UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 1981
TENTANG
METROLOGI LEGAL

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :    a. bahwa untuk melindungi kepentingan umum perlu adanya jaminan dalam kebenaran pengukuran serta adanya ketertiban dan kepastian hukum dalam pemakaian satuan ukuran, standar satuan, metoda pengukuran dan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya;

b. bahwa pengaturan tentang alat-alatukur, takar, timbang dan perlengkapannya sebagaimana ditetapkan, dalam Ijkordonnantie 1949 Staatsblad Nomor 175 perlu diganti, karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan perekonomian dan kemajuan teknologi, serta sesuai dengan Sistem Internasional untuk satuan (SI);

c. bahwa untuk mencapai tujuan sebagai dimaksud diatas perlu mengaturnya dalam suatu Undang-undang tentang Metrologi Legal;

Mengingat :        1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1978 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG METROLOGI LEGAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Undang-undangini dan Peraturan Pelaksanaannya dengan:

a.          Metrologi adalah ilmu pengetahuan tentang ukur-mengukur secara luas;

b.         Metrologi Legal adalah metrologiyang mengelola satuan-satuan ukuran, metoda-metoda pengukuran dan alat-alat ukur, yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkanUndang-undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaranpengukuran;

c.        Konvensi Meter (la Convention duMetre) ialah suatu perjanjian internasional yang bertujuan mencari dan menyeragamkan satuan-satuan ukuran dan timbangan, yang ditandatangani dandiselenggarakan di Paris pada tanggal 20 Mei 1875 oleh para utusan yangberkuasa penuh dari 17 Negara;

d.        Konperensi Umum untuk Ukuran dan Timbangan (la Conference Generale des Poids et Mesures) ialah konperensi yang diadakan berdasarkan Konvensi Meter;

e.         Biro Internasional untuk Ukuran dan imbangan (le Bureau International des Poids et Mesures) ialah Biro yang dibentuk berdasarkan Konvensi Meter;

f.          Satuan Sistem international (leSysteme International d"Unites) selanjutnya disingkat SI ialah satuan ukuran yang sistemnya bersumber pada suatu ukuran yang didapat berdasarkan atas satuandasar yang disahkan oleh Konperensi Umum untuk Ukuran dan Timbangan;

g.        satuan dasar ialah satuan yangmerupakan dasar dari satuan-satuan suatu besaran yang dapat diturunkan menjadi satuan turunan;

h.          lambang satuan ialah tanda yangmenyatakan satuan ukuran;

i.          standar satuan ialah suatu ukuran yangsah dipakai sebagai dasar pembanding;

j.         standar induk satuan dasar ialah standar satuan yang diterima dari Biro Internasional untuk Ukuran dan Timbangan yang diangkat sebagai Standar Nasional atau Standar Tingkat Satu;

k.         alat ukur ialah alat yang diperuntukkanatau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan atau kualitas;

l.          alat takar ialah alat yangdiperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran;

m.        alat timbang ialah alat yangdiperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan;

n.         alat perlengkapan ialah alat yangdiperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang, yang menentukan hasil pengukuran, penakaran ataupenimbangan;

o.         alat penunjuk ialah bagian dari alatukur, yang menunjukkan hasil pengukuran;

p.         tempat usaha ialah tempat yangdigunakan untuk kegiatan-kegiatan perdagangan, industri, produksi, usaha jasa, penyimpanan-penyimpanan dokumen yang berkenaan dengan perusahaan, jugakegiatan-kegiatan penyimpanan atau pameran barang-barang, termasuk rumah tempattinggal yang sebagian digunakan untuk kegiatan-kegiatan tersebut;

q.        menera ialah hal menandai dengan tandatera sah atau tanda tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batalyang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak  melakukannya berdasarkan pengujian yangdijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang belumdipakai;

r.        tera ulang ialah hal menandai berkaladengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yangberlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berd asarkanpengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang danperlengkapannya yang telah ditera;

s.         menjustir ialah mencocokkan ataumelakukan perbaikan ringan dengan tujuan agar alat yang dicocokkan atau diperbaiki itu memenuhi persyaratan tera atau tera ulang;

t.          Menteri ialah Menteri yang bertanggungjawabdalam bidang Metrologi Legal.

BAB II
SATUAN-SATUAN

Pasal 2

Setiap satuan ukuran yang berlakusah harus berdasarkan desimal, dengan menggunakan satuan-satuan SI.

Pasal 3

(1)        a. Satuandasar besaran panjang adalah meter;

            b. Satuan dasar besaranmassa adalah kilogram;

            c. Satuan dasar besaranwaktu adalah sekon;

            d. Satuan dasar besaranarus listrik adalah amper;

            e. Satuan dasar besaransuhu termodinamika adalah kelvin;

            f. Satuan dasar besarankuat cahaya adalah kandela;

            g. Satuan dasar besarankuantitas zat adalah mole.

(2)        Definisi yang berlaku bagi satuan-satuandasar seperti tersebut pada ayat (1) pasal ini adalah definisi terbaru yangditetapkan oleh Konperensi Umum untuk Ukuran dan Timbangan.

Pasal 4

            Lambang satuan dari satuan-satuansebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-undang ini adalah sebagai berikut :

Satuan :                                       Lambang Satuan:

meter................................................. m

kilogram.............................................. kg

sekon.................................................  s

amper................................................. A

kelvin................................................   K

kandela............................................... ed

mole..................................................   mol

Pasal 5

(1)        Kecuali yangditentukan dalam ayat (2) pasal ini, kelipatan-kelipatan dan bagian-bagiandesimal dari satuan-satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-undangini, jika kelipatan-kelipatan dan bagian-bagian itu tidak dinyatakan dengansebuah bilangan di depan satuan atau lambang satuan dari satuan-satuan yangbersangkutan, maka di depan satuan atau lambang satuan tersebut dapatdinyatakan dengan membubuhkan salah satu dari awal kata atau lambang berikut:

Kelipatan /bagian desimal              Awalkata Lambang
1 000 000 000 000 000 000          =           1018 eksa E
1 000 000 000 000 000               =            1015 peta P
1 000 000 000 000                     =            1012 tera T
1 000 000 000                            =            109 giga G
1 000 000                                  =            106 mega M
1 000                                        =            103 kilo k
1 00                                          =            102 hekto h
10                                             =            101 deka da
0,1                                            =            10-1 desi d
0,01                                          =            10-2 senti c
0,001                                        =            10-3 mili m
0,000 001                                  =            10-6 mikro u
0,000 000 001                           =            10-9 nano n
0,000 000 000 001                    =            10-12 piko p
0,000 000 000 000 001             =            10-15 femto f
0,000 000 000 000 000 001       =            10-18 atto a

(2) Seperseribu (0,001) bagian dari kilogram adalah gram yang dinyatakan dengan lambang satuan g. Kelipatan-kelipatan dan bagian-bagian desimal dari kilogram, jika tidak dinyatakan dengan sebuah bilangan di depan satuan atau lambang dari satuan kilogram ini, maka harus dinyatakan dalam satuan gram.

Pasal 6

Derajat Celcius dari skala suhudalam pemakaian secara umum yang titik nolnya sama dengan 273,15 K adalah sama dengan derajat kelvin.

Pasal 7

Dengan Peraturan Pemerintah ditetapkan :

a. satuan-satuan turunan darisatuan-satuan dasar baik mengenai besaran-besaran, satuan-satuan maupun lambang-lambang satuannya;

b. satuan-satuan tambahan baik mengenaibesaran-besaran, satuan-satuan maupun lambang-lambang satuannya;

c. satuan-satuan lain yang berlaku dengan ketentuan-ketentuan dalam pemakaiannya.

BAB III
STANDAR-STANDAR SATUAN

Pasal 8

Standar-standar induk untuksatuan-satuan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-undang inidisebut Standar Nasional yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 9

Tata cara pengurusan, pemeliharaandan pemakaian Standar Nasional yang dimaksud dalam Pasal 8 Undang-undang inidiatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 10

Susunan turunan-turunan dari Standar Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Undang-undang ini diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 11

(1) Standar Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Undang-undang ini dibina oleh suatu lembaga yang khusus dibentuk untuk itu.

(2) Susunan organisasi dan tatakerjalembaga tersebut dalam ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

BAB IV
ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA

Pasal 12

Dengan Peraturan Pemerintah ditetapkan tentang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang :

a. Wajib ditera dan ditera ulang;
b. dibebaskan dari tera atau tera ulang, atau dari kedua-duanya;
c. syarat-syaratnya harus dipenuhi.

Pasal 13

Menteri mengatur tentang :

a. pengujian dan pemeriksaan alat-alatukur, takar, timbang dan perlengkapannya;

b. pelaksanaan serta jangka waktu dilakukantera dan tera ulang;

c. tempat-tempat dan daerah-daerah dimanadilaksanakan tera dan tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang danperlengkapannya untuk jenis-jenis tertentu.

Pasal 14

(1) Semua alat-alat ukur, takar, timbang danperlengkapannya yang pada waktu ditera atau ditera ulang ternyata tidakmemenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf cUndang-undang ini dan yang tidak mungkin dapat diperbaiki lagi, dapat dirusaksampai tidak dapat dipergunakan lagi, oleh pegawai yang berhak menera ataumenera ulang.

(2) Tatacara pengrusakan alat-alat ukur,takar, timbang dan perlengkapannya diatur oleh Menteri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Pegawai yang berhak menera ataumenera ulang berhak juga untuk menjustir alat-alat ukur, takar, timbang danperlengkapannya yang diajukan untuk ditera atau ditera ulang apabila ternyata belum memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c Undang-undang ini.

Pasal 16

(1) Untuk pekerjaan tera dantera ulang atau pekerjaan-pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan pengujianalat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya dikenakan biaya tera.

(2) Biaya tera sebagaimana dimaksud dalamayat (1) pasal ini, ditetapkan dan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 17

Untuk membuat dan atau memperbaikialat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya harus memperoleh izinMenteri.

Pasal 18

Setiap pemasukan alat-alat ukur,takar, timbang dan perlengkapannya ke dalam wilayah Republik Indonesia harusdengan izin Menteri.

BAB V
TANDA TERA

Pasal 19

(1) Jenis-jenis tanda tera:

            a. tanda sah;

            b. tanda batal;

            c. tanda jaminan;

            d. tanda daerah;

            e. tanda pegawai yangberhak.

(2) Pengaturan mengenai ukuran, bentuk,jangka waktu berlakunya, tempat pembubuhan dan cara membubuhkan tanda-tandatera sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut oleh Pemerintah.

Pasal 20

(1) Tanda sah dibubuhkandan atau dipasang pada alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang disahkan pada waktu ditera atau ditera ulang.

(2) Tanda batal dibubuhkan pada alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang dibatalkan pada waktu ditera atau ditera ulang.

(3) Tanda jaminan dibubuhkan dan ataudipasang pada bagian-bagian tertentu dari alat-alat ukur, takar, timbang atau perlengkapannya yang sudah disahkan untuk mencegah penukaran dan atau perubahan.

(4) Tanda daerah dan tanda pegawai yangberhak dibubuhkan pada alat-alat ukur, takar, timbang atau perlengkapannya, agar dapat diketahui dimana dan oleh siapa peneraan dilakukan.

(5) Tanda sah dan tanda batal yang tidakmungkin dibubuhkan pada alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya diberikan surat keterangan tertulis sebagai penggantinya.

Pasal 21

Surat keterangan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) Undang-undang ini adalah bebas dari bea meterai.

BAB VI
BARANG DALAM KEADAAN TERBUNGKUS

Pasal 22

(1) Semua barang dalamkeadaan terbungkus yang diedarkan, dijual, ditawarkan atau dipamerkan wajibdiberitahukan atau dinyatakan pada bungkus atau pada labelnya dengan tulisanyang singkat, benar dan jelas mengenai:

  1. nama barang dalam bungkusan itu;
  2. ukuran, isi, atau berat bersih barang dalam bungkusan itu dengan satuan atau lambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 7 Undang-undang ini;
  3. jumlah barang dalam bungkusan itu jika barang itu dijual dengan hitungan.

(2) Tulisan sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) pasal ini harus dengan angka Arab dan huruf latin disamping huruf lainnyadan mudah dibaca.

Pasal 23

(1) Pada tiap bungkus ataulabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-undang ini wajib dicantumkannama dan tempat perusahaan yang membungkus.

(2) Semua barang yang dibuat atau dihasilkanoleh perusahaan yang dalam keadaan tidak terbungkus dan diedarkan dalam keadaanterbungkus, maka perusahaan yang melakukan pembungkusan diwajibkan memenuhiketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-undang ini sertamenyebutkan nama dan tempat kerjanya.

Pasal 24

Pengaturan mengenai barang-barangdalam keadaan terbungkus sesuai Pasal 22 dan Pasal 23 Undang-undang ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

BAB VII
PERBUATAN YANG DILARANG

Pasal 25

Dilarang mempunyai, menaruh,memamerkan, memakai atau menyuruh memakai:

a. alat-alat ukur, takar, timbang dan atauperlengkapannya yang bertanda batal;

b. alat-alat ukur, takar, timbang dan atauperlengkapannya yang tidak bertanda tera sah yang berlaku atau tidak disertaiketerangan pengesahan yang berlaku, kecuali seperti yang tersebut dalam Pasal12 huruf b Undang-undang ini;

c. alat-alat ukur, takar, timbang dan atauperlengkapannya yang tanda teranya rusak;

d. alat-alat ukur, takar, timbang dan atauperlengkapannya yang setelah padanya dilakukan perbaikan atau perubahan yangdapat mempengaruhi panjang, isi, berat atau penunjukkannya, yang sebelumdipakai kembali tidak disahkan oleh pegawai yang berhak.

e. alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang panjang, isi, berat atau penunjukkannya menyimpang dari nilai yang seharusnya daripada yang diizinkan berdasarkan Pasal 2 huruf c Undang-undang ini untuk tera ulang;

f. alat-alat ukur, takar, timbang danatau perlengkapannya yang mempunyai tanda khusus yang memungkinkan orang menentukan ukuran, takaran, atau timbangan menurut dasar dan sebutan lain daripada yang dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-undang ini;

g. alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya untuk keperluan lain daripada yang dimaksud dalam atauberdasarkan Undang-undang ini;

di tempat usaha; di tempat untukmenentukan ukuran atau timbangan untuk kepentingan umum; di tempat melakukan penyerahan-penyerahan; di tempat menentukan pungutan atau upah yang didasarkanpada ukuran atau timbangan.

Pasal 26

Dilarang menawarkan untuk dibeli,menjual, menawarkan untuk disewa, menyewakan, mengadakan persediaan untuk dijual, disewakan atau diserahkan ataumemperdagangkan secara bagaimanapun juga:

a. alat-alat ukur, takar, timbang dan atauperlengkapannya yang bertanda tera batal;

b. alat-alat ukur, takar, timbang dan atauperlengkapannya yang tidak bertanda tera sah yang berlaku, atau tidak disertaiketerangan pengesahan yang berlaku, kecuali seperti yang tersebut dalam Pasal12 huruf b Undang-undang ini;

c. alat-alat ukur, takar, timbang dan atauperlengkapannya yang tanda jaminannya rusak.

Pasal 27

(1) Dilarang memasangalat ukur, alat penunjuk atau alat lainnya sebagai tambahan pada alat-alatukur, takar atau timbang yang sudah ditera atau yang sudah ditera ulang.

(2) Alat-alat ukur, takar atau timbang yangdiubah atau ditambah dengan cara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diperlakukan sebagai tidak ditera atau tidak ditera ulang.

Pasal 28

Dilarang pada tempat-tempat sepertitersebut dalam Pasal 25 Undang-undang ini memakai atau menyuruh memakai:

a. alat-alat ukur, takar, timbang danperlengkapannya dengan cara lain atau dalam kedudukan lain daripada yang seharusnya;

b. alat-alat ukur, takar, timbang danperlengkapannya untuk mengukur, menakar atau menimbang malebihi kapasitasmaksimumnya;

c. alat-alat ukur, takar, timbang danperlengkapannya untuk mengukur, menakar, menimbang atau menentukan ukurankurang daripada batas terendah yang ditentukan berdasarkan Keputusan Menteri.

Pasal 29

(1) Dilarang menggunakan sebutan dan lambang satuan selain yang berlaku menurut Pasal 7Undang-undang ini pada pengumuman tentang barang yang dijual dengan caradiukur, ditakar, ditimbang, baik dalam surat kabar, majalah atau surattempelan, pada etiket yang dilekatkan atau disertakan pada barang atau bungkusbarang atau pada bungkusnya sendiri, maupun pemberitahuan lainnya yangmenyatakan ukuran, takaran atau berat.

(2) Larangan tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak berlaku terhadap pemberitahuan:

a. tentang benda tidak bergerak yang terletak di luar wilayah Republik Indonesia;
b. tentang benda yang bergerak yang dikirim ke luar wilayah Republik Indonesia.

(3) Pada benda bergerak yang dijual menurutukuran, takaran, atau timbangan di dalam bungkusnya yang asli harus dicantumkan sebutan atau lambang satuan yang berlaku menurut Pasal 7 Undang-undang ini tatkala benda itu dimasukkan ke wilayah Republik Indonesia.

Pasal 30

Dilarang menjual, menawarkan untuk dibeli, atau memperdagangkan dengan cara apapun juga, semua barang menurut ukuran,takaran, timbangan atau jumlah selain menurut ukuran yang sebenarnya, isi bersih, berat bersih atau jumlah yang sebenarnya.

Pasal 31

Dilarang membuat, mengedarkan,membungkus atau menyimpan untuk dijual, atau menawarkan untuk dibeli, semuabarang dalam keadaan terbungkus yang ukuran, isi bersih, berat bersih atau jumlah hitungannya:

a. kurang daripada yang tercantum padabungkus atau labelnya, atau
b. menyimpang dari ketentuan yangditetapkan dalam Pasal 22 Undang-undang ini.

BAB VIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 32

(1) Barang siapa melakukan perbuatan yang tercantum dalam Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, danPasal 28 Undang-undang ini dipidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun danatau denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

(2) Barangsiapa melakukan perbuatan yangtercantum dalam Pasal 30 dan Pasal 31 Undang-undang ini dipidana penjaraselama-lamanya 6 (enam) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah).

(3) Pelanggaran terhadap perbuatan yangtercantum dalam Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (3)Undang-undang ini dipidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 33

(1) Perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undangini adalah kejahatan.

(2) Perbuatan sebagaimana yang dimaksuddalam Pasal 32 ayat (3) Undang- undang ini adalah pelanggaran.

(3) Barang yang menjadi bukti kejahatan danatau pelanggaran dapat dirampas untuk kepentingan Negara.

Pasal 34

(1) Suatu perbuatankejahatan atau pelanggaran yang berdasarkan Undang-undang ini diancam hukumanapabila dilakukan oleh suatu badan usaha, maka tuntutan dan atau hukuman ditujukan kepada :

  1. pengurus, apabila berbentuk badan hukum;
  2. sekutu aktif, apabila berbentuk persekutuan /perkumpulan orang-orang;
  3. pengurus, apabila berbentuk yayasan;
  4. wakil atau kuasanya di Indonesia, apabila kantor pusatnya berkedudukan di luar wilayah Republik Indonesia.

(2) Perbuatan sebagaimana dimaksud ayat(1) pasal ini meliputi perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh pengurus,pegawai atau kuasanya yang karena tindakannya melakukan pekerjaan untuk badan usaha yang bersangkutan.

(3) Bila orang-orang tersebut dalam ayat(1) sub a, b, c, dan d pasal initernyata tidak bersalah atas perbuatan itu, maka tuntutan dan hukuman dikenakankepada mereka yang sengaja memimpin melakukan, menyuruh melakukan atau karenakelalaiannya mengakibatkan perbuatan kejahatan atau pelanggaran.

(4) Apabila ternyata perbuatan orang-orangtersebut pada ayat (2) pasal ini yang oleh karenanya menyebabkan pelaksanaankewajiban keuangan, maka kewajiban tersebut dibebankan kepada badan usaha yang bersangkutan.

(5) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksudayat (1) pasal ini dilakukan oleh badan usaha lain yang bertindak atas namanya,maka ketentuan ayat (1) sub a, b, c, dan d pasal ini berlaku juga untuk badan usaha lain tersebut.

Pasal 35

(1) Alat-alat ukur, takar,timbang dan atau perlengkapannya yang disita tetapi tidak dirampas, tidakdikembalikan kepada yang berhak sebelum barang-barang itu atas biayanya diteraatau ditera ulang.

(2) Penyitaan dilakukan menurut tatacarayang ditentukan oleh Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB IX
PENGAWASAN DAN PENYIDIKAN

Pasal 36

(1) Pegawai instansiPemerintah yang ditugasi dalam pembinaan Metrologi Legal yang melakukanpengawasan dan pengamatan diwajibkan menyidik tindak pidana yang ditentukandalam Undang-undang ini.

(2) Instansi Pemerintah yang ditugasi dalampembinaan Metrologi legal dalam melaksanakan tugas tersebut dalam ayat (1)pasal ini dapat meminta bantuan kepada instansi Pemerintah yang melakukanpengawasan dan pengamatan dalam bidangnya masing-masing yang ada hubungannyadengan pengukuran, penakaran dan atau penimbangan.

(3) Pegawai tersebut pada ayat (1) pasalini berhak melakukan penyegelan, dan atau penyitaan barang yang dianggapsebagai barang bukti.

(4) Pegawai tersebut pada ayat (1) pasalini dapat melaksanakan tugasnya di tempat-tempat tersebut pada Pasal 25Undang-undang ini dalam waktu terbuka untuk umum.

(5) Pegawai tersebut pada ayat (1) pasalini dapat melaksanakan tugasnya antara pukul 06.00 sampai pukul 18.00 waktusetempat di tempat-tempat yang tidak boleh dimasuki umum, yang seluruhnya atausebagian dipakai sebagai tempat yang dimaksud dalam Pasal 25 Undang-undang ini.

(6) Jika dalam waktu tersebut pada ayat (4)dan ayat (5) pasal ini pegawai yang melakukan penyidikan tidak diperkenankanmasuk, maka mereka masuk dengan bantuan penyidik Kepolisian Republik Indonesia.

(7) Penyidikan dilakukan menuruttatacara yang ditentukan oleh Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB X
ATURAN PERALIHAN

Pasal 37

Alat-alat ukur, takar, timbang danatau perlengkapannya yang disahkan berdasarkan Ijkordonnantie 1949 StaatsbladNomor 175, dapat disahkan pada waktu tera ulang jika sifat-sifat ukurnyamemenuhi syarat batas-batas kesalahan yang ditentukan berdasarkan Undang-undangini, tanda-tanda, sebutan-sebutan atau nilai-nilai yang disebut padanya masihtampak terang dan tahan lama.

Pasal 38

Ketentuan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah ada yang tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-undang ini masih tetap berlaku sampai peraturan tersebut dicabut atau diganti dengan peraturan yang baru.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

(1) Pada saat berlakunyaUndang-undang ini maka Ijkordonnantie 1949 Staatsblad Nomor 175 dinyatakandicabut dan tidak berlaku lagi.

(2) Hal-hal yang belum atau belum cukupdiatur dalam Undang-undang ini diatur lebih lanjut dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orangmengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini denganpenempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 1 April 1981
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 April 1981
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
SUDHARMONO, SH.


PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 1981
TENTANG
METROLOGI LEGAL

UMUM

            Permasalahan mengenai segala sesuatudalam ukur-mengukur, takar-menakar dan timbang-menimbang secara luas yang lazimdisebut permasalahan "metrologi" mencakup semua teori maupun praktekyang berhubungan dengan pengukuran yaitu macamnya, sifatnya, kesaksamaan dankebenarannya.

            Metrologi yang berhubungan dengansatuan-satuan ukuran,  cara-cara ataumetoda pengukuran dan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya dansyarat-syarat teknik serta peraturan-peraturan pelengkap yang ditetapkan dalamatau berdasarkan Undang-undang yang bertujuan untuk dan kebenaran pengukurandisebut "metrologi legal" (legal metrology atau metrologie legale).

            Pengaturan tentang metrologi menjadisemakin penting karena tertib ukur, di segala bidang menyangkut juga segikeamanan bagi manusia sendiri, antara lain :

-           dosis obat-obatan, panyinaran,suntikan;

-            pengukuran tekanan darah, suhumanusia, suara polusi;

-            pengukuran dalam navigasi dan lainsebagainya.

            Selain itu tertib ukur juga meliputiusaha penyeragaman Sistem Satuan dalam ukuran, takaran, timbangan danperlengkapannya dengan menggunakan satuan Sistem Internasional (SI) yang jugadisebut Sistem Metrik Modern.

            Usaha penyeragaman itu di Indonesiasudah dilakukan sejak tahun 1923 secara bertahap. Dengan masa peralihan selama10 (sepuluh) tahun, yang dalam pelaksanaannya adalah 15(lima belas) tahun, makadi Indonesia sejak 1 Januari 1938 secara resmi berlaku Satuan Sistem Metrikdalam ukuran, takaran, timbangan dan perlengkapannyang menggantikan SatuanSistem tradisional seperti elo, kati dan lain sebagainya.

            Disadari bahwa ukuran traditionalbeserta alat-alatnya adalah terbatas penggunaannya dan secara bertahapmasyarakat akan membiasakan diri dengan satuan ukuran seperti tercantum dalamUndang-undang ini. Dalam memasyarakatkan materi Undang-undang ini agar tercapaitertib ukur di segala bidang akan dilakukan dengan pendekatan yang persuasifdan edukatif.

            Pada tanggal 20 Mei 1875 oleh utusan17 (tujuh belas) Negara telah ditandatangani "Konvensi Meter" (laConvention du Metre) di Paris. Negara- negara lain kemudian menggabungkan diridalam konvensi itu, sehingga sampai tahun 1980 pengikut Konvensi Meter telahbertambah menjadi 46 (empat puluh enam) negara, termasuk Indonesia yangmenggabungkan diri pada Konvensi Meter itu dalam tahun 1960. Tujuan utama darikonvensi Meter adalah mencari dan menyeragamkan satuan-satuan ukuran dantimbangan.

            Di dalam mencapai tujuannya, makaorganisasi dari negara pengikut Konvensi Meter merupakan suatu Organisasilnternasional untuk Ukuran dan Timbangan (la Organisation Internasionale desPoids et Mesures disingkat OIPM). Forum tertinggi dari OIPM adalah KonperensiUmum untuk Ukuran dan Timbangan (la Conference Generale des Poids et Mesuresdisingkat CGPM) yang membawahi langsung suatu Komite Internasional untuk Ukurandan Timbangan (le Comite International des Poids et Mesures disingkat CIPM).CIPM  bertugas melaksanakan danmempersiapkan keputusan-keputusan dari CGPM. Selain itu CIPM juga memimpinsuatu aparat yang disebut Biro lnternasional untuk Ukuran dan Timbangan (leBureau International des Poids et Mesures disingkat BIPM).

Oleh karena itu dipandang perlu adanya suatu pangaturan tentang Metrologi Legal.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pengertian-pengertian dari istilah yang dipakai dalamUndang-undang ini dan Peraturan Pelaksanaannya ialah untuk menghindari darikemungkinan salah tafsir. Menteri yang diserahi urusan Metrologi Legal padasaat Undang-undang ini dibuat adalah Menteri Perdagangan dan Koperasi.

Pasal 2

Sasaran yang akan dicapai adalah keseragaman dan kesatuan pegangan dalam penyebutan dan pemakaian satuan ukuran.

Pasal 3

Ayat (1)

Hingga kini ada tujuh satuan dasar dalam satuan Sistem Internasional (SI) yang telah diakui oleh Konperensi Umum untuk Ukuran dan Timbangan

Ayat (2)

Definisi yang berlaku pada saat Undang-undang ini dibuat adalah sebagaimana ditetapkan oleh Konperensi Umum untuk Ukuran dan Timbangan:
1. meter berdasarkan Konperensi Umum ke 11 tahun 1960
2. kilogram berdasarkan Konperensi Umum ke 3 tahun 1901
3. sekon berdasarkan Konperensi Umum ke 13 tahun 1967
4. amper berdasarkan Konperensi Umum ke 9 tahun 1948
5. kelvin berdasarkan Konperensi Umum ke 13 tahun 1967
6. kandela berdasarkan Konperensi Umum ke 13 tahun 1967

Pasal 4

Ketujuh lambang satuan dari satuan-satuan dasar ini merupakankeputusan yang telah disetujui oleh Konperensi Umum untuk Ukuran dan Timbangan.

Pasal 5

Ayat (1)

            Untuk menyebutkan kelipatan danbagian desimal digunakan awal kata dan lambang yang telah diakui dan ditetapkanoleh Konperensi Umum untuk Ukuran dan Timbangan.

            Ayat (2)

                        Contoh:

            a. 1.000 kg tidak boleh dinyatakan atau ditulissama dengan 1 kkg (satu kilokilogram), tetapi 1 Mg (satu megagram).

            b. 0,1 kg tidak boleh dinyatakan atau ditulis samadengan 1 dkg (satu desikilogram), tetapi 1 hg (satu hektogram).

Pasal 6

            Cukup jelas.

Pasal 7

            Cukup jelas.

Pasal 8

            Mengingat pentingnya fungsi dari Standar Nasional tersebut makaperlu menetapkannya dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 9

            Cukup jelas.

Pasal 10

            Turunan-turunan langsung dari standar satuan ditujukan untukmenghindari pemakaian tidak terbatas atas Standar Nasional dansekurang-kurangnya satu dari Meter Standar dan Kilogram Standar yang setingkatlebih rendah, dari Standar Nasional diserahkan kepada instansi Pemerintah yangditugasi dalam pembinaan Metrologi Legal untuk kepentingan umum.

Pasal 11

            Cukup jelas

Pasal 12

            Cukup jelas

Pasal 13

            Jenis-jenis alat ukur, alat- takar, alat timbang danperlengkapannya antara lain ialah meter air, meter gas, meter listrik, metertaxi, meter pulsa telpon, alat pengukur kelembaban (moisture tester) perluditunjuk tempat-tempat dan daerah-daerah di mana dilaksanakan tera dan teraulang.

Pasal 14

            Ayat (1)

            Alat-alat ukur. takar, timbang danperlengkapannya yang tidak memenuhi syarat-syarat sehingga tidak dapatdiperbaiki lagi, perlu dirusak untuk menghindari kemungkinan,alat-alat ukur,takar, timbang dan perlengkapannya tersebut dipakai atau dijual sehingga akanmerugikan orang lain.

            Ayat (2)

            Oleh karena tata cara pengrusakanalat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang menyangkut pelaksanaanteknis dan khusus maka pengaturannya ditetapkan oleh Menteri denganmemperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

            Pekerjaan menjustir yang dapat dikerjakan dengan mudah dan tidakmemerlukan banyak waktu, dan karenanya memungkinkan pegawai yang berhak meneraatau menera ulang untuk melakukannya.

Pasal 16

            Cukup jelas.

Pasal 17

            Karena penggunaan alat-alat ukur takar, timbang dariperlengkapannya berada di bawah pengawasan instansi Pemerintah yang ditugasimengurus hal-hal yang bertalian dengan metrologi maka seharusnyalah pembuatanalat-alat tersebut dengan izin instansi yang bersangkutan supaya mudahmengawasi dan membina, sehingga alat-alat itu dibuat oleh orang-orang yangbenar-benar mempunyai keahlian. Demikian pula untuk memperbaiki alat-alat ukur,takar, timbang dan perlengkapannya misalnya memperbaiki timbangan perlumendapat izin, yaitu supaya mudah mengawasi dan membimbingnya.

            Dengan demikian diharapkan bahwa pekerjaan memperbaiki timbangandilakukan oleh orang-orang yang benar-benar mempunyai keahlian dalam bidang itudan dengan rasa penuh tanggungjawab, sehingga para pemilik timbangan tidak akanterperdaya oleh orang-orang yang mengaku sebagai reparatir timbangan padahaltidak mempunyai keahlian dalam pekerjaan tersebut dan hanya semata-mata mencarikeuntungan untuk dirinya saja. diri saja.

Pasal 18

            Izin impor diperlukan untuk menghindari masuk dan beredarnyaalat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang tidak memenuhipersyaratan, sebab jika ini terjadi akan menyulitkan dalam melaksanakanUndang-undang ini.

Pasal 19

            Cukup jelas.

Pasal 20

            Ayat (1)

            Maksud pemberian tanda sah itu ialahuntuk menunjukkan bahwa alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannyatelah memenuhi persyaratan yang diatur berdasarkan Pasal 12 Undang-undang ini.

            Ayat (2)

            Maksud pemberian tanda batal ituialah untuk  menunjukkan bahwa alat-alatukur, takar, timbang atau perlengkapannya tidak memenuhi persyaratan yangdiatur berdasarkan Pasal 12 Undang-undang ini.

            Ayat (3)

                        Cukup jelas.

            Ayat (4)

                        Cukup jelas

            Ayat (5)

                        Cukup jelas.

Pasal 21

            Cukup jelas.

Pasal 22

            Ayat (1)

            Selaras dengan pesatnya kemajuanproduksi dan perdagangan,maka barang-barang dagangan dalam keadaan terbungkusmempunyai peranan dan merupakan suatu usaha untuk memudahkan penjualan dantranspor barang dalam penjualannya. Oleh karena itu perlu adanya suatuperaturan yang menentukan keharusan menyatakan ukuran, berat bersih, isi bersihatau jumlah yang sebenarnya bagi barang-barang yang dijual dalam bungkusan.

            Yang dimaksud barang,disini tidaktermasuk makanan atau barang lain yang mudah basi atau tidak tahan lebih lamadari 7 (tujuh) hari. Bila suatu barang dijual berdasarkan ukuran berat atau isidimasukkan . dalam bungkusan, akan memberikan kesulitan bagi pembeli untukmengetahui secara pasti ukuran, berat, isi bersih atau jumlah dalam bungkusan,karena tidak ada jalan lain untuk mengetahuinya selain daripada membukabungkusan atau akan menerima begitu saja tentang isinya.

            Ukuran besarnya bungkusan tidakselalu memberikan anggapan yang benar tentang ukuran, berat bersih, isi bersihatau jumlahnya. Tanpa memberitahukan atau menonjolkan ukuran, berat bersih, isibersih atau jumlah akan menimbulkan keragu-raguan bagi pemakai barang(konsumen) dalam membeli barang-barang dalam keadaan terbungkus.

            Oleh karena itu sangat perlu ataudiwajibkan pencantuman tentang ukuran, berat bersih, isi bersih atau.jumlahyang sebenarnya terhadap barang-barang yang dijual dalam keadaan terbungkusdengan jelas, terang serta mudah dibaca pada setiap bungkusan.

            Ayat (2)

                        Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Pengawasan terhadap barang-barangdalam keadaan terbungkus dapat dilakukan melalui kewajiban bagi pengusaha untukmencantumkan nama dan tempat perusahaannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 24

Seringkali terdapat bermacam-macam ukuran bungkusan dari kuantabarang yang sama banyaknya, sehingga akan membingungkan pembeli dalam memilihharga yang lebih ekonomis. baginya terhadap bungkusan yang berisi barang yangsama dan sama pula berat dan isi bersihnya. Untuk menghindari hal-hal yangdemikian, maka diperlukan suatu pengaturan mengenai barang yang biasa digunakanumum agar pembungkusnya dalam ukuran yang seragam dan berat atau isi bersihnyayang sama Mungkin juga terdapat beberapa barang dagangan yang dibungkus akanberubah berat atau isinya, karena berkurangnya kelembaban atau disebabkanperubahan lain sejak pembungkusan sampai terjual. Dalam hal ini maka perludiperhitungkan berapa.jumlah kemungkinan berkurang/ berubah bagi tiap macambarang dagangan. Dalam peraturan harus dinyatakan batas kekurangan berat atauisi bersih yang diakibatkan oleh perubahan tersebut tadi.
Dengan demikian keharusan mencantumkan berat atau isi bersihpada waktu pembungkusan barang dagangan tidak akan merugikan perusahaanpembungkus ataupun pemakai barang dilihat dari sudut keuangan maupun susutnyabarang.
Supaya dapat memudahkan penaksiran harga atau membandingkanharga, maka perlu disarankan bahwa pembungkusan barang-barang ditetapkan dalam kuanta 1 x 10n 2 x10n atau 5 x10n (n = bilangan bulat) misalnya 100 ml, 500 g, 50 m dan sebagainya.

Pasal 25

Maksud adanya larangan ini ialah untuk melindungi agar tidak adapihak yang dirugikan akibat dari pemakaian alat-alat ukur, takar, timbang atauperlengkapannya yang tidak memenuhi kebenaran, kepekaan dan ketepatan penunjukannya.

Pasal 26

Tujuannya adalah untuk melindungi pembeli, penyewa atau pemakaiagar tidak mendapatkan atau memperoleh alat-alat ukur, takar timbang dan atauperlengkapannya yang tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan berdasarkanUndang-undang ini.

Pasal 27

Pemasangan alat-alat baru atau tambahan pada alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang sudah ditera atau sudah diteraulang akan mempengaruhi keasliannya dan juga memungkinkan adanyapenyimpangan-penyimpangan dari syarat-syarat teknis. Berhubung dengan adanyapenambahan ini, maka alat tersebut diperlakukan sebagai tidak ditera atau tidak ditera ulang.

Pasal 28

Sifat dan kemampuan untuk dapat memberikan pelayanan yang benardan dalam batas-batas kesalahan yang diizinkan terhadap penggunaan alat-alatukur, takar, timbang dan perlengkapannya perlu ditaati, agar dalam pemakaiantidak merugikan pemakai atau pihak yang dilayani oleh alat tersebut.

Pasal 29

Ayat (1)

Larangan tersebut dimaksud agarbenar-benar ditaati maksud dari Undang-undang ini dalam usahanya mencapaikeseragaman penulisan dan penyebutan satuan dan lambang satuan ukuran yang berdasarkan Satuan Sistem Internasional.

Ayat (2)

Dapat dipahami bahwa terhadapbenda-benda tak bergerak yang terletak di luar wilayah Republik Indonesia ataubenda-benda yang bergerak yang dikirim ke luar wilayah Republik Indonesia dalampenulisan dan penyebutan satuan dan lambang satuan ukurannya dikecualikan dari larangan ini.

Ayat (3)

Dimaksud untuk mencegah persaingantidak jujur antara produsen luar negeri dan produsen dalam negeri mengenaiukuran. Demikian juga untuk melindungi konsumen agar dapat memilih kebutuhannya secara ekonomis.

Pasal 30

Dapat dimaklumi bahwa para pemakai barang (konsumen) menghendaki untuk mendapatkan barang dalam ukuran, isi, berat atau jumlah yang tepat.

Pasal 31

Pasal ini dimaksud untuk mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak sehat atau tidak jujur dari para pembuat, pembungkus dan atau pengedar baranguntuk mengambil keuntungan dari ukuran, isi, berat atau jumlah yangdiserahkan/dijual.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Tujuan dari Pasal ini ialah untuk memudahkan dilakukannya penuntutan bila terjadi suatu pelanggaran terhadap Undang-undang ini yang dilakukan, oleh suatu badan hukum, perseroan, persekutuan/perkumpulan orang-orang atau yayasan.

Pasal 35

Alat-alat ukur, takar, timbang atau perlengkapannya yang ataskeputusan Pengadilan dinyatakan tidak dirampas, bukanlah berarti bahwa alattersebut boleh dipakai lagi atau tidak melanggar lagi tanpa ditera/tera ulang. Berhubung dengan itu dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, makaalat itu harus ditera/tera ulangkan atas biaya pemiliknya.

Pasal 36

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pegawai yang melakukan pengawasan dan penyidikan adalah pegawai yang diberi tugas secaratertulis oleh atasannya.

Ayat (2)

Pengawasan tentang ditaatinyaUndang-undang ini, agar dapat diikutsertakan juga pegawai instansi-instansiyang ada hubungannya dengan pengawasan hasil-hasil pengukuran, penakaran danatau penimbangan dalam bidangnya masing-masing.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 37

Alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang wajib tera berdasarkan Ijkordonnantie 1949 Staatsblad Nomor 175 (Undang-undangMetrologi terdahulu) masih boleh dipakai sepanjang masih memenuhi syarat-syarat seperti yang ditentukan berdasarkan Undang-undang ini.

Pasal 38

Pasal ini dimaksudkan untukmenghindari adanya kekosongan hukum.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.