KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 1997
TENTANG
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a. bahwa minuman beralkohol dapat menimbulkan kerugian terhadap kesehatan manusia dan gangguan ketertiban serta ketentraman masyarakat, sehingga perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian terhadap produksi, peredaran, dan penjualannya;


b. bahwa pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol tersebut perlu diatur dengan Keputusan Presiden;

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);

5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2473);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3330);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1991 tentang Standar Nasional Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1991 *32540 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3434);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3596);

10. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1991 tentang Penyusunan, Penerapan, dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dengan minuman beralkohol dalam Keputusan Presiden ini adalah minuman yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi atau fermentasi yang dilanjutkan dengan penyulingan sesuai keperluan, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan alkohol atau dengan cara pengenceran minuman beralkohol, sehingga produk akhirnya berbentuk cairan yang mengandung etanol.

BAB II
GOLONGAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 2

(1) Minuman beralkohol dikelompokan sebagai berikut :

a. Minuman beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar etanol (C2H5OH) 1% (satu perseratus) sampai dengan 5% (lima perseratus);


b. Minuman beralkohol golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar etanol (C2H5OH) lebih dari 5% (lima perseratus) sampai dengan 20% (dua puluh perseratus);


c. Minuman beralkohol golongan D adalah minuman beralkohol dengan kadar etanol (C2H5OH) lebih dari 20% (dua puluh perseratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima perseratus).

(2) Minuman beralkohol dengan kadar etanol (C2H5OH) lebih dari 2,5% (dua setengah perseratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima perseratus) adalah kelompok minuman beralkohol yang produksi, peredaran dan penjualannya ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan.

BAB III
PRODUKSI, PEREDARAN DAN PENJUALAN

Pasal 3

(1) Produksi minuman beralkohol di dalam negeri hanya dapat diselenggarakan berdasarkan izin Menteri Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri.

(2) Produksi minuman beralkohol secara tradisional dilarang, kecuali untuk keperluan masyarakat sesuai kebiasaan dan adat setempat berdasarkan izin Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II.

Pasal 4

(1) Dilarang mengedarkan dan atau menjual minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) di tempat umum, kecuali di hotel, bar, restoran dan di tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I setelah mendengar pertimbangan Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II.

(2) Tempat tertentu lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilarang berdekatan dengan tempat peribadatan, sekolah, rumah sakit, atau lokasi tertentu lainnya yang dilarang oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I setelah mendengar pertimbangan Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II.

(3) Dengan memperhatikan ketentuan ayat (2), tempat tertentu lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memperoleh izin dari Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

Pasal 5

Dilarang mengedarkan dan atau menjual minuman beralkohol sebagai-mana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) kepada yang belum berusia 25 (dua puluh lima) tahun.

Pasal 6

(1) Minuman beralkohol yang diproduksi dan diedarkan di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib memenuhi standar mutu yang ditetapkan.

(2) Menteri Kesehatan menetapkan standar mutu minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

(3) Semua jenis minuman beralkohol harus didaftarkan pada Departemen Kesehatan.

Pasal 7

Menteri Perindustrian dan Perdagangan menetapkan ketentuan lebih lanjut mengenai :

a. impor, peredaran dan penjualan serta penimbunan minuman beralkohol;


b. jenis atau produk minuman beralkohol yang diedarkan di dalam negeri.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Menteri Keuangan menetapkan besarnya cukai yang dikenakan atas minuman beralkohol yang diproduksi di dalam negeri, serta bea masuk dan cukai bagi minuman beralkohol yang berasal dari impor, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Menteri Perindustrian dan Perdagangan mengkoordinasikan pengawas-an dan pengendalian minuman beralkohol dengan instansi pemerintah terkait.

Pasal 10

(1) Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, segala ketentuan yang ada dan atau Peraturan Daerah yang mengatur minuman beralkohol harus ditinjau ulang dan disesuaikan dengan Keputusan Presiden ini.

(2) Peninjauan ulang dan penyesuaian Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 11

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Januari 1997 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO