UU 1/1987, KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Presiden Republik Indonesia,

Menimbang :

a.bahwa dalam usaha untuk lebih meningkatkan pelaksanaan Pembangunan Nasional pada umumnya dan pembangunan di bidang ekonomi pada khususnya, diperlukan langkah-langkah untuk terus mengembangkan iklim usaha yang sehat, meningkatkan pembinaan dunia usaha, mengembangkan dan mendorong pemerataan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat pengusaha untuk ikut serta dalam pelaksanaan pembangunan di bidang ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
b.bahwa pembinaan dunia usaha Nasional diarahkan untuk menciptakan iklim dan tata hubungan yang mendorong kerja sama yang serasi antara usaha negara, koperasi, dan usaha swasta agar mampu memegang peranan sebagai tulang punggung perekonomian nasional yang sehat dan sekaligus mewujudkan pemerataan kesejahteraan rakyat, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, serta meningkatkan ketahanan nasional;
c.bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, diperlukan adanya Kamar Dagang dan Industri yang merupakan wadah pembinaan untuk meningkatkan kemampuan profesi pengusaha Indonesia dalam kedudukannya sebagai pelaku-pelaku ekonomi nasional, dan sebagai wadah penyaluran aspirasi dalam rangka keikutsertaannya dalam pelaksanaan pembangunan di bidang ekonomi berdasarkan Demokrasi Ekonomi sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;
d.bahwa Kamar Dagang dan Industri juga merupakan wadah komunikasi dan konsultasi antara pengusaha Indonesia dan Pemerintah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah perdagangan, perindustrian, dan jasa;
e.bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka perlu adanya Undang-undang tentang Kamar dagang dan Industri;

Mengingat :

Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;

Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA *5820 MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

a.Kamar Dagang dan Industri adalah wadah bagi pengusaha Indonesia dan bergerak dalam bidang perekonomian;
b.Pengusaha adalah setiap orang perseorangan atau persekutuan atau badan hukum yang menjalankan sesuatu jenis perusahaan;
c.Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus, yang didirikan dan bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba;
d.Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan, atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian, yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba;
e.Organisasi Pengusaha adalah wadah persatuan dan kesatuan bagi pengusaha Indonesia yang didirikan secara sah atas dasar kesamaan tujuan, aspirasi, strata kepengurusan, atau ciri-ciri alamiah tertentu;
f.Organisasi Perusahaan adalah wadah persatuan dan kesatuan bagi perusahaan Indonesia yang didirikan secara sah atas dasar kesamaan jenis usaha, mata dagangan, atau jasa yang dihasilkan ataupun yang diperdagangkan.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Kamar Dagang dan Industri berasaskan Pancasila sebagai satu-satunya asas. (2)Asas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dicantumkan dalam Pasal Anggaran Dasar.

Pasal 3

Kamar Dagang dan Industri bertujuan :

a.membina dan mengembangkan kemampuan, kegiatan, dan kepentingan pengusaha Indonesia di bidang usaha negara, usaha koperasi, dan usaha swasta dalam kedudukannya sebagai pelaku-pelaku ekonomi nasional dalam rangka mewujudkan kehidupan ekonomi dan dunia usaha nasional yang sehat dan tertib beradasarkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;
b.menciptakan dan mengembangkan iklim dunia usaha yang memungkinkan keikutsertaan yang seluas-luasnya secara efektif dalam Pembangunan Nasional.

BAB III BENTUK DAN SIFAT

Pasal 4

Dengan Undang-undang ini ditetapkan adanya satu Kamar Dagang dan *5821 Industri yang merupakan wadah bagi pengusaha Indonesia, baik yang tidak bergabung maupun yang bergabung dalam organisasi pengusaha dan/atau organisasi perusahaan.

Pasal 5

Kamar Dagang dan Industri bersifat mandiri, bukan organisasi pemerintah dan bukan organisasi politik serta dalam melakukan kegiatannya tidak mencari keuntungan.

BAB IV FUNGSI DAN KEGIATAN

Pasal 6

Kamar Dagang dan Industri merupakan wadah komunikasi dan konsultasi antar pengusaha Indonesia dan antara pengusaha Indonesia dan Pemerintah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah perdagangan, perindustrian, dan jasa.

Pasal 7

Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Kamar Dagang dan Industri melakukan kegiatan-kegiatan, antara lain, sebagai berikut :

a.penyebarluasan informasi mengenai kebijaksanaan Pemerintah di bidang ekonomi kepada pengusaha Indonesia;
b.penyampaian informasi mengenai permasalahan dan perkembangan perekonomian dunia, yang dapat berpegaruh terhadap kehidupan ekonomi dan dunia usaha nasional, kepada Pemerintah dan para pengusaha;
c.penyaluran aspirasi dan kepentingan para pengusaha di bidang perdagangan, perindustrian, dan jasa dalam rangka keikutsertaannya dalam pembangunan di bidang ekonomi;
d.penyelenggaraan pdndidikan, latihan, dan kegiatan-kegiatan lain yang bermanfaat dalam rangka pembinaan dan pengembangan kemampuan pengusaha Indonesia;
e.penyelenggaraan dan peningkatan hubungan dan kerja sama yang saling menunjang dan saling menguntungkan antarpengusaha Indonesia, termasuk pengembangan keterkaitan antarbidang usaha industri dan bidang usaha sektor ekonomi lainnya;
f.penyelenggaraan upaya memelihara kerukunan di satu pihak serta upaya mencegah yang tidak sehat di pihak lain di antara pengusaha Indonesia, dan mewujudkan kerjsama yang serasi antara usaha negara, koperasi, dan usaha swasta serta menciptakan pemerataan kesempatan berusaha;
g.penyelenggaraan dan peningkatan hubungan dan kerja sama antara pengusaha Indonesia dan pengusaha luar negeri seiring dengan kebutuhan dan kepentingan pembangunan di bidang ekonomi sesuai dengan tujuan Pembangunan Nasional;
h.penyelenggaraan promosi dalam dan luar negeri, analisis statistik, dan pusat informasi usaha;
i.pembinaan hubungan kerja yang serasi antara pekerja dan pengusaha; j.penyelenggaraan upaya menyeimbangkan dan melestarikan alam serta mencegah timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup;

Pasal 8

Selain kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dalam rangka pembinaan pengusaha Indonesia dan penciptaan iklim usaha yang sehat dan tertib, Kamar Dagang dan Industri dapat pula melakukan : *5822 a.jasa-jasa baik dalam bentuk pemberian surat keterangan, penengahan, arbitrasi dan rekomendasi mengenai usaha pengusaha Indonesia, termasuk legalisasi surat-surat yang diperlukan bagi kelancaran usahanya;
b.tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pemerintah.

BAB V ORGANISASI DAN KEANGGOTAAN

Pasal 9

Organisasi yang dibentuk oleh pengusaha Indonesia yang memenuhi ketentuan untuk disebut Kamar Dagang dan Industri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini, ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 10

(1)Bentuk dan susunan organisasi, keanggotaan dan lain-lainnya yang berkaitan dengan organisasi Kamar Dagang dan Industri, diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. (2)Ruang lingkup keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi usaha negara, usaha koperasi dan usaha swasta.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 11

Pemerintah melakukan pengawasan terhadap Kamar Dagang dan Industri mengenai pelaksanaan ketentuan dalam Undang-undang ini, ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, dan kebijaksanaan Pemerintah di bidang pembangunan ekonomi.

Pasal 12

Apabila kemudian hari ternyata terjadi penyimpangan dari ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini; Pemerintah dapat mencabut Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

(1)Selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) tahun sejak berlakunya Undang-undang ini, Kamar Dagang dan Industri yang berdasarkan Undang-undang ini telah dibentuk oleh pengusaha Indonesia. (2)Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1973 tentang Kamar Dagang dan Industri (KADIN) tetap berlaku sampai dibentuknya Kamar Dagang dan Industri berdasarkan Undang-undang ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. *5823

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Januari 1987 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Januari 1987 MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA

SUDHARMONO, S.H.

PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1987 TENTANG KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI

UMUM

Dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor II/MPR/1983 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara telah ditegaskan bahwa pelaksanaan Pembangunan Nasional ditujukan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya dasar Demokrasi Ekonomi sebagamana tercantum dalam Pasal 33 dan Penjelasannya. Untuk mewujudkan tujuan di atas, Garis-garis Besar Haluan Negara juga menetapkan bahwa dalam jangka panjang, sasaran utama yang perlu diciptakan adalah landasan yang kuat bagi bangsa Indonesia untuk tumbuh dan berkembang atas kekuatannya sendiri. Dalam rangka usaha ini, titik berat diletakkan pada pembangunan di bidang ekonomi. Pelaksanaan pembangunan selama ini menunjukkan bahwa tidak mungkin dapat dilakukan oleh seseorang atau golongan tertentu saja, termasuk oleh Pemerintah sendiri. Garis-garis Besar Haluan Negara telah memberikan isyarat secara jelas mengenai penting dan perlunya secara terus-menerus upaya untuk mendorong, membina, dan meningkatkan keikutsertaan secara aktif segenap lapisan masyarakat dalam rangkaian kegiatan pembangunan, termasuk didalamnya pengusaha Indonesia, baik yang berada dalam usaha negara, usaha koperasi, maupun usaha swasta yang secara bersama-sama memikul beban dan tanggung jawab atas pelaksanaan pembangunan dan juga menerima kembali hasil-hasilnya.

Sejak zaman kolonial Belanda dunia usaha sudah berperan di Indonesia dengan wadah yang disebut Kamers van koophandel en Nijverheid in Nederlandsch Indie berdasarkan Besluit van den Gouvernuer General van Nederlandsch Indie can den 29sten October 1863, Nummer 18 (Staatsblad 1863 Nummer 144).

Setelah kemerdekaan Indonesia, kebutuhan adanya keikutsertaan *5824 dunia usaha dirasakan pula oleh Pemerintah sehingga dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1956 tentang Dewan dan Majelis-majelis Perniagaan dan Perusahaan yang dimuat dalam Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 17. Dalam perkembangan selanjutnya Dewan Perniagaan dan Perusahaan dipandang tidak sesuai lagi sehingga Pemerintah pada waktu itu mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 tentang Badan Musyawarah Pengusaha Nasional swasta yang sekaligus mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1956.

Berdasarkan Peraturan Presiden tersebut dibentuk Badan Musyawarah Pengusaha Nasional Swasta, yang selanjutnya disebut BAMUNAS, yang berkedudukan di ibu kota Republik Indonesia dan mempunyai cabang di ibu kota daerah yang disebut BAMUNAS daerah. Tetapi, karena materi Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 dinilai tidak sesuai lagi dengan suara hati nurani rakyat, maka dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1968 tentang Pernyataan Tidak Berlakunya Berbagai Penetapan dan Peraturan Presiden Republik Indonesia, Peraturan Presiden tersebut dinyatakan tidak berlaku.

Selanjutnya, dalam Pemerintahan Orde Baru untuk meningkatkan peran serta pengusaha nasional dalam kegiatan pembangunan, Kamar Dagang dan Industri (KADIN) dikukuhkan dengan Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1973. Untuk lebih meningkatkan keikutsertaan secara aktif pengusaha Indonesia, diperlukan adanya satu wadah yang secara efektif mampu menunjang keikutsertaannya. Wadah demikianlah yang dikehendaki dan diatur di dalam Undang-undang, selanjutnya disebut Kamar Dagang dan Industri sebagai sebagai suatu lembaga ekonomi. Berlandaskan pemikiran tersebut, adanya Undang-undang ini memberikan dasar hukum yang jelas bagi keberadaan Kamar Dagang dan Industri. Dalam Undang-undang ini diatur hanya hal-hal yang pokok saja, sedangkan mengenai susunan organisasi dan keanggotaan serta lain-lainnya yang bersifat operasional, cukup diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya yang disusun berdasarkan musyawarah pengusaha Indonesia. Hal ini penting karena selain menjaga kekenyalan dan keluwesan Undang-undang ini dalam menghadapi perkembangan keadaan yang berlangsung cepat juga tidak terlalu membatasi ruang gerak organisasi tersebut.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Huruf a Wadah pengusaha Indonesia dalam ketentuan ini diartikan sebagai perwujudan keikutsertaan pengusaha Indonesia untuk mengembangkan kehidupan perekonomian nasional secara bersama atas asas kekeluargaan dalam upaya mencapai tujuan Pembangunan Nasional. Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Huruf d Cukup jelas HUruf e *5825 Dalam ketentuan ini pengertian Organisasi Pengusaha meliputi juga himpunan, persatuan atau kerukunan dari para pengusaha, yang didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, misalnya himpunan pengusaha muda, persatuan pengusaha ekonomi lemah, dan kerukunan usahawan kecil. Organisasi Pengusaha tersebut dapat bersifat nasional, daerah, dan lokal yang dalam kegiatannya tidak mencari keuntangan dan/atau laba. Huruf f Dalam ketentuan ini pengertian Organisasi Perusahaan meliputi juga asosiasi, gabungan, perhimpunan dari perusahaan, yang didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, misalnya asosiasi pertekstilan, gabungan perusahaan elektronika, dan-perhimpunan hotel dan restoran. Organisasi Perusahaan tersebut dapat bersifat nasional dan/atau daerah yang dalam kegiatannya tidak mencari keuntungan dan/atau laba. Pasal 2

Cukup jelas Pasal 3

Cukup jelas Pasal 4

Cukup jelas Pasal 5

Ketentuan ini dimaksudkan agar Kamar Dagang dan Industri benar-benar berswadaya dan mandiri, tidak terikat atau tidak merupakan organisasi kekuatan sosial politik, atau tidak merupakan bagiannya. Pengusaha Indonesia yang menjadi anggota Partai Politik atau Golongan Karya dapat menjadi anggota atau pengurus Kamar Dagang dan Industri, tetapi tidak dibenarkan menyalurkan aspirasi politiknya dalam bentuk atau cara apapun melalui Kamar Dagang dan Industri. Kamar Dagang dan Industri bukan pula merupakan bagian dari Pemerintah. Kamar Dagang dan Industri tidak melakukan kegiatan usaha dan karena itu tidak mencari keuntungan material. Pasal 6

Dalam ketentuan pasal ini dimaksudkan agar pengusaha Indonesia mampu memerankan fungsinya, antara lain, mempererat persatuan dan kesatuan serta membina dan meningkatkan kemampuan profesional masyarakat dunia usaha Indonesia. Ruang lingkup perdagangan, perindustrian, dan jasa dalam ketentuan pasal ini adalah dalam arti yang luas sebagai kegiatan ekonomi yang mencakup komposisi produksi nasional. Pasal 7

Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Aspirasi dan kepentingan tersebut disalurkan dalam rangka mekanisme komunikasi dan konsultasi yang erat dan berkelanjutan, baik antara sesama pengusaha maupun antara Kamar Dagang dan Industri dan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Huruf d Pembinaan dan pengembangan kemampuan pengusaha *5826 Indonesia ditujukan terutama kepada pengusaha menengah, kecil dan pengusaha sektor informal. Huruf e Rumusan ketentuan ini ditujukan khususnya dalam peningkatan kerja sama usaha yang saling menunjang dan menguntungkan antara pengusaha besar, menengah dan kecil dengan memperhatikan pengusaha sektor informal. Huruf f Cukup jelas

Huruf g Dalam melaksanakan ketentuan ini, Kamar Dagang dan Industri senantiasa mengikuti kebijaksanaan Pemerintah.

Huruf h Kamar Dagang dan Industri dapat menyelenggarakan promosi di bidang perekonomian yang dilakukan secara berencana dan terpadu, agar tidak terjadi tumpang tindih dengan promosi yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan lembaga ekonomi lainnya, sehingga dapat memperluas pasar dan meningkatkan daya saing barang-barang produksi Indonesia. Demikian pula kegiatan di bidang analisis statistik dan pusat informasi usaha, benar-benar dapat bermanfaat bagi dunia usaha nasional.

huruf i Ketentuan ini bertujuan agar hubungan kerja diarahkan kepada terciptanya kerja sama antara pekerja dan pengusaha yang dijiwai oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sehingga setiap pihak saling menghormati, saling membutuhkan, saling mengerti peranan dan hak, serta melaksanakan kewajiban masing-masing dalam keseluruhan proses produksi, serta dalam usaha meningkatkan peran serta dalam Pembangunan Nasional.

Huruf j Ketentuan ini dimaksudkan agar setiap pembangunan yang dilakukan para pengusaha yang dapat menimbulkan pengaruh terhadap lingkungan hidup, hendaknya mendasarkan pada Analisis Dampak Lingkungan. Pasal 8

Bilamana terdapat perkembangan keadaan, serta kebutuhan, dan kemampuan yang telah memenuhi persyaratan, Kamar Dagang dan Industri dapat diberi tugas tertentu yang lazimnya dilakukan oleh Pemerintah dalam pembinaan dunia usaha. Tugas yang dapat diberikan ditentukan oleh penilaian Pemerintah atas hal-hal tersebut di atas.

Pasal 9

Penetapan dengan Keputusan Presiden atas organisasi yang dibentuk pengusaha Indonesia serbagai Kamar Dagang dan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini bersifat pengakuan atas keberadaan (eksistensi) organisasi tersebut.

Pasal 10

Ayat (1) Ketentuan pasal ini memberikan hak kepada Kamar Dagang *5827 dan Industri untuk mengatur dirinya sendiri dalam hal menentukan bentuk dan susunan organisasi, serta keanggotaan dan lain-lainnya atas dasar musyawarah. Mengenai susunan organisasi dan kedudukannya serta hubungan antara Kamar Dagang dan Industri pusat dan daerah diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam Undang-undang ini, misalnya dalam melakukan kegiatan harus tetap memperhatikan ketentuan Pasal 7. Mengenai keanggotaan, dalam Anggaran Dasar diatur, antara lain, jenis dan kedudukan serta hak dan kewajiban, termasuk dalam kaitannya dengan peranan organisasi pengusaha dan/atau organisasi perusahaan. Kamar Dagang dan Industri sebagai wadah pengusaha hendaklah benar-benar dapat dirasakan dukungan dan manfaatnya secara umum bagi para anggotanya dan sebaliknya dukungan aktif para anggota merupakan faktor yang penting bagi Kamar Dagang dan Industri. Oleh karena itu, mengenai keanggotaan diserahkan sepenuhnya kepada pertimbangan pengusaha Indonesia yang bersangkutan.

Ayat (2) Yang dimaksud dengan : a.usaha negara melitpui badan usaha milik negara (BUMN) dan badan usaha milik daerah (BUMD); b.usaha koperasi ialah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian beserta peraturan pelaksanaannya; c.usaha swasta meliputi usaha besar, menengah, dan kecil. Setiap pengusaha Indonesia yang berada dalam ruang lingkup usaha negara, usaha koperasi, dan usaha swasta diberi hak dan kesempatan yang sama untuk menjadi anggota Kamar Dagang dan Industri.

Pasal 11

Pengertian pengawasan dalam ketentuan ini termasuk unsur-unsur pembinaan, antara lain, pemberian petunjuk, dorongan, dan bimbingan sehingga Kamar Dagang dan Industri benar-benar dapat melaksanakan ketentuan Undang-undang ini dalam kegiatannya.

Pasal 12

Pencabutan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini merupakan upaya terakhir yang dapat dilakukan setelah mendengar keterangan dari pengurus Kamar Dagang dan Industri dan setelah mendapat pertimbangan dalam segi hukum dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pencabutan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dari semua segi.

Pasal 13

Ayat (1) Jangka waktu 1 (satu) tahun dirasakan cukup bagi pengusaha Indonesia untuk membentuk Kamar Dagang dan Industri sesuai dengan Undang-undang ini. Pengusaha Indonesia telah bergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (KADIN) yang dikukuhkan dengan keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1973 *5828 diberi prioritas untuk memprakarsai pembentukan Kamar Dagang dan Industri dengan bimbingan Pemerintah. Ketentuan ini berarti bahwa setelah dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak berlakunya Undang-undang ini, Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1973 tidak berlaku lagi.

Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas.

-