UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 1997
TENTANG
NARKOTIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,<

Menimbang: a.

bahwa untuk mewujudkanmasyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil danspiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka kualitassumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasionalperlu ditingkatkan secara terus menerus termasuk derajat kesehatannya;

  b.

bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan danpelayanan kesehatan, antara lain pada satu sisi dengan mengusahakanketersediaan narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat dandi sisi lain melakukan tindakan pencegahan dan pemberantasan terhadap bahayapenyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika;

  c.

bahwa narkotika disatu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, dan di sisi lain dapatpula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama;

  d.

bahwa mengimpor, mengekspor,memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan menggunakan narkotika tanpapengendalian dan pengawasan yang ketat, serta bertentangan dengan peraturanperundang-undangan yang berlaku adalah kejahatan karena sangat merugikan danmerupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa,dan negara serta ketahanan nasional Indonesia;

  e.

bahwa kejahatan narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi dan teknologi canggih, sedangkan peraturan perundang-undangan yang ada sudah tidak sesuai dengan perkembangan situasi dankondisi yang berkembang untuk menanggulangi kejahatan tersebut;

  f.

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b, c, d, dan e serta pertimbangan bahwa Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika sudah tidak sesuai lagi,maka perlu dibentuk Undang-undang baru tentang Narkotika;

Mengingat: 1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar1945;
  2.

Undang-undang Nomor 8Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961, beserta Protokol yang mengubahnya (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3085);

  3. Undang-undang Nomor 23Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
  4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika (United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances) (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3673);
   


Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

   


MEMUTUSKAN:

 

Menetapkan:   UNDANG-UNDANG TENTANG NARKOTIKA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau  perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakanke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

2.

Produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, menghasilkan, mengemas,dan/atau mengubah bentuk narkotika termasuk mengekstraksi, mengkonversi, atau merakit narkotika untuk memproduksi obat.

3. Impor adalah kegiatan memasukkan narkotika ke dalam DaerahPabean.
4. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan narkotika dari DaerahPabean.
5.

Peredaran gelap narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika.

6. Surat Persetujuan Impor adalah surat persetujuan Menteri Kesehatan untuk mengimpor narkotika.
7. Surat Persetujuan Ekspor adalah surat persetujuan Menteri Kesehatan untuk mengekspor narkotika.
8.

Pengangkutan adalahsetiap kegiatan atau serangkaian kegiatan memindahkan narkotika dari satutempat ke tempat lain, dengan cara, moda, atau sarana angkutan apapun.

9. Pedagang besar farmasi adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin dari MenteriKesehatan untuk melakukan kegiatan penyaluran sediaan farmasi termasuknarkotika dan alat kesehatan.
10.

Pabrik obat adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin dari Menteri Kesehatanuntuk melakukan kegiatan produksi serta penyaluran obat dan bahan obat,termasuk narkotika.

11. Transito narkotika adalah pengangkutan narkotika dari suatu negara ke negara lain dengan melalui dan singgah di Wilayah Negara Republik Indonesia yang terdapat Kantor Pabeandengan atau tanpa berganti sarana angkutan.
12. Pecandu adalah orangyang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
13. Ketergantungan narkotika adalah gejala dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus menerus, toleransi dan gejala putus narkotika apabila penggunaan dihentikan.
14. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter.
15.

Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika.

16.

Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik fisik, mental maupun sosial agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

17.

Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih dengan maksud bersepakat untuk melakukan tindak pidana narkotika.

18.

Penyadapan adalahkegiatan atau serangkaian kegiatan penyelidikan dan/atau penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dengan cara melakukan penyadapan pembicaraan melalui telepon dan atau alat komunikasi elektronika lainnya.

19.

Korporasi adalahkumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukummaupun bukan.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)     Ruang lingkup pengaturan narkotika dalam Undang-undang ini adalah segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan narkotika.

(2)        Narkotika sebagaimanadimaksud dalam ayat (1) digolongkan menjadi :

a. Narkotika Golongan I;

b. Narkotika Golongan II; dan

c. Narkotika Golongan III.

(3)     Penggolongan narkotika sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) untuk pertama kalinya ditetapkan sebagaimana terlampir dan merupakan bagianyang tak terpisahkan dari Undang-undang ini.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan penggolongan narkotika sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

Pasal 3

Pengaturan narkotika bertujuan untuk:

a. menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan;

b. mencegah terjadinyapenyalahgunaan narkotika; dan

c. memberantas peredaran gelap narkotika.

Pasal 4

Narkotika hanya dapat digunakanuntuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Pasal 5

Narkotika Golongan I hanya dapatdigunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya.

BAB III
PENGADAAN

Bagian Pertama
Rencana Kebutuhan Tahunan

Pasal 6

(1) Menteri Kesehatan mengupayakan tersedianya narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

(2) Untuk keperluan tersedianya narkotika sebagaimana dimaksuddalam ayat (1), Menteri Kesehatan menyusun rencana kebutuhan narkotika setiaptahun.

(3) Rencana kebutuhan narkotika sebagaimana dimaksud dalam ayat(2) menjadi pedoman pengadaan, pengendalian, dan pengawasan narkotika secaranasional.

 (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rencana kebutuhantahunan narkotika diatur dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

Pasal 7

 (1) Narkotika untuk kebutuhan dalam negeri diperoleh dari impor,produksi dalam negeri dan/atau sumber lain dengan berpedoman pada rencana kebutuhan tahunan narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat(2).

(2) Narkotika yangdiperoleh dari sumber lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berada di bawahpengendalian, pengawasan, dan tanggung jawab Menteri Kesehatan.

 

Bagian Kedua
Produksi

Pasal 8

(1) Menteri Kesehatanmemberi izin khusus untuk memproduksi narkotika kepada pabrik obat tertentuyang telah memiliki izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yangberlaku.

(2) Menteri Kesehatan melakukan pengendalian tersendiri dalam pelaksanaan pengawasan terhadap proses produksi, bahan baku narkotika, dan hasil akhir dari proses produksi narkotika.

(3) Ketentuan lebih lanjutmengenai tata cara pemberian izin dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalamayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

 

Pasal 9

(1)

Narkotika Golongan Idilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalamjumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dandilakukan dengan pengawasan yang ketat dari Menteri Kesehatan.

(2)

Ketentuan lebih lanjutmengenai tata cara penyelenggaraan produksi dan/atau penggunaan dalam prosesproduksi dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmupengetahuan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur denganKeputusan Menteri Kesehatan.

 

Bagian Ketiga

Narkotika untuk Ilmu Pengetahuan

 Pasal 10

(1)

Lembaga ilmupengetahuan yang berupa lembaga pendidikan, pelatihan, keterampilan, danpenelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun swasta,yang secara khusus atau yang salah satu fungsinya melakukan kegiatan percobaan,penelitian dan pengembangan, dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan setelahmendapat izin dari Menteri Kesehatan.

(2)

Ketentuan lebih lanjutmengenai syarat-syarat dan tata cara untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksuddalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

Bagian Keempat

Penyimpanan danPelaporan

  Pasal 11

(1) Narkotika yang beradadalam penguasaan importir, eksportir, pabrik obat, pedagang besar farmasi,sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, puskesmas,balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan, wajib disimpan secarakhusus.

(2) Importir, eksportir,pabrik obat, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasipemerintah, apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter, danlembaga ilmu pengetahuan, wajib membuat, menyampaikan, dan menyimpan laporanberkala mengenai pemasukan dan/atau pengeluaran narkotika yang ada dalam penguasaannya.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyimpanan secara khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) dan jangka waktu, bentuk, isi, dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksuddalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

(4) Pelanggaran terhadapketentuan mengenai penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan/atauketentuan mengenai pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapatdikenakan sanksi administratif oleh Menteri Kesehatan berupa :

        a. teguran;
        b. peringatan; 
       
c. denda administratif;
        d. penghentian sementara kegiatan; atau
        e. pencabutanizin.

 

BAB IV

IMPOR DAN EKSPOR

 Bagian Pertama
Surat PersetujuanImpor dan Surat Persetujuan Ekspor

Pasal 12

(1)

Menteri Kesehatanmemberi izin kepada 1 (satu) perusahaan pedagang besar farmasi milik negara yang telah memiliki izin sebagai importir sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melaksanakan impor narkotika.

(2) Dalam keadaantertentu, Menteri Kesehatan dapat memberi izin kepada perusahaan lain dariperusahaan milik negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang memiliki izinsebagai importir sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untukmelaksanakan impor narkotika.
   

Pasal 13
 

(1)

Importir narkotika harus memiliki suratpersetujuan impor untuk setiap kali melakukan impor narkotika dari MenteriKesehatan.

(2)

Surat persetujuanimpor narkotika Golongan I dalam jumlah yang sangat terbatas hanya dapatdiberikan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.

(3)

Surat persetujuanimpor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada pemerintah negara pengekspor.

   

Pasal 14
 

Pelaksanaan impor narkotika dilakukan atas dasar persetujuan pemerintah negara pengekspor dan persetujuan tersebut dinyatakan dalam dokumen yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara pengekspor.

   

Pasal 15
 

(1)

Menteri Kesehatan memberi izin kepada 1 (satu) perusahaan pedagang besar farmasi milik negara yang telah memiliki izin sebagai eksportir sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melaksanakan ekspor narkotika.

(2)

Dalam keadaan tertentu, Menteri Kesehatan dapat memberi izin kepada perusahaan lain dari perusahaan milik negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang memiliki izin sebagai eksportir sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melaksanakan ekspor narkotika .

   

Pasal 16
 

(1)

Eksportir narkotika harus memiliki surat persetujuan ekspor untuk setiap kali melakukan ekspor narkotika dari Menteri Kesehatan.

(2)

Untuk memperoleh surat persetujuan ekspor narkotika harus dilampiri dengan surat persetujuan dari negara pengimpor.

Pasal 17

Pelaksanaan ekspor narkotika dilakukan atas dasar persetujuan pemerintah negara pengimpor dan persetujuan tersebut dinyatakan dalam dokumen yang sah sesuai denganperaturan perundang-undangan yang berlaku di negara pengimpor.

Pasal 18

Impor danekspor narkotika hanya dilakukan melalui kawasan pabean tertentu yang dibukauntuk perdagangan luar negeri.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara memperoleh surat persetujuan impordan surat persetujuan ekspor narkotika diatur dengan Keputusan MenteriKesehatan.


Bagian Kedua
Pengangkutan

Pasal 20

Ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengangkutan barang, tetap berlaku bagi pengangkutan narkotika kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini atau diatur kemudian berdasarkan ketentuan Undang-undang ini.

Pasal 21

(1) Setiap pengangkutanimpor narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen persetujuan ekspor narkotikayang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negarapengekspor dan surat persetujuan impor narkotika yang dikeluarkan oleh MenteriKesehatan.

(2) Setiap pengangkutanekspor narkotika wajib dilengkapi dengan surat persetujuan ekspor narkotikayang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan dan dokumen persetujuan impor narkotikayang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negarapengimpor.

Pasal 22

Penanggungjawab pengangkut impor narkotika yang memasuki Wilayah Negara RepublikIndonesia wajib membawa dan bertanggung jawab atas kelengkapan surat persetujuan impor narkotika dari Menteri Kesehatan dan dokumen persetujuan ekspor narkotika yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara pengekspor.

Pasal 23

(1) Eksportir narkotika wajib memberikan surat persetujuan ekspor narkotika dari Menteri Kesehatan dandokumen persetujuan impor narkotika yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara pengimpor kepada orang yang bertanggung jawab atas perusahaan pengangkutan ekspor.

(2) Orang yang bertanggungjawab atas perusahaan pengangkutan ekspor wajib memberikan surat persetujuan ekspor narkotika dari Menteri Kesehatan dan dokumen persetujuan impor narkotika yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara pengimpor kepada penanggung jawab pengangkut.

(3) Penanggung jawabpengangkut ekspor narkotika wajib membawa dan bertanggung jawab ataskelengkapan surat persetujuan ekspor narkotika dari Menteri Kesehatan dandokumen persetujuan impor narkotika yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara pengimpor.

 

Pasal 24

(1) Narkotika yangdiangkut harus disimpan pada kesempatan pertama dalam kemasan khusus atau ditempat yang aman di dalam kapal dengan disegel oleh nakhoda dengan disaksikanoleh pengirim.

(2) Nakhoda membuat berita acara tentang muatan narkotika yangdiangkut.

(3) Nakhoda, dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam setelah tiba di pelabuhan tujuan,wajib  melaporkan narkotika yang dimuatdalam kapalnya kepada Kepala Kantor Pabean setempat.

(4) Pembongkaran muatannarkotika dilakukan dalam kesempatan pertama oleh nakhoda dengan disaksikanoleh Pejabat Bea dan Cukai.

(5) Nakhoda yangmengetahui adanya narkotika di dalam kapal secara tanpa hak, wajib membuatberita acara, melakukan tindakan-tindakan pengamanan, dan pada persinggahanpelabuhan pertama segera melaporkan dan menyerahkan narkotika tersebut kepadapihak yang berwenang.

Pasal 25

Ketentuansebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 berlaku pula bagi kapten penerbang untukpengangkutan udara.


Bagian Ketiga
Transito

 Pasal 26

(1) Transito narkotikaharus dilengkapi dengan dokumen persetujuan ekspor narkotika yang sah daripemerintah negara pengekspor dan dokumen persetujuan impor narkotika yang sahdari pemerintah negara pengimpor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara pengekspor dan pengimpor.

(2) Dokumen persetujuanekspor narkotika dari pemerintah negara pengekspor dan dokumen persetujuanimpor narkotika sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya memuat keterangan tentang :

a. nama danalamat pengekspor dan pengimpor narkotika;

b. jenis,bentuk, dan jumlah narkotika; dan

c. negaratujuan ekspor narkotika.

 

Pasal 27

Setiapperubahan negara tujuan ekspor narkotika pada transito narkotika hanya dapat dilakukan setelah adanya persetujuan dari :

a. pemerintah negara pengekspor narkotika;

b. pemerintah negara pengimpor atau tujuansemula ekspor narkotika; dan

c. pemerintah negara tujuan perubahan ekspor narkotika.

 

Pasal 28

Pengemasan kembali narkotika pada transito narkotika, hanya dapat dilakukan terhadap kemasan asli narkotika yang mengalami kerusakan dan harus dilakukan di bawah tanggung jawab pengawasan Pejabat Bea dan Cukai.

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan transito narkotika ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.


Bagian Keempat
Pemeriksaan

Pasal 30

Pemerintah melakukan pemeriksaan atas kelengkapan dokumen impor, ekspor, dan/atau transito narkotika.

Pasal 31

(1)  Importir narkotika memeriksa narkotika yang diimpornya dan wajib melaporkan hasilnya kepadaMenteri Kesehatan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya impor narkotika di perusahaan.

(2)  Berdasarkan hasillaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Menteri Kesehatan menyampaikanhasil penerimaan impor narkotika kepada pemerintah negara pengekspor.



BAB V

PEREDARAN

Bagian Pertama
Umum

Pasal 32

Peredaran narkotika meliputisetiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotikabaik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, maupun pemindahtanganan untukkepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Pasal 33

(1) Narkotika dalambentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah terdaftar pada DepartemenKesehatan.

(2) Narkotika Golongan II dan III yang berupa bahan baku baik alamiah maupun sintetis dapat diedarkan tanpa wajib daftar pada Departemen Kesehatan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran narkotika dalam bentuk obat jadidan peredaran narkotika yang berupa bahan baku diatur dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

Pasal 34

 Setiap kegiatan dalam rangka peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah.

 

Bagian Kedua
Penyaluran

Pasal 35

(1) Importir, eksportir, pabrik obat, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah dapat melakukan kegiatan penyaluran narkotika berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang ini.

(2) Importir, eksportir,pabrik obat, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasipemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri Kesehatan.

Pasal 36

(1) Importir hanya dapat menyalurkannarkotika kepada pabrik obat tertentu atau pedagang besar farmasi tertentu.

(2) Pabrik obat tertentu hanya dapat menyalurkan narkotika kepada:

a. eksportir ;

b. pedagang besar farmasi tertentu;

c. apotek;

d. sarana penyimpanan sediaan farmasipemerintah tertentu;

e. rumah sakit; dan

f. lembaga ilmu pengetahuan tertentu.

(3) Pedagang besar farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan narkotika kepada :

a. pedagang besar farmasi tertentulainnya;

b. apotek;

c. sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu;

d. rumah sakit;

e. lembaga ilmu pengetahuan; dan

f. eksportir.

(4) Sarana penyimpanansediaan farmasi pemerintah tertentu hanya dapat menyalurkan narkotika kepada :

a. rumah sakit pemerintah;

b. puskesmas; dan

c. balai pengobatan pemerintah tertentu.

 

Pasal 37

NarkotikaGolongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagangbesar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.

Pasal 38

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penyalurannarkotika diatur dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

 

Bagian Ketiga
Penyerahan

Pasal 39

(1) Penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh :

a. apotek;

b. rumah sakit;

c. puskesmas;

d. balai pengobatan; dan

e. dokter.

(2) Apotek hanya dapat menyerahkan narkotika kepada :

a. rumah sakit;

b. puskesmas;

c. apotek lainnya;

d. balai pengobatan;

e. dokter; dan

f. pasien.

(3) Rumah sakit, apotek, puskesmas, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter.

(4) Penyerahan narkotika oleh dokter hanya dapat dilaksanakandalam hal:

a. menjalankan praktik dokter dandiberikan melalui suntikan;

b. menolong orang sakit dalam keadaandarurat melalui suntikan; atau

c. menjalankan tugas di daerah terpencilyang tidak ada apotek.

(5) Narkotika dalam bentuksuntikan dalam jumlah tertentu yang diserahkan dokter sebagaimana dimaksuddalam ayat (4) hanya dapat diperoleh dari apotek.

 

Pasal 40

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penyerahan narkotika diatur dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

 

BAB VI

LABEL DANPUBLIKASI

Pasal 41

(1) Pabrik obat wajib mencantumkan label pada kemasan narkotika baik dalam bentuk obat jadi maupun bahan baku narkotika.

(2) Label pada kemasan narkotika sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berbentuk tulisan, gambar, kombinasi tulisan dan gambar, atau bentuk lain yang disertakan pada kemasanatau dimasukkan dalam kemasan, ditempelkan, atau merupakan bagian dari wadah dan/atau kemasannya.

(3) Setiap keterangan yangdicantumkan dalam label narkotika harus lengkap dan tidak menyesatkan.

Pasal 42

Narkotika hanya dapat dipublikasikan pada media cetak ilmiah kedokteran atau media cetak ilmiah farmasi.

Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara publikasi dan pencantuman label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42 diatur dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

 

BAB VII

PENGOBATAN DANREHABILITASI

Pasal 44

(1) Untuk kepentingan pengobatan dan/atau perawatan, pengguna narkotika dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa narkotika.

(2) Pengguna narkotika sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mempunyai bukti bahwa narkotika yang dimiliki, disimpan, dan/atau dibawa untuk digunakan, diperoleh secara sah.

Pasal 45

Pecandu narkotika wajib menjalanipengobatan dan/atau perawatan.

Pasal 46

(1) Orang tua atau walidari pecandu narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkannya kepada pejabat yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan.

(2) Pecandu narkotika yangtelah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepadapejabat yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atauperawatan.

(3) Pelaksanaan ketentuansebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

Pasal 47

(1) Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat :

a. memutuskan untukmemerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan, apabilapencandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidananarkotika; atau

b. menetapkan untukmemerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan,apabila pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindakpidana narkotika.

(2) Masa menjalanipengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkotika sebagaimana dimaksud dalamayat (1) huruf a, diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Pasal 48

(1) Pengobatan dan/atauperawatan pecandu narkotika dilakukan melalui fasilitas rehabilitasi.

(2) Rehabilitasi meliputi rehabilitasi medis dan rehabilitasisosial.

Pasal 49

(1) Rehabilitasi medispecandu narkotika dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh  Menteri Kesehatan.

(2) Atas dasar persetujuanMenteri Kesehatan, lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan olehmasyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis pecandu narkotika.

(3) Selain pengobatandan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis, proses penyembuhan pecandunarkotika dapat diselenggarakan oleh masyarakat melalui pendekatan keagamaandan tradisional.

Pasal 50

Rehabilitasisosial bekas pecandu narkotika dilakukan pada lembaga rehabilitasi sosial  yang ditunjuk oleh Menteri Sosial.

Pasal 51

(1) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 49 diatur dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

(2) Pelaksanaan ketentuansebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 diatur dengan Keputusan Menteri Sosial.

 

BAB VIII

PEMBINAAN DANPENGAWASAN

 Bagian Pertama
Pembinaan

 Pasal 52

(1) Pemerintah melakukanpembinaan terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan narkotika.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam  ayat (1) meliputi upaya:

a. memenuhi ketersediaannarkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmupengetahuan;

b. mencegah danmemberantas segala bentuk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika;

c. mencegah pelibatananak di bawah umur dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika;

d. mendorong danmenunjang kegiatan penelitian dan/atau pengembangan teknologi di bidangnarkotika guna kepentingan pelayanan kesehatan; dan

e. meningkatkan kemampuanlembaga rehabilitasi pecandu narkotika baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun masyarakat.

Pasal 53

 Pemerintahmengupayakan kerja sama bilateral, regional, multilateral dengan negara laindan/atau badan internasional guna mencegah dan memberantas penyalahgunaan danperedaran gelap narkotika sesuai dengan kepentingan nasional.

Pasal 54

(1) Pemerintah membentuksebuah badan koordinasi narkotika tingkat nasional yang bertanggung jawablangsung kepada Presiden.

(2) Badan sebagaimanadimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas melakukan koordinasi dalam rangkaketersediaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelapnarkotika.

(3) Ketentuan mengenaisusunan, kedudukan organisasi dan tata kerja badan narkotika nasionalsebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Presiden.

 

Bagian Kedua
Pengawasan

 Pasal 55

(1) Pemerintah melakukanpengawasan terhadap seluruh kegiatan yang berhubungan dengan narkotika.

(2) Ketentuan lebih lanjutmengenai pelaksanaan dan tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 56

(1)

Menteri Kesehatan bertanggung jawab dalam pengendalian dan pengawasan terhadap importir,eksportir, pabrik obat, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter,lembaga ilmu pengetahuan, dan lembaga rehabilitasi medis.

(2) Petugas yang melaksanakan pengawasan, dilengkapi dengan surattugas.
(3)

Dalam hal diketemukanadanya bukti permulaan yang cukup atau berdasarkan petunjuk permulaan yang patut diduga telah terjadi pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang ini,Menteri Kesehatan berwenang mengenakan sanksi administratif dalam bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4).

(4) Untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan, sanksi administratif dengan pertimbangansebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat ditangguhkan untuk sementara.
(5)

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan dan tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) diatur dengan Keputusan Menteri Kesehatan.


BAB IX

PERAN SERTAMASYARAKAT

Pasal 57

(1) Masyarakat mempunyaikesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta dalam membantu upayapencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

(2) Masyarakat wajibmelaporkan kepada pejabat yang berwenang apabila mengetahui adanyapenyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

(3) Pemerintah wajibmemberikan jaminan keamanan dan perlindungan kepada pelapor sebagaimanadimaksud dalam ayat (2).

Pasal 58

Pemerintahmemberi penghargaan kepada anggota masyarakat atau badan yang telah berjasadalam membantu upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredarangelap narkotika dan/atau pengungkapan tindak pidana narkotika.

Pasal 59

Ketentuanlebih lanjut mengenai peran serta masyarakat, jaminan keamanan danperlindungan, syarat dan tata cara pemberian penghargaan ditetapkan denganPeraturan Pemerintah.

 

BAB X

PEMUSNAHAN

Pasal 60

Pemusnahan narkotika dilakukan dalam hal :

a. produksi tanpa memenuhi standar dan persyaratan yang berlaku dan/atau tidak dapat digunakan dalam proses produksi;
b. kadaluarsa;
c. tidak memenuhi syaratuntuk digunakan pada pelayanan kesehatan dan/atau untuk pengembangan ilmupengetahuan; atau
d. berkaitan dengan tindak pidana.

Pasal 61

(1) Pemusnahan narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a, b, dan c dilaksanakan oleh Pemerintah,orang, atau badan yang bertanggung jawab atas produksi dan/atau peredarannarkotika, sarana kesehatan tertentu, serta lembaga ilmu pengetahuan tertentudengan disaksikan oleh pejabat yang ditunjuk Menteri Kesehatan.

(2) Pemusnahan sebagaimanadimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan pembuatan berita acara yangsekurang-kurangnya memuat :

a. nama, jenis, sifat, dan jumlah;

b. keterangan tempat,jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukan pemusnahan; dan

c. tanda tangan dan identitas lengkap pelaksana dan pejabat yang menyaksikan pemusnahan.

(3) Ketentuan lebih lanjutmengenai syarat dan tata cara pemusnahan narkotika sebagaimana dimaksud dalamayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

Pasal 62

(1) Pemusnahan narkotikasebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf d dilaksanakan dengan ketentuansebagai berikut :

a. dalam hal pemusnahannarkotika dilaksanakan masih dalam tahap penyelidikan atau penyidikan, pemusnahan dilakukan oleh Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dandisaksikan oleh pejabat yang mewakili Kejaksaan, Departemen Kesehatan, danPenyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang menguasai barang sitaan;

b. dalam hal pemusnahannarkotika dilaksanakan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukumtetap, pemusnahan dilakukan oleh Pejabat Kejaksaan dan disaksikan oleh pejabatyang mewakili Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Departemen Kesehatan.

(2) Apabila dalam keadaantertentu pejabat yang mewakili instansi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)huruf a tidak dapat dipenuhi, maka pemusnahan narkotika dilakukan oleh PenyidikPejabat Polisi Negara Republik Indonesia dengan disaksikan pejabat dari tempatkejadian perkara tindak pidana tersebut.

(3) Pemusnahan narkotikasebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan pembuatanberita acara yang sekurang-kurangnya memuat :

a. nama, jenis, sifat, dan jumlah;

b. keterangan tempat, jam, hari, tanggal,bulan, dan tahun dilakukan pemusnahan;

c. keterangan mengenai pemilik atau yangmenguasai narkotika; dan

d. tanda tangan danidentitas lengkap pelaksana dan pejabat yang menyaksikan pemusnahan.

(4) Ketentuan mengenaisyarat dan tata cara pemusnahan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berlaku bagi pemusnahan narkotika,kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini.

 

BAB XI

PENYIDIKAN,PENUNTUTAN, DAN PEMERIKSAAN

DI SIDANGPENGADILAN

Pasal 63

Penyidikan,penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidananarkotika, dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini.

Pasal 64

Perkara narkotika termasuk perkara yang didahulukan dari perkara lain untuk diajukan kepengadilan guna penyelesaian secepatnya.

Pasal 65

(1)      Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada PenyidikPejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Departemen yang lingkuptugas dan tanggung jawabnya meliputi masalah narkotika dapat diberikan wewenangkhusus sebagai penyidik tindak pidana narkotika.

(2)       Penyidik PejabatPegawai Negeri Sipil tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang :

a. melakukan pemeriksaanatas kebenaran laporan serta keterangan tentang tindak pidana narkotika;

b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana narkotika;

c. meminta keterangan danbahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana narkotika;

d. melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti perkara tindak pidana narkotika;

e. melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang tindak pidana narkotika;

f. meminta bantuantenaga ahli untuk tugas penyidikan tindak pidana narkotika; dan

g. menangkap dan menahan orang yang disangka melakukan tindak pidana narkotika.

Pasal 66

(1) Penyidik berwenanguntuk membuka dan memeriksa setiap barang kiriman melalui pos dan alat-alatperhubungan lainnya, yang diduga keras mempunyai hubungan dengan tindak pidananarkotika yang sedang dalam penyidikan.

(2) Penyidik PejabatPolisi Negara Republik Indonesia yang diberi tugas melakukan penyelidikan danpenyidikan tindak pidana narkotika, berwenang untuk menyadap pembicaraanmelalui telepon atau alat telekomunikasi lain yang dilakukan oleh orang yangdiduga keras membicarakan masalah yang berhubungan dengan tindak pidananarkotika.

(3) Tindakan penyadapansebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berlangsung untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 67

(1) Penyidik dapatmelakukan penangkapan terhadap setiap orang yang diduga keras berdasarkan bukti permulaan yang cukup melakukan tindak pidana narkotika untuk paling lama 24(dua puluh empat) jam.

(2) Dalam hal waktu untukpemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum mencukupi, maka atasanlangsung penyidik dapat memberi izin untuk memperpanjang penangkapan tersebutuntuk paling lama 48 (empat puluh delapan) jam.

Pasal 68

Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia berwenang melakukan teknik penyidikan penyerahan yang diawasi dan teknik pembelian terselubung.

Pasal 69

 (1) Penyidik yangmelakukan penyitaan narkotika, atau yang diduga narkotika, atau yang mengandungnarkotika wajib melakukan penyegelan dan membuat berita acara penyitaan padahari penyitaan dilakukan, yang sekurang-kurangnya memuat:

a. nama, jenis, sifat, dan jumlah;

b. keterangan tempat, jam, hari, tanggal,bulan, dan tahun dilakukan penyitaan;

c. keterangan mengenai pemilik atau yangmenguasai narkotika; dan

d. tanda tangan dan identitas lengkappejabat penyidik yang melakukan penyitaan.

(2) Dalam hal penyitaansebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Penyidik Pejabat PegawaiNegeri Sipil, penyidik wajib memberitahukan atau menyerahkan barang sitaantersebut kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia setempatdalam waktu selambat-lambatnya 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejakdilakukan penyitaan dan tembusan berita acaranya disampaikan kepada KepalaKejaksaan Negeri setempat, Ketua Pengadilan Negeri setempat, dan pejabat yangditunjuk oleh Menteri Kesehatan.

(3) Dalam hal penyitaansebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Penyidik Pejabat PolisiNegara Republik Indonesia, penyidik wajib memberitahukan penyitaan yangdilakukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri setempat dalam waktuselambat-lambatnya 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukanpenyitaan dan tembusannya disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempatdan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan.

(4) Penyidik PejabatPolisi Negara Republik Indonesia yang menerima penyerahan barang sitaansebagaimana dimaksud dalam ayat (2), wajib melakukan penyegelan dan membuatberita acara yang sekurang-kurangnya memuat :

a. nama, jenis, sifat, dan jumlah;

b. keterangan tempat,jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun penyerahan barang sitaan oleh penyidik;

c. keterangan mengenai pemilik atau yangmenguasai narkotika; dan

d. identitas lengkap pejabat yangmelakukan serah terima barang sitaan.

(5) Untuk keperluanpenyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, penyidikmenyisihkan sebagian barang sitaan untuk diperiksa atau diteliti dilaboratorium tertentu yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan, dan dilaksanakanselambat-lambatnya dalam waktu 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejakdilakukan penyitaan.

(6) Penyidik bertanggung jawab atas penyimpanan barang sitaan.

(7) Ketentuan lebih lanjutmengenai syarat dan tata cara pengambilan sampel serta pemeriksaan dilaboratorium diatur dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

(8) Ketentuan lebih lanjutmengenai syarat dan tata cara penyimpanan narkotika yang disita ditetapkandengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 70

(1) Kepala KejaksaanNegeri setempat setelah menerima pemberitahuan tentang penyitaan barangnarkotika dari penyidik, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari wajibmenetapkan status barang sitaan narkotika tersebut untuk kepentingan pembuktianperkara, pemanfaatan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, dan/ataudimusnahkan.

(2) Barang sitaannarkotika yang berada dalam penyimpanan dan pengamanan penyidik yang telahditetapkan untuk dimusnahkan, wajib dimusnahkan selambat-lambatnya dalam waktu5 (lima) hari terhitung sejak menerima penetapan pemusnahan dari KepalaKejaksaan Negeri setempat.

(3) Pemusnahan barangsitaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuanPasal 62 ayat (1) huruf a.

(4) Barang sitaan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)diserahkan kepada Menteri Kesehatan atau pejabat yang ditunjuk,selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari terhitung sejak menerima penetapandari Kepala Kejaksaan Negeri setempat.

(5) Ketentuan lebih lanjutmengenai syarat dan tata cara pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalamayat (1) diatur dengan Keputusan Jaksa Agung.

Pasal 71

(1) Penyidik PejabatPolisi Negara Republik Indonesia wajib memusnahkan tanaman narkotika yangdiketemukan selambat-lambatnya  24 (duapuluh empat) jam sejak saat diketemukan, setelah sebagian disisihkan untukkepentingan  penyidikan, penuntutan, danpemeriksaan di sidang pengadilan.

(2) Pemusnahan danpenyisihan sebagian tanaman narkotika sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)dilakukan dengan pembuatan berita acara yang sekurang-kurangnya memuat:

a. nama, jenis, sifat, dan jumlah;

b. keterangan tempat,jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun diketemukan dan dilakukan pemusnahan;

c. keterangan mengenai pemilik atau yangmenguasai tanaman narkotika; dan

d. tanda tangan dan identitas lengkap pelaksana dan pejabat atau pihak-pihak lain yang menyaksikan pemusnahan.

(3) Bagian narkotika yangtidak dimusnahkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disimpan oleh PenyidikPejabat Polisi Negara Republik Indonesia untuk kepentingan pembuktian ataudiserahkan kepada Menteri Kesehatan atau pejabat yang ditunjuk untukkepentingan pengembangan ilmu pengetahuan sesuai dengan ketentuan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 69 dan Pasal 70.

Pasal 72

Prosespenyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tidak menunda ataumenghalangi penyerahan barang sitaan menurut ketentuan batas waktu sebagaimanadimaksud dalam Pasal 69 dan Pasal 70.

Pasal 73

(1)  Apabila dikemudianhari terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diketahui bahwa barang sitaan yang telah dimusnahkan menurut ketentuan Pasal 70 dan Pasal 71 diperoleh atau dimiliki secara sah, kepadap emilik barang yang bersangkutan diberikan ganti rugi oleh Pemerintah.

(2)Ketentuan lebih lanjutmengenai pelaksanaan pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 74

Untuk kepentingan penyidikan atau pemeriksaan di sidang pengadilan, tersangka atauterdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan hartabenda istri atau suami, anak dan setiap orang atau badan yang diketahuinya atau yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana narkotika yang dilakukan tersangka atau terdakwa.

Pasal 75

Dalam hal tertentu, hakim berwenang meminta terdakwa membuktikan bahwa seluruh hartabendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan setiap orang atau badan,bukan berasal dari hasil tindak pidana narkotika yang dilakukan terdakwa.

Pasal 76

 (1) Di sidang pengadilan,saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan perkara tindak pidana narkotika yang sedang dalam pemeriksaan, dilarang menyebut nama dan alamat pelapor atauhal-hal yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor.

(2) Sebelum sidang dibuka,hakim mengingatkan saksi dan orang lain mengenai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 77

(1) Narkotika dan alatyang digunakan di dalam tindak pidana narkotika atau yang menyangkut narkotikaserta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara.

(2) Narkotika yangdinyatakan dirampas untuk negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) segeradimusnahkan, kecuali sebagian atau seluruhnya ditetapkan untuk kepentinganpengembangan ilmu pengetahuan.

(3) Dalam hal alat yangdirampas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah milik pihak ketiga yangberitikad baik, maka pemilik dapat mengajukan keberatan terhadap perampasantersebut kepada pengadilan yang bersangkutan, dalam jangka waktu 14 (empatbelas) hari setelah pengumuman putusan pengadilan tingkat pertama.

(4) Tata cara pemusnahandan pemanfaatan narkotika, alat, dan hasil dari tindak pidana narkotikadilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini atau ketentuanperaturan perundang-undangan lain yang berlaku.

 

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 78

(1) Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum :

a. menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman; atau

b. memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan, atau menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(2) Apabila tindak pidanasebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didahului dengan permufakatan jahat, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

(3) Apabila tindak pidanasebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara terorganisasi, dipidanadengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (limabelas) tahun dan denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)dan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

(4) Apabila tindak pidanasebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Pasal 79

(1) Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum :

a. memiliki, menyimpanuntuk dimiliki atau untuk persediaan, atau menguasai narkotika Golongan II,dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda palingbanyak  Rp 250.000.000,00 (dua ratuslima puluh juta rupiah);

b. memiliki, menyimpanuntuk dimiliki atau untuk persediaan, atau menguasai narkotika Golongan III,dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda palingbanyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

(2) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam :

a. ayat (1) huruf adidahului dengan permufakatan jahat, dipidana dengan pidana penjara paling lama10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus jutarupiah);

b. ayat (1) huruf bdidahului dengan permufakatan jahat, dipidana dengan pidana penjara paling lama7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluhjuta rupiah).

(3) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam :

a. ayat (1) huruf adilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12(dua belas) tahun dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyarrupiah);

b. ayat (1) huruf bdilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10(sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus jutarupiah).

(4) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam :

a. ayat (1) huruf adilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00(tiga milyar rupiah);

b. ayat (1) huruf bdilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00(satu milyar rupiah).

Pasal 80

(1)  Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum :

a. memproduksi, mengolah,mengekstraksi, mengkonversi, merakit, atau menyediakan narkotika Golongan I,dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidanapenjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

b. memproduksi, mengolah,mengkonversi, merakit, atau menyediakan narkotika Golongan II, dipidana denganpidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

c. memproduksi, mengolah,mengkonversi, merakit, atau menyediakan narkotika Golongan III, dipidana denganpidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

(2) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam :

a. ayat (1) huruf adidahului dengan permufakatan jahat, dipidana dengan pidana mati atau pidanapenjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun danpaling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00(dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyarrupiah);

b. ayat (1) huruf bdidahului dengan permufakatan jahat, dipidana dengan pidana penjara paling lama18 (delapan belas) tahun, dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satumilyar rupiah);

c. ayat (1) huruf cdidahului dengan permufakatan jahat, dipidana dengan pidana penjara paling lama10 (sepuluh) tahun, dan denda paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus jutarupiah).

(3) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam :

a. ayat (1) huruf adilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjaraseumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratusjuta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);

b. ayat (1) huruf bdilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 20(dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyarrupiah);

c. ayat (1) huruf cdilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15(lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyarrupiah).

(4) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam :

a. ayat (1) huruf adilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp 7.000.000.000,00(tujuh milyar rupiah);

b. ayat (1) huruf bdilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00(empat milyar rupiah);

c. ayat (1) huruf cdilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00(tiga milyar rupiah).

Pasal 81

(1) Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum :

a. membawa, mengirim,mengangkut, atau mentransito narkotika Golongan I, dipidana dengan pidanapenjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

b. membawa, mengirim,mengangkut, atau mentransito narkotika Golongan II, dipidana dengan pidanapenjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

c. membawa, mengirim,mengangkut, atau mentransito narkotika Golongan III, dipidana dengan pidanapenjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00(dua ratus juta rupiah).

(2) Apabila tindak pidanasebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didahului dengan permufakatan jahat,maka  terhadap tindak pidana sebagaimanadimaksud dalam :

a. ayat (1) huruf a,dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 18(delapan belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus jutarupiah) dan paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);

b. ayat (1) huruf b,dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas belas) tahun dan dendapaling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

c. ayat (1) huruf c,dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda palingbanyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(3) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam :

a. ayat (1) huruf adilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjaraseumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan palinglama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (limaratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah).

b. ayat (1) huruf bdilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15(lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyarrupiah).

c. ayat (1) huruf cdilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10(sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyarrupiah).

(4) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam :

a. ayat (1) huruf adilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00(lima milyar rupiah);

b. ayat (1) huruf bdilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00(tiga milyar rupiah);

c. ayat (1) huruf cdilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (duamilyar rupiah).

Pasal 82

(1) Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum :

a.         mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima,menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar narkotika Golongan I, dipidanadengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling paling banyak Rp 1.000.000.000,00(satu milyar rupiah);

b.        mengimpor, mengekspor,menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima,menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar narkotika Golongan II, dipidanadengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyakRp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

c.         mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima,menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda palingbanyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

(2)      Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didahului dengan permufakatan jahat, maka terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam :

a. ayat (1) huruf a,dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidanapenjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dandenda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan denda palingbanyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);

b. ayat (1) huruf b,dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 (delapan belas) tahun dan dendapaling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

c. ayat (1) huruf c,dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan dendapaling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

(3)        Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam :

a.       ayat (1) huruf a dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).

b.        ayat (1) huruf bdilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 20(dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat milyarrupiah).

c.        ayat (1) huruf c dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

(4)        Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam :

a. ayat (1) huruf adilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp 7.000.000.000,00(tujuh milyar rupiah);

b. ayat (1) huruf bdilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00(empat milyar rupiah);

c. ayat (1) huruf cdilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00(tiga milyar rupiah).

Pasal 83

Percobaan ataupermufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana diaturdalam Pasal 78, 79, 80, 81, dan Pasal 82, diancam dengan pidana yang samasesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal tersebut.

Pasal 84

Barang siapa tanpa hak danmelawan hukum :

a.        menggunakan narkotika terhadap orang lain atau memberikan narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

b.       menggunakan narkotika terhadap orang lain atau memberikan narkotika Golongan II untuk digunakan oranglain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dendapaling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

c.        menggunakan narkotika terhadap orang lain atau memberikan narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan dendapaling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 85

Barang siapatanpa hak dan melawan hukum :

a. menggunakan narkotikaGolongan I bagi diri sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4(empat) tahun;

b. menggunakan narkotikaGolongan II bagi diri sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2(dua) tahun;

c. menggunakan narkotikaGolongan III bagi diri sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1(satu) tahun.

Pasal 86

(1) Orang tua atau wali pecandu yang belum cukup umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam)bulan atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

(2) Pecandu narkotika yang belum cukup umur dan telah dilaporkan oleh orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) tidak dituntut pidana.

Pasal 87

Barang siapa menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan,menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa, memaksa dengan ancaman, memaksadengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukupumur untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, 79, 80,81, 82, 83  dan Pasal 84, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima)tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enamratus juta rupiah).

Pasal 88

(1)       Pecandu narkotika yang telah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

(2)       Keluarga pecandu narkotika sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dengan sengaja tidak melaporkan pecandu narkotika tersebut dipidana dengan pidana kurungan palinglama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu jutarupiah).

Pasal 89

Penguruspabrik obat yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal41 dan Pasal 42, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dandenda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Narkotika dan hasil-hasil yangdiperoleh dari tindak pidana narkotika serta barang-barang atau peralatan yangdigunakan untuk melakukan tindak pidana narkotika, dirampas untuk negara.

Pasal 90

Narkotika danhasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana narkotika serta barang-barangatau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana narkotika, dirampasuntuk negara.

Pasal 91

Penjatuhanpidana terhadap segala tindak pidana narkotika dalam Undang-undang ini kecualiyang dijatuhi pidana kurungan atau pidana denda tidak lebih dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dapat pula dipidana dengan pidana tambahanberupa pencabutan hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 92

Barang siapatanpa hak dan melawan hukum menghalang-halangi atau mempersulit penyidikan,penuntutan, atau pemeriksaan perkara tindak pidana nakotika di muka sidangpengadilan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan dendapaling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 93

Nakhoda ataukapten penerbang yang tanpa hak dan melawan hukum tidak melaksanakan ketentuansebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 atau Pasal 25, dipidana dengan pidanapenjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 94

(1) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuansebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dan Pasal 71 dipidana dengan pidanakurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda Rp 1.000.000,00 (satu jutarupiah).

(2) Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dan Pasal 71 dikenakan sanksi sesuai dengan peraturanperundang-undangan yang berlaku.

Pasal 95

Saksi yang memberi keterangantidak benar dalam pemeriksaan perkara tindak pidana narkotika di muka sidangpengadilan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dandenda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 96

Barang siapadalam jangka waktu 5 (lima) tahun melakukan pengulangan  tindak pidana sebagaimana dimaksud dalamPasal 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85 dan Pasal 87 pidananya dapat ditambahdengan sepertiga dari pidana pokok, kecuali yang dipidana dengan pidana mati,seumur hidup atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 97

Barang siapamelakukan tindak pidana narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, 79, 80,81, 82, 83, 84 dan Pasal 87, di luar wilayah Negara Republik Indonesiadiberlakukan pula ketentuan Undang-undang ini

Pasal 98

(1) Terhadap warga negara asing yang melakukan tindak pidana narkotika dan telah menjalani pidananya sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini, dilakukan pengusiran keluar wilayah Negara Republik Indonesia.

(2) Warga negara asingyang telah diusir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilarang masuk kembali kewilayah Negara Republik Indonesia.

(3) Warga negara asingyang pernah melakukan tindak pidana narkotika di luar negeri, dilarang memasuki wilayah Negara Republik Indonesia.

Pasal 99

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), bagi :

a. pimpinan rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, sarana penyimpanan sediaan farmasi milik pemerintah, apotik, dan dokter yang mengedarkan narkotika Golongan II dan III bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

b. pimpinan lembaga ilmu pengetahuan yang menanam, membeli, menyimpan, atau menguasai tanaman narkotika bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;

c. pimpinan pabrik obattertentu yang memproduksi narkotika Golongan I bukan untuk kepentinganpengembangan ilmu pengetahuan; atau

d. pimpinan pedagang besar farmasi yang mengedarkan narkotika Golongan I yang bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan atau mengedarkan narkotika golonganII dan III bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.

Pasal 100

Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini tidak dapatdibayar oleh pelaku tindak pidana narkotika, dijatuhkan pidana kurunganpengganti denda sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII
KETENTUANLAIN-LAIN

Pasal 101

(1)Prekursor dan alat-alat yang potensial dapat disalahgunakan untuk melakukan tindak pidananarkotika ditetapkan sebagai barang di bawah pengawasan Pemerintah.

(2) Prekursor dan alat-alat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)diatur dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan danpengawasan prekursor dan alat-alat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 102

Semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dariUndang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086) pada saat Undang-undang inidiundangkan, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belumdiganti dengan peraturan baru berdasarkan Undang-undang ini.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 103

Dengan berlakunya Undang-undang ini, makaUndang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 104

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara RepublikIndonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 1 September 1997

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 September 1997

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MOERDIONO

 LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1997 NOMOR 67

 


PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 1997
TENTANG
NARKOTIKA

 UMUM

     Pembangunan nasional Indonesia bertujuanmewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yangadil, makmur, sejahtera, tertib dan damai berdasarkan Pancasila danUndang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahteratersebut perlu peningkatan secara terus menerus usaha-usaha di bidangpengobatan dan pelayanan kesehatan termasuk ketersediaan narkotika sebagaiobat, disamping untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

     Meskipun narkotika sangat bermanfaat dandiperlukan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun apabiladisalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan, terlebihjika disertai dengan peredaran narkotika secara gelap akan menimbulkan akibatyang sangat merugikan perorangan maupun masyarakat khususnya generasi muda,bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilaibudaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

     Peningkatan pengendalian dan pengawasan sebagai upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sangat diperlukan,karena kejahatan narkotika pada umumnya tidak dilakukan oleh perorangan secaraberdiri sendiri, melainkan dilakukan secara bersama-sama bahkan dilakukan olehsindikat yang terorganisasi secara mantap, rapih, dan sangat rahasia.

     Di samping itu, kejahatan narkotika yangbersifat transnasional dilakukan dengan menggunakan modus operandi danteknologi canggih, termasuk pengamanan hasil-hasil kejahatan narkotika. Perkembangankualitas kejahatan narkotika tersebut sudah menjadi ancaman yang sangat seriusbagi kehidupan umat manusia.

     Untuk lebih meningkatkan pengendalian danpengawasan serta meningkatkan upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, diperlukan pengaturan dalam bentuk undang-undangbaru yang berasaskan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa,manfaat, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan dalam perikehidupan, hukum,serta ilmu pengetahuan dan teknologi, dan dengan mengingat ketentuan baru dalamKonvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran GelapNarkotika dan Psikotropika Tahun 1988 yang telah diratifikasi denganUndang-undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan BangsaBangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika. Dengandemikian, undang-undang narkotika yang baru diharapkan lebih efektif mencegah dan memberantas penyalahgunaan danperedaran gelap narkotika, termasuk untuk menghindarkan wilayah Negara RepublikIndonesia dijadikan ajang transito maupun sasaran peredaran gelap narkotika.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,dipandang perlu memperbaharui Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentangNarkotika dengan membentuk undang-undang baru.

Undang-undang baru tentang Narkotika mempunyai cakupan yang lebih luasbaik dari segi norma, ruang lingkup materi, maupun ancaman pidana yangdiperberat. Cakupan yang lebih luas tersebut, selain didasarkan padafaktor-faktor di atas juga karena perkembangan kebutuhan dan kenyataan bahwanilai dan norma dalam ketentuan yang berlaku tidak memadai lagi sebagai saranaefektif untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelapnarkotika. Beberapa materi baru antara lain mencakup pengaturan mengenai penggolongan narkotika, pengadaannarkotika, label dan publikasi, peran serta masyarakat, pemusnahan narkotikasebelum putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, perpanjangan jangkawaktu penangkapan, penyadapan telepon, teknik penyidikan penyerahan yangdiawasi dan pembelian terselubung, dan permufakatan jahat untuk melakukantindak pidana narkotika. Dalam rangka memberi efek psikologis kepada masyarakatagar tidak melakukan tindak pidana narkotika, perlu ditetapkan ancaman pidanayang lebih berat, minimum dan maksimum, mengingat tingkat bahaya yangditimbulkan akibat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sangatmengancam ketahanan keamanan nasional.

Untuk lebih menjamin efektifitas pelaksanaanpengendalian dan pengawasan serta pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaandan peredaran gelap narkotika, perlu diadakan sebuah badan koordinasi tingkatnasional di bidang narkotika dengan tetap memperhatikan secara sungguh-sungguhberbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait antara lainUndang-undang tentang Hukum Acara Pidana, Kesehatan, Kepolisian, Kepabeanan,Psikotropika, dan Pertahanan Keamanan.

PASAL DEMI PASAL

 Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan :

a.        Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapatdigunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalamterapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

b.        Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapidan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mem-punyai potensitinggi mengakibatkan ketergantungan.

c.       Narkotika Golongan III adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 3

Yang dimaksud dengan "pelayanan kesehatan" adalah penggunaan narkotika terutama untuk kepentinganpengobatan termasuk juga digunakan untuk kepentingan rehabilitasi.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Yang dimaksud dengan "untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan", termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, keterampilan, dan penelitian dan pengembangan.

Dalam rangka penelitian, narkotika Golongan I dapat digunakan untukkepentingan medis yang sangat terbatas dan dilaksanakan oleh orang yang diberiwewenang khusus untuk itu oleh Menteri Kesehatan.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Kebutuhan narkotika setiaptahun selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmupengetahuan juga termasuk  untukkeperluan pendidikan, pelatihan, dan keterampilan yang dilaksanakan olehinstansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyidikan,dan pemberantasan peredaran gelap narkotika.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan narkotikadari sumber lain adalah narkotika yang dikuasai oleh pemerintah yang diperolehantara lain dari bantuan atau berdasarkan kerja sama dengan pemerintah ataulembaga asing dan yang diperoleh dari hasil penyitaan atau perampasan sesuaidengan ketentuan Undang-undang ini.

Ayat (2)

Narkotika yang diperoleh darisumber lain dipergunakan terutama untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, termasuk juga keperluanpendidikan, pelatihan, dan keterampilan yang dilaksanakan oleh instansiPemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyidikan, danpemberantasan peredaran gelap narkotika.

Pasal 8

Ayat (1)

Ketentuan dalam ayat inimembuka kemungkinan untuk memberikan izin kepada lebih dari satu pabrik obatyang berhak memproduksi obat narkotika, tetapi dilakukan sangat selektif denganmaksud agar pengendalian dan pangawasan narkotika dapat lebih mudah dilakukan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan"pengendalian tersendiri" adalah pengendalian yang dilakukan secaraterpisah dengan pengendalian yang lain yakni dikaitkan dengan rencana kebutuhantahunan narkotika, baik kebutuhan dalam wujud bahan baku narkotika maupun dalamwujud obat sebagai hasil akhir proses produksi.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan produksitermasuk kultivasi (pembudidayaan) tanaman yang mengandung narkotika.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Dalam pengertian lembaga ilmupengetahuan termasuk juga instansi Pemerintah yang karena tugas dan fungsinyaberwenang melakukan pengawasan, penyidikan, dan pemberantasan peredaran gelapnarkotika.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan"balai pengobatan" adalah balai pengobatan yang dipimpin oleh dokter.

Yang dimaksud dengan"lembaga ilmu pengetahuan" termasuk lembaga pendidikan, pelatihan,keterampilan, penelitian dan pengembangan baik yang diselenggarakan Pemerintahmaupun swasta.

Ayat (2)

Kewajiban dokter yang melakukanpraktek pribadi untuk membuat laporan yang berbentuk catatan mengenai kegiatanyang berhubungan dengan narkotika yang sudah melekat pada rekam medis dandisimpan sesuai dengan ketentuan masa simpan resep selama 3 (tiga) tahun.

Dokter yang melakukan praktekpada sarana kesehatan yang memberikan pelayanan medis, wajib membuat laporanmengenai kegiatan yang berhubungan dengan narkotika, dan disimpan sesuai denganketentuan masa simpan resep selama 3 (tiga) tahun.

Catatan mengenai narkotika dibadan usaha sebagaimana diatur dalam ayat ini disimpan sesuai dengan peraturanperundang-undangan yang berlaku.

Dokumen pelaporan mengenainarkotika yang berada di bawah kewenangan Departemen Kesehatan, disimpan sesuaidengan ketentuan sekurang-kurangnya dalam waktu 3 (tiga) tahun.

Maksud adanya kewajiban untukmembuat, menyimpan, dan menyampaikan laporan adalah agar Pemerintah setiapwaktu dapat mengetahui tentang persediaan narkotika yang ada dalam peredarandan sekaligus sebagai bahan dalam penyusunan rencana kebutuhan tahunannarkotika.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud denganpelanggaran termasuk juga segala bentuk penyimpangan terhadap ketentuan yangberlaku.

Yang dimaksud dengan "pencabutanizin" adalah izin yang berkaitan dengan kewenangan untuk mengelolanarkotika.

Pasal 12

Pemberian izin untuk mengimpor narkotika olehMenteri Kesehatan didasarkan pada prinsip kehati-hatian dan dilakukan sangatselektif. Oleh karena itu izin tersebut diberikan hanya kepada 1 (satu)perusahaan pedagang besar farmasi milik negara. Dengan demikian narkotika yangmasuk ke Indonesia hanya melalui satu pintu sehingga memudahkan pengawasan danpengendaliannya.

Namun demikian, dalam keadaan tertentu denganmemperhatikan ketersediaan narkotika, keadaan perusahaan pedagang besar farmasimilik negara dan hal-hal lain yang dinilai penting, secara selektif MenteriKesehatan dapat memberi izin kepada perusahaan pedagang besar farmasi milikswasta untuk melakukan impor narkotika.

Lembaga ilmu pengetahuan yang menerimanarkotika dari luar negeri atas dasar kerja sama dengan lembaga asing hanyadapat dilakukan melalui importir yang memiliki izin, hanya digunakan untukkepentingan sendiri dan dilarang mengedarkannya.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

           Cukup jelas

Pasal 18

Pelaksanaan impor atau ekspor narkotika tetaptunduk pada Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dan/atauperaturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

Yang dimaksud dengan "kawasan pabean tertentu yang dibuka untukperdagangan luar negeri" adalah kawasan di pelabuhan laut dan pelabuhanudara internasional tertentu yang ditetapkan sebagai pintu impor dan ekspornarkotika agar lalu lintas narkotika mudah diawasi.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Pasal ini berintikan jaminan bahwa masuknyanarkotika baik melalui laut maupun udara wajib ditempuh prosedur kepabeanan yangtelah ditentukan, demi pengamanan lalu lintas narkotika di Wilayah NegaraRepublik Indonesia.

Yang dimaksud dengan "penanggung jawab pengangkut" adalah kapten penerbang atau nakhoda.

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Penentuan batas waktumenyampaikan laporan dimaksudkan untuk kepastian hukum dan memperketatpengawasan.

Ayat (4)

Cukup jelas

 

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan jenisadalah sediaan dalam bentuk garam atau basa.

Yang dimaksud dengan bentukadalah sediaan dalam bentuk bahan baku atau obat jadi seperti tanaman, serbuk,tablet, suntikan, kapsul, cairan.

Yang dimaksud dengan jumlah adalah angka yang menunjukkan banyaknya narkotika yang terdiri dari jumlah satuan berat dalam kilogram, isi dalam mililiter.

Pasal 27

Pada dasarnya dalam transito narkotikadilarang mengubah arah negara tujuan. Namun, apabila dalam keadaan tertentumisalnya terjadi keadaan memaksa (force majeur) sehingga harus dilakukanperubahan negara tujuan, maka perubahan tersebut harus memenuhi syarat yangditentukan dalam Pasal ini.

Selama menunggu pemenuhan persyaratan yangdiperlukan, narkotika tetap disimpan di kawasan pabean, dan tanggung jawab pengawasannyaberada di bawah Pejabat Bea dan Cukai.

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Batas waktu 7 (tujuh) hari kerja dibuktikandengan stempel pos tercatat, atau tanda terima jika laporan diserahkan secaralangsung. Dengan adanya pembatasan waktu kewajiban menyampaikan laporan, makaimportir harus segera memeriksa jenis, mutu, dan jumlah atau bobot narkotikayang diterimanya sesuai dengan Surat Persetujuan Impor yang dimiliki.

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Yang dimaksud dengan wajib dilengkapi dengandokumen yang sah adalah bahwa setiap peredaran narkotika termasuk pemindahannarkotika ke luar kawasan pabean ke gudang importir, wajib disertai dengandokumen yang dibuat oleh importir, eksportir, pabrik obat, pedagang besarfarmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas,balai pengobatan, dokter, atau apotek.

Dokumen tersebut berupa Surat PersetujuanImpor/Ekspor, faktur, surat angkut, surat penyerahan barang, resep dokter atausalinan resep dokter, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari narkotikayang bersangkutan.

Pasal 35

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan importir,eksportir, pabrik obat, dan pedagang besar farmasi adalah importir, eksportir,pabrik obat, dan pedagang besar farmasi tertentu yang telah memiliki izinkhusus untuk menyalurkan narkotika.

Ayat (2)

Izin khusus penyalurannarkotika bagi sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah diperlukansepanjang surat keputusan pendirian sarana penyimpanan sediaan farmasipemerintah tersebut tidak dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan.

Pasal 36

Pentingnya penegasan mengenai penyalurannarkotika dimaksudkan agar tercipta tatanan penyaluran narkotika yang lebihsederhana tapi lebih tegas mekanismenya. Sehingga dengan demikian akan menjadijelas penyaluran dan perolehan narkotika bagi setiap badan  yang dapat terlibat dalam penyaluran sahnarkotika.

Rumah sakit yang telah memiliki instalasifarmasi memperoleh narkotika dari pabrik obat tertentu atau pedagang besarfarmasi tertentu.

Yang dimaksud dengan sarana sediaan farmasipemerintah tertentu adalah sarana yang mengelola sediaan farmasi dan alatkesehatan milik Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah,Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, dan BadanUsaha Milik Daerah dalam rangka pelayanan kesehatan.

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Rumah sakit yang belummempunyai instalasi farmasi hanya dapat memperoleh narkotika dari apotek.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Penyerahan narkotika olehdokter yang menjalankan tugas di daerah terpencil yang tidak ada apotek,memerlukan surat izin menyimpan narkotika dari Menteri Kesehatan atau pejabatyang diberi wewenang. Izin tersebut melekat pada surat keputusan penempatan didaerah terpencil yang tidak ada apotek.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Pencantuman label dimaksudkanuntuk memudahkan pengenalan sehingga memudahkan pula dalam pengendalian danpengawasannya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 42

 Yang dimaksud dengan dipublikasikan adalahyang mempunyai kepentingan ilmiah dan komersial untuk narkotika baik dalambentuk obat jadi maupun bahan baku narkotika, di kalangan terbatas kedokterandan farmasi.

Penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakatmengenai bahaya penyalahgunaan narkotika, tidak termasuk kriteria publikasi.

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

           Cukup jelas

Pasal 46

Untuk membantu Pemerintah dalam menanggulangimasalah dan bahaya penyalahgunaan narkotika, dalam hal ini khusus untuk pecandunarkotika, maka diperlukan keiikutsertaan orang tua/wali, masyarakat, gunameningkatkan tanggung jawab pengawasan dan bimbingan terhadap anak-anaknya.

Istilah "cukup umur" sesuai denganpengertian yang ada di dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Pasal 47

Penggunaan kata memutuskan bagi pecandunarkotika yang terbuki bersalah melakukan tindak pidana narkotika mengandungpengertian bahwa putusan hakim tersebut merupakan vonis (hukuman) bagi pecandunarkotika yang bersangkutan.

Sedangkan penggunaan kata menetapkan bagipecandu narkotika yang tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidananarkotika mengandung pengertian bahwa penetapan hakim tersebut bukan merupakanvonis (hukuman) bagi pecandu narkotika yang bersangkutan. Penetapan tersebutdimaksudkan untuk memberikan suatu penekanan bahwa pecandu narkotika tersebutwalaupun tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika, tetapitetap wajib menjalani pengobatan dan perawatan.

Biaya pengobatan dan atau perawatan bagipecandu narkotika yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotikasepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab negara, karena pengobatan dan atauperawatan tersebut merupakan bagian dari masa menjalani hukuman. Sedangkan bagipencandu narkotika yang tidak terbukti bersalah biaya pengobatan dan/atauperawatan selama dalam status tahanan tetap menjadi beban negara, kecualitahanan rumah dan tahanan kota.

Pasal 48

Rehabilitasi bagi pecandu narkotika dilakukandengan maksud untuk memulihkan dan/atau mengembangkan kemampuan fisik, mental,dan sosial penderita yang bersangkutan.

Pasal 49

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan rumahsakit adalah rumah sakit yang diselenggarakan baik oleh Pemerintah maupunmasyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 50

Yang dimaksud dengan bekas pecandu narkotikaadalah orang yang telah sembuh dari ketergantungan terhadap narkotika secarafisik dan psikis.

Yang dimaksud dengan lembaga rehabilitasisosial adalah lembaga rehabilitasi sosial yang diselenggarakan baik olehpemerintah maupun oleh masyarakat.

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

     Kerja sama internasional yang dimaksud termasuk dalam rangka pemberantasan kejahatan narkotika transnasional yang terorganisasi.

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Penanganan masalah narkotikapada dasarnya menjadi tugas dan tanggung jawab berbagai instansi Pemerintah disamping keikutsertaan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan yang berlaku.

Namun demikian, agar penangananmasalah narkotika dapat dilakukan secara terpadu dan mencapai hasil yangmaksimal, perlu dilakukan koordinasi dalam menetapkan kebijaksanaan nasional dibidang narkotika.

Pelaksanaan koordinasi ini samasekali tidak mengurangi tugas dan tanggung jawab instansi Pemerintah tersebut.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Ayat (1)

Yang dimaksud denganpengendalian dan pengawasan oleh Menteri Kesehatan dalam ayat ini adalah :

a. melaksanakan pemeriksaan setempat dan/atau pengambilan contoh pada sarana produksi, penyaluran, pengangkutan, penyimpanan, sarana pelayanan kesehatan dan fasilitas rehabilitasi;

b. memeriksa surat dan/atau dokumen yang berkaitan dengankegiatan di bidang narkotika;

c. melakukan pengamanan terhadap narkotika yang tidak memenuhistandar dan persyaratan;

d. melaksanakanevaluasi terhadap hasil pemeriksaan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Sanksi administratif dilakukansebagai upaya pencegahan awal meluasnya peredaran dan penggunaan narkotikasecara tidak sah.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

 

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Dalam pemberian penghargaan harus tetapmemperhatikan jaminan keamanan dan perlindungan terhadap yang diberipenghargaan.

Penghargaan diberikan dalam bentuk piagam,tanda jasa, premi, dan/atau bentuk penghargaan lainnya.

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan keadaantertentu misalnya, karena kondisi tempat kejadian perkara tindak pidananarkotika tidak memungkinkan untuk menghadirkan pejabat instansi terkait secaralengkap dalam pelaksanaan pemusnahan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Apabila adaperkara lain yang oleh undang-undang juga ditentukan untuk didahulukan, makapenentuan prioritas diserahkan kepada pengadilan.

Yang dimaksud dengan penyelesaian secepatnya adalah mulai daripemeriksaan, pengambilan putusan, sampai dengan pelaksanaan putusan ataueksekusi.

Pasal 65

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Departemenyang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi narkotika meliputi DepartemenKesehatan, Departemen Keuangan dalam hal ini Direktorat Jenderal Bea dan Cukai,dan departemen terkait lainnya.

Kewenangan Penyidik PejabatPegawai Negeri Sipil departemen tersebut diberikan oleh Undang-undang ini padabidang tugasnya masing-masing, yang dalam pelaksanaannya tetap memperhatikanfungsi koordinasi dengan Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 66

Ayat (1)

Ketentuan dalam ayat (1) inimerupakan pengecualian dari Undang-undang Nomor 6 Tahun 1984 tentang Pos.Pengecualian ini dimaksudkan untuk mempercepat proses penyidikan, karena barangbukti yang menyangkut narkotika sangat mudah dilenyapkan sehingga akanmenyulitkan penyidikan.

Ketentuan ayat ini mengaturbahwa hanya surat-surat dan kiriman melalui pos dan alat perhubungan lain,seperti biro jasa pengiriman dan angkutan yang dicurigai atau diduga kerasberhubungan langsung dengan tindak pidana narkotika, dapat dibuka untukdiperiksa.

Untuk membuka atau memeriksabarang kiriman, tahapannya tidak hanya dalam proses penyidikan, tetapi jugadalam proses penuntutan.

Ayat (2)

Ketentuan dalam ayat (2) inimerupakan penambahan kewenangan Penyidik Pejabat Polisi Negara RepublikIndonesia yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana.

Penyadapan pembicaraan melaluitelepon atau alat telekomunikasi lainnya hanya dapat dilakukan atas izintertulis dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat yangditunjuknya.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan 30 (tigapuluh) hari adalah 30 (tiga puluh) hari kalender.

Pasal 67

Ayat (1)

Cukup jelas

            Ayat (2)

Perpanjangan waktu penangkapan untuk paling lama 48 (empat puluh delapan) jam dimaksudkan untuk pemeriksaanlaboratorium, dalam rangka membuktikan kebenaran atas kecurigaan atau dugaankeras adanya narkotika. Bila ternyata tidak terbukti maka tersangka segeradibebaskan.

Pasal 68

Ketentuan dalam Pasal ini merupakanpenambahan kewenangan Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yangtercantum dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang HukumAcara Pidana.

Tugas teknik penyidikan penyerahan yangdiawasi dan teknik pembelian terselubung hanya dapat dilaksanakan berdasarkanatas perintah tertulis Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabatyang ditunjuknya.

Dalam pelaksanaan tugas kewenangan yangdimaksud dalam Pasal ini Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesiadapat melakukan koordinasi dan melibatkan Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipiltertentu.

Pasal 69

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud denganmemberitahukan adalah Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil memberitahukankepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia bahwa telah dilakukanpenyitaan narkotika dan barang tersebut berada pada penyidik sesuai dengankewenangan yang diatur dalam Undang-undang yang bersangkutan.

Yang dimaksud denganmenyerahkan adalah Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil menyerahkan barangsitaan kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

Yang dimaksud dengan dalamwaktu selambat-lambatnya 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam adalah bahwa :

a.        surat pemberitahuan dan tembusannya serta tembusan berita acara penyitaan, sudah diterima pejabat instansi dimaksud yang dibuktikan dengan tanda terima; atau

b.         penyerahan barang sitaan, tembusan berita acara penyitaan,dan tembusan berita acara penyerahan barang sitaan, sudah diterima pejabatinstansi dimaksud yang dibuktikan dengan tanda terima.

Yang dimaksud dengan 3 X 24 (tiga kali duapuluh empat) jam adalah 3 (tiga) hari kerja.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Sebagian barang sitaan yangdisisihkan untuk diperiksa atau diteliti di laboratorium harus dalam keadaandisegel dan penyerahannya kepada petugas laboratorium dilakukan denganpembuatan berita acara.

Pemeriksaan di laboratoriumdimaksudkan untuk membuktikan kebenaran bahwa barang yang disita tersebutadalah narkotika.

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 70

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan hariadalah hari kerja.

Ketetapan mengenai status barang sitaan sudahharus diterima oleh penyidik dan pejabat instansi terkait sebagaimana dimaksuddalam ayat (2) dan ayat (4) selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari kerjayang dibuktikan dengan tanda terima.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Keputusan Jaksa Agungditetapkan dengan memperhatikan pertimbangan Menteri Kesehatan.

Pasal 71

Ayat (1)

Tanaman narkotika yang dimaksuddalam ayat ini tidak hanya yang diketemukan di ladang, juga yang diketemukan ditempat-tempat lain atau tempat tertentu yang ditanami narkotika, termasuktanaman narkotika dalam bentuk lainnya yang ditemukan dalam waktu bersamaan ditempat tersebut.

Yang dimaksud dengan"sebagian" adalah dalam jumlah yang wajar dari tanaman narkotikauntuk digunakan sebagai barang bukti dalam penyidikan, penuntutan, danpemeriksaan di sidang pengadilan.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan pejabatyang menyaksikan pemusnahan adalah pejabat yang mewakili unsur Kejaksaan danDepartemen Kesehatan.

Dalam hal kondisi tempattanaman narkotika ditemukan tidak memungkinkan untuk menghadirkan unsur pejabattersebut, maka pemusnahan disaksikan oleh pihak lain yaitu pejabat atau anggotamasyarakat setempat.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Yang dimaksud dengan seluruhharta bendanya adalah seluruh kekayaan yang dimiliki, baik yang ada dalampenguasaannya maupun yang ada dalam penguasaan pihak lain (isteri atau suami,anak dan setiap orang atau badan), yang diperoleh atau diduga diperoleh daritindak pidana narkotika yang dilakukan oleh tersangka atau terdakwa.

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Pasal ini bermaksud untuk memberikanperlindungan terhadap keselamatan pelapor yang memberikan keterangan mengenaisuatu tindak pidana narkotika, agar nama dan alamat pelapor tidak diketahuioleh tersangka, terdakwa, atau jaringannya, baik dalam tahap penyelidikan, penyidikan,penuntutan, maupun pemeriksaan di sidang pengadilan.

Pasal 77

Ayat (1)

Dalam menetapkan narkotika yangdirampas untuk negara, hakim memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikantindak pidana narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dan Pasal 71

Yang dimaksud dengan"hasilnya" dalam ayat ini adalah baik yang berupa uang atau bendalain yang diketahui atau diduga keras diperoleh dari tindak pidana narkotika.

Ayat (2)

Kata segera dimusnahkan dalamayat ini pelaksanaannya selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah putusanpengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Penyerahan untuk kepentinganpengembangan ilmu pengetahuan harus diserahkan kepada Menteri Kesehatan ataupejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah putusanpengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan"alat" dalam ayat ini tidak termasuk pengertian alat yang potensialdapat digunakan untuk melakukan tindak pidana narkotika.

Yang dimaksud dengan hari adalah hari kerja.

Ayat (4)

Yang dimaksud denganpemanfaatan narkotika adalah pemanfaatan narkotika untuk pengembangan ilmupengetahuan.

Yang dimaksud denganpemanfaatan alat dan hasil adalah pemanfaatan alat dan hasil dari tindak pidananarkotika untuk menunjang usaha rehabilitasi medis dan sosial, pencegahan danpemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Pasal 78

            Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan dilakukansecara terorganisasi adalah tindak pidana narkotika tersebut dilakukan olehsekelompok orang, secara rapih, tertib, dan rahasia serta mempunyai jaringannasional dan internasional.

Ayat (4)

Ketentuan pidana dalam ayat(1), ayat (2), dan ayat (3) berlaku juga untuk pengurus korporasi.

 

Pasal 79

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Lihat penjelasan Pasal 78 ayat (3).

Ayat (4)

Lihat penjelasan Pasal 78 ayat (4).

Pasal 80

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Lihat penjelasan Pasal 78 ayat (3).

Ayat (4)

Lihat penjelasan Pasal 78 ayat (4).

Pasal 81

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Lihat penjelasan Pasal 78 ayat (3).

Ayat (4)

Lihat penjelasan Pasal 78 ayat (4).

Pasal 82

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Lihat penjelasan Pasal 78 ayat (3).

Ayat (4)

Lihat penjelasan Pasal 78 ayat (4).

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Yang dimaksud dengan menggunakan narkotika bagi dirinya sendiri adalah penggunaan narkotika yang dilakukan oleh seseorang tanpa melalui pengawasan dokter. Dan jika orang yang bersangkutan menderita ketergantungan, maka dia harus menjalani rehabilitasi baik medis maupun sosial, dan pengobatan serta rehabilitasi bagi yang bersangkutan akan diperhitungkan sebagai masa menjalani pidana.

Pasal 86

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Terhadap orang tua atau walipecandu narkotika yang belum cukup umur dan telah melaporkan tidak dituntutpidana didasarkan pada pertimbangan bahwa tindakan tersebut mencerminkan itikad baik sebagai wujud peran serta masyarakat.

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan keluargadalam ayat ini adalah orang tua atau wali dari pecandu narkotika.

Pasal 89

Yang dimaksud dengan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42 adalah pengurus pabrik obat tidak melaksanakan kewajiban untuk mencantumkan label dan mempublikasikan narkotika di luar media cetak ilmiah kedokteran atau mediacetak ilmiah farmasi.

Pasal 90

Perampasan narkotika sebagaimana dimaksuddalam Pasal ini didasarkan pada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 91

Yang dimaksuddengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah Ketentuan dalam Pasal35 ayat (1) butir 1, 2, dan 6 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Pasal 92

Cukup jelas

Pasal 93

Cukup jelas

Pasal 94

Cukup jelas

Pasal 95

Cukup jelas

Pasal 96

Cukup jelas

Pasal 97

Yang dimaksuddengan kata barang siapa adalah setiap orang baik warga negara RepublikIndonesia maupun warga negara asing yang melakukan tindak pidana narkotika diluar wilayah negara Republik Indonesia dan masuk wilayah negara RepublikIndonesia.

Pasal 98

Cukup jelas

Pasal 99

Cukup jelas

Pasal 100

Cukup jelas

Pasal 101

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan prekursoradalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalammemproses pembuatan narkotika.

Alat-alat yang potensial  dapat disalahgunakan untuk melakukan tindakpidana narkotika seperti alat-alat untuk membuat atau memproduksi narkotika,alat madat, alat suntik dan alat lainnya yang dipergunakan untuk memasukkannarkotika ke dalam tubuh manusia.

Prekursor dan alat-alattersebut dinyatakan di bawah pengawasan Pemerintah dimaksudkan agarbarang-barang tersebut dipergunakan sesuai dengan peruntukannya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 102

Cukup jelas

Pasal 103

Cukup jelas

Pasal 104

Cukup jelas

 

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3698


LAMPIRAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 1997
TENTANG NARKOTIKA

a. GOLONGAN I

1.         Tanaman Papaver Somniferum L dan semua bagian-bagiannyatermasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya.

2.         Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman Papaver Somniferum L yang hanya mengalami pengolahan sekedaruntuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfinnya.

3.         Opium masak terdiri dari:

a. candu, hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suaturentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan, dan peragian denganatau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan maksud mengubahnya menjadi suatuekstrak yang cocok untuk pemadatan.

b. jicing, sisa-sisa dari candu setelah dihisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain.

c. jicingko,hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing.

4.        Tanaman koka, tanaman dari semua genus Erythroxylon dari keluarga Erythroxylaceae termasuk buah dan bijinya.

5.         Daun koka, daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalambentuk serbuk dari semua tanaman genus Erythroxylon dari keluargaErythroxylaceae yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahankimia.

6.        Kokain mentah, semua hasil-hasil yang diperoleh dari daunkoka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina.

7.         Kokaina, metilester-1-bensoil ekgonina.

8.       Tanaman ganja, semua tanaman genus cannabis dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis.

9.         Tetrahydrocannabinol, dansemua isomer serta semua bentuk stereo kimianya.

10.       Delta 9tetrahydrocannabinol dan semua bentuk stereo kimianya.

11.      Asetorfina: 3-0-acetiltetrahidro-7a-(1-hidroksi-1-metilbutil)-6,14 -endoeteno-oripavina

12.      Acetil-alfa-metilfentanil: N-[1-(a-metilfenetil)-4-piperidil] asetanilida

13.      Alfa-metilfentanil: N-[1(a-metilfenetil)-4-piperidil]propionanilida

14.      Alfa-metiltiofentanil: N-[1-]1-metil-2-(2-tienil)etil]-4-piperidil] propionanilida

15.      Beta-hidroksifentanil: N-[1-(beta- hidroksifenetil)-4-piperidil]propionanilida

16.      Beta-hidroksi-3-metil-: N-[1-(beta- hidroksifenetil)-3-metil- 4-fentanil piperidil]  propio-nanilida.

17.      Desomorfina: dihidrodeoksimorfina

18.      Etorfina: tetrahidro-7a-(1-hidroksi-1-metilbutil)-6,14-endoeteno-oripavina

19.      Heroina: diacetilmorfina

20.      Ketobemidona: 4-meta-hidroksifenil-1-metil-4-propionilpiperidina

21.      3-metilfentanil: N-(3-metil-1-fenetil-4-piperidil)propionanilida

22.      3-metiltiofentanil: N-[3-metil-1-[2-(2-tienil) etil]-4-piperidil]propionanilida

23.      MPPP : 1-metil-4-fenil-4-piperidinolpropianat (ester)

24.      Para-fluorofentanil: 4"-fluoro-N-(1-fenetil-4- piperidil) propionanilida

25.      PEPAP: 1-fenetil-4-fenil-4-piperidinolasetat (ester)

26.     Tiofentanil: N-[1-[2-(2-tienil)etil]-4-piperidil]propionanilida

 

b. GOLONGAN II

1. Alfasetilmetadol: Alfa -3-asetoksi-6-dimetilamino-4,4-difenilheptana

2. Alfameprodina:  alfa-3-etil-1-metil-4-fenil-4-propionoksipiperidina

3. Alfametadol: alfa-6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol

4. Alfaprodina: alfa-1,3-dimetil-4-fenil-4-propionoksipiperidina

5. Alfentanil: N-[1-[2-(4-etil-4,5-dihidro-5-okso-1H-tetrazol-1-il)etil]-4-(metoksimetil)-4-piperidinil]-N-fenilpropanamida

6. Allilprodina: 3-allil-1-metil-4-fenil-4-  propionoksipiperidina

7. Anileridina: asam1-para-aminofenetil-4-fenilpiperidina)-4-karboksilat etil ester

8. Asetilmetadol: 3-asetoksi-6-dimetilamino-4,4-difenilheptana

9. Benzetidin: asam1-(2-benziloksietil)-4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester

10. Benzilmorfina: 3-benzilmorfina

11. Betameprodina: beta-3-etil-1-metil-4-fenil-4-propionoksipiperidina

12. Betametadol: beta-6-dimetilamino-4, 4-difenil-3-heptanol

13. Betaprodina: beta-1,3-dimetil-4-fenil-4-propionoksipiperidina

14. Betasetilmetadol: beta-3-asetoksi-6-dimetilamino-4,4-difenilheptana

15. Bezitramida: 1-(3-siano-3,3-difenilpropil)-4-(2-okso-3-propionil-1-benzimidazolinil)-piperidina

16. Dekstromoramida: (+)-4-[2-metil-4-okso-3,3-difenil-4-(1-pirolidinil)butil] morfolina

17. Diampromida: N-[2-(metilfenetilamino)-propil]propionanilida

18. Dietiltiambutena: 3-dietilamino-1,1-di-(2"-tienil)-1-butena

19. Difenoksilat: asam1-(3-siano-3,3-difenilpropil)-4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester

20. Difenoksin: asam 1-(3-siano-3,3- difenilpropil)-4-fenilisonipekotik

21. Dihidromorfina

22. Dimefeptanol: 6-dimetilamino-4,4-difenil-3- heptanol

23. Dimenoksadol:   2-dimetilaminoetil-1-etoksi-1,1-   difenilasetat

24. Dimetiltiambutena: 3-dimetilamino-1,1-di-(2"-tienil)-1-butena

25. Dioksafetil butirat: etil-4-morfolino-2,2- difenilbutirat

26. Dipipanona: 4,4-difenil-6-piperidina-3-heptanona

27. Drotebanol: 3,4-dimetoksi-17-metilmorfinan-6ß,14-diol

28. Ekgonina, termasuk esterdan derivatnya yang setara dengan ekgonina dan kokaina.

29. Etilmetiltiambutena: 3-etilmetilamino-1,1-di-(2"-tienil)-1-butena

30. Etokseridina: asam1-[2-(2-hidroksietoksi)-etil]-4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester

31. Etonitazena: 1-dietilaminoetil-2-para-etoksibenzil-5-nitrobenzimedazol

32. Furetidina: asam1-(2-tetrahidrofurfuriloksietil)-4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester)

33. Hidrokodona:dihidrokodeinona

34. Hidroksipetidina: asam4-meta-hidroksifenil-1-metilpiperidina-4-karboksilat etil ester

35. Hidromorfinol: 14-hidroksidihidromorfina

36. Hidromorfona: dihidrimorfinona

37. Isometadona: 6-dimetilamino-5-metil-4,4-difenil-3-heksanona

38. Fenadoksona: 6-morfolino-4,4-difenil-3-heptanona

39. Fenampromida: N-(1-metil-2-piperidinoetil)-propionanilida

40. Fenazosina: 2"-hidroksi-5,9-dimetil-2-fenetil-6,7- benzomorfan

41. Fenomorfan: 3-hidroksi-N-fenetilmorfinan

42. Fenoperidina: asam1-(3-hidroksi-3-fenilpropil)-4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester

43. Fentanil: 1-fenetil-4-N-propionilanilinopiperidina

44. Klonitazena: 2-para-klorbenzil-1-dietilaminoetil5-nitrobenzimidazol

45. Kodoksima: dihidrokodeinona-6-karboksimetiloksima

46. Levofenasilmorfan: (1)-3-hidroksi-N-fenasilmorfinan

47. Levomoramida: (-)-4-[2-metil-4-okso-3,3-difenil-4-(1-pirolidinil)-butil] morfolina

48. Levometorfan: (-)-3-metoksi-N-metilmorfinan

49. Levorfanol : (-)-3-hidroksi-N-metilmorfinan

50. Metadona: 6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanona

51. Metadona intermediat: 4-siano-2-dimetilamino-4,4-difenilbutana

52. Metazosina: 2"-hidroksi-2,5,9-trimetil-6,7-benzomorfan

53. Metildesorfina: 6-metil-delta-6-deoksimorfina

54. Metildihidromorfina: 6-metildihidromorfina

55. Metopon: 5-metildihidromorfinona

56. Mirofina: miristilbenzilmorfina

57. Moramida intermediat: asam (2-metil-3-morfolino-1,1-difenilpropanakarboksilat

58. Morferidina: asam1-(2-morfolinoetil)-4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester.

59. Morfina-N-oksida

60. Morfin metobromida dan turunan morfina nitrogen pentafalent lainnya termasuk bagian turunan morfina-N-oksida, salah satunya kodeina-N-oksida

61. Morfina

62. Nikomorfina: 3,6-dinikotinilmorfina

63. Norasimetadol: ()-alfa-3-asetoksi-6-metilamino-4,4-difenilheptana

64. Norlevorfanol: (-)-3-hidroksimorfinan

65. Normetadona: 6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heksanona

66. Normorfina: dimetilmorfina atau N-demetilatedmorfina

67. Norpipanona: 4,4-difenil-6-piperidino-3-heksanona

68. Oksikodona: 14-hidroksidihidrokodeinona

69. Oksimorfona: 14-hidroksidihidromorfinona

70. Opium

71. Petidina intermediat A: 4-siano-1-metil-4- fenilpiperidina

72. Petidina intermediat B: asam 4-fenilpiperidina-4-karboksilat etilester

73. Petidina intermediat C: asam 1-metil-4-fenilpiperidina-4-karboksilat

74. Petidina: asam1-metil-4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester

75. Piminodina: asam4-fenil-1-(3-fenilaminopropil)-piperidina-4-karboksilat etil ester

76. Piritramida: asam1-(3-siano-3,3-difenilpropil)-4-(1-piperidino)-piperidina-4-karboksilat amida

77. Proheptasina: 1,3-dimetil-4-fenil-4-propionoksiazasikloheptana

78. Properidina: asam 1-metil-4-fenilpiperidina-4-karboksilatisopropilester

79. Rasemetorfan: ()-3-metoksi-N-metilmorfinan

80. Rasemoramida: ()-4-[2-metil-4-okso-3,3-difenil-4-(1-pirolidinil)-butil]-morfolina

81. Rasemorfan: ()-3-hidroksi-N-metilmorfinan

82. Sufentanil: N-[4-(metoksimetil)-1-[2-(2-tienil)-etil]-4-piperidil]propionanilida

83. Tebaina

84. Tebakon: asetildihidrokodeinona

85. Tilidina: ()-etil-trans-2-(dimetilamino)-1-fenil-3-sikloheksena-1-karboksilat

86. Trimeperidina: 1,2,5-trimetil-4-fenil-4-propionoksipiperidina

87. Garam-garam dari Narkotika dalam Golongan tersebut di atas.

 

c. GOLONGAN III

1. Asetildihidrokodeina

 2. Dekstropropoksifena: a-(+)-4-dimetilamino-1,2-difenil-3-metil-2-butanolpropionat

3. Dihidrokodeina

4. Etilmorfina: 3-etilmorfina

5. Kodeina: 3-metilmorfina

6. Nikodikodina: 6-nikotinildihidrokodeina

7. Nikokodina: 6-nikotinilkodeina

8. Norkodeina: N-demetilkodeina

9. Polkodina: morfoliniletilmorfina

10. Propiram: N-(1-metil-2-piperidinoetil)-N-2-piridilpropionamida

11. Garam-garam dari Narkotika dalam golongan tersebut diatas

12. Campuran atau sediaan opium dengan bahan lain bukan narkotika

13. Campuran atau sediaan difenoksin dengan bahan lain bukannarkotika

 14. Campuran atau sediaan difenoksilat dengan bahan lain bukan narkotika.