UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 1986
TENTANG
PERADILAN UMUM


DENGAN RAHMAT TUHAN YANGMAHA ESA

Presiden Republik Indonesia,


Menimbang :    a. bahwa negara Republik Indonesia, sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945,bertujuan mewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram, dan tertib;

b. bahwa dalam mewujudkan tata kehidupantersebut dan menjamin persamaan kedudukan warga negara dalam hukutn diperlukanupaya untuk menegakkan ketertiban, keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum yang mampu memberikan pengayoman kepada masyarakat;

c. bahwa dalam rangka upaya di atas,pengaturan susunan dan kekuasaan Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum yangselama ini masih didasarkan pada Undang-undang Nomor 13 Tahun 1965 ternyata tidak sesuai lagi dengan jiwa dan semangat Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970;

d. bahwa selain itu, dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1969, Undang-undang Nomor 13 Tahun 1965 telah dinyatakan tidak berlaku, tetapi saat tidak berlakunya ditetapkan pada saat undang-undang yang menggantikannya mulai berlaku;

e. bahwa untuk melaksanakan Undang-undangNomor 14 Tahun 1970, dipandang perlu menetapkan undang-undang yang mengatursusunan dan kekuasaan Peradilan Umum;

Mengingat :        1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1),Pasal 24, dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951);

3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3316);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERADILANUMUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Pertama
Pengertian

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Undang-undangini dengan:

1. Pengadilan adalah Pengadilan Negeri danPengadilan Tinggi di lingkungan Peradilan Umum.

2. Hakim adalah Hakim pada Pengadilan Negeridan Hakim pada, Pengadilan Tinggi.

 

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 2

Peradilan Umum adalah salah satupelaksana Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya.

Pasal 3

(1) Kekuasaan Kehakiman di lingkunganPeradilan Umum dilaksanakan oleh :

a. PengadilanNegeri;

b. PengadilanTinggi.

(2) Kekuasaan Kehakiman di lingkunganPeradilan Umum berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan NegaraTertinggi.

 

Bagian Ketiga

Tempat Kedudukan

Pasal 4

(1) Pengadilan Negeri berkedudukan di Kotamadyaatau di ibu kota Kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kotamadya atauKabupaten.

(2) Pengadilan Tinggi berkedudukan di ibukota Propinsi, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Propinsi.

 

Bagian Keempat

Pembinaan

Pasal 5

(1) Pembinaan teknis peradilan bagiPengadilan dilakukan oleh Mahkamah Agung.

(2) Pembinaan organisasi, administrasi, dankeuangan Pengadilan dilakukan oleh Menteri Kehakiman.

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud data ayat(1) dan ayat (2) tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa danmemutus perkara.

 

BAB II

SUSUNAN PENGADILAN

Bagian Pertama

Umum

Pasal 6

Pengadilan terdiri dari :

a. Pengadilan Negeri yang merupakanPengadilan Tingkat Pertama;

b. Pengadilan Tinggi, yang merupakanPengadilan Tingkat Banding.

Pasal 7

Pengadilan Negeri dibentuk denganKeputusan Presiden.

Pasal 8

Di lingkungan Peradilan Umum dapatdiadakan pengkhususan yang diatur dengan undang-undang.

Pasal 9

Pengadilan Tinggi dibentuk denganundang-undang.

Pasal 10

(1) Susunan Pengadilan Negeri terdiri dariPimpinan, Hakirn Anggota, Panitera, Sekretaris, dan Jurusita.

(2) Susunan Pengadilan Tinggi terdiri dariPimpinan, Hakim Anggota, Panitera, dan Sekretaris.

Pasal 11

(1) Pimpinan Pengadilan Negeri terdiri dariseorang Ketua dan seorang Wakil Ketua.

(2) Pimpinan Pengadilan Tinggi terdiri dariseorang Ketua dan seorang Wakil Ketua.

(3) Hakim Anggota Pengadilan Tinggi adalahHakim Tinggi.

 

Bagian Kedua

Ketua, Wakil Ketua, Hakim,

Panitera, dan Jurusita Pengadilan

Paragraf 1

Ketua, Wakil Ketua, danHakim

Pasal 12

(1) Hakim Pengadilan adalah pejabat yangmelaksanakan tugas Kekuasaan Kehakiman.

(2) Syarat dan tata cara pengangkatan,pemberhentian serta pelaksanaan tugas Hakim ditetapkan dalam undang-undang ini.

Pasal 13

(1) Pembinaan dan pengawasan umum terhadapHakim sebagai pegawai negeri dilakukan oleh Menteri Kehakiman.

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimanadimaksud dalam ayat (1) tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksadan memutus perkara.

Pasal 14

(1) Untuk dapat diangkat menjadi HakimPengadilan Negeri, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. warganegara Indonesia;

b. bertaqwakepada Tuhan Yang Maha Esa;

c. Setiakepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

d. bukanbekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasukorganisasi massanya atau bukan seseorang yang terlibat lanpung ataupun taklangsung dalam "Gerakan Kontra Revolusi G30.S./PKI" atau organisasiterlarang lainnya;

e. pegawainegeri;

f. sarjanahukum;

g. berumurserendah-rendahnya 25 (dua puluh lima) tahun;

h. berwibawa,jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela.

(2) Untuk dapat diangkat menjadi Ketua danWakil Ketua Pengadilan Negeri diperlukan pengalunan sekurang-kurangnya 10(sepuluh) tahun sebagai Hakim Pengadilan Negeri.

Pasal 15

(1) Untuk dapat diangkat menjadi HakimPengadilan Tinggi, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

a. syarat-syaratsebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf, a, b, c, d, e, f, dan h;

b. berumurserendah-rendahnya 40 (empat puluh) tahun;

c. berpengalamansekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebagai Ketua atau Wakil Ketua PengadilanNegeri atau 15 (lima belas) tahun sebagai Hakim Pengadilan Negeri.

(2) Untuk dapat diangkat menjadi KetuaPengadilan Tinggi diperlukan pengalaman sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahunsebagai Hakim Pengadilan Tinggi atau sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun bagiHakim Pengadilan Tinggi yang pernah menjabat Ketua Pengadilan Negeri.

(3) Untuk dapat diangkat menjadi Wakil KetuaPengadilan Tinggi diperlukan pengalaman sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahunsebagai Hakim Pengadilan Tinggi atau sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun bagiHakim Pengadilan Tinggi yang pernah menjabat Ketua Pengadilan Negeri.

Pasal 16

(1) Hakim Pengadilan diangkat dandiberhentikan oleh Presiden selaku Kepala Negara atas usul Menteri Kehakimanberdasarkan persetujuan Ketua Mahkamah Agung.

(2) Ketua dan Wakil Ketua Pengadilandiangkat dan diberhentikan oleh Menteri Kehakiman berdasarkan persetujuan KetuaMahkamah Agung.

Pasal 17

(1) Sebelum memangku jabatannya Ketua, WakilKetua, dan Hakim Pengadilan wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamaatau kepercayaannya; bunyi sumpah atau janji adalah sebagai berikut :

"Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya, untukmemperoleh jabatan saya ini, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakannama atau cara apa pun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatukepada siapa pun juga". "Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untukmelakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tidak sekali-kaliakan menerima langsung atau tidak langsung dari siapa pun juga suatu janji ataupemberian".

"Saya bersumpah/berjanji bahwasaya akan setia kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasilasebagai dasar dan ideologi negara, Undang-Undang Dasar 1945, dan segalaundang-undang serta peraturan lain yang berlaku bagi Negara RepublikIndonesia". "Saya bersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa akanmenjalankan jabatan saya ini dengan jujur, seksama, dan dengan tidakmembedabedakan orang dan akan berlaku dalam melaksanakan kewajiban sayasebaik-baiknya dan seadil-adilnya seperti layaknya bagi seorang Ketua, WakilKetua, Hakim Pengadilan yang berbudi baik dan jujur dalam menegakkan hukum dankeadilan".

(2) Wakil Ketua dan Hakim Pengadilan Negeridiambil sumpah atau janjinya oleh Ketua Pengadilan Negeri.

(3) Wakil ketua dan Hakim Pengadilan Tinggiserta Ketua Pengadilan Negeri diambil sumpah atau janjinya oleh Ketua PengadilanTinggi.

(4) Ketua Pengadilan Tinggi diambil sumpahatau janjinya oleh Ketua Mahkamah Agung.

Pasal 18

(1) Kecuali ditentukan lain oleh atauberdasarkan undang-undang, hakim tidak boleh merangkap menjadi :

a. pelaksanaputusan Pengadilan;

b. wali,pengampu, dan pejabat yang berkaftan dengan suatu perkara yang diperiksaolehnya;

c. pengusaha.

(2) Hakim tidak boleh merangkap menjadipenasihat hukum.

(3) Jabatan yang tidak boleh dirangkap olehHakim selain jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diaturlebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 19

(1) Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilandiberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena :

a. permintaansendiri;

b. sakitjasmani atau rohani terus menerus;,

c. telahberumur 60 (enam puluh) tahun bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim PengadilanNegeri, dan 63 (enam puluh tiga) tahun bagi Ketua, Wakil Ketua, dan HakimPengadilan Tinggi;

c. ternyatatidak cakap dalam menjalankan tugasnya.

 

(2) Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilanyang meninggal dunia dengan sendirinya diberhentikan dengan hormat darijabatannya oleh Presiden selaku Kepala Negara.

 

Pasal 20

 

(1) Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilandiberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya dengan alasan :

a. dipidanakarena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan;

b. melakukanperbuatan tercela;

c. terusmenerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya;

d. melanggarsumpah atau janji jabatan;

e. melanggarlarangan yang dimaksudkan Pasal 18.

 

(2) Pengusulan pemberhentian tidak denganhormat dengan alasan tersebut ayat (1) huruf b s/d e dilakukan setelah yangbersangkutan diberi kesempatan secukupnya untuk membela diri di hadapan MajelisKehormatan Hakim.

(3) Pembentukan, susunan, dan tata kerjaMajelis Kehormatan Hakim serta tata cara pembelaan diri ditetapkan oleh KetuaMahkamah Agung bersama-sama Menteri Kehakiman.

Pasal 21

Seorang Hakim yang diberhentikandari jabatannya, tidak dengan sendirinya diberhentikan sebagai pegawai negeri.

Pasal 22

(1) Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilansebelum diberhentikan tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20ayat (1) dapat diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Presiden selakuKepala Negara atas usul Menteri Kehakiman berdasarkan persetujuan KetuaMahkamah Agung.

(2) Terhadap pengusulan pemberhentiansementara dimaksud dalam ayat (1) berlaku juga ketentuan sebagaimanadimaksudkan Pasal 20 ayat (2).

Pasal 23

(1) Apabila terhadap seorang Hakim adaperintah penangkapan yang diikuti dengan penahanan, dengan sendirinya Hakimtersebut diberhentikan sementara dari jabatannya.

(2) Apabila seorang Hakim dituntut di mukaPengadilan dalam perkara pidana seperti tercantum dalam Pasal 21 ayat (4)Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, tanpa ditahan, maka ia dapat diberhentikansementara dari jabatannya.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pemberhentian dengan hormat, pemberhentian tidak dengan hormat, danpemberhentian sementara serta hak-hak pejabat yang dikenakan pemberhentian,diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 25

(1) Kedudukan Protokol Hakim Pengadilandiatur dengan Keputusan Presiden.

(2) Tunjangan dan ketentuan-ketentuanlainnya bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan diatur dengan KeputusanPresiden.

Pasal 26

Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan dapat ditangkapatau ditahan hanya atas perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan KetuaMahkamah Agung dan Menteri Kehakiman, kecuali dalam hal :

a. tertangkap tangan melakukan tindakpidana kejahatan, atau

b. disangka telah melakukan tindak pidanakejahatan yang diancam dengan pidana mati, atau

c. disangka telah melakukan tindak pidanakejahatan terhadap keamanan negara.

 

Paragraf 2

Panitera

Pasal 27

(1) Pada setiap Pengadilan ditetapkan adanyaKepaniteraan yang dipimpin oleh seorang Panitera.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya PaniteraPengadilan Negeri dibantu oleh seorang Wakil Panitera, beberapa orang PaniteraMuda, beberapa orang Panitera Pengganti, dan beberapa orang Jurusita.

(3) Dalam melaksanakan tugasnya PaniteraPengadilan Tinggi dibantu oleh seorang Wakil Panitera, beberapa orang PanfteraMuda, dan beberapa orang Panitera Pengganti.

Pasal 28

Untuk dapat diangkat menjadiPanitera Pengadilan Negeri seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagaiberikut:

a. warga negara Indonesia;

b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

c. setia kepada Pancasila danUndang-Undang Dasar 1945;

d. berijazah serendah-rendahnya sarjanamuda hukum;

e. berpengalaman sekurang-kurangnya 4(empat) tahun sebagai Wakil Panitera atau 7 (tujuh) tahun sebagai Panitera MudaPengadilan Negeri, atau menjabat sebagai Wakil Panitera Pengadilan Tinggi.

Pasal 29

Untuk dapat diangkat menjadiPanitera Pengadilan Tinggi, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagaiberikut:

a. syarat-syarat sebagaimana dimaksuddalam Pasal 28 huruf a, b, dan c;

b. berijazah sarjana hukum;

c. berpengalaman sekurang-kurangnya 4(empat) tahun sebagai Wakil Panitera atau 8 (delapan) tahun sebagai PaniteraMuda Pengadilan Tinggi, atau 4 (empat) tahun sebagai Panitera PengadilanNegeri.

Pasal 30

Untuk dapat diangkat menjadi WakilPanitera Pengadilan Negeri, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

a. syarat-syarat sebagaimana dirnaksuddalam Pasal 28 huruf a, b, c, dan d;

b. berpengalaman sekurang-kurangnya 4(empat) tahun sebagai Panitera Muda atau 6 (enam) tahun sebagai PaniteraPengganti Pengadilan Negeri.

Pasal 31

Untuk dapat diangkat menjadi WakilPanitera Pengadilan Tinggi, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagaiberikut :

a. syarat-syarat sebagaimana dimaksuddalam Pasal 28 huruf a, b, dan c;

b. berijazah sarjana hukum;

c. berpengalaman sekurang-kurangnya 4(empat) tahun sebagai Panitera Muda atau 7 (tujuh) tahun sebagai PaniteraPengganti Pengadilan Tinggi, atau 4 (empat) tahun sebagai Wakil PaniteraPengadilan Negeri, atau menjabat sebagai Panitera Pengadilan Negeri.

Pasal 32

Untuk dapat diangkat menjadiPanitera Muda Pengadilan Negeri, seorang calon harus memenuhi syarat-syaratsebagai berikut :

a. syarat-syarat sebagaimana dimaksuddalam Pasal 28 huruf a, b, c, dan d;

b. berpengalaman sekurang-kurangnya 3(tiga) tahun sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri.

Pasal 33

Untuk dapat diangkat menjadiPanitera Muda Pengadilan Tinggi, seorang calon harus memenuhi syarat-syaratsebagai berikut :

a. syarat-syarat sebagaimana dimaksuddalam Pasal 28 huruf a, b, c, dan d;

b. berpengalaman sekurang-kurangnya 3(tiga) tahun sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi atau 4 (empat) tahunsebagai Panitera Muda atau 8 (delapan) tahun sebapi Panitera PenggantiPengadilan Negeri, atau menjabat sebagai Wakil Panitera Pengadilan Negeri.

Pasal 34

Untuk dapat diangkat menjadiPanitera Pengganti Pengadilan Negeri, seorang calon harus memenuhi syatat-syaratsebagai berikut :

 

a. syarat-syarat sebagaimana dimaksud dataPasal 28 huruf a, b, c, dan d;

 

b. berpengalaman sekurang-kurangnya 5(lima) tahun sebagai pegawai negeri pada Pengadilan Negeri.

Pasal 35

 

Untuk dapat diangkat menjadiPanitera Pengganti Pengadilan Tinggi, seorang calon harus memenuhisyarat-syarat sebagai berikut :

a. syarat-syarat sebagaimana dimaksuddalam Pasal 28 huruf a, b, c, dan d;

b. berpengalaman sekurang-kurangnya 5(lima) tahun sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri atau 10 (sepuluh)tahun sebagai pegawai negeri pada Pengadilan Tinggi.

Pasal 36

(1) Kecuali ditentukan lain oleh atau berdasarkan undang-undang, Panitera tidak boleh merangkap menjadi wali, pengampu, dan pejabat yang berkaitan dengan perkara yang di dalamnya iabertindak sebagai Panitera.

(2) Panitera tidak boleh merangkap menjadipenasihat hukum.

(3) Jabatan yang tidak boleh dirangkap olehPanitera selain jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diaturlebih lanjut oleh Menteri Kehakiman berdasarkan persetujuan Ketua MahkamahAgung.

Pasal 37

Panitera, Wakil Panitera, PaniteraMuda, dan Panitera Pengganti Pengadilan diangkat dan diberhentikan dari jabatannya oleh Menteri Kehakiman.

Pasal 38

Sebelum memangku jabatannyaPanitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti diambil sumpahatau janjinya menurut agama atau kepercayaannya oleh Ketua Pengadilan yangbersangkutan; bunyi sumpah atau janji adalah sebagai berikut :

"Saya bersumpah/berjanji dengansungguh-sungguh bahwa saya, untuk memperoleh jabatan saya ini, langsung, atautidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apa pun juga, tidak memberikanatau menjanjikan barang sesuatu kepada siapa pun juga".

"Saya bersumpah/berjanji bahwasaya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tiadasekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapa pun jugasesuatu janji atau pemberian".

"Saya bersumpah/berjanji bahwasaya akan setia kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasilasebagai dasar dan ideologi negara, Undang-Undang Dasar 1945, dan segalaundang-undang serta peraturan lain yang berlaku bagi Negara RepublikIndonesia".

"Saya bersumpah/berjanji bahwasaya senantiasa akan menjalankan jabatan saya ini dengan jujur, seksama, dandengan tidak membeda-bedakan orang dan akan berlaku dalam melaksanakankewajiban saya sebaik-baiknya dan seadil-adilnya seperti layaknya bagi seorangPanitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti yang berbudi baikdan jujur dalam menegakkan hukum dan keadilan".

Paragraf 3

Juru sita

Pasal 39

Pada setiap Pengadilan Negeriditetapkan adanya Jurusita dan Jurusita Pengganti.

Pasal 40

(1) Untuk dapat diangkat menjadi Jurusita,seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. warganegara Indonesia;

b. bertaqwakepada Tuhan Yang Maha Esa;

c. setiakepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

d. berijazahserendah-rendahnya Sekolah Menengah Tingkat Atas;

e. berpengalamansekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebagai Jurusita Pengganti.

(2) Untuk dapat diangkat menjadi JurusitaPengganti, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

a. syarat-syaratsebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, b, c, dan d;

b. berpengalamansekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebagai pegawai negeri pada PengadilanNegeri.

Pasal 41

(1) Jurusita Pengadilan Negeri diangkat dandiberhentikan oleh Menteri Kehakiman atas usul Ketua Pengadilan Negeri.

(2) Jurusita Pengganti diangkat dandiberhentikan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Pasal 42

Sebelum memangku jabatannya Jurusitadan Jurusita Pengganti diambil sumpah atau janjinya menurut agama ataukepercayaannya oleh Ketua Pengadilan Negeri; bunyi sumpah atau janji adalahsebagai berikut :

"Saya bersumpah/berjanji dengansungguh-sungguh bahwa saya, untuk memperoleh jabatan saya ini, langsung atautidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apa pun juga, tidakmemberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapa pun juga".

"Saya bersumpahlberjanji bahwasaya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tiadasekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapa pun jugasesuatu janji atau pemberian".

"Saya bersumpah/berjanji bahwasaya akan setia kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasilasebagai dasar dan ideologi negara, Undang-Undang Dasar 1945, dan sertaundang-undang serta peraturan lain yang berlaku bagi Negara RepublikIndonesia".

"Saya bersumpah/berjanji bahwasaya senantiasa akan menjalankan jabatan saya ini dengan jujur, seksama, dandengan tidak membeda-bedakan orang dan akan berlaku dalam melaksanakankewajiban saya sebaik-baiknya dan seadil-adilnya seperti layaknya bagi seorangJurusita, Jurusita Pengganti yang berbudi baik dan jujur dalam menegakkan hukumdan keadilan".

Pasal 43

(1) Kecuali ditentukan lain oleh atauberdasarkan undang-undang, Jurusita tidak boleh merangkap menjadi wali,pengampu, dan pejabat yang berkaitan dengan perkara yang di dalamnya ia sendiriberkepentingan.

(2) Jurusita tidak boleh merangkap menjadipenasihat hukum.

(3) Jabatan yang tidak boleh dirangkap olehJurusita selain jabatan sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2),diatur lebih lanjut oteh Menteri Kehakiman berdasarkan persetujuan KetuaMahkamah Agung.

Bagian Ketiga

Sekretaris

Pasal 44

Pada setiap Pengadilan ditetapkanadanya Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dan dibantu olehseorang Wakil Sekretaris.

Pasal 45

Panitera Pengadilan merangkapSekretaris Pengadilan.

Pasal 46

Untuk dapat diangkat menjadi WakilSekretaris Pengadilan Negeri, seorang calon harus memenuhi syarat-syaratsebagai berikut:

a. warga negara Indonesia;

b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

c. setia kepada Pancasila danUndang-Undang Dasar 1945;

d. berijazah serendah-rendahnya sarjanamuda hukum atau sarjana muda administrasi;

e. berpengalaman di bidang administrasiperadilan.

Pasal 47

Untuk dapat diangkat menjadi WakilSekretaris Pengadilan Tinggi, seorang calon harus memenuhi syarat-syaratsebagai berikut :

a. syarat-syarat sebagaimana dimaksuddalam Pasal 46 huruf a, b, c, dan e;

b. berijazah sarjana hukum.

Pasal 48

Wakil Sekretaris Pengadilan diangkatdan diberhentikan oleh Menteri Kehakiman.

Pasal 49

Sebelum memangku jabatannya WakilSekretaris diambil sumpah atau janjinya menurut agama atau kepercayaannya olehKetua Pengadilan yang bersangkutan; bunyi sumpah atau janji adalah sebagaiberikut:

Saya bersumpah/berjanji :

"bahwa saya, untuk diangkatmenjadi Wakil Sekretaris, akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-UndangDasar 1945, Negara, dan Pemerintah";

"bahwa saya, akan menaatisegala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugaskedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dantanggungjawab";

"bahwa saya, akan senantiasamenjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat Wakil Sekretarisserta akan senantiasa mengutamakan kepentingan negara dari pada kepentingansaya sendiri, seseorang atau golongan" ;

"bahwa saya, akan memegangrahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus sayarahasiakan";

"bahwa saya, akan bekerjadengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara".

 

BAB III

KEKUASAAN PENGADILAN

Pasal 50

Pengadilan Negeri bertugas danberwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkaraperdata di tingkat pertama.

Pasal 51

(1) Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenangmengadili perkara pidana dan perkara perdata di tingkat banding.

(2) Pengadilan Tinggi juga bertugas danberwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenanganmengadili antar Pengadilan Negeri di daerah hukumnya.

Pasal 52

(1) Pengadilan dapat memberikan keterangan,pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi Pemerintah didaerahnya, apabila diminta.

(2) Selain tugas dan kewenangan tersebutdalam Pasal 50 dan Pasal 51, Pengadilan dapat diserahi tugas dan kewenanganlain oleh atau berdasarkan undang-undang.

Pasal 53

(1) Ketua Pengadilan mengadakan pengawasanatas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, danJurusita di daerah hukumnya.

(2) Selain tugas sebagaimana dimaksud dalamayat (1), Ketua Pengadilan Tinggi di daerah hukumnya melakukan pengawasanterhadap jalannya peradilan di tingkat Pengadilan Negeri dan menjaga agarperadilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya.

(3) Dalam melaksanakan pengawasansebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), Ketua Pengadilan dapatmemberikan petunjuk, tegoran, dan peringatan yang dipandang perlu.

(4) Pengawasan tersebut dalam ayat (1), ayat(2), dan ayat (3), tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa danmemutus perkara.

Pasal 54

(1) Ketua Pengadilan Negeri melakukanpengawasan atas pekerjaan penasihat hukum dan notaris di daerah hukumnya, danmelaporkan hasil pengawasannya kepada Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua MahkamahAgung dan Menteri Kehakiman.

(2) Berdasarkan hasil laporan tersebut dalamayat (1), Menteri Kehakiman dapat melakukan penindakan terhadap penasihat hukumdan notaris yang melanggar peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatanyang bersangkutan, setelah mendengar usul/pendapat Ketua Mahkamah Agung danorpnisasi profesi yang bersangkutan.

(3) Sebelum Menteri Kehakiman melakukanpenindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), kepada yang bersangkutandiberikan kesempatan untuk mengadakan pembelaan diri.

(4) Tata cara pengawasan dan penindakanserta pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat(3), diatur lebih lanjut oleh Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakimanberdasarkan undang-undang.

 

BAB IV

KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

Pasal 55

Ketua Pengadilan mengatur pembagiantugas para hakim.

Pasal 56

Ketua Pengadilan membagikan semuaberkas perkara dan atau surat-surat lainnya yang berhubungan denpn perkara yangdiajukan ke Pengadilan kepada Majelis Hakim untuk diselesaikan.

Pasal 57

Ketua Pengadilan menetapkan perkarayang harus diadili berdasarkan nomor urut, tetapi apabila terdapat perkaratertentu yang karena menyangkut kepentingan umum harus segera diadili, makaperkara itu didahulukan.

Pasal 58

Panitera Pengadilan bertugasmenyelenggarakan administrasi perkara dan mengatur tugas Wakil Panitera,Panitera Muda, dan Panitera Pengganti.

Pasal 59

Panitera, Wakil Panitera, PaniteraMuda, dan Panitera Pengganti bertugas membantu Hakim dengan mengikuti danmencatat jalannya sidang Pengadilan.

Pasal 60

Dalam perkara perdata, PaniteraPengadilan Negeri bertugas melaksanakan putusan Pengadilan.

Pasal 61

(1) Panitera wajib membuat daftar semuaperkara perdata dan pidana yang diterima di Kepaniteraan.

(2) Dalam daftar perkara tersebut, tiapperkara diberi nomor urut dan dibubuhi catatan singkat tentang isinya.

Pasal 62

Panitera membuat salinan putusanmenurut ketentuan undang-undang yang berlaku.

Pasal 63

(1) Panitera bertanggung jawab ataspengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara,uang titipan pihak ketiga, Surat-surat berharga, barang bukti, dan surat-suratlainnya yang disimpan di Kepaniteraan.

(2) Semua daftar, catatan, risalah, beritaacara serta berkas perkara tidak boleh dibawa ke luar dari ruang Kepaniteraan,kecuali atas izin Ketua Pengadilan berdasarkan ketentuan undang-undang.

(3) Tata cara pengeluaran surat asli,salinan putusan, risalah, berita acara, dan akta serta surat-surat lainnyadiatur oleh Mahkamah Agung.

Pasal 64

Tugas dan tanggung jawab serta tataketa Kepaniteraan Pengadilan diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung.

Pasal 65

(1) Jurusita bertugas :

a. melaksanakansemua perintah yang diberikan oleh Ketua Sidang;.

b. menyampaikanpengumuman-pengumuman, tegoran-tegoran, protes-protes, dan pemberitahuanputusan Pengadilan menurut cara-cara berdasarkan ketentuan undang-undang;

c. Melakukanpenyitaan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri;

d. membuatberita acara penyitaan, yang salinannya diserahkan kepada pihak-pihak yangberkepentingan.

(2) Jurusita berwenang melakukan tugasya didaerah hukum Pengadilan yang bersangkutan.

Pasal 66

Ketentuan lebih lanjut mengenaipelaksanaan tugas Jurusita diatur oleh Mahkamah Agung.

Pasal 67

(1) Sekretaris Pengadilan bertugasmenyelenggarakan administrasi umum Pengadilan.

(2) Tugas serta tanggung jawab, susunanorganisasi, dan tata kerja Sekretariat diatur lebih lanjut oleh MenteriKehakiman.

Pasal 68

Ketentuan-ketentuan mengenai hukumacara yang berlaku bagi Peradilan Umum diatur dengan undang-undang tersendiri.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 69

Pada saat mulai berlakunyaundang-undang ini, semua peraturan Pelaksanaan yang telah ada mengenaiPeradilan Umum dinyatakan tetap berlaku selama ketentuan baru berdasarkanundang-undang ini belum dikeluarkan dan sepanjang peraturan itu tidakbertentangan dengan undang-undang ini.

 

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 70

Pada saat mulai berlakunya undang-undangini, maka Undang-undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan Dalam LingkunganPeradilan Umum dan Mahkamah Agung dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 71

Undang-undang ini mulai berlaku padatanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalamLembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 8 Maret 1986

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO

 

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 8 Maret 1986

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

ttd

SUDHARMONO, S.H.

 


PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIKINDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 1986

TENTANG

PERADILAN UMUM

UMUM

1. Dinegara Republik Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila danUndang-Undang Dasar 1945 keadilan, kebenaran, kepastian hukum, dan ketertibanpenyelenggaraan sistem hukum merupakan hal-hal pokok untuk menjamin kehidupanbermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Lebih dari itu, hal pokoktersebut merupakan masalah yang sangat penting dalam usaha mewujudkan suasanaperikehidupan yang sejahtera, aman, tenteram, dan tertib seperti yangdiamanatkan oleh Garis-garis Besar Haluan Negara. Oleh karena itu untukmewujudkannya dibutuhkan adanya lembaga yang bertugas menyelenggarakan keadilandengan baik. Salah satu lembaga untuk menegakkan kebenaran data mencapaikeadilan, ketertiban, dan kepastian hukum adalah badan-badan peradilansebagaimana dimaksudkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentangKetentuan-ketentuan Pokok Kekuasan Kehakiman, yang masing-masing mempunyailingkup kewenangan mengadili perkara atau sengketa di bidang tertentu. Untukterwujudnya peradilan yang sederhana, cepat, tepat, adil, dan dengan biayaringan sebagaimana ditegaskan oleh Undang- undang Nomor 14 Tahun 1970, maka dasaryang selama ini berlandaskan pada Undang-undang Nomor 13 Tahun 1965 mengenaikedudukan, susunan organisasi, kekuasaan tata kerja, dan administrasipengadilan di lingkungan Peradilan Umum, perlu diganti dan disesuaikan denganketentuan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970.

Dengan demikian,Undang-undang tentang Peradilan Umum ini merupakan pelaksanaanketentuan-ketentuan dan asas-asas yang tercantum data Undang-undang Nomor 14Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor2951).

 

2. KekuasaanKehakiman di lingkungan Peradilan Umum dalam Undang-undang ini dilaksanakanoleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang berpuncak pada MahkamahAgung, sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditentukan oleh Undang-undang Nomor14 Tahun 1970.

Dalam Undang-undang inidiatur susunan, kekuasaan, dan kedudukan Hakim serta tata kerja administrasipada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi.

Pengadilan Negeri merupakanPengadilan Tingkat Pertama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkarapidana dan perdata bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya, kecualiundang-undang menentukan lain.

Pengadilan Tinggi merupakanPengadilan Tingkat Banding terhadap perkara-perkara yang diputus olehPengadilan Negeri, dan merupakan Pengadilan tingkat pertama dan terakhirmengenai sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Negeri di daerahhukumnya. Di samping itu sesuai dengan prinsip diferensiasi" yangdicantumkan data Pasal 10 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970, maka Pengadilan dilingkunganPeradilan Umum sekaligus merupakan Pengadilan untuk perkara tindak pidanaekonomi, perkara tindak pidana anak, perkara pelanggaran lalu lintas jalan, danperkara lainnya yang ditetapkan dengan undang-undang. Mahkamah Agung sebagaiPengadilan Negara Tertinggi diatur dengan undang-undang tersendiri.

3. Mengingatluas lingkup tugas dan berat beban pekerjaan yang harus dilaksanakan olehPengadilan, maka perlu adanya perhatian yang besar terhadap tata cara danpelaksanaan pengelolaan administrasi Pengadilan.

Hal ini sangat penting,karena bukan saja menyangkut aspek ketertiban dalam penyelenggaraanadministrasi baik di bidang perkara maupun di bidang kepegawaian, gaji,kepangkatan, peralatan kantor, dan lain-lainnya, melainkan juga akanmempengaruhi kelancaran penyelenggaraan peradilan itu sendiri.

Oleh karenanya,penyelenggaraan administrasi Pengadilan dalam undang-undang ini dibedakanmenurut jenisnya dan dipisahkan penanganannya, walaupun dalam rangka koordinasipertanggung-jawaban tetap dibebankan kepada seorang pejabat, yaitu Paniterayang merangkap sebagai Sekretaris.

Selaku Panitera ia menanganiadministrasi perkara dan hal-hal administrasi lain yang bersifat teknisperadilan (yustisial).

Dalam pelaksanaan tugas iniPanitera dibantu oleh seorang Wakil Panitera dan beberapa orang Panitera Muda.

Selaku Sekretaris iamenangani administrasi umum seperti administrasi kepegawaian dan lainsebagainya, sedang dalam pelaksanaan tugasnya ia dibantu oleh seorang WakilSekretaris.

Dengan demikian stafkepaniteraan dapat lebih memusatkan perhatian terhadap tugas dan fungsinyamembantu Hakim dalam bidang peradilan, sedangkan tugas administrasi lainnyadapat dilaksanakan oleh staf sekretariat.

4. Hakim diangkat dan diberhentikan oleh Presiden selaku. Kepala Negara atas usulMenteri Kehakiman berdasarkan persetujuan Ketua Mahkamah Agung.

Sesuai dengan ketentuanPasal 24 dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar 1945 beserta penjelasannya, sertaUndang-undang Nomor 14 Tahun 1970, Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negarayang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dankeadilan berdasarkan Pancasila, dan demi terselenggara nya negara hukumRepublik Indonesia

Agar Pengadilan bebas dalammemberikan putusannya, perlu ada jaminan bahwa baik Pengadilan maupun Hakimdalam melaksanakan tugas terlepas dari pengaruh Pemerintah dan pengaruhlainnnya. Dalam setiap pengangkatan, pemberhentian, mutasi, kenaikan pangkatatau tindakan/hukuman administratif terhadap Hakim Peradilan Umum perlu adanyakerjasama, konsultasi, dan koordinasi antara Mahkamah Agung dengan Pemerintah.

Di samping itu perlu adanyapengaturan tersendiri mengenai tunjangan dan ketentuan lain bagi para pejabatperadilan khususnya para Hakim; demikian pula pangkat dan gaji diaturtersendiri berdasarkan peraturan yang berlaku, sehingga para pejabat peradilantidak mudah dipengaruhi baik moril maupun materiil.

Untuk lebih meneguhkankehormatan dan kewibawaan Hakim serta Pengadilan, maka perlu juga dijaga mutu(keahlian) para Hakim, dengan diadakannya syarat-syarat tertentu untuk menjadiHakim yang diatur dalam undang-undang ini, dan diperlukan pembinaansebaik-baiknya dengan tidak mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa danmemutus perkara.

Selain itu diadakan jugalarangan bagi para Hakim merangkap jabatan penasehat hukum, pelaksana putusanPengadilan, wali, pengampu, pengusaha, dan setiap jabatan yang bersangkutandengan suatu perkara yang akan atau sedang diadili olehnya. Selanjutnyadiadakan pula larangan rangkapan jabatan bagi Panitera dan Jurusita.

Agar peradilan dapatberjalan dengan efektif, maka Pengadilan Tinggi diberi tugas pengawasanterhadap Pengadilan Negeri di daerah hukumnya.

Hal ini akan meningkatkankoordinasi antar Pengadilan Negeri di daerah hukum suatu Pengadilan Tinggi yangbermanfaat bagi rakyat pencari keadilan, karena Pengadilan Tinggi dalammelakukan pengawasan tersebut dapat memberikan petunjuk, tegoran, danperingatan.

Selain itu pekerjaan dankewajiban Hakim secara langsung dapat diawasi sehingga jalannya peradilan yangsederhana, cepat, tepat, adil, dan dengan biaya ringan akan lebih terjamin.

Petunjuk-petunjuk yangmenimbulkan persangkaan keras, bahwa seorang Hakim telah melakukan perbuatantercela dipandang dari sudut kesopanan dan kesusilaan, atau telah melakukankejahatan, atau kelalaian yang berulang kali dalam pekerjaannya, dapatmengakibatkan bahwa ia diberhentikan tidak dengan hormat oleh Presiden selakuKepala Negara, setelah ia diberi kesempatan membela diri. Hal ini dicantumkandengan tegas dalam undang-undang ini, mengingat luhur dan mulianya tugas Hakim;sedangkan apabila ia melakukan perbuatan tercela dalam kedudukannya sebagaipegawai negeri, baginya tetap berlaku ancaman yang ditetapkan dalam PeraturanPemerintah Nomor 30. Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai NegeriSipil.

 

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Di samping peradilan yang berlakubagi rakyat pencari keadilan pada umumnya mengenai perkara perdata dan pidana,ada pelaksana Kekuasaan Kehakiman lain yang merupakan peradilan khusus bagigolongan rakyat tertentu atau perkara tertentu yaitu Peradilan Agama, PeradilanMiliter, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Yang dimaksud dengan rakyat pencarikeadilan ialah setiap orang, warga negara Indonesia atau bukan, yang mencarikeadilan pada Pengadilan di Indonesia.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Pada dasarnya tempatkedudukan Pengadilan Negeri ada di Kotamadya atau di Ibukota Kabupaten, dandaerah hukumnya meliputi wilayah Kotamadya/Kabupaten, akan tetapi tidaktertutup kemungkinan adanya pengecualian.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

 

Pasal 6

Cukup jelas

 

Pasal 7

 

Usul pembentukan Pengadilan Negeridiajukan oleh Menteri Kehakiman berdasarkan persetujuan Ketua Mahkamah Agung.

 

Pasal 8

 

Yang dimaksud dengan "diadakanpengkhususan" ialah adanya diferensiasi/spesialisasi di lingkunganPeradilan Umum, misalnya Pengadilan Lalu lintas Jalan, Pengadilan Anak,Pengadilan Ekonomi, sedangkan yang dimaksud dengan "yang diatur denganundang-undang" adalah susunan, kekuasaan, dan hukum acaranya.

 

Pasal 9

Cukup jelas

 

Pasal 10

Cukup jelas

 

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Hakim adalah pegawai negerisehingga baginya berlaku Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokokKepegawaian. Oleh karena itu Menteri Kehakiman wajib melakukan pembinaan danpengawasan terhadap Hakim dalam rangka mencapai daya guna dan hasil gunasebagaimana lazimnya bagi pegawai negeri.

Ayat (2)

Cukup jelas

 

Pasal 14

Cukup jelas

 

Pasal 15

Cukup jelas

 

Pasal 16

Cukup jelas

 

Pasal 17

 

Ayat (1)

Pada waktu pengambilansumpah/janji diucapkan kata-kata tertentu sesuai dengan Agama masing-masing,misalnya untuk penganut Agama Islam "Demi Allah" sebelum lafal sumpahdan untuk Agama Kristen/Katolik kata-kata "Kiranya Tuhan akan menolongsaya" sesudah lafal sumpah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

 

Pasal 19

 

Ayat (1)

Pemberhentian dengan hormatHakim Pengadilan atas permintaan sendiri, mencakup pengertian pengunduran diridengan alasan Hakim yang bersangkutan tidak berhasil menegakkan hukum datalingkungan rumah tagganya sendiri. Pada hakekatnya situasi, kondisi, suasana,dan keteraturan hidup di rumah tangga setiap Hakim Pengadilan merupakan salahsatu faktor yang penting peranannya dalam usaha membantu meningkatkan citra danwibawa seorang Hakim itu sendiri. Yang dimaksud dengan "sakit jasmani ataurohani terus menerus" ialah yang menyebabkan si penderita ternyata tidak mampulagi melakukan tugas kewajibannya dengan baik. Yang dimaksud dengan "tidakcakap" ialah misalnya yang bersangkutan banyak melakukan kesalahan besardalam menjalankan tugasnya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan"dipidana" ialah dipidana dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3(tiga) bulan. Yang dimaksud dengan "melakukan perbuatan tercela"ialah apabila Hakim yang bersangkutan karena sikap, perbuatan, dan tindakannyabaik di dalam maupun di luar Pengadilan merendahkan martabat Hakim. Yangdimaksud dengan "tugas pekerjaan" ialah semua tugas yang dibebankankepada yang bersangkutan.

Ayat (2)

Dalam hal pemberhentiantidak dengan hormat dengan alasan dipidana karena melakukan tindak pidanakejahatan, yang bersangkutan tidak diberi kesempatan untuk membela diri,kecuali apabila dipidana penjara yang dijatuhkan kepadanya itu kurang dari 3(tiga) bulan.

Ayat (3)

Cukup jelas

 

Pasal 21

 

Seorang Hakim tidak bolehdiberhentikan dari kedudukannya sebagai pegawai negeri sebelum diberhentikandari jabatannya sebagai Hakim. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian, Hakim bukan jabatan dalam bidang eksekutif. Oleh sebab itupemberhentiannya harus tidak sama dengan pegawai negeri lainnya.

 

Pasal 22

Cukup jelas

 

Pasal 23

Cukup jelas

 

Pasal 24

Cukup jelas

 

Pasal 25

 

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pangkat dan gaji Hakimdiatur tersendiri berdasarkan peraturan yang berlaku. Yang dimaksud denganketentuan lain adalah hal-hal yang antara lain menyangkut kesejahteraan sepertirumah dinas, dan kendaraan dinas.

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Yang dimaksud dengan "SarjanaMuda Hukum" termasuk mereka yang telah mencapai tingkat pendidikan hukumsederajat dengan sarjana muda, dan dianggap cakap untuk jabatan itu. Masapengalaman disesuaikan dengan eselon, pangkat, dan syarat- syarat lain yangberkaitan. Alih jabatan dari Pengadilan Tinggi ke Pengadilan Negeri atausebaliknya dimungkinkan dalam eselon yang sama.

 

Pasal 29

 

Sama dengan penjelasan tentang masapengalaman pada Pasal 28.

 

Pasal 30

 

Sama dengan penjelasan Pasal29

 

Pasal 31

Cukup jelas

 

Pasal 32

Cukup jelas

 

Pasal 33

Cukup jelas

 

Pasal 34

Cukup jelas

 

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Ketentuan ini berlaku juga bagi WakilPanitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti.

Pasal 37

Pengangkatan atau pemberhentianPanitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti dapat jugadilakukan berdasarkan usul Ketua Pengadilan yang bersangkutan.

Pasal 38

Sama dengan penjelasan Pasal17 ayat (1)

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

 

Pasal 41

Cukup jelas

 

Pasal 42

 

Sama dengan penjelasan Pasal17 ayat (1)

 

Pasal 43

Cukup jelas

 

Pasal 44

Cukup jelas

 

Pasal 45

Cukup jelas

 

Pasal 46

Cukup jelas

 

Pasal 47

Cukup jelas

 

Pasal 48

 

Pengangkatan atau pemberhentianWakil Sekretaris Pengadilan dapat juga dilakukan berdasarkan usul KetuaPengadilan atau Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman yang bersangkutan.

 

Pasal 49

 

Sama dengan penjelasan Pasal17 ayat (1)

 

Pasal 50

Cukup jelas

 

Pasal 51

Cukup jelas

 

Pasal 52

 

Ayat (1)

Pemberian keterangan,pertimbangan, dan nasihat tentang hukum, dikecualikan dalam hal-hal yangberhubungan dengan perkara yang sedang atau akan diperiksa di Pengadilan.

Ayat (2)

Cukup jelas

 

Pasal 53

 

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan"seksama dan sewajarnya" ialah antara lain bahwa penyelenggaraanperadilan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 14 Tahun1970 yaitu dilakukan dengan cepat, sederhana, dan dengan biaya

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Yang berwenang menentukan bahwasuatu perkara menyangkut kepentingan umum adalah Ketua Pengadilan.

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Berdasarkan catatan Panitera disusunberita acara persidangan.

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan"dibawa keluar" meliputi segala bentuk dan cara apapun juga yangmemindahkan isi daftar, catatan, risalah, berita acara serta berkas perkara,agar tidak jatuh ketangan pihak yang tidak berhak.