REGLEMEN ACARA PERDATA

(Reglement op de Rechtsvordering.)

(S. 1847-52 jo. 1849-63.)

 

Buku Keempat (pasal 924-1037) tentang Hukum Acara mengenai perkara-perkara yang termasuk kekuasaan Residentierechter tidak dimuat di sini karena Residentierechter kini sudah tidak ada lagi.

 

B U K U P E R T A M A : TATA CARA BERPERKARA DI RAAD VAN JUSTITIE DAN HOOGGERECHTSHOF

 

BAB I. KETENTUAN-KETENTUAN UMUM

 

Bagian 1. Penyampaian Surat Pernyataan Gugatan, Pemberitahuan Kepada yang Berkepentingan Sendiri Dan Pemberitahuan Surat-surat Resmi.

 

Pas. 1. tiap-tiap proses perkara perdata sepanjang tidak dikecualikan secara khusus, dimulai dengan suatu pemberitahuan gugatan yang dilakukan oleh seorang jurusita yang mempunyai wewenang di tempat pemberitahuan itu, wajib menyampaikan turunan surat pemberitahuan itu kepada orang yang digugat atau menyampaikannya di tempat tinggal orang yang digugat itu.

Turunan itu berlaku bagi orang yang menerimanya sebagai surat gugatan asli. (Ro. 198; KUHPerd. 17 dst., 234, 436; 1186, 1868; F. 118, 148, 180; Rv. 2 dst., 6 dst., 10 dst., 18 dst., 20, 94, 97, 284, 309, 339, 457, 488, 554, 726, 728, 751, 771, 819, 831, 836, 841, 880, 883 (lama), IR. 118, 121, 388.) 1

 

Pasal 2.

Kecuali yang secara khusus ditentukan dalam peraturan ini mengenai penyampaian pemberitahuan kepada para pihak, bersamaan dengan pemberitahuan gugatannya atau selama perkara berjalan dan tentang pelaksanaan tempat tinggal pilihan, maka pernberitahuan gugatan dan pemberitahuan-pemberitahuan lain, sesual dengan pasal 24 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerd.) dengan mengingat pembedaan-pembedaan yang diadakan di dalamnya, dapat dilakukan juga di tempat tinggal pilihan yang dimaksudkan dalam pasal itu. (Rv. 106 dst., 443.)

Dg. S. 1908-522 jo. 1909-115, ditambah alinea 2-6.

(s.d.u. dg. S. 1925-497.) Panitera raad vanjustitie (R.v.J.), dan di tempat yang tidak ada raad van jusititie, kepala daerah (Gubernur, Residen dan Asisten-Residen) yang kantomya dipilih sebagai tempat tinggal pilihan, wajib menerima pemberitahuan-pemberitahuan yang disampaikan di kantornya, dan secepatnya memberitahukannya kepada yang berkepentingan atau kuasanya, sepanjang mereka bertempat tinggal di Indonesia atau berada di situ dan tempat tinggal atau di mana ia berada diketahui oleh Panitera, kepala daerah atau kepala pemerintahan setempat (Gubemur, Residen atau Asisten-Residen), tanpa perlu terbukti keabsahannya pengetahuan itu. (RBg. 321, 322-3'.)

Kewajiban yang sama ada pula pada pegawai-pegawai negeri yang lain bila menurut peraturan perundang-undangan kantomya telah dijadikan tempat tinggal pilihan.

Pemberitahuan lewat kawat atau dengan surat tercatat antara lain berlaku sebagai pemberitahuan yang patut.

Pemberitahuan dilaksanakan atas biaya yang berkepentingan. Pegawai negeri yang menerima pemberitahuan tidak mempunyai kewajiban untuk melaporkan atau memberi penjelasan lebih lanjut tentang hal itu selama yang berkepentingan belum mengganti biayanya.

Dalam hal yang berkepentingan menolak atau tidak datang untuk menerima atau meminta surat yang bersangkutan atau tidak mau membayar biaya yang telah dikeluarkan, maka biaya itu menjadi beban negara yang kemudian dipertanggungiawahkan kepada yang berkepentingan.

 

Pasal 3.

(s.d.u. dg. S. 1908-522.) Dalam hal juru sita tidak dapat bertemu dengan tergugat atau anggota keluarganya di tempat tinggalnya itu, maka ia segera menyampaikan turunan surat yang bersangkutan kepada kepala pemerintahan setempat (asisten residen) yang kemudian membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan tanggal pada surat yang asli serta turunannya tanpa biaya dan sedapat-dapatnya menyampaikan turunan surat itu kepada tergugat, tanpa perlu bukti keabsahan penyampaian itu. (RBg. 321, 322-30.)

Juru sita memberi catatan tentang penyampaian itu pada surat gugatan asli dan turunannya.

Jika kepala pemerintahan setempat (asisten residen) berhalangan, tidalk ada kepala pemerintahan setempat atau tidak ada di tempat, maka surat disampaikan kepada pejabat orang Eropa dengaii pangkat tertinggi atau kepada pegawai kantor asisten residen, yang kemudian bertindak seperti yang diperintahkan kepada asisten residen dalam alinea pertama pasal ini. (Rv. 1, 20, 82, 94, 339, 457, 809.)

 

Pasal 4.

Kepada tiap-tiap tergugat diberikan turunan surat pemberitahuan gugatan. Kepada suami/isteri yang tidak pisah meja dan ranjang atau kawin dengan perpisahan harta kekayaan hanya diberikan satu turunan saja. (Rv. 1, 7, 94 dst., 339; KUHPerd. 110, 186 dst., 233 dst.; Sv. 89.)

Pasal 5.

(s.d.u. dg. S. 1908-522; S. 1925-497.) Pemberitahuan gugatan diberikan:

- langsung olehjuru sita yang ditunjuk oleh yang berkepentingan,jika tergugat bertempat tinggal di ibukota tempat majelis bersidang untuk mengadili gugatan itu;

- jika tergugat bertempat tinggal di luar ibukota, tetapi masih di dalam wilayah hukum hakim yang bersangkutan kepada siapa diajukan gugatan itu, atau langsung oleh seorang juru sita yang ditugaskan oleh penggugat atau atas pilihan penggugat dengan surat permohonan pengacaranya dengan perantaraan hakim tersebut yang akan mengirimkan akte gugatannya kepada asisten-residen yang wilayahnya meliputi tempat tinggal tergugat agar atas perintahnya oleh orang yang berkewajiban diberitahukan kepada tergugat.

- jika tergugat bertempat tingkal di luar wilayah kekuasaan hakim yang menerima gugatan atau segera dalam hal seperti diuraikan di atas atau atas pilihan penggugat dan atas permohonan pengacaranya dengan surat kepada hakim di tempat tinggal tergugat yang kemudian akan memberitahukannya dengan perantaraan juru sita yang ditunjuknya, jika tergugat bertempat tinggal di dalam karesidenan tempat akan diadakan sidang majelis, dan jika tidak tinggal di situ ia akan mengirim surat kepada asisten residen yang mempunyai wilayah tempat tinggal tergugat. (RO. 33.)

Ketentuan-ketentuan di atas berlaku juga terhadap semua pemberitahuan panggilan yang lain dan majelis-majelis hakim serta para asisten residen wajib segera memerintahkan surat-surat gugatan dan surat-surat panggilan lainriya untuk disampaikan kepada yang berkepentingan dan kemudian menyampaikan laporan tentang penyampaiannya kepada hakim.

Jika surat-surat pemberitahuan tersebut ditujukan kepada asisten residen, maka surat itu disampaikan kepada hakim karesidenan (residentierechter) di tempat kedudukan asisten residen tersebut. (RO. 107; RBg. 321, 322-31.)

Pasal 6.

Pemberitahuan gugatan dan semua pemberitahuan lainnya dilakukan sebagai berikut:

10. (s.d. u. dg. S. 1925-497io. S. 1926-229.) terhadap Gubemur Jenderal, dalam perkara yang menyangkut pribadinya, disampaikan kepadanya sendiri atau dengan perantaraan kantor Gubemur Jawa Barat;

20. terhadap pemerintah Indonesia disampaikan kepada Menteri yang bersangkutan sebagai wakil Negara atau di tempat tinggalnya; (Rv. 99'8.)

30. (s.d.u. dg. S. 1925-497jo. S. 1938-276.) terhadap badan-badan hukum umum disampaikan kepada pipinan pengurus sendiri atau di tempat tinggalnya atau di tempat pengurus biasa bersidang atau mempunyai kantomya;

30bis. (s.d.t. dg. S. 1925-497; s.d.u. dg. S. 1931-168jo. 423; S. 1938-276.) terhadap Badan Hukum, kepada pengurus Badan Hukum atau salah satu anggota pengurus di tempat tinggalnya, dan apabila pengurus telah dinonaktifkan, kepada salah satu pemberes (utang-piutang) atau ke tempat, kedudukan kantomya; (KUHPerd. 1653 dst.; KUHD 36 dst., 39, 44, 56.)

40. (s.d.u. dg. S. 1908-522; S. 1925-497.) terhadap orang-orang seperti tersebut pasal 9, kepada asisten residen. Jika asisten residen itu berhalangan, tidak ada asisten residen atau sedang tidak ada di tempat, kepada seorang pejabat bangsa Eropa yang pangkatnya tertinggi pada kantor asisten residen.

Pejabat atau pegawai yang menerima pemberitahuan itu akan menandatangani surat asli itu tanpa biaya dan mengirimkan turunannya dalam sampul tertutup kepada yang berkepentingan; (RBg. 321, 322-3-.)

50. (s.d.u. dg. S. 1938-276.) terhadap firma atau persekutuan komanditer, kepada pribadi atau tempat tinggal salah satu anggota pengurusnya dan jika badan itu sudah dibubarkan kepada pribadi atau tempat tinggal atau kantor salah satu anggota panitia pembubaran; (KUHD 16 dst., 19, 32, Rv. 9911.)

60. terhadap harta benda orang yang sudah pailit atau orang yang telah dinyatakan dalam keadaan miskin, kepada Balai Harta Peninggalan atau kepada pribadi atau tempat tinggal orang yang diserahi pengelolaannya; (Rv. 9913 , F. 13, 22, 24 dst., 118.)

70. (s.d. u. dg. S. 1908-522.) terhadap mereka yang tidak diketahui tempat tinggalnya di Indonesia, di tempat ia nyata-nyata ada.

(s.d.u. dg. S. 1938-276.) Bila mereka yang di Indonesia tidak mempunyai tempat tinggal atau tempat di mana mereka senyatanya berada, dan tempat tinggalnya di luar negeri tidak jelas, begitu pula dalam hal panggilan terhadap pemegang-pemegang saham tidak atas nama, atas utang-utang uang atau perusahaan-perusahaan dagang yang tidak memakai nama pemiliknya, sehingga karenanya tidak dikenal, maka surat panggilan akan ditempelkan di pintu utama ruang sidang hakim yang menerima tuntutan atau akan menyidangkan perkara tersebut dan salinan kedua akan disampaikan kepada penuntut umum pada pengadilan tersebut yang membubuhkan kata mengetahui pada surat gugatan yang asli.

Selain itu panggilan itu harus dimuat dalam salah satu harian di tempat pengadilan itu bersidang atau jika tidak ada surat kabar di tempat itu, dimuat dalam surat kabar di tempat terdekat.

Hal yang sama akan dilakukan terhadap perseroan terbatas, baik yang masih berjalan maupun yang sudah bubar, jika tidak ada kantor bersamanya, tidak ada pengurus atau pelaksana pembubaran atau jika pengurus atau pelaksana pembubarannya tidak diketahui tempat tinggalnya atau tempat mereka senyatanya berada di Indonesia.

Jika panggilan tidak mengenai suatu perkara yang akan disidangkan atau sedang berjalan, maka panggilan ditempelkan di pintu utama ruang pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal penggugat; salinan kedua diserahkan kepada penuntut umum pengadilan tersebut dan diumumkan dalam salah satu surat kabar di tempat tersebut atau jika di tempat itu tidak ada surat kabar, dimuat dalam surat kabar di tempat yang terdekat; (Ov. 105; KUHPerd. 17; KUHD 40 dst.; Rv. 11, 13.)

80. (s.d.u. dg. S. 1872-12; S. 1908-522.) terhadap mereka yang ber-tempat tinggal di luar Indonesia, sepanjang di Indonesia tidak diketahui tempat tinggalnya yang nyata, maka panggilan disampaikan kepada penuntut umum pada pengadilan yang akan mengadili atau sedang mengadili perkara yang bersangkutan yang kemudian memberi tanda "mengetahui" pada surat aslinya dan mengirimkan turunannya kepada pemerintah Indonesia untuk diteruskan kepada yang bersangkutan.

Jika panggilan tidak mengenai suatu perkara yang akan diadili atau sedang diperiksa, maka surat panggilan itu akan disampaikan kepada penuntut umum pada pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal penggugat dan ia akan bertindak seperti ditentukan dalam alinea pertama;

90. (s.d.t. dg. S. 1908-522; s.d.u. dg. S. 1925-497.) terhadap seorang wanita yang bersuami dan tidak berpisah meja dan ranjang mengenai panggilan-panggilan dan semua pemberitahuan lainnya atas permohonan suaminya, harus disampaikan kepadanya sendiri atau di tempat tinggalnya yang nyata dan jika ia tinggal bersama suaminya kepadanya sendiri atau jika jurusita tidak mejumpainya di situ, disampaikan kepada kepala pemerintahan di tempat tinggalnya itu atau kepada seorang pejabat pemerintahan bangsa Eropa yang pangkatnya tertinggi di situ, jika tempat tinggalnya itu ada di luar kabupaten, di mana kepala afdeling berkedudukan, kepada mereka yang menggantikan pejabat pemerintahan ini (kepada asisten residen tempat kediaman itu, atau kepada pejabat yang menggantikan) dengan cara seperti ditentukan dalam pasal 3, sedangkan disamping itu panggilan harus dimuat dalam salah satu surat kabar di tempat tinggal suaminya, atau jika tidak ada surat kabar di tempat itu, di surat kabar di tempat terdekat dan satu salinan pemberitahuan itu harus ditempelkan pada rumah yang mereka tempati, di tempat yang mudah dilihat.

Pemberitahuan itu memuat hari tanggal surat panggilan, nama orang yang memohon agar panggilan dilakukan, siapa yang dipanggil, nama jurusita yang melakukan panggilan, orang yang diberi salinan surat panggilan, dan jika pemberitahuan itu merupakan pemberitahuan gugatan, menyebut juga hakim yang berwenang serta hari dan jam persidangan akan diadakan. Jika mengenai suatu keputusan atau penetapan hakim, pemberitahuan itu menyebutkan juga hakim yang memberikan putusan atau penetapan itu serta harinya.

Salinan surat pemberitahuan yang ditempelkan harus segera diangkat atas permintaan si isteri.

Jika si isteri mempunyai tempat tinggal yang nyata bukan di rumah suaminya dan juru sita tidak mejumpai siapa-siapa di tempat tinggal yang nyata itu, maka dilakukan apa yang ditentukan dalam pasal 3.

Jika si isteri tidak mempunyai tempat kediaman yang nyata di Indonesia, maka pemberitahuan panggilan dilakukan dengan cara seperti diatur dalam pasal ini no. 70. (Rv. 82, 94, 339, 435; RBg. 322-30; KUHPerd. 21.)

 

Pasal 7.

(s.d.u. dg. S. 1908-522.) Terhadap orang-orang yang telah meninggal dunia, pemberitahuan gugatan dan pemberitahuan-pemberitahuan lainnya dilakukan terhadap semua ahli waris dan sekaligus, tanpa menyebut nama dan tempat tinggalnya, di tempat tinggal terakhir almarhum dan tidak boleh melebihi waktu enam bulan setelah meninggalnya. (KUHPerd. 23, 833, F. 198, 200; Rv. 4, 9912, 337.)

Pasal 8.

Pemberitahuan gugatan harus memuat: (Rv. 2 , 21, 74.)

10. hari, bulan dan tahun; nama kecil, nama dan tempat tinggal penggugat dengan menyebut tempat tinggal pilihan dalam jarak palingjauh sepuluh pal (lima belas kilometer) dari gedung tempat bersidang hakim yang akan mengadili perkara yang bersangkutan; (KUHPerd. 17 dst., 24 dst., 1405-6'; Rv. 17 dst., 106, 443, 477, 504, 533, 655-2-, 662, 666-11; S. 1853-64.)

20. nama kecil, nama dan tempat tinggat juru sita, nama dan tempat tinggal tergugat serta menyebut pula nama orang yang menerima turunan pemberitahuan gugatan. (Rv. 4, 204.)

(s.d.u. dg. S. 1938-276.) Jika pihak penggugat atau tergugat merupakan badan hukum atau badan usaha dagang, maka namanya dicantumkan sebagai pengganti nama dan nama kecil; (KUHPerd. 1618 dst., 1653 dst., KUHD 16 dst., 36 dst., Chin. 3; Rv. 8-11.)

30. upaya-upaya dan pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu; (Rv. 50, 112, 339, 394, 411-11, 444.).

40. penundjukan hakim yang akan mengadili; (KUHPerd. 99.)

50. hari dan jam tergugat menghadap di sidang pengadilan. (Rv. 16.) surat pernyataan gugatan dan tembusannya harus ditandatangani oleh juru sita. (RO. 200; Rv. 106.)

 

Pasal 9.

Jika gugatan ditujukan kepada seorang raja atau seorang Indonesia yang mempunyai kedudukan atau kelahiran golongan tinggi yang tanpa izin sebelumnya menurut undang-undang tidak boleh digugat, maka di dalam surat pemberitahuan gugatan itu harus dicantumkan izin yang membolehkan orang itu dilibatkan dalam acara peradilan. (ISR 140; Rv. 6-40, 94; RO. 4.)

 

Pasal 10.

(s.d.u. dg. S. 1908-522.) Jangka waktu biasa memberitahukan gugatan ke hadapan raad van justitie dan H.G.H. adalah sebagai berikut:

10. sedikitnya delapan hari bagi tergugat yang bertempat tinggal atau jika tidak diketahui tempat tinggalnya di Indonesia, bertempat kediaman nyata di karesidenan tempat persidangan raad van justitie yang akan mengadili perkara itu;

20. sedikitnya empat belas hari bagi tergugat yang bertempat tinggal atau seperti ditentukan di atas, berdiam secara nyata di sebuah karesidenan di Jawa dan Madura lain daripada yang disebut dalam no. 10 yang lalu, tetapi masih di dalam wilayah hukum raad van justitie yang sama;

30. dan sedikitnya dua puluh hari bagi tergugat yang bertempat tinggal atau seperti ditentukan di atas, berdiam secara nyata di suatu karesidenan lain di Jawa, lain dari apa yang disebut dalam no. 20 dan juga tidak di dalam wilayah hukum raad van justitie yang sama.

Dalam perkara yang sangat mendesak ketua raad van justitie, atas permohonan lisan atau tertulis dari penggugat, dapat mempersingkat tenggang waktu tersebut; dalam hal pertama maka izin itu dicantumkan di kepala surat pemberitahuan gugatan, sedangkan dalam hal kedua ketua mencantumkan izinnya di atas surat permohonannya. Penetapan ini dilaksanakan berdasarkan surat aslinya. Hal itu tidak diberitahukan kepada tergugat, tetapi dicatat di atas surat Pemberitahuan gugatannya. (Rv. 15, Ill, 265, 285, 348 dst.)

Jika tergugat bertempat tinggal atau seperti tersebut di atas berdiam secara nyata di suatu pulau di Indonesia yang tidak termasuk wilayah Jawa dan Madura, maka raad van justitie atas permohonan tertulis dari penggugat menentukan hari sidang, pada hari mana tergugat harus dipanggil dan menentukanjangka waktu antara pemberitahuan surat gugatan dan hari persidangan pemeriksaan perkaranya.

 

Pasal 11.

(s.d.u. dg. S. 1908-522.) Dalam hal-hal seperti tersebut dalam pasal 6 no. 7 alinea kedua dan keempat, maka jangka waktu itu sedikitnya empat bulan. (Rv. 15, 94.)

(s.d.t. dg. S. 1938-276.) Jangka waktu itu atas permohonan penggugat dapat dipersingkat, bila perlu dengan syarat-syarat. Dalam hal ini diberlakukan pasal 10 alinea kedua dengan ketentuan bahwa syarat-syarat yang menjadi alasan dipersingkatnya jangka waktu itu juga dicantumkan pada kepala surat pemberitahuan gugatan itu.

 

Pasal 12.

(s.d.u. dg. S. 1938-276.) Jika tergugat di Indonesia tidak mempunyai tempat tinggal atau tempat kediaman yang nyata tetapi mempunyai tempat tinggal di luar Indonesia, makajangka waktu penyampaian surat pemberitahuan gugatan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. (Rv. 68, 13, 15, 94, 308; KUHPerd. 17, 24.)

Pasal 11 alinea kedua berlaku dalam hal ini.

 

Pasal 13.

Jika surat pemberitahuan gugatan disampaikan kepada seorang tergugat di Indonesia, sedangkan sebenamya ia bertempat tinggal di luar Indonesia atau jika ia dalam urusan tertentu telah menetapkan tempat tinggal pilihan di Indonesia, maka berlakulah jangka waktu yang ditentukan untuk penduduk dengan memperhatikan jarak tempat dilakukannya pemberitahuan gugatan itu. (KUHPerd. 24, Rv. 6-70; 10, 94, 443.)

 

Pasal 14.

Jika beberapa orang karena gugatan yang sama ditetapkan untuk jangka waktu yang berlainan, maka semua akan ditetapkan untuk datang menghadap pada waktu yang ditentukan untuk yang bertempat tinggal terjauh. (Rv. 10 dst., 94.)

 

Pasal 15.

Hari untuk menyampaikan surat panggilan dan hari untuk menghadap di pengadilan, tidak diperhitungkan dalam tenggang waktu umum, yang ditentukan untuk mengurus gugatan, peringatan, dan untuk memberikan tanda tangan terhadap surat resmi dari pengadilan yang disampaikan oleh juru sita. (KUHD 135 dst., 172, Rv. 82, 94, 297, 479, 550, 731; Sv. 424; IR. 391; RBg. 719.)

(S.d.u. dg. S. 1908-522.) Dalam hal yang ditentukan dalam pasal 3 maka hari yang dicantumkan pejabat yang menerima surat itu dianggap sebagai hari disampaikannya surat panggilan gugatan. (Rv. 94.)

 

Pasal 16.

surat pemberitahuan gugatan, pemberitahuan-pemberitahuan atau panggilan-panggilan untuk hadir di suatu acara pengadilan atau perintah hanya akan menyebut tempat, hari dan jam sidang pertama; hal itu tidak perlu diulangi meskipun sidang digeser atau dilanjutkan pada hari lain. (Rv. 6-70, 8-50, 25, 99, 182, 239.)

 

Pasal 17.

surat panggilan tidak disampaikan pada hari Minggu, kecuali atas izin ketua raad van justitie. Jika hari terakhir jangka waktu panggilan jatuh pada hari Minggu, maka hal itu dilakukan pada hari berikutnya. (Rv. 94, 283, 596, 716; KUHD 1433, 171, 171a, 354; Sv. 424.)

(s.d.u. dg. S. 1908-522.) Bila dalam peraturan ini disebut jangka waktu satu bulan, maka yang dimaksud adalah 30 hari. (KUHD 135.)

 

Pasal 18.

Pemberitahuan surat gugatan atau pelaksanaan suatu putusan pengadilan tidak boleh dilakukan sebelum jaim enam pagi dan sesudah jam enam sore, kecuali diizinkan oleh ketua dalam hal-hal yang sangat mendesak. (Rv. 8-10, 16, 94, 339, 596.)

(s. d. t. dg. S. 1908-522.) Izin tersebut dalam pasal ini dan p asal yang lalu dapat diberikan atas permohonan lisan atau tertulis dari pihak yang berkepentingan; dalam hal yang pertama izin dicantumkan pada kepala surat pemberitahuan gugatan atau pada kepala berita acara pelaksanaan, sedangkan dalam hal kedua ketetapan ketua dicantumkan di surat permohonannya. Penetapan ini dapat dilaksanakan berdasarkan surat aslinya. Hal itu tidak diberitahukan kepada pihak lawan melainkan dicatat pada kepala surat pemberitahuan gugatan atau berita acara.

 

Pasal 19.

(s. d. u. dg. S. 1932-42.) Saksi-saksi yang diperlukan kehadirannya dalam beberapa macam panggilan harus penduduk Indonesia, cukup umur untuk memberikan kesaksian yang sah dan oleh jurusita yang melakukan panggilan dikenal sebagai orang yang dapat dipercaya atau oleh kepala pemerintahan setempat dinyatakan sebagai orang yang demikian. (KUHPerd. 1405-70, 1912; RBg. 444, 560, 567, 723, 758, 761.)

 

Pasal 20.

Juru sita tidak boleh melakukan panggilan untuk keluarganya sedarah atau karena perkawinan dalam garis lurus sampai tidak terbatas dan dalam garis samping, sampai anak-anak saudara laki-laki maupun perempuannya. (KUHPerd. 290.)

Dalam hal ada halangan, karena keadaan di atas atau karena sebab lain, maka ketua, jika berkenaan dengan jurusita biasa atau residen dalam hal jurusita luar biasa, akan menunjuk orang yang dipandangnya tepat untuk melakukan panggilan-panggilan yang diperlukan. (RBg. 322-21.)

Orang itu disumpah terlebih dahulu, kecuali ia adalah seorang pejabat yang sudah melakukan sumpah jabatan. (RO. 193 dst.)

Penunjukan itu akan disebutkan dalam surat-surat panggilan yang bersangkutan. (Rv. 8, 21, 94, 97.)

 

Pasal 21.

Jika suatu surat panggilan dinyatakan batal karena juru sita telah melakukan sesuatu yang menyebabkan batalnya surat panggilan itu, maka iadapat dihukum untuk mengganti biaya panggilan itu dan biaya acara yang batal, demikian pula untuk mengganti segala kerugian dan bunga pihak yang dirugikan, dengan memperhatikan keadaan; semua itu tidak mengurangi apa yang ditentukan dalam pasal 60. (KUHPerd. 1243 dst., 1365 dst.; Rv. 8, 20, 93, 98.)

 

Bagian 2. Sidang-sidang Pengadilan.

 

Pasal 22.

Sidang-sidang pengadilan diadakan secara terbuka menurut ketentuanketentuan dalam pasal 29 RO (Susunan Kehakiman dan Kebijaksanaan Mengadili).

Ketentuan-ketentuan dalam Bab XII Peraturan Hukum Acara Pidana untuk R.v.J. di Jawa dan sebagainya berlaku dalam hal ini. (Rv. 283, 837, 841; Sv. 254 dst.; IR. 373; RB9. 701.)

 

Pasal 23.

(s.d.u. dg. S. 1908-522.) Pengacara penggugat mencatatkan dalam daftar sidang giliran (rol) paling lambat satu hari sebelum hari sidang yang ditentukan dalam gugatan atau yang diajukan menurut pasal 107.

Jika dalam perkara-perkara yang pemberitahuan gugatannya dilakukan dalam waktu pendek sehingga ia tidak akan dapat memenuhi ketentuan ini, maka ia secepat mungkin mendaftarkan perkara tersebut. Semua perkara, termasuk perkara-perkara mengenai perniagaan, dicatat dalam rol (daftar giliran sidang) menurut waktu mencatatnya dengan menyebut nama pihak-pihak serta pengacara-pengacaranya. (Rv. 111, 943.)

 

Pasal 24.

Pada hari yang telah ditentukan jurusita memanggil para pihak yang berperkara menurut urutan yang tercantum dalam daftar giliran sidang. panitera untuk tiap-tiap persidangan menyerahkan suatu kutipan daftar sidang giliran yang berisi perkara-perkara yang akan diperiksa kepada juru sita.

Kutipan-kutipan semacam itu juga diserahkan kepada ketua raad van justitie sehari sebelum hari sidang; kutipan-kutipan semacam itu dalam jumlah yang mencukupi disediakan juga di dalam ruang sidang, sebelum sidang dimulai, untuk para anggota raad van justitie dan penuntut umum. (Rv. 111, 113, 118.)

 

Pasal 25.

Jika suatu perkara tidak dapat segera diselesaikan pada hari pertama, maka pemeriksaan lanjutan serta penyelesaiannya ditunda sampai hari lain. Panitera berkewajiban membuat catatan tentang hal itu dan perkara-perkara yang ditunda pada hari yang telah ditentukan dipanggil dalam urutan seperti semula. (Rv. 16, 111, 114, 119 dst., IR. 159.)

 

Pasal 26.

Jika mengenai perkara yang diputus tanpa kehadiran tergugat (verstek) ada perlawanan, maka perkara itu menempati urutan kembali dalam daftar sidang giliran, kecuali bila ketua menentukan hari tertentu untuk mengadili perlawanan itu. (Rv. 83.)

 

Pasal 27.

(s.d.u. dg. S. 1908-522.) Jika pada hari persidangan pertama atau pada hari lain yang ditentukan untuk sidang lanjutan tidak ada pihak yang datang menghadiri, maka perkara dicoret dari daftar.

Tetapi perkara harus diajukan dan dilanjutkan atas permohonan dengan suara bulat dari para pihak, tanpa gugatan baru sebelumnya berdasarkan daftar giliran sidang seolah-olah pencoretan tidak terjadi. Hal yang sama terjadi, bila atas permohonan para pihak pencoretan perkara diperintahkan oleh hakim. (Rv. 77.)

 

Pasal 28.

(s.d.u. dg. S. 1908-522.) Para pengacara pihak-pihak (kecuali dalam kasasi) diwajibkan untuk menyampaikan kepada Panitera kesimpulan yang mereka ambil dan mereka tandatangani.

Panitera wajib secara cermat mencatat semua kesimpulan yang disampaikan oleh para pihak secara lisan jika tidak diharuskan membuat kesimpulan tertulis. (Rv. 106, 139; IR. 186.)

 

Pasal 29.

(s.d.u. dg. S. 1917-497.) Para pembela wajib membela perkara di hadapan hakim dengan kedewasaan dan dalam segala hal memperhatikan dan mempertahankan kehormatan yang diwajibkan terhadap peradilan. Jika mereka melupakan hal ini maka hakim akan memperingatkannya, dengan tidak mengurangi penggunaan pasal 192 RO., jika untuk itu dianggap perlu. (RO. 46, 185 dst.; Sv. 126, 254; IR. 372; RB9. 700.)

 

Pasal 30.

Jika para hakim sama-sama berpendapat bahwa suatu perkara sudah menjadi jelas, maka ketua raad van justitie menghentikan pembelaan-pembelaan.

 

Pasal 31.

Hakim di dalam segala hal dan dalam setiap tahap pemeriksaan, jika dianggapnya ada kemungkinan untuk mencapai perdamaian, baik atas permohonan para pihak atau salah satu dari mereka, maupun karena jabatannya, dapat merintahkan mereka untuk menghadap dia dengan datang sendiri atau dengan diwakili pengacaranya ataupun bersama-sama dengan pengacaranya agar dapat diusahakan perdamaian.

Jika tercapai perdamaian dan para pihak menghendakinya, maka dibuatlah berita acara yang ditandatangani oleh para pihak atau oleh para kuasanya yang secara khusus ditunjuk untuk itu, dalam berita acara mana disebutkan perjanjian-perjanjian yang telah disepakati para pihak.

Berita acara dibuat dalam bentuk yang sudah siap untuk dilaksanakan. (KUHPerd. 1851, 1868; Rv, 49, 51, 160-20; 435; IR. 130.)

(s.d.t. dg. S. 1908-522.) Jika tidak tercapai perdamaian, maka hakim menentukan hari perkara akan disidangkan kembali.

 

Pasal 32.

Para penasihat yang dalam hal-hal tersebut dalam pasal 7 RO. harus ditanya pendapatnya setelah pemeriksaan di sidang dianggap selesai dan setelah memberikan pendapatnya dalam rapat Majelis, kemudian dapat meninggalkan rapat itu, kecuali jika ketua meminta mereka tetap hadir untuk mengikuti permusyawaratan selanjutnya; mereka bagaimanapun diundang, jika mau, untuk menghadiri pengucapan putusan. (RO. 41; Rv. 61-30; IR. 184, 186, 319-30, 322.)

 

Pasal 33.

Jika sepanjang jalannya pemeriksaan diperlukan bantuan seorang juru bahasa, maka oleh para pihak atau jika ada persesuaian pilihan, oleh ketua dipilih seorangjuru bahasa. Jika yang dipilih bukan orang yang oleh pemerintah telah diangkat sebagai juru bahasa yang telah disumpah, maka ia sebelum melakukan tugasnya di muka sidang harus bersumpah di hadapan ketua, bahwa ia seorang juru bahasa akan melakukan tugas yang diwajibkan kepadanya dengan cermat dan menurut hati nuraninya. (Rv. 59, Sv. 156 dst.; IR. 130 dst., 284 dst.; RBg. 154 dst., 586 dst.)

Jika diperlukan juru bahasa dalam tindakan yang harus dilakukan oleh hakim, komisaris atau oleh seorang pejabat yang dikuasakan, maka wewenang ketua beralih kepada hakim-komisaris atau pejabat itu.

 

 

Bagian 3. Hakim-hakim Dan Penolakan Terhadap Mereka.

 

Pasal 34.

Hakim, penuntut umum, panitera serta panitera pengganti, dilarang untuk menjadi pembela para pihak, baik secara lisan maupun tertulis, meskipun dengan nama pemberian nasihat, bahkan tidak untuk perkara-perkara di muka pengadilan lain daripada di mana dia menjalankan tugasnya.

Namun mereka diperbolehkan di muka semua Pengadilan membela perkaranya sendiri dan isterinya, keluarga sedarah atau keluarga karena perkawinan dalam garis lurus serta anak-anak asuhannya.

Mereka juga dilarang menjadi juru pemisah. (RO. 9, 35, 37; KUHPerd. 290, Rv. 266, 617, 621.)

 

Pasal 35.

Hakim tidak dapat ditolak kecuali dalam hal -hal sebagai berikut: (Rv. 36, 266 dst., 621; Sv. 268 dst., IR. 374, RBg. 702.)

10. jika ia secara pribadi mempunyai kepentingan dalam perkara yang bersangkutan; (IR. 374.)

20. jika ia dengan salah satu pihak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau periparan sampai derajat keempat; (KUHPerd. 290, 297; Sv. 10, IR. 374.)

30. jika dalam waktu satu tahun sebelum penolakan terhadap salah satu pihak atau isterinya ataupun terhadap keluarga sedarah atau keluarga karena perkawinan dalam gaiis lurus, telah dilakukan proses pidana atas tuntutannya atau karena tindakannya; (KUHPerd. 290, 297; Sv. 10.)

40. jika ia telah memberikan nasihat tertulis di dalam perkara itu; (Rv. 34.)

50. jika ia selama berjalannya perkara telah menerima suatu pemberian dari orang yang berkepentingan, atau telah dijadikan suatu pemberian kepadanya yang disetujuinya; (IR. 374; KUHP 418 dst.)

60. jika ia, isterinya, keluarga sedarah serta keluarga karena perkawinan mereka dalam garis lurus mempunyai persengketaan tentang pokok perkara serupa dengan yang sedang dialami oleh para pihak; (KUHPerd. 290, 297; IR. 374.)

70. jika antara hakim, isterinya, keluarga sedarah mereka atau keluarga mereka karena perkawinan dalam garis lurus masih dalam proses perkara perdata dan salah satu pihak masih tersangkut di dalamnya; (KUHPerd. 290 dst., 297; Rv. 863.)

80. jika hakim adalah wali, pengampu, pewaris atau yang menerima hibah dari salah satu pihak, atau jika salah satu pihak kemungkinan besar adalah ahli warisnya; (KUHPerd. 176 dst., 331 dst., 366 dst., 433 dst., 452, 832 dst., 1666 dst.)

90. jika ia adalah seorang pengurus suatu yayasan, perserikatan atau badan Pemerintahan yang menjadi salah satu pihak; (KUHPerd. 1655 dst.; KUHD 15 dst., 36 dst.)

100. jika ada permusuhan yang hebat antara dia dan salah satu pihak;

110. jika antara hakim dan salah satu pihak sejak timbulnya perkara atau dalam waktu enam bulan sebelum penolakan, telah terjadi penghinaan atau ancaman.

 

Pasal 36

Setiap hakim yang mengetahui bahwa ada suatu alasan untuk penolakan terhadap dirinya, berkewajiban memberitahukannya kepada majelis yang ia menjadi salah satu anggotanya, yang kemudian akan memutuskan apakah ia harus mengundurkan diri dari perkara tersebut. (Rv. 35, 42; Sv. 276; IR. 374; RBg. 702.)

 

Pasal 37.

Alasan-alasan penolakan terhadap seorang hakim berlaku juga terhadap penuntut umum, panitera dan panitera pengganti, akan tetapi dengan pengertian bahwa seorang penuntut umum tidak dapat ditolak, jika ia karena jabatannya terlibat sebagai pihak dalam perkara yang bersangkutan; seperti juga penolakan yang demikian itu tidak dapat terjadi dalam perkara pidana yang dilancarkan oleh pam penuntut umum karena jabatan terhadap orang-orang tersebut dalam pasal 35 No. 30.

Penolakan dengan cara yang sama seperti terhadap para hakim. (Sv. 275.)

 

Pasal 38.

Pihak yang mau menolak hakim harus mengajukan penolakan itu dengan disertai alasan, jika ia tidak ingin haknya hilang, selambat-lambatnya sebelum dilakukan pleidoi (pembelaan) atau, jika proses pemeriksaan perkara dijalankan secara tertulis, sebelum tenggang waktu tanya-jawab habis, kecuali jika alasan penolakan atau sebab yang menimbulkan penolakan baru timbul kemudian.

Sebagai kekecualian terhadap hal terakhir, maka penolakan terhadap seorang hakim-komisaris harus dilakukan sebelum ia memulai tugasnya.

Akta penolakan harus ditandatangani oleh pihak yang bersangkutan sendiri atau oleh orang yang khusus dikuasakan untuk itu dengan akta otentik dan disainpaikan kepada panitera yang sesudah memberikan tanda terima memberitahukan kepada hakim yang bersangkutan. (KUHPerd. 1868; Rv. 41, 111 dst., 118, 180 dst.; Sv. 270 dst., 275.)

 

Pasal 39.

Hakim dalam waktu dua hari harus membuat tanggapan tertulis tentang penolakan itu dan menyampaikannya dalam sampul tertutup kepada ketua. (Rv. 40.)

Jika penolakan ditujukan kepada ketua, maka tanggapan itu disampaikan kepada wakil ketua dan jika wakil ketua tidak ada, kepada hakim yang pangkatnya langsung di bawah ketua.

 

Pasal 40.

Majelis hakim akan menyelidiki alasan-alasan penolakan, dan jika alasan itu dianggap terbukti dan benar, maka penolakan diterima. (Rv. 38 dst.; SV. 273, IR. 374.)

 

Pasal 41.

Jika pihak yang menolak berpendapat ada beberapa alasan penolakan terhadap hakim yang sama, maka semua alasan itu harus dikemukakan sekaligus. (Rv. 35, 38; Sv. 271.)

 

Pasal 42.

Jika satu pihak akan menolak lebih dari satu anggota majelis yang sama, maka penolakan kedua dan berikutnya tidak dapat dikemukakan sebelum ada putusan mengenai penolakan terdahulu. (Rv. 36 dst., 266 dst.; Sv. 272.)

 

Pasal 43.

Tak seorang anggota Majelis pun boleh mengundurkan diri dari pembicaraan mengenai penolakan serta pengambilan putusannya. (AB. 22; Rv. 36; Sv. 273.)

 

Pasal 44.

Putusan mengenai penolakan tidak dapat dimintakan banding, peninjauan kembali atau kasasi. (Rv. 218, 327 dst., 362 dst., 402 dst., Sv. 281., IR. 374; RBg. 702.)

 

45. Dicabut dg. S. 1872-13.

 

 

Bagian 4. Keputusan Pengadilan Pada Umumnya.

 

Pasal 46.

Jika penggugat atau tergugat tidak datang menghadap pada hari yang telah ditentukan, maka diambil tindakan-tindakan seperti diatur dalam bagian keenam bab ini. (Rv. 77 dst., 107 dst.)

 

Pasal 47.

Jika para pihak datang hadir, maka mereka saling didengar tentang kepentingannya dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam reglemen ini.

(s.d. u. dg. S. 1908-522.) Setelah selesai pembelaan masing-masing atau jika tidak diajukan pembelaan-pembelaan dalam perkara itu dengan permohonan keputusan berdasarkan surat-surat yang ada, maka hakim setelah mempelajari surat-surat itu segera memberikan keputusan atau menentukan hari lain untuk mengucapkan keputusannya.

(s.d. t. dg. S. 1908-522.) Hakim dapat memberikan keputusan lebih awal dari hari yang ditentukan, tetapi dalam hal itu sedikitnya dua hari sebelum keputusan diucapkan ia memerintahkan panitera untuk memberitahukan kepada para pengacara tentang pengajuan hari pengucapan keputusan tersebut.

(s.d.t. dg. S. 1908-522.) Jika surat keputusan belum selesai untuk diucapkan pada hari yang telah ditentukan, maka hakim menentukan pada sidang hari itu hari lain untuk mengueapkan keputusannya. (ISR. 146; Rv. 49, 79, 180, 321 dst.; IR. 131, 135.)

 

Pasal 48.

Hakim sebelum mengambil putusan akhir dapat mengambil putusan persiapan atau putusan sela.

Putusan persiapan mencakup putusan-putusan dan surat-surat perintah yang dikeluarkan untuk memberi petunjuk-petunjuk mengenai perkara dan yang bermaksud mempersiapkan keputusan akhir tanpa mempengaruhi pokok perkaranya.

Putusan sela mencakup putusan-putusan dan surat-surat perintah yang memberi jalan kepada hakim sebelum memutus perkara yang bersangkutan memperoleh bukti, memerintahkan suatu penyelidikan ataupun pengarahan yang dapat menentukan dalam pengambilan keputusan. (KUHPerd. 1929 dst., 1940 dst.; Rv. 58, 99, 138, 171, 211 dst., 215 dst., 230 dst., 262 dst., 331 dst., 351, 425, 783; IR. 185.)

 

Pasal 49.

Jika hakim telah menentukan hari untuk mengueapkan putusan dan para pihak sedang mengadakan pembicaraan untuk mencapai suatu penyelesaian damai, maka mereka dapat memohon kepada hakim agar pengucapan putusan untuk sementara ditangguhkan. (KUHPerd. 1851, Rv. 31.)

 

Pasal 50.

Para hakim dalam musyawarahnya karenajabatan wajib menambah dasar hukum yang mungkin tidak dikemukakan oleh para pihak.

Mereka wajib memberi putusan tentang semua hal yang dituntut.

Mereka dilarang memberikan putusan tentang hal-hal yang tidak dituntut atau memberikan lebih daripada yang dituntut. (RO. 30 dst., 39 dst.; KUHPerd. 1940, 1950; Rv. 47, 128, 132 dst., 138, 171, 173, 211, 215, 385-20, 31 dan 41, 643-40; IR. 178.)

 

Pasal 51.

Jika hakim memerintahkan agar para pihak datang menghadap, maka ia menentukan hari dan jam untuk itu di dalam putusan. (Rv. 31, 68, 230 dst.) 52. Setiap putusan sela yang memerintahkan sumpah harus memuat perbuatan-perbuatan apa yang harus dinyatakan dalam lafal sumpah dan pengambilan sumpah dilakukan dengan dihadiri oleh pihak lawan atau setelah lawan dipanggil dengan patut.

Jika suatu pihak yang diminta mengucapkan sumpah oleh pihak lawan pada hari yang ditentukan tidak datang, maka ia dianggap menolak melakukan sumpah itu, kecuali ia mengajukan bantahan (perlawanan) dengan alasan ia tidak datang karena ada halangan yang sah. (KUHPerd. 1929 dst., 1932, 1940 dst., 1944 dst.; Rv. 46, 48, 68, 77 dst., 106, 236; IR. 156 dst.)

 

Pasal 53.

Jika ada tuntutan sebagian (provisionil) dan perkara tersebut siap diputus dalam tuntutan pokoknya serta sebagiannya, maka terhadap itu hakim menjatuhkan satu keputusan. (KUHPerd. 190, 212 dst., 246, 457, 561, 1738; Rv. 55-80, 68, 115-20, 241 dst., 286, 332, 344-30, 785.)

 

Pasal 54.

(s.d.u. dg. S. 1908-522.) Pelaksanaan sementara putusan-putusan hakim meskipun ada banding atau perlawanan dapat diperintakan bila:

10. putusan didasarkan atas suatu alas hak otentik;

20. putusan didasarkan atas surat di bawah tangan yang diakui oleh pihak terhadap siapa dapat dipakai sebagai dasar, atau yang dianggap diakui menurut hukum, juga dianggap diakui jika perkara diputus tanpa kehadiran tergugat (verstek);

30. dalam hal telah ada penghukuman dengan keputusan hakim yang mendahuluinya yang terhadapnya tidak dapat diajukan perlawanan atau tidak dapat dimintakan banding. (IR. 180.)

Apakah perintah ini diberikan dengan atau tanpa jaminan perseorangan diserahkan kepada pertimbangan hakim. (KUHPerd. 1820 dst., 1830, 1868, 1870 dst., 1875, 1917 dst.; Rv. 55 dst., 82, 84, 148 dst., 155 287, 338, 346 dst., 403, 437, 585, 855.)

 

Pasal 55.

Pelaksanaan sementara keputusan-keputusan hakim meskipun ada banding atau perlawanan dapat diperintahkan dengan atau tanpa jaminan perseorangan, dalam hal-hal yang bersangkutan dengan:

10. penyegelan dan pembukaan segel atau pendaftaran kekayaan; (Rv. 652 dst., 663 dst., 672 dst.; Ov. 100 dst.)

20. perbaikan-perbaikan yang mendesak; (KUHPerd. 1551, 1555.)

30. pengosongan barang yang disewakan, jika tidak ada bukti tertulis tentang sewa-menyewa yang masih berlaku, diperbaharui atau diperpanjang atau jika waktu sewanya sudah habis; (KUHPerd. 1570 dst., 1581, 1587, 1597.)

40. pengangkatan orang-orang yang mengelola barang-barang sengketa, komisaris-komisaris dan penyimpan-penyimpan; (KUHPerd. 1736, 1738; Rv. 454, 508, 561, 580-40.)

50. penerimaan jaminan-jaminan dan jaminan lanjutan; (KUHPerd. 1820, 1823; Rv. 614.)

60. pengangkatan wali, pengampu serta pengurus-pengurus lain serta pemberian pertanggungjawabannya; (KUHPerd. 348, 359 dst., 369 dst., 409 dst., 441, 449 dst., 463 dst., 979, 1127; F. 13; Rv. 764 dst.)

70. (s. d. u. dg. S. 1908-552.) uang tahunan, atau pemberian nafkah dan pada umumnya pelunasan sejumlah uang tertentu; (KUHPerd. 213, 225 dst., 321 dst., 960-20, 1429-30.)

90. hak menguasai (bezitregt). (KUHPerd. 529 dst., 548.)

Dan selanjutnya dalam hal-hal yang khusus yang diperbolehkan atau ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. (RO. 136; F. 4; Rv. 272, 287, 291, 585, 726, 850, 855.)

 

Pasal 56.

Jika hakim tidak memerintahkan pelaksanaan sementara, maka ia tidak dapat memutuskan hal itu kemudian, tanpa mengurangi hak para pihak untuk menuntut hal ini dalam banding. (Rv. 347 dst.)

 

Pasal 57.

Pelaksanaan sementara tidak dapat diperintahkan terhadap biaya, meskipun hal itu dikabulkan sebagai pengganti kerugian dan bunga. (KUHPerd. 1243 dst., 1366 dst.; Rv. 58, 460, 540, 605, 725, 732, 741, 743.)

 

Pasal 58.

(s.d.u. dg. S. 1908-522.) Barangsiapa dinyatakan kalah dalam putusan, untuk membayar biaya perkara. Namun biaya itu diperhitungkan seluruh atau sebagian antara suami dan isteri, keluarga sedarah dalam garis lurus, saudara laki-laki atau perempuan atau keluarga karena perkawinan dalam derajat yang sama, juga jika para pihak dalam beberapa hal saling dikalahkan. Demikian pula hakim akan membebankan kepada pihak yang telah mengeluarkan atau menyebabkan keluarnya biaya yang tidak perlu, biaya yang dikeluarkan itu.

Dalam hal putusan sebagian (provisionil), putusan persiapan serta putusan sela, maka putusan mengenai biaya dapat ditangguhkan sampai pada keputusan akhir.

(s.d.t. dg. S. 1908-522.) Jumlah biaya yang harus dipikul oleh pihak yang kalah, ditetapkan dalam putusan hakim untuk hal-hal sebelum dijatuhkan putusan dan tidak mengenai hal-hal yang dikeluarkan oleh pihak sendiri.

(s.d.t. dg. S. 1908-522.) Dalam perkara-perkara yang oleh peraturan perundang-undangan diwajibkan atau diperbolehkan tindakan-tindakan atau pembelaan-pembelaan oleh para pengacara, maka segera setelah pembelaan itu dilakukan, oleh pengacara tersebut disampaikan perhitungan-perhitungan biaya. Bila hal itu tidak ada, maka jumlah biaya ditentukan menurut perkiraan yang dibuat oleh hakim. (KUHPerd. 290; Rv. 21, 48, 59 dst., 98, 242, 271 dst., 276, 607 dst.; IR. 181; RBg. 192.)

 

Pasal 59.

(s.d.t. dg. S. 1908-522.) Dalam perkara-perkara tersebut dalam pasal 58 bagian terakhir, di dalam putusan sudah termasuk upah serta uang muka para pengacara menurut tarip-tarip yang ada atau yang akan ditentukan kem udian. (RO. 191; Rv. 106, 610.)

Hal yang sama berlaku juga terhadap biaya yang berhubungan dengan penggunaan juru bahasa serta pembuatan terjemahan-terjemahan. Uang muka dibayar oleh pihak yang memohon digunakannya juru bahasa atau dibuatnya terjemahan atau juga karena jabatannya diperintahkan oleh hakim agar dibayar oleh penggugat. (Rv. 33; IR. 130 dst., 182; RBg. 154 dst., 193.)

 

Pasal 60.

Dengan tidak mengurangi apa yang ditentukan dalam pasal 192 dan 203 RO., maka pengacara danjuru sita yang menyimpang dari tugas yang ada padanya dan siapa pun yang mengabaikan kepentingan-kepentingan yang penigurusannya diserahkan kepadanya dapat dihukum untuk menanggung dari saku sendiri seluruh atau sebagian biaya, bahkan untuk mengganti kerugian dan bunga, jika ada alasan-alasan untuk itu tanpa dapat menuntutnya dari mereka yang memberi kuasa kepadanya. (KUHPerd. 331 dst., 449 dst., 979, 1243 dst.; Rv. 21, 58, 93, 98, 256, 264, 607.)

 

Pasal 61.

(s. d. u. dg. S. 1908-522.) Keputusan wajib diucapkan sendiri oleh hakim dan berisi: (RO. 29; Rv. 47, 64 dst., 632; IR. 184; RBg. 195.)

10. nama-nama serta tempat tinggal para pihak serta nama-nama para pengacara, jika digunakan pengacara; (Rv. 8-10 dan 20; 106 dst.; S. 1853-64.)

20. pendapat akhir dari kesimpulan penuntut umum dalam hal ia didengar; (Rv. 322.)

30. pertimbangan para penasihat menurut pasal 7 RO. dalam perkara-perkara yang memerlukan nasihat mereka;

40. dasar pertimbangan-pertimbangan putusan, tentang kejadian-kejadian serta tentang hukumya, masing-masing sendiri dan keputusannya. (RO. 30 dst., 173; Rv. 50, 414; IR. 184.)

Pada akhimya disebut juga nama-nama hakim yang mengadili perkara serta penuntut umum yang mengikuti persidangan-persidangan. (RO. 121, 154; Sv. 174.)

 

Pasal 62.

Keputusan hakim oleh panitera dimasukkan dalam surat putusan (audientieblad) dan selambat-lambatnya dalam waktu dua kali dua puluh empat jam ditandatangani oleh ketua dan panitera. (Rv. 65; IR. 186.)

 

Pasal 63.

Jika ketua berhalangan untuk menandatangani surat putusan, maka hal itu dilakukan oleh hakim anggota yang tertua yang duduk dalam majelis. Jika panitera berhalangan, maka hal itu dinyatakan dengan tegas dalam surat putusan. (RO, 53; Rv. 62; IR. 187; RBg. 198.)

 

Pasal 64.

(s.d.u. dg. S. 1908-522.) Penjaminan surat keputusan dilakukan tanpa kerja sama dengan para pihak dan memuat, di samping apa yang dimuat dalam pasal 61, juga: (Rv. 66, 435, 853, 858.)

10. pendapat terakhir dari kesimpulan para pihak atau jika itu tidak tertulis, apa yang dicatat oleh panitera; (Rv. 111, 113 dst., 119 dst.)

20. pernyataan bahwa putusan telah diucapkan di muka umum; (ISR. 146; RO. 29.)

30. hari/tanggal putusan diucapkan. (Rv. 61, 142 dst.)

 

65. Dicabut dg. Inv. Sw.

 

Pasal 66.

Panitera wajib atas permintaan para pihak memberikan salinan surat keputusan kepada mereka segera bila sudah dimungkinkan dengan ancaman mengganti biaya, kerugian dan bungajika ada alasan untuk itu. (KUHPerd. 1243; Rv. 64, 607, 853.)

 

Pasal 67.

Semua putusan yang membebani kewajiban timbal-balik kepada kedua pihak, atau yang menimbulkan hak dan kewajiban untuk kedua pihak dapat dilaksanakan oleh masing-masing untuk kepentingan mereka sendiri. (Rv. 435 dst., 764 dst., 831 dst.)

 

Pasal 68.

(s.d.u. dg. S. 1908-522.) surat-surat keputusan dan surat-surat perintah tersebut dalam pasal 48 tidak perlu diperingatkan, kecuali jika karena ketentuan-ketentuan buku kedua undang-undang ini diperlukan untuk tuntutan kewajiban keuangan yang harus dipenuhi pihak lain. (Rv. 58, 70, 82, 88, 106 dst., 139,, 435, 443, 594.)

 

69. Dicabut dg. S. 1908-522.

 

Bagian 5. Penanggungan.

 

Pasal 70.

(s.d.u. dg. S. 1908-522.) Jika seorang tergugat berpendapat ada alasan untuk memanggil seseorang untuk menanggungnya dan pemanggilan tidak dilakukan sebelum hari sidang pemeriksaan perkaranya, maka ia pada hari yang ditentukan untuk mengadakan bantahan harus mengajukan kesimpulan disertai alasan-alasan untuk itu sebelum bantahan dilakukan.

Di dalam kesimpulan itu boleh dimasukkan tangkisan tentang ketidakwewenangan hakim, menyimpang dari apa yang ditentukan dalam pasal 114 dan bila ini tidak terjadi dianggap tidak diajukan, kecuali bila hakim tidak berwenang berdasarkan pokok perselisihan.

Bila penggugat berpendapat ada alasan-alasan untuk memanggil seseorang untuk menanggungnya, maka ia harus mengajukan permohonan untuk itu dengan kesimpulan yang disertai alasan-alasan pada hari ia harus mengajukan jawaban balik (replik).

Jika permohonan dikabulkan, maka hakim akan memberikan waktu yang cukup berdasarkan jarak ke tempat tinggal si penanggung dan menentukan hari untuk memeriksa perkara pokoknya maupun perkara penanggungan. (Rv. 99.)

Putusan yang mengabulkan permohonan penanggungan tidak perlu diberitahukan kepada penanggung. Hal itu dimasukkan dalam gugatan dan diserahkan tindasan-tindasannya yang harus disampaikan kepada penggugat dalam penanggungan. (Rv. 68, 106.)

Bila Permohonan ditolak, pada putusan itu hakim menentukan hari pada waktu mana diadakan panggilan setelah perkara itu dimasukkan kembali dalam daftar giliran sidang. (KUHPerd. 1084 dst., 1208, 1474, 1491 dst., 1534, 1558 dst.; Rv. 10 dst., 61-4, 99, 113 dst., 121 dst., 241 dst., 281.)

 

Pasal 71.

Jika permohonan penanggungan tidak diajukan pada hari yang sudah ditentukan atau jika tuntutan penanggungan tidak dilakukan dalam waktu yang telah ditentukan, maka tanpa penundaan dilanjutkan pemeriksaan perkara yang mula-mula. (KUHPerd. 1503; Rv. 70.)

 

Pasal 72.

(s.d.u. dg. S. 1908-522.) Dalam hal penanggungan terhadap hipotek atau hak-hak kebendaan lain, maka penanggung selalu dapat mengambil alih perkara tertanggung, yang dibiarkan di luar acara, jika ia menghendakinya, sebelum ada suatu keputusan dijatuhkan antara dia dan pihak lawan semula.

Namun si tertanggung, jika menghendakinya, dapat tetap ikut berperkara untuk mempertahankan haknya; juga pihak lawan si tertanggung untuk mempertahankan haknya dapat menuntut si tertanggung untuk tetap ikut dalam perkara itu. (RO. 127; KUHPerd. 528, 1208, 1492; Rv. 74, 117, 279 dst.)

 

Pasal 73.

Putusan-putusan yang dijatuhkan terhadap si penanggung seperti tersebut dalam pasal yang lalu dilaksanakan terhadap si tertanggung.

Putusan cukup diberitahukan kepada para tertanggung, kecuali jika mereka berada di luar proses perkara, atau jika mereka tetap ikut dalam perkara tanpa diperlukan tuntutan atau gugatan lain.

Mengenai biaya, kerugian dan bunga, maka penyelesaiannya dan pelaksanaannya hanya dapat dilakukan terhadap si penanggung.

Namun jika si penanggung ternyata tidak mampu, maka si tertanggung, jika dikeluarkan dari perkara, harus menanggung biaya-biayanya, begitu pula mengenai ganti-rugi dan bunga bila oleh hakim dianggap beralasan untuk itu. (KUHPerd. 1104, 1199, 1293, 1496-30; Rv. 58, 67, 72, 74, 435 dst., 607 dst.)

 

Pasal 74.

Dalam hal penanggungan yang sederhana, maka si penanggung hanya dapat masuk dalam perkara tanpa mengambil alih perkaranya dari si tertanggung. (KURPerd. 1084, 1843; Rv. 72, 117, 279.)

 

Pasal 75.

(s.d.u. dg. S. 1908-522.) Dalam hal perkara aslinya dan perkara penanggung siap untuk diputus, maka diputus bersama-sama, dalam hal ini jika penggugat atau tergugat tidak memohonnya, perkara pokok diputus terpisah. (Rv. 249.)

 

Pasal 76.

Barangsiapa digugat karena penanggungan wajib berperkara di hadapan hakim yang berwenang menangani perkara yang mula-mula, meskipun ia menyangkal menjadi seorang penanggung, tetapi jika jelas ternyata gugatan yang asli hanya bermaksud untuk menariknya dari hakimnya yang berwenang, maka ia akan diajukan ke muka hakim itu. (ISR. 136; KUHPerd. 1493 dst., 1674; Rv. 9914, 130.)

 

Bagian 6. Putusan Tanpa Kehadiran Tergugat Dan Perlawanan.

 

Pasal 77.

Jika penggugat pada hari yang telah ditentukan tidak datang menghadap, maka perkara diputus tanpa kehadirannya (verstek), dan pihak lawan dibebaskan dari perkara tersebut dengan menghukum penggugat membayar biaya perkara. Dalam hal ini tidak boleh diajukan perlawanan, tetapi penggugat dapat mengajukan gugatan baru sesudah membayar biaya verstek. (Rv. 46 dst., 91, 94, 121, 330, 405 dst., 780; IR. 124 dst.)

 

Pasal 78.

Jika tergugat tidak datang menghadap setelah tenggang waktu serta tata tertib acara dipenuhi, maka putusan dbatuhkan tanpa kehadiran tergugat dan penggugat dikabulkan, kecuali jika hakim menganggap gugatan itu tanpa hak atau tanpa dasar hukum. (Rv. I dst., 46, 80, 83, 89, 91, 9 la, 94, 107, 121, 254, 405; Sv. 217; IR. 125, 345; RBg. 149, 634.)

 

Pasal 79.

Setiap putusan tanpa kehadiran salah satu pihak (verstek) selalu diticapkan dalam sidang pengadilan; tetapi hakim dapat memerintahkan agar surat-surat yang bersangkutan diletakkan di meja dahulu dan mumutuskan kesimpulankesimpulan pihak penggugat pada hari lain. (Rv. 47, 77 dst., 94.)

 

Pasal 80.

Semua pihak yang telah dipanggil dan tidak datang menghadap dimuat dalam suatu putusan. (Rv. 77 dst.)

 

Pasal 81.

(s.d. u. dg. S. 1889-31.) Jika ada beberapa tergugat dan di antaranya ada satu atau lebih yang tidak datang menghadap, maka terhadap yang tidak datang diputus tanpa kehadirannya, sedangkan untuk yang menghadap dilakukan pemeriksaan biasa. Tiap-tiap pihak yang datang menghadap berhak untuk memberitahukan lewat jurusita pihak-pihak yang tidak datang dengan panggilan semua pihak untuk menghadap pada hari yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara yang bersangkutan. Untuk panggilan-panggilan ini harus diperhatikan ketentuan-ketentuan mengenai tenggang waktu.

Terhadap semua pihak dijatuhkan satu putusan yang dipandang sebagai suatu putusan atas bantahan dan terhadapnya tidak dimungkinkan perlawanan. (Rv. I dst., 14, 83, 91, 121 dst., 330, 782, 949.)

 

Pasal 82.

(s.d.u. dg. S. 1938-276.) Putusan-putusan dengan kehadiran tergugat tidak boleh dilaksanakan sebelum lewat empat belas hari setelah diberitahukan dengan perantaraan juru sita kepada orangnya sendiri di tempat tinggatnya atau dengan cars seperti ditentukan dalam pasal 3 dan 6 mengenai gugatan, kecuali jika pelaksanaan sementara diperintahkan hakim. (Rv. 54, 88; Sv. 218; IR. 345; RBg. 634.)

 

Pasal 83.

(s.d. u. dg. S. 1889-31.) Tergugat yang perkaranya diputus tanpa kehadirannya (verstek) dapat mengajukan perlawanan (verzet).

(s.d.u. dg. S. 1908-522.) Perlawanan harus dilakukan dalam waktu tiga puluh hari setelah putusan atau suatu akta yang dibuat berdasarkan keputusan itu atau akta untuk pelaksanaan keputusan itu diberitahukan kepadanya pribadi, atau juga sesudah ia melakukan sesuatu yang menyatakan bahwa ia mengetahui tentang putusan atau dimulainya pelaksanaan putusan itu.

Di luar keadaan tersebut dalam ayat yang lain, maka perlawanan dapat diterima sampai putusan dilaksanakan.

Terhukum yang menyatakan menerima putusan tidak dapat mengajukan perlawanan. (Rv. 52, 77 dst., 81, 84, 89, 91, 330, 389, 405, 408 dst., 428, 636, 763, 786, 949; Sv. 219 dst., 223.)

 

Pasal 84.

(s. d. u. dg. S. 1889-31; S. 1908-522; S. 1916-530.) Keputusan dianggap sudah selesai dilaksanakan:

- dalam hal pelaksanaan putusan tentang benda bergerak, setelah diadakan penjualan;

- dalam hal putusan pembayaran sejumlah uang kepada pihak-ketiga, setelah pembayaran kepada pihak ketiga;

- dalam hal pelaksanaan putusan (uitwinning) benda tetap, pada hari ketiga puluh setelah pemberitahuan pertama seperti ditentukan dalam pasal 517;

- dalam hal perceraian atau pisah meja dan ranjang, setelah diberitahukan kepada tergugat dan diumumkan dengan cara seperti ditentukan dalam pasal 843 dan juga sesudah lewat sembilan puluh hari setelah diberitahukan maupun setelah lewat tiga puluh hari sesudah diumumkan.

Perlawanan yang dilakukan dalam jangka waktu tersebut di atas dan dengan cara seperti ditentukan di bawah ini, mencegah pelaksanaan putusan hakim, bila hal itu tidak diperintahkan oleh hakim meskipun ada perlawanan. (Rv. 54 dst., 82 dst., 86, 91 dst., 385, 389, 408 dst., 442, 466 dst., 587 dst., 590, 603.)

 

Pasal 85.

(s. d. u. dg. S. 1908-522.) Pemberitahuan perlawanan menyebutkan secara singkat alasan-alasan pihak itu serta gugatan terhadap diri penggugat asli atau pemberitahuan tentang tempat tinggal pilihannya.

Penggugat asli berhak, sesuai dengan pasal 107, untuk memanggil lebih awal dari hari yang telah disebutkan dalam pemberitahuan perlawanan. (KUHPerd. 24; Rv. 1 dst., 6 dst., 10, 14, 84, 288.)

 

Pasal 86.

Perlawanan dapat dilakukan baik dengan akta otentik di luar pengadilan maupun pada waktu diberitahukan keputusan hakim, atau pada waktu disampaikan akta lain yang bermaksud melaksanakan putusan tersebut, dengan kewajiban pada pelawan untuk mengulangi perlawanannya menurut pasal yang lalu dalam waktu yang sama dengan waktu ia digugat atau yang semestinya digugat menurut ketentuan-ketentuan bagian pertama bab ini.

Juru sita yang bertugas memberitahukan atau melaksanakan putusan harus mencantumkan hal perlawanan itu di dalam surat laporannya atau berita acara dengan ancaman, bila tidak mencantumkannya, ia akan menanggung biaya, kerugian dan bunganya. (Rv. 60, 82, 85.)

 

Pasal 87.

Pihak pelawan berhak untuk meminta ke bagian kepaniteraan agar hal itu dicatat dalam daftar (register) yang disediakan untuk itu dengan menyebut para pihak, hari tanggal keputusan tanpa kehadiran tergugat (verstek) dan adanya perlawanan yang dilakukan. (Rv. 88, 413, 438.)

 

Pasal 88.

(s.d.u. dg. S. 1938-276.)Pada putusan verstek, yang pelaksanaannya sementara tidak diperintahkan, dapat dilaksanakan terhadap pihak ketiga sebelum lewat empat belas hari sesudah diberitahukan kepada yang bersangkutan menurut pasal 82 dan dengan menunjukkan pernyataan panitera, bahwa dalam daftar-daftar (register) yang bersangkutan tidak tercatat adanya perlawanan. (Rv. 82, 437 dst.)

 

Pasal 89.

Seorang pelawan yang untuk kedua kalinya membiarkan ia diputus verstek tidak dapat diterima untuk mengadakan perlawanan baru. (Rv. 57 dst., 77 dst., 405.)

 

90. Dicabut dg. S. 1889-31.

 

Pasal 91.

Biaya verstek, termasuk biaya putusan dan biaya yang dipandang timbul sebagai akibat tidak hadimya pihak yang melakukan perlawanan, menjadi beban pihak Pelawan, kecuali jika verstek dijatuhkan berdasarkan gugatan yang dinyatakan batal. (Rv. 57 dst., 77 dst., 94, 98.)

 

Pasal 91a.

(s.d.t. dg. S. 1908-522.) Tergugat yang perkaranya menghadapi putusan verstek, selama putusan itu belum dijatuhkan, berhak untuk menghadap pada hari yang ditentukan yang menyebabkan tidak berlakunya akibat-akibat verstek, kecuali mengenai biaya yang disebabkan karena keterlambatannya dan untuk itu berlaku pasal 91. (Rv. 78 dst., 108 dst.)

 

Bagian 7. Keadaan Batal.

 

Pasal 92.

Tidak ada surat pemberitahuan atau akta tata cara Peradilan (rechspleging) yang dapat dinyatakan batal, jika peraturan-peraturan perundang-undangan tidak memerintahkan secara tegas tentang kebatalannya. (Rv. 94, 106, 339, 443, 478, 533, 729.)

 

93. Dihapus dg. Inv. Sw. 3.

 

Pasal 94.

Apa yang ditentukan dalam pasal-pasal 1, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18 dan 20 harus diperhatikan dengan ancaman batal. (Rv, 106.)

Hal tergugat tidak datang menghadap, maka terhadapnya tidak dapat dijatuhkan putusan verstek dan hakim dalam menyatakan keadaan batal, menghukum penggugat membayar biaya perkara. (Rv. 78, 91, 96 dst., 339.)

 

95. Dicabut dg. S. 1908-522.

 

Pasal 96.

(s.d.u. dg. S. 1908-522.) Bila tergugat datang menghadap memenuhi panggilan gugatan dan mengajukan tuntutan pernyataan batalnya panggilan gugatannya, maka hakim dapat menolak tangkisan itu bila kealpaan atau pelanggaran yang dilakukan sedemikian rupa sehingga tergugat dianggap tidak dirugikan dalam pembelaannya dan juga tidak ada kepentingan dalam menggunakan keadaan batal itu. (Rv. 24, 188, 339.)

 

Pasal 97.

Jika panggilan gugatan telah dilakukan oleh orang yang tidak berwenang untuk itu, maka hakim berkewajiban untuk menyatakan panggilan gugatan itu batal. (AB. 23; Rv. 1, 20, 94, 96, 339.)

 

Pasal 98.

Biaya akta-akta dalam tata cars peradilan yang batal atau yang tidak diperlukan, dibebankan kepada pengacara atau juru sita yang telah menyebabkan dibuatnya atau dikeluarkannya akta-akta itu. Di samping itu kepada mereka, menurut keadaan, dapat dipertanggungjawabkan atas timbulnya kerugian dan bunga dan bahkan, menurut keadaan, dapat dijatuhi hukuman seperti tersebut dealam pasal 192 RO. (KUHPerd. 1243, 1365; Rv. 21, 60, 264, 339, 53 1; Sv. 305.)

 

BAB II. TATA CARA BERPERKARA DI RAAD VAN JUSTITIE DAN

HOOGGERECHTSHOF DALAM TINGKAT PERTAMA

Bagian 1. Gugatan.

 

Pasal 99.

(1) Seorang tergugat dalam perkara pribadi yang murni mengenai benda-benda bergerak dituntut di hadapan hakim di tempat tinggalnya. (ISR. 136; KUHPerd. 1724; Rv. 100, 102, 133, 244-2', 260, 926; IR. 118.)

(2) Jika tempat tinggalnya di Indonesia tidak dikenal, di hadapan hakim di tempat tinggalnya yang nyata. (KUHPerd. 17; Rv. 6-70.)

(3) Jika ia tidak mempunyai tempat tinggal yang diakui, di hadapan hakim di tempat tinggal penggugat. (Rv. 100.)

(4) Jika mengenai pemegang-pemegang saham tidak atas nama dalam pinjaman pinjaman uang atau perserikatan-perserikatan yang tidak diketahui siapa pemiliknya, maka mereka juga digugat di hadapan hakim di tempat tinggal penggugat. (KUHD 40 dst.; Rv. 6-70.)

(5) Jika dalam hal-hal tersebut di atas ada beberapa penggugat, gugatan dilakukan di hadapan hakim dari salah satu di antara para penggugat atas pilihan mereka.

(6) (s. d. u. dg. S. 1912-521.) Dalam hal ada beberapa tergugat, di hadapan hakim di tempat tinggal salah satu tergugat atas pilihan penggugat. Dalam hal para tergugat satu sama lain mempunyai hubungan sebagai tergugat pokok dan penjamin, maka gugatan dilakukan di hadapan hakim di tempat tinggal orang yang menjadi tergugat pokok atau salah satu dari mereka, kecuali dalam hal yang diatur dalam alinea kedua pasal 6 RO.

(7) (s. d. t. dg. S. 1912-521.) Jika gugatan mengenai tagihan pembayaran benda-benda bergerak yang telah dijual dan diserahkan dapat dilakukan baik di hadapan hakim di tempat tinggal tergugat maupun di hadapan hakim di tempat tinggal pembayar, maka gugatan seharusnya dilakukan atas pilihan penggugat. (Rv. 9262.)

(8) Dalam perkara mengenai hak atas benda tetap, di hadapan hakim yang di wilayah hukumnya terletak benda tetap tersebut. (Rv. 102; KUHPerd. 506 dst.)

(9) Dalam hal benda-benda tetap terletak di dalam wilayah hukum beberapa raad van justitie, gugatan dilakukan di hadapan hakim di ibu kota di mana terletak benda tetap itu, dan jika tidak ada ibu kota, di hadapan Majelis Hakim yang di dalam wilayah hukumnya terletak salah satu benda tetap itu, atas piliban penggugat. (Rv. 498.)

(10)Dalam perkara-perkara campuran, kecuali dalam perkara warisan yang diatur dalam pasal ini, di hadapan hakim yang di dalam wilayah hukumnya terletak benda tetap itu atau di tempat tinggal tergugat, atas pilihan penggugat. (Rv. 102.)

(11)Dalam perkara persekutuan-persekutuan atau perserikatan dagang, selama masih berdiri di tempat kedudukannya, dan sesudah dibubarkan, baik di hadapan hakim yang sama itu maupun di tempat tinggal salah seorang anggota panitia pembubarnya. (KUHPerd. 1618 dst., 1653 dst.; KUHD 15 dst., 32; Rv. 6-50.)

(12)Dalam perkara warisan: (KUHPerd. 830 dst., 874 dst.; Rv. 7.)

10. karena adanya saling menuntut di antara para waris, termasuk tentang pembagian harta benda karena pembatalan pembagian harta benda; (KUHPerd. 1066 dst., 1112, 1124; Rv. 689.)

20. karena adanya tuntutan para penagih yang meninggal sebelum diadakan pembagian harta benda; (KUHPerd. 1100 dst., 1107; Rv. 7.)

30. karena adanya tuntutan yang berhubungan dengan pelaksanaan penetapan hakim tentang kematian sampai putusan akhir; (KUHPerd. 24, 957 dst., 1005 dst.; Rv. 106.)

diajukan di hadapan hakim yang di dalam wilayah hukumnya warisan jatuh terbuka. (KUHPerd. 23.)

(13)(s.d.u. dg. S. 1906-348.) Dalam perkara-perkara tentang kepailitan atau keadaan tidak mampu membayar di hadapan raad van justitie yang telah menyatakan tergugat dalam keadaan pailit atau dalam keadaan tidak mampu membayar dan yang putusannya mempunyai akibat-akibat hukum, jika kepailitan dinyatakan oleh H.G.H., di hadapan raad van justitie yang salah satu anggotanya diangkat sebagai komisaris. (F. I dst., 79 dst.; Rv. 6-61.)

(14)Dalam perkara penanggungan, di hadapan hakim yang memeriksa perkara yang asli yang masih berjalan. (Rv. 70 dst., 76.)

(15)Dalam perkara pertanggungjawaban (rekening) bagi orang-orang yang karena hukum diangkat sebagai penanggung jawab, di hadapan hakim yang mengangkatnya dan bagi wali atau pengampu di hadapan raad van justitie yang menunjuknya sebagai wali atau pengampu, atau dalam dua hal itu di hadapan raad van justitie di tempat tergugat, atau tempat pilihan penggugat. (KUHPerd. 409 dst., 452, 463, 472, 983; Rv. 674 dst.)

(16)Jika ada tempat tinggal pilihan, di hadapan hakim di tempat tinggal pilihan itu atau di hadapan hakim di tempat tinggal nyata tergugat, atas pilihan penggugat. (KUHPerd. 24 dst.)

(17)Dalam perkara mengenai biaya dan upah pengacara atau juru sita, di hadapan pengadilan dimana biaya-biaya itu dikeluarkan. (KUHPerd. 1970, 1974; Rv. 59, 607 dst., 610.)

(18)(s.d.t. dg. S. 1908-522.) Dalam hal Pemerintah Indonesia mewakili Negara bertindak sebagai penggugat atau tergugat, maka Jakarta dianggap sebagai tempat tinggalnya. XRv. 6-21.)

 

Pasal 100.

(s.d.u. dg. S. 1915-299, 642.) Seorang asing bukan penduduk, bahkan tidak berdiam di Indonesia, dapat digugat di hadapan hakim Indonesia untuk Perikatan-perikatan yang dilakukan di Indonesia atau di mana saja dengan warga negara Indonesia. (ISR. 136; AB. 3; Rv. 99, 761.)

 

Pasal 101.

Didalam tuntutan-tuntutan kebendaan atau dalam tuntutan-tuntutan yang bersifat campuran, maka dalam gugatan harus dijelaskan di mana letak benda-benda tetap itu, begitu pula nama serta sifatnya. (Rv. 92, 99, 102, 506-30, 517-20.)

 

Pasal 102.

Tuntutan perorangan adalah suatu tuntutan yang obyeknya adalah mengenai pelaksanaan suatu perikatan perorangan yang timbul karena suatu persetujuan atau karena undang-undang. (KUHPerd. 1233 dst.)

Tuntutan kebendaan adalah suatu tuntutan mengenai hak milik suatu benda tertentu atau suatu hak kebendaan lain. (KUHPerd. 528, 574, 711, 720, 737, 740, 756, 818, 1725, 1977; KUHD 230 dst.)

Tuntutan campuran adalah tuntutan mengenai perorangan dan sekaligus mengenai kebendaan, yaitu:

- tuntutan untuk mendapatkan warisan; (KUHPerd. 834.)

- tuntutan untuk pembagian harta benda; (KUHPerd. 1066 dst.)

- tuntutan pemisahan harta bersama; (KUHPerd. 128, 573, 1652.)

- tuntutan untuk memberi batas antara dua bidang tanah yang berdampingan. (RO. 124 dst., 159; KUHPerd. 624, 630a dst., 643.)

 

Pasal 103.

Tuntutan mengenai hak menguasai (bezit) dan mengenai hak milik (petitoir) tidak dapat dilakukan bersama. (KUHPerd. 550, 557, 562 dst., 565, 574; Rv. 55-90, 104 dst., 244-30.)

 

Pasal 104.

Barangsiapa telah mengajukan tuntutan mengenai hak milik atas suatu benda tidak dapat diterima dalam tuntutan mengenai hak menguasai (bezit). (KUHPerd. 565; Rv. 103, 105.)

 

Pasal 105.

Seorang tergugat dalam perkara mengenai hak menguasai (bezit) tidak boleh mengadakan tuntutan mengenai hak milik atas benda yang bersangkutan sewm gugatan mengenai hak menguasai (bezit) belum selesai.

Jika ia dalam hal terakhir diputus kalah, maka ia tidak dapat diterima dalam gugatannya tentang hak milik sebelum memenuhi seluruhnya isi keputusan terhadapnya, kecuali bila pelaksanaannya tidak ia jalankan atau terhambat oleh utang pihak yang menang; dalam hal itu maka hakim yang memeriksa gugatan mengenai hak milik atas benda yang bersangkutan dapat menentukan jangka waktu yang harus dilampaui sebelum gugatan itu dapat dilakukan. (KUHPerd. 561, 1738-20; Rv. 53, 103 dst., 244-30.)

 

Pasal 106.

(s.d. u. dg. S. 1908-522.) Penggugat diwajibkan pada waktu menalankan panggilan gugatan menunjuk seorang pengacara, dengan ancaman gugatannya akan batal. (Rv. 8, 92, 94, 319, 339, 349, 411-41.)

Tempat tinggal tersebut dalam pasal 8 No. 10, dianggap dipilih di tempat tinggal pengacara tersebut, kecuali jika penggugat telah menyatakan memilih tempat tinggal pilihan lain. (KUHPerd. 24; Rv. 107, 280, 800.)

Semua akta dalam acara perkara itu sampai dengan putusan akmr diberitahukan kepada alamat itu dan pengacara itu wajib menandatangani naskah-naskah serta surat-surat yang disebut dalam bab ini dan berikutnya. (KUHPerd. 24; Rv. 68, 160, 199 dst., 206, 211, 217, 221, 230, 250, 256, 267, 272, 280 dst.)

Pada surat panggilan gugatan dilampirkan turunan surat-surat yang menjadi dasar gugatan yang bersangkutan. Bila turunan itu, yang mana harus diberikan oleh penggugat selama perkara masih berjalan, tidak ada, maka untuk hal itu tidak boleh dipungut biaya, kecuali untuk surat-surat yang diperlukan selama pembelaan si tergugat atau untuk yang ditimbulkannya, atau untuk perkaraperkara yang harus diselidiki secara tertulis sebagaimana diperintahkan oleh hakim. (KUHPerd. 1886, 1888, 1934, 1974; Rv. 110, 124, 138 dst., 141 dst., 144, 248-41, 256 dst.)

 

Bagian 2. Jawaban Dan Penjelasan Perkara.

(s.d.u. dg. S. 1908-522.)

 

Pasal 107.

Tergugat dapat mempersingkat tenggang waktu yang diberikan dalam pemberitahuan gugatan dengan suatu akta yang diberitahukan kepada pengacara penggugat, sekaugus menunjuk pengacara serta menentukan hari yang lebib awal dari yang disebut dalam pemberitahuan gugatan.

Panggilan dilakukan sedikitnya lima hari sebelum hari yang ditentukan dalam akta tersebut, dengan ancaman batal.

Dalam hal ada tergugat-tergugat peserta, maka panggilan sepanjang tidak merupakan kemauan mereka, diberitahukan kepada mereka juga dengan suatu surat panggilan juru sita dengan mengindahkan tenggang waktu antara panggilan dan hari untuk menghadap yang diajukan itu sesuai hak masing-masing tergugat menurut undang-undang.

Jika oleh lebih dari satu tergugat yang tidak bertindak bersama-sama digunakan bait pengajuan hari pengadilan, maka berlaku panggilan yang paling awal dengan mengingat alinea kedua dan ketiga pasal ini. (Rv. 8, 10 dst., 15, 108, 349.)

 

Pasal 108.

Kecuali dalam hal seperti disebut dalam pasal yang lain, maka oleh pengacara yang bertindak atas nama tergugat hal ini dinyatakan di dalam sidang. Pernyataan itu disebut dalam berita acara sidang.

Tergugat dianggap memilih tempat tinggal di tempat kedudukan pengacara.

Pasal 106 alinea ketiga berlaku dalam hal ini. (KUHPerd. 24; Rv. 106, 349, 413; F 118.)

 

Pasal 109.

Tergugat yang tidak menunjuk pengacara diputus verstek dan selanjutnya diselesaikan menurut ketentuan-ketentuan dalam Bagian 6 Bab I. (Rv. 78, 248.)

 

Pasal 110.

Kepada orang-orang Indonesia yang datang menghadap sendiri dan tidak segera dapat menunjuk pengacara untuk mewakilinya diberikan kesempatan untuk dalam waktu singkat menunjuk seorang pengacara, kecuali dalam hal gugatan yang batal atau dalam hal berlaku pasal 94 alinea kedua. Bila waktu yang diberikan lampau tanpa ada seorang pengacara yang ditunjuk, maka perkara tanpa diberikan penundaan lagi diputus verstek. (Rv. 46, 77 dst.)

 

Pasal 111.

Jika pendaftaran gugatan tidak terjadi seperti dimaksud dalam pasal 23, maka pengacara tergugat berhak untuk meminta agar perkara itu dimasukkan di dalam daftar dengan menyampaikan panggilan gugatan dan surat panggilan pengajuan hari sidang, jika memang itu terjadi.

Terhadap penggugat yang tidak datang menghadap, maka perkaranya diputus verstek dan selanjutnya perkara berjalan seperti diatur dalam Bagian 6 Bab 1, kecuali jika dalam hal permohonan pengajuan hari sidang tidak diperhatikan ketentuan-ketentuan dalam pasal 107. (Rv. 77.)

 

Pasal 112.

Pada hari sidang atau pada hari lain yang telah ditentukan, pengacara penggugat mengemukakan gugatannya yang disertai alasan-alasannya dan pada waktu itu juga di sidang ia menyerahkan turunan surat gugatnya kepada pengacara tergugat. (Rv. 8, 106, 113, 117, 120.)

 

Pasal 113.

Setelah itu pada hari itu juga atau pada hari lain yang telah ditentukan, pengacara tergugat mengajukan jawabannya disertai alasan-alasannya dan turunannya disampaikan kepada pengacara penggugat. (Rv. 107 dst., 120.)

 

Pasal 114.

Pengacara tergugat berkewajiban mengajukan semua tangkisan dan jawaban mengenai pokok perkaranya bersama-sama dengan ancaman tangkisan yang tidak diajukan gugur dan jika tidak dijawab pokok persoalannya ia akan kehilangan hak untuk mengajukannya.

Namun para waris, janda dan wanita-wanita, baik yang bercerai maupun pisah meja dan ranjang atau pisah harta kekayaan yang mendapat waktu untuk mempertimbangkan menerima atau menolak warisan, cukup dengan menunjuk kepada keadaan itu dalam pembelaannya. (KUHPerd. 133 dst., 138, 232, 243, 1023 dst.; Rv. 128, 130, 241.)

 

Pasal 115.

Setelah jawaban diberikan dalam persidangan, maka pengacara penggugat diberi kesempatan untuk mengajukan jawabannya kembali (replik) yang dapat dijawab lagi oleh pengacara tergugat (duplik). (Rv. 343.)

 

Pasal 116.

Hakim atas permintaan bersama para pihak dapat memberi kesempatan untuk saling menjawab.

 

Pasal 117.

(s.d.u. dg. S. 1925-198jo. 273.) Hakim menentukan waktu-waktu pengajuan jawaban, bila perlu setelah mempelajari surat-surat.

Dalam hal kedua pihak mempunyai pendapat yang sama, maka hakim mengabulkan permohonan mereka, kecuali jika hal itu akan menimbulkan hambatan yang tidak patut dalam pelaksanaan pemeriksaan.

Terhadap ketetapan-ketetapan hakim semacam itu tidak ada upaya hukum lain. (Rv. 112 dst., 120, 241, 343.)

 

Pasal 118.

Setelah diadakan pertukaran surat jawab-menjawab, maka para pihak diberi kesempatan mengajukan pembelaan atau ditentukan hari lain untuk keperluan itu, kecuali jika para pihak menghendaki putusan hakim berdasarkan surat-surat. (Rv. 249.)

 

Pasal 119.

Hakim dalam tahap pembelaan berhak untuk minta penjelasan kepada para pengacara tentang apa yang dimaksud dalam jawaban-jawaban tertulis maupun lisan yang telah mereka sampaikan. (Rv. 112 dst., 120, 241, 249, 343.)

 

Pasal 120.

Bila gugatan ditetapkan untuk diperiksa dalam waktu singkat menurut pasal 10 sebelum, alinea terakhir reglemen ini (dalam keadaan yang mendesak), maka pada hari yang telah ditentukan oleh pengacara penggugat diajukan tuntutannya yang disertai alasan-alasannya dan sekaligus dalam sidang itu disampaikan turunannya kepada pengacara tergugat.

Pengacara tergugat segera mengajukan jawabannya yang disertai alasan-alasannya dan menyerahkan turunannya kepada pengacara penggugat.

Hakim atas permintaan para pihak atau karena jabatannya untuk kepentingan jawaban-jawaban atau pembelaan dapat memberikan penundaan. (Rv. 47, 107 dst., 117, 249, 285, 605.)

 

Pasal 121.

Jika pengacara yang mewakili orang yang semula datang menghadap tetapi kemudian pada sidang lanjutan tidak hadir, maka hal itu tidak dapat menjadi alasan untuk dijatuhkan putusan verstek, tetapi putusan itu dianggap sebagai putusan itu yang dijatuhkan atas bantahan.

 

Pasal 122.

Para pihak tidak dapat menarik kembali penunjukkan seorang pengacara tanpa menunjuk seorang pengacara lain sebagai penggantinya; selama belum ditunjuk pengacara baru, maka acara berjalan atas nama pengacara yang ditunjuk pertama kali. (KUHPerd. 1813 dst., 1974; Rv. 106, 108, 248 dst., 256, 343.)

 

Pasal 123.

Pihak yang jawabannya mendasarkan atas suatu surat, wajib menyebutkan dalam jawaban itu bahwa surat itu diajukan di dalam sidang.

Seorang pengacara, bila dipandangnya perlu, dapat meminta turunan semua surat-surat yang diajukan dalam perkara oleh pihak lawan dan turunan-turunannya harus disampaikan dalam waktu delapan hari sesudah permintaan itu. Kecuali itu maka pihak yang bersangkutan wajib, jika lawannya menyatakannya dengan perantaraan pengacara kepada pengacara lawannya, meminta untuk melihat surat-surat aslinya yang diajukan dalam sidang dengan meletakkan suratsurat itu di kepaniteraan ataupun menyerahkannya kepada pengacara pihak lawan, dengan memberi tanda terima.

Jika suatu pihak setelah ditentukan hari untuk mengajukan pembelaan masih mengajukan suatu surat, maka ini dilakukannya dengan memberikan turunan kepada pengacara pihak lawan di samping menyampaikan satu turunan kepada panitera dengan tanda terima.

Jika mengenai suatu surat tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan dalam pasal ini, atau dibiarkan begitu adanya sehingga lawan tidak sempat memberikan jawaban terhadapnya, maka ia hanya dapat menyinggung keadaan itu pada waktu pembelaan. Hakim dapat mengesampingkan surat semacam itu dan dalam putusannya tidak perlu memperhatikannya. (KUHPerd. 1886, 1888; Rv. 106, 112 dst., 120, 125 dst., 140 dst., 241, 343, 416.)

 

Pasal 124.

surat-surat dapat disampaikan kepada panitera tanpa meterai.

 

Pasal 125.

surat-surat harus dikembalikan dalam waktu delapan hari sesudah tanggal tanda terima atau sejak pemberitahuan kepada pihak lawan bahwa surat-surat sudah disampaikan kepada panitera, (Rv. 241.)

 

Pasal 126.

Jika surat-surat itu tidak dikembalikan dalam tenggang waktu itu, maka pihak yang lalai dapat dipaksa oleh ketua dengan suatu surat perintah, bahkan dengan paksaan badan (lijfsdwang) dengan tidak mengurangi tanggung jawab atas penggantian biaya, kerugian dan bunga, di mana perlu. (KUHPerd. 1243 dst., 1365 dst.; Rv. 241, 580 dst., 607 dst.)

 

Pasal 127.

Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutannya sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya. (Rv. 8, 344, 503; KUHPerd. 1900.)

 

Bagian 3. Permohonan Sementara Dan Tangkisan Tentang Ketidakwenangan.

 

Pasal 128.

(s.d.u. dg. S. 1915-299, 642.) Orang-orang asing bukan penduduk sebagai penggugat, atau menggabungkan diri atau masuk dalam suatu perkara atas permintaan pihak lawan sebelum melakukan pembelaan atau bantahan diminta jaminan mengenai pembayaran biaya, kerugian dan bunga yang mungkin dapat dibebankan kepadanya.

Pihak yang minta jaminan tidak dianggap sebagai telah mengakui wewenang hakim. (ISR. 163, AB. 3-5; KUHPerd. 1827; Rv. 114, 117, 130, 134, 241, 279, 349, 580-90, 611, 614, 872.)

 

Pasal 129.

Putusan hakim yang memerintahkan pemberian jaminan menyebut jumlah uang yang menjadi tanggungan serta Cara pemberiannya. (KUHPerd. 1830; Rv. 349, 611 dst.)

 

Pasal 130.

Barangsiapa yang dihadapkan kepada hakim yang tidak berwenang untuk mengadili sengketa yang bersangkutan dapat menuntut agar hakim itu menyatakan dirinya tidak berwenang. (ISR. 136; RO. 175; Rv. 76, 99, 328, 349.)

 

131. Dicabut dg. S. 1908-522.

 

Pasal 132.

(s.d.u. dg. S. 1908-522.) Dalam hal hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya, maka ia meskipun tidak diajukan tangkisan tentang ketidakwenangannya, karena jabatan wajib menyatakan dirinya tidak berwenang. (Rv.130, 328, 349, 951; IR. 134; RBg. 160.)

 

Pasal 133.

(s.d.u. dg. S. 1908-522.) Bila suatu perkara yang menjadi wewenang Residentierechter (hakim Karesidenan), diajukan ke raad van justitie dan tergugat yang hadir tidak mengajukan tangkisan tentang ketidakwewenangannya, maka raad van justitie akan menangani perkara itu dan mengadilinya pada tingkat tertinggi. (Rv. 130, 132, 972.)

 

Pasal 134.

(s.d. u. dg. S. 1901-15; S. 1908-522.) Perkara-perkara yang sebelumnya telah digugat di hadapan hakim lain antara pihak-pihak yang sama mengenai pokok perselisihan yang sama pula atau yang oleh pihak-pihak yang sama mengenai pokok perselisihan yang sama pula telah diserahkan penyelesaiannya kepada para wasit dan masih berjalan, atau dalam hal suatu perselisihan yang erat hubungannya dengan suatu perkara yang sudah ada di tangan hakim lain atau ada di tangan para wasit, maka dapat dimintakan agar perkara itu dilimpahkan kepada hakim lain itu atau pada para wasit yang telah diangkat. Hal ini harus dilakukan dengan suatu permintaan yang beralasan sebelum dilakukan pembelaan pada hari yang telah ditentukan untuk pembelaan itu.

(s.d. t. dg. S. 1908-522.) Pelimpahan itu dapat juga diminta oleh penggugat, tetapi hanya dalam tahap dilakukan kesimpulan gugatnya. (KUHPerd. 1197; Rv. 95, 99, 128, 270, 279, 349, 436, 615.)

 

Pasal 135.

(s.d.t. dg. S. 1908-522.) Jika ada perkara antara orang-orang yang sama mengenai pokok-pokok sengketa yang sama pada waktu yang bersamaan, atau pada hakim yang saina ada perkara-perkara yang sangat erat hubungannya maka dapat dimintakan penggabungan.

Jika penggabungan itu dimintakan oleh tergugat, maka berlakulah kalimat terakhir alinea pertama pada pasal yang lain.

Penggabungan dapat juga dimintakan oleh penggugat, tetapi hanya dalam tahap dilakukan kesimpulan gugatnya. (Rv. 112, 114, 120, 134, 244, 279.)

 

136 dan 137. Dicabut dg. S. 1908-522.

 

Bagian 4. Pemeriksaan Perkara Atas Dasar Jawab-Menjawab Tertulis.

 

Pasal 138.

(s.d.u, dg. S. 1908-522.) Jika setelah dilakukan jawab-menjawab di dalam sidang pengadilan perkara ternyata tidak dapat diselesaikan dengan cara lisan, maka hakim atas permohonan para pihak atau karena jabatan dapat memerintahkan bahwa perkara diperiksa berdasarkan jawab-menjawab tertulis. (Rv. 48, 106, 255, 349.)

 

Pasal 139.

(s.d.u. dg. S. 1908-522.) Perintah pemeriksaan perkara berdasarkan jawab-menjawab tertulis tidak dapat dimohonkan banding, dan tidak ada upaya hukum lain yang tersedia. (Rv. 66, 68.)

 

Pasal 140.

Dalam waktu empat belas hari setelah putusan hakim dijatuhkan untuk pemeriksaan perkara berdasarkan jawab-menjawab tertulis, maka penggugat dikabulkan dengan perantaraan jurusita kepada tergugat surat-surat yang menyebutkan upaya-upaya hukumnya serta menyerahkan turunan-turunannya; berkas itu diakhiri dengan daftar surat-surat untuk menguatkan gugatannya.

Berkas surat-surat ini dalam waktu dua puiuh empat jam sesudah diberitahukan disampaikan di kepaniteraan.

Akta bukti penyampaian berkas itu diberitahukan kepada tergugat. (Rv. 68, 139, 143.)

 

Pasal 141.

Dalam waktu empat belas hari sesudah pemberitahuan dengan perantaraan juru sita tersebut, tergugat dapat melihat berkas itu serta minta turunan surat-surat yang telah diserahkan kepada panitera dan ia memberitahukan jawabannya dengan upaya-upaya hukum kepada penggugat; juga disampaikan daftar surat-surat untuk mendukung jawaban itu.

Jawaban serta surat-surat juga diserahkan kepada panitera beserta turunan-turunannya itu dalam waktu dua puluh empat jam sesudah pemberitahuan dan akta penyerahan itu juga diberitahukan kepada pihak lawan. (Rv. 68, 113 dst., 143 dst., 145,,349.)

 

Pasal 142.

Dalam tenggang waktu yang sama para pihak dapat saling menyampaikan surat-surat jawaban (replik) dan jawaban balik (duplik) yang dengan cara yang sama bersama-sama dengan surat-surat yang bersangkutan diserahkan kepada panitera. (Rv. 68, 120, 143 dst., 145, 249, 349.)

 

Pasal 143.

Dalam hal-hal yang diatur dalam tiga pasal terdahulu, maka para pihak dapat saling memberitahukan surat-surat secara sukarela dengan surat tanda terima; pasal 126 berlaku dalam hal ini. (Rv. 126, 145, 349.)

 

Pasal 144.

surat-surat atau alat-alat lain yang oleh para pihak kemudian saling diperlihatkan atau saling diberitahukan tidak dapat dimasukkan dalam perhitungan biaya. (Rv. 98, 10,6, 349.)

 

Pasal 145.

Bila dalam waktu yang telah ditentukan di atas, salah satu pihak tidak menunjukkan atau memberitahukan surat-surat ataupun tidak memberitahuan daftar surat-surat, maka perkaranya akan dipertimbangkan berdasarkan surat-surat dari pihak lawan. (Rv. 126, 140 dst., 143, 349.)

Dalam hal itu, seperti juga setelah ditunjukkan atau diberitahukan surat-surat dan pemberitahuan oleh juru sita dalam waktu yang telah ditentukan, maka panitera atas keinginan pihak yang lebih dulu siap, menyerahkan surat-surat itu kepada ketua yang akan membicarakan hal itu pada rapat yang pertama berikutnya. (Rv. 140 dst., 249, 349.)

 

Pasal 146

Jika sifat perkara adalah sedemikian rupa sehingga perlu mendengar penuntut umum, maka oleh hakim diperintahkan kepada panitera untuk memberitahukan kepadanya perkara itu. (Rv. 349.)

Penuntut umum mengambil kesimpulan pada sidang pemeriksaannya, yang diumumkan pada hari sidang sebelumnya. (Rv. 322 dst.)

 

Pasal 147.

Hakim memberikan putusannya pada hari sidang yang ditentukan olehnya. (Rv. 22, 47, 349.)

 

Bagian 5. Perselisihan Mengenai Asli Tidaknya surat-surat Dan Tentang Pemeriksaan

Di Sidang Pengadilan Tentang Hal Itu.

 

Pasal 148.

Pemeriksaan di sidang pengadilan mengenai asli tidaknya surat-surat yang hendak dipergunakan para pihak diadakan: (Sv. 231 dst.; IR. 138; RBg. 164.)

10. jika pihak yang dikatakan telah membuat surat di bawah tangan atau menandatanganinya, menyangkal telah membuatnya atau menandatanganinya; (KUHPerd. 1875 dst.; Rv. 149.)

20. jika pihak yang dilawan dengan menggunakan suatu surat di bawah tangan yang ditulis oleh pihak ketiga atau ditandatangani oleh pihak ketiga itu dan menyatakan tidak mengakui surat atau tanda tangan orang yang dikatakan telah menulis atau menandatangani surat itu; (KUHPerd. 1875 dst.; Rv. 149.)

30. jika salah satu pihak mengatakan bahwa surat itu palsu atau dipalsukan. (KUHPerd. 1872; BS. 25, 28; Rv. 349, 628.)

 

Pasal 149.

Dalam kejadian-kejadian seperti tersebut dalam No. 10 dan 20 pasal yang lalu, maka pihak yang ingin mempertahankan serta menggunakan surat yang oleh pihak lawan disangkal keasliannya dapat menuntut agar ia diberi kesempatan untuk membuktikannya baik dengan surat-surat, dengan ahli-ahli, maupun dengan saksi-saksi. (KUHPerd. 1867 dst., 1895; Rv. 151, 154, 215 dst., 349.)

 

Pasal 150.

Dalam kejadian seperti tersebut dalam no. 31 pasal 148, maka pihak yang mengatakan bahwa surat yang dikemukakan adalah palsu atau dipalsukan dapat menuntut agar ia diberi kesempatan untuk membuktikannya baik dengan surat-surat, dengan ahli-ahli, maupun dengan saksi-saksi.

(s.d.u. dg. S. 1872-13.) Tetapi ia tidak akan diperbolehkan untuk itu sebelum menyampaikan di kepaniteraan suatu akta yang ditandatangani olehnya sendiri atau oleh orang yang khusus dikuasakan untuk itu dengan suatu akta otentik, dan memuat pernyataan yang tegas bahwa surat-surat yang bersangkutan dianggap palsu atau dipalsukan dan juga menyebutkan tindakan-tindakan, keadaan serta alat-alat bukti yang dipandangnya perlu untuk membuktikan kepalsuan atau dipalsukannya surat-surat itu. (KUHPerd. 1867 dst., 1872, 1895; Rv. 151, 154, 215 dst., 349.; Sv. 231 dst.)

 

Pasal 151.

(s. d. u. dg. S. 1908-522.) Perintah untuk pemeriksaan di sidang pengadilan mengenai asli atau tidaknya suatu surat, tidak diberikan sebelum diberikut suatu pernyataan seperti diatur dalam dua pasal berikut, satu dan yang lain mengingat apa yang menjadi tuntutan dalam gugatan.

Pernyataan-pernyataan itu diucapkan secara lisan dalam sidang pengadilan.

Tentang hal itu dicatat dalam berita acara.

 

Pasal 152.

(s. d. u. dg. S. 1908-522.) Jika tuntutan dilakukan sesuai dengan pasal 149, maka pihak yang menyangkal keaslian surat harus menyatakan tetap menyangkal keaslian surat dengan tidak mengakui surat atau tanda tangan atau menyatakan tidak mengenalnya.

Dalam hal ia tidak datang menghadap pada hari yang telah ditentukan atau menolak untuk menjawab atau tidak tetap pada sangkalannya atau bantahannya, maka atas permintaan pihak yang berkepentingan hal itu dicatat dalam berita acara, dan hakim menyatakan bahwa surat yang bersangkutan dapat diterima dalam pemeriksaan perkara yang bersangkutan.

Semua itu dicatat dalam berita acara. (Rv. 148, 154, 349.)

 

Pasal 153.

(s.d.u. dg. S. 1908-522.) Jika suatu gugatan dilakukan menurut pasal 150, maka pihak yang mengemukakan surat harus menyatakan apakah ia ingin menggunakan surat itu dalam perkaranya.

Jika ia tidak datang menghadap pada hari yang telah ditentukan atau menolak untuk menjawab atau menyatakan tidak akan menggunakan surat itu, maka atas permintaan pihak lawan hal itu dicatat dalam, berita acara dan oleh hakim dinyatakan surat itu di luar pemeriksaan perkara.

Semua itu dicatat dalam berita acara. (Rv. 154, 349.)

 

Pasal 154.

(s.d.u. S. 1908-522.) Jika suatu pernyataan diberikan men urut dua pasal terdahulu, dan terdapat cukup alasan-alasan, maka hakim memerintahkan untuk mengadakan pemeriksaan hari sidang yang ditentukan olehnya, paling cepat setelah empat belas hari tentang asli tidaknya surat-surat yang bersangkutan, dan jika ia tidak dapat melakukannya sendiri, ia mengangkat seorang hakim komisaris dan tiga orang ahli.

Dalam hal para pihak bersepakat untuk memilih ahli-ahlinya, maka hakim akan menerimanya.

Perintah ini sekaligus memuat perintah agar surat yang disengketakan diberikan keterangan yang cukup mengenai cirinya serta diberi tanda oleh ketua dan paniteran untuk kemudian diserahkan ke kepaniteraan untuk disimpan di sana, dengan tidak mengurangi hak para pihak untuk dapat melihat atau mendapatkan (KUHPerd. 1877; Rv. 148 dst., 215 dst., 349; Sv. 231 dst., 241.)

 

Pasal 155.

Pada hari yang ditentukan para pihak datang menghadap ketua atau hakim komisaris untuk menyetujui mengenai pencocokan surat-surat yang bersangkutan.

Jika salah satu pihak tidak datang, maka diperintahkan pemanggilan untuk hari lain. Jika pada hari itu pihak yang ingin menggunakan surat itu tidak datang, maka surat itu tidak akan digunakan dalam pemeriksaan perkara yang bersangkutan.

Jika pihak lawan yang tidak datang, maka hakim menyatakan surat itu sebagai diakui oleh pihak lawan itu.

Jika kedua pihak tidak datang pada hari pemeriksaan yang pertama, maka hakim dapat menyatakan gugur tuntutan bahwa surat yang bersangkutan adalah palsu atau yang dipalsukan ataupun dapat juga memanggil para pihak untuk kedua kalinya. (RV. 152 dst., 156 dst. , 349.)

 

Pasal 156.

Sementara para pihak tidak sependapat mengenai surat-surat yang dicocokkan, hakim tidak boleh menerima surat-surat lain semacam itu, kecuali:

10. akta-akta otentik; (KUHPerd. 1868 dst., IR. 165.)

20. surat-surat di bawah tangan yang diakui kedua pihak; (KUHPerd. 1874 dst., lsm; Sv., 238.)

30. bagian selebilmya dari surat-surat yang dikemukakan, sementara pemeriksaan mengenai asli atau tidaknya hanya mengenai bagian itu;

40. hal-hal yang harus ditulis oleh para pihak di hadapan hakim atau hakim komisaris dengan mengikuti . apa yang diucapkannya;

50. (s.d.t. dg. S. 1919-603.) Sidik jari yang harus dibubuhkan dihadapan atau atas petunjuk hakim atau hakim komisaris.

Penolakan untuk menulis dapat diartikan sebagai pengakuan atas surat-surat yang bersangkutan. (KUHPerd. 1922; Sv. 237 dst.)

 

Pasal 157.

Dalam hal surat-surat yang akan dicocokkan ada di tangan pejabat penyimpan umum atau Penyimpan lain, maka hakim atau hakim komisaris dapat memerintahkan agar Penyimpan itu membawa surat-surat itu kepadanya pada hari dan jam yang ditentukan oleh hakim atau hakim komisaris di tempat pemeriksaan akan dilakukan dengan ancaman paksaan badan terhadap penyimpan umum dan terhadap penyimpan yang lainnya dengan dipaksa sesuai ketentuan hukum, dengan tidak mengurangi paksaan badan juga penyanderaan bila dipandang perlu. (KUHPerd. 1239; Rv. 160, 349, 580-5', 584, 952; Sv. 234.)

 

Pasal 158.

Jika surat-surat yang untuk dicocokkan tidak dapat ditunjukkan, atau tempat tinggal para penyimpannya amat jauh, maka terserah pada hakim, berdmrkan laporan hakim komisaris, bila diangkat, dalam segala hal sesudah didengar penuntut umum, apakah akan diperintahkan agar pemeriksaan dilakukan oleh hakim atau oleh Kepala Daerah di tempat tinggal penyimpan itu, atau agar dalam waktu yang ditetapkan surat-surat itu dikirimkan kepada kepaniteraan dengan cara-yang ditentukan oleh hakim. (RO. 33; BS. 9 dst.; Rv. 159, 349, 952; Rbg. 322-30.)

 

Pasal 169.

(s.du. dg. S. 1,908-522.) Jika dalam hal terakhir ini penyimpan adalah seorang pejabat umum, maka ia sebelumnya membuat turunan surat-surat, yang akan dicocokkan dengan aslinya dan ditandatangani oieh ketua R.v.J. atau Residentierechter di wilyah tempat tinggal pejabat tersebut, dan oleh mereka dibuat berita acara tentang hal itu. Turunan itu oleh pejabat tersebut digabungkan dengan surat-surat yang asli atau niinutnya sebagai ganti surat-surat yang asli sampai yang asti dikembalikan kepadanya dan ia dapat mengeluarkan grossen dan turunan yang sah dengan menyebutkan berita acara tersebut di atas.

Biaya dibayar oleh pihak yang meminta pemeriksaan di sidang mengenai asli tidaknya surat-surat kepada penyimpan, menurut perhitungan pejabat yang membuat berita acara dan untuk itu diberikan perintah pelaksanaannya kepada pejabat penyimpan. (Rv. 148, 158, 161, 349, 952; Sv. 237.)

 

Pasal 160.

Pihak yang telah siap lebih dulu memanggil dengan perantaraan juru sita para ahli, jika ada yang diangkat, dan para pejabat penyimpan yang diperintahkan menghadap secara pribadi untuk siap pada hari dan jam yang telah ditentukan dengan surat perintah oleh hakim atau hakim komisaris; para ahli harus mengangkat sumpah sebelum mulai dengan pemeriksaan serta membuat laporannya; kemudian para penyimpan menyampaikan surat-surat untuk dicocokkan. Tentang semuanya itu dibuat berita acara.

Pihak ini dipanggil dengan akta juru sita di tempat tinggal yang dipilih untuk hadir pada waktu pemeriksaan. (Rv. 8, 16, 106 dst., 157 dst., 215 dst., 349.)

 

Pasal 161.

Jika surat-surat telah diperlihatkan oleh para pejabat penyimpan, maka terserah kepada hakim atau hakim-komisaris untuk memerintahkannya, sementara menyimpan surat-surat itu, tetap menghadiri pemeriksaan dan pada tiap-tiap sidang yang memerlukan memperlihatkan dan mengambil kembali surat, surat simpanannya, ataupun dapat memerintahkan agar surat-surat yang bersangkutan diserahkan kepada panitera.

Dalam hal terakhir jika pejabat penyimpan adalah seorang pejabat umum, ia dapat membuat turunan seperti diatur dalam pasal 159, dan meskipun tempat diadakannya pemeriksaan berada di luar wilayahnya, penyimpan itu menurut peraturan dapat membuat akta.

Dalam hal itu pencocokan dilakukan oleh ketua raad van justitie di dalam wilayah hukum dimana surat-surat yang bersangkutan berada. (KUHPerd. 1868; Rv. 349.)

 

Pasal 162.

Para ahli harus mengangkat sumpah.

Surat-surat disampaikan kepadanya yang kemudian dibuatkan laporan disertai alasan-alasan pertimbangannya.

(s.d.u. dg. S. 1908-522, S. 1925-525.) Dalam hal ini berlaku ketentuan-ketentuan dalam pasal: 222, 225, 228 dan 229. (Rv. 160, 204, 223 dst., 349; Sv. 239.)

 

Pasal 163.

Sebagai saksi-saksi dapat didengar mereka yang melihat pembuatan akta atau penandatanganannya atau mereka yang mengetahui seluk-beluk kejadiannya, untuk dapat ditemukan kebenarannya.

surat-surat yang tidak diakui atau disangka palsu diperlihatkan kepada mereka, serta mereka memberi tanda mengetahui dan selanjutnya diikuti ketentuan-ketentuan mengenai pemeriksaan saksi-saksi. (KUHPerd. 1895 dst.; Rv. 149 dst., 171 dst., 349; Sv. 239.)

 

Pasal 164.

(s. d. u. dg. S. 1908-522.) Jika pemeriksaan telah selesai, maka pihak yang sudah siap lebih dulu memanggil pihak yang lain dengan perantaraan pengacara untuk melanjutkan pemeriksaan perkaranya, kecuali jika perkara masih menunggu giliran. (Rv. 154, 158, 160, 208, 349.)

 

Pasal 165.

Bila di dalam pemeriksaan di sidang timbul dugaan telah dilakukan pemalsuan oleh orang yang masih hidup, maka oleh hakim karena jabatan atau atas permintaan penuntut umum diperintahkan agar surat-surat diserahkan kepada penuntut umum untuk dilakukan pemeriksaan oleh hakim pidana yang bersangkutan.

Sengketa perdatanya ditunda sampai ada putusan hakim pidana. (AB. 29; KUHPerd. 1872, 1918; Rv. 321, 349, 952; KUHP 263 dst., 266; Sv. 9 dst., 231 dst., 390; IR. 138; RBg. 164.)

 

Pasal 166.

Jika hakim perdata dalam putusannya mengenai tuduhan pemalsuan memerintahkan agar surat-surat yang dinyatakan palsu atau dipalsukan dikesampingkan, disobek atau dicoret seluruhnya atau sebagian, ataupun agar diperbaiki dan dirapikan, maka bagian putusan ini ditunda pelaksanaannya selama bagi terhukum belum lewat tenggang waktu untuk banding, peninjauan kembali atau kasasi atau bila ia tidak menerima putusan. (AB. 29; KUHPerd. 16; Rv. 329, 334, 349, 388, 402 dst.; Sv. 243.)

 

Pasal 167.

Dalam putusan hakim disebutkan kecuali mengenai palsu tidaknya surat yang bersangkutan juga tentang tenggang waktu dan cara bagaimana para pihak, saksi-saksi dan pejabat-pejabat penyimpan harus mengembalikan surat-surat yang ditunjukkan. (Rv. 155 dst., 349; Sv. 244.)

 

168, 169 dan 170. Dicabut dg. S. 1872-13.

 

Bagian 6. Pemeriksaan Saksi-saksi.

 

Pasal 171.

Jika para pihak tidak mendapat kesepakatan tentang kejadian-kejadiannya, dan oleh undang-undang diperbolehkan dibuktikan dengan saksi-saksi, dan kejadian-kejadian itu akan dapat membawa ke arah penyelesaian perkaranya, maka atas permintaan pihak-pihak yang bersangkutan hakim dapat memerintahkan dilakukannya pemeriksaan saksi. (IR. 121, 139; RBg. 145, 165.)

Dalam keadaan seperti di atas, maka ia karena jabatan dapat memerintahkannya bila dianggapnya berguna atau perlu untuk memutuskan perkara itu. (Rv. 953.)

Pemeriksaan saksi, jika menuju ke arah penyelesaian perkara, selalu diperbolehkan tanpa kecuali bila dikehendaki oleh orang Indonesia atau yang diperan dengan mereka, yang mengingat perkara dalam sengketa tidak sesuai dengan ketentuan hukum, atau yang tidak menyatakan tunduk kepada hukum yang berlaku untuk golongan Eropa. (IR. 168; AB. 1 1 dst.; Rv. 953 .)

Bukti lawan menurut hukum selalu diperbolehkan. (KUHPerd. 1866, 1895 dst.; Rv. 48, 173, 241 dst., 332, 349, 393.)

 

Pasal 172.

(s.d.u. dg. S. 1908-522.) surat keputusan yang di dalamnya termuat perintah pemeriksaan saksi harus menyebutkan perbuatan-perbuatan yang harus dibuktikan. Dalam perkara-perkara mengenai hak menguasai (bezit) yang tidak mengakui hak itu atau terhadapnya, tidak boleh menyebutkan perbuatan-perbuatan yang mengenai hak milik atas benda yang bersangkutan (petitoir) itm,

Dalam putusan itu hakim memerintahkan, bahwa pemeriksaan saksi akan dilakukan di dalam persidangan, atau atas permintaan para pihak atau karena alasanalasan yang penting yang disebut dalam putusan itu, di hadapan seorang hakim komisaris yang diangkat olehnya sepanjang ia tidak menggunakan hak yang diberikan kepadanya dalam pasal 173 (Rv. 293a.)

Begitu pula bila telah terjadi putusan, seperti yang dimaksudkan dalam dua alinea terdahulu, hakim dapat menggunakan wewenangnya seperti yang disebutkan dalam pasal berikutnya, yaitu untuk mengubah putusan itu, baik karena jabatan, maupun atas permohonan kedua belah pihak atau salah satu pihak.

 

Pasal 173.

(s.d. u. dg, S. 1908-522.) Jika para saksi bertempat tinggal dalam wilayah hukum raad van justitie tetapi di luar karesidenan/afdeling tempat kedudukan raad van justitie, maka pemeriksaan dapat diserahkan kepada hakim karesidenan di tempat tinggal para saksi. (Rv. 896.)

Jika para saksi bertempat tinggal di luar wilayah hukum raad van justitie maka pemeriksa dapat diserahkan kepada raad van justitie atau Residentierechter di tempat tinggal para saksi. Raad van justitie yang diminta bantuannya dapat melakukannya sendiri atau menyerahkannya kepada hakim komisaris atau dalam keadaan seperti tersebut dalam alinea yang lalu kepada Residentierechter. (Rv. 896.)

Jika para saksi bertempat tinggal di luar Indonesia, maka hakim dapat meminta kepada seorang pejabat di negara tempat tinggal saksi itu untuk memeriksanya atau menyerahkan pemeriksaan itu kepada seorang pejabat konsuler di tempat tinggal para saksi. Berita acara itu mempunyai kekuatan yang sama dengan berita acara yang dibuat oleh hakim Indonesia. (Rv. 896.) .

Jika saksi karena sakit atau karena halangan yang sah tidak datang menghadap, maka hakim dapat memerintahkan kepada seorang hakim komisaris, jika seya tidak ada perintah majeus untuk pemeriksaan saksi-saksi seluruhnya, dan hakim komisaris mendatangi saksi untuk mendengar kesaksiannya. (Rv. 896.)

Dalam semua hal tersebut di atas, maka hakim juga menentukan jangka waktu yang harus diperhatikan dalam memberitahukan pihak lawan mengenai hari jam serta tempat pemeriksaan dilakukan dan juga menentukan hari perkara itu mendapat giliran di sidang pengadilan.

 

Pasal 174.

(s.d. u. dg. S. 1908-522.) Jika pemeriksaan saksi dilakukan di dalam sidang pengadilan, maka dalam putusan disebutkan hari dan jam saksi-saksi tersebut didengar.

Pemeriksaan mengenai bukti lawan dilakukan pada hari dan jam yang juga ditentukan dalam putusan atau segera ditentukan setelah mendengar keterangan saksi sebagai pembuktian.

Jika salah satu pihak mohon perpanjangan tenggang waktu seperti dalam alinea pertama dan kedua, maka hal ini segera ditentukan tanpa ada kemungkinan upaya hukum lain.

Selanjutnya untuk mendengar keterangan saksi di sidang, harus diperhatikan aturan-aturan seperti yang dimaksudkan dalam pasal-pasal yang berikut ini.

 

Pasal 175.

(s.d.u. dg. S. 1908-522.) Saksi-saksi dipanggil dengan bertemu dengan mereka sendiri atau di tempat tinggalnya sedikitnya tiga hari sebelum hari pemeriksaan. Tenggang waktu ini ditambah dengan satu hari untuk tiap-tiap jarak lima belas pal. (Rv. 9530.)

surat panggilan memuat putusan, tempat, hari dan jam diadakan pemeiiksaan serta mengenai hal-hal yang harus dibuktikan. (Rv. 8, 15, 96, 176, 188, 204, 896.)

 

Pasal 176.

Nama-nama serta tempat tinggal saksi-saksi selambat-lambatnya delapan hari sebelum hari pemeriksaan oleh Para pihak diberitahukan kepada pengacara pihak lawan. (Rv. 96, 106 188, 200,)

 

Pasal 177.

Hakim menanyakan kepada saksi tentang naina nama depan, pekerjaan umur serta tempat tinggalnya, juga mengenai apakah ia mempunyai hubungan keluarga dengan para pihak karena keturunan atau karena perkawinan dan bila ada dalam derajat ke berapa dan juga apakah iamerupakan buruh atau pembantu rumah tangga salah satu pihak.

Setelah itu mereka masing-masing akan bersumpah atau berjanji menurut agama masing-masing, bahwa mereka akan memberikan keterangan yang sebenar-benamya dan tidak lain dari yang sebenamya. (ISR. 173; KUHPerd. 290 dst., 1909 dst.; Rv. 179, 188 dst. 204, 896,; Sv. 48, 139; IR. 144, 147 dst., 265; S. 1920-69.)

 

178. Dicabut dg. S. 1925-525.

 

Pasal 179.

Kemudian masing-masing saksi secara sendiri-sendiri didengar keterangannya di dalam sidang pengadilan dengan atau tanpa hadimya para pihak lawan. Mereka tidak diperbolehkan membaca jawaban tertulis.

Para pihak tidak diperbolehkan memutus pembicaraan saksi, permohonan Para pihak, dan juga karena jabatannya dapat pertanyaan-pertanyaan yang dipandangnya perlu kepada saksi. (Rv. 204, 896).

 

Pasal 180.

(s.d.u. dg. S. 1908-522, S. 1925-525.) Jika seorang dipanggil dengan patut tidak datang menghadap atau jika memberi jawaban, maka pihak yang berkepentingan dapat memohon ke memberi kesempatan di lain waktu.

 

Pasal 181.

Jika saksi menuntut ganti rugi, maka besar ganti rugi itu akan direncanakan pada turunan surat panggilan yang bersangkutan dan tentang hal itu akan dicatat dalam berita acara. (Rv. 204, 896; S. 1851-27 pasal 53.)

 

Pasal 182.

Dalam hal Para saksi tidak dapat didengar dalam satu hari, maka hakim menundanya sampai hari dan jam lain dan baik terhadap para pihak ataupun saksi tidak diadakan panggilan baru. (Rv. 16, 204, 896.)

 

Pasal 183.

Pihak yang mengajukan lebih dari lima saksi mengenai satu perkara tidak dapat membebankan biaya selebihnya dari lima saksi.itu kepada pihak lawan. (Rv. 204, 958.)

 

Pasal 184.

(s.d.u. dg. S. 1917-497.) Saksi yang tidak datang menghadap walaupun sudah dipanggil dengan patut dihukum untuk mengganti biaya panggilan yang telah dilakukan dengan sia-sia, juga membayar kerugian dan bunga kepada Para pihak.

Ia dipanggil lagi atas biaya sendiri. (KUHPerd. 1909; Rv. 204, 896, 954; Sv. 51 dst.; 133 dst.; IR. 140, 260 dst., 263; RBg. 166.)

 

Pasal 185.

(s.d.u. dg. S. 1917-497.)Jika saksi-saksi yang telah dipanggil lagi untuk kedua kalinya belum juga datang menghadap, maka mereka dihukum kedua haknya untuk membayar biaya panggilan yang telah dikeluarkan dengan sia-sia dan juga membayar ganti rugi serta bunga kepada para pihak.

Hakim dapat memerintahkan agar saksi-saksi yang tidak datang dibawa oleh pejabat yang berkuasa ke hadapannya untuk memenuhi kewajibannya. (Rv. 204, 580-10-, 896, 956, 959; Sv. 51 dst., 133 dst.; IR. 141; RBg. 167.)

 

Pasal 186.

Jika saksi, yang datang berdasarkan panggilan pertama atau kedua atau setelah dihadapkan kepada hakim, tanpa alasan yang sah menolak untuk bersumpah atau berjanji atau memberikan kesaksiannya, maka hakim atas permohonan pihak yang berkepentingan dapat memerintahkan agar terhadap saksi tersebut atas biaya pihak yang mengajukannya dilakukan penyanderaan dan tetap disandera sampai ia bersedia memenuhi kewajibannya. (Rv. 204, 580- 1 O-, 896; Sv. 53, 136; IR. 148; RBg. 176.)

 

Pasal 187.

Jika saksi yang tidak datang menghadap dapat membuktikan bahwa ketidakdatangannya disebabkan karena alasan-alasan yang sah, maka hakim setelah mendengar keterangannya dapat membebaskannya dari segala kewajiban membayar uang telah dibebankan kepadanya. (Rv. 204, 896, 959; Sv. 52; IR. 142; RBg. 168.)

 

Pasal 188.

Di luar apa yang diatur dalam pasal 171 tentang pengucapan sumpah, kealpaan dalam melakukan formalitas seperti tersebut dalam pasal 172 dan berikutnya, hanya dapat membatalkan kesaksian itu, jika hal itu menimbulkan kerugian bagi pembelaan pihak lawan dan kealpaan itu tidak dapat diperbaiki atau tidak diperbaiki meskipun hal itu dapat dilakukan.

Perbaikan, bila ada alasan untuk itu, diperintahkan oleh hakim atas permohonan dan biaya pihak yang berkepentingan. (Rv. 92, 96, 204.)

 

Pasal 189.

(s.d. u. dg, S. 1908-522.) Tanpa pemberitahuan atau panggilan terlebih dahulu, hakim dapat menerima keterangan-keterangan para saksi yang diajukan oleh kedua pihak dan datang kepadanya atas kemauan sendiri. (Rv. 176, 179 dst.; IR. 122; RBg. 145.)

 

190 - 196. Ditarik kembali dg. s. 1908-522.

 

Pasal 197.

Bila Pemeriksaan dilakukan di hadapan hakim komisaris, maka harus diikuti ketentuan berikut. (Rv. 38, 349.)

 

Pasal 198.

(s.d.u. dg. S. 1908-522.) Putusan, selain memuat mengenai kejadian-kejadian yang diperbolebkan atau diperintahkan pembuktiannyajuga memuat:

10. pengangicatan hakim komisaris,

20. jangka waldu untuk mengajukan permohonan kepada hakim komisaris tentang Perintah pemanggilan para saksi.

30 Jangka waktu dihitung mulai pada hari putusan diucapkan. (Rv. 15, 68.)

 

Pasal 199.

Dalam jangka waktu itu pihak yang diwajibkan mengajukan saksi harus mengajukan permohonan tertulis kepada hakim komisaris agar mendapat perintah pemanggilan untuk menghadap saksi-saksi pada hari, jam dan tempat yang ditentukan.

Bila hal itu tidak dilakukan, maka tidak diperbolehkan membuktikan perkaranya dengan saksi-saksi. (Rv. 201, 206, 349.)

 

Pasal 200.

Pihak itu selanjutnya diwajibkan dengan ancaman batal sedikitnya delapan hari sebelum hari pemeriksaan saksi-saksi untuk memberitahukan perintah itu dengan perantaraan pengacaranya kepada pengacara pihak lawan dengan menyebutkan tentang nama dan tempat tinggal saksi-saksi yang akan mereka ajukan (Rv. 349.)

 

Pasal 201.

Jika Pihak lawan untuk kepentingan pembelaannya yang diperbolehkan menurut hukum juga ingin mengajukan saksi-saksi, maka ia dapat meminta untuk memanggil saksi-saksi itu untuk menghadap pada hari itu juga. Tetapi mereka boleh didengar bila nama dan tempat tinggal mereka tidak diberitahukan kepada pengacara pihak lain sedikitnya dua puluh empat jam sebelum diperiksa. (Rv. 171, 200, 206, 349.)

 

202 dan 203. Dicabut kembali dg. S. 1925-525.

 

Pasal 204.

(s.d.u. dg. S. 1908-522.) Ketentuan-ketenttian dalam pasal 175, 177, 179, 181 s/d. 188 dan 209 berlaku juga terhadap pemeriksaan saksi di hadapan hakim komisaris. (Rv. 349.)

 

205. Ditarik kembali dg. S. 1908-522.

 

Pasal 206.

Bila pihak lawan karena keterangan saksi, menganggap perlu untuk pembuktian lawan mengajukan saksi-saksi lain, maka ia untuk itu dalam berita acara pemeriksaan saksi tersebut mengajukan permohonan dan hakim komisaris memberikan kepadanya jangka waktu disertai ketentuan hari dan jam saksi-saksi akan didengar. Ia berkewajiban, dengan ancaman batal, selambat-lambatnya empat hari sebelum hari pemeriksaan saksi yang sudah ditentukan, untuk memberitahukan nama dan tempat tinggal saksi-saksi yang iaingin ajukan kepada pihak lainnya; tetapi kepada pihak itu tidak akan diadakan panggilan lagi. (Rv. 171, 188, 199 dst., 204, 207, 349.)

 

Pasal 207.

(s..d. u. dg. S. 1925-525.) Jika seorang saksi yang sudah dipanggil dengan patut tidak datang atau menolak untuk memberikan jawaban, maka pihak yang berkepentingan dapat memohon dalam berita acara pemeriksaan saksi itu agar diberi kesempatan lain. (KUHPerd. 1910, 1913; Rv. 174, 184 dst., 204, 206, 349.)

 

Pasal 208.

(s.d. a. dg. S. 1908-522.) Setelah selesai pendengaran saksi atau jika hal itu tidak terjadi maka hakim atau hakim komisaris menentukan hari perkara itu mendapat giliran untuk diperiksa lagi.

 

Pasal 208a.

(s.d.t. dg. S. 1908-,1522.; s.d.u. dg. S. 1925-525.) Jika pemeriksaan dilakukan di hadapan hakim yang diperintahkan menurut pasal 173 alinea pertama dan kedua, maka diikuti ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Nama serta tempat tinggal saksi-saksi diberitahukan kepada pihak lawan bersama-sama dengan pemberitahuan tentang hari, jam dan tempat pemeriksaan dilakukan.

Dalam hal-hal yang berhubungan dengan tindakan-tindakan terhadap saksi-saksi yang tidak datang atau enggan menjadi saksi, pendengaran saksi yang sakit atau karena alasan yang sah yang tidak dapat datang, pertanyaan-pertanyaan sementara yang diajukan kepada saksi-saksi yang menghadap, wewenang mereka untuk mengundurkan diri sebagai saksi, kecakapan mereka untuk menjadi saksi, sumpah mereka dan cara bagaimana pemeriksaan dilakukan, maka oleh hakim yang berwenang digunakan ketentuan-ketentuan yang berlaku baginya, semuanya dengan memperhatikan pasal 209 dan apa yang ditentukan di bawah ini.

Pengacara para pihak dalam pemeriksaan dapat mewakilkannya kepada teman sejawatnya yang diangkat pada pengaditan di tempat pemeriksaan dilakukan.

Bila para pihak dalam pemeriksaan saksi tidak diwakili oleh scorang pengacara, mereka secara pribadi dapat mohon kepada majelis agar dapat diajukan pertanyaan-pertanyaan yang disusunnya dan juga untuk mengambil tindakan-tindakan yang dimungkinkan oleh undang-undang terhadap saksi-saksi yang tidak datang atau membangkang.

Jika saksi menuntut ganti rugi, maka hal itu oleh hakim yang ditunjuk dianggarkan dalam turunan surat panggilan. Tentang anggaran itu disebutkan dalam berita acara.

 

Pasal 209.

(s.d. u. dg. S. 1908-522.) Kecuali dalam hal pemeriksaan dilakukan oleh hakim komisaris atau dilakukan di tempat tinggal saksi, maka pemeriksaan saksi dilakukan secara terbuka, kecuali jika dalam ketentuan undang-undang diatur lain, atau oleh hakim karena alasan yang penting yang disebut dalam berita acara diperintahkan agar pemeriksaan seluruhnya atau sebagian dilakukan dengan pintu tertutup. (RO. 29.)

Para pihak boleh hadir secara pribadi pada waktu pemeriksaan saksi.

(s.d. u. dg. S. 1925-525.) Berita acara dibuat pada tiap-tiap pemeriksaan saksi harus memuat berita apa yang diminta oleh pasal 177 dan selaroutnya memuat berita tentang pengambilan sumpah beserta isi keterangan-keterangan saksi selengkapnya.

Berita acara dibuat oleh panitera dan dibacakan di hadapan para saksi bagianbagian yang menyangkut saksi itu. Saksi boleh mengadakan perubahan-perubahan dan tambahan-tambahan, yang dicatat di bagian bawah atau di bagian tepi keterangannya dan dibacakan kepadanya.

Saksi harus menandatangani keterangan-keterangan yang diberikan dan disebutkan pula alasan tentang tidak dapatnya ia menandatanganinya atau menolak untuk menandatanganinya. (ISR. 146; RO. 29; Rv. 22, 177, 189, 204, 206, 277, 349, 896; Sv. 48 dst.)

 

Pasal 210.

Ketentuan-ketentuan pasal 413, 414 dan 415 Peraturan Hukum Acara Pidana juga berlaku dalam perkara-perkara perdata. (IR. 380 dst.; RBg. 708 dst.)

 

Bagian 7. Pemeriksaan Di Tempat Dan Penyaksiannya.

 

Pasal 211.

Jika hakim atas permintaan para pihak atau karena jabatan memandang perlu, maka dengan surat putusan dapat diperintahkan agar seorang atau lebih para anggota yang duduk dalam majelis, disertai oleh panitera, datang di tempat yang harus diperiksa untuk menilai keadaan setempat dan membuat akta pendapatnya, baik dilakukan sendiri maupun dengan dibantu oleh ahli-ahli.

(s.d.u. dgS. 1908-522.) Dengan cara dan maksud yang sama dapat diperintahkan dengan suatu putusan, penyaksian benda-benda bergerak yang tidak dapat atau sukar untuk diajukan ke depan sidang pengadilan.

(s.d.u. dg S. 1908-522.) Putusan itu menentukan waktu pemeriksaan di tempat atau waktu dan tempat peninauan, tenggang waktu, bilamana berita acara seperti tersebut dalam pasal 212 harus disediakan di kepaniteraan, dan menentukan waktu dilakukannya persidangan bagi para pihak untuk melanjutkan perkumya. (Rv. 48, 499; JR. 153; Rbg. 180.)

 

Pasal 212.

(s.d.u. dgS. 1908-522.) Panitera membuat berita acara tentang semua hal yang terjadi di tempat dilakukan pemeriksaan. (Rv. 21 1; JR. 153; RBg. 180.)

 

Pasal 213.

(sd.u. dg S. 1908-522.) Jika pemeriksaan setempat atau penyaksian harus dilakukan dalam wilayah hukum suatu pengadilan, tetapi di luar tempat kedudukannya, maka hal itu dapat diserahkan kepada Residentierechter. Dengan suatu keputusan ditetapkan hari perkara itu mendapat giliran pemeriksaan lagi.

 

Pasal 214.

(s.d.u. dgS. 1908-522.) Ongkos jalan ditanggung oleh pihak yang menghendaki diadakannya Pengamatan atau penyaksian setempat, dibayar lebih dan diserahkan kepada panitera.

Jika hakim yang memerintahkan pengamatan dan penyaksian setempat, maka ia menentukan pula siapa yang harus membayar lebih dulu biayanya. (Rv, 58, 349.)

 

Bagian 8. Keterangan Para Ahli.

 

Pasal 215.

Jika hakim atas permohonan para pihak atau karena jabatan memandang perlu, maka dengan putusan dapat diperintahkan agar diadakan pemeriksan atau pengamatan oleh ahli-ahli.

putusan itu dengan jelas menyebut obyek yang harus diperiksa atau diamati, berisi pengangkatan tiga ahli.

Akantetapi jika kedua Pihak memohon agar pemeriksaan hanya dilakukan oleh satu orang ahli saja, maka tidak diangkat lebih dari satu orang ahli. (Rv. 48. 150, 154, 162, 216 dst., 241 dst., 349, 963; KUHPerd. 389 dst., 396, 480, 1077 dOL. 1220., 150; IR. 154; RB9. 181; S. 1851-27 pasal 49; S. 1858-15; S. 1866108; S. 1934-683.)

 

Pasal 216.

Jika Para pihak dalam persidangan bersepakat tentang orangnya atau ketiga orangnya yang dikehendaki sebagai ahli, maka mereka diangkat dalam putusan itu.

(sdu. dg. S. 1908-522.) Jika para pihak tidak memperoleh kesepakatan tentang orangnya, maka dalam putusan diperintahkan agar Para pihak dalam waktu delapan hari menyampaikan nama-nama ahli itu dan jika tidak dapat dipenuhi dikeluarkan Perintah Pengangkatan ahli karena jabatannya dalam putusan yang sama.

Dalam jangka waktu tersebut maka para pihak, jika sudah menyepakati pengangkatan ahli-ahli, menyerahkan Pernyataan kepada kepaniteraan. (Rv. 15, 82, 215, 519.)

 

Pasal 217.

Dalam putusan yang dimaksud dalam pasal 216 ditetapkan hari dan jam pengambilan sumpah dilakukan.

(sdu- dg. S. 1908-522.) Pihak yang paling siap memanggil para ahli dengan Pemntaraan juru sita untuk mengangkat sumpah dengan surat perintah hakim, tetapi dalam hal para pihak di sidang tidak mencapai kesepakatan mengenai siapa diangkat sebagai ahli, tidak sebelum lewat tenggang waktu seperti tersebut kedua pasal 216 atau tidak sebelum memberikan Pernyataan seperti tersebut daiam alinea ketiga pasal itu. panggilan ini dilakukan sedikitnya tiga hari sebelum hari yang ditentukan untuk mengangkat sumpah.

Hakim dapat memerintahkan agar sumpah dilakukan di hadapan Kepala Daerah tempat pemeriksaan/pengamatan dilakukan; dalam hal itu pihak yang sudah siap memohon pejabat itu dengan surat untuk menentukan waktu dan tempat dilakukannya sumpah. Ketetapan yang diambil oleh pejabat itu diberitahukan kepada pihak lawan dengan suatu akta lewat pengacaranya kepada pengacara lawan, dan hal itu beriaku sebagai panggilan. Pemanggilan Para ahli dilakukan dengan cara seperti ditentukan dalam alinea yang lain. (Rv. 221 dst., 349, 964; IR. 154; RBg. 181 .)

 

218, 219, 220. Dicabut dg. S. 1925-525.

 

Pasal 221.

(s. d.u. dg. S. 1,908-522.) Hakim menetapkan dalam berita acara sumpah, tempat, hari dan jam, di mana dan kapan para ahli mulai dengan pemeriksaan dan juga kapan mereka harus menyerahkan keterangan tertulis mereka kepada panitera, dan kapan sidang akan dilanjutkan untuk memeriksa perkara, kesemuanya setelah didengar para ahli dan para pihak yang datang menghadap. (Rv. 966.)

Jika ahli yang telah diangkat dan telah disumpah tidak melaksanakan pekerjaan, maka atas permohonan para pihak atau salah satu dari mereka, hakim menentukan hari lain untuk pemeriksaan lanjutan.

Tempat, hari dan jam, di mana dan kapan para ahli mengadakan pemeriksaan serta tenggang waktu yang harus dipenuhi untuk menyampaikan laporan tertulisnya kepada panitera dengan begitu ditentukan oleh Kepala Daerah (Asisten Residen) pada waktu pengambilan sumpah setelah mendengar Para ahli dan pihak-pihak yang hadir, dan dimuat dalam berita acara sumpah. (Rv. 211, 217, 225; IR. 17.)

 

Pasal 222.

Jika seorang ahli yang telah diangkat menolak pengangkatannya, atau tidak datang menghadap pada hari yang ditentukan, baik untuk melakukan sumpah atau untuk melaksanakan suatu perintah lain, maka para pihak segera mengusahakan kesepakatan untuk mengangkat ahli lain; jika tidak ada, inaka hakim karena jabatan akan mengangkat seorang ahli.

Jika ahli yang telah diangkat dan telah bersumpah tidak melaksanakan pekedaan-pekerjaan yang telah diterimanya, ia dapat dihukum oleh hakim untuk membayar semua biaya yang disebabkan kelalaiannya itu, bahkan sampai membayar kerugian dan bunga, bila ada cukup alasan. (KUHPerd. 1239, 1366, 1817; Rv. 162, 215 dst., 226, 607, 964.)

 

Pasal 223.

Turunan putusan hakim dan surat-surat yang diperlukan diserahkan kepada para ahli.

Dalam penyelidikan oleh Para ahli, para pihak dapat mengajukan dasar-dasr serta permintaan yang diperlukan dan tentang hal itu dicantumkan dalam surat laporan. (Rv. 217, 228, 966 dst.)

 

Pasal 224.

Para ahli setelah bermusyawarah membuat laporan tertulis dengan suara terbanyak.

Dalam hal ada perbedaan pendapat, maka pendapat yang berbeda itu dapat dimasukkan dalam laporan tanpa menyebut siapa-siapa ahli yang mempunyai pendapat tertentu itu.

Laporan diberi tanggal dan ditandatangani semua ahli.

Jika tidak ada di antara Para ahli yang dapat menyusun laporan itu, maka dibuat laporan oleh notaris yang ikut menandatanganiriya. (Rv. 223, 316, 966.)

 

Pasal 225.

(s.d.u. dg. S. 1908-522.) Para ahli wajib menyerahkan laporannya kepada panitera R.V.J. yang telah memerintahkan pemeriksaan dalam waktu yang telah ditentukan dalam pasal 221 dengan ancaman membayar ganti rugi dan bunga; panitera wajib memberikan tanda penyerahan itu.

Upah mereka dianggarkan oleh ketua di bagian bawah turunan asli laporan itu dengan dikeluarkan perintah pelaksanaan atas beban pihak yang memohon pemeriksaan oleh ahli, atau dalam hal perintah diberikan karena jabatan pihak yang menuntutnya. (KUHPerd. 1239; Rv. 188, 316; IR. 154; RBg. 181; S. 1851-27 pasal 49 dst.; S. 1856-15; S. 1866-108; S. 1934-683.)

 

Pasal 226.

Jika ada penolakan atau hambatan mengenai pelaksanaan apa yang dintentukan dalam alinea pertama pasal yang lalu, maka ahli tersebut oleh pihak yang telah siap lebih dulu dapat dituntut di hadapan hakim yang mengangkatnya, pada akhimya bahkan dapat dihukum dengan paksaan badan (lijfsdwang) agar menyerahkan laporan yang bersangkutan kepada panitera. (Rv. 968.)

(s.d.u.dg.S. 1908-522,)Hakim memutus tanpa didahului adanya surat gugatan setelah mendengar ahli-ahli yang datang menghadap. (Rv. 222, 580-101.)

 

227. Ditarik kembali dg. S. 1908-522.

 

Pasal 228.

Jika hakim dalam laporan yang bersangkutan tidak menjumpai keterangan-keterangan yang diperlukan, maka ia dapat mengangkat ahli-ahli baru yang dapat meminta penjelman kepada ahli-ahli yang lama sepanjang dipandang perlu. (Rv. 162, 215, 223 dst.)

 

Pasal 229.

Hakim sama sekali tidak terikat untuk mengikuti pendapat yang dikemukakan para ahli jika keyakinannya bertentangan dengan itu. (KUHPerd. 1908; Rv. 162, 224; IR. 154; RBg. 181.)

 

Bagian 9. Pendengaran Para Pihak.

 

Pasal 230.

Para pihak diperbolehkan dalam semua perkara da, dalam segala tahap pemeriksaan memohon agar masing-masing didengar tentang hal-hal mengenai pokok persoalannya dan tidak ditanyakan hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan itu.

Pihak yang ingin lawannya didengar dapat mengajukan permohonan tertulis yang memuat kejadian-keiadian dan pertanyaan-pertanyaannya. (KUHPerd, 1923 dst.; Rv. 48, 113 dst., 118 dst., 138 dst., 173, 241 dst., 323, 349.)

(s.d.t.dg. S. 1908-522.) Jika permohonan diajukan setelah ditentukan hakim untuk mengajukan pembelaan atau pada hari itu juga, pembelaan dilakukan juga dan jika permohonan ditolak, bersama-sama atau sesudah dilakukan pendengaran diputus mengenai pokok perkaranya tanpa proses lain.

 

Pasal 231.

Hakim harus memeriksa dengan cermat apakah pertanyaan-pertanyaan itu ada hubungaruiya dengan perkaranya; ia harus mengesampingkan pertanyaan yang bersifat menjebak atau jika ada cukup alasan menolak mendengar para pihak. (Rv. 230, 241, 267, 281; Sv. 84; IR. 269; RBg. 572.)

 

Pasal 232.

Jika hakim mengabulkan permohonan untuk mendengar para pihak, maka iamemerintahkan mereka untuk menghadap di hadapan sidang atau di hadapan hakim komisaris yang iatentukan pada hari dan jam untuk didengar tentang Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh lawan masing-masing.

(s.d.t. dg. S. 1908-522.) Dalam putusan itu ditentukan juga hari perkara itu mendapat giliran pemeriksaan lanjutan. (Rv. 16, 48, 68, 230, 234.)

 

Pasal 233.

(s.d.u. dg. S. 1908-522; S. 1939-715.) Dalam hal tempat tinggal yang jauh letaknya atau ada halangan yang sah setelah diizinkan untuk mendengar

Pihak yang bersangkutan, maka pendengaran dapat diserahkan kepada hakim karesidenan di tempat pihak yang bersangkutan.

(s.d.t. dg. S. 1908-522.) Pasal yang lalu alinea kedua berlaku dalam hal ini. (RO. 33; Rv. 239.)

 

Pasal 234.

Pihak yang bersangkutan harus secara pribadi, tanpa dibantu oleh pengacara, dan di luar hadimya pemohon atau pengacaranya, tanpa membaca karangan tertulis, menjawab pertanyaan-pertanyaan kepadanya yang diajukan oleh atau oleh pejabat yang menggantikannya dan hal-ikhwal yang dimuat dalam surat Permohonan dan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan karena jabatan yang berhubungan dengan itu. (Rv. 231, 833.)

 

Pasal 235.

Jika pihak yang didengar tentang sesuatu dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, menyatakan tidak mampu menjawab segera dengan memwkan dengan memberikan alasan-alasannya, maka hakim atau pejabat yang menggantikannya dapat memberikarl Penundaan jika alasan-alasannya itu dapat diterima.

 

Pasal 236.

Pengurus lembaga-lembaga umum, yayasan-yayasan dan badan-badan bukum mengangkat salah seorang anggotanya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai keiadian-kejadian dan Pokok-pokok persoalannya. Para pihak tetap mempunyai hak untuk mengajukan pertanyaan kepada Pengurus lembaga umum, yayasan-yayasan dan badan-badan hukum mengenai

hal-hal yang bersangkutan dengan dirinya piibadi, agar mendapat perhatian yang semestinya dari hakim. (KUHPerd. 1655, 1795; Rv. 230, 234.)

 

Pasal 237.

(s.d.u. dg. S. 1908-522.) Berita acara pemeriksaan dibuat oleh panitera dan di hadapan yang didengar, yang kemudian dapat mengadakan perubahan-perubahan serta tambahan-tambahan yang dipandangnya perlu dan yang ditulis di akhir atau di sebelah kiri berita acara. Tentang hal itu dibacakan juga di hadapan yang didengar dan berita acara ditandatangani oleh pihak yang didengar ketua, hakim komisaris atau Residentierechter dan panitera. (Rv. 232.)

 

Pasal 238.

Jika pihak yang bersangkutan tidak datang tanpa alasail yang sah, atau jika ia menolak memberi jawaban, maka hal itu dicantumkan dalam berita acara dan hal-hal yang ditanyakan dapat dianggap telah diakui.

Akan tetapi bila pihak yang tidak datang kemudian, sebelum dibuat putusan mengenai pokok perkaranya, datang melapor, maka ia dapat didengar dengan kewajiban membayar biaya yang timbul karena tidak hadimya dan juga membayar kerugian serta bunga jika ada alasan-alasan untuk itu. (KUHPerd. 1875; Rv. 239.)

 

Pasal 239.

(s.d.u. dg. S. 1908-522.)Dalam hal pihak yang tidak datang dapat membuktikan adanya halangan yang sah tentang tidak hadimya maka hakim menentukan hari lain untuk mendengamya. (Rv. 16, 233.)

 

240. Dicabut kembali dg. S. 1908-522.

 

Bagian 10. Gugatan Antara (insidentil).

 

Pasal 241.

(s.d.u. dg. S. 1908-522.) Gugatan-gugatan antara diajukan ke hadapan sidang pada hari-hari yang telah ditentukan disertai kesimpulan-kesimpulannya.

Terhadap sengketa antara berlaku ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal: 113, 114, 117, 118, 119 dan 123 s/d. 126.

Hakim atas permohonan para pihak secara bersama mengizinkan dilakukannya replik dan duplik. (KUHPerd. 213 dst., 246; Rv. 23, 70, 148, 171, 211, 215, 230, 256, 266, 279, 349, 839, 841.)

 

Pasal 242.

Semua gugatan antara diajukan bersama sekaligus. biaya yang mungkin dibayar kemudian dan yang sebab-sebabnya sudah ada bersama-sama yang dahulu tidak dapat dituntut kembali. (Rv. 58, 98, 106, 117, 135.)

 

Pasal 243.

(s.d.u. dg. S. 1908-522.) Gugatan-gugatan antara diputus pertama dan lebih dahulu jika perkaranya menghendakinya. Sepanjang perkara itu memungkinkan, maka hakim dalam memutus gugatan antara juga menentukan hari perkara yang bersangkutan diperiksa kembali.

Dalam hal perkara yang diperintahkan untuk diperiksa berdasarkan surat-surat, maka sengketa antara diajukan ke hadapan sidang pengadilan dan diputus sebagaimana mestinya. (Rv. 53, 138 dst., 281.)

 

Bagian 11. Gugatan Balik (Rekonpensi).

 

Pasal 244.

Tergugat berhak untuk mengajukan gugatan balik (rekonpensi) dalam semua perkara, kecuali :

10. bila penggugat asli (konpensi) bertindak dalam suatu kedudukan tugas, sedangkan gugatan balik itu mengenai pribadi penggugat atau sebaliknya; (KUHPerd. 383, 452, 1655 dst.)

20. bila hakim yang memeriksa perkara gugatan asal tiddk berwenang untuk mengadili gugatan balik dalam hubungan dengan pokok perkaranya; (ISR. 136; Rv. 99, 130, 132 dst., 310.)

30. dalam perkara-perkara tentang hak menguasai (bezit), jika gugatan balik mengenai hak milik atas benda yang bersangkutan sendiri (petitoir); (Rv. 103 dst.)

40. dalam perkara perselisihan mengenai pelaksanaan suatu putusan (Rv. 183,442.)

Jikalau dalam tingkat pertama tidak diajukan gugatan balik, maka hal itu tidak dapat diajukan dalam tingkat banding. (KUHPerd. 1425 dst.; WV. 134, 344, 349.)

 

Pasal 245.

Gugatan balik harus segera diajukan bersama dengan jawaban terhadap penggugat. (Rv. 243.)

 

Pasal 246.

Perkara-perkara gugatan asal dan gugatan baliknya diselesaikan dan diputus bersama-sama dalam satu surat keputusan kecuali jika hakim berpendapat bahwa yang satu dapat diselesaikan lebih dulu dari yang lain tetapi dengan ketentuan, bahwa gugatan asal atau gugatan balik yang belum diselesaikan tetap ditangani oleh hakim yang sama sampai diputusnya. (Rv. 53, 247.)

 

Pasal 247.

Banding dimungkinkan bila jumlah gugatan asal ditambah dengan gugatan balik melampaui wewenang hakim untuk memutus dalam tingkat tertinggi. Jika kedua perkara dipisah dan diputus sendiri-sendiri, maka diikuti aturan-aturan yang biasa mengenai wewenang pemeriksaan banding.(Rv. 246.)

 

Bagian 12. Penundaan Dan Lanjutan Pemeriksaan Perkara.

Pasal

248

Di samping kejadian-kejadian mengenai penundaan seperti ditentukan dalam reglemen ini atau peraturan-peraturan perundangan lain, makajalannya pemeriksaari perkara dapat ditunda karena:

10. salah satu pihak meninggal dunia;

20. perubahan kedudukan pribadi salah satu pihak; (KUHPerd. 105 dst., 330,433; F. 1, 22, 26 dst.; Rv. 249.)

30. berhentinya hubungan di dalam mana mereka bersengketa; (KUHPerd. 409 dst., 460.)

40. pengacara yang ditunjuk meninggal dunia atau kehilangan jabatannya. (AB. 29; Rv. 106, 165, 246, 249 dst., 251, 257, 259, 264, 267, 270, 349, 380, 500.)

 

Pasal 249.

Dalam hal-hal tersebut di atas tidak diadakan penundaan pemeriksaan atau penghentian perkara jika keadaan sudah sebegitu jauh sehingga perkara sudah pada tahap untuk diputus. (Rv. 112-120.)

Dalam tiga hal pertama tersebut dalam pasal yang lalu mengenai soal penundaan, maka yang diartikan perkara sudah ada pada tahap untuk diputus bila kesimpulan-kesimpulan akhir sudah diambil dalam sidang majelis.

Dalam hal terakhir, sesudah selesai pembelaan masing-masing atau bila pemeriksaan dengan surat-surat diperintahkan setelah masing-masing jawaban itu diberitahukan kepada para pihak atau jangka waktu yang ditentukan telah lewat. (Rv. 145.)

 

Pasal 250.

Sebab penundaan pemeriksaan hakim, jika perkara belum sampai pada tahap untuk diputus, diberitahukan atas nama pihak yang berkepentingan kepada pihak lain dan tanpa pemberitahuan semacam itu, walaupun ada sebab-sebab demikian, pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan.

Hanya dalam kejadian nomor 41 pasal 248 tidak diharuskan adanya pemberitahuan itu dan penundaan terjadi dengan sendirinya. (KUHPerd. 1819; Rv. 252, 337.)

Semua acara setelah pemberitahuan itu adalah batal dan tidak mempunyai akibat apa pun, kecuali bila di samping pengangkatan pengacara baru ada pernyataan bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan berdasarkan berkas perkara terakhir, dalam hal itu pemeriksaan dapat segera dilanjutkan. (Rv. 106, 349; Sv. 393.)

 

Pasal 251.

Jika surat pemberitahuan tidak tnemuat hal itu semua, maka pihak lawan berhak untuk memanggil pihak lain dengan cara yang biasa untuk melanjutkan pemeriksaan perkara berdasarkan berkas perkara terakhir.

Hal yang sama terjadi bila pengacara yang meninggal dunia atau kehilangan jabatannya tidak diganti. (Rv. 1, 250, 273.)

 

Pasal 252.

Pemeriksaan perkara dilanjutkan dan pengacara yang demikian itu diganti dengan akta pemberitahuan yang sederhana. (Rv. 106, 250 dst.)

 

263. Ditarik kembali dg. S. 1908-522.

 

Pasal 254.

Jika terhadap pemanggilan pemeriksaan kembali dijatuhkan putusan, maka sepanjang ada manfaatnya, pemeriksaan dinyatakan dilanjutkan berdasarkan berkas perkara terakhir.

Dalam hal tidak ada penggantian pengacara, maka pokok perkaranya segera diputus dengan verstek. (Rv. 77 dst., 82 dst., 251.)

 

Pasal 255.

Perlawanan terhadap putusan verstek yang disebut dalam pasal yang lain, juga dalam hal pemeriksaan perkara dilakukan dengan surat-surat, dapat diselesaikan dalam sidang pengadilan. (Rv. 83, 138 dst.)

 

Bagian 13. Penyangkalan Dalam Pemeriksaan Hakim.

 

Pasal 256.

Jika selama berjalannya perkara, atas nama salah satu pihak dilakukan suatu tawaran dan diterima, terjadi pengakuan-pengakuan, diberikan izin dan diterima, tanpa oleh pihak itu diberikan kuasa khusus dan tertentu secara tertulis, maka pihak itu di liadapan sidang dapat menyangkal perbuatan-perbuatan demikian itu dengan suatu akta biasa yang diberitahukan baik kepada pengacara pihak lawan maupun kepada pengacara yang perbuatan-perbuatarlnya disangkal, dan pihak itu dapat memohon hakim untuk menganggap perbuatan-perbuatan itu seperti tidak pemah terjadi dan untuk menyatakan tidak berharga semua akta yang timbul karenanya dan putusan-putusan yang diberikan untuk membawa perkara ini, dalam keadaan siap diputus. (KUHPerd. 1405, 1795 dst., 1797, 1807, 1925, 1934; Rv. 38, 372, 809, 860.)

Pemberitahuan kepada pengacara berlaku sebagai panggilan di sidang untuk membuat bantahan terhadap penyangkalan.

Di dalamnya disebut hari untuk menghadap di sidang. (RV. 8-50 117, 241, 349.)

 

Pasal 257.

Jika pengacara telah mengundurkan diri, maka penyangkalan diberitahukan di tempat tinggalnya oleh seorang juru sita dan jika pengacara telah meninggal dunia, hal itu diberitahukan kepada ahli warisnya dengan pemanggilan pada hari yang ditentukan menghadap pada hakim yang menangarti perkaranya, dan kepada pihak-pihak dalam perkara diberitahukan dengan surat melalui pengacara masing-masing. (RV. 1, 7, 248-40, 200.)

 

Pasal 258.

Penyangkalan selalu disampaikan kepada hakim yang menerima perbuatan-perbuatan yang disangkal meskipun perkaranya ditangani oleh seorang hakim lain.

Hal itu diberitahukan kepada para pihak dalam pokok perkara dan mereka harus dipanggil dalam pemeriksaan mengenai penyangkalan itu. (RV. 257, 260, 262.)

 

Pasal 259.

Pemeriksaan mengenai pokok perkaranya ditunda sampai dijatuhkan putusan mengenai penyangkalan dengan ancaman batal.

Akan tetapi hakim dapat memerintahkan pihak yang mengajukan sangkalan untuk melanjutkan pemeriksaan mengenai penyangkalannya dalam waktu tertentu atau bila tidak akan dijatuhkan putusan. (RV. 248, 263.)

 

Pasal 260.

Jika penyangkalan mengenai suatu hal yang tidak sedang menjadi perkara, maka gugatan diajukan di hadapan hakim yang berwenang bagi pihak tergugat. (RV. 99, 257 dst.)

 

Pasal 261.

Jika penyangkalan dinyatakan benar, maka perbuatan yang disangkal dan putusan yang dijatuhkan terhadapnya, atau hal-hal yang dinyatakan dalam putusan yang berhubungan dengan penyangkalan itu, menjadi batal dan tidak berharga. (RV. 48, 256, 264.)

 

Pasal 262.

Akan tetapi dalam hal telah dijatuhkan putusan akhir, dan tenggang waktu untuk mengajukan banding belum habis, pihak yang bersangkutan dapat memohon pembatalan akta-akta dan putusan-putusan yang dimaksud pasal 256 dalam tingkat banding dan diputus pokok perkaranya. (RV. 48, 261, 334 dst.)

 

Pasal 263.

Dalam hal putusan akhir duatuhkan dalam tingkat tertinggi atau sudah mendapat kekuatan hukum yang pasti, tnaka pihak yang dirugikan sampai saat pelaksanaan putusan dapat memohon kepada hakim yang memutus, agar hal itu ditarik kembali.

Selama pemeriksaan tentang hal itu berjalan, maka pelaksanaan putusan ditunda. (RV. 259, 329.)

 

Pasal 264.

Pengacara yang tuntutan penyangkalan terhadapnya diterima, dihukum membayar kerugian dan bunga kepada penggugat dan pihak lainnya jika ada aiasan-alasan untuk itu.

Hakim dapat juga berdasarkan sifat perkaranya, sesuai dengan pasal 192, RO., memberhentikannya untuk sementara atau mengusulkan agar diberbentikan.

Jika penggugat yang dinyatakan tidak benar, maka ia dihukum membayar kerugian dan bunga, jika ada alasan-alasan untuk itu. (KUHPerd. 1243 dst.; Rv. 60, 98.)

 

Pasal 265.

(s.d. u. dg. S. 1908-522.) Jika salah satu pihak menyangkal bahwa pengacara yang mewakilinya telah diberi perintah untuk melakukan perbuatan itu, maka berlaku ketentuan dalam bagian ini. (RV. 106 dst., 260.)

 

Bagian 14. Penunjukan Kepada Pengadilan Lain Dan Soal-soal Kekuasaan Mengadili (Kompetensi).

 

Pasal 266.

Bila penolakan terhadap seorang hakim atau permintaan untuk membebaskan diri seorang hakim disetujui, jumlah anggota suatu raad van justitie, termasuk panitera seperti ditentukan dalam pasal 122 RO., tidak lagi mencukupi untuk mengadili perkara yang bersangkutan, maka dapat diajukan tuntutan kepada H.G.H. agar perkara itu diajukan kepada suatu raad van justitie lain. (Ro. 121, 127, 154, 162; Rv. 34 dst., 269, 349; Sv. 277.)

 

Pasal 267.

Tuntutan disjukan sebelum diadakan pembelaan dan dalam hal pemeriksaan dilakukan atas surat-surat sebelum jawaban-jawaban persiapan selesai seluruhnya, dengan suatu surat permohonan yang menyebutkan alasan-alasannya. Hal itu diberitahukan kepada pihak lawan dengan peringatan memberikan jawaban serta alasan-alasannya dalam waktu empat belas hari dan menyampaikannya di kepaniteraan.

Jawaban Pihak lawan dalam tenggang waktu itu juga harus sudah disampaikan di kepaniteraan raad van justitie.

Jalannya Persidangan ditunda seiak hazi pemberitahuan tersebut alinea pertama pasal lni. (Rv. 38, 135 dst., 145, 248, 270.)

 

Pasal 268.

Setelah lewat waktu seperti tersebut dalam pasal yang lalu, maka panitera raad van justitie mengirimkan surat permohonan pengugat untuk penunjukan pengadilan lain dan jawaban pihak lawan segera ke H.G.H.

H.G.H. memberi putusan tentang permohonan itu dan jika ada alasan-alasan untuk itu menunjuk hakim yang akan mengadili perkara tersebut. (Ov. 84; Rv. 270, 354.)

Dalam hal ini, maka perkara dengan satu akta oleh pihak yang sudah sipil lebih dulu diberitahukan kepada pihak lawan pribadi atau di tempat tinggalnya dengan mengingat jangka waktu yang telah ditentukan untuk pemanggilan menghadap di sidang guna dilanjutkan persidangan berdasarkan segala surat-surat yang disampaikan kepada hakim. (Rv. 10.)

 

Pasal 269.

Dalam hal terjadi yang disebutkan dalam pasal 266, yakni mengenai H-G-H.; maka Gubernur Jenderal, atas permintaan pihak yang paling siap, setelah meminta pendapat H.G.H, untuk sementara dan hanya untuk menyelesaikan perkara dimana penolakan telah terjadi, dapat menambah jumlah anggota majelis itu secukupnya.

Dalam pengangkatan sementara yang tidak mengakibatkan penggajian sedapat diperhatikan ketentuan-ketentuan pasal 153 RO. dan kebijaksanaan justitie. (Sv. 279.)

 

Pasal 270.

(s.d.u. dg. S. 1908-522.) Jika timbul perselisihan tentang kekuasaan untuk mengadili, maka diajukan tuntutan untuk pengaturan kekuasaan itu dengan surat Pemohonan yang menyebutkan alasan-alasannya.

Surat Permohonan ini diberitahukan kepada pihak lawan disertai peringatan untuk menjwabnya datam waktu satu bulan dan selanutnya sekaligus surat-surat relas pemanggilan dan Peringatan serta surat-surat lainnya disampaikan kepada badan Peradilan yang menurut RO. harus mengadili soal perselisihan tersebut kepada badan mana Pihak lawan juga mengajukan jawabannya.

Setelah jawaban masuk atau jangka waktu yang ditentukan untuk itu telah lampau, maka perkaranya diperiksa berdasarkan surat-surat dan diputuskan tentang kekuasaan mengadili (kompetensi). (RO. 127, 162; Rv. 267; RBg. 322-50; S 1926-356jo. S. 1927-246.)

 

Bagian 15. Pencabutan instansi (Tingkatan Kewajiban Dalam Pemeriksaan Perkara).

 

Pasal 271.

Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban.

Setelah ada jawaban, maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan Persetujuan pihak lawan. (RV. 58, 113 dst., 120, 349.)

 

Pasal 272.

Pencabutan tnstansi dapat dilakukan di dalam sidang pengadilan jika semua pihak-hadir secara pribadi atau pengacara-pengacara mereka yang mendapat surat kuasa untuk itu, atau dengan kuasa yang sama diberitahukan dengan akta sederhana oleh pengacara pihak satu kepada pengacara pihak lawan. (Rv.335, 349.)

Pencabutan instansi dapat diterima dengan cara yang sama. (Rv. 256.)

Pencabutan instansi membawa akibat demi hukum bahwa:

10. semua pada kedua belah pihak dikembalikan kepada keadaan yang sama seperti sebelum diajukan gugatan; (KUHPerd. 1979, 1981,)

20. pihak yang mencabut gugatannya berkewajiban membayar biaya perkara yang harus dilakukan berdasarkan surat perintah Ketua yang ditulis menurut penaksiran besamya biaya. (Rv. 58 dst., 607 dst.)

surat perintah ini dapat dilaksanakan segera. (Rv. 54. dst., 246, 334,)

 

Bagian 16. Gugumya Instansi.

 

Pasal 273.

Instansi gugur jika dalam tiga tahun tidak dilanjutkan. Jangka waktu ditambah dengan enam bulan dalam hal permohonan untuk melanjutkan perkara masih dapat terjadi. (KUHPerd. 271; Rv. 90, 248 dst., 275, 349.)

 

Pasal 274.

Jangka waktu yang dipersyaratkan untuk gugumya suatu instansi berlaku terhadap negara, lembaga-lembaga umum, anak-anak di bawah umur dan pada umumnya terhadap semua orang, tanpa kecuali, dengan tidak mengurangi hak semua pihak tersebut untuk minta pertanggungjawaban dari pengurus-pengurusnya dan wali-walinya. (KUHPerd. 385, 404, 452, 1365, 1987.)

 

Pasal 275.

Instansi tidak gugur demi hukum. Pernyataan gugur dapat dicegah dengan tindakan hukum yang dilakukan oleh salah satu pihak, sebelum permohonan untuk dinyatakan gugur diajukan. (KUHPerd. 1950, 1979,)

 

Pasal 276

Pernyataan gugur diucapkan dalam sidang secara sederhana dan diberitahukan kepada pihak yang bersangkutan atau di tempat tinggalnya.

Pernyataan gugur tidak membatalkan tuntutannya melainkan hanya acara perkara yang telah dimulai; biaya perkara karena pernyataan gugur itu dianggap sudah dibayar. (Rv. 58, 106, 272, 278.)

 

Pasal 277.

Dalam pengajuan gugatan yang baru, maka pihak-pihak satu sama lain berhak untuk menggunakan lagi sumpab-sumpah, pengakuan-pengakuan, dan keterangan-keterangan yang telah diberikan olehnya dalam perkara yang terdahulu, begitu juga keterangan-keterangan yang telah diberikan oleh saksi-saksi yang sudah meninggal dunia, jika hal itu telah dicantumkan dalam berita acara yang dibuat dengan baik. (KUHPerd. 1925, 1929 dst.; Rv. 209, 230 dst., 293 dst,, 894 dst.)

 

Pasal 278.

Dengan gugumya instansi dalam tingkat banding, maka putusan yang dimohonkan banding mendapat kekuatan yang pasti. (Rv. 329, 334.)

 

Bagian Ke 17. Penggabungan Dan Penengahan.

 

Pasal 279.

(s.d.u. dg. S. 1908-522.) Barangsiapa mempunyai kepentingan dalam suatu perkara perdata yang sedang berjalan antara pihak-pihak lain dapat menuntut untuk menggabungkan diri atau campur tangan. (KUHPerd. 188, 1558; F. 118; Rv. 72, 74, 128, 282, 349, 378, 535 dst.)

 

Pasal 280.

(s.d.u. dg. S. 1908-522.) Tindakan-tindakan ini dilakukan dengan surat permohonan pada hari sidang yang telah ditetapkan sebelum atau pada waktu kesimpulan terakhir diambil dalam perkara yang sedang berjalan.

Dalam perkara yang diperiksa t)erdasarkan surat-surat, tindakan itu dilakukan dengan pemberitahuan kepada para pihak disertai pemanggilan mereka untuk menghadap di sidang pengaditan. (Rv. 112-117; 120, 138 dst., 249, 281.)

 

Pasal 281.

(s.d.u. dg. S. 1908-522.) surat permohonan, yang sekaligus berisi pengangkatan seorang pengacara, memuat nama kecil, nama dan tempat tinggal yang mengajukan permohonan serta dasar alasan permohonan iiu diajukan, semua dengan ancaman batal. Ia dianggap telah memilih tempat tinggal pada pengacaranya, kecuali jika dalam surat permohonannya ia menyatakan memilih tempat tinggal lain. (Rv. 8, 94, 106.)

 

Pasal 282.

(s.d.u. dg. S. 1908-522.) Jika hakim yang memutus permohonan itu memerintahkan para pihak untuk melanjutkan perkaranya, maka dalam putuan yang sama itu ditentukan pula haii mereka harus menghadap di muka persidangan untuk melanjutkan perkaranya itu. (Rv. 241, 243.)

 

Bagian 18. Pemeriksaan Singkat Di Hadapan Ketua R.v.J.

 

Pasal 283.

Dalam perkara-perkara yang menghendaki segera diberikan putusan, tuntutan dapat diajukan kepada sidang secara singkat yang diadakan oleh ketua R.v.J. pada hari-hari yang sudah ditentukan untuk itu tentang pelaksanaan putusan pengadilan atau suatu alas hak pelaksanaan (executoriale titel), tentang perselisihan penyegelan atau pengangkatan segel, maupun tentang kewajiban seorang Notaris untuk membuat suatu akta notaris yang tidak dapat ditunda dan selanjutnya dalam segala hal untuk kepentingan pihak-pihak yang memerlukan pelaksanaan segera.

Dalam hal-hal yang benar-benar sangat mendesak, maka pemanggilan dapat diperintahkan pada hari dan jam, termasuk hari Minggu, yang ditentukan oleh ketua bagi setiap perkara atas permohonan secara lisan oleh pihak yang berkepentingan.

Dalam hal ini ketua dapat memerintahkan agar persidangan diadakan di rumah yang berkepentingan. (RO. 29; Rv. 17, 22, 285, 293, 348, 442, 599, 659, 668, 669-80, 676, 682, 688, 720 dst., 884.)

 

Pasal 284.

Dalam hal yang terakhir ini ketua memerintahkan secara lisan kepada seorang juru sita untuk melakukan pemanggilan dan di kepata surat panggilan dicantumkan bahwa perkara itu sangat mendesak.

Para pihak dalam hal seperti tersebut dalam pasal yang lain juga secara sukarela dapat datang menghadap kepada ketua raad van justitie (Rv. 283.)

 

Pasal 285.

Jika dalam persidangan kepada ketua ternyata bahwa perkara dapat ditunda tanpa menimbulkan kerugian yang besar atau kerugian yang tidak dapat diperbaiki untuk diperiksa secara biasa atau secara singkat oleh raad van justitie sendiri atau jika perkara tidak mempunyai alasan untuk diperiksa secara singkat, maka ia menunjuk para pihak ke acara biasa, atau memberi izin kepada pihak yang mengajukan untuk menggugat dengan acara singkat di pengadilan yang berwenang mengadili perkara itu. (Rv. 10, 120, 284.)

 

Pasal 286.

Putusan-putusan yang segera harus dilaksanakan tidak membawa kerugian kepada perkara pokoknya. (Rv. 53, 58, 68, 283, 332, 682, 688.)

 

Pasal 287.

Ketua berwenang memerintahkan pelaksanaan putusan-putusannya dengan segem atau tanpa jaminan, meskipun ada perlawanan atau banding dalam perkara-perkara yang dapat dimintakan banding. (RO. 124 dst.; Rv. 54 dst., 291, 311.)

 

Pasal 288.

(s.d.u. dg. S. 1908-522.) Perlawanan diajukan kepada raad van justitie. (Rv. 83 dst.)

 

Pasal 289.

(s.d.u. dg. S. 1908-522.) Banding dapat segera dilakukan setelah dijatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan dengan segera ataupun tidak.

Banding diajukan kepada H.G.H.

Setelah lewat tiga minggu dihitung dari hari keputusan, maka permohonan banding tidak dapat diterima lagi. (RO. 124 dst., 190; Rv. 68, 287, 330, 334, 338 dst., 435.)

 

Pasal 290.

surat-surat asli (minut) keputusan ketua dimasukkan dalam daftar khusus di kepaniteraan dan ditandatangani oleh ketua dan panitera. (Rv 62.)

 

Pasal 291.

Jika diperlukan sekali untuk kepentingan perkara, maka ketua dapat memerintahkan pelaksanaan atas dasar keputusan asli. (Rv. 287, 435.)

 

292. Dicabut dg. S. 1901-168. (Lihat RB9. pasal 321-20dan 322-70)

 

Pasal 293.

Di setiap raad van justitie diadakan daftar giliran sidang tersendiri, untuk perkara-perkara yang diperiksa secara singkat oleh Ketua menurut pasal 65 RO. (Rv. 283 dst., 290.)

 

ATURAN PENUTUP BAB II.

 

Pasal 293a.

(s.d.t. dg. S. 1908-522.) Jika suatu gugatan yang dalam pemeriksaan terdahulu tidak dapat diselesaikan, bukan karena pencabutan atau gugur, diajukan kembali, maka masing-masing pihak terhadap satu sama lain, berhak untuk menggunakan lagi sumpah, pengakuan serta keterangan-keterangan dalam sidang yang telah diajukan dalam pemeriksaan perkara yang dahulu.

Hal yang sama berlaku terhadap keterangan para saksi-saksi, keterangan ahli, dalam perkara terdahulu atau pendapatnya tentang pemeriksaan atau pengamatan setempat asal satu dan lain tercantum dalam berita acara atau laporan tertulis yang dibuat dalam bentuk baik.

Jika hakim memandang perlu untuk mendengar lagi beberapa atau semua saksi yang dalam perkara yang terdahulu pemah didengar, maka pemeriksaan yang baru itu dilakukan di hadapan hakim itu sendiri. (Rv. 172 dst., 277.)

 

BAB III. BERACARA DI MUKA SIDANG DALAM PERKARA-PERKARA WESEL DAN KELAUTAN

 

294, 296-298. Dicabut dg. S. 1.938-276.

 

295. Ditarik kembali dg. S. 1908-522.

 

Pasal 299.

(s.d.u. dg. S. 1938-276) Ketua R.v.J. dapat memberi izin kepada scorang pemegang surat Wesel atau surat tanda utang, yang terhadapnya dinyatakan tidak akan dibayar, untuk meletakkan sita jaminan atau, benda-henda bergerak milik orang yang mengeluarkan Wesel, yang membuat akseptasi dan Para endosan (orang-orang yang memindahkan Wesel). (KUHD 142 dst.; 176; Rv. 720 dst., 763a dst., 763h dst.; Cpt. 65 dst.; S. 1926-28 pasal 9.)

(s.d.t. dg. S. 1935-77jo. 562.) Izin yang sama dapat diberikan kepada pemegang cek yang terhadapnya dinyatakan tidak akan dibayar atau pernyataan lain semacam itu atas benda-benda bergerak milik orang yang mengeluarkan cek atau yang memindahkan cek itu. (KUHD 217 dst.; RBg. 321, 322-20'.)

 

300-307. Dicabut dg. S. 1938-276.

 

Pasal 308.

Dalam perkara-perkara mengenai kelautan atau yang disamakan dengan itu jika ada pihak-pihak yang tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap dan juga dalam perkara mengenai alat-alat perlengkapan kapal, persediaan makan di kapal, anak buah kapal, bagian-bagian dari kayu pada perahu-perahu yang siap berlayar dan hal-hal lain yang perlu segera disediakan, maka pemanggilan di sidang dapat dilakukan tiap-tiap hari, tiap-tiap jam tanpa surat perintah dan perkara itu segera, bahkan dapat diputus verstek. (KUHD 309 dst.; Rv. 79, 316a dst., 577.)

 

Pasal 309.

Semua pemanggilan yang dilakukan di kapal bagi nakhoda, opsir atau anak buah kapal, atau seorang penumpang adalah sah dan berlaku. (Rv. 1, 3 dst.)

 

310, 311, 312. Dicabut dg. S. 1938-276.

 

Pasal 313.

(s.d.u. dg. S. 1908-522) Jika diperlukan pembagian dalam semua biaya, luar biasa kapal yang dikeluarkan, maka atas permohonan salah satu pihak oleh raad van justitie akan diangkat ahli-ahli, kecuali jika para pihak telah menyetujui pengangkatan ahli-ahli yang lain. (KUHD 698 dst., 724, 726; Rv. 215 dst.)

 

Pasal 314.

Nakhoda atau, jika ini tidak ada, pengusaha angkutan laut diwajibkan dalam waktu delapan hari setelah ahli-ahli diangkat oleh para pihak atau oleh raad van justitie, menyampaikan kepada panitera: (KUHD 724.)

10. daftar barang-barang yang dimuat dalam kapal yang menyebutkan jumlah, merek dan nomor-nomor barang-barang pemiagaan, nama para penyewa ruangan kapal dan yang memasukkan barang itu dalam kapal dan nama mereka yang barang-barangnya ditahan. (KUHD 347, 454 dst, 505 dst.)

20. keadaan serta besamya kapal serta besamya biaya angkutan. (KUHD 347.)

Sementara itu Para pemilik barang-barang yang diangkut wajib menyampaikan kepada panitera suatu daftar harga barang-barang itu sewaktu dimuat dalam kapal dan diturunkan dari kapal.

Para pihak jika diminta, harus menguatkan kebenaran isi surat-surat yang disampaikan dengan sumpah.

 

Pasal 315.

Setelah para ahli disumpah, maka panitera menyerahkan kepada Para ahli itu surat-surat yang telah disampaikan oleh Para pihak kepada panitera, dengan menerima tanda terima. Para ahli kemudian mengadakan pembagian sesuai ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD), juga meskipun salah satu pihak tidak menyerahkan surat-suratnya kepada panitera. (KUHD 724, 727 dst.; Rv. 32 1.)

 

Pasal 316.

Laporan para ahli beserta surat-surat yang diterima dari panitera diserahkan kepada panitera. Pihak yang sudah siap lebih dulu meminta pengesahan raad van justitie, dan setelah Para pihak didengar atau dipanggil dengan patut, doatuhkan putusan. (RO. 124; KUHD 214; Rv. 225.)

 

Dg. S. 1933-47jo. 1938-2 ditambahkan pasal-pasal 316a-316r.

 

Pasal 316a.

Untuk dapat mendasarkan pada pembatasan tanggungjawabnya yang ditentukan dalam pasal 474, 525 dan 541 KUHD, maka pemilik perusahaan angkutan laut wajib menyetorkan kepada panitera raad van justitie tempat kapal tersebut telah didaftar, sejumlah uang yang tersebut dalam pasal itu untuk kepentingan mereka yang mempunyai tagihan seperti tersebut dalam pasal itu, disertai permohonan kepada raad van justitie untuk pengangkatan hakim komisans.

Dalam menerapkan pasal 316a-316o pengusaha angkutan laut diwakili oleh pengacara; pengusaha angkutan laut tersebut dianggap memilih tempat tinggal di tempat tinggal pengacara tersebut. (KUHPerd. 24, 1916; KUHD 314, 320; Rv. 106, 108j, 3161, p, r, 483, 512, 547.)

Dalam hal kapal tidak terdaftar, maka penyerahan uang tersebut dalam alinea pertama dilakukan kepada panitera raad van justitie yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal pemilik kapal yang bersangkutan. (Tbs. 3, 83, 19 dst.)

Jika tempat tinggal itu tidak termasuk wilayah salah satu raad van justitie, penyerahan uang itu dilakukan di kepaniteraan raad van justitie di Jakarta. (RO. 117 dst; RBg. 73 dst.)

 

Pasal 316b.

Tentang penyetoran uang serta pengangkatan hakim komisaris oleh panitera segera diumumkan dalam majalah resmi (Berita Negara) dan dalam satu atau beberapa surat kabar lain yang ditunjuk oleh hakim komisaris.

Pengumuman itu memuat nama, alamat serta kantor pengusaha angkutan laut yang bersangkutan, nama kapal, nama hakim komisaiis, dan jumlah uang yang telah disetorkan kepada panitera. (KUHPerd. 17; Rv. 316a, d, p, q, r.)

 

Pasal 316c.

Dalam waktu delapan hari setelah mengajukan permohonan, maka pemohon menyampaikan daftar orang-orang yang ia kenal terhadap siapa ia menurut pasal 474, 525 dan 541 KUHD dapat mendasarkan pembatasan akan tanggung jawabnya. (Rv. 316a, p, q, r.)

 

Pasal 316d.

Selanjutnya hakim komisaris menentukan sebelum habis jangka waktu, untuk mengajukan tagihan-tagihan disertai dengan surat-surat yang bersangkutan kepada panitera, demikian pula hari, jam dan tempat untuk mencocokkan tuntutan-tuntutan, termasuk di dalamnya hak-hak yang harus didahulukan. (KURD 316, 318.)

panitera segera memberitahukan penetapan-penetapan ini dengan surat kepada semua penagih tersebut dalam daftar dimaksud dalam pasal yang lain dan juga kepada pemohon; di samping itu maka hal itu diumumkannya dalam majalah resmi (Berita Negara) dan dalam satu atau beberapa surat kabar yang ditunjuk oleh hakim komisaris. (Rv. 316a-c, g, p, q, r.)

 

Pasal 316e.

Setelah lewat jangka waktu tersebut dalam pasal 316d, maka oleh panitera dibuat daftar tagihan-tagihan yang telah diterimanya dengan nenyebut tiap-tiap surat yang bersangkutan dengan tiap-tiap tagihan itu.

Daftar ini diletakkan di kepaniteraan dalam waktu paling sedikit delapan hari sebelum hari diadakan pencocokan tagihan-tagihan untuk dapat dilihat oleh siapa ptin tanpa membayar. (Rv. 316a, h, p, q, r.)

 

Pasal 316f.

Pada hari yang telah ditetapkan, maka hakim komisaris dengan dibantu panitera mengadakan sidang terbuka untuk pencocokan tagihan-tagihan. Untuk itu iamenyurith membacakan daftar tagihan yang masuk.

Pengusaha angkutan laut dan tiap-tiap penagih dapat mengajukan keberatan terhadap pengakuan tagihan atau tentang hak untuk didahulukan. (Rv. 316a, l, p q, r.)

 

Pasal 316g.

Tagihan-tagihan yang dimasukkan setelah lewat jangka waktu seperti tersebut dalam pasal 316d atas permohonan penagih dapat diterima oleh hakim untuk dicocokkan.

Permohonan harus diterima jika penagih bertempat tinggal di luar Indonesia dan karena itu terhalang untuk datang lebih awal. (Rv. 316p, q, r.)

 

Pasal 316h.

Tagihan-tagihan dan hak untuk didahulukan yang tidak dibantah dianggap sebagai diakui. Tentang pengakuan itu dicatat dalam berita acara persidangan dan dalam daftar tersebut dalam pasal 316e. (Rv. 316f, p, q, r.)

 

Pasal 316i.

Dalam hal ada bantahan, maka hakim komisaris memerintahkan para pihak apabila tidak dapat mencapai kesepakatan, untuk menghadap ke sidang raad van justitie yang ia tentukan harinya tanpa perlu diadakan panggilan.

Para pengacara yang mewakili masing-masing pihak menyatakan hal itu pada waktu dipanggil dalam persidangan

Jika orang yang berpiutang yang mohon pengesahan tidak datang di hadapan persidangan, maka ia dianggap tnenarik kembali permohonannya yang dibantah; jika ia datang menghadap sedangkan yang membantah tidak datang, maka ia dianggap tidak mempertahankan bantahannya dan hakim mengakui tagihan itu atau hak untuk didahulukan. (Rv. 1, 106, 108; 316a, 1, p, q, r.)

 

Pasal 316j.

Bila kreditur yang tagihannya atau haknya untuk didahulukan dibantah, tidak datang dalam rapat, panitera segera memberitahukan kepadanya tentang bantahan yang dilakukan dan penunjukan ke sidang.

Si Penagih dalam sidang pengadilan tidak dapat mempergunakan sebagai alasan tentang tidak adanya pemberitahuan itu. (Rv. 316f, i, p, q, r.)

 

Pasal 316k.

Permohonan banding atas putusan raad van justitie harus diajukan dalam waktu empat belas hari sesudah putusan dijatuhkan.

Pemohon banding dengan perantaraan pengacaranya harus memberitahukan tentang itu kepada panitera raad van justitie dengan bantuan juru sita.

Putusan yang duatuhkan dalam tingkat banding segera diberitahukan oleh juru sita H.G.H. kepada panitera raad vanjustitie. (Rv. 316a, m, p, q, r, 327, 334 dst,,338, 489, 554.)

 

Pasal 3161.

Dalam sidang pencccokan tagihan-tagihan maka tiap-tiap penagih dapat memohon pembenaran jumlah uang yang disetorkan oleh pengusaha angkutan taut dan membantah kebenaran jumlah itu.

Hakim komisaris dalam hal ada bantahan, menentukan hari persidangan dimana raad van justitie menyelesaikan perkara itu. (Rv. 316a, f, i, p, q, r.)

 

Pasal 316m.

Pada hari yang ditentukan maka para pihak atau wakil-wakilnya didengar dalam sidang terbuka yang kemudian diputus oleh raad van justitie.

Ketentuan dalam pasal 316k berlaku dalam hal ini. (Rv. 316a, p, q, r.)

 

Pasal 316n.

Sesudah rapat, atau jika hal ini menimbulkan perselisihan, sesudah tentang hal itu diadakan keputusan yang tetap, maka oleh panitera dibuat daftar pembagian dan kemudian dimintakan persetujuan hakim komisaris. Hakim komisaris dapat mengangkat seorang ahli untuk membantu panitera dalam menyusun daftar. Iajuga yang menentukan upahnya. (Rv. 316f, k, o, q, t.)

 

Pasal 316o.

Daftar pembagian yang sudah disetwui oleh hakim komisaris selama, enam minggu diletakkan di kepaniteraan raad van justitie untuk dapat dilihat dengan cuma-cuma oleh para penagih yang telah diakui tagihannya.

Tentang peletakan daftar tersebut oleh panitera diberitahukan kepada pihak-pihak kreditur dengan surat tercatat; masing-masing dari mereka selama waktu dimaksud dapat mengajukan perlawanan terhadap daftar pembagian tersebut dengan mengajukan surat keberatan disertai alasan-alasannya ke kepaniteraan.

Setelah lewat tenggang waktu yang ditentukan, raad van justitie memberikan keputusannya sesudah mendengar para kreditur atau setelah mereka dipanggil dengan patut. Panggilan dilakukan oleh panitera dengan surat tercatat.

Terhadap banding terhadap putusan ini berlaku pasal 316k.

Setelah daftar pembagian oleh hakim komisaxis atau, bila ada perlawanan, oleh hakim dinyatakan dapat dilaksanakan, maka panitera raad van justitie memanggil dengan surat tercatat para kreditur untuk menerima bagian masing-masing.

Daftar tersebut setelah dinyatakan dapat dilaksanakan diletakkan di kepaniteraan untuk dapat dilihat dengan cuma-cuma oleh yang berkepentingan. (Rv. 316e, n, p, q, r.)

 

Pasal 316p.

Biaya yang timbul karena penerapan pasal 316a-316o ditanggung oleh pengusaha angkutan laut, dengan tidak mengurangi penerapan pasal 58-60 undang-undang ini, terhadap perkara-perkara, yang merupakan akibat dari penunjukan oleh hakim komisaris berdasarkan alinea pertama pasal 316i dan 3161. (Rv.316q, r.)

 

Pasal 316q.

Pasal 316b-316p tetap berlaku jika pengusaha angkutan laut dinyatakan dalam keadaan pailit. (KUHD 320; F. 1.)

 

Pasal 316r.

Pasal 316a-316q juga berlaku jika pengangkut mendasarkan diri mengenai Pembatasan Pertanggungjawaban karena pasal-pasal 475 dan 526 KUHD.

Dalam Penerapan itu di mana dibicarakan tentang Pengusaha angkutan, pengangkut bertindak di tempat pengusaha angkutan. (KUHD 466, 521.)

 

BAB IV. PENUNTUT UMUM.

 

317. Ditarik kembali dg. s. 1874-149. (Bdk. S. 1922-522.)

 

Pasal 318.

S. 186.4-522 jo. 1908-522 pasal 105c dengan ditariknya kembali pasal 318 dan 320 dan RO. pasal 55 ayat terakhir, dan semua peraturan yang bertentangan dengan itu, telah ditentukan: Dalam suatu perkara perdata penuntut umum di Indonesia tidak memberikan suatu pendapat, dan hanya hadir di persidangan bila ditentukan oleh undang-undang atau demi kepentingan peradilan. (RO. 54 dst., 61 dst.; Rv. 806.)

 

Pasal 319.

(s.d.u. dg. S. 1872-13; lW8-522.) Jika penuntut umum karena jabatannya bertindak sebagai satu Pihak, maka ia harus mengikuti ketentuan-ketentuan umum dalam hukum acara Perdata, kecuali dalam hal penunjukan pengacara. (RO. 55, 170-10, 171; KUHPerd. 65, 86, 88 dst., 92, 381, 435, 463, 465, 1127; RV4 106, 867)

Hukuman-hukuman yang mungkin dijatuhkan terhadapnya mengenai penggantianbiaya, kerugian ke bunga serta biaya perkara selalu dipikul oleh Negara. (Rv. 58.)

 

320. Ditarik kembali: lihat pasal 318.

 

Pasal 321.

Penuntut umum dapat menuntut agar kepadanya diberitahukan semua perkara yang dipandang perlu berhubung dengan pekerjaannya itu.

Hakim, karena jabatan, dapat juga memerintahkan agar hal-hal semacam itu diberitahukan kepada penuntut umum. (RO. 55.)

 

Pasal 322.

Penuntut umum segera setelah selesai pertukaran pendapat para pihak (pleidoi) atau pada hari sidang lain yang ditentukan menyarnpaikan pendapatnya. (Rv. 61-20.)

 

Pasal 323.

Para pihak atau pembela-pembela mereka, tanpa alasan apa pun mendapat kesempatan untuk mengajukan pembelaannya setelah penuntut umum mengajukan pendapatnya.

Hanya catatan-catatan kecil untuk menjelaskan hal-ikhwal yang menurut pendapatnya merupakan kekhilafan penuntut urnum dapat segera disampaikan kepada ketua. (Rv. 146.)

 

BAB V. KEKUASAAN MENGADILI YANG ADA PADA RAAD VAN JUSTITIE DAN

HOOGGERECHTSHOF MENYIMPANG DARI WEWENANG YANG DIBERIKAN OLEH

UNDANG-UNDANG (PROROGASI PERADILAN)

 

Pasal 324.

Dalam hal perkara yang mungkin banding kepada raad van justitie atau H.G.H., maka para pihak bebas untuk bersepakat dengan suatu akta untuk memohon agar perkara mereka sejak semula langsung diperiksa oleh badan peradilan yang scharusnya akan mengadili perkara itu dalam tingkat banding. (ISR. 136; RO. 127, 163 dst.; KUHPerd. 1851 dst.; Rv. 133, 351, 354, 615, 638.)

 

Pasal 325.

Para wali pengampu dan mereka yang menurut ketentuan-ketentuan undang-undang tanpa izin atau kuasa, tidak boleh rnengadakan perdamaian atau menyerahkan perkara kepadanya wasit, dalam membuat kesepakatan yang tersebut dalarn pasal 324 harus mendapat izin atau kuasa pula dari yang berkepentingan. (KUHPerd. 307, 352, 361, 393 dst., 407, 452, 789, 983, 1019, 1797, 1852; F. 100; Rv. 615.)

 

Pasal 326.

Bagi raad vanjustitie dan H.G.H. dalam proses perkara-perkara ini berlaku aturan-aturan tentang pemeriksaan perkara dalam tingkat pertarna.

Badan peradilan yang memeriksa karena prorogasi memutus perkara yang bersangkutan dalam tingkat pertama dan terakhir dengan tidak mengurangi peninjauan kembali, dan bagi raad van justitie juga dengan tidak mengurangi kasasi bila untuk satu dan lain ada dasar hukumnya. (Rv. 385 dst., 402 dst.)

 

BAB VI. PEMERIKSAAN DALAM TINGKAT BANDING TERHADAP PUTUSAN

RAAD VAN JUSTITIE

Bagian 1. Perkara-perkara yang Dapat Dimohonkan Banding.

 

Pasal 327.

Para pihak dapat mengajukan pemeriksaan dalam tingkat banding kepada H.G. H. dalam perkara yang dipiitus dalam tingkat pertama oleh R.v.J. (RO. 124 dst.; F. 8 dst., 82, 150, 210, 217; Rv. 44, 247, 289, 330, 438, 641, 847, 892.)

 

Pasal 328.

Dalam persengketaan tentang wewenang mengadili, maka banding dapat diterima, meskipun hakim yang wewenangnya untuk mengadili ditangkis, sebenamya berhak mengadili pokok perkaranya dalam tingkat tertinggi. (Rv. 130; Sv. 313.)

 

Pasal 329.

tiap-tiap pihak yang menyatakan menerima putusan tidak dapat diterima untuk mengajukan pemeriksaan dalam tingkat banding. (Rv. 84, 278, 385, 404.)

 

Pasal 330.

Putusan-putusan verstek tidak dapat dimintakan banding, tetapi jika penggugat aslinya menyatakan banding, maka tergugat dapat juga menyampaikan semua pembelaannya dalam tingkat banding, bahkan sebagai banding insidentil tanpa dapat menggunakan lagi upaya perlawanan dalam tingkat pertama.

Akan tetapi dalam hal terjadi seperti diatur dalam pasal 81 bagian akhir, maka pihak yang ketinggalan dapat minta banding, asal sebelumnya memenuhi putusan terlebih dahulu dengan memberikan jaminan dan bahkan bila dalam putusan itu tidak diperintahkan pelaksanaan lebih dahulu. (Rv. 89, 324 dst., 611.)

 

Pasal 331.

(s. d. u. dg. S. 1908-522.) Banding terhadap putusan persiapan, putusan sela, dan putusan insidentil, tidak dapat diajukan kecuali dalam waktu yang sudab ditentukan dan bersama-sama dengan banding terhadap putusan akhir.

Banding ini dapat diterima meskipun putusan persiapan, putusan sela dan putusan insidentil tanpa kecuali terhadap mereka yang berkeberatan telah dilaksanakan. (Rv. 48, 332, 334, 363, 404; IR. 190; RBg. 201.)

Putusan pengadilan yang mengandung ketetapan sedemikian rupa sehingga menyebabkan penyelesaian pokok perkara tidak ada, dianggap sebagai putusan akhir.

Putusan pengadilan yang berisi penolakan penggabungan atau campur tangan berlaku terhadap mereka yang mengajukannya juga sebagai putusan akhir. (Rv. 48, 53.)

 

Pasal 332.

(s.d.u. ag. S. 1908-522.) Permohonan banding terhadap suatu putusan pengadilan yang mengabulkan atau menolak tuntutan provisi dapat dilakukan sebelum putusan akhir dijatuhkan.

Hal yang sama berlaku terhadap putusan yang dijatuhkan atas permohonan-permohonan sementara, begitu pula terhadap putusan yang dtatuhkan atas permohonan untuk memanggil seseorang untuk menanggungnya terhadap tuntutan atau terhadap pembelaan yang dimaksud dalam pasal 114, jika kesemuanya itu diajukan secara terpisah.

Akan tetapi jika dalam hal pasal 70 tangkisan terhadap wewenang mengadili berkaitan dengan permohonan pemanggilan untuk penanggungan dan dalam hal ini hakim menyatakan diri berwenang, maka permohonan banding tidak dapat diajukan tersendiri sebelum dijatuhkan putusan akhir terhadap pokok perkaranya. (Rv. 48, 53, 171, 211, 215, 230, 286, 331, 334, 336, 404; IR. 190; RBg. 201.)

 

Pasal 333.

Ditarik kembali dg. S. 1908-522.

 

Bagian 2. Jangka Waktu Untuk Permohonan Banding.

 

Pasal 334.

(s.d.u. dg. S. 1908-522) Jangka waktu untuk permohonan banding adalah tiga bulan terhitung hari dijatuhkan putusan, kecuali yang ditentukan dalam pasal 339 alinea kedua dan ketiga. (Rv. 15, 289, 331, 336, 341, 489, 515, 530, 539, 554, 818; F. 8, 11, 150, 217; IR. 188.)

 

Pasal 335.

(s.d.u. dg. S. 1908-522) Pihak terbanding sebaliknya dapat mengajukan banding insidentil, bahkan sesudah lampau jangka waktu tersebut dalam pasal yang lain dan sesudah menyatakan menerima putusan. Permohonan banding insidentil dalam kesempatan ini diajukan dalam kesimpulan jawabannya, dengan ancaman gugur. (Rv. 329 dst., 342 dst., 420.)

Pencabutan banding pokok tidak membatalkan banding insidentil yang diajukan. (Rv. 272, 278.)

 

Pasal 336.

Setelah lampaujangka waktu tersebut dalam pasal 334, maka banding tidak dapat diajukan lagi.

Jangka waktu itu berlaku terhadap semua pihak dengan tidak mengurangi ganti rugi menurut hak masing-masing. (KUHPerd. 1239.)

Alinea ketiga dan keempat dicabut dg. S. 1908-522.

 

Pasal 337.

(s. d. u. dg. S. 1908-522) Jika pihak yang kalah meninggal dunia dalam tenggang waktu untuk mengajukan banding, maka permohonan banding masih dapat diajukan oleh ahli warisnya atau mereka yang mendapat hak daripadanya dalam waktu enam bulan setelah.kematiannya, atau jika mereka menggunakan hak untuk berpikir dalam dua bulan setelah tenggang waktu untuk itu lewat. (Rv. 248, 250, 390, 404; KUHPerd. 1023 dst., 1992.)

 

Pasal 338.

Banding terhadap suatu putusan yang tidak dapat dilaksanakan lebih dahulu, tidak dapat dilaksanakan dalam waktu delapan hari setelah putusan diucapkan; jika permohonan banding diajukan dalam tenggang waktu itu, maka perinohonan itu tidak dapat diterima dengan tidak mengurangi wewenangnya mengulangi permohonan bandingnya, asal jangka waktunya belum habis.

Putusan yang tidak dapat dilaksanakan lebih dahulu, ditunda dalam waktu delapan hari itu. (Rv. 54 dst., 289, 334, 346, 515, 530.)

 

Bagian 3. Pemeriksaan Dalam Tingkat Banding Dan Akibat-akibatnya.

Pasal 339.

Pemeriksaan dalam tingkat banding dimulai dengan suatu pemanggilan untuk menghadap di sidang yang bentuk dan caranya sama dengan pemeiiksaan dalam tingkat pertama tanpa harus menyebutkan alasan-alasan yang menjadi dasar permohonan banding maupun tanpa harus melampirkan turunan-turunan surat-surat yang bersangkutan, kecuali dalam hal pemanggilan itu mengandung tuntutan baru yang diperbolehkan oleh pasal 344. Semua itu diberitahukan dengan cara yang sama.

Pasal 10 alinea terakhir berlaku juga bagi penggugat pembanding. Surat permohonan yang bersangkutan harus disampaikan ke kepaniteraan H.G. H. Sebelum jangka waktu yang ditentukan habis.

(s.du. dg. . 1908-522.) Hari pengajuan surat permohonan berlaku sebagai hari permulaan pemeriksaan tingkat banding dan dicatat oleh panitera H. G. H. dalam; surat permohonan tersebut dan kemudian segera dengan surat tercatat diberitahukan kepada pihak terbanding.

H.G.H. tidak akan memperhatikan permohonan banding tersebut jika tidak diajukan dalam jangka waktu seperti tersebut dalam alinea kedua kepada panitera;

Ketentuan-ketentuan dalam bagian 7 Bab I buku ini berlaku juga dalam tingkat banding. (Rv. 1 dst., 6 dst., 10 dst., 15, 17 dst., 21, 92, 94, 96 d3t., 106, 345 dst., 349, 388, 402 dst., 437 dst; IR. 191.)

 

340. Ditarik kembazi dg. s. 1908-522.

 

Pasal 341.

Banding terhadap ketetapan-ketetapan mengenai permohonan-permohonan diajukan juga kepada hakim yang lebih tinggi dengan surat permohonan.

Hal yang sama harus dilakukan oleh mereka yang menerima penetapan-penetapan semacam itu dalam waktu tiga bulan setelah tanggal penandatanganan surat penetapan ftu dan orang-orang lain yang berkepentingan dalam tiga bulan setelah surat itu diberitahukan kepada mereka.

Jangka waktu itu menjadi enam bulan jika yang diberitahukan itu bertempat tinggal di suatu pulau di Indonesia seperti dimaksud dalam pasal 334 lama alinea terakhir.

 

342. Ditarik kembaii dg. S. 1908-522.

 

Pasal 343.

(s.d.u. dg. S. 1908-522.) Dalam tingkat banding digunakan acara seperti diatur untuk tingkat pertama dengan perbedaan, bahwa hanya kesimpulan gugatan dan kesimpulan jawaban yang dapat diajukan.

Tetapi jika diajukan banding insidentil ataujika oleh terbanding diajukan tangkisan terhadap banding pokok, maka atas pennohonan pembanding diberi waktu untuk dapat memberi jawaban terhadap banding insidentil atau terhadap tangkisan itu. (Rv. 107 dst., 118 dst., 335.)

 

Pasal 344.

Dalam tingkat banding tidak dapat diajukan tuntutan-tuntutan baru kecuali jika mengenai:

10. uang bunga, sewa dan lain-lain akibat kebendaan yang sudah ada atau timbul sejak putusan dalam tingkat pertama; (KUHPerd. 500 dst., 502, 588, 1250, 1560-50, 1765.)

20. biaya, kerugian dan bunga karena kerugian yang diderita, sejak putusan itu; (KUHPerd. 1243.)

30. tuntutan untuk dapat dijalankan lebih dahulu. (Rv. 53.)

(s.d. u. dg. S. 1908-522) Tergugat asli dapat mengajukan pembelaan baru tentang hak-hak yang mengenai persoalan pokoknya, kecuali hal itu ditutupnya dalam tingkat pertama, tidak termasuk kejadian yang menyebabkan gugumya jawaban menurut pasal 114; tetapi seandainya ia dibenarkan dalam persoalan pokoknya, ia dapat dihukum juga membayar biaya acara sampai pada pengajuan pembelaan yang ia sebenamya dapat lakukan dalam tingkat pertama. (KUHPerd. 443, 1426, 1951; Rv, 71, 132, 244-20, 339, 345, 349, 989.)

 

Pasal 345.

(s.d. u. dg. S. 1908-522.) Baik dalam banding pokoknya maupun dalam banding insidentil dapat diajukan tuntutan baru dan pembelaan baru yang telah diatur dalam pasal yang lain dengan disertai kesimpulan yang berdasarkan alasanalasan yang jelas. (Rv. 241, 399.)

 

Pasal 346.

Gugatan tersebut dalam pasal 339 menangguhkan pelaksanaan putusan pengadilan, jika tidak ditentukan bahwa putusan tersebut dapat dilaksanakan lebih dahulu dalam hal-hal yang diperbolehkan. (Rv. 54 dst., 381, 403, 437 dst., 442, 585.)

 

Pasal 347.

(s.d.u. dg. S. 1908-522.) Jika pelaksanaan tidak diperintahkan lebih dahulu dalam hal-hal yang diperintahkan oleh undang-undang atau diperbolehkannya, maka terbanding dalam kesimpulan masih dapat menuntut agar pelaksanaan dilakukan dengan lebih dahulu pada hari yang ditentukan sebagai hari persidangan pertama. (Rv. 54 dst., 82, 403.)

 

Pasal 348.

Jika di luar yang ditentukan menurut undang-undang diperintahkan agar putusan provisional dilaksanakan, maka pembanding dalam persidangan dapat mohon agar pelaksanaan dihentikan; ia setelah mendapat izin, juga dapat memanggil lawannya dalam persidangan singkat. (Rv. 10, 54 dst., 82, 381.)

 

Pasal 349.

(s.d.u. dg. S. 1908-522.) Pasal 23 tentang pendaftaran di dalam daftar giliran sidang dan ketentuan dalam Bab II buku ini dan juga ketentuan-ketentuan penutup dalam bab itu berlaku juga dalam tingkat banding dalam hal:

- pengangkatan pengacara (Rv. 106.)

- pengajuan hari sidang (Rv. 107.)

- permohonan-permohonan sementara dan tangkisan-tangkisan (Rv. 128 dst.)

- pemeriksaan berdasarkan surat-surat (Rv. 138 dst.)

- sengketa mengenai asli atau tidaknya surat-surat (Rv. 148 dst.)

- pemeriksaan saksi-saksi (Rv. 171.)

- pemeriksaan dan pengamatan setempat (Rv. 211 dst.)

- laporan para ahli (Rv. 215 dst.)

- pemeriksaan para pihak (Rv. 230.)

- tuntutan-tuntutan insidentit (Rv. 241 dst.)

- penundaan dan lanjutan pemeriksaan (Rv. 248 dst.)

- penyangkalan perbuatan-perbuatan dalam sidang (Rv. 256 dst.)

- melepaskan kesempatan pemeriksaan tingkat pertama (Rv. 271 dst.)

- gugumya pelepasan tingkat itu (Rv. 273.)

- penggabungan dan campur tangan (Rv. 279.)

dalam banding berlaku pula seperti yang disebutkan dalam pasal penutup dari Bab itu. (Rv. 244, 343 dst.)

Dalam pada itu pasal 128 dan 129 hanya berlaku dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Tergugat asli, penggugat dalam banding, tidak terikat kepada ketentuan mengenai jaminan yang dimaksud dalam pasal-pasal tersebut.

Terbanding juga tidak terikat, juga jika diadakan banding insidentil. Jaminan yang ditentukan dalam tingkat pertama tetap terikat untuk biaya banding.

Jaminan dituntut untuk semua pembelaan hak-hak. (Rv. 335, 339.)

 

Pasal 350.

Dalam hal keputusan dikuatkan, maka pelaksanaannya dilakukan oleh hakim yang mengadilinya dalam tingkat pertama.

Dalam hal putusan dibatalkan untuk seluruhnya atau untuk sebagian, maka pelaksanaannya dilakukan oleh hakim yang memutus dalam tingkat banding atau oleh yang ditunjuk dalam putusan, kecuali dalam tuntutan untuk membatalkan penyanderaan dan pencabutan dengan paksa dan lain-lain yang diperintahkan oleh undang-undang kepada pengadilan. (Rv. 61, 360, 429, 460, 497 dst., 605, 734, 766; IR. 195; RBg. 206,)

 

Pasal 351.

(s.d.u. dg. S. 1908-522.) Dalam hal banding putusan-putusan yang dimaksud dalam pasal 332 diajukan sebelum dijatuhkan putusan akhir, maka hakim banding dalam Putusannya menyampaikan perkara tersebut kepada hakim pertama untuk memutus pokok gugatannya, kecuali jika tangkisan tentang wewenang mengadili yang bersangkutan dengan permohonan pemanggilan untuk penanggungan ataupun jika pembelaan dimaksud dalam pasal 114 dinyatakan beralasan atau jika terjadi penunjukan perkara kepada hakim lain atau kepada para wasit.

Pengembalian perkara kepada hakim pertama untuk diputuskan tentang pokok perkaranya, dilakukan juga dalam hal hakim banding memberikan keputusan atau putusan termaksud dalam pasal 331 alinea keempat. (Rv. 48, 241, 324 dst., 357.)

 

352, 353. Ditarik kembaii dg. s. 1908-522.

 

Pasal 354.

Jika hakim pertama telah menyatakan diri tidak berwenang dan putusan itu dibatalkan, maka hakim banding akan menyampaikan perkara itu kembali kepada hakim pertama untuk diputus pokok persoalannya, kecuali:

10. jika kedua pihak menuntut agar hakim banding itulah yang mengadili perkara itu; (Rv. 324 dst., 351, 357.)

20. jika hakim banding itu memandang ada alasan-alasan yang berhubungan dengan sifat perkaranya untuk menarik perkara itu kepadanya. (Rv. 991.)

 

BAB VII. PEMERIKSAAN DALAM TINGKAT BANDING TENTANG PERKARA-PERKARA YANG DIADILI OLEH PENGADILAN UNTUK ORANG-ORANG INDONESIA

 

Pasal 355.

(s.d.u. dg. s. 1908-522.) Pernyataan permohonan banding terhadap perkara yang diputus oleh badan pengadilan untuk orang-orang Indonesia dianggap oleh R.v.J. mengandung pernyataan bahwa dimohonkan banding juga terhadap putusan-putusan yang mendahului putusan pengadilan itu serta penetapan-penetapan, kecuali jika dalam catatan permohonan banding dinyatakan secara tegas sebaliknya. (RO. 96, 109; IR. 188, 192; RBg. 199, 204.)

 

Pasal 356.

(s.d.u. dg. S. 1908-522.) Para pihak berhak untuk menyerahkan penjelasan-penjelasan dan surat-surat di kepaniteraan pengadilan yang lebih tinggi yang mereka anggap perlu asal surat-surat sebelumnya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan perantaraan pengacaranya atau orang lain yang herwenang untuk menyampaikan pemberitahuan, menurut ketentuan dalam H. I. R. atau aturan-aturan yang sama yang mengatur pengadilan untuk daerah luar Jawa dan Madura. Penyerahan surat-surat itu sekali-kati tidak boleh menghambat penyelesaian perkaranya.

Hakim yang lebih tinggi tidak akan memperhatikan surat-surat demikian itu atau yang dahulu sudah disampaikan di kepaniteraan hakim pertama, yang sebelumnya sesuai ketentuan tidak ternyata telah diberitahukan kepada pihak lawan (RQ.. 432; IR. 192 dst., 388 dst.; RBg. 202 dst., 716 dst.)

(s.d.t dg. S. 1908-522.) Dalam tingkat banding tidak boleh diajukan tuntutan baru kecuali yang berhubungan dengan pasal 344 alinea pertama.

(s.d.t. dg. S. 1908-522.) Sebaliknya tergugat boleh mengajukan pembelaan yang baru asal mengenai pokok persoalannya dan belum dikemukakan dalam tingkat pertama; ia dapat dihukum untuk membayar biaya tambahan yang disebabkan pengajuan pembelaan itu, meskipun gugatan pokoknya dapat dikabulkan. (Rv. 344.)

 

Pasal 357.

(s.d.u. dg. S. 1908-522.) Perkara kemudian oleh hakim banding yang bersangkutan tanpa hanyak proses diputus berdasarkan surat-surat saja tetapi ia berwenang sebelum menjatuhkan putusan akhir untuk memberi putusan persiapan atau putusan sela.

Pasal 354 berlaku dalam hal ini.

(s.d.t. dg. S. 1914-414.) R.v.J. berhak mengadakan catatan-catatan tentang cara penyelesaian perkara tersebut.

 

Pasal 358.

Putusan pengadilan banding dibuat dan diucapkan dengan cara biasa. (Rv. 61, 64; IR. 184; RBg. 195.)

(s.d.u. dg. S. 1901 -124.) Panitera raad vanjustitie segera mengirimkan turunan otentik putusan dalam bentuk yang dapat ditaksanakan dengan berkas yang bersangkutan kepada hakim pertama serta memberitahukannya kepada penuntut umum tentang putusan asli yang ada di kepaniteraan. Penuntut umum dapat melihatnya dan bila perlu dapat meminta turunannya yang otentik. (Rv. 360, 435, 992; IR. 194; RBg. 205.)

 

Pasal 359.

(s.d.u. dg. S. 1,937-631.) Semua putusan raad vanjustitie dalam tingkat banding dianggap dijatuhkan atas bantahan. (Rv. 81, 385, 993.)

 

Pasal 360.

Pelaksanaannya selalu dilakukan oleh hakim yang memutus dalam tingkat pertama. (Rv. 350, 358, 429, 432, 994; IR. 195; RBg. 206.)

 

Pasal 361.

(s.d.u. dg. S. 1901-24, S. 1937-631.) Panitera raad van justitie mencatat dengan seksama semua perkara yang ada dalam tingkat banding dalam sebuah register yang diperuntukkan untuk itu. Pencatatan itu menyebut nama para pihak dan tanggal putusan yang dimohonkan banding, tentang pernyataan banding, tentang penerimaan berkas perkaranya, tentang putusan yang doatuhkan dalam tingkat banding, dan tentang pengiriman putusan itu kepada hakim pertama. (Rv. 358, 438, 994; IR. 191; RB9. 202.)

 

BAB VIII DAN BAB IX.

 

(Ditarik kembali dg S 1901 -319 jo. 465.)

 

BAB X. PERLAWANAN PIHAK KETIGA

 

Pasal 378.

Pihak-pibak ketiga berhak melakukan perlawanan terhadap suatu putusan yang merugikan hak-hak mereka, jika mereka secara pribadi atau wakil mereka yang sah menurut hukum, atau pun pihak yang mereka wakili tidak dipanggil di sidang pengadilan, atau karena penggabungan perkara atau campur tangan dalam perkara pemah menjadi pihak. (KUHPerd. 383, 452, 833, 955, 1917; F. lo, 24; Rv. 279, 349, 382, 384.)

 

Pasal 379.

Perlawanan ini diperiksa hakim yang menjatuhkan putusan itu. Perlawanan diajukan dengan suatu pemanggilan untuk menghadap sidang terhadap semua pihak yang telah mendapat keputusan dan peraturan umum mengenai cara berperkara berlaku dalam perlawanan ini. (KUHPerd. 1967; Rv. 1, 99 dst., 384.)

 

Pasal 380.

Jika putusan yang demikian dijatuhkan terhadap pihak ketiga dalam suatu persidangan dan perlawanan terhadapnya dilakukan sesuai pasal yang lain, maka hakim yang memeriksa perkara berwenang jika untuk itu ada alasan-alasan mengizinkan penundaan perkara itu sampai perkara perlawanan diputus. (Rv. 248 dst., 384, 393)

 

Pasal 381.

Hakim yang memeriksa perkara perlawanan, jika ada alasan-alasannya, dapat menunda pelaksanaan putusan yang dilawan sampai soal perlawanan itu diputus. (Rv. 346, 384, 396, 437.)

 

Pasal 382.

Bila perlawanan disahkan, maka putusan yang dilawan itu diperbaiki hanya sejauh hal merugikan hak-hak pihak ketiga itu, kecuali jika putusan yang dijatuhkan mengenai hal-hal yang tidak dapat dipecah, menghendaki pembatalan seluruh putusan. (Rv. 378.)

 

383. Ditarik kembali dg. S. 1872-13.

 

Pasal 384.

Ketentuan-ketentuan dalam bab ini berlaku juga bagi keputusan yang dijatuhkan oleh H.G.H.

 

BAB XI. PENINJAUAN KEMBALI

 

Pasal 385.

Putusan atas bantahan yang dijatuhkan pada tingkat terakhir dan putusan verstek yang tidak dapat diajukan perlawanan lagi, dapat ditarik kembali atas Permintaan seorang yang pemah menjadi salah satu pihak atau seorang yang terpanggil dengan alasan-alasan sebagai berikut: (Rv. 55 dst., 67 dst., 83 dst., 89 dst., 327 dst., 330 dst., 334 dst., 396, 401, 652; KUHPerd. 1917.)

l0. (s.d.u. dg. S. 1908-522.) jika putusan didasarkan pada penipuan atau tipu muslihat pihak lawan dalam proses perkara yang diketahui sesudah putusan dijatuhkan atau karena sumpah yang diperintahkan oleh hakim pidana dinyatakan palsu, kecuali mengenai sumpah penentu yang dimaksud dalam pasal 1929-10 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. (KUHPerd. 1328, 1367, 1449, 1936; Rv. 385-70, 391, 643-100.)

20. jika diputuskan mengenai hal yang tidak dituntut; (Rv. 8-30, 643-100.)

30. jika diputuskan lebih dari yang dituntut; (Rv. 8-31, 643-40.)

40. jika ada kelalaian dalam memberi putusan tentang sebagian dari tuntutan; (Rv. 51.)

50. jika antara pihak-pihak yang sama, berdasarkan alasan-alasan yang sama dan oleh hakim yang sama, dalam tingkat tertinggi dijatuhkan putusan yang saling bertentangan. (Rv. 392, 430.)

60. jika dalam satu keputusan ada penetapan-penetapan yang saling bertentangan; (Rv. 385-51.)

70. jika dijatuhkan putusan berdasarkan surat-surat yang sesudah keputusan diakui palsu atau dinyatakan palsu; (Rv. 385-11, 391.)

80. jika, sesudah putusan, diketemukan surat-surat yang bersifat menentukan yang karena perbuatan pihak lawan disembunyikan. (KUHPerd. 1873; Rv. 391, 643-9-.)

 

Pasal 386.

Anak-anak yang di bawah umur masih dapat mengajukan peninjauan kembali, jika mereka tidak pemah dibela. (KUHPerd 229, 330, 383, 403, 452, 1446 dst., 1450; Rv. 401.)

 

Pasal 387.

Jika hanya ada alasan untuk menarik kembali sebagian putusan, maka hanya bagian itu yang ditarik kembali, kecuali jika bagian-bagian lain tergantung dari bagian itu. (Rv. 398, 401.)

 

Pasal 388.

(s.d. u. dg. S. 1908-522.) Peninjauan kembali dilakukan dengan pemanggilan untuk menghadap sidang dan dilakukan dalam waktu tiga bulan terhitung hari keputusan yang tidak disetujui diucapkan dengan tidak mengurangi apa yang ditentukan dalam pasal 339 alinea kedua dan ketiga yang juga berlaku dalam hal ini.

Jangka waktu menjadi enam bulan bagi mereka yang bertempat tinggal di sebuah pulau di Indonesia, di luar Jawa dan Madura. (Rv. 10, 15, 402; RBg. 322-90.)

Terhadap anak-anak, dalam hal apa yang diatur dalam pasal 386, jangka waktu tidak berlaku sebelum anak itu menjadi dewasa, dan pemberitahuan dilakukan kepadanya sendiri atau dilakukan di tempat tinggalnya. (KUHPerd. 330, 420; Rv. 68, 336, 389 dst., 391 dst., 394, 401, 435.)

 

Pasal 389.

Terhadap perkara-perkara yang diputus verstek, tenggang waktu mulai berjalan sejak hari tidak dapat lagi dilakukan perlawanan. (Rv. 84 dst., 385, 401.)

 

Pasal 390.

Jika pihak yang kalah meninggal dunia dalam jangka waktu seperti tersebut di atas, maka berlaku pasal 337. (Rv. 284-40, 250, 388, 401.)

 

Pasal 391.

Jika peninjauan kembali diajukan berdasarkan pemalsuan penipuan, tipu-muslihat atau karena ditemukan surat-surat baru, maka tenggang waktu mulai berlaku baru sejak diketahui kepalsuan, penipuan atau tipu-muslihat atau ditemukannya surat-surat yang disembunyikan asal dalam hal-hal terakhir itu dengan surat-surat dibuktikan tentang hari diketahui atau ditemukannya kenyataan-kenyataan tersebut. (KUHPerd. 1861, 1866; Rv. 385-10, 70 dan 80, 388, 401.)

 

Pasal 392.

(s.d. u. dg. S. 1908-522.) Jika terjadi pertentangan antara putusan-putusan maka tenggang waktunya dihitung mulai hari dijatuhkan putusan terakhir allujika itu diputus verstek dihitung sejak hari terhadap verstek itu tidak dapat lagi diadakan perlawanan. (Rv. 385-61, 388, 398, 401, 430.)

 

Pasal 393.

Peninjauan kembali diajukan kepada hakim yang sama yang telah menjatuhkan putusan yang tidak disetujui. (Rv. 399.)

Jika putusan yang tidak disetujui diajukan dalam suatu perkara yang sedang diperiksa oleh hakiin lain, maka hakim ini dengan melihat keadaan dapat melanjutkan pemeriksaan perkara itu atau menundanya. (Rv. 134, 250, 380, 399.)

 

Pasal 394.

Peninjauan kembali diajukan dengan pemanggilan untuk menghadap sidang dalam bentuk biasa, diberitahukan kepada pihak yang bersangkutan atau di tempat tinggalnya.

Di dalamnya disebutkan upaya-upaya yang menjadi dasar permohonan itu; upaya lain tidak dapat diajukan, baik di dalam sidang maupun dengan surat. (Rv. I dst., 8-31, 118 dst., 230, 267, 280, 388, 393, 401, 411.)

 

395. Ditarik kembali dg. S. 1872-13.

 

Pasal 396.

Peninjauan kembali tidak menghambat pelaksanaan putusan yang tidak disetujui dan ini tidak dapat dicegah dengan perintah hakim. (Rv. 346, 348, 381, 393, 398, 401.)

 

Pasal 397.

Ditarik kembali dg. S. 1872-13.

 

Pasal 398.

(s. d. u. dg. S. 1872-13.) Jika peninjauan kembali dikabulkan, maka putusan yang bersangkutan ditarik kembali dan para pihak dikembalikan dalam keadaan seperti sebelum putusan itu dijatuhkan, segala apa yang sebagai akibat penghukuman yang dijatuhkan dalam putusan telah dinikmati atau diterima harus dikembalikan. (Rv. 385-50, 387, 392.)

Jika peninjauan kembali dikabulkan karena ada pertentangan antara putusan-putusan, maka dengan putusan diperintahkan, bahwa putusan yang pertamalah yang mempunyai kekuatan. (Rv. 385-50, 392, 401, 430.)

 

Pasal 399.

Sengketa pokok, terhadap mana putusan yang ditiwau kembali dijatuhkan, diperiksa oleh hakim yang sama, yang memutus peninjauan kembali. (Rv. 393, 401.)

 

Pasal 400.

Setelah mengajukan peninjauan kembali, entah itu diterima atau tidak, maka tidak dapat diajukan peninjauan kembali yang kedua, baik terhadap putusan yang diberikan dalam peninjauan kembah maupun terhadap putusan, sesudah peninjauan kembali itu diterima, dalam pokok perkaranya. (Rv. 89, 330, 385, 401; Sv. 324.)

 

Pasal 401.

Ketentuan-ketentuan bagian ini berlaku juga bagi putusan-putusan H.G.H.

 

BAB XII.

 

Bab XIIIM (pasal 402-434) tidak dimuat; untuk kepentingan ini, lihat Undang-undang Mahkamah Agung (UU 1411985, LN. 1985-72.)

 

B U K U K E D U A : HAL MENJALANKAN PUTUSAN DAN SURAT PERINTAH YANG DIANGGAP SAMA DENGAN ITU SERTA AKTA

 

BAB I

 

Bab I ini (pasal 435 -476) tidak dimuat; untuk kepentingan ini, lihat Undang-undang Mahkamah Agung (UU 1411985, LN. 1985-72.)

 

Bagian 2. Sita Eksekutorial Pada Pihak Ketiga.

(S.1853-70, 71.)

 

Pasal 477.

(s. d. u. dg. S. 1925-497.) Sita atas piutang-piutang yang mungkin dapat dituntut pihak yang dieksekusi dari pihak ketiga, at4u atas barang-barang miliknya yang mungkin ada pada pihak ketiga, memuat kecuali persyaratan-persyaratan yang biasa tentang eksplot, juga pemilihan tempat tinggal pada ibu kota dari afdeling tempat tinggal pihak ketiga itu, dengan perintah untuk menahan apa yang disita dalam kekuasaannya, dengan ancaman pembayaran atau penyerahan yang telah dilakukan, tidak berharga.

Salinan eksplot diberikan kepada pihak ketiga yang terkena sita, dengan salinan keputusan hakim atau alas hak eksekutorial lainnya, berdasarkan surat-surat mana pelaksanannya dilakukan. (KUHPerd. 24, 511-31; Rv. 2 dst., 8, 433, 450, 474 dst., 481a, 481b, 491, 542, 593, 728 dst., 812.)

 

Pasal 478.

Dalam delapan hari setelah melakukan sita ini, hal itu harus disampaikan kepada pihak yang dieksekusi dengan ancaman batal, tanpa diharuskan untuk memberikan suatu keterangan yang cukup tentang hal itu. (Rv. 475, 481, 731.)

(s.d.u. dg. S. 1908-522.) Bila yang dieksekusi bertempat tinggal dalam karesidenan lain dari tempat dilakukannya sita pada pihak ketiga, jangka waktu pemberitahuan diperpanjang menurut ukuran yang ditetapkan pada pasal 10 dengan pengertian, bahwa bila timbul hal yang dimaksud dalam alinea terakhir pasal itu, pemberitahuan dilakukan dalam empat puluh hari. (Rv. 479, 481g3; RBg. 322-100.)

 

Pasal 479.

Dalam delapan hari setelah pemberitahuan tersebut dalam pasal yang lalu, pihak yang terkena eksekusi, bila dia beranggapan mempunyai dasar-dasar untuk itu, dapat melakukan perlawanan terhadap sita ini, dan dalam hak itu menyampaikan perlawanannya dalam delapan hari kemudian kepada pihak ketiga yang terkena sita.

(s.d.u. dg. S. 1908-522.) Jangka-jangka waktu itu diperpanjang menurut ukuran yang ditetapkan dalam pasal 10, bila tentang hal yang pertama pihak yang melakukan sita bertempat tinggal dalam karesidenan lain daripada tempat tinggal pihak yang terkena eksekusi, dan mengenai hal yang kedua, pihak ketiga yang terkena sita tidak bertempat tinggal di karesidenan yang sama dengan tempat pemanggilan perlawanan dikeluarkan.

(s.d.t. dg. S. 1908-522.) Bila terhadap eksekutan terjadi hal seperti yang dimaksud dalam alinea terakhir pasal 10, maka surat permohonan dimaksud di situ, yang dilampiri dengan salinan eksplot pemberitahuan yang diterima oleh pihak yang dieksekusi, dimasukkan dalam waktu delapan hari sesudah pemberitahuan pada kepaniteraan hakim yang memeriksa perlawanan itu. Hari pemasukan oleh panitera dicatat pada surat permohonan. Hakim tidak akan mengindahkan perlawanan, bila tidak dimasukkan dalam jangka waktu delapan hari pada kepaniteraan.

(s.d.t. dg. S. 1908-522.) Bila hal itu terjadi meiigenai pihak ketiga yang terkena sita, maka hakim yang menangani perlawanan itu menentukan jangka waktu untuk pemberitahuan. Surat permohonan untuk itu yang menyatakan pemanggilan untuk perlawanan, dimasukkan pada kepaniteraan paling lambat pada hari sidang terhadap mana pihak yang dieksekusi melakukan pemanggilan terhadap eksekutan. Hari pemasukan surat itu oleh panitera dicatat di atas surat permohonan. Hakim tidak akan mengindahkan hal terakhir ini, bila pemasukan surat itu terjadi setelah hari sidang yang dimaksud. (RBg. 322-110.)

Perlawaan itu harus dibawa di hadapan hakim yang berwenang bagi pihak yang dieksekusi. (ISR 136; KUHPerd. 1786; Rv. 15, 480 dst., 481d, 749-30.)

 

Pasal 480.

Bila perlawanan pihak yang dieksekusi dianggap mempunyai dasar, dan karena itu,dia mendapat hak untuk diangkat sitanya, bila ada dasar untuk itu, eksekutan diputuskan untuk dihukum atas penggantian biaya-biaya, kerugiankerugian dan bunga-bunga, untuk kepentingan pihak yang dieksekusi. (KUHPerd. 1365 dst.; Rv. 479, 481d, 607, 723.)

 

Pasal 481.

Bila yang dieksekusi tidak melakukan perlawanan tersebut dalam pasal 479, atau bila hal itu dilakukan, tetapi ditolak, pihak ketiga yang terkena sita (dalam hal terakhir dengan pemberitahuan keputusan penolakannya) dipanggil ke sidang pengadilan untuk memberi keterangan dengan cara sama dan dengan akibat-akibat yang sama seperti yang ditentukan pada pasal 733 dan berikutnya. (Rv. 476, 48le, 734 dst.)

 

Pasal 481a.

(s.d.t. dg, S. 1938-680.) Penyitaan pada pihak ketiga untuk negara, umum atau dana pensiun Indonesia, dengan tidak mengurangi ditentukan dalam pasal 65 dan 66 Undang-undang Perbendaharaan Indonesia (ICW), pasal 23 Keputusan Desentralisasi dan pasal 9 Keputusan Raja 3 desember 1925 No. 51 (I.S. 1926 No. 28) diperkenankan, namun hanya atas piutang-piutang atau barang-barang tertentu yang diuraikan dalam surat juru sita atau dalam hal sita yang disederhanakan, yang diuraikan dalam pemberitahuan atau dalam tuntutan.

Pembayaran atau penyerahan setelah penyitaan membebaskan Negara, badan-badan umum atau dana pensiun Indonesia, bila suatu perintah yang diberikan sebelum sita untuk membayar atau menyerahkan tidak dapat lagi ditarik kembali tepat pada waktunya.

Dengan alasan kepentingan umum, Negara, badan-badan umum atau dana pensiun Indonesia, dalam proses singkat di hadapan ketua dapat meminta pengangkatan sita pada pihak ketiga. (Rv. 283 dst., 481b dst., 730.)

Dengan S. 1933-622, mb. 22 Desember 1938, ditambahkan bagian berikut:

 

Bagian 2A. Sita Eksekutorial Terhadap Pihak Ketiga Mengenai Pengurusan.

 

Pasal 48lb.

Pengenaan sita atas tagihan sejumlah uang yang digunakan untuk pengurusan sesuatu menurut Buku Kesatu Kitab Undang-undang Hukum Perdata, termasuk di dalamnya biaya pengurusan dan pendidikan seorang anak di bawah umur, upah atau pemberian tunjangan secara berkala, yang dapat ditagih kepada pihak ketiga oleh orang yang terhadapnya dikenakan sita, dilaksanakan dengan tuntutan dan cara yang mendatangkan akibat seperti yang ditentukan dalam bagian yang lalu, sejauh mengenai hal itu dalam bagian ini tidak diadakan penyimpangan. (KUHPerd. 329a.)

 

Pasal 481c.

Ketentuan-ketentuan dalam peraturan-peraturan umum yang menjadi dasar wewenang para kreditur, begitu pula tentang upah dan tunjangan-tunjangan berkala lainnya, tidak diberlakukan untuk bagian itu. (KUHPerd. 1602g; Rv. 451 dst.)

Akan tetapi dalam hal ini ketentuan dalam pasal 750 hanya dinyatakan tidak berlaku bila eksekutannya adalah Dewan Perlindungan Anak-anak.

 

Pasal 481d.

orang yang dikenakan sita, setiap waktu dapat mengadakan perlawanan dengan cara dan akibat-akibat termaksud dalam pasal 479 dan 480, atas dasar bahwa ketentuan tnengenai pemberian tunjangan itu pada waktu itu telah diubah atau telah dicabut, atau bahwa kewajiban untuk membelikan tunjangan itu telah tidak ada. (KUHPerd. 329b.)

 

Pasal 481e.

Semenjak hari dikenakan sita terhadap pihak ketiga, pihak ini wajib melakukan pembayaran, seperti yang telah dikenakan sita kepadanya, kepada eksekutan bila eksekutan ini menghendaki, dan bila hal itu mengenai upah dan tunjangan-tunjangan berkala lainnya, ia wajib melakukan pembayaran sejumlah uang yang pembayarannya ditunggak, kecuali bila ada tagihan yang dikenakan sita terhadap utang-utang yang derajatnya lebih tinggi atau sama. (Rv. 477 dst. 728 dst.)

Dalam hal termaksud pada akhir alinea yang lalu, pihak ketiga yang dikenakan sita ini dapat digugat untuk mengadakan pernyataan tersebut dalam pasal 734. (Rv. 481; RO. 116g3.)

Perlawanan yang diajukan oleh orang yang dikenakan sita, menunda kewajiban untuk melakukan pembayaran, kecuali bila ketua raad van justitie memerintahkan melaksanakan kelanjutan pembayaran yang ditetapkan dalam sidang perkara yang singkat (kort geding).

Pihak ketiga yang dikenakan sita dibebaskan dari kewajibannya demi hukum bila ia telah melakukan pembayaran kepada eksekutan dengan itikad baik. (KUHPerd. 1386; Rv. 481f.)

 

Pasal 481f.

Tagihan yang ditujukan kepada pihak ketiga, yang telah dikenakan sita tetapi lalai dalam melakukan kewajibannya, dicatat oleh residentierechter (kini: kepaniteraan Pengadilan Negeri). (RO. 116g; Rv. 924 dst.)

 

Pasal 481g.

Bila Dewan Perlindungan Anak-anak menjadi eksekutan sendiri, maka ia dapat melakukan sita itu dengan cara yang biasa, dapat juga dengan memberitahukan salinan putusan atau penetapan dari pengadilan kepada pihak ketiga.

Dalam hal yang terakhir ini, pihak ketiga yang dikenakan sita ini harus mengirimkan kembali salinan pemberitahuan itu kepada Dewan Perlindungan Anak-anak, setelah menandatanganinya dan menyatakan "telah saya ketahui" di atasnya.

Dengan pengiriman kembali ini, pelaksanaan sita telah selesai dikerjakan.

Dewan Perlindungan Anak-anak dapat melakukan sita satu hari sebelumnya untuk melakukan pembayaran tagihan oleh pihak ketiga ini tanpa terlebih dahulu harus menandatangani surat perintah dari panitera atau memberikan keterangan, seperti yang dimaksud dalam pasal 88 dan 437(1).

Diterimanya kembali salinan pemberitahuan, yang dikirimkan oleh eksekutan secara tercatat dalam tujuh hari setelah pengiriman pemberitahuan itu kepada pihak ketiga yang dikenakan sita untuk dinyatakan "diketahui" secara tertulis, berlaku sebagai penandatangan tersebut dalam pasal 471(2).

(1) Bunyi pasal yang dimaksud adalah sebagai berikut ;

437. Putusan pengadilan, yang tidak berisikan perintah dapat dilaksanakan terlebih dahulu (untuk sementara), tidak dapat dilaksanakan terhadap pihak ketiga, begitu pula tidak dapat dipenuhi oleh pihak ketiga ini, kecuali setelah 14 hari ditandatangani oleh pihak yang tidak dibenarkan dan disampaikan keterangan secara tertulis dari panitera, yang menyatakan bahwa dalam daftar perkara tidak ada catatannya mengenai naik banding atau kasasi dari perkara yang bersangkutan (Rv. 54 dst., 87 dst., 346, 396, 403, 413, 438)

(2) Bunyi pasal yang dimaksud adalah sebagai berikut ;

471. Pada halaman terakhir berita acara, juru sita mencatat tentang pajak-pajak yang telah dibayar dan pengumuman tentang penjualan, bila pengumuman itu memang telah diadakan (Rv. 447, 469)

 

Bagian 3. Pembagian Hasil Eksekusi.

 

Pasal 482.

(s.d.u. dg. S. 1908-522.) Bila tidak ada kreditur yang mengajukan perlawanan, maka kantor lelang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada atau yang akan diadakan membayarkan jumlah uang kepada yang memohon sita sebesar yang menjadi haknya menurut keputusan pengadilan dari hasil pelelangan itu, dikurangi dengan jumlah biaya eksekusi.

Jikalau ada sisa, maka sisa itu dipertanggungiawabkan kepada orang yang barangnya dilelang. (KUHPerd. 1139-l0, 1149-10; Rv. 449, 455, 473, 481, 558, 576, 702, 744 dst., 747.)

 

Pasal 483.

Jika dalam waktu delapan hari terhitung dari hari penjualan pihak yang memohon sita, pihak yang barang-barangnya disita dan pihak-pihak lawan tidak dapat bersepakat tentang pembagian hasil penualannya, maka pihak yang barang-barangnya disita, pihak yang memohon sita atau pihak lawan yang paling siap, dapat memohon kepada ketua raad van justitie di wilayah penjualan, agar diangkat seorang hakim-komisaris yang akan menyaksikan pembagian hasil penjualan tersebut.

Permohonan ini dicatat dalam daftar/register yang ada di kepaniteraan. (Rv. 461 dst., 481, 484, 547 dst., 576, 746 dst.)

 

Pasal 484.

Dalam tiga puluh hari terhitung dari hari pengangkatan hakim-komisaris, oleh orang yang memohon eksekusi, orang yang barang-barangnya dieksekusi atau lawan yang paling siap, diberitahukan kepada orang-orang yang disebut dalam pasal yang lalu, maka para kreditur wajib menyerahkan kepada hakim komisaris alas hak mereka, dengan ancaman jika tidak melakukannya, mereka tidak akan diikutkan dalam pembagian hasil lelangnya. Mereka wajib mengganti tempat tinggalnya yang dahulu dengan tempat tinggal pengacara yang dipilihnya dan menyuruhnya mengajukan gugatan tertulis yang ditandatanganinya agar diberikan urutan sebagai kreditur yang didahulukan atau yang sejajar. (KUHPerd. 1139, 1149; Rv. 106, 461 dst., 485, 549 dst., 556, 576.)

Tentang pengajuan permohonan itu, jika ada, dicatat dalam berita acara hakim - komisaris.

 

Pasal 485.

Setelah lewat tiga puluh hari seperti ditentukan dalam pasal yang lalu, maka hakim-komisaris berdasarkan surat yang disampaikan kepadanya membuat daftar pembagian. (KUHPerd. 1139-l', 1140-11; Rv. 480, 551, 576.)

 

Pasal 486.

(s.d.u. dg. S. 1908-522.) Daftar pembagian diletakkan di kepaniteraan oleh hakim-komisaris dan tentang peletakan itu dalam delapan hari oleh yang membuat urutan diberitahukan kepada pihak seperti tersebut dalam pasal 483 dengan perantaraan juru sita, dengan disebutkan mengenai hari dan jam semua pihak dapat menghubungi hakim-komisaris untuk mengajukan keberatan-keberatan. (Rv. 483, 487, 551 dst., 576.)

 

Pasal 487.

(s.d. u. dg. S. 1908-522.) Jika dalam waktu empat belas hari setelah pemberitahuan seperti tersebut dalam pasal yang lalu tidak ada yang mengajukan keberatan, maka hakim-komisaris akan menutup berita acaranya dan dengan satu surat perintah memerintahkan kantor lelang untuk membayarkan kepada mereka yang berhak menurut peraturan perundang-undangan yang ada atau yang akan diadakan, jumlah yang telah ditentukan dalam daftar tersebut.

Surat-surat perintah itu dikeluarkan dalam bentuk seperti ditentukan dalam pasal 435(1)

Keberatan dicatat dalam berita acara hakim komisaris. (RV.482, 484, 486, 488, 491, 553, 576, 580 30 dan 40)

(1)Bunyi dalam pasal dimaksud adalah sebagai berikut :

Grosse putusan pengadilan di Indonesia, dapat dilaksanakan dimana saja (ISR. 1, 159, RV 6 7, 291, 491, 614; RBg. 321 2, 7; Ov. 89)

Pada kepala surat putusan itu harus dimuat perkataan : Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (ISR 130; R. 27; Rv 440)

Putusan pengadilan harus ditandatangani oleh orang yang berkepentingan itu sendiri, atau hal itu dilakukan di tempat kediamannya dengan cara seperti yang disebutkan dalam pasal 3 dan 6 (Rv. 6 7 dan 8, 66 dst., 106, 440, 487, 553, 639, 853, 856 dst., 858; IR. 130, 224; RBg.154, 258; Oogstv. 10; Cred. verb. 19; S. 1902 184, pasal 11; S 1904 241 pasal 7)

 

Pasal 488.

(s. d. u. dg. S. 1908-522.) Dalam hal ada keberatan, maka hakim-komisaris akan meminta mereka yang berkeberatan untuk datang ke hadapan sidang pengadilan yang ia tentukan tanpa dilakukan pemanggilan. (Rv. 442, 489, 554, 576.)

 

Pasal 489.

(s.d.u. dg. S. 1908-522.) Banding dapat diajukan seketika dan harus disampaikari dalam empat belas hari sesudah diucapkan putusan. (RBg. 322-130.)

Permohonan banding harus diberitahukan kepada pengacara pihak lawan dan harus memuat tuntutan, disertai penjelasan mengenai alasan keberatan pihak pembanding.

Dalam banding ini hanya diadakan tuntutan terhadap mereka yang ada pada waktu pengajuan keberatan.

Pemberitahuan keberatan juga dilakukan kepada panitera pengadilan yang menjatuhkan putusan. (Rv. 106, 334, 338 dst., 402, 487 dst., 554, 576.)

Pasal 490.

(s. d. u. dg. S. 1908-522.) Putusan banding atas perrnohonan pihak yang paling siap diberitahukan kepada panitera yang selanjutnya akan inemberikan putusan itu kepada hakim-komisaris. (Rv. 342, 488 dst., 554, 576.)

 

Pasal 491.

Setelah pemberitahuan itu, hakim-komisaris, jika tidak ada permohonan kasasi, akan menutup berita acaranya dan akan mengeluarkan surat perintah pembayaran sesuai dengan pasal 487. (Rv. 402 dst., 413, 437, 489, 555, 576.)

 

Pasal 492.

Setelah penutupan berita acara pembagian, maka masing-masing pihak yang berkepentingan tidak berhak lagi atas bungajumlah yang telah mereka terima. (KUHPerd. 1515; Rv. 555, 576.)

 

BAB III. TUNTUTAN KEMBALI BARANG-BARANG TETAP

Bagian 1. Ketentuan-ketentuan Umum.

 

Pasal 493.

Kreditur karena suatu putusan pengadilan atau karena alas hak eksekutorial lin dapat menuntut penjlan paksa (onteigening) dengan suatu eksekusi. (KUHPerd. 1210; Rv. 435, 440 dst.; Cpt. 65 dst.; S. 1905-137 pas. 23; S. 1926-28 jo. 1929 pas. 9.)

10 arang-barang tetap yang dalam perdagangan, dengan segala kelengkapannya, sepanjg yang tersebut terakhir itu dianggap sebigai barang tetap; (KUHPerd. 506 dst., 1164-l0 Rv. 451-l0 509.)

20 hak pakai hasil barang-barang serta kelengkapannya; (KUHPerd. 508-10; 756 dst., 1164-20.)

30. hak numpang karang (opstal) dan erfpacht; (KUHPerd. 508-31, 41, 711dst., 720 dst., 1164-30.)

40. hak atas tanah, baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk hasil bumi yang harus dibayar. (KUHPerd. 508-50, 737 dst.; Rv. 541 dst.)

50. hak atas sepersepuluh hasil; (KUHPerd. 508-60, 740 dst., 1164-50.)

60. bazar-bazar atau pasar-pasar yang diakui pemerintah serta kemudahan-kemudahan yang terkait dengannya. (KUHPerd. 508-70. 1164-60; Rv. 494.)

 

Pasal 494.

Karena utang pribadi, bagian sesama ahli wares dari warisan yang berupa barang-barang tetap, tidak boleh dbual sebelum harta warisan itu dibagi yang, jika dipandang perlu, dapat dituntut pembagiannya. (KUHPerd. 128, 1066 dst., 1083, 1111, 1131, 1166; Rv. 578.)

 

Pasal 495.

Jika suatu barang yang dibebani hipotek pindah ke tangan pihak ketiga, maka pernegang hipotek dapat mengeksekusi barang tersebut terhadap pihak ketiga itu dengan kewajiban memberikan perintah kepada debitur menurut ketentuan pasal 1198 dan 1199 KUHPerd. (Rv. 504.)

 

Pasal 496.

Kreditur tidak dapat melanjutkan penjualan barang-barang tetap yang tidak dibebani hipotek, kecuali jika barang-barang yang dihipotekkan kepadanya tidak mencukupi dan kecuali apa yang ditentukan dalam pasal 499. (KUHPerd. 1220; Rv. 499.) -

 

Pasal 497.

Penjualan dilakukan dengan perantaraan kantor lelang yang wilayahnya meliputi letak barang tersebut. (Rv. 350, 505, 521.)

 

Pasal 498.

Penjualan barang-barang yang terletak dalam wilayah beberapa kantor lelang, tidak dapat dilakukan selain dengan cara dari barang satu pindah ke barang yang lain, kecuali yang ditentukan dalam pasal berikut. (Rv. 99, 497.)

 

Pasal 499.

Jika barang-barang yang dihipotekkan kepada kreditur, dan barang-barang yang tidak dihipotekkan atau barang-barang yang terletak di dalam wilayah wewenang beberapa kantor lelang merupakan bagian-bagian dari penggarapan yang sama, maka penjualan dilakukan bersama-sama jika debitur tidak menentangnya.

Penjualan dilakukan dengan perantaraan kantor telang yang lingkungannya meliputi ibu kota tempat penggarapan utama, atau jika tidak ada, di bagian-bagian penggarapan, di mana dipungut pajak yang tertinggi dan diperhitungkan harga barang-barang yang dihipotekkan menurut ketentuan pasal 1220 KUHPerd. (Rv. 496 dst., 525.)

 

Pasal 500.

Jika debitur dengan surat-surat bukti otentik atau dengan bukti-bukti yang sah lain menunjukkan bahwa hasil bersih dan murni barang-barang tetap selama satu tahun cukup untuk membayar utang pokoknya beserta biaya dan bunganya dan ia menawarkan penyerahan hal itu kepada kreditur dengan mernberi kuasa, maka penuntutan di hadapan raad van justitie dapat ditunda, dengan dimungkinkan melanjutkannya jika terjadi keterlambatan atau halangan dalam pembayarannya.

Raad van Justitie tidak akan memberikan penundaan jika karenanya akan timbul kerugian besar bagi kreditur. (KUHPerd. 502, 613, 1471 dst., 1548 dst.; Rv. 751 dst.; RBg. 321-10, 322-200.)

 

Pasal 501.

Penjualan paksa barang-barang tetap hanya dapat dilakukan untuk utang atau tagihan tertentu yang telah diperiksa oleh instansi yang berwajib.

Jika utang atau tagihan mengenai jumlah yang belurn ditentukan besarnya, maka tuntutan pengadilannya sah adanya, tetapi penualan baru dapat dilakukan setelah diadakan perhitungan. (KUHPerd. 1176, 1263, 1265; Rv. 443, 445, 503.)

 

Pasal 502.

Barangsiapa menadi pemilik suatu alas hak atau bukti utang yang sudah mempunyai kekuatan eksekusi, tidak dapat melakukan jual paksa barang-barang sebelum memberitahukan hal itu kepada debitur. (KUHPerd. 613; Rv. 504, 579.)

 

Pasal 503.

Penuntutan di pengadilan tidak dapat dibatalkan atas dasar kreditur memulai dengan tuntutan jumlah yang lebih besar daripada jumlah yang atasnya ia berhak. (Rv. 106, 501, 579.)

 

Bagian 2. Penyitaan Barang-barang Tetap.

 

Pasal 504.

(s. d. u. dg. S. 1908-522.) Penyitaan barang-barang tetap harus didahului dengan perintah membayar yang disampaikan dengan perantaraan juru sita.

Harus disebutkan alas hak yang menjadi dasar tuntutannya dan juga memuat pilihan tempat tinggal di salah satu pengaeara pada raad van justitie yang mempunyai wilayah hukum tempat penjualan akan dilakukan; juga disebutkan bahwa jika pembayaran tidak dilakukan akan dilakukan penyitaan atas barang-barang tetap milik debitur. (KUHPerd. 24; Rv. 6, 92, 435, 443 dst., 497, 530, 559, 593.)

(s.d.t. dg. S. 1908-522.) Jika pemberitahuan putusan atau alas hak sudah memuat perintah yang diperlukan, maka tidak dikeluarkan perintah tersendiri.

 

Pasal 505.

(s.d. u. dg, S. 1908-522.) Tidak boleh dilakukan penyitaan barang-barang tetap sebelum lewat dua hari setelah disampaikan surat perintah; jika kreditur membiarkan surat perintah itu lewat selama satu tahun, maka ia harus mengulangi perintah itu. (Rv. 15, 92, 273, 530.)

 

Pasal 506.

Setelah tenggang waktu yang ditentukan lewat, maka penyitaan akan dilakukan dengan berita acara juru sita yang memuat:

10. pernyataan, bahwa juru sita telah datang di tempat adanya barang, menyebutkan nama depan, nama serta tempat tinggal orang yang memohon sita dan orang yang barangnya disita; (Rv. 560; KUHP 429.)

20. penyebutan alas hak yang menjadi dasar tuntutan; (Rv. 443.)

30. sifat barang-barang tetap yang disita, letaknya menurut pembagian pendaftaran tanah, jika itu ada dan jika mengenai tanah negara, luasnya, semuanya dengan sejelas mungkin; (Rv. 517-20.)

40. penunjukan kantor lelang yang akan melakukari pelelangan dan penyebutan tempat tinggal menurut pasal 504. (Rv. 6, 92, 497 dst., 521, 530, 561.)

 

Pasal 507.

Turunan berita acara penyitaan diberikan kepada orang yang barangnya disita. (Rv. 3, 457.)

Hal itu diumumkan di kantor penyimpanan hipotek yang wilayahnya meliputi letak barang-barang yang disita, dengan menyebut jam, hari, bulan dan tahun pengumuman itu dimintakan. (Ov. 50; Rv. 515.)

Pejabat yang diserahi tugas penyimpanan hipotek harus mencatat semenjak menerimanya: jam, hari, bulan, dan tahun pada hipotek aslinya. (Ov. 50.)

(s.d. u. dg. S. 1908-522.) Terhitung dari sejak hari pengumuman, maka orang yang barangnya disita tidak boleh memindahtangankan, membebani dengan hipotek atau menyewakan barang-barang yang disita; perjanjian-perjanjian yang dilakukan bertentangan dengan larangan itu tidak dapat digunakan untuk menentang pihak yang memohon sita. Perjanjian-perjanjian sewa yang dilakukan sebelum hari itu akan tetap berlaku asal tidak dibuat untuk mengurangi hak kreditur. (KUHPerd. 1185, 1341, 1880; Oogstv. 19.)

(s.d.u. dg. S. 1906-348.) Pendaftaran barang tetap yang hak miliknya telah diserahkan lebih dulu, atau pendaftaran hipotek yang telah dilakukan lebih dulu dari pengumuman berita acara penyitaan tidak dapat mengurangi hak pihak yang memohon sita. (Ov. 52; KUHPerd. 1180; Rv. 509, 526, 549, 562.)

 

Pasal 508.

Selama dalam penyitaan, maka pihak yang barang-barangnya disita menjadi penyimpan barang-barang itu menurut hukum, menguasai barang-barang yang disita yang tidak merupakan barang-barang yang disewakan atau dipah,

Hal itu tidak boleh menimbulkan turunnya harga barang-barang itu, dengan ancaman membayar ganti rugi dan bunga, bahkan denganjalan paksaan badan, jika sampai terjadi hal itu. Raad van justitie atas permohonan seorang atau beberapa kreditur dapat mengangkat penyimpan lain yang tugasnya akan berakhiir pada hari akta penjualan dan penunjukan diumumkan. (Ov. 52; KUHPerd. 1239 dst., 1243, 1739; Rv. 454 dst., 580-100; RBg. 321-10, 322-200.)

 

Pasal 509.

(S. d. u. dg. S. 1908-522.) Hasil tanah yang dikumpulkan setelah diumumkan penyitaan atau siap untuk dikumpulkan, dianggap sebagai barang tetap dan para kreditur dapat memerintahkan agar buah yang masih ada di pohon atau umbi-umbian serta tumbuh-tumbuhan dikumpulkan atau dijual; uang sewa atau uang pah (sewa tahunan) dengan sendirinya termasuk barang-barang yang disita dan setelah diberitahukan dengan perantaraan juru sita kepada penyewa atau pemegang pah dibayarkan kepada kreditur agar bersama-sama dengan hasil penjualan barang tetapnya dibagi menurut urutan tagihannya. (KUHPerd. 500, 502, 506-30, 588 dst., 753; Rv. 477 dst., 507.)

 

Pasal 510.

(s.d.u. dg. S. 1908-522.) Jika ada perjanjian seperti tersebut dalam pasal 1178 KUHPerd., maka pemohon eksekusi dalam waktu sepuluh hari setelah pengumuman seperti tersebut dalam pasal 507 memberitahukan tentang penyitaan itu kepada kreditur yang mengadakan perjanjian itu dan kepada pemegang register hipotek di tempat tinggal pilihan. (Ov. 50, 53; KUHPerd. 1186-10; Rv. 15, 506-40, 511, 513 dst.)

 

Pasal 511.

Jika berdasarkan apa yang diatur dalam pasal 1178 karena debitur tidak melaksanakan kewajiban yang dijanjikan, ia berhak untuk menjual tanah yang merdadi obyek perjanjian, dan bila ia hendak menggunakan haknya itu, maka penualan dilakukan dengan cara seperti ditentukan dalam pasal KUHPerd. diatas

Namun ia berkewajiban untuk, di samping mengikuti formalitas-formalitas tersebut dalam pasal ini, memberitahukan hari penjualan sedikitnya tiga puluh hari sebelumnya lewat juru sita kepada pemohon eksekusi, kecuali jika sudah dimulai dengan penjualan sebelum dilakukan penyitaan. (KUH Perd. 24, 1211; Rv. 506 - 40 , 513 dst, 530)

 

Pasal 512.

Ia selanjutnya berkewajiban untuk menyerahkan hasil penjualannya kepada kepaniteraan pengadilan yang menangani penyitaan setelah dikurangi dengan jumlah yang menjadi haknya menurut tuntutannya beserta biaya dan bunganya dan memberitahukan hal itu kepada pemohon eksekusi di tempat tinggal pilihannya. (KUHPerd. 1149-l0, 1209; Rv. 506-40, 514, 547.)

(s.d.t. dg. S. 1924-329jo. 391.) Pengurangan tidak dilakukan jika kreditur, yang mempunyai hak didahulukan atas tanah tersebut dari hipotek, sebelum penjualan dengan perantaraan juru sita memberitahukan lebih dulu kepada pemegang register di tempat tinggal pilihan, agar seluruh hasil penjualan disampaikan ke kepaniteraan pengadilan yang bersangkutan. (F. 58.)

 

Pasal 513.

Bila kreditur berwenang dan berhasrat untuk rnenggunakan hak yang ada padanya itu, maka ia berkewajiban dalam waktu tiga puluh hari sesudah pemberitahuan penyitaan untuk memberitahukan hal itu kepada pengacara pemohon eksekusi, disertai keterangan jangka waktu ia akan pengadakan penjualan; tanpa pemberitahuan itu eksekusi dapat dilanjutkan. (KUHPerd. 1198, 1211; Rv. 510 dst., 515 dst.)

 

Pasal 514.

Jika tenggang waktu yang ditentukan dianggap terlalu lama atau jika kreditur lalai untuk mengadakan penjualan dalam waktu yang telah ditentukan, maka pemohon eksekusi dapat menuntutnya di hadapan hakim agar ditentukan waktu yang diwajibkannya untuk mengadakan penjualan, dan jika lalai dalam tenggang waktu itu, ia akan kehilangan haknya dan pemohon eksekusi dapat melaksanakan eksekusinya. (Rv. 283, 508 dst., 513.)

 

Pasal 515.

Jika ada beberapa kreditur yang meminta penjualan barang-barang yang sama, maka izin untuk itu atas tuntutan kreditur yang pertarna-tanta mengurnumkan berita acara penyitaan menurut pasal 507 dan pemohon-pemohon sita yang lainnya wajib nienghentikan tuntutannya. (Ov. 50.)

Raad van justitie dengan jalan subrogasi dapat mendahulukan kreditur yang melakukan penyitaan belakangan: (KUHPerd. 1400 dst.)

10. jika telah terjadi tipu-muslihat yang dilakukan oleh kreditur yang telah melakukan penyitaan pertarna-- tama atau ada persekongkolan dengan pihak yang barangnya disita; dalam hal itu maka kreditur karena tipu-muslihat atau persekongkolan itu dihukum untuk membayar ganti rugi. (KUHPerd. 1328.)

20. jika pemohon sita pertama mengabaikan formalitas atau membiarkan tenggang waktu lewat tanpa melakukan penuntutan. (KUHPerd. 1365; Rv. 530 dst.)

(s. d. u. dg. S. 1908-522.) Perselisihan yang timbul harus diajukan dengan akta dari pengacara terhadap pengacara.

Banding terhadap putusan mengenai hal itu tidak akan diterima setelah lewat detapan hari terhitung sejak putusan diucapkan. (Rv. 334, 402; RBg. 322-130.)

Barangsiapa yang tempatnya digantikan dalam putusan, wajib menyerahkan surat-surat yang bersangkutan kepada yang menggantikannya dan biaya-biaya resrni yang telah ia keluarkan tidak diganti setelah dilakukan penjualan dan pembagian hasilnya.

 

Pasal 516.

(s.d.u. dg. S. 1908-522.) Dalam waktu sedikitnya dua puluh hari dan selambat-lambatnya enam puluh hari setelah pengumuman berita penyitaan, akan dimulai pemberitahuan bahwa penjualan akan dilakukan dengan cara yang lazim dilakukan mengenai barang-barang sitaan. (AB. 15.)

Pemberitahuan dilakukan dengan memuatnya di dalam suatu surat kabar berbahasa Belanda dan berbahasa Melayu (Indonesia), keduanya di tempat penjualan akan dilakukan dan jika satu atau kedua surat kabar semacam itu tidak ada di situ, di satu tempat terdekat, begitu pula dengan penempelan surat-surat, kesemuanya dengan cara seperti tersebut dalam dua pasal berikut. (Ov. 50; Rv. 84, 507 dst., 521, 527, 530, 533, 564, ;IR. 2007 8 9, 206; RBg. 217, 2244)

 

Pasal 517.

(s. d. u. dg. S. 1908-522.) Pemberitahuan dalam surat kabar berbahasa Belanda dilakukan empat kali.

Antara pemberitahuan pertama dan kedua harus lewat sedikitnya tiga puluh hari.

Pemberitahuan ketiga dan keempat dalam surat kabar berbahasa Belanda, begitu pula pemuatan dalam surat kabar berbahasa Melayu (Indonesia) dilakukan dalam lima belas hari sebelum dilakukan penjualan.

Pemberitahuan berisi:

10. tempat, hari dan jam penualan akan dilakukan;

20. sifat barang-barang yang akan dijual, letaknya menurut surat pendaftaran tanah, kalau ada, nomor verponding, jika ada, mengenai tanah negara; (Rv. 506-30.)

30. penyebutan nama depan, nama dan tempat tinggal pemohon eksekusi dan pengacaranya dan orang yang barang-barangnya disita. (KUHPerd. i7, 24; Rv. 504, 523, 536.)

 

Pasal 518.

(s. d. u. dg. S. 1908-522.) Penempelan surat-surat pengumuman dilakukan dalam waktu delapan hari setelah dimuat dalam surat kabar yang berbahasa Belanda dan di tempat yang biasa digunakan dalam kantor lelang dan pada bangunan atau dekat bangunan yang disita dan bila mungkin di tempat yang mudah dilihat dari jalan umum. (Rv. 84, 86, 497, 564.)

Tentang penempelan surat-surat itu dibuatkan berita acara olehjuru sita dan dilampiri surat penetapan pajak atau turunannya. Dalam berita acara tersebut diterangkan olehjuru sita bahwa penempelan telah dilakukan dengan cara seperti toirsebut di atas. (Rv. 530.)

Surat penetapan pajak kecuali memuat apa yang ditentukan dalam pasal yang lalu, juga memuat:

10. anggaran mengenai pendapatan menurut pajak bumi; jumlah sewa, sewa tahunan atau penghasilan-penghasilan lain, jika dapat diketahui;

20. beban yang mungkin ada atas barang tersebut pada waktu dilakukan penyitaan;

30. batas tawaran terendah yang diberikan oleh pemohon eksekusi dan apa yang menjadi ganti tawaran pertama itu. (Rv. 523.)

 

Pasal 519.

Pemohon eksekusi meminta dari pejabat penyimpan surat-surat hipotek turunan semua surat-surat pendaftaran barang-barang yang disita pada waktu pengumuman penyitaan dan ia meletakkannya di kantor lelang agar dapat dilihat umum. (Ov. 50.)

(s.d.u. dg. S. 1908-522) Sehelai surat pajak atau turunannya akan diberitahukan/diserahkan kepada orang yang barang-barangnya disita dan kepada semua kreditur yang didaftar di tempat tinggal pilihannya. (KUHPerd. 1186-10, 1224; Rv. 507, 516 dst., 530, 540, 566; S. 1932-112.)

Jika dipandang perlu untuk menentukan syarat-syarat khusus yang tidak termuat dalam instruksi kantor-kantor lelang, maka syarat-syarat itu ditetapkan oleh pemohon eksekusi dan pada hari surat-surat pengumuman ditempelkan, diletakkan di kantor lelang untuk dapat dibaca.

Syarat-syarat lelang setidak-tidaknya tidak boleh bertentangan dengan instruksi-instruksi tersebut di atas. (Rv. 467, 521; S. 1908-190.)

 

Pasal 520.

Segala perselisihan mengenai syarat-syarat pelelangan harus diajukan kepada ketua raad van justitie dalam waktu empat belas hari setelah peletakan di kantor lelang, agar diputus dalam sidang singkat. (Rv. 283 dst., 442; RBg. 321-10, 322-120, dan 200.)

 

Pasal 521.

(s.d.u. dg. S. 1908-522.) Sedikitnya tiga puluh hari sesudah pemberitahuan kedua dalam surat kabar berbahasa Belanda oleh kantor lelang, dilakukan pelelangan barang-barang sitaan itu. (Rv. 516, 526, 530.)

Sedikitnya tiga hari sebelum pelelangan, maka oleh ketua raad van justitie dirancang biaya seperti tersebut dalam pasal 524 dan rancangan itu diletakkan di kantor lelang untuk dapat dibaca. (RBg. 321-11, 322-201.)

Sebelum diadakan pelelangan dibacakan syarat-syarat lelang. (Rv. 519.)

 

Pasal 522.

Pemilik barang-barang yang dilelang tidak boleh ikut membeli, kenaikan penawaran atau penurunan yang dilakukan olehnya tidak berlaku. Barangsiapa menjadi pembeli karena menawar secara pribadi dan langsung, bertanggung jawab atas kerugian dan bunga yang harus dibayamya dan dapat dipaksakan kepadanya, bahkan dengan jalan paksaan badan.

Barangsiapa menjadi pembeli sesuatu atas beban rekening dari orang-orang yang nyata-nyata berada dalam keadaan tidak mampu membayar, bertanggung jawab dan menanggung kerugian - bahkan dapat dikenakan paksaan badan untuk diri sendiri dan untuk mereka tentang pembayaran uangnya, walaupun terdapat keterangan bahwa perbuatan itu dilakukan karena pengajuan atau penawaran dari mereka. (KUHPerd. 396, 399, 1199, 1204, 1293, 1460, 1799; Rv.496, 527, 580-100.)

 

Pasal 523.

Pemohon eksekusi menjadi pembeli bila dengan batas harga terendah tidak ada penawaran yang lebih tinggi. (Rv. 517-60.)

 

Pasal 524.

Biaya eksekusi dan lelang didahulukan pembayarannya dari hasil pelelangan. (KUHPerd. 1139-10; Rv. 482, 521, 525 dst., 553.)

 

Pasal 525.

(s.d.u. dg. S. 1908-522.) Jika urutan penjualan dan penunjukan barang-barang tetap dalam satu penyitaan sudah mencukupi untuk membayar pemohon eksekusi dan kreditur-kreditur lainnya beserta biayanya, maka penjualan barang-barang selebihnya dihentikan, kecuali jika debitur menghendaki agar penjualan dilanjutkan. (Rv. 411, 473, 521, 524.)

 

Pasal 526.

Hak milik barang yang dilelang berpindah ke tangan pembeli berdasarkan pengumuman kutipan daftar pelelangan yang tidak dapat dibuktikan selain dengan menunjukkan dengan bukti tertulis yang dikeluarkan oleh kantor lelang, yang menyatakan bahwa telah dipenuhi semua syarat-syarat pelelangan. (Ov. 52.)

(s.d.u. dg. S. 1908-522.) Orang yang barang-barangnya dieksekusi dapat dipaksa untuk mengosongkan bangunan dengan cara seperti disebut dalam pasal 1033(1). (KUHPerd. 616, 1459, 1514; Rv. 507, 527, 532, 579; IR. 20010, 11; RB9. 218.)

 

(1) Bunyi pasal yang dimaksud adalah sbb:

Pasal 1033.

(s.d.u. dg. S. 1901-168.) Bila putusan untuk pengosongan barang tidak bergerak harus dan debitur, setelah diberi peringatan seperti yang dimaksud dalam pasal 999, tidak memenuhi putusan tersebut dalam jangka waktu yang telah ditetapkan itu, maka residentierechter mengeluarkan perintah tertulis kepada pegawai yang berwenang untuk menjalankan eksplot, dibantu dengan cara seperti yang disebutkan dalam pasal 1000, jika perlu dengan menggunakan tangan besi dari yang berwenang untuk itu, untuk memindahkan debitur tempat itu dan mengosongkan rumah atau barang tidak bergerak lainnya.

Pasal 999.

Pelaksanaan putusan dimulai dengan perintah dari residentierechter kepada si terhukum untuk diperingati sekali lagi agar memenuhi putusan pengadilan dalam waktu dua hari.

Pihak yang dimenangkan, segera setelah jangka waktu tersebut habis, wajib memberitahukan atau menyuruh memberitahukan kepada residentierechter tentang sudah- atau belum- dipenuhinya putusan tersebut. (Rv. 936; IR. 196.)

Pasal 1000.

Bila dalam jangka waktu yang telah ditetapkan putusan pengadilan tidak dipenuhi dan hal itu berkaitan dengan barang-barang bergerak dari debitur, residentierechter mengeluarkan perintah tertulis untuk melakukan penyitaan atas barang-barang itu sampai seharga sejumlah uang yang dapat diperkirakan akan cukup untuk membayar utang debitur menurut putusan pengadilan dan biaya perkara.

Pelaksanaan penyitaan ini dilakukan oleh pejabat yang berwenang menjalankan perintah (eksplot) dengan dibantu oleh panitera pengadilan atau oleh pejabat atau pegawai yang atas permintaan residentierechter ditunjuk oleh Kepala Pemerintahan Daerah setempat.

Pada setiap pelaksanaan penyitaan dibuat berita acara yang ditandatangani oleh penyita (juru sita), pejabat atau pegawai dan oleh seseorang yang berdasarkan pasal 1002 ditugaskan untuk mengurus penyimpanan barang-barang sita tersebut. Dalam berita acara itu dinyatakan alasan-alasan penyitaan yang disebutkan dalam surat perintah yang bersangkutan dan pula rincian secara teliti tentang barang-barang yang disita. Isi berita acara ini diberitahukan kepada orang yang kena sita, bila ia hadir pada waktu itu. Bila ia menurut pasal 1002 juga ditugaskan untuk mengunis penyimpanan barang-barang yang disita, begitu pula bila ia berkeinginan untuk melakukan hal demikian, maka kepadanya diberikan tembusan berita acara.

Tembusan yang kedua diberikan kepada orang yang telah diangkat untuk itu, bila bukan orang yang kena sita itu sendiri bertindak sebagai demikian.

Pasal-pasal 448,451 dan 452 berlaku dalam pelaksanaan penyitaan ini. (Rv. 443dst.; IR. 197.)

(s.d.t. dg. S. 1938-360jis. 361, 276.) Pasal 448a dan 448b dinyatakan berlaku juga di sini.

Pasal 1002.

Seseorang yang ditugaskan untuk melaksanakan penyitaan, setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan yang diajukan oleh pejabat atau pegawai yang mendampingi dan memberikan bantuannya dalam penyitaan ini, dapat menyerahkan seluruhnya atau sebagian dari barang barang yang disita itu kepada suami (istri) orang yang kena sita itu, keluarga sedarah atau semenda atau orang seisi rumah, bila mereka menghendakinya dan mendapatkan persetujuan untuk mengurus penyimpanan barang-barang tersebut, ataupan untuk memindahkan barang-barang itu ke tempat penyimpanan lain yang dianggap lebih baik, sesuai dengan kepentingannya.

Penyimpanan uang kontan dan surat-surat berharga dipindahkan ke kantor Kepata Pemerintahan Daerah Setempat, kecuali bila telah tercapai persetujuan dengan pihak yang kena sita untuk disimpan di tempat lain.

Dalam berita acara penyitaan harus dicantumkan pula hal-hal seperti yang disebutkan dalam alinea pertama dan kedua dari pasal ini.

(s.d.u. dg. S. 1901-168.) Bila di antara surat-surat berharga tersebut terdapat bukti mengenai utang kepada pihak ketiga, yang tidak dapat dibayarkan alas tunjuk (aan toonder), residentierechter, bila dianggap perlu, membebaskan utang yang telah menjadi barang sitaan itu, kepada debitur pihak ketiga, dengan memberikan larangan untuk membayar utang temebut kepada orang yang kena sita dengan sanksi bahwa pembayaran itu akan dinyatakan tidak berharga demi hukum, tentunya dengan tidak mengurangi wewenang dari eksekutan dan para pihak yang melakukan bantahan seperti yang disebutkan dalam pasal 1007, untuk membebankan utang itu kepada seseorang dengan cara yang sama, bila memang ada alasan untuk berbuat demikian. (Rv. 449 dst., 728.)

Semua pembayaran yang dilakukan kepada residentierechter dianggap berharga demi hukum bila penyimpanan uang telah dipindahkan pada kantor Kepala Pemerintahan Daerah setempat yang bersangkutan.

Pasal 1007.

Kreditur dari seorang debitur yang terhadap barang-barangnya telah diadakan penyitaan, sama sekali tidak diperbolehkan untuk mengajukan bantahan (oposisi) bahkan terhadap uang sewa sekalipun, kecuali hanya terhadap pemberian hasil penjualan dalam bentuk mata uang.

Bantahan ini diajukan sehari sebelum diadakan penjualan, baik secara tertulis maupun secara lisan, kepada residentierechter yang wilayah kekuasaannya meliputi tempat penyitaan itu dilakukan, Residentierechter akan membuat bantahan lisan ini dalam bentuk tertulis.

Bantahan ini, selain harus memuat tempat kediaman yang dipilih dan yang berada dalam wilayah kekuasaan residentierechter, juga memuat alasan-alasan yang digunakan, perkembangan jumlah uang yang dipersoalkan atau bila jumlah uang itu tidak dapat dipastikan atau diselesaikan secara baik, diajukan menurut jumlah taksiran dari pihak pembantah. Bantahan tertulis dapat dilakukan dengan akta khusus di bawah tangan atau dibuat di hadapan panitera pengadilan (residentiegerecht) atau orang yang diberikan kuasa dengan akta notaris yang hersifat umum ataupun khusus. (Rv. 461, 944, 1037.)

Bantahan-bantahan tertulis yang tidak memenuhi persyaratan seperti tersebut dalam alinea pertama pasal ini atau yang tidak mengemukakan surat kuasa yang bersangkutan, diuraikan secara lisan dengan menyebutkan alasan-alasannya kepada pembantah secara pribadi atau orang yang dikuasakan untuk itu dan dipersilakan mengadakan perbaikan seperlunya dan menambahkan surat kuasa yang telah dikembalikan atau dikirimkan kembali. (Rv. 928.)

Bantahan secara lisan baru dibuat dalam bentuk tertulis, bila pembantah (oposan) telah memenuhi syarat-syarat seperti yang disebutkan dalam alinea ketiga pasal ini. (Rv. 9282.)

Penolakan secara pasti untuk menerima bantahan yang telah diajukan itu, diberikan oleh residentierechter dalam bentuk penetapan dengan mengemukakan alasan-alasannya. Untuk penetapan demikian diperkenankan naik banding. (Rv. 928 al. 3-6, 1035.)

Bantahan-bantahan yang diajukan sesudah diadakan penjualan adalah batal dan tidak herharga demi hukum dan tidak akan diperhatikan pada pembagian yang diadakan. (Rv. 461 dst.) Mengenai bunyi pasal 448, 451 dan 452 libat catatan kaki di bawah pasal 823b.

 

Pasal 527.

Jika pembeli lalai memenuhi syarat-syarat pembelian, maka ketua raad van justitie atas permohonan mereka yang berkepentingan, dapat memerintahkan atas beban pembeli pelelangan ulang serta pembagian, dan dalam hal ini berlaku ketentuan-ketentuan dalam pasal 516 dan berikutnya. (Rv. 526, 528 dst.; 569; RBg. 321-10; 322-200.)

 

Pasal 528.

Dalam hal seseorang telah memenangkan penawaran, kemudian membuktikan telah memenuhi syarat-syarat dan menyerahkan jumlah uang untuk disimpan di pengadilan yang direncanakan hakim untuk membayar biaya pelelangan ulang, maka pelelangan ulang dan penunjukan tidak akan dilanjutkan. (Rv. 526.)

 

Pasal 529.

Pembeli yang lalai, dalam hal dilakukan paksaan badan bertanggung jawab atas perbedaan harga antara penawaran yang ia menangkan dahulu dengan hasil peletangan ulang barang yang bersangkutan, dan tidak dapat menuntut perbedaan lebih, yang mungkin ada karena hasil lelang ulang; kelebihan itu akan dibayarkan kepada kreditur-kreditur dan bila mereka sudh dibayar penuh, yang lebihnya lagi diberikan kepada pihak yang barangnya disita. (Rv. 527, 558, 580-110.)

 

Pasal 530.

(s.d.u. dg. S. 1908-522.) Bila formalitas-forrnalitas untuk mengadakan penjualan seperti tersebut dalam pasal terdahulu tidak diperhatikan, maka orang yang barangnya disita atau para kreditur yang didaftar dapat menuntut agar syarat-syarat itu dipenuhi, tetapi tuntutan itu tidak akan diterima, jika tidak diajukan kepada raad van justitie dalam waktu dua puluh hari sebelum hari/tanggal yang telah ditentukan untuk mengadakan penjualan. (RBg. 321-10, 322-2010.)

Banding terhadap putusan itu harus diajukan dalam waktu delapan hari setelah putusan diucapkan, terhadap sidang beiikutnya sesudah disarnpaikan pemanggilan, dengan mengindahkan tenggang waktu menurut undang-undang. (Rv. 92, 94, 96, 334, 402, 504 dst., 515, 531; RBg. 322-130.)

 

Pasal 531.

Jika dalam kejadian yang disebut dalam pasal yang lalu raad van justitie memerintahkan agar formalitas diperbaiki, maka semua formalitas berikutnya harus dipenuhi lagi dan biayanya dibebankan kepada orang yang menyebabkan kejadian itu. (Rv. 21, 96, 98; RBg. 321-10, 322-200.)

 

Pasal 532.

Pengumuman kutipan daftar lelang memberikan hak milik kepada pembeli tidak melebihi hak yang pernah dirniliki orang yang barangnya disita. (Ov. 52; KUHPerd. 1519, 1523; Rv. 526; IR. 2000.)

 

Pasal 533.

Para kreditur dari orang yang barangnya disita dapat mengajukan perlawanan terhadap pembayaran hasil pelelangan sampai pada saat penunjukan.

(s.d.u. dg. S. 1925-497.) Perlawanan selain memuat syarat-syarat eksploit biasa juga memuat dasar hukumnya dan juga tempat tinggal pilihan di ibu kota afdeling, di mana terletak barangnya, bila lawan tidak bertempat tinggal di situ juga.

Hal itu diberitahukan kepada pihak lawan dan pengacaranya dan juga kepada kantor lelang.

Semuanya dengan ancaman batal jika tidak dipenuhi. (Rv. 8, 92, 461, 506-40, 525, 547, 549, 558, 571, 573.)

 

Pasal 534.

Ketentuan-ketentuan dalam pasal 462(a) berlaku juga dalam hal ini.

(a) Bunyi pasal yang dimaksud adalah sbb:

Pasal 462.

Pihak pembantah (oposan) tidak dapat memulai gugatannya selain kepada pihak yang barang-barangnya telah disita; kepada pihak penibantah tidak akan dilakukan prosedur perkara dalam sidang, selain untuk diadakan pemeriksaan tentang kedudukannya menurut hukum sebagai pembantah untuk mendapatkan bagiannya dari uang yang akan dibagikan. (Rv. 443, 484, 493, 534, 550 dst.)

 

Bagian 3. Penuntutan Hak Milik.

 

Pasal 535.

Sebelum dilakukan penjualan seluruh atau sebagian barang yang disita, mereka yang mau menuntutnya sebagai miliknya harus mengajukan perlawanan terhadap penjualan itu. (KUHPerd. 547, 1471; KUHD 230; Rv. 279 dst., 378, 460, 532, 571; IR. 208; RBg. 228.)

 

Pasal 536.

Perlawanan dilakukan dengan surat pemberitahuan gugatan dengan perantaraan juru sita dan berisi:

10. suatu penjelasan yang rinci tentang barang yang diminta kembali; (Rv. 101.)

20. upaya hukum dan kesimpulan; (Rv. 8-30.)

30. hari dan jam para pihak harus menghadap hakim ; (Rv. 8-50.)

Surat panggilan ditujukan kepada pemohon eksekusi ditempat tinggal pilihannya menurut pasal 504 dan kepada orang yang barangnya disita atau ditempat tinggalnya; turunan surat tersebut disampaikan kepada kantor lelang (Rv.506-40, 517.)

Alas hak dan bukti-bukti hak milik pelawan sebelumnya harus disarnpaikan di kepaniteraan yang dapat dilihat dan diambil turunannya oleh para pihak dan Hal itu disebut dalam surat panggilan. (Rv. 280.)

 

Pasal 537.

Setiap kali terjadi penuntutan hak milik, maka penjualan barang yang dituntut ditangguhkan. (Rv. 540.)

 

Pasal 538.

Jika penuntutan kembali itu hanya mengenai sebagian saja barang yang disita, raad van justitie dapat memerintahkan penjualan barang-barang selebihnya atau seluruh penjualan ditangguhkan. (Rv. 540; RBg. 321-10, 322-200)

 

Pasal 539.

(s.d.u. dg. S. 1908-522.) Pada hari yang telah ditentukan raad van justitie menjatuhkan putusan tentang tuntutan hak milik itu dan terhadap putusan itu tidak dapat diajukan banding setelah lewat empat belas hari setelah putusan diucapkan. (Rv. 47, 334, 402, 435; RBg. 322-131.)

 

Pasal 540.

(s.d.u. dg. S. 1908-522.). Jika penjualan terhambat oleh adanya tuntutan kembali hak milik, maka penjualan tidak dapat dilanjutkan sebelum diperbaharui pemberitahuan dan penempelan bilyet-bilyet (bukti pajak) menurut pasal 516 dan berikutnya. Biaya harus ditanggung oleh pihak yang tuntutan kembali haknya ditolak.

Di samping itu, jika ada dasar hukumnya, pemohon sita dapat dihukum untuk membayar ganti rugi, biaya serta bunga. (Ov. 105; KUHPerd. 1365 dst.; Rv. 58, 346, 460, 538 dst., 607.)

 

Bagian 4. Sita Eksekutorial Atas Bunga Tanah (Grondrente).

 

Pasal 541.

Kecuali dengan perubahan-perubahan sebagai berikut, maka pada eksekusi bunga tanah seperti tersebut dalam pasal 737 KUHPerd. harus diikuti formalitas seperti pada penyitaan dan penjualan barang tetap lain. (KUHPerd. 508-51; Rv. 463-41.)

 

Pasal 542.

Penyitaan atas bunga tanah dilakukan dengan pemberitahuan juru sita kepada debitur dan juga kepada si wajib bayar bunga. (Rv. 477 dst., 504, 507, 544.)

 

Pasal 543.

Si wajib bayar bunga dapat dipanggil oleh pemohon eksekusi untuk memberitahukan tentang sifat dan besamya bunga yang harus dibayar.

Pemberitahuan keterangan itu akan dilakukan menurut ketentuan-ketentuan dan dengan akibat seperti tersebut dalam bagian 3 Bab IV Buku Ketiga. (Rv. 478, 734 dst.)

 

Pasal 544.

Dengan pemberitahuan tersebut di atas, maka bunga yang sudah diterbitkan dan yang akan diterbitkan ikut disita. (Rv. 542.)

 

Pasal 545.

Penjualan harus didahului dengan penempelan surat-surat pajak seperti tersebut dalam pasal 518 yang harus memuat:

10. nama depan dan nama mereka yang mengadakan penyitaan, orang yang barangnya disita dan si wajib bayar bunga;

20. penyebutan barang yang dikenakan bunga;

30. jumlah bunganya;

40. pendaftaran hipotek, jika ada;

50. tawaran terendah yang ditentukan oleh pemohon eksekusi;

60. tempat, hari dan jam penjualan akan dilakukan. (Rv. 497, 517.)

 

Pasal 546.

(s. d. u. dg. S. 1908-522.) Jika bunga yang disita berjumlah lebih dari seratus gulden per tahun, maka harus dilakukan pengumuman dalam waktu delapan hari setelah dilakukan penempelen di salah satu surat kabar di tempat akan diadakan penjualan, dan jika tidak ada surat kabar di tempat itu, di surat kabar tempat yang terdekat.

 

Bagian 5. Pengaturan Hak Didahulukan Dan Pembagian Uang Hasil Penjualan.

 

Pasal 547.

(s.d.u. dg. S. 1908--522.) Bila para kreditur dan pihak yang barangnya disita tidak dapat menyetujui pembagian uang hasil penjualan dan sisanya seperti dimaksud dalam pasal 512, maka oleh kreditur, pembeli dan pihak yang barangnya disita yang paling siap, mohon kepada raad van justitie agar diangkat seorang hakim-komisaris yang di hadapannya akan dilakukan pengaturan tentang hak untuk didahulukan. (KUHPerd. 1196, 1209-30, 1210, 1212; F. 175; Rv. 402, 482 dst., 521, 533, 549, 552, 558, 576.)

 

Pasal 548.

Raad van justitie mengangkat seorang hakim-komisaris dan iamemberikan perintah berdasarkan penetapan majelis. (Rv. 483, 549 dst., 576.)

 

Pasal 549.

(s.d.u. dg. S. 1906-348, S. 1908-522.) Barangsiapa menuntut pengaturan hak untuk didahulukan harus mengajukan ketetapan raad van justitie dengan surat perintah hakim-komisaris yang pada hari yang ditentukan akan membuka berita acara pengaturan itu dan melampirkan padanya kutipan semua pendaftaran yang dikeluarkan oleh pegawai penyimpan hipotek, begitu juga petikan dan daftar para kreditur yang mengajukan perlawanan. (Rv. 484, 507, 519, 533, 558, 576.)

 

Pasal 550.

(s.d. u. dg. S. 1908-522.) Berdasarkan surat perintah yang dibeiitahukan kepada kantor lelang, maka pemohon akan menyuruh memanggil para kreditur di tempat tinggal pilihannya agar dalam waktu satu bulan setelah pemanggilan itu menyerahkan surat-suratnya kepada hakim-komisaris dengan tuntutan agar dimasukkan dalam penentuan urutan. Sekaligus ia memilih tempat tinggal pada salah seorang pengacara; para kreditur yang dipanggil juga wajib melakukannya, jika dulu belum dilakukannya pada waktu melakukan tuntutan. Hakim-komisaris akan mencatat semua surat-surat itu dalam berita acaranya. (Ov. 53; KUHPerd. 1186-10; Rv. 15, 106, 484, 533 dst., 551, 576; S. 1932-112.)

 

Pasal 551.

Setelah pemohon menyatakan bahwa tenggang waktu seperti ditentukan dalam pasal yang lalu telah lampau, maka hakim-komisaris berdasarkan surat-surat yang telah ada padanya membuat daftar urutan dan dalam satu berita acara menentukan tempat, hari dan jam di mana para pihak harus datang menghadap. (KUHPerd. 1187; Rv. 485, 549, 556.)

 

Pasal 552.

Pemohon akan memberitahukan kepada pihak yang barangnya dieksekusi dan para kreditur di tempat tinggal pilihan mereka, bahwa pengaturan unitannya telah tersusun dan mereka masing-masing dapat melihatnya di kepaniteraan, dengan peringatan, bahwa mereka harus menghadap hakim-komisaris pada tempat, hari dan jam yang telah ditentukan agar, jika ada alasan, dapat menyatakan keberatan atas penempatan mereka dalam urutan yang ditempatkan oleh hakiiin-ko a dalam berita acara yang dibuatnya. (Rv. 486, 550, 576.)

 

Pasal 553.

(s.d.u. dg. S. 1908-522.) Jika tidak ada keberatan yang diajukan, maka hakim-komisaris akan menutup pengaturan urutannya dan menentukan biaya yang harus dibayar lebih dahulu. Ia akan memerintahkan penyerahan perincian tentang penempatan mereka yang mempunyai tagihan lebih (sisa lebih) dan pencoretan-pencoretan dati daftar dan pemindahan penyitaan yang tidak mempunyai sisa lebih.

Surat rincian-rincian itu beserta apa yang tersebut dalam pasal berikut dikeluarkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam pasal 435(1). (KUHPerd. 1213 dst.; Rv. 487, 524, 576.)

(s.d.t. dg. S. 1908-522.) Biaya-biaya yang didahulukan adalah gaji dan uang muka pengacara yang telah melakukan kewajibannya pada waktu dilakukan penyitaan dan pada waktu pengaturan urutan untuk para pihak.

Mengenai bunyi pasal 435, lihat catatan kaki pasal 487.

 

Pasal 554.

Dalam hal ada keberatan-keberatan yang diajukan, maka hakim komisaris memerintahkan para yang mengajukan keberatan untuk tanpa dipanggil lagi menghadap pada sidang pengadilan yang ditetapkannya. Namun ia akan menentukan urutan tagihan-tagihan yang harus didahulukan di atas yang dibantah dan memerintahkan menyerahkan daftar rincian penempatan para kreditur.

Perkara kemudian diputus berdasarkan laporan hakim-komisaris dan sesudah ada kesimpulan-kesimpulan, bila perlu sesudah diadakan pertukaran pembelaan-pembelaan.

Keputusan tidak dapat dibanding jika hal itu tidak diajukan dalam waktu empat belas hari setelah putusan diucapkan. (F. 180, Rv. 334, 338, 342, 402, 576; RBg. 322-130.)

Alinea keempat dicabut dg. S. 1908-522.

 

Pasal 555.

(s.d.u. dg. S. 1908-522.) Empat belas hari sesudah diputuskan mengenai keberatan-keberatan dan dalam hal ada banding atau kasasi, empat belas hari setelah putusan diberitahukan kepada panitera, maka hakim-komisaris akan menetapkan utang-utang yang dibantah dan yang mendapat giliran kemudian dan begitu selanjutnya seperti yang diatur dalam pasal 553. Keuntungan-keuntungan dan bunga para kreditur yang mendapat tempat dalam urutan yang mempunyai sisa lebih berhenti dalam perhitungan satu sama lain, kecuali tetap adanya hak mereka terhadap debitur. (Rv. 402, 438, 489 dst., 491 dst., 558, 576.)

 

Pasal 556.

Kreditur yang lewat tenggang waktu di atas, tetapi sebelum pengaturan urutan ditutup, masih menyampaikan surat-surat dan keberatan, masih dapat diterima dalam penyampaian surat-surat dan keberatan itu dengan membayar kerugian dan bunga yang timbul karena keterlambatan itu. (KUHPerd. 1243 dst.; Rv. 484, 576, 607.)

 

Pasal 557.

Pegawai penyimpan hipotek berkewajiban tnelakukan pencoretan atas penunjukan perintah hakim atau akta otentik yang berisi persetujuan kreditur. (KUHPerd. 1196, 1213; F. 183; Rv. 576.)

 

Pasal 558.

Setelah dibayar utang-utang hipotek dan biayanya, maka sisa uang penjualan dibagi antara para kreditur yang telah mengadakan bantahan dan jika tidak ada kreditur semacam itu, diserahkan kepada debitur; semuanya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam bagian 3 bab yang lain. (Rv. 482 dst., 533, 549 dst., 576, 702.)

 

BAB IV. SITA EKSEKUTORIAL ATAS KAPAL DAN PENJUALAN KAPAL

 

Pasal 559.

(s.d.u. dg. S. 1933-48 jo. S. 1938-2.) Sita eksekutorial atas kapal, termasuk kapal yang sedang dibangun, tidak dapat dilakukan, kecuali atas dasar suatu keputusan hakim atau alas hak eksekutorial lainnya. (Rv. 435, 440, 443, 502, 579, 720 dst.)

Hal itu harus didahului oleh suatu perintah, yang dua puluh empat jam sebelumnya diberitahukan kepada pemilik atau tempat tinggal pemilik atau agennya, atau pemegang bukunya, atau dengan cara yang diatur pada pasal 3 dan pasal 6. (KUHD 320 dst., 327, 329; Rv. 504, 563.)

Namun bila ada kekhawatiran bahwa kapal itu akan segera berangkat ke tempat lain, maka kreditur setelah mendapat izin dari ketua raad van justitie yang di dalam daerah hukumnya kapal itu berlabuh, juga tanpa perintah lebih dahulu, dapat melakukan penyitaan. (KUHPerd. 510; KUHD 309; Rv. 560, 576 dst., 579, 593; RBg. 321-10, 322-200.)

 

Pasal 560.

Sita atas kapal harus dilakukan di atas kapal itu sendiii. (Rv. 456, 506-10.)

Juru sita dalam pada itu didampingi dua saksi, yang nama-nama mereka, pekerjaan dan tempat tinggal dia sebutkan dalam berita acara. Mereka semua menandatangani surat yang asli dan salinan-salinannya. (Rv. 19.)

(s.d.u. dg. S. 1908-522.) Hal itu diberitahukan kepada pemilik atau tempat tinggal pemilik atau agennya atau pemegang bukunya ataupun dengan cars yang diatur pada pasal 3, dengan menyerahkan suatu salinan alas haknya, bila hal itu belum diberitahukan. (Rv. 559, 563, 578; KUHD 320 dst., 327, 329.)

Bila sita dilakukan untuk utang dengan hak didahulukan atas kapal, ataupun untuk utang, yang atasnya menurut peraturan-peraturan Buku Kedua Kitab Undang-undang Hukum Dagang, kapal itu bertanggungjawab, maka berita acara penyitaan di atas kapal dapat disampaikan kepada juragan kapal. (KUHD 314, 315d, 316, 318, 341d; Tbs. 24; Rv. 504.)

 

Pasal 561.

(s.d.u. dg. S. 1925-497.) Dalam berita acara penyitaan, jurusita menyatakan:

- nama depan, nama, pekerjaan dan tempat tinggal kreditur (Rv. 8, 506.)

- alas hak sebagai dasar dia mengeksekusi; (Rv. 559.)

- jumlah-jumlah yang dia tuntut pembayarannya; (Rv. 503, 579.)

- pemilihan tempat tinggal oleh kreditur di ibu kota afdeling tempat kapal itu berlabuh, dan pada seorang pengacara pada raad van justitie yang di dalam daerah hukumnya dituntut penjualannya;

- nama dari pemilik, dari agennya atau pemegang bukunya, bila mereka diketahui, dan dari juragan kapal; (KUHD 320 dst., 327, 329, 341.)

- nama, macam dan sedapat mungkin ruang kapal; (KUHD 347, 506, 592-10.)

- uraian secara umum tentang sekoci-sekoci, perahu-perahu, tali-temali, alat-alat perlengkapan, senjata-senjata, alat-alat perang dan kebutuhan hidup.

Dia selanjutnya harus mengangkat seorang penyimpan di atas kapal, setelah mengambil langkah-langkah untuk menghalangi keberangkatan kapal itu. (KUHPerd. 1739; Rv. 454 dst., 508, 560, 563.)

Perwira-perwira dan pegawai-pegawai yang dibebani tugas kepofisian pelabuhan-pelabuhan dan tempat-tempat berlabuh, bila diminta, memberikan bantuan untuk mencegah dengan paksa keberangkatan kapal itu. (S. 1924-500, pasal 23.)

 

Pasal 562.

(s.d.u. dg. S. 1906-348; S. 1933-48jo. S. 1938-2.) Berita acara tentang penyitaan kapal atau saham-saham dalam kapal, yang ukurannya paling sedikit dua puluh meter kubik kotor, dibuat di muka umum dalam register yang diselenggarakan khusus untuk itu pada kepaniteraan raad van justitie dalam resort penyitaan itu dilakukan. (KUHPerd. 309, 310 dst., 314, 315b.)

Bila kapal itu dibukukan dalam register yang ditentukan untuk itu, pencatatan sita itu dilakukan dalam register pokok, tempat kapal itu dibukukan, baik atas penunjukan dan penyerahan salinan otentik belita acara sita oleh yang berkepentingan, maupun berdasarkan permohonan dan atas beban yang berkepentingan yang oleh panitera yang dalam kepaniteraannya sita diumumkan, diberitahukan secara telegrafis, kepada penyimpan register pokok. (Tbs. 7 dst., 28.)

Penyerahan atau pembebanan kapal atau saham kapal setelah pencatatan dalam register pokok tidak boleh mendatangkan kerugian kepada hak-hak pihak yang meletakkan sita. (Tbs. 21 dst., 24; Rv. 507.)

 

Pasal 563.

(s.d.u. dg. S. 1908-522.) Bila pemilik kapal, agennya atau pemegang bukunya bertempat tinggal dalam karesidenan yang di dalamnya dilakukan sita, maka arrestan (si penahan) dalam waktu delapan hari harus memberitahukan salinan berita acara penyitaan kepadanya. (KUHD 320 dst., 327, 329.)

Alinea kedua hapus dg. S. 1908-522.

(s.d.u. dg. S. 1908-522.) Bila dia tidak bertempat tinggal dalam karesidenan itu, jangka waktu pemberitahuan diperpanjang menurut ukuran yang ditetapkan pada pasal 10, dengan pengertian, bahwa bila terjadi hal termaksud dalam alinea terakhir pasal itu, pemberitahuan dilakukan dalam empat puluh hari. (RBg. 322-14-.)

Bila dia bertempat tinggal di luar Indonesia, atau tidak dikenal, pemberitabuan dilakukan kepada juragan kapal atau wakilnya. (KUHD 341, 341d.)

Dalam hal satu dan lain tidak ada, pemberitahuan ditempelkan pada kapal. (Rv. 10 dst., 560.)

 

Pasal 564.

(s.d.u. dg. S. 1908-522.) Dua pengumuman diadakan dari delapan sampai delapan hari dalam suatu surat kabar di tempat penjualan akan dilakukan, dan bila surat kabar demikian tidak ada, dalam surat kabar di tempat sekitamya.

Dalam waktu sepuluh hari setelah pengumuman-pengumuman yang pertama, ditempelkan bilyet-bilyet pada tempat-tempat yang ditunjukkan pada pasal 518, serta pada tiang kapal yang disita. (Rv. 468 dst., 516, 518, 565, 568; RBg. 322-150.)

 

Pasal 565.

Pengumuman-pengumuman dan bilyet-bilyet itu berisi: nama depan, nama, pekerjaan dan tempat tinggal orang yang mengeksekusi; alas hak yang menjadi dasar dia melakukan penuntutan; keseluruhan jumlah terutang kepadanya; pemilihan tempat tinggal yang dilakukan di tempat sidang raad van justitie, dan dalam residentie afdeling tempat kapal itu berlabuh; nama dan tempat tinggal pemilik kapal atau agennya, atau dari pemegang buku kapal yang disita, bila ada salah satu yang diketahui; nama kapal itu, dan bila kapal itu berawak, nama dari juragan kapal; ruang kapal, sedapat mungkin ditentukan dengan jelas; tempat kapal itu berlabuh; jumlah pertama dari tuntutan eksekutan; tempat, hari dan jam, di mana dan bilamana penjualan dilakukan. (Rv. 517, 523, 545, 561, 564, 567 dst.)

 

Pasal 566.

(s. d. u. dg. S. 1908-,522; S. 1933-48jo. S. 1938-2.) Dalam waktu empat belas hari setelah pengumuman pertama, orang yang menuntut penyitaan, memberitahukan salinan bilyet-bilyet kepada para kreditur, yang dibukukan pada register pokok tersebut dalam pasal 7 Peraturan Pendaftaran Kapal, yaitu pada tempat tinggal yang dipilih mereka pada waktu pembukuan. (Ov. 53; KUHD 314, 315b, 316, 316e, 318 dst.; Tbs. 11, 21, 24; Rv. 562, 564.)

 

Pasal 567.

Tiga puluh hari setelah pengumuman kedua, penjualan dilakuan dengan cara yang diatur untuk penjualan barang-barang tetap yang disita. (Rv. 521 dst., 579.)

 

Pasal 568.

(s.d.u. dg. S. 1933-48jo. S.1938-2.) Penyitaan dan penjualan perahu-perahu, sekoci-sekoci atau lain-lain alat berlayar yang besamya kurang dari dua puluh meter kubik isi-kotor, dilakukan dengan cara yang sama seperti untuk barang-barang bergerak lainnya. (Rv. 466 dst.)

 

Pasal 569.

Siapa saja yang kepadanya dijual kapal yang berapa saja besamya, berkewajiban untuk membayarkan uang-uang pembeliannya dalam empat belas ban pada kantor lelang, dengan ancaman paksaan badan, bila tidak dilakukan.

Bila tidak dibayar, kapal itu dikenakan penetapan lagi untuk dijual, dengan mengindahkan formalitas-formalitas yang sama seperti yang tersebut pada pasal-alpasal yang lampau, dan dijual untuk beban pembeli yang pertama, yang juga terikat pada paksaan badan untuk kekurangannya, serta untuk kerugian dan bunga-bunga dan biaya-biaya. (Rv. 472, 512, 527, 529 dst., 566, 573, 580-100.)

 

Pasal 570.

Karena penjualan melalui pengadilan, kapal itu terbebas dari segala utang-utang dengan hak untuk didahulukan yang mengikat kapal itu. (KUHD 314 dst., 315e, 316, 318b; Tbs. 26, 28; Rv. 526, 560, 573, 579.)

 

Pasal 571.

Tuntutan-tuntutan untuk reklame dikemukakan di hadapan raad van justitie dan diberitahukan sebelum hari penjualan, sesuai dengan yang diatur pada pasal 536.

Bila hal itu baru dikemukakan setelah penjualan, inaka hal itu menurut hukum dianggap diadakan untuk melawan terhadap pembayaran harga pembelian. (Rv. 460 dst., 535 dst., 572 dst.)

 

Pasal 572.

(s.d. u. dg. S. 1908-522.) Orang yang mengemukakan reklame, atau opposan, menuntut haknya di hadapan raad van justitie, bila dia menghendaki yang demikian itu dalam jangka waktu singkat. (KUHPerd. 24, 1365; Rv. 8, 106, 111, 460, 536, 540.)

 

Pasal 573.

Perlawanan dari para kreditur terhadap pembayaran uang-uang pembelian tidak diperbolehkan setelah penjualan dilakukan. (Rv. 461, 533, 571, 574.)

 

Pasal 574.

para kreditur yang melakukan perlawanan, berkewajiban untuk menyerahkan alas hak piutang mereka pada kepaniteraan dalam waktu delapan hari pertama yang berikut, setelah mereka melakukan perlawanan, dan tanpa peringatan; bila hal itu tidak ada, maka dimulai dengan pembayaran uang-uang pembelian, tanpa memasukkan mereka di dalamnya. (Rv. 573.)

 

Pasal 575.

Urutan para kreditur dan pembagian uang pembelian dilakukan di antara para kreditur yang mempunyai hak untuk didahulukan dalam urutan yang diatur dalam Bab I Buku Kedua Kitab Undang-undang Hukum Dagang, dan di antara para kreditur lainnya, dalam perbandingan piutang-piutang mereka.

tiap-tiap pihak kreditur ditempatkan menurut jumlah pokok, bunga-bunga dan biaya-biaya. (KUHD 314 dst., 316 dst., 318 dst., 750.)

 

Pasal 576.

Ketentuan-ketentuan termuat dalam Bagian 5 Bab III Buku Kedua, juga berlaku pada pembayaran hasil penjualan kapal dengan eksekusi yang di atas kesepuluh syaratnya telah dipenuhi (schepen boven de tien lasten). (Rv. 547 dst.)

Mengenai pembagian hasil dari kapal-kapal kecil, berlaku ketentuan-ketentuan Bagian 3 Bab 11 Buku Kedua. (Rv. 535 dst.)

 

Pasal 577.

Sebuah kapal laut yang siap untuk berlayar, tidak dapat disita, kecuali untuk utang-utang yang dibuat untuk perjalanan yang akan dilakukan kapal itu; dan bahkan penyitaan demikian dapat dihalangi dengan penjaminan untuk utang-utang itu. (KUHPerd. 1820 dst.)

Kapal itu dianggap siap bertayar, begitu pemimpin kapal diperlengkapi dengan surat-surat.yang diperlukan untuk dapat berangkat. (KUHD 347 dst., 748, 754; Rv. 559, 728.)

 

Pasal 578.

Pihak kreditur dari peserta pengusaha kapal atau alat berlayar apa pun, tidak dapat menyita atau menjualnya, tetapi mereka dapat menyita atau menjual porsi kapal dari debitur mereka.

Penyitaan porsi kapat dilakukan dengan suratjuru sita, yang disampaikan kepada orang yang berutang dan kepada pemegang buku perusahaan kapal.

Penjualan porsi kapal dilakukan sesuai dengan peraturan-peraturan yang diatur dalam bab ini, dengan mengindahkan pembedaan antara beban-beban kapal; kecuali jika bilyet-bilyet tidak akan ditempel pada kapal. (KUHPerd. 1641; KUHD 320 dst., 323, 326, 329, 331 dst., 751; Rv. 494, 559, 576, 579.)

 

Pasal 579.

Ketentuan-ketentuan pasal 502, 503 dan 526 berlaku juga terhadap sita dan penjualan kapal. (Ov. 52.)

 

BAB V. PAKSAAN BADAN DAN PELAKSANAANNYA DAN JUMLAH UANG PAKSAAN

Bagian 1. Paksaan Badan

 

Pasal 580.

(s.d.u. dg. S. 1938-360jis. 361, 276.) Paksaan badan dapat dilakukan: (Ov. 92; Rv. 581, 583 dst., 586, 593 dst., 596, 605 dst., 900-l0, 1019.)

10. karena penggelapan tanah; (KUHP 385.)

20. karena penitipan berdasarkan keadaan yang memaksa; (KUHPerd. 1703, 1709.)

30. untuk pengembalian uang yang diberikan guna disimpan oleh orang yang khusus diangkat oleh pemerintah; (KUHPerd. 1406-20; Rv. 449.)

40. untuk pengembalian barang-barang yang dititipkan pada sequester, komisaris dan penyimpan-penyimpan lain; (KUHPerd. 1739; Rv. 55-40, 458, 508, 754, 759.)

50. terhadap semua pejabat-pejabat umum, untuk memperlihatkan surat asli yang disimpannya, bila hal itu diperintahkan berdasarkan hukum; (Rv. 175, 851.)

60. terhadap para pengacara, notaris, juru sita dan pejabat-pejabat lain, untuk pengembalian alas-alas hak yang dipercayakan padanya berdasarkan tugasnya dan uang yang mereka terima dalam kedudukannya atas nama atasannya; (KUHPerd. 1224, 1974; Rv. 126, 487, 848 dst.)

70. (s.d.u. dg. S. 1917-497, S. 1938-360jis. 361, 276.) untuk penggantian biaya-biaya, kerugian-kerugian dan bunga-bunga, sejumlah lebih dari seratus lima puluh gulden, yang harus dibayar oleh seseorang yang dipidana dalam suatu perbuatan pidana untuk membayar pada pihak yang dihina; (KUHPerd. 1365, 1370 dst.; Sv. 354.)

80. untuk penutupan perhitungan yang menjadi tanggungan para wali, pengampu, penyimpan yang diangkat oleh pengadilan dan para pengurus lembaga-lembaga dan yayasan-yayasan setempat dan lain-lainnya yang didirikan atau diakui oleh pemerintah yang diwajibkan memberi perhitungan dan pertanggungjawaban, dan untuk semua pengembalian yang menyangkut perhitungan tersebut; (Ov. 72; KUHPerd. 409, 413, 449, 452; Rv. 772.)

90. (s.d. u. dg. S. 1915-299, 642.) terhadap orang asing, bukan penduduk, untuk semua utang, tanpa kecuali, untuk kepentingan warga negara Indonesia. (AB. 3; Rv. 128, 761.)

100. dalam segala hal yang ditentukan secara tegas oleh undang-undang, bahwa badan diizinkan. (Rv. 126, 157, 186, 226, 458 dst., 508, 522, 529, 569, 761, 765, 854.)

 

Pasal 581.

(s.d.u. dg. S. 1926-381; 1934-562jo. 1935-531; 1935-77, 562; S. 1938,-276.) Paksaan badan dapat dilakukan juga: (F. 32, 84; Rv. 586, 1019.)

10. terhadap semua orang yang telah menandatangani surat wesel atau cek sebagai penarik, akseptasi atau endosan atau telah menjaminkannya dengan borgtogt yang disebut aval; (KUHD 100, 106 dst., 110 dst., 125, 127, 131, 169, 178, 181, 187 dst., 191 dst., 195, 204, 228a, 229.)

20. terhadap semua orang yang karena usahanya menandatangani surat-surat order atau surat-surat niaga lainnya. (KUHD 174, 177, 229f-k.)

Barangsiapa menjalankan suatu usaha, dianggap mengikatkan diri untuk kepentingan usahanya bila yang sebaliknya tidak dinyatakan dalam surat yang ia tandatangani, kecuali jika ia dapat membuktikan sebaliknya. (KUHPerd. 1916.)

 

Pasal 582.

(s.d. u. dg. S. 1938-360jis. 361, 276.) Dengan tidak mengurangi apa yang ditentukan dalam pasal 580, hakim dapat menyatakan suatu keputusan dapat dengan paksaan badan bila dan sepanjang keputusan itu mengandung suatu hukuman untuk: (Rv. 583.)

10. atau menyerahkan suatu benda tertentu; (KUHPerd. 574, 582, 612, 959,1235 dst.)

20. atau me suatu perbuatan yang semata-mata tergantung dari kehendak terhukum dan hanya dapat dilakukan olehnya; (KUHPerd. 959, 1239, 1241.)

30. atau tidak melakukan suatu perbuatan. (KUHPerd. 625 dst., 6922 , 778, 1242, 1366.)

 

Pasal 583.

(s.d.u. dg. S. 1938-360jis, 361, 276.) Paksaan badan sekali-kali tidak dapat diizinkan kepada anak-anaknya dan keturunan selanjutnya menurut keturuan sedarah dan semenda dalam garis lurus ke atas. (KUHPerd. 290 dst.)

Paksaan badan tidak dapat dilakukan terhadap orang-orang yang telah berusia genap enam puluh lima tahun. (KUHPerd. 591-50.)

 

Pasal 584.

Paksaan badan sekali-kali tidak dapat dijalankan selain atas kekuatan keputusan hakim, (Rv. 439, 443, 493, 559, 582, 585, 594, 647, 761, 1019; IR. 209, 224; RBg. 242, 258.)

 

Pasal 585.

Perlawanan, banding atau kasasi sekali-kali tidak menghalang-halangi pelaksanaan paksaan badan yang dinyatakan dengan keputusan hakim dapat dualankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding atau kasasi, asalkan dalam hal ini diberi jaminan sebagai ganti rugi atas biaya-biaya, kerugian-kerugian dan bunga-bunga yang dapat dibebankan pada pihak yang meminta pelaksanaan paksaan badan. (KUHPerd. 1162 dst., 1820 dst., 1830; F. 32, 228; Rv. 54 dst., 346, 402, 605 dst., 606a, 761, 905 dst., 1019.)

 

Pasal 586.

(s.d.u. dg. S. 1938-360jis 361, 276.) Seseorang tidak dapat disandera karena utang yang sama lebih lama dari satu tahun. (Rv. 604, 1019; IR. 210; RBg. 243.)

 

Pasal 587.

Pada pelaksanaan paksaan badan kreditur diwajibkan membayar terlebih dahulu sejumlah uang menurut tarip yang ditetapkan oleh Gubemur Jenderal atau yang kemudian akan ditetapkan sebagai perawatan debitur untuk setiap tiga puluh hari. (Rv. 1020.)

(s.d.u. dg. S. 1889-89; S. 1925-497.) Bila kreditur lalai memenuhi kewajibannya sebelum hari ketiga puluh satu, maka atas permintaan debitur, asalkan surat permohonannya disertai surat kesaksian dari kepala lembaga pemasyarakatan yang menerangkan uang persekot tidak dibayar, atau atas permintaan kepala lembaga pemasyarakatan, tanpa suatu formalitas segera dikeluarkan surat perintah pembebasan dari penyanderaan oleh ketua raad van justitie bila di wilayah itu ada raad van justitie dan selainnya oleh residentierechter, atau jika tidak ada di tempat atau berhalangan, oleh kepala daerah setempat.

(s.d.u. dg. S. 1889-89.) Perintah pembebasan, yang tidak dapat dimintakan banding, dilaksanakan berdasarkan asli surat perintah pembebasan tersebut dan jika pertu dengan kekuatan polisi, (Rv. 590 dst., 601-50, 604 dst., 1020; IR. 216; RBg. 250.)

 

Pasal 588.

Terhadap debitur dapat dimohonkan penyanderaan oleh orang lain yang juga berhak untuk melakukan paksaan badan terhadapnya.

(s.d, u. dg. S. 1917-497.) Terhadap seseorang yang sedang menjalani hukuman atau kurungan atau sedang ditahan karena suatu perbuatan pidana, dapat juga dimohonkan paksaan badan dan berdasarkan permohonan itu, iatetap ditahan sekalipun terhadapnya telah diperintahkan pembebasan dalam perkara pidana atau waktu hukumannya telah lampau. (Rv. 439, 584, 589, 591, 603, 1021.)

 

Pasal 589.

Batalnya suatu penyanderaan, atas dasar apa pun keputusan yang bersangkutan dijatuhkan, sekali-kali tidak mengakibatkan batalnya permohonan. (Rv. 465, 588, 592, 605, 1021.)

 

Pasal 590.

Pihak yang mengajukan permohonan diwajibkan, atas permintaan, m emikul untuk bagian yang sama sebagai biaya perawatan yang ditahan dan dalam hal ini pihak yang meminta pelaksanaan penyanderaan tidak dapat mengambil kembali uang itu tanpa izin dari pihak yang ditahan.

Permintaan itu dapat diajukan pada raad van justitie dalam wilayah mana si sandera ditahan. (Rv. 587, 592, 599, 601-31, 603, 605.)

 

Pasal 591.

Debitur yang disandera secara sah mendapatkan kembali kebebasannya secara mutlak: (Rv. 599, 605; IR. 217; RBg. 251.)

10. karena izin dari kreditur yang menyuruh Penyanderaan dan dari mereka yang mengajukan permohonan bila ada.

Izin untuk membebaskan debitur itu dapat diberikan di hadapan notaris, atau dalam daftar yang memuat pendaftaran para sandera; (Rv. 584, 588, 6 02,)

20. karena pembayaran atau penitipan uang di pengadilan sebesar jumlah yang terutang, baik kepada kreditur yang melakukan paksaan badan maupun kepada mereka yang mengajukan permohonan, demikian pula segala bunga-bunga yang ada, biaya-biaya pemberesan, biaya penyanderaan dan uang persekot untuk perawatannya; (KUHPerd. 1382 dst., 1404 dst.; Rv. 809 dst.)

(s.d.t. dg. S. 1938-360jis. 361, 276.) Dengan pembayaran, sepanjang tidak mengenai pembayaran dengan uang disamakan kesediaan si sandera untuk memenuhi keputusan hakim dengan jaminan cukup;

30. (s.d.u. dg. S. 1906-348.) karena pelepasan hak alas harta peninggalan; (F. 32; Rv. 586 dst., 699 dst.)

40. (s.d.t, dg. S. 1938-360jis. 361, 276.) bila penyanderaan itu mempunyai danipak yang sedemikian merugikan kesehatan yang disandera sehingga membahayakan kehidupannya;

50. (s.d. t. dg. S. 1938-360jis. 361, 276.) setelah si sandera mencapai usia enam puluh lima tahun. (Rv. 5830.)

(sd.t. dg. S. 1938-360, 361, 276.) Sengketa mengenai apakah terjadi salah satu dari apa yang disebut dalam ayat tersebut di atas, diputus dengan acara singkat; dalam keputusan hakim itu diperintahkan pembebasan, bila terdapat cukup alasan. (Rv. 283 dst.)

 

Pasal 592.

Debitur yang penyanderaannya dinyatakan batal atau dibebaskan karena tidak dibayamya persekot biaya perawatan untuk utang yang sama tidak dapat dilakukan penyanderaan lagi kecuali sedikit-dikitnya satu hari sesudah pembebasan itu. (Rv. 587, 590, 604 dst., 1023; IR. 219; RBg. 253.)

 

Pasal 593.

Pelaksanaan paksaan badan sekali-kali tidak menghalang-halangi atau menghentikan kelanjutan dan pelaksanaan penyitaan atas barang-barang.

Demikian pula pelaksanaan penyitaan atas barang-barang tidak menghalang-halangi atau menghentikan pelaksanaan paksaan badan. (Rv. 441, 443 dst., 477 dst, 504 dst., 541 dst., 559 dst., 1023; IR. 221; RBg. 255.)

 

Bagian 2. Pelaksanaan Paksaan Badan

 

Pasal 594.

Suatu paksaan badan hanya dapat dilaksanakan satu hari setelah diberi tahukan keputusan hakim yang memerintahkan penyanderaan. (Rv. 68; IR. 209; . 242.)

Akan.tetapi ketua raad vanjustitie dapat memerintahkan untuk segera melaksanakannya bila terdapat alasan untuk itu. (Rv. 559, 585, 597, 599, 751, 761; RBg. 321-l0, 322-200.)

Pemberitahuan itu mengandung suatu perintah untuk membayar dan pemilihan suatu tempat tinggal dalam jarak sepuluh pal dari gedung raad van justitie yang menjatuhkan keputusan. (KUHPerd. 24; Rv. 443, 504, 605, 1024.)

 

Pasal 595.

Debitur tidak dapat disandera: (IR. 212; RBg. 246.)

10. dalam gedung yang digunakan untuk keperluan agama selama diadakan kegiatan agama;

20. di tempat dan selama dilangsungkan sidang oleh penguasa;

30. di tempat bursa selama waktu bursa; (KUHD 59.)

40. di rumah kediamannya, atau di rumah khusus yang tidak terbuka untuk setiap orang, kecuali bila juru sita disertai oleh kepala daerah setempat atau oleh pejabat yang ditunjuk olehnya;

50. selama iabebas dalam waktu yang ditetapkan oleh hakim agar debitur dapat menghadap padanya.

 

Pasal 596.

Penyanderaan dapat dilaksanakan juga pada hari Minggu dan pada jam-jam yang menurut pasal 18 tidak diperbolehkan untuk pemberitahuan oleh juru sita. (Rv. 17, 716. 1024.)

 

Pasal 597.

Berita acara penyanderaan, selain harus memenuhi persyaratan biasa, harus diberitahukan olehjuru sita dan berisikan suatu pemberitahuan yang berisikan:

10. pengulangan dari perintah untuk membayar;

20. pilihan suatu tempat tinggal dalam jarak sepuluh pal dari tempat dilakukan penyanderaan debitur. (KUHPerd. 24.)

Juru sita harus disertai oleh dua orang saksi. (Rv. 8, 19, 439, 594, 599 dst.; 605.)

 

Pasal 598.

Bila ada perlawanan, maka juru sita dapat mengadakan penjagaan di depan pintu agar debitur tidak melarikan diri dan minta bantuan polisi setempat, dengan tidak mengurangi tuntutan pidanajika terdapat cukup alasan. (Rv.446, 1024.)

 

Pasal 599.

Bila debitur mengajukan perlawanan terhadap sahnya penyanderaan dan menuntut agar segera diadakan keputusan, maka hal itu harus segera diajukan kepada ketua raad van justitie, dalam daerah hukum dimana penyanderaan itu dilakukan, dan ia harus segera menjatuhkan keputusannya.

surat perintah ketua itu harus dinyatakan dalam berita acara juru sita dan harus segera dilaksanakan. (Rv. 287, 289, 291, 597, 605.)

(s.d. u. dg. S. 1908-522.) Jika penahanan terjadi di luar daerah hukum raad van justitie, maka debitur yang mengajukan perlawanan dapat minta agar ia segera diajukan ke hadapan residentierechter atau, bila tugasnya dijalankan oleh seorang ahli hukum dalam kedudukan ketua pengadilan negeri yang terletak di dekatnya, ke hadapan ketua pengadilan negeri di tempat iaditahan, dan ketua tersebut dapat menghentikan penahanan, bila debitur dapat membuktikan ketidakabsahan penahanannya dengan keharusan untuk segera mengirim turunan otentik dari berita acara yang dibuat olehnya kepada ketua raad van justitie dengan disertai surat-surat yang bersangkutan untuk mendapatkan pengukuhan atau penetapan lebih lanjut. (Rv. 1025.)

(s..d. t. dg. S. 1908-522.) Bila residentierechter atau ketua pengadilan negeri setempat s6perti dimaksud pada alinea di atas tidak ada, berhalangan atau tidak ada di tempat, maka debitur dapat diajukan ke hadapan kepala daerah tempat debitur ditahan, yang kemudian berwenang dan berkewajiban untuk bertindak seperti dimaksud dalam alinea di atas.

(s.d.t. dg. S. 1908-522.) Di luar Jawa dan Madura debitur dapat pula diajukan ke hadapan kepala daerah setempat, bila residentierechter tidak ada di dacrah debitur ditahan.

 

Pasal 600.

Debitur yang disandera, yang tidak mengajukan perlawanan atau perlawanannya ditolak, dimasukkan dalam lembaga pemasyarakatan di tempat ia ditangkap dan bila di situ tidak ada lembaga pemasyarakatan, dalam lembaga pemasyarakatan di tempat terdekat; juru sita diwajibkan untuk segera membuat dan menandatangani berita acara mengenai penahanan itu. (IR. 214; RBg. 248.)

Juru sita dan siapa saja yang membawa, menerima atau menahan debitur di tempat yang menurut undang-undang tidak termasuk tempat untuk menahan sandera, atau, jika tempat sedemikian tidak ada, di tempat yang menurut undang-undang tidak digunakan untuk menyekap para terhukum, dapat dituntut karena penahanan semena-mena. (Rv. 1025; Sv. 361; KUHP 333; S. 1851-27 pasal 44.)

Tidak termasuk hal itu, penahanan sementara atau pewagaan terhadap debitur di luar tempat sedemikian dalam menunggu kesempatan dibawanya ke lembaga pemasyarakatan.

 

Pasal 601.

Akta penahanan si sandera memuat:

10. keputusan hakim yang memerintahkan dilakukannya paksaan badan; (Rv. 584, 602.)

20. nama, nama kecil dan tempat tinggal kreditur;

30. pilihan tempat tinggal dalam jarak sepuluh pal dari tempat debitur disandera; (KUHPerd. 24; Rv. 597, 605.)

40. nama dan tempat tinggal si sandera;

50. persekot dari uang perawatan untuk sekurang-kurangnya tiga puluh hari; (Rv. 587, 603; S. 1935-305.)

60. akhimya, penyebutan bahwa oleh juru sita sendiri telah diserahkan akta dan berita acara penyanderaan pada si sandera, yang dilakukan dengan segera. (Rv. 600.)

 

Pasal 602.

Kepala lembaga pemasyarakatan menyalin akta penahanan itu dalam daftamya, demikian pula kutipan keputusan hakim yang memerintahkan penyanderaan dan menyimpan perintah secara keseluruhan. (Rv. 61-4', 584.)

Bila juru sita tidak memperlihatkan keputusan hakim yang bersangkutan, kepala lembaga pemasyarakatan harus menolak untuk menerima debitur. (Rv. 601-10, 605; IR. 215, 222; RBg. 249, 256; KUHP 333 dst., 555; S. 1851-27 pasal 44.)

 

Pasal 603.

Syarat-syarat yang ditentukan untuk suatu penyanderaan harus diperhatikan dalam permohonan-permohonan; dalam pada itu juni sita tidak perlu disertai oleh dua orang saksi dan orang yang mengajukan permohonan tidak perlu membayar uang perawatan bila untuk itu sudah dibayar uang persekot. (Rv. 439, 584, 587 dst., 590, 594, 597, 599, 601 dst.)

 

Pasal 604.

(s.d.u. dg. S. 1938-360jis, 361, 276.) Bila diperintahkan pembebasan karena tidak dipenuhinya pembayaran persekot untuk perawatan, kreditur tidak dapat minta untuk menyandera debitur lagi sebelum mengganti biaya mengenai pembebasan tersebut atau jika ia menolak, disimpan di bawah pengawasan kepala lembaga pemasyarakatan dan juga membayar persekot untuk perawatan selama enam bulan atau, jika berdasarkan pasal 586 debitur tidak dapat disandera sampai enam bulan, untuk waktu kurang dari enam bulan.

Dalam hal ini tidak pertu lagi dipenuhi syarat-syarat yang niendahului penyanderaan. (Rv. 587, 592, 1029; IR. 219; RBg. 253.)

 

Pasal 605.

(s.d.u.dg.S. 1938-360jis. 361, 276.) Debitur dapat menuntut pembatalan penyanderaannya, bila formalitas-formalitas seperti diuraikan di alas tidak dipenuhi dan tuntutan itu seperti halnya dengan tuntutan pembebasan dengan alasan lain sebagaimana ditentukan dalam pasal 591 , diajukan kepada raad van justitie yang daerah hukumnya meliputi tempat di mana ia disandera.

Tuntutan pembatalan yang didasarkan atas alasan-alasan yang menyangkut gugatan pokok, diajukan kepada majelis hakim yang ditugaskan untuk pelaksanaan keputusan itu.

(s.d.u. dg. S. 1908-522.) Gugatan dapat diajukan dalam waktu singkat dan di tempat yang dipilih seperti tersebut dalam daftar kepala lembaga pemasyarakatan; kreditur dapat dihukum untuk membayar biaya, kerugian dan bunga, bila terdapat cukup alasan. (KUHPerd. 1243 dst., 1365 dst.; Rv. 10, 350, 586 dst., 589, 591 dst., 594, 597, 601 dst., 1027; IR. 218; RB9. 252.)

 

Pasal 606.

(s.d. t. dg. S. 1938-360jis, 361, 276.) Debitur yang tidak mampu untuk memenuhi keputusan hakim yang menghukumnya, dapat menuntut alas dasar itu dengan acara singkat, agar penyanderaan tidak dilaksanakan atau tidak dilanjutkan pelaksanaannya. (Rv. 283 dst.)

setelah tuntutan itu dikabulkan, maka penyanderaan tidak dapat dilakukan untuk utang yang sama, kecuali bila kreditur dalam pemeriksaan secara singkat dapat membuktikan, bahwa debitur mampu untuk memenuhi keputusan hakim yang menghukumnya.

Debitur yang membuat dirinya sengaja tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya sehubungan dengan akan dilaksanakannya keputusan hakim atau sebelum dijatuhkan keputusan hakim yang akan menghukumnya, tidak dapat menggunakan ketentuan dalam alinea pertama pasal ini.

Dg. S. 1938-360jis. 361, 276 ditambahkan Bagian Ketiga ini.

 

Bagian 3. Uang Paksa.

 

Pasal 606a.

(s. d. t. dg. S. 1938-360jis. 361, 276.) Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besamya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa.

 

Pasal 606b.

(s.d,t. dg. S. 1938-360jis. 361, 276.) Bila keputusan tersebut tidak dipenuhi, maka pihak lawan dari terhukum berwenang untuk metaksanakan keputusan terhadap sejumlah uang paksa yang telah ditentukan tanpa terlebih dahulu memperoleh alas hak baru menurut hukum.

Pasal 606 berlaku juga dalam hal ini.

Bila pihak lawan mengajukan gugatan untuk memperoleh alas hak baru seperti dimaksud pada alinea pertama, maka tergugat dapat mengajukan bantahan seperli diatur dalam alinea pertama di muka terhadap pelaksanaannya tanpa alas hak dasar baru.

 

BAB VI. PENYELESAIAN BIAYA, KERUGIAN DAN BUNGA, SERTA BIAYA ACARA

 

Pasal 607.

Hakim yang menghukum suatu pihak untuk mengganti biaya-biaya, kerugian-kerugian dan bunga-bunga harus menetapkan jumlahnya dalam keputusannya; bila ia tidak dapat menetapkan jumlah itu, maka suatu daftar te,tang hal itu harus dibuat oleh pihak lawan dan diberitahukan di tempat yang telah dipilffi oleh pihak lain; surat-surat yang dimaksudkan sebagai bukti harus dibeii. tahukaii pada pihak lain atau diserahkan di kepaniteraan. (KUHPerd. 24, 403, 606, 608, 1243 dst., 1246; Rv. 8-l0, 60, 99, 106 dst., 222, 264, 460 dst., 466, 540, 610; IR. 183 2 ; RBg. 1942.)

 

Pasal 608.

Dalam waktu empat belas haii setelah pemberitahuan terhukum diwajibkan untuk menyerahkan rancangan tentang jumlah biaya-biaya, kerugian-kerugian dan bunga-bunga menurut pendapatnya. Bila tidak, ia dianggap menerima gugatan. (KUHPerd. 1405; Rv. 607, 610, 809.)

 

Pasal 609.

(s. d. u. dg. S. 1908-522.) Bila antara para pihak tidak terdapat kesepakatan, maka perkara itu akan diajukan pada sidang dengan suatu akta yang sederhana dari pengacara ke pengacara. (Rv. 57, 84, 346, 350, 402, 429, 610.)

 

Pasal 610.

(s. d. u.. dg. S. 1908-522.) Ketentuan-ketentuan di atas berlaku juga untuk penaksiran biaya-biaya perkara yang dibebankan pada salah satu pihak yang menurut ketentuan itu diselesaikan, dengan pengecualian seperti tersebut pada alinea ketiga dari pasal 58. (Rv. 58 dst., 607 dst., 975; IR. 1832; RBg. 194-20; S. 1851-27.)

 

BAB VII. PEMBERIAN JAMINAN

 

Pasal 611.

Keputusan hakim yang mengandung perintah untuk membelikan jaminan, harus menetapkan jangka waktu, yang di dalamnya jaminan itu harus diberikan dan jangka waktu, yang di dalamnya jaminan itu harus diterima atau ditolak. (KUHPerd. 335, 452, 472, 483, 784, 786, 789, 819, 982, 1035, 1150, 1162, 1171, 1827 dst., 1830; KUHD 167a, 167b, 176, 227a, 227b; Rv. 54 dst., 128 dst., 283, 330, 613, 696, 722.)

 

Pasal 612.

Jaminan itu harus diajukan dengan suatu akta yang diberitahukan pengacara ke pengacara.

Cara yang sama digunakan juga dalam hal menerima jaminan. (KUHPerd. 24; Rv. 106.)

 

Pasal 613.

(s.d.u. dg. S. 1908-522.) Bila tidak terdapat kesepakatan tentang cukup tidaknya jaminan itu, maka pihak yang membantah diwajibkan untuk mengajukan perkara itu ke pengadilan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dalam keputusan hakim dalam bentuk seperti ditentukan dalam pasal di muka. (Rv. 112 dst., 611.)

 

Pasal 614.

Bila jaminan itu berupa suatu borg, dan borg itu diterima atau disetujui, maka ia harus mengikatkan diri dengan suatu akta di kepaniteraan, akta mana dapat dilaksanakan dengan surat perintah dari ketua raad van justitie yang dibuat dalam bentuk seperti diuraikan dalam pasal 435 (1). (KUHPerd. 117111827 dst., 1832-51; Rv. 55-51.)

(1) Mengenai bunyi pasal 435, lihat catatan kaki pasal 487.

 

B U K U K E T I G A : PELBAGAI MACAM CARA BERPERKARA

 

BAB I. KEPUTUSAN WASIT

 

Bagian 1. Kompromi Dan Pengangkatan Wasit.

 

Pasal 615.

Setiap orang dapat menyerahkan perselisihan mengenai hak-hak yang ia kuasai secara bebas kepada keputusan wasit. (KUHPerd. 108, 194, 330 dst., 433 dst., 1852; F. 22, 226, 246; IR. 377; RBg. 705.)

Semua orang yang diangkat dengan suatu keputusan hakim, atau yang menurut ketentuan-ketentuan dalam KUHPerd. atau KUHD memerlukan kuasa dengan suatu keputusan hakim untuk melakukan perdamaian atau untuk menjual barang-barang, tanpa kuasa tersebut dalam menjalankan pekerjaannya tidak boleh menyerahkan penyelesaian perkara pada keputusan wasit. (KUHPerd. 407, 425, 452, 463, 481, 979, 1020, 1035, 1127, 1331, 1446, 1796 dst., 1852; F. 132, l00; 226; Rv. 697.)

Seorang bahkan sebelumnya dapat mengikatkan diri, bila di kemudian hari terjadi sengketa, untuk tunduk pada keputusan wasit. (ISR. 135 dst.; KUHPerd. 1318; Rv. 324, 619, 648.)

 

Pasal 616.

Seseorang, dengan ancaman kebatalan, tidak dapat mengadakan kompromi tentang pemberian dan hibah-wasiat untuk keperluan hidup, perumahan atau pakaian; tentang pemisahan antara suami dan istri, baik karena perceraian, maupun pisah meja dan ranjang, dan pemisahan harta benda; tentang perselisihan mengenai status seseorang, demikian juga tentang sengketa-sengketa lain yang tidak diizinkan dilakukannya perdamajan menurut ketentuan-ketentuan undang-undang. (AB. 23, KUHPerd, 85 dst., 186 dst,, 207 dst., 233 dst., 250 dst., 261; Rv. 451-20, 643-20, 749.)

 

Pasal 617.

Kecuali apa yang disebut dalam ketentuan-ketentuan pasal 34, maka setiap orang yang dapat menerima suatu kuasa, dapat juga diangkat sebagai wasit.

Dari ketentuan itu dikecualikan para wanita dan mereka yang belum cukup umur. (KUHPerd. 330, 424, 1798; Rv. 643-21.)

 

Pasal 618.

Akta kompromi dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak; bila para pihak tidak dapat menandatangani, maka kompromi itu dibuat di depan notaris dan saksi-saksi.

Akta kompromi itu harus memuat pokok-pokok sengketa dan nama kecil, nama dan tempat tinggal para pihak, demikian pula nama dan tempat tinggal dari wasit atau wasit-wasit, yang jumlahnya harus ganjil.

Semua itu atas ancaman kebatalan, (KUHPerd. 1851; Rv. 31, 616, 620, 624, 631, 635, 641, 643-20 dan 60, 651; IR. 130.)

 

Pasal 619.

Dalam hal seperti tereantum dalam alinea ketiga dari pasal 615, para pihak pada saat terjadinya sengketa tidak memperoleh kata sepakat mengenai penunjukan wasit-wasit, maka wasit-wasit itu, atas permohonan pihak yang paling siap, diangkat oleh hakim yang berwenang untuk mengadili sengketa itu, sekiranya tidak terjadi kompromi - (KUHPerd. 99 dst., 313, 621, 650-30, 651 .)

 

Pasal 620.

Kompronii menentukan jangka waktu, dalam waktu mana sengketa yang diajukan pada wasit harus diputus; dan jika hal itu tidak ditentukan, maka tugas yang dibebankan pada wasit berlaku selama enam bulan, terhitung mulai diterimanya pengangkatan.

Selama jangka waktu itu, para wasit tidak dapat ditarik kembali kecuali dengan kesepakatan para pihak. (KUHPerd. 1338; Rv. 623, 628 dst., 643, 650.)

 

Pasal 621.

Terhadap wasit-wasit yang tidak diangkat oleh hakim, tidak dapat diajukan keberatan, kecuali karena alasan-alasan yang timbul setelah pengangkatanitu. (Rv. 218.)

Terhadap wasit-wasit yang diangkat oleh hakim, jika para pihak secara tegas atau secara diam-diam menerima pengangkatan itu, tidak dapat diajukan kebemtan, kecuali karena alasan-alasan yang timbul kemudian.

Alasan-alasan keberatan adalah sama seperti hainya terhadap hakim; keberatan itu akan diadili secara singkat oleh hakim seperti diatur dalam pasal 619. (Rv.34 dst., 38.)

 

Pasal 622.

Penerimaan tugas sebagai wasit dilakuk- secara tertulis.

Hal itu dapat dilakukan di atas akta pengangkatannya. (KUHPerd. 1793; Rv. 618 dst., 650.)

 

Pasal 623.

para wasit yang telah menerima tugasnya tidak dapat lagi menarik diri, kecuali berdasarkan alasan-alasan yang disetujui oleh hakim seperti ditunjuk oleh pasal 619. mereka dapat dihukum untuk membayar ganti rugi mengenai kerugian-kerugian dan bunga-bunga kepada para pihak, bila mereka tanpa alasan yang sah tidak mengambil keputusan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. (KUHPerd. 1800: Rv. 620, 622.)

 

Bagian 2. Pemeriksaan Perkara oleh para Wasit.

 

Pasal 624.

Pemeriksaan perkara dilakukan dengan cara dan dalam waktu seperti ditentukan dalam kompromi, dan jika hal itu tidak ada, ditentukan oleh para wasit. (Rv. 618, 620, 626 dst., 643-70.)

 

Pasal 625.

Setelah jangka waktu itu lewat, maka para wasit hanya mengambil keputusan hanya berdasarkan memori-memori dan surat-surat yang diajukan. (RV. 145, 626, 636.)

 

Pasal 626.

Bila para pihak tidak mengajukan suatu suratpun, maka para wasit atas permintaan mereka dapat menetapkan jangka waktu baru, atau menyatakan bahwa tugasnya telah berakhir. (Rv. 623, 625.)

 

Pasal 627.

Semua perintah yang dapat dilaksanakan lebih dahulu yang dikeluarkan oleh para wasit dan semua penetapan tentang tingkatan pemeriksaan, dapat dilaksanakan, tanpa formalitas-formalitas apa pun, terhitung mulai hari para wasit memberitahukan hal itu kepada para pihak. (KUHPerd. 1736; Rv. 48, 53, 624 dst.)

 

Pasal 628.

Bila harus dilakukan pemeriksaan oleh pengadilan mengenai asli atau tidaknya suatu surat, atau bila terdapat perselisihan tentang sifat kepidanaan dalam perkara itu, maka para wasit mempersilahkan para pihak untuk mengajukannya kepada hakim biasa.

Dalam hal itu jangka-jangka waktu berlaku kembali sejak hari keputusan hakim terhadap perkara itu mempunyai kekuatan tetap. (RO. 55; AB. 29; KUHPerd. 1853; Rv. 148 dst., 165, 620, 629, 643-80.)

 

Pasal 629.

Ketentuan dalam alinea kedua dari pasal di muka berlaku juga, bila para wasit menjatuhkan keputusan terhadap suatu insiden, atau oleh mereka dijatuhkan keputusan sela. Dalam hal tersebut terakhir, mereka dapat memperpanjang jangka waktu untuk keputusan akhir. (Rv. 48, 241, 620, 624 dst.)

 

Pasal 630.

Bila oleh para wasit diperintahkan pemeriksaan saksi-saksi dan saksi-saksi itu tidak datang menghadap secara sukarela, atau menolak memberikan keterangan di bawah sumpah atau janji, maka pihak yang paling berkepentingan dapat mengajukan permohonan kepada raad van justitie yang daerah hukumnya meliputi tempat, di mana pemeriksaan saksi-saksi itu diperintahkan, untuk mengangkat seorang hakim-komisaris yang akan melakukan pemeriksaan saksi-saksi dengan cara seperti dalam perkara biasa.

Dalam hal itu, maka jalannya jangka-jangka waktu ditunda sampai pemeriksaan saksi-saksi selesai. (KUHPerd. 1932; Rv. 184 dst., 194 dst., 204, 207, 238, 628 dst.)

 

Bagian 3. Keputusan para Wasit.

 

Pasal 631.

para wasit menjatuhkan keputusan menurut aturan-aturan hukum, kecuali jika menurut kompromi, mereka diberi wewenang untuk memutus sebagai manusia-manusia baik berdasarkan keadilan. (Rv. 618, 624 dst.)

 

Pasal 632.

Keputusan itu memuat:

nama kecil, nama dan tempat tinggal para pihak; kesimpulan akhir tentang keterangan-keterangan masing-masing pihak; dasar pertimbangan dan keputusan. (Rv. 61, 631.)

Dalam keputusan itu dicantumkan hari dan tempat, di mana keputusan itu dijatuhkan dan ditandatangani oleh setiap wasit. (Rv. 58 dst., 61, 620, 633, 643-60, 649.)

 

Pasal 633.

Bila bagian minoritas menolak untuk menandatangani, maka para wasit yang lain menyebutkan hal itu dan keputusan itu mempunyai kekuatan yang sama seperti ditandatangani oleh semua wasit. (Rv. 623, 632.)

 

Pasal 634.

Dalam waktu empat belas hari untuk Jawa dan Madura, dan sedapat mungkin dalam waktu tiga bulan untuk tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum raad van justitie di Jawa, terhitung sejak hari keputusan, surat keputusan aslinya oleh salah satu dari para wasit, atau oleh seorang pengacara yang dikuasakan oleh mereka dengan akta otentik, diserahkan di kepaniteraan raad van justitie yang daerah hukumnya meliputi tempat di mana keputusan itu diambil. (Rv. 619, 621, 635, 637; RBg. 322-16.)

Akta penyerahan ditulis pada bagian bawah atau pinggir dari surat keputusan asli yang diserahkan dan ditandatangani oleh panitera dan juga oleh pihak yang menyerahkan.

Panitera membuat akta itu; dari para wasit tidak boleh ditarik biaya akta itu, demikian juga uang persekot, tetapi biaya itu harus dibayar oleh para pihak sendiri, atau ditagih dari mereka. (KUHPerd. 1794, 1811; Rv. 58 dst., 618.)

 

Pasal 635.

para wasit diwajibkan untuk menyerahkan, bersama dengan keputusannya, akta asli pengangkatannya atau turunan otentiknya di kepaniteraan. (Rv.618.)

 

Pasal 686.

Terhadap keputusan para wasit, bagaimanapun sifatnya, tidak dapat dilakukan perlawanan. (Rv. 618, 624 dst., 627, 641 dst.)

 

Pasal 637.

Keputusan para wasit dilaksanakan atas kekuatan surat perintah dari ketua raad van justitie seperti tersebut dalam pasal 634, surat perintah mana dikeluarkan dalam bentuk seperti diuraikan dalam pasal 435 (yang sudah tidak sesuai 14 dengan keadaan sekarang).