PERPU 26/1960, PERUBAHAN PASAL 27 DAN PASAL 28 UNDANG UNDANG DARURAT NO. 7 TAHUN 1955, SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DAN DITAMBHAH, TERAKHIR DENGAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG UNDANG NO. 1 TAHUN 1960

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang:

a.bahwa perlu sekali kepada Jaksa diberikan wewenang untuk mengambil tindakan-tindakan yang segera terhadap pelanggar-pelanggar ekonomi sebelum perkaranya diputus Pengadilan.


b.bahwa kewenangan-kewenangan pengadilan yang tersebut pada pasal 28 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 7 tahun 1955 dapat menjamin tindakan-tindakan yang segera, akan tetapi mengingat prosedurenya yang melalui pengadilan agak memakan waktu;


c.bahwa tindakan-tindakan akan lebih cepat diambil apabila kewenangan tersebut pada pasal 28 ayat (1 ) diberikan juga kepada Jaksa;

d karena keadaan memaksa, maka soal tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;

Mengingat :

1.Pasal 22 ayat (1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia;

2.Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 10 tahun 1960;

Memutuskan:

Menetapkan:

"Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang perubahan pasal 27 dan pasal 28 Undang-undang Darurat No. 7 tahun 1955, sebagaimana telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti No. 1 tahun 1960".

Pasal I.

Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 7 tahun 1955 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : "Jika ada hal-hal yang dirasa sangat memberatkan sitersangka dan kepentingan-kepentingan yang dilindungi oleh ketentuan-ketentuan yang disangka telah dilanggar, memerlukan tindakan-tindakan dengan segera, maka Jaksa berwenang dalam segala perkara mengenai tindak pidana ekonomi, kecuali yang tersebut pada pasal 6 ayat (3). selama pemeriksaan dimuka pengadilan belum dimulai; untuk memerintahkan kepada sitersangka sebagai tindakan sementara;

a.penutupan sebagian atau seluruh perusahaan sitersangka, dimana tindak ekonomi itu disangka telah dilakukan;
b.penempatan perusahaan sitersangka, dimana tindak pidana ekonomi itu disangka telah dilakukan, dibawah pengampunan;
c.pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau pencabutan seluruh atau sebagian keuntungan, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada sitersangka berhubung dengan perusahaan itu;
d.supaya sitersangka tidak melakukan perbuatan-perbuatan tertentu;
e.supaya tersangka berusaha supaya barang-barang tersebut dalam perintah itu yang dapat disita, dikumpulkan dan disimpan ditempat yang ditunjuk dalam perintah itu.

Pasal II.

Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 7 tahun 1955 ditambah dengan kata-kata "karena jabatannya maupun" diantara kata-kata "pengadilan" dan "atas tuntutan Jaksa".

Pasal III.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Juni 1960 Pejabat Presiden Republik Indonesia,

DJUANDA.

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 9 Juni 1960. Menteri Kehakiman,

SAHARDJO.