UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 1960
TENTANG
PERJANJIAN BAGI HASIL

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang :

bahwa perlu diadakan Undang-undang yang mengatur perjanjian pengusahaan tanah dengan bagi-hasil, agar pembagian hasil tanahnya antara pemilik dan penggarap dilakukan atas dasar yang adil dan agar terjamin pula kedudukan hukum yang layak bagi para penggarap itu, dengan menegaskan hak-hak dan kewajiban-kewajiban baik dari penggarapan maupun pemilik;

Mengingat :

a.pasal 27 ayat 2 dan pasal 33 ayat 1 dan 3 Undang-Undang Dasar;
b.pasal 5 ayat 1 jo 20 pasal 1 Undang-undang Dasar;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat,

Memutuskan :

Menetapkan : Undang-undang tentang "Perjanjian Bagi Hasil".

BAB I
ARTI BEBERAPA ISTILAH

Pasal 1.

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan :

a. tanah, ialah tanah yang biasanya dipergunakan untuk penanaman bahan makanan;

b. pemilik, ialah orang atau badan hukum yang berdasarkan sesuatu hak menguasai tanah;

c. perjanjian bagi-hasil, ialah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada satu fihak dan seseorang atau badan hukum pada lain fihak - yang dalam undang-undang ini disebut "penggarap" - berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian diatas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah fihak;

d. hasil tanah, ialah hasil usaha pertanian yang diselenggarakan oleh penggarap termaksud dalam huruf e pasal ini, setelah dikurangi biaya untuk bibit, pupuk, ternak serta biaya untuk menanam dan panen;

e. petani, ialah orang, baik yang mempunyai maupun tidak mempunyai tanah yang mata pencaharian pokoknya adalah mengusahakan tanah untuk pertanian.

BAB II.

PENGGARAP

Pasal 2.

(1) Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam ayat 2 dan 3 pasal ini, maka yang diperbolehkan menjadi penggarap dalam perjanjian bagi-hasil hanyalah orang-orang tani, yang tanah garapannya, baik kepunyaannya sendiri maupun yang diperolehnya secara, menyewa, dengan perjanjian bagi-hasil ataupun secara lainnya, tidak akan lebih dari sekitar 3 (tiga) hektar.

(2) Orang-orang tani yang dengan mengadakan perjanjian bagi-hasil tanah garapannya akan melebihi 3 (tiga) hektar, diperkenankan menjadi penggarap, jika mendapat izin dari Menteri Muda Agraria atau penjabat yang ditunjuk olehnya.

(3) Badan-badan hukum dilarang menjadi penggarap dalam perjanjian bagi-hasil, kecuali dengan izin dari Menteri Muda Agraria atau penjabat yang ditunjuk olehnya.

BAB III
BENTUK PERJANJIAN

Pasal 3

(1) Semua perjanjian bagi-hasil harus dibuat oleh pemilik dan penggarap sendiri secara tertulis dihadapkan Kepala dari Desa atau daerah yang setingkat dengan itu tempat letaknya tanah yang bersangkutan - selanjutnya dalam undang-undang ini disebut "Kepala Desa" dengan dipersaksikan oleh dua orang, masing-masing dari fihak pemilik dan penggarap.

(2) Perjanjian bagi-hasil termaksud dalam ayat 1 diatas memerlukan pengesahan dari Camat/Kepala Kecamatan yang bersangkutan atau penjabat lain yang setingkat dengan itu - selanjutnya dalam undang-undang ini disebut "Camat".

(3)Pada tiap kerapatan desa Kepala Desa mengumumkan semua perjanjian bagi-hasil yang diadakan sesudah kerapatan yang terakhir.

(4) Menteri Muda Agraria menetapkan peraturan-peraturan yang diperlukan untuk menyelenggarakan ketentuan-ketentuan dalam ayat 1 dan 2 diatas.

BAB IV
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Pasal 4

(1) Perjanjian bagi-hasil diadakan untuk waktu yang dinyatakan didalam surat perjanjian tersebut pada pasal 3, dengan ketentuan, bahwa bagi sawah waktu itu adalah sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan bagi tanah-kering sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.

(2) Dalam hal-hal yang khusus, yang ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Muda Agraria, oleh Camat dapat diizinkan diadakannya perjanjian bagi-hasil dengan jangka waktu yang kurang dari apa yang ditetapkan dalam ayat 1 diatas, bagi tanah yang biasanya diusahakan sendiri oleh yang mempunyainya.

(3) Jika pada waktu berakhirnya perjanjian bagi-hasil diatas tanah yang bersangkutan masih terdapat tanaman yang belum dapat dipanen, maka perjanjian tersebut berlaku terus sampai waktu tanaman itu selesai dipanen, tetapi perpanjangan waktu itu tidak boleh lebih dari satu tahun.

(4) Jika ada keragu-raguan apakah tanah yang bersangkutan itu sawah atau tanah-kering, maka Kepala Desalah yang memutuskan.

Pasal 5.

(1)Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam pasal 6, maka perjanjian bagi-hasil tidak terputus karena pemindahan hak milik atas tanah yang bersangkutan kepada orang lain.

(2) Didalam hal termaksud dalam ayat 1 diatas semua hak dan kewajiban pemilik berdasarkan perjanjian bagi-hasil itu beralih kepada pemilik baru.

(3) Jika penggarap meninggal dunia maka perjanjian bagi hasil itu dilanjutkan oleh ahli warisnya, dengan hak dan kewajiban yang sama.

Pasal 6.

(1) Pemutusan perjanjian bagi-hasil sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian termaksud dalam pasal 4 ayat 1 hanya mungkin dalam hal-hal dan menurut ketentuan-ketentuan dibawah ini :

  1. atas persetujuan kedua belah fihak yang bersangkutan dan setelah mereka laporkan kepada Kepala Desa;
  2. dengan izin Kepala Desa atas tuntutan pemilik, didalam hal penggarap tidak mengusahakan tanah yang bersangkutan sebagaimana mestinya atau tidak memenuhi kewajibannya untuk menyerahkan sebagian dari hasil tanah yang telah ditentukan kepada pemilik atau tidak memenuhi bahan-bahan yang menjadi tanggungannya yang ditegaskan didalam surat perjanjian tersebut pada pasal 3 atau tanpa izin dari pemilik menyerahkan penguasaan tanah yang bersangkutan kepada orang lain.

(2) Kepala Desa memberi izin pemutusan perjanjian bagi-hasil yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan kedua belah pihak, setelah usahanya untuk lebih dahulu mendamaikan mereka itu tidak berhasil.

(3) Didalam hal tersebut pada ayat 2 pasal ini Kepala Desa menentukan pula akibat daripada pemutusan itu.

(4) Jika pemilik dan/atau penggarap tidak menyetujui keputusan Kepala Desa untuk mengijinkan diputuskannya, perjanjian sebagai yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini dan/atau mengenai apa yang dimaksud dalam ayat 3 diatas, maka soalnya dapat diajukan kepada Camat untuk mendapat keputusan yang mengikat kedua belah fihak.

(5) Camat melaporkan secara berkala kepada Bupati/Kepala Daerah Swatantra tingkat II semua keputusan yang diambilnya menurut ayat 4 pasal ini.

BAB V.

PEMBAGIAN HASIL TANAH.

Pasal 7.

(1) Besarnya bagian hasil-tanah yang menjadi hak penggarap dan pemilik untuk tiap-tiap Daerah Swatantara tingkat II ditetapkan oleh Bupati/Kepala Daerah Swatantra tingkat II yang bersangkutan, dengan memperhatikan jenis tanaman, keadaan tanah, kepadatan penduduk, zakat yang disisihkan sebelum dibagi dan faktor-faktor ekonomis serta ketentuan-ketentuan adat setempat.

(2) Bupati/Kepala Daerah Swatantra tingkat II memberitahukan keputusannya mengenai penetapan pembagian hasil-tanah yang diambil menurut ayat 1 pasal ini kepada Badan Pemerintah Harian dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan.

BAB VI.

KEWAJIBAN PEMILIK DAN PENGGARAP.

Pasal 8.

(1) Pembayaran uang atau pemberian benda apapun juga kepada pemilik yang dimaksudkan untuk memperoleh hak mengusahakan tanah pemilik dengan perjanjian bagi-hasil, dilarang.

(2) Pelanggaran terhadap larangan tersebut pada ayat 1 pasal ini berakibat, bahwa uang yang dibayarkan atau harga benda yang diberikan itu dikurangkan pada bagian pemilik dari hasil tanah termaksud dalam pasal 7.

(3) Pembayaran oleh siapapun, termasuk pemilik dan penggarap, kepada penggarap ataupun pemilik dalam bentuk apapun juga yang mempunyai unsur-unsur ijon, dilarang.

(4) Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana dalam pasal 15, maka apa yang dibayarkan tersebut pada ayat 3 diatas itu tidak dapat dituntut kembali dalam bentuk apapun juga.

Pasal 9.

Kewajiban membayar pajak mengenai tanah yang bersangkutan dilarang untuk dibebankan kepada penggarap, kecuali kalau penggarap *2564 itu adalah pemilik tanah yang sebenarnya.

Pasal 10.

Pada berakhirnya perjanjian bagi hasil, baik karena berakhirnya jangka waktu perjanjian maupun karena salah satu sebab tersebut pada pasal 6, penggarap wajib menyerahkan kembali tanah yang bersangkutan kepada pemilik dalam keadaan baik.

BAB VII.

LAIN - LAIN

Pasal 11.

Perjanjian-perjanjian bagi hasil yang sudah ada pada waktu mulai berlakunya undang-undang ini, untuk panen yang berikutnya harus disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal-pasal diatas.

Pasal 12.

Ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini tidak berlaku terhadap perjanjian-perjanjian bagi hasil mengenai tanaman keras.

Pasal 13.

(1) Jika pemilik dan/atau penggarap tidak memenuhi atau melanggar ketentuan dalam surat perjanjian tersebut pada pasal 3 maka baik Camat maupun Kepala Desa atas pengaduan salah satu fihak ataupun karena jabatannya, berwenang memerintahkan dipenuhi atau ditaatinya ketentuan yang dimaksudkan itu.

(2) Jika pemilik dan/atau penggarap tidak menyetujui perintah Kepala Desa tersebut pada ayat 1 diatas, maka soalnya diajukan kepada Camat untuk mendapat keputusan yang mengikat kedua belah fihak.

Pasal 14.

Jika pemilik tidak bersedia mengadakan perjanjian bagi hasil menurut ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini, sedang tanahnya tidak pula diusahakan secara lain, maka Camat, atas usul Kepala Desa berwenang untuk, atas nama pemilik, mengadakan perjanjian bagi hasil mengenai tanah yang bersangkutan.

Pasal 15.

(1) Dapat dipidana dengan hukuman denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,-; a.pemilik yang tidak memenuhi ketentuan dalam pasal 3 atau pasal 11; b.penggarap yang melanggar larangan tersebut pada pasal 2; c.barang siapa melanggar larangan tersebut pada pasal 8 ayat 3.

(2) Perbuatan pidana tersebut pada ayat 1 diatas adalah pelanggaran

Pasal 16.

Hal-hal yang perlu untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan undang-undang ini diatur oleh Menteri Muda Agraria sendiri atau bersama dengan Menteri Muda Pertanian.

Pasal 17.

Undang-Undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta,
pada tanggal 7 Januari 1960.
Presiden Republik Indonesia,
SOEKARNO.

Diundangkan
pada tanggal 7 Januari 1960,
Menteri Muda Kehakiman,

SAHARDJO.


MEMORI PENJELASAN MENGENAI RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERJANJIAN BAGI HASIL.

PENJELASAN UMUM.

(1) Biarpun tidak disebut dengan nama yang sama, tetapi perjanjian penguasahaan tanah dengan bagi hasil umum dijumpai di Indonesia. Dalam perjanjian itu, yang hukumnya berlaku sebagai ketentuan-ketentuan hukum adat yang tidak tertulis, seseorang yang berhak atas suatu tanah, yang karena sesuatu sebab tidak dapat mengerjakannya sendiri, tetapi ingin tetap mendapat hasilnya, memperkenankan orang lain untuk menyelenggarakan usaha pertanian atas tanah tersebut, yang hasilnya dibagi antara mereka berdua menurut imbangan yang ditentukan sebelumnya. Orang yang berhak mengadakan perjanjian tersebut menurut hukumnya yang berlaku sekarang ini tidak saja terbatas pada pemilik tanah itu sendiri, tetapi juga orang-orang lain yang mempunyai hubungan hukum tertentu dengan tanah yang bersangkutan, misalnya pemegang gadai, penyewa, bahkan seorang penggarappun - yaitu fihak kedua yang mengadakan perjanjian bagi hasil - dalam batas-batas tertentu berhak pula berbuat demikian.

(2) Mengenai besarnya bagian yang menjadi hak masing-masing fihak tidak ada keseragaman, karena hal itu tergantung pada jumlahnya tanah yang tersedia, banyaknya penggarap yang menginginkannya, keadaan kesuburan tanah, kekuatan kedudukan pemilik dalam masyarakat setempat/sedaerah dan lain-lainnya. Berhubung dengan kenyataan, bahwa umumnya tanah yang tersedia tidak banyak, sedang jumlah orang yang ingin menjadi penggarapnya sangat besar, maka seringkali terpaksalah penggarap menerima syarat-syarat perjanjian yang memberi hak kepadanya atas bagian yang sangat tidak sesuai dengan tenaga dan biaya yang telah dipergunakannya untuk mengusahakan tanah yang bersangkutan. Lain dari pada itu perjanjian tersebut menuntut hukumnya umumnya hanya berlaku selama jangka waktu satu tahun yang kemudian atas persetujuan kedua belah fihak dapat dilanjutkan lagi atau diperbaharui. Tetapi berlangsungnya perjanjian itu umumnya hanyalah tergantung semata-mata pada kesediaan yang berhak atas tanah, hingga bagi penggarap tidak ada jaminan akan memperoleh tanah garapan selama waktu yang layak. Hal inipun, kecuali berpengaruh pada pemeliharaan kesuburan tanahnya, menjadi sebab pula mengapa penggarap seringkali bersedia menerima syarat-syarat yang berat dan tidak adil. Akhirnya oleh karena jarang sekali perjanjian bagi hasil itu dilakukan secara tertulis dan menurut hukumnya juga tidak ada keharusan untuk dibuatnya dimuka pejabat-pejabat adat setempat, maka seringkali terdapat keragu-raguan, yang menimbulkan perselisihan-perselisihan antara pemilik dan penggarap.

(3) Dalam rangka usaha akan melindungi golongan yang ekonominya, lemah terhadap praktek-praktek yang sangat merugikan mereka, dari golongan yang kuat sebagaimana halnya dengan hubungan perjanjian bagi hasil yang diuraikan diatas, maka dalam bidang agraria diadakanlah Undang-undang ini, yang bertujuan mengatur perjanjian bagi hasil tersebut dengan maksud : a.agar pembagian hasil tanah antara pemilik dan penggarapnya dilakukan atas dasar yang adil dan b.dengan menegaskan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari pemilik dan penggarap, agar terjamin pula kedudukan hukum yang layak bagi para penggarap, yang biasanya dalam perjanjian bagi hasil itu berada dalam kedudukan yang tidak kuat, yaitu karena umumnya tanah yang tersedia tidak banyak, sedang jumlah orang yang ingin menjadi penggarapnya adalah sangat besar. c. dengan terselenggaranya apa yang tersebut pada a dan b diatas, maka akan bertambahlah kegembiraan bekerja pada para petani - penggarap, hal mana akan berpengaruh baik pada caranya memelihara kesuburan dan mengusahakan tanahnya. Hal itu tentu akan berpengaruh baik pula pada produksi tanah yang bersangkutan, yang berarti suatu langkah maju dalam melaksanakan program akan melengkapi "sandang-pangan" rakyat.

Dengan diadakannya peraturan ini maka lembaga bagi hasil yang didalam susunan masyarakat pertanian kita sebagai sekarang ini pada kenyataannya masih hidup dan mempunyai segi-segi sosial maupun ekonomis yang tidak dapat dengan sekaligus diganti dan dilenyapkan - akan dapat dipergunakan dan dilangsungkan sesuai dengan fungsinya dalam masyarakat karena akan dapat diakhiri dan dicegah penyalah-gunaan dalam penyelenggaraannya.

(4) Dalam pada itu perlu diinsyafi, bahwa selama imbangan antara luasnya tanah pertanian dan jumlah kaum tani yang memerlukan tanah disementara daerah - Jawa, Madura, Bali dan lain- lainnya - belum dapat ditingkatkan pada tingkatan yang layak, dengan hanya memberi ketentuan-ketentuan mengenai *2567 perjanjian bagi hasil itu saja, tujuan tersebut diatas belumlah akan tercapai. Lebih-lebih karena lembaga bagi hasil itu baru merupakah salah satu saja dari bentuk-bentuk perjanjian pengusahaan tanah dimana golongan petani yang lemah terpaksa berhadapan dengan yang kuat. Berhubung dengan itu maka dalam rangka dan sejalan dengan usaha untuk menyelenggarakan perlindungan sebagai yang dimaksudkan itu sedang dan akan melanjutkan tindakan-tindakan untuk memperbaiki keadaan para petani yang lemah itu. Misalnya usaha-usaha perkreditan yang disalurkan melalui Bank Tani dan Nelayan, memberikan tanah kepada para petani yang belum mempunyai tanah sendiri atau yang tanah usahanya tidak mencukupi, misalnya dengan pembukaan tanah secara besar-besaran diluar Jawa, yang diikuti dengan transmigrasi, baik secara teratur yang diselenggarakan oleh Jawatan Transmigrasi maupun yang spontan. Usaha-usaha dalam bidang industrialisasi akan membawa perbaikan pula pada imbangan antara tanah dan orang yang kami maksudkan diatas. Penetapan batas maksimum luas tanah yang kini sedang difikirkan, dibeberapa tempat/daerah akan berarti pula bertambahnya tanah yang tersedia bagi para petani yang dimaksudkan itu. Lain dari pada itu sering dengan keluarnya peraturan mengenai perjanjian bagi hasil ini dikalangan rakyat sendiri diperlukan pula adanya Undang-undang tentang persewaan tanah, yang akan memberi perlindungan pula pada para petani kecil penyewa tanah terhadap praktek-praktek yang tidak baik dari sementara golongan pemilik tanah. Hal tersebut dipandang perlu oleh karena sewa-menyewa itu merupakan pula bentuk perjanjian tanah, dimana ada kemungkinan dijalankannya praktek-praktek yang sangat merugikan golongan petani yang lemah.

(5) Akhirnya perlu ditegaskan, bahwa didalam menyusun peraturan mengenai bagi hasil ini diusahakan didapatnya imbangan yang sebaik-baiknya antara kepentingan pemilik dan penggarap, karena yang menjadi tujuan bukanlah mendahulukan kepentingan golongan yang satu dari pada yang lain, tetapi akan memberi dasar untuk mengadakan pembagian hasil tanah yang adil dan menjamin kedudukan hukum yang layak bagi para penggarap. Adalah bukan maksudnya akan memberi perlindungan itu sedemikian rupa hingga keadaannya menjadi terbalik, yaitu kedudukan penggarap menjadi sangat kuat, tetapi sebaliknya bagi yang berhak atas tanah lalu tidak ada jaminan sama sekali. Kiranya telah dimaklumi pula, bahwa tidaklah selalu penggarap itu ada pada fihak yang lemah. Tidak jarang justeru pemiliknya yang merupakan tani-tani kecil yang memerlukan perlindungan sedang penggarapnya termasuk golongan yang kuat ekonominya.

(6) Undang-undang ini akan berlaku serentak untuk seluruh Indonesia. Biarpun tidak disemua daerah ada ketegangan didalam hubungan pemilik dan penggarap, tetapi dengan mendiskriminasikan berlakunya Undang-undang ini untuk daerah satu dengan daerah lain, artinya diperlakukan disesuatu daerah dan didaerah lain tidak atau menangguhkan berlakunya dikhawatirkan timbulnya kesukaran-kesukaran yang terus-menerus meluas dari satu daerah kelain daerah karena berbeda-bedanya peraturan. Dalam pada itu perumusan pasal yang terpenting dari Undang-undang ini, yaitu pasal 7 memberikan flexibilitet yang cukup luas untuk menyesuaikan pelaksanaannya dengan keadaan-keadaan yang khusus didaerah yang bersangkutan.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1.

Huruf a. Yang terkena oleh ketentuan-ketentuan Undang-undang ini adalah tanah-tanah yang biasanya dipergunakan untuk penanaman bahan makanan, dengan tidak dipersoalkan macam haknya. Jadi mungkin tanah milik, tanah eigendom agraris, tanah gogolan, grant dan lain-lainnya. Tetapi yang ditanam diatas tanah itu tidak perlu mesti tiap-tiap tahun bahan makanan, melainkan dapat pula suatu ketika ditanami kapas, rosella dan lain sebagainya, asal tanaman yang berumur pendek (hubungkan dengan pasal 12). Tebu termasuk tanaman yang berumur pendek pula.

Huruf b. Sesuai dengan hukumnya yang berlaku sekarang, yang berwenang untuk mengadakan perjanjian bagi hasil itu tidak saja berbatas pada para pemilik dalam arti yang mempunyai tanah, tetapi juga para pemegang gadai penyewa dan lain-lain orang yang berdasarkan sesuatu hak menguasai tanah yang bersangkutan. Untuk mempersingkat pemakaian kata-kata maka mereka itu semua dalam Undang-undang ini disebut pemilik. Pemilik itu bisa juga merupakan badan hukum, seperti lebih jauh dijelaskan dalam penjelasan pasal 2.

Huruf c. Perjanjian pengusahaan tanah dengan bagi hasil namanya tidak sama disemua daerah. Di Minangkabau misalnya disebut: memperduai, di Minahasa: tojo, di Jawa Tengah dan Timur: maro atau mertelu, di Priangan: nengah atau jejuron, di Lombok: nyakap. Dalam ayat ini diberikan pula perumusan dari pada pengertian "penggarap" yang akan dipakai dalam Undang-undang ini. Penggarap itu, sebagaimana halnya dengan pemilik, bisa juga merupakan badan hukum. Hal ini akan dijelaskan lebih lanjut dalam pasal 2.

Huruf d. Dengan perumusan demikian maka yang dimaksud dengan hasil tanah ialah hasil bersih, yaitu hasil kotor setelah dikurangi biaya untuk bibit, pupuk, ternak dan biaya untuk menanam (tandur) dan panen. Adapun ongkos-ongkos untuk pengurangan hingga didapatkan hasil bersih itu disebutkan secara tegas satu demi satu untuk menghindarkan salah tafsiran, yang dapat mengakibatkan sengketa yang tidak akan ada putus-putusnya. Biaya-biaya yang disebutkan secara limitatip itu akan diambil dari hasil kotor dan diberikan kepada fihak yang memberikan persekot untuk itu, tanpa bunga, yaitu fihak penggarap maupun pemilik. Ini berarti bahwa sebenarnya ongkos-ongkos tersebut menjadi beban kedua belah fihak. Lain-lain biaya yang berupa tenaga, baik dari penggarap sendiri maupun tenga buruh tidak termasuk dalam golongan biaya yang dikurangkan pada hasil kotor, karena itu adalah "aandeel" dari pada penggarap dalam perjanjian bagi hasil ini. Dalam pada itu dibeberapa daerah dipergunakan tenaga manusia untuk membajak dan menggaru yang disebut "bo-wong", misalnya didaerah Kedu. Biaya untuk tenaga tersebut dapat dikurangkan dari hasil kotor. Adapun pajak tanah seluruhnya dibebankan pada pemilik tanah yang sebenarnya (pasal 9). Secara formil maupun materiil kewajiban membayar pajak adalah terletak pada pemilik, hal mana sesuai dengan ketentuan yang umum berlaku sekarang ini.

Huruf e. Perumusan mengenai pengertian "petani" itu diperlukan berhubung dengan adanya ketentuan dalam pasal 2. Dalam pengertian ini termasuk pula buruh tani.

Pasal 2.

Ayat 1. Maksud diadakannya pembatasan ini ialah agar tanah- tanah garapan hanya digarap oleh orang-orang tani saja (termasuk buruh tani), yang akan mengusahakannya sendiri, juga agar sebanyak mungkin calon penggarap dapat memperoleh tanah garapan. Dengan adanya pembatasan ini maka dapatlah dicegah, bahwa seseorang atau badan hukum yang ekonominya kuat akan bertindak pula sebagai penggarap dan mengumpulkan tanah garapan yang luas dan dengan demikian akan mempersempit kemungkinan bagi para petani kecil calon penggarap untuk Memperoleh tanah garapan. Tanah garapan seluas 3 hektar dipandang sudah cukup untuk memberi bekal akan hidup yang layak.

Ayat 2. Pada azasnya seorang petani yang sudah mempunyai tanah garapan 3 hektar tidak diperkenankan untuk mendapat tanah garapan lagi. Ketentuan dalam pasal 4 ayat (2) ini dimaksud untuk menampung hal-hal yang khusus, dengan tidak meninggalkan garis kebijaksanaan yang telah diletakkan dalam ayat (1). Misalnya didalam hal luas tanah yang melebihi 3 hektar itu tidak seberapa.

Ayat 3. Pada azasnya badan-badan hukum apapun dilarang untuk menjadi penggarap, karena dalam perjanjian bagi hasil ini penggarap haruslah seorang petani. Tetapi adakalanya, bahwa justru untuk kepentingan umum atau kepentingan desa, sesuatu badan hukum perlu diberi izin untuk menjadi penggarap. Misalnya suatu koperasi tani yang ingin menjadi penggarap atas tanah- tanah yang terlantar didesa-desa. Dalam hal ini hanyalah koperasi-koperasi tani atau desa yang akan diizinkan dan bukan badan-badan hukum lain, sebagaimanya Perseroan Terbatas,
C.V. dan lain sebagainya. Disamping itu adakalanya juga sesuatu badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas atau Yayasan perlu pula dipertimbangkan untuk diberi izin menjadi penggarap. Misalnya dalam hubungannya dengan usaha pembukaan tanah secara besar-besaran didaerah-daerah Sumatera, Kalimantan *2570 dan lain-lainnya. Didaerah-daerah itu masalah pembukaan tanah yang pertama, jadi dalam tahun-tahun yang pertama, ialah pekerjaan yang berat, yang pada umumnya perlu ditolong dengan tenaga-tenaga mesin, seperti traktor-traktor dan sebagainya. Dalam hal ini suatu perusahaan pembukaan tanah yang berbentuk bukan koperasi, akan tetapi Yayasan atau Perseroan Terbatas kiranya dapat dipertimbangkan juga untuk dapat diterima sebagai penggarap dalam batas waktu yang ditentukan. Pengusahaan pembukaan tanah yang dimaksudkan itu akan sangat bermanfaat, bagi pemilik tanah maupun bagi pembangunan dan pembukaan daerah-daerah yang masih merupakan padang alang-alang ataupun hutan belukar. Dalam menentukan diizinkannya atau tidak suatu badan hukum untuk menjadi penggarap harus diadakan pernilaian dari sudut kepentingan desa atau kepentingan umum. Adapun yang memberikan izin itu ialah Menteri Muda Agraria atau pejabat yang ditunjuknya. Untuk urusan koperasi sebaiknya diberikan oleh Kepala Daerah Swatantra tingkat II yang bersangkutan.

Pasal 3.

Ayat 1. Perjanjian yang tertulis terutama bermaksud untuk menghindarkan keragu-raguan, yang mungkin menimbulkan perselisihan mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban kedua belah fihak, lamanya jangka waktu perjanjian dan lain-lainnya. Hal-hal yang bersangkutan dengan pembuatan perjanjian itu akan diatur oleh Menteri Muda Agraria (ayat 3). Ayat 2. Agar supaya pengawasan preventip dapat diselenggarakan dengan sebaik-baiknya, maka perjanjian-perjanjian bagi hasil yang dibuat secara tertulis dimuka Kepala Desa itu perlu mendapat pengesahan dari Camat dan diumumkan dalam kerapatan desa yang bersangkutan.

Pasal 4.

Ayat 1. Dengan adanya ketentuan mengenai jangka waktu perjanjian sebagai yang ditetapkan dalam pasal ini maka terjaminlah bagi penggarap akan memperoleh tanah garapan selama waktu yang layak. Yang dimaksud dengan "tahun" ialah "tahun tanaman", jadi bukan "tahun kelender". Dengan diberikannya jaminan mengenai jangka waktu tersebut maka penggarap mempunyai cukup waktu untuk menjalankan daya-upaya untuk mendapat hasil sebanyak mungkin. Hal yang demikian akan membawa keuntungan pula pada pemilik, karena bagian yang diterimanya juga akan bertambah. Dengan mempergunakan pupuk, terutama pupuk hijau yang ditanam pada tahun pertama, daya pupuk ini dirasakan pada tanaman tahun kedua, dengan ada kemungkinan masih ada pengaruhnya pada tahun ketiga. Jangka waktu untuk tanah kering lebih lama dari pada untuk sawah oleh karena pada umumnya keadaan tanahnha tidak sebaik tanah sawah. Oleh karena itu tahun-tahun pertama dipergunakan untuk memperbaiki tanahnya dan tahun-tahun berikutnya memperbaiki tanamannya. Bahkan ada tanah-tanah kering yang perlu dikosongkan ("diberikan")lebih dulu sebelum dapat ditanami dengan hasil baik. Adapun lamanya waktu itu haruslah pula sedemikian rupa, agar jika pada tahun-tahun pertama, karena bencana alam, hama, bibit tidak baik dan lain sebagainya, penggarap masih mempunyai cukup kesempatan untuk berusaha memperoleh hasil yang layak. Waktu 3 tahun untuk sawah dan 5 tahun untuk tanah kering dipandang cukup layak sebagai batas minimum itu.

Ayat 2. Ketentuan ini dimaksud untuk menampung hal-hal yang khusus, dimana terpaksa harus diadakan perjanjian yang jangka waktunya kurang dari 3 tahun untuk sawah dan 5 tahun untuk tanah kering. Misalnya pemilik perlu naik haji, sakit keras atau lain sebagainya dan hanya menghendaki mengadakan perjanjian untuk satu tahun saja, karena tanahnya yang biasanya diusahakannya sendiri - pada tahun berikutnya akan diusahakan sendiri lagi.

Ayat 3. Didalam hal yang disebut pada ayat ini tidak perlu diadakan perjanjian baru, tetapi cukuplah diberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan.

Ayat 4. Yang dimaksud dengan sawah ialah tanah yang pengusahaannya memerlukan pengairan, oleh karenanya mempunyai pematang (galengan). Dalam hal-hal yang khusus mungkin timbul keragu-raguan apakah sesuatu bidang tanah itu harus dimasukkan dalam golongan sawah atau tanah kering. Untuk itu maka diadakan ketentuan dalam ayat ini.

Pasal 5.

Ketentuan dalam pasal ini memberi jaminan bagi penggarap, bahwa perjanjian bagi hasil itu akan berlangsung selama waktu yang telah ditentukan, sungguhpun tanahnya oleh pemilik telah dipindahkan ketangan orang lain. Dalam pada itu bagi pemilik baru ada kemungkinan untuk meminta diputuskannya perjanjian tersebut, tetapi terbatas pada hal-hal dan menurut ketentuan-ketentuan dalam pasal 6.

Didalam hal pemilik meninggal dunia diperlukan pembaharuan perjanjian dengan pemiliknya yang baru, hal mana akan tergantung pada kesediaan pemilik yang baru itu. Ahli waris penggarap yang akan melanjutkan perjanjian bagi hasil sebagai yang dimaksud dalam ayat (3) harus memenuhi pula syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 2.

Pasal 6.

Oleh karena dalam pasal 4 diadakan pembatasan minimum jangka waktu lamanya perjanjian dan pula berhubungan dengan ketentuan dalam pasal 5, maka sudah selayaknyalah kiranya diadakan kemungkinan bagi pemilik, bilamana kepentingannya dirugikan oleh penggarap karena kelalaiannya atau perbuatannya yang bertentangan dengan apa yang telah mereka setujui bersama pada waktu perjanjian diadakan, untuk meminta diputuskannya perjanjian tersebut sebelum jangka waktunya berakhir. *2572 Tetapi hal itu hanya berbatas pada hal-hal yang disebutkan dalam ayat (1) huruf b saja, yaitu hal-hal yang memang bertentangan dengan kewajiban seorang penggarap yang baik dan jujur. Didalam ayat (1) huruf b tersirat larangan bagi penggarap untuk menyerahkan penguasaan tanah yang bersangkutan kepada orang lain tanpa izin pemilik. Larangan demikian sudah selayaknya pula, karena bagi pemilik hubungannya dengan penggarap. merupakan hubungan yang didasarkan atas kepercayaan, yang tidak dapat diganti dengan orang-orang lain tanpa persetujuannya. Lain halnya dengan ketentuan dalam pasal 5, karena hal itu dimaksudkan sebagai jaminan khusus bagi penggarap. Kemungkinan untuk memutuskan perjanjian antar/waktu terbuka bagi kedua belah fihak didalam hal-hal tersebut dalam ayat (1) huruf a. Terhadap keputusan Kepala Desa diadakan kemungkinan banding pada instansi yang lebih tinggi, yaitu Camat. Dalam hal ini Camat akan dibantu oleh suatu badan pertimbangan dalam mana akan duduk sebagai anggota-anggotanya wakil-wakil golongan fungsionil tani, pejabat pertanian dan pengairan. Panitia ini akan bertugas memberi pertimbangan-pertimbangan kepada Camat dalam soal-soal pengawasan dan penyelesaian perselisihan (pasal 13, 14 dan 16), dengan tidak usah mengikat keputusan dari Camat. Panitia itu memberikannya kepada Camat, baik atas permintaan Camat maupun atas inisiatip sendiri. Pemberian keputusan oleh dua instansi setempat itu kiranya sudah cukup menjamin diperolehnya putusan yang sebaik-baiknya bagi kepentingan kedua belah fihak. Oleh karena itu maka kiranya tidaklah akan diperlukan lagi campur tangan badan-badan pengadilan. Agar supaya dapat diselenggarakan pengawasan yang sebaik-baiknya oleh instansi atasan maka Camat diwajibkan untuk menyampaikan laporan berkala kepada Bupati mengenai semua keputusan yang diambilnya menurut ayat (4).

Pasal 7.

1. Keadaan tanah (khususnya kesuburan tanah), kepadatan penduduk dan faktor-faktor ekonomis lainnya, yang dalam konkretonya menentukan besar-kecilnya bagian pemilik dan penggarap tidaklah sama disemua daerah. Berhubung dengan itu maka tidak akan mungkin didapatkan dan ditetapkan secara umum angka pembagian yang cocok bagi seluruh Indonesia dan yang akan dirasa adil oleh fihak-fihak yang bersangkutan, sebagai yang pada hakekatnya menjadi tujuan utama dari pada penyusunan Undang- undang ini. Atas dasar pertimbangan itu maka dipandang lebih baik jika penetapan bagian pemilik dan penggarap itu dilakukan daerah demi daerah oleh instansi daerah itu sendiri - yaitu Bupati/Kepala Daerah Swatantra tingkat II - yang akan mendasarkannya pada keadaan dan faktor-faktor ekonomis setempat. Didalam menetapkan angka pembagian itu Bupati akan meminta pertimbangan instansi-instansi lainnya yang ahli dan wakil-wakil golongan fungsionil tani. Selain alasan-alasan tersebut diatas, maka dalam Undang-undang ini tidak ditetapkan angka imbangan yang tegas antara bagian pemilik dan penggarap, karena proses perkembangan dalam masyarakat desa masih berjalan terus, juga dalam hubungan-hubungan sosial. Hingga akan sangat tidak bijaksana untuk membendung proses tersebut dengan mencantumkan suatu perumusan yang kaku. Dengan perumusan yang flexible, yang akan dapat menampung keadaan-keadaan yang khusus daerah demi daerah, sebagaimana halnya pasal 7 ini, maka Undang-undang ini sekaligus dapat berlaku untuk seluruh Indonesia. Namun demikian Undang-undang ini memberikan sebagai pedoman imbangan antara pemilik dan penggarap 1 : 1 (satu lawan satu), yaitu untuk padi yang ditanam disawah. Untuk tanaman palawija dan untuk tanaman ditanah kering bagian penggarap adalah pemilik _. Untuk daerah-daerah dimana imbangan tersebut telah lebih menguntungkan fihak penggarap akan tetap. 2. Zakat disisihkan dari hasil bruto yang mencapai nisab (yang bagi padi besarnya 14 kwintal), untuk orang-orang yang memeluk agama Islam. ini berarti bahwa hasil padi yang kurang dari 14 kwintal tidak dikenakan zakat. 3. Kepala Daerah mengubah imbangan tersebut dalam jangka waktu 3 tahun. 4. Keputusan mengenai penetapan pemberian hasil tanah itu diberitahukan oleh Bupati kepada Badan Pemerintah Harian dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 8.

Di beberapa daerah berlaku kebiasaan, bahwa untuk memperoleh hak akan mengusahakan tanah dengan perjanjian bagi hasil calon penggarap diharuskan membayar uang atau memberikan barang sesuatu kepada pamilik yang di Jawa Tengah disebut "sromo". Jumlah uang atau harga barang itu seringkali sangat tinggi. Oleh karena hal itu merupakan beban tambahan bagi penggarap, maka pemberian "sromo" itu dilarang. Dalam pasal ini diadakan pula ketentuan-ketentuan yang melarang "ijon" untuk melindungi penggarap maupun pemilik yang lemah. Adapun yang dimaksud dengan unsur-unsur ijon, bahwa

a. pembayarannya dilakukan lama sebelum panen, dan
b. bunganya sangat tinggi ("woekerrente"). Dalam pada itu perlu kiranya ditegaskan, bahwa ketentuan dalam pasal 8 ayat (3) dan (4) ini tidak mengurangi kemungkinan diadakannya hutang-piutang dikalangan penggarap dan pemilik yang layak dan wajar.

Pasal 9.

Sudah diuraikan dalam penjelasan pasal 1 huruf d.

Pasal 10.

1. Kiranya sukar untuk merumuskan dengan tegas, apa yang dimaksud dengan pengertian "keadaan baik" itu. Tetapi pada umumnya dapatlah dikatakan, bahwa tanah garapan itu harus diserahkan kembali kepada pemilik dalam keadaan yang tidak merugikan pemilik, hal mana dalam konkretonya tergantung pada keadaan dan ukuran setempat
2. Jika selama perjanjian bagi hasil berlangsung terjadi bencana alam dan/atau gangguan hama yang mengakibatkan kerusakan pada tanah dan/atau tanaman, maka sesuai dengan sifat dari pada perjanjian bagi hasil, kerugian atau risiko menjadi beban kedua belah fihak bersama.

Pasal 11.

Ketentuan ini terutama mengenai soal pembagian hasil tanah antara pemilik dan penggarap, yang selanjutnya harus dilakukan menurut apa yang ditetapkan oleh Bupati sebagai yang dimaksud dalam pasal 7. Demikian pula mengenai kewajiban untuk membuat perjanjian secara tertulis.

Pasal 12.

Sudah diuraikan dalam penjelasan mengenai pasal 1 huruf a.

Pasal 13.

Ketentuan ini diperlukan untuk mengusahakan supaya ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini dijalankan oleh semua fihak sebagaimana mestinya, tanpa mengadakan tuntutan pidana.

Pasal 14.
Adalah hal yang sungguh tidak dapat dibenarkan, bahwa sangat bertentangan dengan program akan melengkapi "sandang-pangan" rakyat, jika pemilik - hanya karena ia tidak menyetujui ketentuan-ketentuan Undang-undang ini dan tidak bersedia mengadakan perjanjian bagi hasil - membiarkan tanahnya dalam keadaan tidak diusahakan. Dengan adanya ketentuan ini maka Camat diberi wewenang untuk mengambil tindakan hingga tanah-tanah yang dibiarkan kosong itu dapat memberi hasil sebagaimana mestinya. Adapun kepentingan dari pemilik tetap mendapat perhatian, karena pengusahaan tanah-tanah itu dilakukan menurut ketentuan- ketentuan dalam Undang-undang ini, dimana hak-hak dan kewajiban-kewajiban pemilik telah ada jaminan-jaminannya. Dengan tidak mengurangi dari pada ketentuan dalam pasal ini, jika dipandangnya perlu Camat dapat pula mengadakan perjanjian lain atas nama pemilik. Dalam pada itu perlu mendapat perhatian, bahwa dalam sistim pertanian modern guna memelihara kesuburan tanah diadakan usaha "soilconservation" atau pengawetan tanah, antara lain dengan mengadakan rotasi penanaman pupuk hijau atau jenis tanaman lain sebagai selingan dari penanaman bahan makan atau bahan perdagangan. Tanah-tanah yang sedang dalam pengawetan dan rotasi tersebut oleh instansi yang bersangkutan maupun oleh rakyat sendiri, tidak tergolong tanah kosong atau terlantar dan dengan sendirinya tidak terkena oleh ketentuan pasal ini. Pasal 14 tertuju pada pemilik, yang dengan sengaja tanpa alasan membiarkan tanahnya dalam keadaan tidak diusahakan.

Pasal 15.

Agar supaya ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini dijalankan sebagaimana mestinya, maka Pemerintah mengganggap perlu untuk mencantumkan sanksi-sanksi pidana mengenai pelanggaran dari pasal-pasal yang tertentu.

Biarpun kewajiban yang ditentukan dalam pasal 3 dan 11 itu merupakan kewajiban dari pemilik dan penggarap kedua-duanya, tetapi karena titik beratnya terletak pada pemilik, maka ancaman hukuman ditujukan kepadanya. Mengenai pasal 2 keadaannya adalah sebaliknya. Ancaman hukuman denda kiranya sudah cukup untuk mencapai apa yang dimaksudkan.

Pasal 16.

Materi yang diatur dalam Undang-undang ini selain mempunyai segi-segi yang terletak dalam bidang hukum yang menyangkut tanah - yang termasuk bidang Departemen Agraria - mempunyai pula segi-segi yang termasuk bidang Departemen Pertanian. Oleh karena itu maka peraturan-peraturan yang perlu untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan Undang-undang ini ada yang akan ditetapkan oleh Menteri Muda Agraria sendiri ataupun bersama dengan Menteri Muda Pertanian.

Pasal 17.

Tidak memerlukan penjelasan.