UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 1967
TENTANG
PENANAMAN MODAL ASING


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang   : a.  bahwa kekuatanekonomi potensiil yang dengan kurnia Tuhan yang Maha Esa terdapat banyak diseluruh wilayah tanah air yang belum diolah untuk dijadikan kekuatan ekonomiriil, yang antara lain disebabkan oleh karena ketiadaan modal, pengalaman dantekhnologi;

b. bahwa Pancasila adalah landasan idiil dalam membina: sistim ekonomi Indonesia dan yangsenantiasa harus tercermin dalam setiap kebijaksanaan ekonomi;

c.  bahwa pembangunanekonomi berarti pengolahan kekuatan ekonomi potensiil menjadi kekuatan ekonomi riil melalui penanaman modal, penggunaan tekhnologi, penambahan pengetahuan, peningkatan ketrampilan,penambahan kemampuan berorganisasi dan managemen;

d. bahwa penanggulangan kemerosotan ekonomi serta pembangunan lebih lanjut dari potensiekonomi harus didasarkan kepada kemampuan serta kesanggupan rakyat Indonesiasendiri;

e.  bahwa dalam pada itu azas untuk mendasarkan kepada kemampuan serta kesanggupan sendiri tidakboleh menimbulkan keseganan untuk memanfaatkan potensi-potensi modal,tekhnologi dan skiil yang tersedia dari luar negeri, selama segala sesuatubenar-benar diabdikan kepada kepentingan ekonomi rakyat tanpa mengakibatkanketergantungan terhadap luar negeri;

f. bahwa penggunaanmodal asing perlu dimanfaatkan secara maksimal untuk mmpercepat pembangunanekonomi Indonesia serta digunakan dalam bidang-bidang dan sektor-sektor yangdalam waktu dekat belum dan atau tidak dapat dilaksanakan oleh modal Indonesia sendiri;

g. bahwa perlu diadakan ketentuan-ketentuan yang jelas untuk memenuhi kebutuhan akan modalguna pembangunan nasional, disamping menghindarkan keragu-raguan dari pihak modal asing;

Mengingat        : 1. Pasal 5 ayat (1),pasal 20 ayat (1) pasal 27 ayat (2) dan pasal 33 Undang-undang Dasar;

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia No. XXIII/MPRS/1966 tentangPembaharuan Kebijaksanaan Landasan Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan;

3. Nota I MPRS/1966tentang Politik Luar Negeri berdasarkan Pancasila;

4. Undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;

5. Undang-undang No.37 Prp tahun 1960 tentang Pertimbangan dan Undang-undang No. 44 Prp tahun 1960tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi;

6. Undang-undang No.32 tahun 1964 tentang Peraturan Lalu Lintas Devisa;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong

Memutuskan :

Menetapkan: Undang-undang tentang Penanaman Modal Asing.


BAB I
PENGERTIAN PENANAMAN MODAL ASING

Pasal 1

Pengertian penanaman modal asing di dalam Undang-undang ini hanyalah meliputi penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan-ketentuan Undang-undang ini dan yang digunakan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia, dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung menanggung risiko dari penanaman modal tersebut.

Pasal 2

Pengertian modal asing dalam Undang-undang ini ialah:

a. alat pembayaranluar negeri yang tidak merupakan bagian dari kekayaann devisa Indonesia, yangdengan persetujuan Pemerintah digunakan untuk pembiayaan perusahaan diIndonesia.

b. alat-alat untukperusahaan, termasuk penemuan-penemuan baru milik orang asing dan bahan-bahan,yang dimasukkan dari luar ke dalam wilayah Indonesia, selama alat-alat tersebuttidak dibiayai dari kekayaan devisa Indonesia.

c. bagian dari hasilperusahaan yang berdasarkan Undang-undang ini diperkenankan ditransfer, tetapidipergunakan untuk memmembiayai perusahaan di Indonesia.


BAB II
BENTUK HUKUM, KEDUDUKAN DAN DAERAH BERUSAHA

Pasal 3

(1) Perusahaan yang dimaksuddalam pasal 1 yang dijalankan untuk seluruhnya atau bagian terbesar diIndonesia sebagai kesatuan perusahaan tersendiri harus berbentuk Badan Hukummenurut Hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

(2) Pemerintah menetapkan apakah sesuatu perusahaan dijalankan untuk seluruhnya atau bagian terbesar diIndonesia sebagai kesatuan perusahaan tersendiri.

Pasal 4

Pemerintah menetapkan daerahberusaha perusahaan-perusahaan modal asing di Indonesia dengan memperhatikanperkembangan ekonomi nasional maupun ekonomi daerah, macam perusahaan, besarnyapenanaman modal dan keinginan pemilik modal asing sesuai dengan rencana pembangunanEkonomi Nasional dan Daerah.

BAB III
BIDANG USAHA MODAL ASING

Pasal 5

(1) Pemerintah menetapkanperincian bidang-bidang usaha yang terbuka bagi modal asing menurut urutanprioritas, dan menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penanam modalasing dalam tiap-tiap usaha tersebut.

(2) Perincian menurut urutanprioritas ditetapkan tiap kali pada waktu Pemerintah menyusun rencana-rencanapembangunan jangka menengah dan jangka panjang, dengan memperhatikanperkembangan ekonomi serta tekhnologi.

Pasal 6

(1) Bidang-bidang usaha yangtertutup untuk penanaman modal asing secara penguasaan penuh ialahbidang-bidang yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup rakyat banyak sebagai berikut:

  1. pelabuhan-pelabuhan;
  2. produksi, transmisidan distribusi tenaga listrik untuk umum;
  3. telekomunikasi;
  4. pelayaran;
  5. penerbangan;
  6. air minum;
  7. kereta api umum;
  8. pembangkitan tenaga atom;
  9. mass media.

(2) Bidang-bidang yangmenduduki peranan penting dalam pertahanan Negara, antara lain produksi senjata, mesiu, alat- alat peledak dan peralatan perang dilarang sama sekalibagi modal asing.

Pasal 7

Selain yang tersebut pada pasal 6 ayat (1) Pemerintah dapat menetapkan bidang-bidang usahatertentu dimana tidak boleh lagi ditanam modal asing.

Pasal 8

(1) Penanaman modal asing dibidang pertambangan didasarkan pada suatu kerja sama dengan Pemerintah atasdasar kontrak karya atau bentuk lain sesuai dengan peraturan perundangan yangberlaku.

(2) Sistim kerja sama atasdasar kontrak karya atau dalam bentuk lain dapat dilaksanakan dalambidang-bidang usaha lain yang akan ditentukan oleh Pemerintah.

BAB IV
TENAGA KERJA

Pasal 9

Pemilik modal mempunyai wewenang sepenuhnya untuk menentukan direksi perusahaan-perusahaan dimanamodalnya ditanam.

Pasal 10

Perusahaan-perusahaan modalasing wajib memenuhi kebutuhan akan tenaga kerjanya dengan warganegaraIndonesia kecuali dalam hal-hal tersebut pada pasal 11.

Pasal 11

Perusahaan-perusahaan modalasing diizinkan mendatangkan atau menggunakan tenaga-tenaga pimpinan dantenaga-tenaga ahli warganegara asing bagi jabatan-jabatan yang belum dapatdiisi dengan tenaga kerja warganegara Indonesia.

Pasal 12

Perusahaan-perusahaan modalasing berkewajiban, menyelenggarakan dan/atau menyediakan fasilitas-fasilitaslatihan dan pendidikan di dalam dan/atau di luar negeri secara teratur danterarah bagi warganegara Indonesia dengan tujuan agar berangsur-angsurtenaga-tenaga warganegara asing dapat diganti oleh tenaga-tenaga warganegara Indonesia.

Pasal 13

Pemerintah mengawasi pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal 9, 10, 11 dan 12.

BAB V
PEMAKAIAN TANAH

Pasal 14

Untuk keperluan perusahaan-perusahaanmodal asing dapat diberikan tanah dengan hak guna-bangunan, hak guna-usaha danhak pakai menurut peraturan perundangan yang berlaku.

BAB VI
KELONGGARAN-KELONGGARAN PERPAJAKAN DAN
PUNGUTAN-PUNGUTAN LAIN

Pasal 15

Kepada perusahaan-perusahaan modal asing diberikan kelonggaran-kelonggaran perpajakan dan pungutan lainnya sebagai berikut:

a. Pembebasan dari:

  1. Pajak perseroan atas keuntungan untuk jangka waktu tertentu yang tidak melebihijangka waktu 5 (lima) tahun terhitung dari saat usaha tersebut mulaiberproduksi;
  2. Pajak dividen atas bagian laba yang dibayarkan kepada pemegang saham, sejauh laba tersebutdiperoleh dalam jangka waktu yang tidak melebihi waktu 5 (lima) tahun dari saatusaha tersebut dimulai berproduksi.;
  3. Pajak perseroan atas keuntungan termaksud dalam pasal 19 sub a, yang ditanam kembalidalam perusahaan bersangkutan di Indonesia, untuk jangka waktu tertentu yangtidak melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung dari saat penanaman kembali;
  4. Bea masuk pada waktu pemasukan barang-barang perlengkapan tetap ke dalam wilayahIndonesia seperti mesin-mesin, alat-alat kerja atau pesawat-pesawat yangdiperlukan untuk menjalankan perusahaan itu;
  5. Bea Meterai Modal atas penempatan modal yang berasal dari penanaman modal asing.

b. Keringanan:

  1. Atas pengenaan pajak perseroan dengan suatu tarip yang proporsionilsetinggi-tingginya lima puluh perseratus untuk jangka waktu yang tidak melebihi5 (lima) tahun sesudah jangka waktu pembebasan sebagai yang dimaksud dalam ada, angka 1 tersebut diatas;
  2. Dengan cara memperhitungkan kerugian yang diderita selama jangka waktu pembebasan yangdimaksud pada huruf a angka 1, dengan keuntungan yang harus dikenakan pajaksetelah jangka waktu tersebut diatas;
  3. Dengan mengizinkan penyusutan yang dipercepat atas alat-alat perlengkapan tetap.

Pasal 16

(1) Pemberiankelonggaran-kelonggaran perpajakan dan pungutan-pungutan lain tersebut dalampasal 15 dilakukan dengan mengingat prioritas mengenai bidang-bidang usahasebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5.

(2) Selain kelonggaran-kelonggaran perpajakan dan pungutan-pungutan lain tersebut dalam ayat (1) pasal ini maka dengan Peraturan Pemerintah dapat diberikan tambahan kelonggaran- kelonggaranitu kepada sesuatu perusahaan modal asing yang sangat diperlukan bagipertumbuhan ekonomi.

Pasal 17

Pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam pasal 15 dan 16 ditetapkan oleh Pemerintah.

BAB VII
JANGKA WAKTU PENANAMAN MODAL ASING,
HAK TRANSFER DAN REPATRIASI

Pasal 18

Dalam setiap izin penanamanmodal asing ditentukan jangka waktu berlakunya yang tidak melebihi 30 (tigapuluh) tahun.

Pasal 19

(1) Kepada perusahaan modalasing diberikan hak transfer dalam valuta asli dari modal atas dasar nilaitukar yang berlaku untuk:

  1. keuntungan yangdiperoleh modal sesudah dikurangi pajak- pajak dan kewajiban-kewajibanpembayaran lain di Indonesia;
  2. biaya-biaya yang berhubungan dengan tenaga asing yang dipekerjakan di Indonesia;
  3. biaya-biaya lainyang ditentukan lebih lanjut;
  4. penyusutan atasalat-alat perlengkapan tetap;
  5. kompensasi dalamhal nasionalisasi.

(2) Pelaksanaantransfer ditentukan lebih lanjut oleh Pemerintah.

Pasal 20

Transfer, yang bersifat repatriasi modal tidak dapat diizinkan selama kelonggaran-kelonggaranperpajakan dan pungutan-pungutan lain yang tersebut pada pasal 15 masih berlaku. Pelaksanaan lebih lanjut diatur oleh Pemerintah.

BAB VIII
NASIONALISASI DAN KOMPENSASI

Pasal 21

Pemerintah tidak akanmelakukan tindakan nasionalisasi/ pencabutan hak milik secara menyeluruh atasperusahaan-perusahaan modal asing atau tindakan-tindakan yang mengurangi hakmenguasai dan/atau mengurus perusahaan yang bersangkutan, kecuali jika denganUndang-undang dinyatakan kepentingan Negara menghendaki tindakan demikian.

Pasal 22

(1) Jikalau diadakan tindakanseperti tersebut pada pasal 21 maka Pemerintah wajib memberikankompensasi/ganti rugi yang jumlah, macam dan cara pembayarannya disetujui olehkedua belah pihak sesuai dengan azas-azas hukum internasional yang berlaku.

(2) Jikalau antara kedua belahpihak tidak tercapai persetujuan mengenai jumlah, macam dan cara pembayarankompensasi tersebut maka akan diadakan arbitrase yang putusannya mengikat keduabelah pihak.

(3) Badan arbitrase terdiridari tiga orang yang dipilih oleh Pemerintah dan pemilik modal masing-masingsatu orang, dan orang ketiga sebagai ketuanya yang dipilih bersama-sama olehPemerintah dan pemilik modal.

BAB IX
KERJASAMA MODAL ASING DAN MODAL NASIONAL

Pasal 23

(1) Dalam bidang-bidang usahayang terbuka bagi modal asing dapat diadakan kerja sama antara modal asingdengan modal nasional dengan mengingat ketentuan dalam pasal 3.

(2) Pemerintah menetapkanlebih lanjut bidang-bidang usaha, bentuk-bentuk dan cara-cara kerja sama antaramodal asing dan modal nasional dengan memanfaatkan modal dan keahlian asingdalam bidang ekspor serta produksi barang-barang dan jasa-jasa.

Pasal 24

Keuntungan yang diperolehperusahaan modal asing sebagai hasil kerja sama antara modal asing dan modalnasional tersebut pada pasal 23 setelah dikurangi pajak-pajak serta kewajiban-kewajiban lain yang harus dibayar di Indonesia, diizinkan untukditransfer dalam valuta asli dari modal asing yang bersangkutan seimbang denganbagian modal asing yang ditanam.

Pasal 25

Ketentuan-ketentuan dalamUndang-undang ini mengenai kelonggaran perpajakan dan jaminan terhadapnasionalisasi maupun pemberian kompensasi berlaku pula untuk modal asingtersebut dalam pasal 23.

BAB X
KEWAJIBAN-KEWAJIBAN LAIN BAGI PENANAMAN MODAL ASING

Pasal 26

Perusahaan-perusahaan modalasing wajib mengurus dan mengendalikan perusahaannya sesuai dengan azas-azasekonomi perusahaan dengan tidak merugikan kepentingan Negara.

Pasal 27

(1) Perusahaan tersebut padap asal 3 yang seluruh modalnya adalah modal asing wajib memberi kesempatan partisipasi bagi modal nasional secara effektif setelah jangka waktu tertentudan menurut imbangan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

(2) Jikalau partisipasitermaksud dalam ayat (1) pasal ini dilakukan dengan penjualan saham-saham yangtelah ada maka hasil penjualan tersebut dapat ditransfer dalam valuta asli darimodal asing yang bersangkutan.

BAB XI
KETENTUAN-KETENTUANLAIN

Pasal 28

(1) Dalam melaksanakanketentuan-ketentuan Undang-undang ini harus ada koordinasi antara badan-badan Pemerintah yang bersangkutan untuk menjamin keserasian daripada kebijaksanaanPemerintah terhadap modal asing.

(2) Cara-cara penyelenggaraankoordinasi tersebut akan ditentukan lebih lanjut oleh Pemerintah.

Pasal 29

Ketentuan-ketentuan Undang-undang ini berlaku bagi penanaman modal asing yang dilakukan setelah berlakunya Undang-undang ini baik dalam perusahaan-perusahaan baru maupun dalamperusahaan-perusahaan yang telah ada untuk menyelenggarakan pengluasan dan/atau pembaharuan.

BAB XII
KETENTUANPERALIHAN

Pasal 30

Hal-hal yang belum diaturdalam Undang-undang ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Pemerintah.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Undang-undang ini mulaiberlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orangdapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 10 Januari 1967.

Presiden Republik Indonesia,

SUKARNO.

Diundangkan di Jakarta
padatanggal 10 Januari 1967.

Sekretaris Negara,

MOHD.ICHSAN.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1967 NOMOR 1


PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG No. 1 TAHUN 1967
tentang
PENANAMAN MODAL ASING

Keadaan ekonomi kita sejakbeberapa tahun ditandai oleh kemerosotan daya beli Rakyat secara terus menerus dan perbedaan tingkat hidup yang makin menonjol. Keadaan yang menyedihkan initidak dapat dibiarkan berlangsung terus dan harus segera dihentikan.

Majelis PermusyawaratanRakyat Sementara telah menetapkan bahwa kepada masalah perbaikan ekonomi Rakyat harus diberikan prioritas utama diantara soal-soal Nasional dan bahwa caramenghadapi masalah-masalah ekonomi harus didasarkan kepada prinsip-prinsipekonomi yang rasionil dan realistis.'

Dengan berpegang teguh kepadaKetetapan M.P.R.S. ini maka segera harus diambil langkah-langkah untuk memperbaiki nasib ekonomi rakyat.

Masalah ekonomi adalahmasalah meningkatkan kemakmuran Rakyat dengan menambah produksi barang danjasa, sedang selanjutnya adalah masalah mengusahakan pembagian yang adil daribarang dan jasa hasil produksi.

Peningkatan produksi dapat tercapai melaluipenanaman modal, penggunaan teknologi, penambahan pengetahuan, peningkatan ketrampilan, penambahan kemampuan berorganisasi dan management. Dalam rangkaini penanaman modal memegang peranan yang sangat penting.

Dalam menghentikankemerosotan ekonomi dan melaksanakan pembangunan ekonomi maka azas, penting yang harus dipegang teguh ialah bahwa segala usaha harus didasarkan kepadakemampuan serta kesanggupan Rakyat Indonesia sendiri. Namun begitu azas initidak boleh menimbulkan keseganan untuk memanfaatkan potensi-potensi modal, teknologi dan skill yang tersedia dari luar negeri, selama segala sesuatubenar-benar diabdikan kepada kepentingan ekonomi Rakyat tanpa mengakibatkanketergantungan terhadap luar negeri.

Berdasarkan pangkal tolakyang rasionil dan realistis sebagaimana diuraikan diatas maka ditetapkanUndang-undang tentang Penanaman Modal Asing. Untuk mencapai maksud tersebut diatas,maka dengan Undang-undang kepada modal asing diberikan pembebasan/kelonggaranperpajakan dan fasilitas-fasilitas lain. Dalam pada itu Undang-undang ini tidakmembuka seluruh lapangan usaha bagi modal asing.

Dominasi modal asing seperti dikenaldalam zaman penjajahan dengan sendirinya harus dicegah. Perusahaan-perusahaan vital yang menguasai hajat hidup orang banyak tetap tertutup bagi modal asing(pasal 6). Dalam tiap izin penanaman modal asing ditentukan jangka waktuberlakunya yang tidak lebih dari 30 tahun. Kecuali itu didalam menentukan bidang-bidang usaha mana modal asing diperbolehkan, Pemerintah sepenuhnya memperhatikan kekuatan modal nasional yang ada rencana-rencana pembangunan yang akan disusunoleh Pemerintah (pasal 5.).

Dalam hal ini tidak boleh dilupakanbahwa tanah, kekayaan alam dan iktikat baik negara dan bangsa Indonesia jugadapat diperhitungkan sebagai modal yang berharga.

Penanaman modal asing menurutUndang-undang ini dapat dilakukan dalam bentuk perusahaan yang dari semulamodalnya seratus persen terdiri dari modal asing ataupun dalam bentukkerja-sama antara modal asing dan modal nasional.

Berhubung dengan ketentuandalam pasal 27 Pemerintah akan menentukan pula bidang-bidang usaha mana yang hanya dapat diusahakan dalam bentuk kerja-sama dengan modal nasional (pasal 5ayat 1).

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Berbeda dari pada kredit yang risiko penggunaannya ditanggung oleh peminjam maka didalam penanaman modalasing risiko penggunaannya menjadi tanggungan penanam. Undang-undang ini hanya mengatur hal penanaman modal asing dan tidak mengatur hal kredit. Berhubung dengan itu maka perlu dikemukakan kemungkinan adanya modal asing yang digunakan dalam sesuatu usaha sepenuhnya, dan adanya modal asing yang dimanfaatkan dalam sesuatu usaha dalam kerja-sama dengan modal nasional.

Pasal 2

Modal asing dalam Undang-undang ini tidak hanya berbentuk valuta asing, tetapi meliputi pula alat-alat perlengkapan tetap yang diperlukan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia, penemuan-penemuan milik orang/badan asing yang dipergunakan dalam perusahaan di Indonesia, dan keuntungan yang boleh ditransfer keluar negeri tetapi dipergunakan kembali di Indonesia.

Pasal 3

Penanaman modal asing oleh seorang asing, dalam statusnya sebagai orang-perseorangan, dapat menimbulkan kesulitan/ketidak tegasan di bidang hukum internasional.
Dengan mewajibkan bentuk badan hukummaka dengan demikian akan mendapat ketegasan mengenai status hukumnya, yaitu badan hukum Indonesia yang tunduk pada hukum Indonesia. Sebagai badan hukum terdapat ketegasan tentang modal yang ditanam di Indonesia.

Pasal 4

Dengan ketentuan ini makadapat diusahakan pembangunan yang merata di seluruh wilayah Indonesia dengan memperhatikan daerah-daerah minus, sesuai dengan rencana pembangunan ekonominasional dan daerah.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Untuk memperlancarpelaksanaan pembangunan ekonomi maka Pemerintah menentukan bentuk-bentuk kerjasama antara modal asing dan modal nasional yang paling menguntungkan untuktiap bidang usaha. Mungkin bentuk kerja-sama ini berujudkontrak karya, joint venture atau bentuk lainnya.

Pasal 9

Kepada pemilik modal asingdiperkenankan sepenuhnya menetapkan direksi perusahaannya. Kiranya hal demikian itu sudah sewajarnyalah karena penanam modal asing ingin menyerahkan pengurusan modal kepada orang yang dipercayainya. Dalam hal kerja-sama antara modal asingdan modal nasional, direksi ditetapkan bersama-sama.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Kecuali memberikan pendidikandalam bidang teknik, maka perusahaan modal asing diwajibkan menyelenggarakandan/atau menyediakan fasilitas-fasilitas latihan dan pendidikan dalam bidangpemasaran dalam dan luar negeri.

Pasal 13

Pengawasan oleh Pemerintahdilaksanakan secara aktif dan effektif.

Pasal 14

1. Ketentuan pasal iniyang memungkinkan diberikannya tanah kepada perusahaan-perusahaan yang bermodal asing bukan saja dengan hak pakai, tetapi juga dengan hak guna bangunan dan hakguna usaha, merupakan penegasan dari apa yang ditentukan di dalam pasal 55 ayat2 Undang-undang Pokok Agraria, berhubungan dengan pasal 10, 62 dan 64 KetetapanM.P.R.S. No. XXIII/MPRS/1966.

2. Sesuai,denganketentuan Undang-undang Pokok Agraria pasal 35, pasal 29 dan pasal 41, maka hakguna bangunan tersebut dapat diberikan dengan jangka waktu paling lama 30tahun, yang mengingat keadaan perusahaan dan bangunannya dapat diperpanjangdengan waktu paling lama 20 tahun.

Hak guna usaha dapatdiberikan dengan jangka waktu paling lama 25 tahun. Kepada perusahaan-perusahaan yang berhubungan dengan macam tanaman yang diusahakannya memerlukan waktu yang lebih lama dapat diberikan hak guna usaha dengan jangkawaktu hak guna usaha tersebut dapat diperpanjang paling lama 25 tahun, Hak pakai diberikandengan jangka waktu menurut keperluannya, dengan mengingat pembatasan-pembatasan bagi hak guna bangunan dan hak guna usaha tersebut diatas.

Pasal 15

a. Pembebasan:

1. Karena usaha sesuatu perusahaan itu beraneka ragam dan dengan demikian jugakemungkinan berproduksinya maka jangka waktu pembebasan pajak dapat diatursesuai dengan itu.

Jangka waktu maksimal 5 tahun dianggapcukup untuk memberi kompensasi terhadap pengeluaran yang dilakukan sebelumusaha bersangkutan berproduksi.

Menurut pengertian internasional saatpermulaan berproduksi adalah saat sesuatu usaha baru mulai berproduksi dalam jumlahyang dapat disalurkan di pasaran.

2. Pembagian laba yang diperoleh selama waktu pembebasan pajak wajar dibebaskan juga daripengenaan pajak deviden.

3. Keuntungan yang ditanam kembali, diperlukan sebagai penanaman modal asing baru.

4. Cukup jelas.

5. Dalam rangka pemberian pembebasan pajak kepada modal asing maka tidak diadakanpungutan sub a No. 5, karena tergolong biaya sebelum sesuatu usaha baruberproduksi.

b. Keringanan:

1. Dengan menyimpang dari tarip pajak perseroan marginal sebesar enam puluh perseratusdari jumlah laba bersih, sebagaimana ditentukan dalam Ordonansi Pajak Perseroan1925 maka untuk jangka waktu yang tidak melebihi 5 tahun sesudah jangka waktupembebasan diberikan suatu penurunan tarip pajak dengan memperhatikan bidang-bidangusaha menurut urutan prioritas yang dimaksud dalam pasal 5 ayat (1).

Jumlah pajak dalam jangka waktutersebut akan berupa suatu tarip proporsionil setinggi-tingginya lima puluhperseratus dari laba tahunan bersih.

2. Pasal7 Ordonansi Pajak Perseroan 1925 menentukan bahwa kerugian yang diderita dalam sesuatu tahun hanya dapat diperhitungkan dengan laba dalam 2 tahun berikutnya.Menurut ketentuan dalam angka 2 sub b ini maka kerugian yang diderita selamajangka waktu pembebasan tersebut sub a angka 1, dapat diperhitungkan dengan laba yang diperoleh setelah jangka waktu sehingga kerugian tersebut dapatdiperhitungkan penuh.

3. MenteriKeuangan akan mengatur sesuatu tabel penyusutan untuk barang perlengkapan tetapperusahaan baru modal asing dengan memperhatikan bidang-bidang usaha menuruturutan prioritas yang disebut dalam pasal 5 ayat (1).

Pasal 16

1. Besarnya kelonggaran-kelonggaran perpajakan dan pungutan-pungutan lain tersebut dalampasal 15 ditentukan sesuai dengan prioritas mengenai bidang-bidang usaha sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 5 dan sesuai pula dengan berat ringannyausaha.

2. Ada kemungkinan sesuatu perusahaan modal asing yang sangat diperlukan bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat membuktikan bahwa kelonggaran-kelonggaran perpajakan danpungutan-pungutan lain seperti tersebut dalam ayat (1) masih belum cukup untukberusaha secara effisien dan effektif. Hal yang demikian itu dapat terjadi apabila perusahaan tersebut memerlukan modal yang sangat besar untuk investasi atau untuk biaya "overhead". Dalam keadaan yang demikian Pemerintah dapat memberikan kelonggaran-kelonggaran itu kepada setiap perusahaan yangdianggap pantas untuk diberikannya. Tiap-tiap keputusan Pemerintah itu harusdituangkan dalam, suatu Peraturan Pemerintah. Apabila Pemerintah membuatPeraturan Pemerintah yang dimaksud dalam pasal 16 ayat (2) maka Pemerintah akanmenghubungkan Dewan Perwakilan Rakyat.

Ketentuan-ketentuan mengenai kelonggaran-kelonggaran perpajakan dan pungutan-pungutan lain yangdimaksud dalam Bab VI Undang-undang ini akan dilakukan juga bagi modal nasional dan bagi modal domestic asing dalam bidang-bidang usaha yang sama.

Pasal 17

Dalam peraturan-peraturanyang dikeluarkan oleh Pemerintah nanti akan ditentukan lebih lanjut pelaksanaan administratif perpajakan.

Pasal 18

Selanjutnya diadakan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Perusahaan modal asing harus.mengadakan pembukuan tersendiri dari modal asingnya.

2. Untuk menetapkan besarnya modal asing maka jumlahnya harus dikurangi dengan jumlah-jumlah yang dengan jalan repatriasi telah ditransfer.

3. Tiap tahun perusahaan diwajibkan menyampaikan kepada Pemerintah suatu ikhtisar dari modal asingnya.

Pasal 19

Perusahaan modal asing diberikan izin transfer dalam valuta aslinya setelah bekerja beberapa waktu menurut penetapan Pemerintah. Hak transfer merupakan suatu perangsang untukmenarik penanaman modal asing. Realisasi transfer termaksud ditetapkan lebihlanjut oleh Pemerintah. Semua transfer selain yang diperkenankan berdasarkanpasal 19 huruf a, b dan c dipandang sebagai repatriasi modal asing. Dirasakanadil apabila perusahaan-perusahaan yang menggunakan modal asing tidakdiperbolehkan merepatriasi modalnya/mentransfer penyusutan modalnya selama perusahaan-perusahaan itu masih memperoleh kelonggaran-kelonggaran perpajakan dan pungutan-pungutan lain. Perlu diterangkan bahwa transfer keuntungan modalasing dapat dilakukan juga selama perusahaan itu memperolehkelonggaran-kelonggaran perpajakan dan pungutan-pungutan lain.

Pasal 20

Perusahaan modal asing diberikan izin transfer dalam valuta aslinya setelah bekerja beberapa waktu menurut penetapan Pemerintah. Hak transfer merupakan suatu perangsang untukmenarik penanaman modal asing. Realisasi transfer termaksud ditetapkan lebihlanjut oleh Pemerintah. Semua transfer selain yang diperkenankan berdasarkanpasal 19 huruf a, b dan c dipandang sebagai repatriasi modal asing. Dirasakan adil apabila perusahaan-perusahaan yang menggunakan modal asing tidakdiperbolehkan merepatriasi modalnya/mentransfer penyusutan modalnya selama perusahaan-perusahaan itu masih memperoleh kelonggaran-kelonggaran perpajakan dan pungutan-pungutan lain. Perlu diterangkan bahwa transfer keuntungan modal asing dapat dilakukan juga selama perusahaan itu memperoleh kelonggaran-kelonggaranperpajakan dan pungutan-pungutan lain.

Pasal 21

Untuk menjamin ketenanganbekerja modal asing yang ditanam di Indonesia maka dalam pasal ini ditetapkan bahwa Pemerintah tidak akan melakukan nasionalisasi terhadap perusahaan modal asing, kecuali jika kepentingan Negara menghendakinya. Tindakan demikian ituhanya dapat dilakukan dengan Undang-undang serta dengan pemberian kompensasi menurut prinsip-prinsip Hukum Internasional.

Pasal 22

Untuk menjamin ketenangan bekerja modal asing yang ditanam di Indonesia maka dalam pasal ini ditetapkan bahwa Pemerintah tidak akan melakukan nasionalisasi terhadap perusahaan modalasing, kecuali jika kepentingan Negara menghendakinya. Tindakan demikian ituhanya dapat dilakukan dengan Undang-undang serta dengan pemberian kompensasi menurut prinsip-prinsip Hukum Internasional.

Pasal 23

Pengertian modal nasional dalam Undang-undang ini meliputi modal Pemerintah Pusat dari Daerah, Koperasi dan modal swasta nasional.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Maksud ketentuan ini adalah untuk mencegah jangan sampai perusahaan modal asing yang bersangkutan melakukan tindakan-tindakan yang merugikan kepentingan Negara, ataupun tidak melakukan sepenuhnya tindakan-tindakan yang diperlukan untuk menyelenggarakan perusahaansecara effektif dan effisien sesuai dengan tujuan pemberian kesempatan menanam modal asing di Indonesia.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Dalam melaksanakan Undang-undang ini tersangkut bidang berbagai Departemen. Karena itu perlu diadakan badan koordinasi yang sederhana yang dapat berbentuk dewan yang terdiri dari Menteri-Menteri yang bersangkutan.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI TAHUN 1967 NOMOR 2818