INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 2002


PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA

Menimbang

:

a.

Bahwa fungsi intelejen sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, khususnya dalam upaya untuk menjaga serta memelihara kedaulatan, persatuan dan kesatuan bangsa serta negara; 

 

 

b.

bahwa agar pelaksanaan fungsi tersebut oleh berbagai instansi pemerintah dapat berjalan secara lebih terpadu, efisiens dan efektif, dipandang perlu mengambil langkah-langkah guna memantapkan hubungan dan mekanisme kerja di tingkat perencanaan dan pelaksanaan operasional kegiatan intelejen  diantara instansi-instansi tersebut;

 

 

c.

bahwa sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen, Badan Intelejen Negara adalah lembaga yang memiliki kompetensi dan karenanya dipandang tepat untuk disamping tugasnya sendiri, mengkoordinasikan perencanaan umum dan pelaksanaan operasional kegiatan intelejen diantara instansi-instansi lainnya yang memiliki fungsi tersebut sebagai bagian atau untuk mendukung penyelenggaraan tugas pokok masing-masing; 

Mengingat

:

1.

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945; 

 

 

2.

Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas Fungsi Kewenangan, Susunan Organisasi, dan tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen serbagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 2002;

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada

:

Kepala Badan Intelejen Negara.

 

:

 

PERTAMA

:

Disamping tugas pokoknya sendiri sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 2002, melakukan pengkoordinasian penyusunan perencanaan umum dan pengkoordinasian pelaksanaan operasional kegiatan intelejen seluruh instansi lainnya, yang menyelenggarakan fungsi tersebut sebagian atau untuk mendukung penyelenggaraan tugas masing-masing.
 

KEDUA

:

Mengambil langkah-langkah yang perlu mewujudkan, membina, dan menjaga keutuhan dan keterpadauan rencana dan gerak operasional intelejen, baik dalam kerangka institusi maupun diantara aparatnya, sehingga seluruh instansi tersebut dapat merupakan satu kesatuan masyarakat intelejen Indonesia yang secara sendiri–sendiri ataupun bersama-sama mampu bekerja secara efisien dan efektif.
 

KETIGA

:

Melaksanakan instruksi Presiden ini dengan cermat dan bertanggungjawab, serta secara berkala atau sewaktu-waktu apabila dipandang perlu menyampaikan laporan kepada Presiden.
 

 

 

Instruksi Presiden ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

  

Dikeluarkan di Jakarta

Pada tanggal 22 Oktober 2002

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

 
                      ttd

 

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

 Salinan sesuai dengan aslinya