UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 1985
TENTANG
KETENAGALISTRIKAN

DENGAN RAHMAT TUHANYANG MAHA ESA

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang :

a.         bahwa tujuan pembangunan nasionaladalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa,guna mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil danspiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

b.         bahwa tenaga listrik sangat pentingartinya bagi peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat pada umumnya sertauntuk mendorong peningkatan kegiatan ekonomi pada khususnya, dan oleh karenanyausaha penyediaan tenaga listrik, pemanfaatan, dan pengelolaannya perluditingkatkan, agar tersedia tenaga listrik dalam jumlah yang cukup dan meratadengan mutu pelayanan yang baik;

c.         bahwa dalam rangka peningkatanpembangunan yang berkesinambungan di bidang ketenagalistrikan, diperlukan upayauntuk secara optimal memanfaatkan sumber-sumber energi untuk membangkitkantenaga listrik, sehingga menjamin tersedianya tenaga listrik;

d.         bahwa untuk mencapai maksud tersebut diatas dan karena Ordonansi tanggal 13 September 1890 tentang Ketentuan MengenaiPemasangan dan Penggunaan Saluran untuk Penerangan Listrik dan PemindahanTenaga dengan Listrik di Indonesia yang dimuat dalam Staatsblad Tahun 1890Nomor 190 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Ordonansi tanggal 8Pebruari 1934 (Staatsblad Tahun 1934 Nomor 63) yang sudah tidak sesuai lagidengan perkembangan keadaan dan kebutuhan pembangunan di bidangketenagalistrikan, perlu disusun Undang-undang tentang Ketenagalistrikan;

Mengingat :

Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat(1), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILANRAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANGKETENAGALISTRIKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yangdimaksud dengan :

1.         Ketenagalistrikan adalah segala sesuatuyang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik.

2.         Tenaga listrik adalah salah satu bentukenergi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan untuksegala macam keperluan, dan bukan listrik yang dipakai untuk komunikasi atauisyarat.

3.         Penyediaan tenaga listrik adalahpengadaan tenaga listrik mulai dari titik pembangkitan sampai dengan titikpemakaian.

4.         Pemanfaatan tenaga listrik adalah penggunaan tenaga listrikmulai dari titik pemakaian.

5.         Kuasa Usaha Ketenagalistrikan adalahkewenangan yang diberikan oleh Pemerintah kepada badan usaha milik negara yangdiserahi tugas semata-mata untuk melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrikuntuk kepentingan umum, dan diberi tugas untuk melakukan pekerjaan usahapenunjang tenaga listrik.

6.         Izin Usaha Ketenagalistrikan adalahizin yang diberikan oleh Pemerintah kepada koperasi atau swasta untuk melakukanusaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum atau kepada koperasi,swasta, dan badan usaha milik negara atau lembaga negara lainnya untukmelakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.

7.         Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dalam bidangketenaga-listrikan.

BAB II
LANDASAN DAN TUJUAN
PEMBANGUNAN KETENAGALISTRIKAN

Pasal 2

Pembangunan ketenagalistrikanberlandaskan asas manfaat, asas adil dan merata, asas kepercayaan pada dirisendiri, dan kelestarian lingkungan hidup.

Pasal 3

Pembangunan ketenagalistrikanbertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adildan merata serta mendorong peningkatan kegiatan ekonomi.

BAB III
SUMBER ENERGI UNTUK TENAGA LISTRIK

Pasal 4

(1)        Sumber daya alam yang merupakan sumberenergi yang terdapat di seluruh Wilayah Republik Indonesia dimanfaatkansemaksimal mungkin untuk berbagai tujuan termasuk untuk menjamin keperluanpenyediaan tenaga listrik.

(2)        Kebijaksanaan penyediaan dan pemanfaatansumber energi untuk tenaga listrik ditetapkan Pemerintah dengan memperhatikanaspek keamanan, keseimbangan, dan kelestarian lingkungan hidup.

BAB IV
PERENCANAAN UMUM KETENAGALISTRIKAN

Pasal 5

(1)        Pemerintah menetapkan rencana umum ketenagalistrikan secaramenyeluruh dan terpadu.

(2)        Dalam menyusun rencana umum sebagaimanadimaksud dalam ayat (1) Pemerintah wajib memperhatikan pikiran dan pandanganyang bidup dalam masyarakat.

BAB V
USAHA KETENAGALISTRIKAN

Pasal 6

(1)        Usaha ketenagalistrikan terdiri dari :

            a.         usaha penyediaan tenaga listrik;

            b.         usaha penunjang tenaga listrik.

(2)        Usaha penyediaan tenaga listriksebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dapat meliputi jenis usaha :

            a.         pembangkitan tenaga listrik;

            b.         transmisi tenaga listrik;

            c.         distribusi tenaga listrik.

(3)        Usaha penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalamayat (1) huruf b meliputi:

            a.         konsultansi yang berhubungan dengan ketenagalistrikan;

            b.         pembangunan dan pemasangan peralatan ketenagalistrikan;

            c.         pemeliharaan peralatan ketenagalistrikan;

            d.         pengembangan teknologi peralatan yang menunjang penyediaantenaga listrik.

Pasal 7

(1)        Usaha penyediaan tenaga listrikdilakukan oleh Negara dan diselenggarakan oleh badan usaha milik negara yangdidirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaiPemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan.

(2)        Dalam upaya memenuhi kebutuhan tenagalistrik secara lebih merata dan untuk lebih meningkatkan kemampuan negara dalamhal penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), baikuntuk kepentingan umum maupun untuk kepentingan sendiri, sepanjang tidakmerugikan kepentingan negara, dapat diberikan kesempatan seluas-luasnya kepadakoperasi dan badan usaha lain untuk menyediakan tenaga listrik berdasarkan IzinUsaha Ketenagalistrikan.

(3)        Izin Usaha Ketenagalistrikan sebagaimanadimaksud dalam ayat (2) dikecualikan bagi usaha penyediaan tenaga listrik untukkepentingan sendiri yang jumlah kapasitasnya diatur dengan PeraturanPemerintah.

Pasal 8

Pemberian Izin UsahaKetenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) diatur denganPeraturan Pemerintah.

Pasal 9

Ketentuan mengenai usahapenunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) diaturdengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 10

Untuk melaksanakanpekerjaan-pekerjaan usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalamPasal 6 ayat (2) yang belum atau tidak dapat dilaksanakan sendiri, PemegangKuasa Usaha Ketenagalistrikan dapat bekerja-sama dengan badan usaha lainsetelah mendapat persetujuan Menteri.

Pasal 11

(1)     Untuk kepentingan umum, Pemegang KuasaUsaha Ketenagalistrikan dan Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan UntukKepentingan Umum dalam melaksanakan usaha-usaha penyediaan tenaga listriksebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) diberi kewenangan untuk :

            a.         melintasi sungai atau danau baik di atas maupun di bawahpermukaan;

            b.         melintasi laut baik di atas maupun di bawah permukaan;

            c.         melintasi jalan umum dan jalan kereta api.

(2)        Sepanjang tidak bertentangan dan denganmemperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk kepentingan umumPemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan dan Pemegang Izin UsahaKetenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum juga diberi kewenangan untuk :

a.         masuk ke tempat umumatau perorangan dan menggunakannya untuk sementara waktu;

            b.         menggunakan tanah, melintas di atas atau di bawah tanah;

c.         melintas di atas atau dibawah bangunan yang dibangun di atas atau di bawah tanah;

            d.         menebang atau memotong tumbuh-tumbuhan yang menghalanginya.

Pasal 12

(1)       Untuk kepentingan umum, mereka yangberhak atas tanah, bangunan, dan tumbuh-tumbuhan mengizinkan Pemegang KuasaUsaha Ketenaga-listrikan dan Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan UntukKepentingan Umum melaksanakan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11ayat (2), dengan mendapatkan imbalan ganti rugi kecuali tanah Negara, bagiPemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan.

(2)      Ganti rugi sebagaimana dimaksud dalamayat (1) dibebankan kepada Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan dan PemegangIzin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum.

(3)        Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikandan Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum baru dapatmelakukan pekerjaannya setelah ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselesaikan.

Pasal 13

Kewajiban untuk memberi gantirugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 tidak berlaku terhadap mereka yangmendirikan bangunan, menanam tumbuh-tumbuhan, dan lain-lain di atas tanah yangakan atau sudah digunakan untuk usaha penyediaan tenaga listrik dengan tujuanuntuk memperoleh ganti rugi.

Pasal 14

Penetapan, tata cara, danpembayaran ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
HUBUNGAN ANTARA PEMEGANG KUASA USAHA
KETENAGALISTRIKAN DAN PEMEGANG IZIN USAHA
KETENAGALISTRIKAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM DENGAN
MASYARAKAT DALAM USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK

Pasal 15

(1)        Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikandan Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum wajib :

            a.         menyediakan tenaga listrik;

            b.         memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat;

            c.         memperhatikan keselamatan kerja dan keselamatan umum.

(2)        Ketentuan tentang hubungan antaraPemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan dan Pemegang Izin UsahaKetenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum dengan masyarakat yang menyangkut hakkewajiban, dan tanggung jawab masing-masing diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 16

Pemerintah mengatur harga jualtenaga listrik.

BAB VII

PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK

Pasal 17

Syarat-syarat penyediaan,pengusahaan, pemanfaatan, instalasi, dan standardisasi ketenagalistrikan diaturoleh Pemerintah.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

(1)        Pemerintah melakukan pembinaan danpengawasan umum terhadap pekerjaan dan pelaksanaan usaha ketenagalistrikan.

(2)        Pembinaan dan pengawasan umumsebagaimana dimaksud dalam ayat (1)terutama meliputi keselamatan kerja, keselamatanumum, pengembangan usaha, dan tercapainya standardisasi dalam bidangketenagalistrikan.

(3)        Tata cara pembinaan dan pengawasan umumsebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan PeraturanPemerintah.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

Barang siapa menggunakan tenagalistrik yang bukan haknya merupakan tindak pidana pencurian sebagaimanadimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Pasal 20

(1)        Barang siapa melakukan usaha penyediaantenaga listrik tanpa Kuasa Usaha Ketenagalistrikan atau Izin UsahaKetenagalistrikan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 6 (enam) tahunatau denda setinggi-tingginya Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

(2)        Ketentuan sebagaimana dimaksud dalamayat (1) tidak berlaku bagi usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingansendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).

(3)        Barang siapa melakukan usaha penyediaantenaga listrik tidak memenuhi kewajiban terhadap yang berhak atas tanah,bangunan, dan tumbuh-tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3)dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun atau dendasetinggi-tingginya Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan dicabut UsahaKetenagalistrikannya.

Pasal 21

(1)        Barang siapa karena kelalaiannya mengakibatkanmatinya seseorang karena tenaga listrik, dipidana dengan pidana penjaraselama-lamanya 5 (lima) tahun.

(2)        Apabila kelalaian sebagaimana dimaksuddalam ayat (1) dilakukan oleh Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan atauPemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan, dipidana dengan pidana penjaraselama-lamanya 7 (tujuh) tahun.

(3)        Selain pidana sebagaimana dimaksud dalamayat (2), Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan atau Pemegang Izin UsahaKetenagalistrikan juga diwajibkan untuk memberi ganti rugi.

(4)        Penetapan, tata cara, dan pembayaranganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dengan PeraturanPemerintah.

Pasal 22

(1)        Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikanatau Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum yang tidakmenaati ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1)dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau dendasetinggi-tingginya Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

(2)        Selain pidana sebagaimana dimaksud dalamayat (1) dapat dikenakan pidana tambahan berupa pencabutan Izin UsahaKetenagalistrikan.

Pasal 23

(1)        Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalamPasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21 adalah kejahatan.

(2)        Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 adalahpelanggaran.

BAB X

PENYIDIKAN

Pasal 24

(1)        Selain pejabat penyidik umum yangbertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimanadimaksud dalam Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya dapat jugadilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diangkat sesuaidengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2)        Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang  :

a.         melakukan penelitianatas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidangketenagalistrikan;

b.         melakukan penelitianterhadap orang atau badan yang diduga melakukan tindak pidana di bidangketenagalistrikan;

c.         meminta keterangan danbahan bukti dari orang atau badan sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dibidang ketenagalistrikan;

d.         melakukan pemeriksaan ditempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan melakukan penyitaanterhadap bahan yang dapat dijadikan bahan bukti dalam perkara tindak pidana dibidang ketenagalistrikan;

e.         melakukan tindakanlainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Dengan berlakunya Undang-undangini peraturan pelaksanaan di bidang ketenagalistrikan yang telah dikeluarkanberdasarkan Ordonansi tanggal 13 September 1890 tentang Ketentuan MengenaiPemasangan dan Penggunaan Saluran untuk Penerangan Listrik dan PemindahanTenaga dengan Listrik di Indonesia ("Bepalingen omtrent den aanleg en hetgebruik van geleidingen voor electrische verlichting en het overbrengen vankracht door middel van electriciteit in Nederlandsch-Indie") yang dimuatdalam Staatsblad Tahun 1980 Nomor 190 yang telah beberapa kali diubah, terakhirdengan Ordonan- si tanggal 8 Pebruari 1934 yang dimuat dalam Staatsblad Tahun1934 Nomor 63, tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undangini atau belum diganti atau diubah berdasarkan Undang-undang ini.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat mulai berlakunyaUndang-undang ini, Ordonansi tanggal 13 September 1890 tentang Ketentuan MengenaiPemasangan dan Penggunaan Saluran untuk Penerangan Listrik dan PemindahanTenaga dengan Listrik di Indonesia ("Bepalingen omtrent den aanleg en hetgebruik van geleidingen voor electrische verlichting en het overbrengen vankracht door middel van electriciteit in Nederlandsch-Indie") yang dimuatdalam Staatsblad Tahun 1890 Nomor 190 yang telah beberapa kali diubah, terakhirdengan Ordonansi tanggal 8 Pebruari 1934 yang dimuat dalam Staatsblad Tahun1934 Nomor 63, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 27

Undang-undangini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiaporang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini denganpenempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 30Desember 1985
PRESIDEN REPUBLIKINDONESIA
SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 1985
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
SUDHARMONO,S.H.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1985 NOMOR 74


PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 15 TAHUN 1985

TENTANG

KETENAGALISTRIKAN

UMUM

            Dalam upaya memajukan kesejahteraanumum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, tenaga listrik merupakan cabangproduksi yang penting bagi negara sebagai salah satu hasil pemanfaatan kekayaanalam yang menguasai hajat hidup orang banyak perlu dipergunakan untukkesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

            Di samping itu tenaga listrikmempunyai kedudukan yang penting dalam pembangunan nasional pada umumnya dansebagai salah satu pendorong kegiatan ekonomi pada khususnya dalam rangkamewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritualberdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

            Mengingat arti penting dan jangkauanketenagalistrikan sebagaimana dimaksud di atas, maka penyediaan tenaga listrikdikuasai Negara, yang pelaksanaannya dilakukan oleh badan usaha milik negaramelalui pemberian Kuasa Usaha.

            Penyelenggaraan usaha penyediaantenaga listrik yang cukup dalam jumlah, mutu, dan keandalannya dengan hargayang terjangkau masyarakat merupakan masalah utama yang perlu diperhatikanseiring dengan upaya pemanfaatan semaksimal mungkin sumber-sumber energi bagipenyediaan tenaga listrik dengan tetap memperhatikan keamanan, keseimbangan,dan kelestarian lingkungan hidup.

            Badan usaha milik negara yangmelaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik dibentuk untuk itu berdasarkanperaturan perundang-undangan yang berlaku sebagai Pemegang Kuasa UsahaKetenagalistrikan.

            Dalam upaya memenuhi kebutuhantenaga listrik secara lebih merata dan untuk lebih meningkatkan kemampuannegara dalam hal penyediaan tenaga listrik baik untuk kepentingan umum maupununtuk kepentingan sendiri, sepanjang tidak merugikan kepentingan negara, dapatdiberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada koperasi dan badan usaha lainuntuk menyediakan tenaga listrik berdasarkan Izin Usaha Ketenagalistrikan.

            Pemegang Kuasa UsahaKetenagalistrikan dan Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk KepentinganUmum, dalam melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umumdiberikan kewenangan untuk melakukan perbuatan tertentu sepanjang tidakbertentangan dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlakumisalnya masuk ke tempat umum atau perorangan dan menggunakannya untuksementara waktu, menggunakan tanah, melintas di atas atau di bawah tanah,melintas di atas atau di bawah bangunan yang dibangun di atas atau di bawahtanah, dan menebang atau memotong tumbuh-tumbuhan yang mengahalanginya.

            Kewenangan tersebut diberikan demiuntuk kepentingan umum dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan usahapenyediaan tenaga listrik itu sendiri. Namun demikian, karena tujuanpembangunan ketenagalistrikan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, makadalam Undang-undang ini juga ditegaskan hak-hak rakyat dan kewajiban PemegangKuasa Usaha Ketenagalistrikan dan Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan UntukKepentingan Umum terhadap rakyat. Di samping itu, apabila badan usaha lain baikyang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbentuk badan hukum danperorangan yang mendapatkan Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk KepentinganSendiri dalam melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik mempunyai kelebihantenaga listrik, maka kelebihan tenaga listriknya dapat dijual untuk kepentinganumum. Untuk itu badan usaha lain tersebut harus mengajukan Izin UsahaKetenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum terlebih dahulu kepada Pemerintah.

            Hak-hak rakyat sebagaimana dimaksuddi atas, antara lain untuk mendapatkan ganti rugi yang layak dan adil atastanah atau kerusakan bangunan dalam rangka pelaksanaan usaha penyediaan tenagalistrik. Di samping itu rakyat berhak pula mendapatkan pelayanan yang wajaruntuk memperoleh tenaga listrik, dengan mempertimbangkan kemampuan yang ada.

            Karena tujuan pembangunanketenagalistrikan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, maka harga jualtenaga listrik diatur oleh Pemerintah agar dapat terjangkau oleh rakyat dalambentuk harga yang wajar.

            Dalam Undang-undang ini, selaindiatur hak dan kewajiban Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan dan PemegangIzin Usaha Ketenagalistrikan serta masyarakat yang menggunakan tenaga listrik,juga diatur sanksi yang cukup berat terhadap tindak pidana yang menyangkutketenagalistrikan, mengingat sifat bahaya dari tenaga listrik dan akibat yangditimbulkannya.

            Mengenai kelalaian yangmengakibatkan matinya orang diatur secara khusus dalam Undang-undang ini,sedang ketentuan mengenai kejahatan terhadap nyawa, penganiayaan dan yangmenyebabkan lukanya seseorang disebabkan karena tenaga listrik atau karenapenyalahgunaan tenaga listrik sepanjang tidak diatur dalam Undang-undang iniberlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana,sedangkan penggantian kerugian sebagai akibat dari hal tersebut di atasdisesuaikan dengan Undang-undang yang berlaku. Di samping itu pembinaan danpengawasan merupakan hal yang tidak dapat diabaikan dan dalam Undang-undang inimendapat perhatian, dengan memberikan kewenangan kepada Pemerintah untukmenetapkan pedomannya serta melakukan pengendalian, bimbingan, dan penyuluhan.Undang-undang ini dimaksudkan sebagai pengganti Ordonansi tanggal 13 September1890 tentang Ketentuan Mengenai Pemasangan dan Penggunaan Saluran untukPenerangan listrik dan Pemindahan Tenaga dengan Listrik di Indonesia("Bepalingen omtrent den aanleg en het gebruik van geleidingen voorelectrische verlichting en het overbrengen van kracht door middel vanelectriciteit in Nederlandsch Indie") yang dimuat dalam Staatsblad Tahun1890 Nomor 190 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Ordonansitanggal 8 Pebruari 1934 yang dimuat dalam Staatsblad Tahun 1934 Nomor 63, yangselama ini digunakan sebagai pedoman pengaturan di bidang ketenagalistrikan,karena tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, sekaligus dalam rangkapembinaan hukum nasional sebagai pengamalan Pancasila dan Undang-Undang Dasar1945.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

            Angka 1

DalamUndang-undang ini digunakan istilah ketenagalistrikan, bukan listrik,kelistrikan, ataupun tenaga listrik karena :

a.         listrik berarti meliputitenaga listrik ("electric power") dan juga listrik untuk kepentingankomunikasi dan elektronika ("electronics");

            b.         kelistrikan berarti hal-hal yang menyangkut listrik;

c.         tenaga listrik berarti hanya terbataspada pengertian tenaganya ("power");

d.         ketenagalistrikanberarti segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenagalistrik termasuk usaha penunjangnya.

            Angka 2

                        Cukup jelas

            Angka 3

                        Titikpembangkitan adalah instalasi di mana tenaga listrik dibangkitkan.

Titik pemakaianadalah instalasi di mana tenaga listrik tersebut siap untuk dimanfaatkan.

           

Angka 4

                        Cukup jelas

           

Angka 5

                        Cukup jelas

           

Angka 6

                        Cukup jelas

           

Angka 7

                        Cukup jelas

Pasal 2

            Pengertian pembangunan dalampasal ini meliputi pengembangan dan pengusahaannya.

            Asas manfaat yaitu bahwapelaksanaan pembangunan ketenagalistrikan harus dapat dimanfaatkansebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

            Asas adil dan merata yaitubahwa hasil-hasil pembangunan ketenagalistrikan yang dicapai dalam pembangunanharus dapat dinikmati secara merata oleh seluruh rakyat.

            Asas kepercayaan kepada dirisendiri yaitu bahwa segala usaha dan kegiatan dalam pembangunanketenagalistrikan harus mampu membangkitkan kepercayaan akan kemampuan dankekuatan sendiri.

            Pelaksanaan pembangunanketenagalistrikan harus dilakukan dengan memperhatikan keseimbangan sumber dayaalam dan kelestarian lingkungan hidup.

Pasal 3

            Cukup jelas

Pasal 4

            Ayat (1)

Jenissumber daya alam yang merupakan sumber energi yang ada dalam wilayah Negara RepublikIndonesia, antara lain, adalah batu bara, minyak dan gas bumi, mineralradioaktif, air, panas bumi, sinar surya, angin, panas lautan, kayu,tumbuh-tumbuhan, dan biomassa lainnya serta sumber alam hewani.

Sumber energiyang terdapat dalam alam ini, yaitu sumber energi primer, ada yang langsungdapat digunakan (misalnya batubara dan kayu) dan ada yang harus diubah lebihdahulu menjadi energi sekunder sebelum dapat digunakan.

Salah satubentuk energi sekunder yang dikenal adalah tenaga listrik. Sumber-sumber energiprimer tersebut di atas, baik yang telah maupun yang belum diserahkanpengelolaannya kepada Departemen dan Lembaga Pemerintah Non Departemendimanfaatkan semaksimal mungkin untuk menjamin penyediaan tenaga listrik.

           

Ayat (2)

                        Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Rencanaumum ketenagalistrikan adalah rencana yang terpadu meliputi ruang lingkupnasional, yang berisi kebijaksanaan, sasaran, dan sarana pengembanganketenagalistrikan sebagai penjabaran Garis-garis Besar Haluan Negara yangdigunakan sebagai pedoman pelaksanaan bagi Pemegang Kuasa UsahaKetenagalistrikan dan Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan. Rencana umumtermaksud, yang dinamakan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional, antara lainberisi perkiraan kebutuhan tenaga listrik, sasaran penyediaan tenaga listrikmenurut sektor pemakai, daerah, jumlah desa dan rumah tangga yang akanmemperoleh listrik ("electrification ratio"), sarana penyediaantenaga listrik, jenis sumber energi primer, dan dana yang tidak diperlukan.

Ayat (2)

                        Cukup jelas

Pasal 6

            Ayat (1)

                        Huruf a

                                    Cukupjelas

                        Huruf b

                                    Cukupjelas

            Ayat (2)

                        Huruf a

                                    Cukupjelas

                        Huruf b

                                    Cukupjelas

                        Huruf c

                                    Cukupjelas

            Ayat (3)

                        Huruf a

                                    Cukupjelas

                        Huruf b

                                    Cukupjelas

                        Huruf c

                                    Cukupjelas

                        Huruf d

                                    Cukupjelas

Pasal 7

            Ayat (1)

Tenagalistrik mempunyai kedudukan yang penting dalam kehidupan masyarakat, karenamenguasai hajat hidup orang banyak, oleh karena itu usaha penyediaan tenagalistrik pada dasarnya dilakukan oleh negara.

            Ayat (2)

Disamping badan usaha milik negara sebagai Pemegang Kuasa Ketenagalistrikan,sepanjang tidak merugikan kepentingan Negara, kepada koperasi dan badan usahalain baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbentuk badan hukum,diberikan kesempatan seluas-luasnya berdasarkan Izin Usaha Ketenagalistrikan,guna meningkatkan kemampuan negara dalam memenuhi kebutuhan listrik secaramerata.

Dalammelaksanakan peranan tersebut di atas, koperasi dan badan usaha lain dapatmelakukan kerjasama dengan badan usaha lainnya berdasarkan peraturanperundang-undangan yang berlaku.

Ayat (3)

                        Cukup jelas

Pasal 8

            Izin Usaha Ketenagalistrikankepada koperasi dan badan usaha lainnya diberikan dengan cara sesederhanamungkin dengan memperhatikan asas pemerataan.

Pasal 9

            Cukup jelas

Pasal 10

            Kerjasama yang dilakukan olehPemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan dengan badan usaha lain dimaksudkanuntuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugasnya berdasarkan peraturanperundang-undangan yang bersangkutan.

Pasal 11

            Ayat (1)

Yangdimaksudkan dengan kepentingan umum ialah bahwa usaha ketenagalistrikantersebut dilaksanakan untuk kepentingan masyarakat.

            Ayat (2)

PemegangKuasa Usaha Ketenagalistrikan dan Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan UntukKepentingan Umum dalam melaksanakan kewenangannya wajib menunjukkan suratkuasa/izin usaha atau salinannya yang sah kepada mereka yang berhak atas tanah,bangunan, dan tumbuh-tumbuhan, dengan memberitahukan tentang maksud dantempat-tempat pekerjaan yang akan dilakukan.

Pasal 12

            Ayat (1)

                        Cukup jelas

            Ayat (2)

                        Cukup jelas

            Ayat (3)

Yangdimaksud dengan "diselesaikan" ialah bahwa ganti rugi atas harga yanglayak telah dibayar lunas atau telah mendapatkan penggantian dalam bentuk lain,misalnya antara lain ditukar dengan tanah di tempat lain yang sepadan atauseimbang.

Pasal 13

            Pengertian "akandigunakan" meliputi jangka waktu sejak ditetapkannya Keputusan KepalaDaerah mengenai rencana penggunaan tanah untuk usaha penyediaan tenaga listriksampai berakhirnya batas waktu yang ditetapkan. Pada jangka waktu tersebutpemegang hak atas tanah tidak diizinkan untuk mengadakan perubahan mengenai hakatas tanah, bangunan, dan tumbuh-tumbuhan di atasnya. Apabila jangka waktu yangditetapkan dalam Keputusan tersebut telah dilampaui dan ternyata pembangunansarana untuk usaha penyediaan tenaga listrik tidak jadi dilaksanakan, makaPemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan atau Pemegang Izin UsahaKetenagalistrikan wajib memberikan ganti rugi atas pembatalan penggunaan tanahyang bersangkutan. Orang-orang yang bertujuan untuk memperoleh ganti rugi,dengan mendirikan bangunan atau menanam tumbuh-tumbuhan di atas tanah yang akanatau sudah digunakan untuk usaha penyediaan tenaga listrik, tidak diberikanganti rugi.

Pasal 14

            Cukup jelas

Pasal 15

            Ayat (1)

Penyediaantenaga listrik kepada masyarakat oleh Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikandan Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk kepentingan Umum wajibdiberikan dengan mutu dan keandalan yang baik dan dengan pelayanan yang cepat,mudah, dan layak.

            Ayat (2)

                        Cukup jelas

Pasal 16

            Dalam mengatur dan menetapkanharga jual tenaga listrik, Pemerintah senantiasa memperhatikan kepentinganrakyat serta kemampuan dari masyarakat. Tingkat harga berpedoman padakaidah-kaidah industri dan niaga yang sehat dengan memperhatikan antara lainhal-hal sebagai berikut :

a.         atas dasar biaya produksi dengan memperhatikan efisiensipengusahaan;

b.         kelangkaan sumber energi primer yang digunakan;

c.         skala pengusahaan dan interkoneksi sistem yang dipakai;

d.         tersedianya sumber dana untuk investasi.

Untuk memenuhipermintaan tenaga listrik dari semua kelompok pemakai menurut sifat danpenggunaannya diadakan berbagai macam golongan pemakai berdasarkan sifatpemakaiannya.

            Harga jual tenaga listrikantara Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan dan Pemegang Izin UsahaKetenagalistrikan ditetapkan oleh Pemerintah atas dasar kesepakatan kedua belahpihak.

            Penjualan atau pembeliantenaga listrik ke atau dari luar negeri diatur oleh Pemerintah.

Pasal 17

            Pengusahaan adalah segalakegiatan usaha dan pengelolaan sarana yang menyangkut pembangkitan, transmisi,dan distribusi tenaga listrik. Instalasi adalah bangunan sipil danelektromekanik, mesin-mesin, peralatan, saluran-saluran dan perlengkapannyayang digunakan untuk pembangkitan, transformasi, penyaluran, distribusi, danpemanfaat "appliances") tenaga listrik.

            Standardisasi adalahstandardisasi sistem, standardisasi instalasi, standardisasi peralatan, danstandardisasi pemanfaat tenaga listrik.

Pasal 18

Ayat (1)

Pembinaandan pengawasan merupakan suatu urutan proses yang tidak dapat dipisah-pisahkan.Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan Pemerintah menetapkan pedoman untukmelakukan pengendalian, bimbingan, dan penyuluhan serta mengawasinya ataspekerjaan dan pelaksanaan usaha ketenagalistrikan dalam mencapai tujuanusahanya termasuk pengembangan usahanya secara berhasil guna dan berdaya guna.

Ayat (2)

Pembinaandan pengawasan merupakan suatu urutan proses yang tidak dapat dipisah-pisahkan.Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan Pemerintah menetapkan pedoman untukmelakukan pengendalian, bimbingan, dan penyuluhan serta mengawasinya ataspekerjaan dan pelaksanaan usaha ketenagalistrikan dalam mencapai tujuanusahanya termasuk pengembangan usahanya secara berhasil guna dan berdaya guna.

            Ayat (3)

                        Cukup jelas

Pasal 19

            Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Sanksipidana yang diberikan cukup berat mengingat sifat bahaya dari tenaga listrikdan akibat yang dapat ditimbulkan cukup luas.

Ayat (2)

                        Cukup jelas

Ayat (3)

                        Cukup jelas

Pasal 21

            Ayat (1)

                        Cukup jelas

            Ayat (2)

                        Cukup jelas

            Ayat (3)

Gantirugi dalam ayat (1) dimaksudkan santunan, bukan ganti rugi sebagaimana dimaksuddalam Pasal 12.

            Ayat (4)

                        Cukup jelas.

Pasal 22

            Ayat (1)

Kewajibantersebut dalam Pasal 15 ayat (1) pada hakikatnya melekat pada Pemegang KuasaUsaha Ketenagalistrikan dan Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan sejakdiberikan Kuasa Usaha dan Izin Usaha, namun ketentuan ini baru dapat diterapkanbila Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan dan Pemegang izin UsahaKetenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum tidak memenuhi kewajiban sesudah adahubungan hukum dengan masyarakat pelanggan.

            Ayat (2)

                        Cukup jelas

Pasal 23

            Ayat (1)

                        Cukup jelas

            Ayat (2)

                        Cukup jelas

Pasal 24

            Ayat (1)

Penyidikanatas perbuatan pidana yang diatur dalam Undang-Undang ini memerlukan keahliandalam bidang ketenagalistrikan, sehingga perlu adanya petugas khusus untukmelakukan penyidikan di samping penyidik yang biasanya bertugas menyidik tindakpidana. Petugas yang dimaksud adalah antara lain pegawai yang bertugas diInstansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagalistrikan. Sedangkan yangdimaksud dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ialah Undang-undangNomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana beserta peraturan pelaksanaannya.

            Ayat (2)

                        Cukup jelas

Pasal 25

            Cukup jelas

Pasal 26

            Cukup jelas

Pasal 27

            Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 3317