UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 1999
TENTANG
PENCABUTAN UNDANG-UNDANG NOMOR II/PNPS/TAHUN 1963
TENTANG PEMBERANTASAN KEGIATAN SUBVERSI


PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang   :   a.   bahwa hak asasi manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa secara kodrati melekat pada diri manusia, meliputi antara lain hak memperoleh kepastian hukum dan persamaan kedudukan di dalam hukum, keadilan dan rasa aman, hak mengeluarkan pendapat, berserikat dan berkumpul serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

b.   bahwa Undang-undang Nomor 11/PnPs/Tahun 1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi bertentangan dengan hak asasi manusia dan prinsip negara yang berdasarkan atas hukum serta menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga dalam penerapannya menimbulkan ketidakadilan dan keresahan di dalam masyarakat;

c.   bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b perlu membentuk Undang-undang tentang Pencabutan Undang-undang Nomor 11/PnPs/tahun 1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi.


Mengingat :

1.   Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

2.   Ketaapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/
     1998 tentang Hak Asasi Manusia.

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA


M e m u t u s k a n :


Menetapkan :

      UNDANG-UNDANG TENTANG PENCABUTAN UNDANG-UNDANG NOMOR
    11/PNPS/TAHUN 1963 TENTANG PEMBERANTASAN KEGIATAN SUBVERSI.


                             Pasal l

     Mencabut Undang-undang Nomor 11/PnPs/Tahun 1963 tentang Pemberantasan
Kegiatan Subversi (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 2900).


                             Pasal 2

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.



                                            Disahkan di Jakarta pada
                                              tanggal 19 Mei 1999

                                           PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

                                                      ttd.

                                            BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE



    Diundangkan di Jakarta pada
      tanggal 19 Mei 1999

  MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
        REPUBLIK INDONESIA,


             ttd.

     PROF DR H MULADI, S.H.



              LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 73


PENJELASAN
A T A S
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 1999
TENTANG
PENCABUTAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11/PNPS/TAHUN 1963
TENTANG PEMBERANTASAN KEGIATAN SUBVERSI

I. UMUM


     Negara Republik Indonesia adalah negara berdasar atas hukum yang
berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menjunjung tinggi hak-hak
asasi manusia, serta menjamin semua,,varga negara bersamaan kedudukannya di
dalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kccualinya.

     Penanggulangan krisis di bidang hukum sebagaimana diamanatkan dalam
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor X/MPR/1998
tentang Pokok-pokok Reformasi Pembangunan Dalam Rangka Penyelamatan dan
Normalisasi Kehidupan Nasional Sebagai Haluan Negara, bertujuan untuk tegak dan
Terlaksananya hukum dengan sasaran terwujudnya ketertiban, ketenangan, dan
ketentraman masyarakat.

     Sesuai dengan Kctetapan Majciis Pcrmusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
 Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, maka untuk menegakkan dan
melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara yang berdasarkan atas
hukum, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam
peraturan perundang-undangan.

     Pembangunan hukum dan era reformasi mencakup penyempurnaan peraturan
perundang-undangan yang tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat dan
penyusunan peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan aspirasi
masyarakat yang menghendaki reformasi di segala bidang Salah satu produk
peraturan perundang-undangan yang perlu ditinjau kembali adalah Undang-undang
Nomor 11/PnPs/Tahun 1963 tentang Pcmberantasan Kegiatan Subversi.

     Selama berlakunya Undang-undang Nomor 11/PnPs/Tahun 1963 tentang
Pemberantasan Kegiatan Subversi, dalam kenyataannya telah menimbulkan
Ketidak pastian hukum, keresahan, ketidakadilan, dan pelanggaran hak asasi
Manusia yang kesemuanya tidak sesuai dengan prinsip negara Republik Indonesia
yang berdasarkan atas hukum. Dengan demikian Undang-undang Nomor 11/PnPs/Tahun
1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi perlu dicabut.


II.  PASAL DEMI PASAL

  
     Pasal l
      Cukup jelas

     Pasal 2
      Cukup jelas



    TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3849