta Marga yang diartikan sebagai :

a.         prajuritrakyat yang berasal dan bersumber dari rakyat, berjuang bersama-sama rakyat,pelindung dan pembela rakyat;

b.         prajuritpejuang yang berjuang atas kesadaran untuk membela kepentingan negara danbangsa serta mengisi kemerdekaan ;

c.         prajuritnasional yang berjuang dengan penuh kesadaran bersama rakyat menegakkan dan membelakepentingan nasional, bersama-sama dengan semua golongan dan siap sediamembaktikan jiwa raganya bagi keluhuran nusa-bangsa dan negara.

Denganmendalami dan menghayati nilai-nilai Sapta Marga, diperoleh landasan kuat untukmemahami kedudukan prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sebagaiwarga Tentara Nasional Indonesia yang menjalankan peranannya dalam sistempolitik negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sehinggadengan demikian setiap prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia memikultanggung jawab dalam pertahanan keamanan negara serta pembangunan bangsa.

            Naskah Sapta Marga berbunyi sebagaiberikut

            Sapta Marga

            1.            KamiWarga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersendikan Pancasila.

2.         KamiPatriot Indonesia, pendukung serta pembela ideologi negara yang bertanggungjawab dan tidak mengenal menyerah.

3.         KamiKsatria Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta membelakejujuran, kebenaran, dan keadilan.

4.         KamiPrajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, adalah Bhayangkari Negara danBangsa Indonesia.

5.         KamiPrajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, memegang teguh disiplin, patuhdan taat kepada pimpinan, serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatanprajurit.

6.         KamiPrajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, mengutamakan keperwiraan didalam melaksanakan tugas, serta senantiasa siap sedia berbakti kepada Negaradan Bangsa.

7.         KamiPrajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, setia dan menepati janji sertaSumpah Prajurit.

Pasal 5

PrajuritAngkatan Bersenjata Republik Indonesia sebagai bhayangkari negara adalahpengayom, pengawal, penegak, pengaman, penyelamat bangsa dan negara.

PrajuritAngkatan Bersenjata Republik Indonesia sebagai aparatur negara dalamketatanegaraan berkedudukan sebagai peranti bangsa dan negara, yang bersenjata.

Denganmemahami serta mendalami hakikat Sumpah Prajurit dan Sapta Marga; maka menjadijelas dan tegaslah tempat dan kedudukan prajurit Angkatan Bersenjata RepublikIndonesia di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pasal 6

PrajuritAngkatan Bersenjata Republik Indonesia dalam mengemban tugas di bidangpertahanan keamanan negara adalah penindak dan penyanggah awal, pengaman,pengawal serta penyelamat bangsa dan negara, serta sebagai kader, pelopor,pelatih rakyat guna menyiapkan kekuatan pertahanan keamanan negara dalammenghadapi setiap bentuk ancaman musuh atau lawan dari manapun datangnya.

Dalambidang sosial politik, bertindak selaku dinamisator dan stabilisator yangbersama-sama dengan kekuatan sosial politik lainnya bertugas menyukseskanperjuangan bangsa dalam mengisi kemerdekaan serta meningkatkan kesejahteraanbagi seluruh rakyat Indonesia.

Dengandemikian, prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia berperan serta dalampengambilan keputusan mengenai masalah kenegaraan dan pemerintahan sertamengembangkan demokrasi Pancasila dan kehidupan konstitusional sesuai denganperaturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

            Ayat (1)

                        Hurufa

Prajurit Karier berangkat dengan niat untuk membaktikandiri kepada bangsa dan negara selama mungkin. Mereka ini adalah kader dalamarti seluas-luasnya.

                        Hurufb

Prajurit Sukarela Dinas Pendek berangkat dengankesukarelaan tetapi nyata-nyata hanya untuk berdinas dalam jangka waktu yangrelatif pendek. Mereka ini pada umumnya untuk bidang ketrampilan tertentu yanglebih khusus atau yang karena tuntutan tugas menyebabkan usia efektif menjaditerbatas.

Huruf c

Prajurit Cadangan Sukarela secara sukarela menyediakan dirimenjadi prajurit penggal waktu. Mereka ini dari semula rela menjalanipendidikan pembentukan keprajuritan Sapta Marga, dan latihan berkala demipemupukan kejiwaan serta ketrampilan, sehingga apabila tugas memanggil akansiap dan mampu melaksanakannya.

Mereka ini prajurit, hanya tidak terus menerus dalam dinasaktif. Tidak purna waktu melainkan penggal waktu, yang dibina sedemikian rupasehingga meskipun sebagai prajuritpenggal waktu, tetapi profesional dalam arti berjiwa Sapta Marga dan memilikikemampuan keprajuritan yang tinggi.

Menjadi prajurit cadangan merupakan suatu statusresmi,diangkat dan diberhentikan dengan surat keputusan oleh pejabat yangberwenang, memiliki Nomor Registrasi Pokok (NRP) dan berpangkat, serta mendapatrawatan kedinasan dari negara. Selama berstatus prajurit cadangan dapatdiperintahkan untuk berada Dalam Dinas Aktif (DDA) atau Tidak Dinas Aktif(TDA). Inilah yang dimaksud dengan dinas keprajuritan secara penggal waktu.Kegiatan berjadwal seperti latihan akhir minggu, atau sekali setahun latihanberganda, ikut serta dalam parade tentara merupakan keadaan dalam dinas aktifyang rutin.

                        Huruf d

Prajurit Wajib menjalani dinas keprajuritan karenadiwajibkan berdasarkan Undang-undang. Dinas wajib secara purna waktu selama 2tahun, sebagai ketentuan normatif di masa damai, ditetapkan atas pertimbanganuntuk menjamin keseimbangan antara kepentingan perseorangan dan kepentinganpertahanan keamanan negara termasuk kepentingan Angkatan Bersenjata RepublikIndonesia.

Dinas wajib 2 tahun dimulai sejak ia melaporkan diri padakesatuan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang ditunjuk, sesuai denganpanggilan, untuk menjalani pendidikan pertama.

Huruf e

Prajurit Cadangan Wajib menjalani dinas keprajuritan secarapenggal waktu karena diwajibkan berdasarkan undang-undang, yang hal-ihwallainnya sama seperti Prajurit Cadangan Sukarela.

Ayat (2)

PrajiritKepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) pada dasarnya secara perseoranganmengemban fungsi penegakan hukum dan ketertiban masyarakat, sehingga terhadapsetiap prajurit Kepolisian Negara Republik Indonesia dituntut kualifikasi yangtinggi serta kemandirian yang terpercaya. Oleh sebab itu setiap prajuritKepolisian Negara Republik Indonesia harus dilandasi dengan kesukarelaanmelaksanakan pengabdian dalam tugasnya. Sifat tugas yang demikian itumengharuskan Kepolisian Negara Republik Indonesia hanya terdiri atas prajuritdengan dasar kesukarelaan dan berdinas secara purna waktu, yakni PrajuritKarier dan Prajurit Sukarela Dinas Pendek. Prajurit Wajib, Prajurit CadanganWajib dan Prajurit Cadangan Sukarela tidak tepat diterapkan dalam kepolisiankarena tugas penegakan hukum tidak pernah berhenti, dan seorang prajuritkepolisian harus menjalankan kewajibannya setiap saat. Ia diangkat untuk tugasitu dan sekali diangkat ia adalah seorang pejabat kepolisian, yang tidak dapatmelepaskan diri dari kedudukannya. Jelaslah bahwa sistem wajib dan sistempenggal waktu tidak dapat diterapkan dalam kepolisian.

Ayat (3)

            Cukup jelas

Pasal 8

            Perwira menjalankan perananpimpinan, pemikir, pemrakarsa, penggerak, penentu keberhasilan misi AngkatanBersenjata Republik Indonesia dan penanggung jawab. Ia adalah pemimpin dalamarti seluas-luasnya sebagai komandan, guru, pelatih, dan bapak, yang senantiasasadar dan tahu akan panggilan tugasnya.

            Semuanya itu lahir dari kejatidiriansebagai pengemban serta pengawal cita-cita bangsa.

            Bintara menjalankan peranan pimpinansatuan kecil, juru, pelatih, pengawas, serta merupakan tulang punggungpelaksanaan tugas Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

            Tamtama menjalankan peranan sebagaipelaksana yang terpercaya dengan ketrampilan yang tinggi.

Pasal 9

            Cukup jelas

Pasal 10

            Ayat (1)

                        Hurufa dan huruf b

                                    Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan setia dan taat kepada Pancasila danUndang-Undang Dasar 1945 adalah tidak terlibat dalam segala bentuk kegiatanyang berindikasi anti Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g

                        Cukupjelas

            Ayat (2)

Yangdimaksud dengan persyaratan-persyaratan lain, adalah usia maksimum, pendidikan,status kawin, dan lain-lain.

Pasal 11

            Ayat (1)

Yangdimaksud dengan yang terpilih adalah mereka yang terbaik dari yang lulusseleksi, disesuaikan dengan kebutuhan dalam penerimaan/ pengerahan warga negaramenjadi prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Pendidikanpertama adalah pendidikan pembentukan seorang warga negara menjadi prajuritSapta Marga.

Pendidikanpembentukan terdiri atas pendidikan pembentukan perwira, bintara, dan tamtama.

Prajuritsiswa Angkatan Bersenjata Republik Indonesia tunduk kepada hukum dan disiplinkeprajuritan serta termasuk kewenangan peradilan tentara.

            Ayat (2)

Yangdiatur lebih lanjut oleh Panglima termasuk pangkat keprajuritan siswa selamadalam pendidikan tersebut ayat (1) pasal ini. Hal-hal yang menyangkutpenyelenggaraan penerimaan/pengerahan warga negara sampai terpilih untukmenjadi prajurit siswa Angkatan Bersenjata Republik Indonesia diatur lebihlanjut oleh Menteri.

Pasal 12

            Huruf a

Pembentukanperwira bagi yang berasal dari prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesiasendiri, dimaksudkan untuk memberi kesempatan bagi seluruh prajurit Angkatan.Bersenjata Republik Indonesia meningkatkan pengabdiannya dengan memanfaatkankemampuan, ketrampilan, dan pengalaman yang telah dimiliki.

            Huruf b

Yangdimaksud dengan akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia adalah akademiangkatan dan akademi kepolisian, yang merupakan pendidikan bagi kader-kaderpimpinan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

            Huruf c

Pembentukanperwira bagi yang berasal langsung dari masyarakat dimaksudkan untukmemanfaatkan keahlian yang ada di masyarakat, yang ditubuhkan juga olehAngkatan Bersenjata Republik Indonesia seperti dokter, sarjana hukum, dansarjana elektronika. Pembentukan perwira ini dapat juga untuk mendidik keahliantertentu yang dibutuhkan oleh Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

            Huruf d

Pembentukanperwira melalui pendidikan yang dipadukan dengan perguruan tinggi dimaksudkansebagai salah satu cara untuk memperoleh perwira cadangan sukarela darilingkungan peerguruan tinggi. Pelaksanaan pendidikan ini diselaraskan denganpendidikan perguruan tinggi. Ketentuan ini dapat juga diterapkan bagiKepolisian Negara Republik Indonesia untuk memperoleh perwira dinas pendek dengankeahlian tingkat sarjana sesuai dengan kebutuhan Kepolisian Negara RepublikIndonesia.

Pasal 13

            Ayat (1)

                        Hurufa

Pembentukan bintara yang berasal dari prajurit AngkatanBersenjata Republik Indonesia, dimaksudkan untuk memberi kesempatan peningkatanpengabdian bagi tamtama dengan memanfaatkan ketrampilan dan pengalaman yangtelah dimiliki.

Huruf b

Pembentukan bintara yang berasal dari masyarakat adalahuntuk memungkinkan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia memperoleh personelyang sesuai dengan dasar pendidikan tertentu yang dibutuhkan.

            Ayat (2)

                        Cukupjelas

Pasal 14

            Ayat (1)

SumpahPerwira dilaksanakan di hadapan Sang Merah Putih, sebagai Bendera NegaraIndonesia, karena kepada negaralah perwira tersebut mengikatkan diri secarabatiniah. Tata cara pelantikan dan pengambilan sumpah diatur lebih lanjut olehPanglima.

            Ayat (2)

                        Cukupjelas

Pasal 15

            Cukup jelas

Pasal 16

            Ayat (1)

Yangdimaksud dengan Prajurit sukarela adalah Prajurit Karier, Prajurit SukarelaDinas Pendek dan Prajurit Cadangan Sukarela. Yang dimaksud dengan ikatan dinaspada hakikatnya adalah hubungan hukum antara seseorang warga negara dengannegara, yang secara sukarela mengikatkan diri untuk menjalani dinaskeprajuritan. Ikatan dinas Prajurit Karier dan Prajurit Cadangan Sukareladiatur bertahap.

            Ayat (2)

                        Cukupjelas

Pasal 17

            Ayat (1)

Padabatas usia 18 tahun sampai mencapai usia 45 tahun seseorang umumnya berada padatingkat kekuatan jasmani dan rohani yang tenaganya dapat dimanfaatkansebaik-baiknya untuk menjalani dinas keprajuritan wajib dengan memperhatikanlatar belakang pendidikannya.

            Ayat (2) dan ayat (3)

Diadakannyakomisi karena dinas wajib keprajuritan Angkatan Bersenjata Republik Indonesiadilaksanakan dengan sistem wajib secara terbatas sesuai dengan kebutuhanAngkatan Bersenjata Republik Indonesia baik kualitatif maupun kuantitatif.Berbeda dengan sistem wajib secara umum yang mewajibkan setiap warga negaranyamesti menjalani dinas keprajuritan bilamana telah mencapai usia yangditentukan. Komisi dalam menentukan warga negara yang dipanggil untuk mengikutipemeriksaan kesehatan dan persyaratan lain menggunakan pertimbangan yang luas,seperti kebutuhan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, masalah kependudukan(antara lain usia, jenis kelamin, pendidikan, keahlian, dan jumlah), masalahketenagakerjaan sehubungan dengan kelancaran produksi dan kebutuhan jasa, danmasalah-masalah khusus yang dihadapi (seperti dalam hal penolakan, pembebasanatau penangguhan termasuk pembebasan terhadap anak tunggal untuk menjalanidinas keprajuritan wajib). Pembentukan komisi didasarkan atas asas kewilayahandan asas domisili penduduk.

            Ayat (4)

                        Cukupjelas

Pasal 18

            Ayat (1)

PrajuritAngkatan Bersenjata Republik Indonesia sebagai warga negara, di samping tundukkepada hukum tentara, tunduk pula kepada hukum yang berlaku umum sepanjangtidak ditentukan lain oleh atau berdasarkan undang-undang. Yang dimaksud dengankewenangan peradilan tentara adalah juga termasuk kewenangan mengadili perkaratata usaha di lingkungan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan soal-soaltentara.

            Ayat (2)

                        Cukupjelas

            Ayat (3)

Kewajibansetiap prajurit memegang teguh rahasia tentara tetap berlangsung walaupun yangbersangkutan telah berakhir menjalani dinas keprajuritannya baik yangdiberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat, karena rahasia tentaramenyangkut keamanan negara.

Pasal 19

            Cukup jelas

Pasal 20

            Ayat (1)

Promosiadalah peningkatan jabatan dan/atau pangkat bagi seorang prajurit AngkatanBersenjata Republik Indonesia dalam pengabdiannya.

            Ayat (2)

                        Cukupjelas

Pasal 21

            Ayat (1)

Hubungankerja dalam Pasal ini diartikan sebagaimana ditentukan dalam peraturanperundang-undangan yang berlaku. Yang dimaksud dengan instansi adalah badanatau lembaga pemerintahan/negara termasuk juga badan usaha milik negara. Yangdimaksud dengan badan swasta adalah badan swasta yang berbadan hukum dan yangtidak berbadan hukum.

            Ayat (2)

                        Cukupjelas

Pasal 22

Yangdimaksud dengan prajurit cadangan adalah Prajurit Cadangan Sukarela danPrajurit Cadangan Wajib. Prajurit Cadangan yang merupakan prajurit penggalwaktu dapat berada dalam dinas aktif atau tidak dinas aktif.

Pasal 23

            Cukup jelas

Pasal 24

Tatacara khusus yang menyangkut prosedur administrasi untuk melaksanakan ketentuanperaturan perundang-undangan yang berlaku diatur leih lanjut oleh Panglima.

Pasal 25

            Cukup jelas

Pasal 26

            Cukup jelas

Pasal 27

            Ayat (1)

Rawatankedinasan dari negara adalah keseluruhan kebutuhan insani, misalnyaperlengkapan perorangan, penghasilan, sandang, pangan, papan, kesehatan,pembinaan mental, pelayanan keagamaan, serta pelayanan dan bantuan hukum.Rawatan kedinasan diberikan pula kepada keluarganya sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan yang berlaku.

            Ayat (2)

                        Cukupjelas

Pasal 28

Ayat (1)
Melampaui panggilan tugas adalah bahwa seseorang prajurit Angkatan Bersenjata RepublikIndonesia tanpa memperdulikan keselamatan jiwanya melakukan tindakankepahlawanan dalam suatu pertempuran dan berhasil, walaupun jika tindakan itutidak dilakukannya, ia tidak akan dipersalahkan.
Apabila dalam tindakan kepahlawanan yang berhasil itu ia akhirnya gugur, maka ia dapat dianugerahi penghargaan kenaikan pangkat medan tempur anumerta.
Kenaikanpangkat medan tempur atau kenaikan pangkat medan tempur anumerta, dianugerahkan terutama kepada tamtama dan bintara.
Penganugerahan kenaikan pangkat ini tidak menutup kemungkinan penganugerahan tanda jasa kenegaraan untuk jasa yang sama. Pada penganugerahan kenaikan pangkat medantempur ini dinyatakan secara jelas dan terinci, tentang siapa ygng melakukantindakan itu, apa yang dilakukannya, kapan dilakukan, di mana peristiwa ituterjadi, dan jasa atau hasil positif dari tindakan kepahlawanan tersebut. Rincian ini dituangkan dalam bentuk riwayat kepahlawanan prajurit yangbersangkutan, ditulis dalam piagam dan dibacakan pada saat penganugerahan.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan penugasan khusus adalah penugasan yang dibebankan kepadaprajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia di luar tugas tempur baiksecara perseorangan maupun berkelompok.
Pada penganugerahan kenaikan pangkat luar biasa ini harus dinyatakan secara jelasdan terinci hal-hal sebagaimana dimaksud dalam penjelasan ayat (1) pasal ini.

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 29

Tanda jasa kenegaraan adalah tanda jasa yang ditetapkan berdasarkan peraturanperundang-undangan. Dalam usul penganugerahan tanda jasa kenegaraan harusdinyatakan secara jelas dan terinci hal-hal sebagaimana dimaksud dalampenjelasan Pasal 28 ayat (1) undang-undang ini.

Pasal 30

Cacat berat adalah cacat jasmani dan/atau rohani yang mengakibatkanyang bersangkutan tidak mampu sama sekali untuk melakukan pekerjaan ataukegiatan apapun, sehingga menjadi beban kepada orang lain. Prajurit penyandangcacat berat sebagai akibat tindakan langsung lawan tidak diberhentikan daridinas keprajuritan seumur-hidupnya. Inilah penghargaan tertinggi dari negarakepada seorang prajuritnya yang masih hidup. Penentuan penyandang cacat beratini ditetapkan berdasarkan keputusan Panglima setelah melalui penilaian olehsuatu dewan yang ditunjuk.
Walaupun prajurit yang bersangkutan tidak diberhentikan dari dinas keprajuritan, tidakdapat diartikan bahwa kepadanya tetap diwajibkan untuk melaksanakan kewajibanselaku prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sepenuhnya.
Kewajiban yang dibebankan kepadanya disesuaikan dengan kemampuan jasmani atau rohaninya.Tindakan langsung lawan adalah tindakan lawan dalam pertempuran yangmenimbulkan akibat langsung, baik berupa kematian maupun cacat pada prajurit.

Pasal 31

            Huruf a

Pada dasarnya setiap prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesiayang dalam menjalani dinas keprajuritan telah mencapai masa dinas 20 tahundapat diberi kehormatan untuk menjalani pensiun sebagai prajurit paripurna.

            Huruf b

Masa dinas keprajuritan adalah masa ikatan dinas bagi Prajurit karier,Prajurit Sukarela Dinas Pendek, dan Prajurit Cadangan Sukarela, masa dinaswajib adalah bagi Prajurit Wajib dan Prajurit Cadangan Wajib.

Hurufc

Cukup jelas

            Huruf d

Gugur adalah menemui ajal dalam pertempuran sebagai akibat langsungtindakan lawan. Tewas adalah menemui ajal dalam melaksanakan tugas berdasarkanperintah dinas, bukan akibat tindakan lawan.

Hurufe

Pemberhentian dengan hormat yang didasarkan atas pertimbangan khususuntuk kepentingan dinas adalah antara lain kelebihan tenaga yang disebabkanterjadinya penghapusan sebagian maupun seluruhnya dari bagian atau kesatuannyakarena perubahan susunan organisasi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.Termasuk di dalamnya pemberhentian atas permintaan sendiri dan disetujui.

Pasal 32

Ayat (1)
Masa pengabdian dinas keprajuritan selama 20 tahun baik dalam mengembantugas dalam bidang pertahanan keamanan negara maupun dalam bidang sosialpolitik merupakan ukuran terpenuhinya penunaian tugas keprajuritan secaraparipurna. Oleh karena itu, patut mendapat penghargaan untuk menjalani masapensiun, dan masih dini untuk melakukan pengabdian atau berkarya di bidanglain.
Masa pengabdian diri dalam dinas keprajuritan ditentukan olehkemampuan, termasuk kemampuan jasmaniah dan/atau rohaniah, dan sehubungandengan tuntutan tugas menyebabkan usia efektif prajurit menjadi terbatas. Usiaefektif ini pada hakikatnya merupakan masalah perseorangan. Oleh karena itu,dalam pembinaan personel ada proses pemisahan dan penahanan dalam dinaskeprajuritan, agar Angkatan Bersenjata Republik Indonesia senantiasa berdayaguna dan berhasil guna.
Pemisahan personel dilakukan dengan asas sedini mungkin untuk memberikesempatan kepada yang bersangkutan melakukan pengabdian atau berkarya dibidang lain. Di pihak lain membuka peluang peremajaan bagi Angkatan BersenjataRepublik Indonesia dan pemanfaatan tenaga yang tergolong terbaik dikalangannya. Dengan demikian jelaslah bahwa penahanan dalam dinas keprajuritansebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal ini, padahakikatnya tidak dimaksudkan semata-mata untuk memperpanjang masa dinaskeprajuritan tanpa memperhatikan adanya persyaratan tertentu serta tetapdikaitkan dengan kepentingan pemenuhan pengisian jabatan sesuai dengankepentingan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Ayat (2)
Penahanan dalam dinas keprajuritan dimaksudkan untuk mencukupikebutuhan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, bersamaan dengan itumengembangkan dan menyiapkan prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesiayang berkemampuan tinggi untuk kebutuhan di masa depan.
Dipertahankannya untuk tetap dalam dinas keprajuritan merupakankonsekuensi dari kejatidirian sebagai prajurit Angkatan Bersenjata RepublikIndonesia paripurna yang sadar dan ikhlas melaksanakan tugas negara.
Klasifikasi dan reklasifikasi melalui seleksi berlangsung terus untuk senantiasa memperoleh yang terbaik dikalangannya.

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Penahanan dalam dinas keprajuritan bagi perwira yang melampaui usia 55tahun bersifat sangat selektif, diutamakan terhadap perwira yang mempunyaikualifikasi dan kemampuan tertentu atau perwira yang mempunyai kualifikasi amat tinggi sebagai perpaduan antara pengetahuan, pengalaman, dan kearifan yanghanya dapat dicapai melalui proses pematangan yang panjang. Selain itu, kondisifisik yang semakin baik sebagai hasil pembangunan di bidang kesejahteraanrakyat memungkinkan prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia masih dapatmemenuhi persyaratan jasmani dan rohani untuk mengemban tugas sampai usia 60tahun. Oleh karena itu, sampai usia 60 tahun masih tersedia kesempatan untukmempercayakan kepadanya embanan tanggung jawab yang besar dan penting.

            Ayat (5)

                        Cukupjelas

Pasal 33

            Cukup jelas

Pasal 34

            Cacat berat adalah cacat jasmanidan/atau rohani yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak mampu sama sekaliuntuk melakukan pekerjaan atau kegiatan apapun, sehingga menjadi beban oranglain.

            Cacat sedang adalah cacat jasmanidan/atau rohani yang mengakibatkan penyandang cacat tidak mampu lagi menjalanidinas keprajuritan dengan baik, namun masih dapat berkarya di luar lingkunganAngkatan Bersenjata Republik Indonesia.

            Penentuan penyandang cacat berat dancacat sedang menurut Pasal ini, ditetapkan oleh Panglima setelah melaluipenilaian oleh suatu dewan yang ditunjuk.

Pasal 35

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)

Diberhentikandengan hormat, merupakan tindakan pertama yang perlu diambil didasarkan ataskeputusan Panglima yang menetapkan prajurit yang bersangkutan dinyatakanhilang. Setelah didapat kepastian atas diri prajurit yang bersangkutan, makadiadakan penyesuaian, antara lain direhabilitasi, atau diberhentikan denganhormat karena gugur, tewas atau meninggal dunia, atau diberhentikan tidakdengan hormat karenya nyata-nyata merugikan disiplin keprajuritan atau AngkatanBersenjata Republik Indonesia atau diajukan ke mahkamah tentara karena disersi.

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)
Ayatini dimaksudkan untuk memberikan kemungkinan mengembangkan kekuatan bala sampaitingkat tertentu dengan cepat guna menghadapi keadaan bahaya tanpa memerlukanmobilisasi, dengan mengerahkan bala yang memiliki derajat kesiapan yang relatiftinggi. Batas waktu 2 tahun sejak mengakhiri dinas, ditetapkan untuk memperolehcukup kepastian bahwa mereka yang dipanggil untuk menjalani dinas keprajuritan,masih memiliki kemampuan atau ketrampilan yang dapat diandalkan.
Oleh sebab itu pengaktifan kembali dalam Pasal ini pada dasarnyaditujukan terhadap mereka yang berusia relatif muda. Dinas selama jangka waktu2 tahun ditetapkan dengan mempertimbangkan kepentingan perseorangan dan negara.Selain itu ketentuan pasal ini dimaksudkan juga untuk memungkinkan penyediaantenaga pengganti dan pemanfaatan perseorangan dengan kualifikasi yangdibutuhkan.
Bagi prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia termasuk prajuritKepolisian Negara Republik Indonesia yang telah mengakhiri dinas keprajuritandan tidak terkena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, tetapmerupakan kekuatan cadangan Tentara Nasional Indonesia yang sewaktu-waktu dapatdiaktifkan akhiri dinas keprajuritan dan tidak terkena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, tetap merupakan kekuatan cadangan Tentara NasionalIndonesia yang sewaktu-waktu dapat diaktifkan kembali.

Ayat (2)
Pengaktifan kembali prajurit Angkatnn Bersenjata Republik Indonesia dalam pengembangan kekuatan bala harus mendapatkan keputusan lebih dahulu dari Presiden.

Pasal 38

Ayat (1)

Perbuatan lain yang nyata-nyata dapat merugikan disiplin keprajuritanatau Angkatan Bersenjata Republik Indonesia adalah :

a. diketahui kemudianbahwa penerimaannya dalam dinas keprajuritan didasarkan atas keterangan palsu,tidak benar atau tidak lengkap yang sengaja diajukan oleh yang bersangkutanagar dapat diterima menjadi prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia;

b. dikenakan hukumanpidana yang lebih berat dari pada hukuman penjara 3 bulan dan menurutpertimbangan pejabat yang berhak memberhentikannya dari dinas keprajuritan, iatidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas keprajuritan;

c. oleh hakimdijatuhi hukuman tambahan diberhentikan dari dinas keprajuritan dengan atautidak dengan disertai pencabutan hak untuk mengabdi pada Angkatan BersenjataRepublik Indonesia.

Ayat (2)

Dewan Kehormatan Perwira dibentuk oleh Panglima untuk setiap kasus yangdiajukan. Bagi bintara dan tamtama dilaksanakan berdasarkan usul atasan yangberhak menghukum (Ankum) yang mempunyai wewenang penuh, setelah mendengar saranstaf secara berjenjang.

Ayat (3)

            Cukup jelas

Pasal 39

Huruf a
Dinas wajib dalam pasal ini diartikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal17 dan Pasal 37 undang-undang ini. Panggilan dinas wajib adalah panggilan yangdikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam penyelenggaraan dinas wajibdengan bentuk surat panggilan, yang dapat ditujukan kepada setiap warga negarayang terkena. Dalam pemanggilan yang ditujukan kepada warga negara yang terkenamenurut Pasal 17 atau Pasal 37 undang-undang ini, isi surat panggilan harusjelas untuk apa ia dipanggil.

Huruf b
Yang dimaksud dengan tidak cakap adalah tidak memiliki kemampuanjasmani atau rohani yang dipersyaratkan untuk menjalani dinas wajib. Perbuatandengan sengaja yang dilakukan untuk menghilangkan kemampuan baik atas dirinyaataupun atas diri orang lain dimaksudkan agar dirinya atau orang lain itudinyatakan tidak memenuhi persyaratan untuk menjalani dinas wajib.

Huruf c, huruf d, dan huruf e
Cukupjelas

Pasal 40

Yang dimaksud dengan dipersamakandengan prajurit cadangan dalam dinas aktif berarti dalam hal melakukan tindakpidana sebagaimana dimaksud Pasal ini, maka prajurit cadangan yang sedang tidakdinas aktif tersebut termasuk dalam kewenangan peradilan tentara. Ketentuandalam Pasal ini merupakan pengecualian Pasal 18 ayat (2) undang-undang ini.

Pasal 41

            Ayat (1)

Yang dimaksud dengan keadaan darurat adalah keadaan darurat sipil dankeadaan darurat militer.

            Ayat (2)

Yang dimaksud dengan keadaan perang adalah keadaan perang menurutperaturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 42

            Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas