Daftar Peraturan/Keputusan/Instruksi Presiden - Perpustakaan Elektronik  Fakultas Hukum  
Nomor Tahun Jenis Judul Catatan
6 2012 Perpres Komite koordinasi nasional pencegahan dan Pemberantasan tindak pidana pencucian uang
5 2012 Perpres Pengesahan final acts of the Plenipotentiary Conference, Guadalajara, 2010 (akta-akta akhir konferensi yang Berkuasa penuh, guadalajara, 2010)
4 2012 Perpres Tunjangan jabatan fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan pemerintahan di daerah
3 2012 Perpres Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan
2 2012 Perpres Komite Nasinal Keselamatan Transportasi
1 2012 Perpres Pengesahan protocol to Implement the seventh package of commitments Under the asean framework agreement on Services (Protokol untuk melaksanakan komitmen paket ketujuh dalam Persetujuan kerangka kerja Asean di bidang jasa)
94 2011 Perpres Badan Informasi Geospasial
73 2011 Perpres Pembangunan Bangunan Gedung Negara
6 2011 Perpres Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2011
| Lampiran Perpres No 6/2011 |
4 2011 Perpres Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Amerika Serikat tentang Kerja Sama Ilmiah dan Telnologi (Agreement Bertween the Government of the Republic Indonesia and the Government of the United States of America on Scientific and Technological Cooperation
1 2011 Perpres Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Surakarta Menjadi Institut Agama Islam Negeri Surakarta

58

2010

Perpres

Kementerian Sekretariat Negara

57 2010 Perpres Pengesahan Agreement On Investment Of The Framework Agreement On Comprehensive Economic Co-Operation Between The Association Of Southeast Asian Nations And The People’s Republic Of China (Persetujuan Mengenai Penanaman Modal Berdasarkan Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh Antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara Dan Republik Rakyat China)
56 2010 Perpres Pengesahan Agreement On Trade In Services Under The Framework Agreement On Comprehensive Economic Cooperation Among The Governments Of The Member Countries Of The Association Of Southeast Asian Nations And The Republic Of Korea (Persetujuan Perdagangan Jasa Dalam Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh Antar Pemerintah Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara Dan Republik Korea)
55 2010 Perpres Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, Penyuluh Perikanan, Dan Penyuluh Kehutanan
54 2010 Perpres Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah | Penjelasan |
| Lampiran I | Lampiran II | Lampiran III | Lampiran IV-A |
53 2010 Perpres Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
52 2010 Perpres Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia
51 2010 Perpres Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1431 H/2010 M
50 2010 Perpres Satuan Tugas Unit Polisi Berseragam (Formed Police Unit /FPU) Indonesia Dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian Di Darfur, Sudan
49 2010 Perpres Tunjangan operasi pengamanan Bagi Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan pegawai negeri sipil Yang bertugas dalam Operasi Pengamanan Pada Pulau-pulau kecil terluar dan Wilayah Perbatasan
48 2010 Perpres Pengesahan persetujuan dukungan penanaman modal antara Pemerintah republik indonesia dan pemerintah amerika serikat (investment support agreement between the government of the Republic of indonesia and the government of the united states Of america) beserta pengaturan pelaksanaan antara pemerintah Republik indonesia dan pemerintah amerika serikat Mengenai prosedur notifikasi (implementing arrangement Between the government of the republic of indonesia and The government of the united States of america Regarding notification procedures)
47 2010 Perpres Pengesahan persetujuan antara Pemerintah republik indonesia Dan pemerintah republik peru mengenai kerja sama ekonomi dan Teknik (agreement between the government of the Republic of indonesia and the government of the Republic Of Peru on Technical and Economic Cooperation)
46 2010 Perpres Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
42 2010 Perpres Komite Kebijakan Industri Pertahanan
41 2010 Perpres Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2010-2014
40 2010 Perpres Pengesahan agreement on trade in goods under the framework Agreement on comprehensive economic cooperation between The association of Southeast asian nations and the Republic Of India (persetujuan mengenai perdagangan barang Dalam Persetujuan kerangka kerja mengenai kerja Sama ekonomi menyeluruh antara perhimpunan Bangsa-bangsa Asia tenggara dan Republik India)
39 2010 Perpres Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik
38 2010 Perpres Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia
37 2010 Perpres Syarat dan Tata Cara Pencatatan Pengalihan Paten
36 2010 Perpres Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal | Lampiran |
35 2010 Perpres Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional
34 2010 Perpres Badan Intelijen Negara
33 2010 Perpres Dewan Nasional Dan Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus
32 2010 Perpres Komite Inovasi Nasional
31 2010 Perpres Komite Ekonomi Nasional
30 2010 Perpres Pengesahan protokol perubahan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda antara Pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Malaysia dan Protokolnya yang Ditandatangani di Kuala Lumpur tanggal 12 september 1991 (Protocol Amending the Agreement between the government of the republic of Indonesia and the government of Malaysia for the Avoidance Of Double Taxation and the prevention of Fiscal Evasion With respect to Taxes on Income and its Protocol Signed At kuala lumpur on 12 September 1991)
29 2010 Perpres Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2010
28 2010 Perpres Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Komisi Pengawas Haji Indonesia
27 2010 Perpres Hak Keuangan Dan Fasilitas Bagi Ketua Harian Dan Anggota Dewan Energi Nasional
26 2010 Perpres Transparansi Pendapatan Negara Dan Pendapatan Daerah Yang Diperoleh Dari Industri Ekstraktif
25 2010 Perpres Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009 Ke Dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010
24 2010 Perpres Kedudukan, Tugas, dan fungsi kementerian Negara serta Susunan organisasi, tugas, dan fungsi eselon I Kementerian negara
23 2010 Perpres Badan Narkotika Nasional
22 2010 Perpres Program Indonesia Emas
21 2010 Perpres Pengawasan Ketenagakerjaan
20 2010 Perpres Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Negara Kuwait Mengenai Kerja Sama Ekonomi Dan Teknik (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The State Of Kuwait On Economic And Technical Co-Operation)
19 2010 Perpres Pengesahan Protocol To Implement The Sixth Package Of Commitments Under The Asean Framework Agreement On Services (Protokol Untuk Melaksanakan Komitmen Paket Keenam Dalam Persetujuan Kerangka Kerja Asean Di Bidang Jasa)
18 2010 Perpres Pengesahan Agreement On Investment Under The Framework Agreement On Comprehensive Economic Cooperation Among The Governments Of The Member Countries Of The Association Of Southeast Asian Nations And The Republic Of Korea (Persetujuan Mengenai Penanaman Modal Berdasarkan Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh Diantara Pemerin- Tah Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa- Bangsa Asia Tenggara Dan Republik Korea)
17 2010 Perpres Pengesahan Instrument For The Amendment Of The Constitution Of The International Labour Organisation, 1997 (Instrumen Perubahan Konstitusi Organisasi Ketenagakerjaan Internasional, 1997)
16 2010 Perpres Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Pidato Resmi Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Serta Pejabat Negara Lainnya
15 2010 Perpres Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
14 2010 Perpres Pengesahan Proposed Amendment Of The Articles Of Agreement Of The International Monetary Fund To Enhance Voice And Participation In The International Monetary Fund (Usulan Perubahan Pasal-Pasal Persetujuan Dana Moneter Internasional Untuk Meningkatkan Suara Dan Keikutsertaan Dalam Dana Moneter Internasional) dan Proposed Amendment Of The Articles Of Agreement Of The International Monetary Fund To Expand The Investment Authority Of The International Monetary Fund (Usulan Perubahan Pasal-Pasal Persetujuan Dana Moneter Internasional Untuk Memperluas Kewenangan Penanaman Modal Dari Dana Moneter Internasional)
13 2010 Perpres Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 Tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur
12 2010 Perpres Badan Nasional Pengelola Perbatasan
11 2010 Perpres Kerja Sama Pemerintah Aceh Dengan Lembaga Atau Badan Di Luar Negeri
10 2010 Perpres Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia
9 2010 Perpres Tunjangan Jabatan Fungsional Bidan
8 2010 Perpres Pengesahan Protocol To Implement The Fifth Package Of Commitments Under The Asean Framework Agreement On Services (Protokol Untuk Melaksanakan Paket Komitmen Kelima Dalam Persetujuan Kerangka Kerja Asean Di Bidang Jasa)
7 2010 Perpres Pengesahan Intergovernmental Agreement On The Asian Highway Network (Persetujuan Antar Negara Tentang Jaringan Jalan Asia)
6 2010 Perpres Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2006 Tentang Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik
5 2010 Perpres Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 - 2014
4 2010 Perpres Penugasan Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Untuk Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara, Dan Gas
3 2010 Perpres Pengesahan Memorandum Saling Pengertian Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Federasi Rusia Tentang Kerja Sama Di Bidang Pemberantasan Terorisme (Memorandum Of Understanding Between The Government Of The Republic of Indonesia And The Government Of The Russian Federation On Cooperation In Combating Terrorism)
2 2010 Perpres Pengesahan Asean Trade In Goods Agreement (Persetujuan Perdagangan Barang Asean)
| Lampiran |
1 2010 Perpres Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Federasi Rusia Mengenai Kerja Sama Di Bidang Eksplorasi Dan Pemanfaatan Antariksa Untuk Maksud Damai (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Russian Federation On Cooperation In The Field Of The Exploration And Use Of Outer Space For Peaceful Purposes)

12 2010 Keppres Pencabutan keputusan presiden Nomor 64 Tahun 1986 tentang Pengendalian penggunaan tanah dan ruang udara di sekitar Bandar udara Internasional Jakarta Soekarno - Hatta
11 2010 Keppres [ ekstradisi ]
10 2010 Keppres Pembentukan tim pengarah penerbitan nomor induk Kependudukan dan penerapan kartu tanda penduduk Berbasis nomor induk kependudukan secara Nasional
8 2010 Keppres Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus
1 2010 Keppres [ ekstradisi ]
3 2010 Inpres Program Pembangunan Yang Berkeadilan
2 2010 Inpres Revitalisasi Industri Pupuk
1 2010 Inpres Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010
| Lampiran Inpres No 1/2010 |

58

2009

Perpres

Peningkatan Konsulat Republik Indonesia Di Perth, Australia Menjadi Konsulat Jenderal Republik Indonesia

57 2009 Perpres Pembukaan Kedutaan Besar Republik Indonesia Untuk Negara Republik Kazakhstan, Negara Republik Azerbaijan, Negara Kerajaan Bahrain, Negara Kesultanan Oman, Negara Republik Mozambique, Negara Republik Panama, Negara Republik Ekuador, Negara Bosnia Dan Herzegovina, Negara Republik Kroasia, Dan Pembukaan Konsulat Republik Indonesia Di Tawau, Malaysia
56 2009 Perpres Pembukaan Perutusan Tetap Republik Indonesia Untuk Association Of Southeast Asian Nations (Asean) Di Jakarta
55 2009 Perpres Pengesahan Final Acts Of The Plenipotentiary Conference, Antalya, 2006 (Akta-Akta Akhir Konferensi Yang Berkuasa Penuh, Antalya, 2006)
54 2009 Perpres Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan Dan Pengendalian Pembangunan
53 2009 Perpres Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota Tahun 2010
51 2009 Perpres Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2010
47 2009 Perpres Pembentukan Dan Organisasi Kementerian Negara
46 2009 Perpres Pengesahan Amendment To The Convention On The Physical Protection Of Nuclear Material (Perubahan Konvensi Proteksi Fisik Bahan Nuklir)
45 2009 Perpres Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2005 Tentang Penyediaan Dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu
44 2009 Perpres Tim Dokter Kepresidenan
43 2009 Perpres Pengambilalihan Aktivitas Bisnis Tentara Nasional Indonesia
43 2009 Perpres Pengambilalihan Aktivitas Bisnis Tentara Nasional Indonesia
42 2009 Perpres Tunjangan Jabatan Fungsional Psikolog Klinis, Fisikawan Medis, Dan Dokter Pendidik Klinis
41 2009 Perpres Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2009 Tentang Biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 1430 H/2009 M
40 2009 Perpres Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 14 tahun 2007 tentang Badan penanggulangan lumpur sidoarjo
39 2009 Perpres Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian
38 2009 Perpres Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Azerbaijan Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Dan Paspor Dinas (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Azerbaijan On Visa Exemption For Diplomatic And Service Passports)
37 2009 Perpres Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Paraguay Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Dan Paspor Dinas (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Paraguay On Visa Exemption For Diplomatic, Official And Service Passports)
36 2009 Perpres Pengesahan Persetujuan Perdagangan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Uzbekistan (Trade Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Uzbekistan)
35 2009 Perpres Honorarium bagi anggota Dewan Pengarah Lembaga ketahanan nasional Republik indonesia
34 2009 Perpres Pengesahan Amendments To The Agreement Establishing The Asean Promotion Centre On Trade, Investment And Tourism (Perubahan Terhadap Persetujuan Mengenai Pendirian Pusat Promosi Asean Dibidang Perdagangan, Penanaman Modal Dan Pariwisata)
33 2009 Perpres Pengesahan Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Kingdom Of Denmark Concerning The Promotion And Protection Of Investments (Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Kerajaan Denmark Mengenai Peningkatan Dan Perlindungan Penanaman Modal)
31 2009 Perpres Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1430 H/2009 M Diubah oleh Perpres No 41/2009
30 2009 Perpres Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban
29 2009 Perpres Pemberian Jaminan Dan Subsidi Bunga Oleh Pemerintah Pusat Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (Pdam ) Dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum
28 2009 Perpres Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Azerbaijan Mengenai Kerja Sama Ekonomi Dan Teknik (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Azerbaijan On Economic And Technical Cooperation)
27 2009 Perpres Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal
26 2009 Perpres Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional Diubah oleh Perpres No 35/2010
25 2009 Perpres Pengesahan Asean Framework Agreement For The Integration Of Priority Sectors (Persetujuan Kerangka Kerja Asean Untuk Integrasi Sektor-Sektor Prioritas)
24 2009 Perpres Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Fungsional Dokter Pendidik Klinis
23 2009 Perpres Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2008 Tentang Badan Pengembangan Wilayah Surabaya - Madura
22 2009 Perpres Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
21 2009 Perpres Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2010
20 2009 Perpres Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia
19 2009 Perpres Pengesahan Asean Framework Agreement On Visa Exemption (Persetujuan Kerangka Kerja Asean Mengenai Pembebasan Visa)
18 2009 Perpres Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Tunisia Tentang Pembebasan Visa Bagi Paspor Diplomatik Dan Dinas (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Tunisia On Visa Exemption For Diplomatic And Service Passports)
17 2009 Perpres Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Fungsional Perencana
16 2009 Perpres Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Fungsional Sandiman
15 2009 Perpres Kedudukan Keuangan Bagi Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum
14 2009 Perpres Sekolah Tinggi Intelijen Negara
13 2009 Perpres Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (tidak berlaku lagi) Digantikan oleh Perpres No 15/2010
12 2009 Perpres Perubahan Kelima Atas Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1985 tentang Pemberian Tunjangan Veteran Kepada Veteran Republik Indonesia
11 2009 Perpres Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1985 tentang Pemberian Tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan
10 2009 Perpres Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1980 tentang Pemberian Tunjangan Kehormatan Kepada Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat dan Janda/Dudanya
9 2009 Perpres Lembaga Pembiayaan
8 2009 Perpres Pengesahan Protocol Amending the Agreement and the Protocol between the Republic of Indonesia and the Swiss Confederation for the Avoidance of Double Taxation with Respect to Taxes on Income (Protokol Perubahan Persetujuan dan Protokol antara Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss mengenai Penghindaran Pajak Berganda yang Berhubungan dengan Pajak-pajak atas Penghasilan)
7 2009 Perpres Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah RI dan Pemerintah Federasi Rusia mengenai Peningkatan dan Perlindungan Penanaman Modal (Agreement Between the Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Russian Federation on The Promotion and Protection of Investments)
6 2009 Perpres Pengesahan Protocol to Implement The Fourth Package of Commitments on Financial Services Under The Asean Framework Agreement on Services (Protokol untuk melaksanakan paket komitmen keempat di bidang jasa keuangan dalam persetujuan kerangka kerja Asean di bidang jasa)
5 2009 Perpres Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 2008 ke dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2009
4 2009 Perpres Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009
3 2009 Perpres Pengakhiran Masa Tugas Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara dan Kesinambungan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara
2 2009 Perpres Bantuan dan Fasilitas Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2009
1 2009 Perpres Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2004 tentang Penggabungan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri Ke Dalam Institut Ilmu Pemerintahan

37 2009 Keppres Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum
31 2009 Keppres Pembentukan Tim Independen Verifikasi Fakta Dan Proses Hukum Atas Kasus Sdr. Chandra M. Hamzah Dan Sdr. Bibit Samad Rianto
25 2009 Keppres Ekstradisi Paik Bo Hyun
22 2009 Keppres Hari Konservasi Alam Nasional
21 2009 Keppres Pembentukan Pengadilan Negeri Ngabang
20 2009 Keppres Pembentukan Pengadilan Negeri Oelamasi, Pengadilan Negeri Pasangkayu, Pengadilan Negeri Andoolo, Dan Pengadilan Negeri Pasarwajo
18 2009 Keppres [ekstradisi]
17 2009 Keppres Penetapan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2009 Sebagai Hari Libur Nasional
16 2009 Keppres [ekstradisi]
15 2009 Keppres Pembentukan Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri, Kejaksaan Negeri Andoolo, Kejaksaan Negeri Sei Rampah, Kejaksaan Negeri Pasangkayu, Kejaksaan Negeri Pasarwajo, Dan Kejaksaan Negeri Oelamasi
14 2009 Keppres Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
13 2009 Keppres Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Tim Penertiban Barang Milik Negara
12 2009 Keppres Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Panitia Nasional Pengangkatan Dan Pemanfaatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal Yang Tenggelam
11 2009 Keppres Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional
10 2009 Keppres [ekstradisi]
9 2009 Keppres Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
8 2009 Keppres Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
7 2009 Keppres Penetapan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009 Sebagai Hari Libur Nasional
6 2009 Keppres Pembentukan Dewan Sumber Daya Air Nasional
5 2009 Keppres Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2006 Tentang Dewan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Nasional
4 2009 Keppres Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional
3 2009 Keppres Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2004 Tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan
2 2009 Keppres Penyelenggaraaan Sail Bunaken Tahun 2009
1 2009 Keppres Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
4 2009 Inpres Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2009
3 2009 Inpres Pengembangan Infrastruktur Istana Kepresidenan, Kebun Raya, Dan Benda Cagar Budaya Tertentu, dan  Lampiran
2 2009 Inpres Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
1 2009 Inpres Pelaksanaan Program Bantuan Untuk Rumah Tangga Sasaran Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan

75

2008

Perpres

Tata Cara Konsultasi dan Pemberian Pertimbangan Atas Rencana Persetujuan Internasional, Rencana Pembentukan Undang-Undang, dan Kebijakan Administratif Yang Berkaitan Langsung Dengan Pemerintahan Aceh

71 2008 Perpres Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Meksiko Serikat Tentang Kerja Sama Pendidikan dan Kebudayaan (Agreement Between the Government of the Republuc of Indonesia and the Government of the United Mexican on Educational and Cultural Cooperation
67 2008 Perpres Pengesahan Agreement between the Republic of Indonesia and the Kingdom of the Netherlands on Mutual Administrative Assistance for the Proper Application of Customs Law and for the Prevention, Investigation and Combating of Customs Offences (Persetujuan antara Republik Indonesia dan Kerajaan Belanda tentang Bantuan Administratif Timbal Balik untuk Penerapan Undang-Undang Pabean yang Tepat dan untuk Pencegahan, Penyidikan dan Pemberantasan Pelanggaran Kepabeanan)
63 2008 Perpres Pengesahan International Coffee Agreement 2007 (Persetujuan Kopi Internasional 2007)
59 2008 Perpres Pengesahan Statute Of The International Institute For The Unification Of Private Law (Statuta Lembaga Internasional Untuk Unifikasi Hukum Perdata) Statute (English)
56 2008 Perpres Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2005 Tentang Staf Khusus Presiden
55 2008 Perpres Kedudukan, Tugas, Fungsi Dan Tanggung Jawab Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
49 2008 Perpres Pola Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum
38 2008 Perpres Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2009
36 2008 Perpres Pengesahan Agreement Between The Republic Of Indonesia And Japan For An Economic Partnership (Persetujuan Antara Republik Indonesia Dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi)
32 2008 Perpres Pengesahan Asean Agreement On Disaster Management And Emergency Response (Persetujuan Asean Mengenai Penanggulangan Bencana Dan Penanganan Darurat)
30 2008 Perpres Dewan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
29 2008 Perpres Pengesahan Agreement Between The Government Of The Republic of Indonesia and The Government of The Finland on The Promotion and The Protection of Investments (Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Finlandia Mengenai Peningkatan Dan Perlindungan Penanaman Modal)
27 2008 Perpres Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura
26 2008 Perpres Pembentukan Dewan Energi Nasional Dan Tata Cara Penyaringan Calon Anggota Dewan Energi Nasional
25 2008 Perpres Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
24 2008 Perpres Dana Kehormatan Veteran Republik Indonesia
23 2008 Perpres Uang Kehormatan Dan Hak-Hak Lainnya Bagi Hakim Ad Hoc Pada Pengadilan Perikanan Di Pengadilan Negeri
22 2008 Perpres Tunjangan Jabatan Fungsional Diplomat
21 2008 Perpres Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia
20 2008 Perpres Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia
19 2008 Perpres Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya
18 2008 Perpres Pengesahan Agreement On Trade In Services Of The Framework Agreement On Comprehensive Economic Co-Operation Between The Association Of Southeast Asian Nations And The People's Republic Of China (Persetujuan Perdagangan Jasa Dalam Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh Antara Negara-Negara Anggota Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara Dan Republik Rakyat China)
17 2008 Perpres Pengesahan Persetujuan Mengenai Kerja Sama Ekonomi Dan Teknik Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Kolombia (Agreement On Economic And Technical Cooperation Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Colombia)
16 2008 Perpres Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat
15 2008 Perpres Penyesuaian Gaji Pokok Hakim Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2007 Ke Dalam Gaji Pokok Hakim Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2008
14 2008 Perpres Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2007 Ke Dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2008
13 2008 Perpres Hak Keuangan Dan Fasilitas Lainnya Bagi Kepala Badan Pelaksana, Wakil Kepala Badan Pelaksana, Sekretaris Badan Pelaksana, Dan Deputi Badan Pelaksana Pada Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo
12 2008 Perpres Dewan Sumber Daya Air
11 2008 Perpres Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status, Dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara
10 2008 Perpres Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia National Single Window
9 2008 Perpres Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2005 Tentang Staf Khusus Presiden
8 2008 Perpres Badan Nasional Penanggulangan Bencana
7 2008 Perpres Kebijakan Umum Pertahanan Negara (tidak berlaku lagi) Digantikan oleh Perpres No 41/2010
6 2008 Perpres Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Federasi Rusia Tentang Pembebasan Visa Kunjungan Singkat Bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Dinas (Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Russian Federation on Visa Exemption for Short-Term Visits Of the Holders Diplomatic and Service Passports)
5 2008 Perpres Honorarium Bagi Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris Dan Anggota Komisi Kepolisian Nasional
4 2008 Perpres Badan Pengelola Dana Abadi Umat (PDF)  (Word)
3 2008 Perpres Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1981 Tentang Penggunaan Sebagian Dari Pendapatan Tol Pada Pintu Gerbang Menuju/Dari Taman Miniatur Indonesia Indah Dan Arena Pramuka Cibubur
2 2008 Perpres Lembaga Penjaminan (PDF)  (Word)
1 2008 Perpres Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Pembiayaan Sekunder Perumahan
11 2008 Keppres Dewan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Karimun
10 2008 Keppres Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan
9 2008 Keppres Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
8 2008 Keppres Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi
7 2008 Keppres Tim Nasional Pengalihan Aktifitas Bisnis Tentara Nasional Indonesia (TNI)
1 2008 Keppres Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
5 2008 Inpres Fokus Program Ekonomi Tahun 2008 - 2009
4 2008 Inpres Penyelenggaraan Trade Expo Indonesia 2008
3 2008 Inpres Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Untuk Rumah Tangga Sasaran
2 2008 Inpres Penghematan Energi dan Air
1 2008 Inpres Kebijakan Perberasan

112

2007

Perpres

Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

110 2007 Perpres Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2008)
109 2007 Perpres Pengesahan Convention for the Conservation of Southern Bluefin Tuna (Konvensi tentang Konservasi Tuna Sirip Biru Selatan)
108 2007 Perpres Tunjangan Tenaga Kependidikan
106 2007 Perpres Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
103 2007 Perpres Pengesahan Regional Convention On The Recognition Of Studies, Diplomas And Degrees In Higher Education in Asia And The Pacific (Konvensi Regional Mengenai Pengakuan Studi, Ijazah dan Gelar Pendidikan Tinggi di Asia dan Pasifik)
99 2007 Perpres Badan SAR Nasional (PDF)  (Word)
95 2007 Perpres Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
94 2007 Perpres Pengendalian dan Pengawasan Atas Pengadaan dan Penyaluran Bahan Obat, Obat Spesifik dan Alat Kesehatan Yang Berfungsi Sebagai Obat (PDF)  (Word)
90 2007 Perpres Badan Koordinasi Penanaman Modal (PDF)  (Word)
86 2007 Perpres Badan Pusat Statistik
85 2007 Perpres Jaringan Data Spasial Nasional
84 2007 Perpres Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Qatar Mengenai Peningkatan dan Perlindungan Atas Penanaman Modal (Agreement Between the Government of the Republik of Indonesia and the Government of the State of Qatar for the Promotion and Protection of Investments)
83 2007 Perpres Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota (tidak berlaku lagi) Digantikan oleh Perpres No 23/2010
82 2007 Perpres Badan Perencanaan Pembangunan Nasional UU No 25/2004 - Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
81 2007 Perpres Pendirian Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri Manado
80 2007 Perpres Pengesahan Agreement on Information Exchange and Establishment of Communication Procedures (Persetujuan tentang Pertukaran Informasi dan Pembentukan Prosedur Komunikasi)
79 2007 Perpres Pengesahan Protocol to Implement the Fourth Package of Commitments on Air Transport Services Under The ASEAN Framework Agreement On Services (Protokol Untuk Melaksanakan Paket Keempat Komitmen Jasa Angkutan Udara dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa)
78 2007 Perpres Pengesahan Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage (Konvensi Untuk Perlindungan Warisan Budaya Takbenda)
77 2007 Perpres Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal
76 2007 Perpres Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal
65 2007 Perpres Tunjangan Dosen
21 2007 Perpres Pengesahan Trade Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and Bosnia and Herzegovina
18 2007 Perpres Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2008
15 2007 Perpres Hak Keuangan dan Fasilitas Lain Ketua dan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden
14 2007 Perpres Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo
13 2007 Perpres Susunan Panitia Seleksi, Tata Cara Pelaksanaan Seleksi dan Pemilihan Calon Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
12 2007 Perpres Pengesahan Agreement on Trade in Goods Under the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Among the Government of the Member Countries of the Association of Southeast Asian Nations and the Republic of Korea (Persetujuan Perdagangan Barang dalam Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh Antar Pemerintah Negara-negara Anggota Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Republik Korea)
11 2007 Perpres Pengesahan Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation among the Governments of the Member Countries of the Association of Southeast Asian Nations and the Republic of Korea (Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh antar Pemerintah Negara- Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Korea)
10 2007 Perpres Tata Kerja Dewan Pertimbangan Presiden dan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden
9 2007 Perpres Pengesahan Agreement for the Establishment of the Indian Ocean Tuna (Persetujuan tentang Pembentukan Komisi Tuna Samudera Hindia)
8 2007 Perpres Pengesahan Convention on International Interests in Mobile Equipment
7 2007 Perpres Perubahan Keenam Atas Perpres No.10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia
6 2007 Perpres Perpanjangan Batas Usia Pensiuan Bagi Pegawai Negeri Sipil yang Menuduki Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi
5 2007 Perpres Penyesuaian Gaji Pokok Hakim Menurut PP No 70 Tahun 2005 ke Dalam Gaji Pokok Hakim Menurut PP No 10 Tahun 2007
4 2007 Perpres Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut PP No 66 Tahun 2005 ke Dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut PP No 9 Tahun 2007
3 2007 Perpres Perubahan Atas Perpres No 83 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana
2 2007 Perpres Pengesahan ASEAN Tourism Agreement (Persetujuan Pariwisata ASEAN)
1 2007 Perpres Pengesahan, Pengundangan, Dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan

23

2007

Keppres

Panitia Nasional Penyelenggaraan Konferensi Kelautan Dunia (World Ocean Conference) Tahun 2009

21 2007 Keppres Dewan Kelautan Indonesia
19 2007 Keppres Panitia Nasional Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal Yang Tenggelam
17 2007 Keppres Tim Penertiban Barang Milik Negara PP No 6/2006 - Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
10 2007 Keppres Pengakhiran Tugas dan Pembubaran Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
7 2007 Keppres Pembentukan Panitia Seleksi dan Pemilihan Calon Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
6 2007 Keppres Perubahan Atas Keppres No.83 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Paten Oleh Pemerintah Terhadap Obat-obatan Anti Retroviral
3 2007 Keppres Tim Nasional untuk Evaluasi Keselamatan dan Keamanan Transportasi

6

2007

Inpres

Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (PDF) (Word)

3 2007 Inpres Kebijakan Perberasan
2 2007 Inpres Percepatan Rehabilitasi dan Revitalisasi Kawasan Pengembangan Lahan Gambut di Kalimantan Tengah
>> Lampiran Inpres Nomor 2 Tahun 2007
1 2007 Inpres Penanganan dan Pengendalian Virus Flu Burung (Avian Influenza)

112

2006

Perpres

Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi

85 2006 Perpres Perubahan Keenam Atas Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
84 2006 Perpres Tata Cara Pengangkatan Konsultan Hak Kekayaan Intelektual
79 2006 Perpres Perubahan Kelima Atas Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
75 2006 Perpres Komisi Penanggulangan AIDS Nasional
72 2006 Perpres Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Diubah oleh Perpres No 6/2010
65 2006 Perpres Perubahan Atas Perpres No 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
59 2006 Perpres Tunjangan Dosen
58 2006 Perpres Tunjangan Tenaga Kependidikan
37 2006 Perpres Tunjangan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan
19 2006 Perpres Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2007
12 2006 Perpres Tunjangan Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil
10 2006 Perpres Badan Pertanahan Nasional
8 2006 Perpres Perubahan Keempat Atas Keppres No 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

27

2006

Keppres

Pembentukan Pengadilan Negeri Airmadidi

20 2006 Keppres Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional Dirubah oleh Keppres No 5/2009
4 2006 Keppres Pembentukan Tim Nasional Penanggulangan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual
3 2006 Keppres Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi Dirubah oleh Keppres No 8/2008

81

2005

Perpres

Badan Koordinasi Keamanan Laut

78 2005 Perpres Pengelolaan Pulau-pulau Kecil Terluar
71 2005 Perpres Penyediaan Dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Diubah oleh Perpres No 45/2009
68 2005 Perpres Tata Cara Mempersiapkan RUU, Rancangan Perpu, RPP, dan Rancangan Perpres
67 2005 Perpres Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur Diubah oleh Perpres No 13/2010
65 2005 Perpres Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan
64 2005 Perpres Perubahan Keenam Atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen
63 2005 Perpres Perubahan Kedua Atas Perpres No 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia
61 2005 Perpres Tata Cara Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Nasional
47 2005 Perpres Pengesahan Amendment to the Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal
46 2005 Perpres Pengesahan Montreal Amandement To The Montreal Protocol On Subtances That Deplete The Ozone Layer (Amandemen Montreal Atas Protokol Montreal Tentang Bahan-Bahan Yang Merusak Lapisan Ozon)
39 2005 Perpres Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2006
36 2005 Perpres Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Dirubah oleh Perpres No 65/2006
33 2005 Perpres Pengesahan Beijing Amandement To The Montreal Protocol On Substances That Deplete The Ozone Layer (Amandemen Beijing Atas Protokol Montreal Tentang Bahan-Bahan Yang Merusak Lapisan Ozon);
28 2005 Perpres Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah
20 2005 Perpres Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding Merek
18 2005 Perpres Komisi Kejaksaan Republik Indonesia
17 2005 Perpres Komisi Kepolisian Nasional
16 2005 Perpres Dewan Riset Nasional
14 2005 Perpres Kepaniteraan Mahkamah Agung
13 2005 Perpres Sekretariat Mahkamah Agung
10 2005 Perpres Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia Perubahan Kedelapan Perpres No 21 Tahun 2008
7 2005 Perpres Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009
6 2005 Perpres Pengesahan Protocol on the Authentic Six-Language Text of the Convention on International Civil Aviation, Chicago 1944 (Protokol tentang Naskah Asli Bahasa Keenam dari Konvensi Penerbangan Sipil Internasional, Chicago 1944)
2 2005 Perpres Perubahan Institut Agama Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Pekanbaru Menjadi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
1 2005 Perpres Tunjangan Jabatan Sosial Pekerja Sosial
20 2005 Keppres [ penggantian sejumlah Menteri Negara Kabinet Indonesia Bersatu ]
11 2005 Keppres Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Keppres No 10 Tahun 2007
3 2005 Keppres Pembentukan Panitia Seleksi Pemilihan Calon Anggota Komisi Yudisial  
1 2005 Keppres Panitia Nasional Penyelenggara Pertemuan Khusus Para Pemimpin Negara-negara ASEAN, Para Pemimpin Negara-negara ASEAN, Pemimpin Negara-negara lain, dan Organisasi- organisasi Internasional mengenai Penanggulangan Akibat Bencana Gempa Bumi dan Tsunami  

5

2004

Perpres

Pembentukan Tim Penilai Akhir Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Dalam dan Dari Jabatan Struktural Eselon I

 
4 2004 Perpres Pengesahan Protocol to Amend the ASEAN Framework Agreement on Services (Protokol Perubahan Perjanjian Bidang Jasa ASEAN), sebagai hasil perundingan antara para wakil Negara-negara ASEAN  
3 2004 Perpres Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi Daerah Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2005  
2 2004 Perpres Perpanjangan Keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat sipil di Frovinsi Nanggroe Aceh Darussalam  
1 2004 Perpres Perubahan Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Denpasar Menjadi Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar  
72 2004 Keppres Perubahan Atas Keppres No 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara  
61 2004 Keppres Perubahan Atas Keppres No 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah  
40 2004 Keppres Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2004-2009  
35 2004 Keppres Perubahan Atas Keppres Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2004  
15 2004 Keppres Pengakhiran Tugas dan Pembubaran Badan Penyehatan Perbankan Nasional  
9 2004 Keppres Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2003  
1 2004 Keppres Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang  
5 2004 Inpres Percepatan Pemberantasan Korupsi  

109

2003

Keppres

Dana Alokasi Umum Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2004

108 2003 Keppres Organisasi PerwakilanRepublik Indonesia di Luar Negeri
83 2003 Keppres Sekretariat Pengadilan Pajak
82 2003 Keppres Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan
81 2003 Keppres Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan
80 2003 Keppres Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (tidak berlaku lagi) Digantikan oleh Perpres No 54/2010
[ Beberapa perubahan terhadap Keppres No 80/2003:
Perubahan ke-1: Keppres No 61/2004
Perubahan ke-2: Perpres No 32/2005
Perubahan ke-3: Perpres No 70/2005
Perubahan ke-4: Perpres No 8/2006
Perubahan ke-5: Perpres No 79/2006
Perubahan ke-6: Perpres No 85/2006
Perubahan ke-7: Perpres No 95/2007
Konsolidasi
Keppres No 80/2003 dengan perubahan-perubahannya ]

55

2003

Keppres

Pengesahan Protocol On Notification Procedures (Protokol Prosedur Notifikasi)

34

2003

Keppres

Kebijakan Nasional Di Bidang Pertanahan

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No 2/2003 - Norma dan Standar Mekanisme Ketatalaksanaan Kewenangan Pemerintah Di Bidang Pertanahan Yang Dilaksanakan Oleh Pemerintah Kabupaten/Kota
30 2003 Keppres Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 2002
18 2003 Keppres Bebas Visa Kunjungan Singkat
11 2003 Keppres Mahkamah Syar'iyah Dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
9 2003 Keppres Tim Koordinasi Telematika Indonesia
8 2003 Keppres Penugasan Khusus Menteri Dalam Negeri dalam Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung
7 2003 Keppres Pengesahan Persetujuan Perdagangan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Slovalia
6 2003 Keppres Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Korea Tentang Kerjasama Dalam Bidang-Bidang Energi Dan Sumber-Sumber Mineral
5 2003 Keppres Tunjangan Jabatan Struktural Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia
4 2003 Keppres Tunjangan Jabatan Fungsional Widyaiswara
3 2003 Keppres Tunjangan Tenaga Kependidikan
2 2003 Keppres Tunjangan Jabatan Fungsional Arsiparis
1 2003 Keppres Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2003
3 2003 Inpres Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government

84

2002

Keppres

Tindakan Pengamanan Industri Dalam Negeri dari Akibat Lonjakan Impor (tidak berlaku lagi)

Dicabut oleh PP No 34/2011
46 2002 Keppres Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2002
42 2002 Keppres Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan ke-1: Keppres No 72/2004
Perubahan ke-2: Perpres No 53/2010
33 2002 Keppres Pengendalian dan Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No 117/MPP/Kep/2/2007 - Penghentian Sementara Ekspor Pasir Laut
26 2002 Keppres Pengesahan Amendments Of The Agreement Relating To The International Elecommunications Satellite Organization "Intelsat" (Perubahan Terhadap Perjanjian Berkaitan Dengan Organisasi Satelit Telekomunikasi Internasional "Intelsat")
19 2002 Keppres Hari Tahun Baru Imlek
5 2002 Keppres Perubahan Atas Keppres No 110/2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen
3 2002 Keppres Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen
2 2002 Inpres Pengendalian Penambangan Pasir Laut

106

2001

Keppres

Pengesahan Convention on Nuclear Safety (Konvensi tentang Keselamatan Nuklir)

103 2001 Keppres Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen Sepanjang mengatur mengenai ketentuan BIN dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Perpres No. 34/2010
74 2001 Keppres Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
53 2001 Keppres Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat UU No 26/2000 - Pengadilan Hak Asasi Manusia
40 2001 Keppres Pedoman Kelembagaan Dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah
10 2001 Keppres Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Bidang Pertanahan
5 2001 Keppres Pelaksanaan Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota

181

2000

Keppres

Dana Alokasi Umum Daerah Propinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2001

173 2000 Keppres Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen
150 2000 Keppres Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu
139 2000 Keppres Pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia Di Setiap Ibukota Propinsi Di Wilayah Negara Republik Indonesia
107 2000 Keppres Panitia Nasional Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal Tenggelam
95 2000 Keppres Badan Pertanahan Nasional Menggantikan Keppres No 26/1988 jo Keppres 154/1999
77 2000 Keppres Perubahan Atas Keputusan Presiden No 23/1994 tentang Pengangkatan Bidan Sebagai Pegawai Tidak Tetap
67 2000 Keppres Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
62 2000 Keppres Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional
50 2000 Keppres Tim Koordinasi Telematika Indonesia (tidak berlaku lagi) Digantikan oleh Keppres No 9/2003
44 2000 Keppres Komisi Ombudsman Nasional
40 2000 Keppres Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1999 tentang Lembaga Administrasi Negara
26 2000 Keppres Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia | Lampiran |
20 2000 Keppres Badan Koordinasi Keluarga Berencana
18 2000 Keppres Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah (tidak berlaku lagi)
>> Penjelasan Keppres No 18/2000
Digantikan oleh Keppres No 80/2003 yang juga telah beberapa kali dirubah
17 2000 Keppres Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
15 2000 Keppres Komisi Hukum Nasional
14 2000 Keppres Pemanfaatan Kapal Perikanan Yang Dinyatakan Dirampas Untuk Negara
13 2000 Keppres Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia
12 2000 Keppres Badan Penetapan Dan Pengendalian Penyediaan Prasarana Dan Sarana Pekerjaaan Umum
11 2000 Keppres Badan Pengembangan Pariwisata dan Kesenian
10 2000 Keppres Badan Pengendalian Dampak Lingkungan
7 2000 Keppres Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 153 Tahun 1999 tentang Badan Informasi dan Komunikasi Nasional
6 2000 Keppres Pencabutan Inpres No 14 Tahun 1967 tenang Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat Cina
5 2000 Keppres Badan Administrasi Kependudukan Dan Mobilitas Penduduk
3 2000 Keppres Sekretaris Pengendalian Pemerintahan
2 2000 Keppres Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Kerajaan Kamboja Mengenai Peningkatan Dan Perlindungan Atas Penanaman Modal
1 2000 Keppres Pengesahan Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of Mongolia On Economic And Technical Cooperation
3 2000 Inpres Koordinasi Penanggulangan Masalah Pertambangan Tanpa Izin

177

1999

Keppres

Komite Kebijakan Sektor Keuangan

176 1999 Keppres Penerbitan Surat Utang Pemerintah Dalam Rangka Pembiayaan Kredit Program
161 1999 Keppres Dewan Maritim Indonesia
144 1999 Keppres Dewan Ekonomi Nasional
135 1999 Keppres Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Menteri Negara Koordinator
134 1999 Keppres Kedudukan, Tugas, Fungsi,Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Menteri Negara
125 1999 Keppres Bahan Peledak Menggantikan Keppres No 5 Tahun 1988 tentang Pengadaan Bahan Peledak
114 1999 Keppres Penataan Ruang Kawasan Bogor-Puncak-Cianjur
112 1999 Keppres Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 1999 Tentang Keadaan Darurat Militer Di Daerah Propinsi Timor Timur
111 1999 Keppres Pembinaan Kesejahteraan Sosial Komunitas Adat Terpencil
105 1999 Keppres Komite Nasional Keselamatan Transportasi
95 1999 Keppres Badan Kepegawaian Negara
91 1999 Keppres Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional
90 1999 Keppres Komite Penilaian Independen
89 1999 Keppres Komite Kebijakan Sektor Keuangan (tidak berlaku lagi) Digantikan oleh Keppres No 177/1999
62 1999 Keppres Inspektur Jenderal Pembangunan
52 1999 Keppres Pengesahan Protocol of 1992 to amend the international convention on civil liability for oil pollution damage, 1969 (protokol 1992 tentang perubahan terhadap konvensi internasional tentang tanggungjawab perdata untuk kerusakan Akibat Pencemaran Minyak, 1969)
48 1999 Keppres Tim Pengkajian Kebijaksanaan dan Peraturan Perundang-undangan dalam Rangka Pelaksanaan Landreform
41 1999 Keppres Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 198 Tahun 1998 Tentang Pembentukan Tim Nasional Reformasi Menuju Masyarakat Madani, Sebagaimana Telah Diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1999
40 1999 Keppres Dewan Pembina Industri Strategis
39 1999 Keppres Pengecualian Terhadap Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Kereta Api Dari Pengalihan Kedudukan, Tugas Dan Kewenangan Menteri Keuangan Selaku Rapat Umum Pemegang Saham (Rups) Kepada Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara
38 1999 Keppres Jenis Dan Kriteria Perusahaan Perseroan Tertentu Yang Dapat Dikecualikan Dari Pengalihan Kedudukan Tugas Dan Kewenangan Menteri Keuangan Selaku Pemegang Saham Atau Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Kepada Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara
31 1999 Keppres Pembentukan Badan Restrukturisasi Utang Luar Negeri Perusahaan Indonesia (Indonesian Debt Restructuring Agency)
29 1999 Keppres Badan Koordinasi Penempatan Tenaga Kerja Indonesia
18 1999 Keppres Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 198 Tahun 1998 Tentang Pembentukan Tim Nasional Reformasi Menuju Masyarakat Madani
17 1999 Keppres Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 71 Tahun 1996 Tentang Pembangunan Pulau Natuna Sebagai Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu
13 1999 Keppres Pengesahan Fifth Protocol to the General Agreement on Trade in Services Beserta Lampirannya
12 1999 Keppres Komoditi Yang Dapat Dijadikan Subyek Kontrak Berjangka
11 1999 Keppres Penetapan jalan bebas hambatan Serpong-Pondok Aren Barat sebagai Jalan Tol dan Penetapan jenis kendaraan bermotor Serta Besarnya tarif tol
10 1999 Keppres Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri
9 1999 Keppres Pembentukan Tim Koordinasi Kebijaksanaan Pendayagunaan Sungai Dan Pemeliharaan Kelestarian Daerah Aliran Sungai
8 1999 Keppres Lembaga Administrasi Negara Dirubah oleh Keppres No 40/2000
7 1999 Keppres Kriteria Penilaian Pemberian Fasilitas Perpajakan Di Bidang Usaha Industri Tertentu
6 1999 Keppres Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1997
5 1999 Keppres Pengesahan Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Hashemite Kingdom of Jordan Concerning the Promotion and Protection of Investment
4 1999 Keppres Pengesahan Agreement on the Resque of Astronauts, the Return of Astronauts and the Return of Objects Launched into Outher Space (Persetujuan tentang Pertolongan Astronot, Pengembalian Astronot dan Pengembalian Benda-benda Yang Diluncurkan ke Antariksa)
3 1999 Keppres Pernyataan Persetujuan Atas Kenaikan Kuota Indonesia Pada Dana Moneter Internasional
2 1999 Keppres Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1980 Tentang Badan Koordinasi Energi Nasional Sebagaimana Telah Dua Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomot 75 Tahun 1984
1 1999 Keppres Penundaan Pemberlakuan Harga Jual Tenaga Listrik Yang Disediakan oleh Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Listrik Negara
7 1999 Inpres Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

204

1998

Keppres

Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1986 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Yang Terutang Atas Impor Dan Penyerahan Barang Kena Pajak Dan Jasa Kena Pajak Tertentu Yang Ditanggung Oleh Pemerintah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1998

198 1998 Keppres Pembentukan Tim Nasional Reformasi Menuju Masyarakat Madani Diubah terakhir dengan Keppres No 41 Tahun 1999
197 1998 Keppres Badan Tenaga Nuklir Nasional
196 1998 Keppres Badan Pengendalian Dampak Lingkungan
195 1998 Keppres Koordinasi Pelaksanaan Operasional Yayasan Supersemar, Dharmais, Dakab, Amal Bhakti Muslim Pancasila, Dana Sejahtera Mandiri, Dana Gotong Royong Dan Trikora
194 1998 Keppres Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Slovenia Mengenai Kerjasama Ekonomi, Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi
92 1998 Keppres Pengesahan Montreal Protocol On Substances That Deplete The Ozone Layer, Copenhagen, 1992 (Protokol Montreal Tentang Zat-Zat yang Merusak Lapisan Ozon, Copenhagen, 1992)
174 1998 Keppres Pemanfaatan Kapal Ikan Asing Yang Dinyatakan Dirampas Untuk Negara
76 1998 Keppres Badan Pengawas Tenaga Nuklir
71 1998 Keppres Perubahan Atas Keppres Nomor 67 Tahun 1980 (tidak berlaku lagi) Keppres No 67/1980 telah digantikan oleh PP No 24/2011
22 1998 Keppres Impor Kapal Niaga dan Kapal Ikan Dalam Keadaan Baru Dan Bukan Baru
10 1998 Keppres Perubahan atas Keputusan Presiden nomor 90 Tahun 1996 Tentang Penetapan kawasan pengembangan ekonomi terpadu Biak

19

1997

Keppres

Pengesahan WIPO Copyright Treaty

3 1997 Keppres Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol

90

1996

Keppres

Penetapan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Biak

Dirubah oleh Keppres No 10/1998
77 1996 Keppres Dewan Kelautan Nasional
75 1996 Keppres Ketentuan Pokok Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara
56 1996 Keppres Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia
41 1996 Keppres Kawasan Industri
14 1996 Keppres Pengesahan Amendments to the Convention on the International Maritime Organization (Institutionalization of the Facilitation Committee),1991 (Amandemen Konvensi Organisasi Maritim Internasional)(Pelembagaan Komisi Fasilitasi),1991 Dan Amendments to the Convention on the International Maritime Organization, 1993 (Amandemen Konvensi Organisasi Maritim Internasional, 1993)

73

1995

Keppres

Reklamasi Pantai Kapuknaga, Tangerang

68 1995 Keppres Hari Kerja Di Lingkungan Lembaga Pemerintah
52 1995 Keppres Reklamasi Pantai Utara Jakarta
63 1994 Keppres Pengesahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) (tidak berlaku lagi) Digantikan oleh Keppres No 26/2000
96 1993 Keppres Membentuk Kabinet Pembangunan VI
55 1993 Keppres Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (tidak berlaku lagi) Digantikan oleh Perpres No 36/2005
23 1992 Keppres Pengesahan Vienna Convention For The Protection Of The Ozone Layer dan Montreal Protocol On Substances That Deplete The Ozone Layer As Adjusted And Amended By The Second Meeting Of The Parties London, 27-29 June 1990
48 1991 Keppres Pengesahan Convention On Wetlands Of International Importance Especially As Waterfowl Habitat
21 1991 Keppres Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara
1 1991 Keppres Tata cara penelitian pemenuhan syarat calon dan pemeriksaan Pemenuhan ketentuan keanggotaan Badan permusyawaratan/Perwakilan rakyat serta susunan, tugas dan wewenang panitia Pemeriksaan
1 1991 Inpres Instruksi Kepada Menteri Agama Untuk Menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam
> Kompilasi Hukum Islam
Keputusan Menteri Agama No 154 Tahun 1991 - Pelaksanaan Inpres No 1 Tahun 1991
32 1990 Keppres Pengelolaan Kawasan Lindung
5 1990 Inpres Peremajaan Pemukiman Kumuh Yang Berada Di Atas Tanah Negara

57

1989

Keppres

Tim Koordinasi Pengelolaan Tata Ruang Nasional

61 1988 Keppres Lembaga Pembiayaan (tidak berlaku lagi) Digantikan oleh Perpres No 9/2009
21 1988 Keppres Pengesahan Protocol of 1978 Relating to the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974
5 1988 Keppres Pengadaan Bahan Peledak >> PP No 36/1973

16

1987

Keppres

Penyederhanaan Pemberian Ijin Usaha Industri

1 1987 Keppres Pengesahan Amandemen 1979 Atas Convention On International Trade In Endangered Species Of Wild Fauna And Flora, 1973
82 1985 Keppres Badan Tenaga Nuklir Nasional (tidak berlaku lagi) Digantikan oleh Keppres No 197/1998
31 1983 Keppres Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
21 1982 Keppres Mengesahkan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Papua New Guinea Tentang Batas-Batas Maritim Antara Republik Indonesia dan Papua New Guinea dan Kerjasama Tentang Masalah-Masalah yang Bersangkutan Sebagai Hasil Perundingan Antara Delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Delegasi Pemerintah Papua New Guinea yang Telah Ditanda Tangani di Jakarta Pada Tanggal 13 Desember 1980
67 1980 Keprres Badan Pertimbangan Kepegawaian (tidak berlaku lagi) Digantikan oleh PP No 24/2011
13 1980 Inpres Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil
32 1979 Keppres Pokok-Pokok Kebijaksanaan dalam Rangka Pemberian Hak Baru atas Tanah Asal Konversi Hak-hak Barat Surat Keputusan Bersama Mendagri, Menteri Pertanian dan Menteri Kehakiman 1982 tentang Syarat-syarat Khusus dalam Pemberian Hak Guna Usaha Baru untuk Perusahaan Perkebunan Besar dalam Rangka Melaksanakan Keppres No 32 Tahun 1979
24 1978 Keppres Mengesahkan "Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia, Pemerintah Republik India dan Pemerintah Kerajaan Thailand Tentang Penetapan Titik Pertemuan Tiga Garis Batas dan Penetapan Garis Batas Ketiga Negara di Laut Andaman"
26 1977 Keppres Mengesahkan "Persetujuan Antaran Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India Tentang Perpanjangan Garis Batas Landas Kontinen Tahun 1974 di Laut Andaman dan Samudra Hindia di New Delhi
1 1977 Keppres Mengesahkan "Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand Tentang Penetapan Garis Batas Dasar Laut Antara Kedua Negara di Laut Andaman
51 1974 Keppres Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India Tentang Penetapan Garis Batas Landas Kontinen Antara Kedua Negara
40 1974 Keppres Tata Cara Penjualan Rumah Negeri
13 1974 Keppres Perubahan/ Penetapan Status Rumah Negeri
9 1973 Inpres Pelaksanaan Pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan Benda-benda Yang Ada Di Atasnya
66 1972 Keppres Pengesahan "Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Commonwealth Australia Tentang Penetapan Batas-Batas Dasar Laut Tertentu di Laut Timor dan Laut Arafura"
23 1972 Keppres Pengesahan Agreement on Border Trade Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of the Philippines
21 1972 Keppres Pengesahan Persetujuan Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand Tentang Penetapan Garis-Garis Batas Landas-Kontingen Antara Kedua Negara di Bagian Utara Selat Malaka dan di Laut Andaman
20 1972 Keppres Mengesahkan "Persetujuan Antara Republik Indonesia dan Pemerintah Commonwealth Australia Tentang Penetapan Batas-Batas Dasar Laut Tertentu (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Commonwealth Of Australia)"
42 1971 Keppres Mengesahkan "Persetujuan Antara Republik Indonesia dan Pemerintah Commonwealth Australia Tentang Penetapan Batas-Batas Dasar Laut Tertentu (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Commonwealth Of Australia)" >> Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Commonwealth of Australia, 18 May 1971
>> Agreement establishing certain seabed boundaries in the area of the Timor and Arafura seas, supplementary to the Agreement of 18 May 1971 (with chart). Signed at Jakarta on 9 October 1972
>> Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Papua New Guinea Concerning Maritime Boundaries Between the Republic of Indonesia and Papua New Guinea and the Co-operation on Related Matters
89 1969 Keppres Mengesahkan "Persetujuan Antara Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia Tentang Penetapan Garis-Garis Landas Kontinen Antara Kedua Negara"
37 1967 Instruksi Presidium Kabinet Kebidjaksanaan Pokok Penjelesaian Masalah Tjina
31 1966 Instruksi Presidium Kabinet [tidak menggunakan pengolongan-penggolongan penduduk berdasarkan Pasal 131 dan 163 I.S., pada Kantor-kantor Catatan Sipil (B.S.) di seluruh Indonesia]

31

1965

Penpres

Perubahan/Penambahan Penetapan Presiden R.I. No. 12 Tahun 1963 (Disempurnakan

1 1965 Penpres Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama UU No 5/1969

6

1964

Penpres

Penguasaan Dan Pengurusan Perusahaan-Perusahaan Milik Inggris Di Indonesia

5 1964 Penpres Peraturan Pengampunan Pajak
4 1964 Penpres Kewajiban Kerja Bakti Dalam Rangka Pemasyarakatannya Bagi Terpidana Karena Melakukan Tindak Pidana Yang Merupakan Kejahatan
3 1964 Penpres Satuan Uang Rupiah Yang Berlaku Di Daerah Tingkat Ii Kepulauan Riau
2 1964 Penpres Tata-cara pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan oleh Pengadilan di lingkungan Peradilan umum dan militer UU No 5/1969
1 1964 Penpres Pembinaan Perfilman
22 1964 Keppres Kebijaksanaan Umum Dalam Melaksanakan Kebijaksanaan Ekonomi dan Keuangan

16

1963

Penpres

Pembentukan Mahkamah Militer Luar Biasa

11 1963 Penpres Pemberantasan Kegiatan Subversi (tidak berlaku lagi) Dicabut oleh UU No 26/1999

4

1962

Penpres

Keadaan Tertib Sipil

3 1962 Penpres Kewenangan Melakukan Penawanan/Pengusiran
2 1962 Penpres Larangan Adanya Organisasi Yang Tidak Sesuai Dengan Kepribadian Indonesia, Menghambat Penyelesaian Revolusi Atau Bertentangan Dengan Cita-Cita S osialisme Indonesia
1 1962 Penpres Pembentukan Propinsi Irian Barat Bentuk Baru

5

1961

Penpres

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Dan Sekertariat Daerah

2 1961 Penpres Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya
1 1961 Penpres Orang-Orang Bekas Pemberontak/Gerombolan Dan Keanggotaan Organisasi Pemberontak/Gerombolan Dan Keanggotaan Organisasi Kepartaian
568 1961 Keppres Tindakan Imbangan Terhadap Pemberian Amnesti dan Abolisi Kepada Pemberontak/Gerombolan, Yang Menyerah Tanpa Syarat Menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 449 Tahun 1961
476 1961 Keppres Penetapan Peraturan-peraturan Yang Berlaku terhadap Perusahaan-perusahaan Minyak Asing Shell, Stanvac dan Caltex dalam Waktu Peralihan
449 1961 Keppres Pemberian Amnesti dan Abolisi Kepada Orang-orang Yang Tersangkut Dengan Pemberontakan
4 1961 Perpres Penetapan tafsiran resmi dari ketetapan-ketetapan M.P.R.S.
2 1961 Perpres Berlakunya beberapa peraturan dan tindakan penguasa perang Tertinggi di daerah-daerah tingkat I Bali dan Kalimantan tengah Berhubung dengan penghapusan keadaan bahaya

5

1960

Penpres

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong dan Sekretariat Daerah

1 1960 Penpres Garis-garis Besar Dari Pada Haluan Negara
10 1960 Perpres Pakaian Dinas Dan Tanda Pangkat Kepala-Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tingkat I
2 1960 Perpres Nama jabatan dan gelar, kedudukan, Penghasilan dan larangan Keanggotaan partai politik wakil kepala daerah tingkat I
1 1960 Peperti Pencabutan Peraturan Penguasa Perang Pusat No. Prt./Peperpu/014/1958 Tanggal 16 April 1958 Dan Kepala Staf Angkatan Laut No. Z1/1/5 Tanggal 16 April 1958 (Berita Negara No. 37) Tentang Beberapa Hal Mengenai Kewarganegaraan

7

1959

Penpres

Syarat-syarat dan Penyederhanaan Kepartaian

1 1959 Penpres Dewan Perwakilan Rakyat
303 1959 Keppres Pemberian Amnesti dan Abolisi Kepada Orang-orang Yang Tersangkut Dengan Pemberontakan D.I./T.I.I. Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan, Yang Telah Melaporkan dan Menyediakan Diri Kepada Negara Dihadapan Penguasa Perang Daerah Sulawesi Selatan Sebelum Ditetapkan Keputusan Ini
180 1959 Keppres Pemberian Amnesti dan Abolisi
165 1959 Keppres Penetapan Sementara Peraturan Preseance
150 1959 Keppres Kembali Kepada Undang_undang Dasar 1945
15 1959 Perpres Dewan Ekonomi dan Pembangunan
14 1959 Perpres Dewan Angkatan Laut
13 1959 Perpres Front Nasional
12 1959 Perpres Susunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara
11 1959 Perpres Sumpah Jabatan Pegawai Negeri Sipil Dan Anggota Angkatan Perang
4 1959 Perpres Syarat-Syarat Pendidikan, Kecakapan Dan Pengalaman Dalam Pemerintahan Bagi Kepala Daerah
3 1959 Perpres Pengubahan peraturan presiden Republik indonesia nomor 2 tahun 1959 (lembaran negara nomor 82 tahun 1959)
2 1959 Perpres Larangan keanggotaan partai politik bagi pejabat negeri warga Negara Republik Indonesia
1 1959 Perpres Pembentukan Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara

222

1955

Keppres

Perincian Pos-Pos Bab I (Pengeluaran) Bagian VIIIA (Kementerian Perhubungan) Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 Dan 1953 Atas Pasalpasal Dan Mata Anggaran Mata-Anggaran

206 1955 Keppres Perincian Pos-pos Bab I (Pengeluaran) Bagian XIV (Kementerian Agama) dari anggaran Republik Indonesia untuk Tahun-tahun dinas 1952 dan 1953 Atas Pasal-pasal dan Mata Anggaran-Mata Anggaran
48 1950 Keppres Mengumumkan Piagam Penandatanganan Konstitusi Republik Indonesia Serikat dan Konstitusi Republik Indonesia Serikat Konstitusi Republik Indonesia Serikat
33 1950 Keppres Pengumuman Dokumen-dokumen Konperensi Meja Bundar
1945 Maklumat MAKLUMAT WAKIL PRESIDEN NO X
2 1945 Perpres Badan Negara dan Peraturan yang Ada Sebelum Berdirinya Negara RI

 
>> Perpustakaan Elektronik  >> Peraturan/Keputusan/Instruksi Presiden  
 © Fakultas Hukum Unsrat 2006.