KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 1990
TENTANG
PENGELOLAAN KAWASAN LINDUNG

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:     a.  bahwa ruang selain merupakan sumber alam yang penting artinya bagi kehidupan dan perencanaan serta pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan yang mengandung fungsi pelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber alam, sumber daya buatan serta nilai sejarah dan budaya bangsa, yang memerlukan pengaturan bagi pengetahuan dan perlindungannya;

b. bahwa dengan semakin terbatasnya ruang, maka untuk menjamin terselenggaranya kehidupan dan pembangunan yang berkelanjutan dan terpelihnya fungsi pelestarian, upaya pengaturan dan perlindungan di atas perlu dituangkan dalam kebijaksanaan pengembangan pola tata ruang;

c. bahwa dalam rangka kebijaksanaan pengembangan pola tata ruang tersebut perlu ditetapkan adanya kawasan lindung dan pedoman pengelolaan kawasan lindung yang memberi arahan bagi badan hukum dan perseorangan dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan;

Mengingat  :       1. Pasal  4 ayat (1) dan pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945;

2. Monumenten Ordonantie Tahun 1931 (Staatsblad tahun 1931 Nomor 238);

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara  Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043),

4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2823);

5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);

6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara nomor 3037);

7. Undang-undang Nomor 11 tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);

8. Undang-undang Nomor 4 tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor  12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 1985 tentang Perlindungan Hutan (lembaran Negara  tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3294);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran negara Tahun 1986 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3338);

11. Kepuitusan  Presiden Nomor 57 Tahun 1989 tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Tata Ruang Nasional:

M E M U T U S K A N  :

Menetapkan:  KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG  PENGELOLAAN KAWASAN LINDUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal  1

       Dalam  Keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan :

1. Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.

2. Pengelolaan  Kawasan  Lindung adalah upaya penetapan, pelestarian dan pengendalian pemanfaatan kawasan lindung.

3. Kawasan Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitar maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegah banjir dan erosi serta memelihara kesuburan tanah.

4. Kawasan bergambut adalah kawasan yang unusr pembentuk tanahnya sebagian besar berupa sisa-sisa bahan organik yang tertimbun dalam waktu yang lama.

5. Kawan  Resapan air adalah daerah yang mempunyai kemampuan tinggio utnuk merersapkan air hujabn sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (aktifer) yang berguna sebagai sumber air.

6. Sempadan  Pantai adalah kawasan tertentu sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai.

7.  Sempandan  Sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi  primer, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.

8. Kawasan Sekitar Danau/Waduk adalah kawasan tertentu  di sekeliling danau/waduk yang mmepunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi danau/waduk.

9. Kawasan Sekitar Mata Air adalah kawasan  di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi mata  air.

10. Kawasan Suaka Alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya.

11. Kawasan Suaka  alam Laut dan Perairan liannya adalah daerah yang mewakili ekosistem  khas di lautan maupun perairan lainnya, yang merupakan habitat-alami yang memberikan tempat maupun perlindungan bagi perkembangan keanekaragaman tumbuhan dan satwa yang ada.

12. Kawasan  pantai Berhutan Bakau adalah kawasan pesisir laut yang merupakan habitat alami hutan bakau bakau (mangrove) yang berfungsi memberi perlindungan kepada perikehidupan pantai dan lautan.

13. Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, pariwisata dan rekreasi.

14. Taman Hutan Raya adalah kawasan pelestarian yang terutama dimanfaatkan untuk tujuan koleksi tumbuhan da/atau satwa alami atau buatan, jenis asli dan/atau bukan asli, pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan dan latihan, budaya, pariwisata dan rekreasi.

15. Taman Wisata Alam adalah kawasan pelestarian alam di darat maupun di laut yang terutama dimanfaatkan  pariwisata dan rekreasi alam.

16. Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan adalah kawasan yang merupakan lokasi bangunan hasil budaya manusia yang bernilai tinggi maupun bentukan geologi alami yang khas.

17. Kawasan  Rawan Bencana Alam, adalah kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam.

BAB II
TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

(1) Pengelolaan kawasan lindung bertujuan untuk mencegah timbulnya kerusakan fungsi lingkungan hidup.

(2) Sasaran pengelolaan fungsi lindung terhadap tanah air, iklim, tumbuhan dan satwa serta nilai sejarah dan budaya bangsa;

a.  Mengingat fungsi lindung terhadap tanah air, iklim, tumbuhan dan satwa serta nilai sejarah dan budaya bangsa;

b. Memertahankan keanekaragaman tumbuhan, satwa, tipe esksistem, dan keunikan alam.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal I meliputi:
1. Kawasan yang Memberikan Perlindungan Kawasan Bawahannya.
2. Kawasan Perlindungan Setempat.
3. Kawasan Suaka Alam dan Cagar Budaya
4. Kawasan Rawan bencana Alam.

Pasal 4

Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari :
1. Kawasan Hutan Lindung.
2. Kawasan Bergambut.
3. Kawasan Resapan Air.

Pasal 5

Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari :

1.  Sempadan Pantai.

2.  Sempadan Sungai.

3.  Kawasan Sekitar Danau/Waduk.

4.  Kawasan Sekitar Mata Air.

 

Pasal  6

Kawasan suaka alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari :

1.  Kawasan Suakan Alam.

2.  Kawasan Suaka Alam laut dan Perairan lainnya.

3.  Kawasan pantai Berhutan Bakau.

4.  Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam.

5.  Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan.

BAB IV
POKOK-POKOK KEBIJAKSANAAN
KAWASAN LINDUNG

Bagian Pertama
Kawasan Yang Memberikan
Perlindungan Kawasan Bawahannya.

Pasal  7

Perlindungan terhadap kawasan hutan lindung dilakukan untuk mencegah terjadinya erosi, bencana banjir, sedimentasi, dan menjaga fungsi hidrologis tanah untuk menjamin k etersediaan unsur hara tanah, air tanah, dan air permukaan.

Pasal  8

Kriteria kawasan hutan lindung adalah :

a. Kawasan hutan dengan faktor-faktor lereng lapangan, jenis tanah, curah hujan yang melebihi nilai skor 175, dan/atau

b.  Kawasan hutan yang mempunyai lereng lapangan 40 % atau lebih, dan/atau

c. Kawasan hutan yang mempunyai ketinggian di atas permukaan laut 2.000 meter atau lebih.

Pasal  9

Perlindungan  terhadap kawasan bergambut dilakukan untuk mengendalikan hidrologi wilayah, yang berfungsi sebagai penambat air dan pencegah banjir, serta wilayah, yang berfungsi sebagai penambat air dan pencegah banjir, serta melindungi ekosistem yang khas di kawasan yang bersangkutan.

Pasal 10

Kriteria kawasan bergambut adalah tanah bergambut dengan ketebalan 3 meter atau lebih yang terdapat di bagian hulu sungai dan rawa.

Pasal  11

Perlindungan terhadap kawasan  resapan air dilakukan untuk memberikan ruang yang cukup bagi peresapan air hujan pada daerah tertentu untuk keperluan penyediann kebutuhan  air tanah dan penanggulangan banjir, baik untuk kawasan bawahannya  maupun kawasan yang bersangkutan.

Pasal  12

Kriteria kawasan resapan air adalah curah hujan yang tinggi struktur tanah yang mudah meresapkan air dan bentuk geomofologi yang mampu meresapkan air hujan secara besar-besaran.

Bagian Kedua
Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 13

Perlindungan terhadap sempadan pantai dilakukan untuk melindungi wilayah pantai dari kegiatan yang menganggu keseltarian fungsi pantai.

Pasal  14

Kriteria sempadan pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya propesional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

Pasal  15

Perlindungan terhadap sempadan sungai dilakukan untuk melindungi sungai dari kegiatan manusia yang dapat menganggu dan merusak kualitas air sungai, kondisi fisik pinggir dan dasar sungai serta mengamankan aliran sungai.

Pasal 16

Kriteria  sempadan sungai adalah :

a. Sekurang-kurangnya 100 meter di kiri  kanan sungai besar dan 50 meter di kiri kanan anak sungai yang berada di luar pemukiman.

b.  Untuk sungai di kawasan permukaan berupa sempadan sungai yang diperkirakan cukup untuk dibangun jalan inspeksi antara 10 15 meter.

Pasal  17

Perlindungan terhadap kawasan sekitar danau/waduk dilakukan untuk melindungi danau/waduk dari kegiatan budidaya yang dapat menganggu kelestarian fungsi danau/waduk.

Pasal  18

Kriterian kawasan sekitar danau/waduk adalah daratan sepanjang tepian  danau/waduk yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik danau/waduk antara 50 100 meter dari titik pasang  tertinggi ke arah darat.

Pasal   19

       Perlindungan  terhadap kawasan sekitar mata air dilakukan untuk melindungi mata air dari kegiatan budidaya yang dapat merusak kualitas air dan kondisi fisik kawasan sekitarnya.

Pasal  20

Kriteria kawasan sekitar mata air adalah sekurang-kurangnya dengan jari-jari 200 meter di sekitar mata air.

Bagian Ketiga
Kawasan Suaka Alam dan Cagar Budaya

Pasal 21

Perlindungan terhadap kawasan suaka alam dilakukan untuk melindungi kenanekaragaman biota, tipe ekosistem, gejalan dan keunikan alam bagi kepentingan plasma nutfah, ilmu pengetahuan dan pembangunan pada umumnya.

Pasal 22

Kawasan suaka alam terdiri dari cagar alam, suaka margasatwa, hutan wisata, daerah perlindungan plasma nutfah dan daerah pengungsian satwa.

Pasal 23

(1) Kriteria cagar alam adalah :

a.  Kawasan yang ditunjuk mempunyai keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa dan tipe ekosistemnya;

b. Mewakili formasi biota tertentu dan/atau unit-unit penyusunan;

c.  Mempunyai kondisi alam, baik biota maupun fisiknya yang masih asli dan tidak atau belum diganggu manusia;

d. Mempunyai luas dan bentuk, tertentu agar menunjang pengelolaan yang efektif dengan daerah penyangga yang cukup luas.

e.  Mempunyai ciri khas  dan dapat merupakan satu-satunya contoh di suatu daerah serta keberadaannya memerlukan upaya konservasi;

(2).  Kriteria suasa margasatwa adalah :

a.  Kawasan yang ditunjuk merupakan tempat hidup dan perkembangbiakan dari suatu jenis satwa yang perlu dilakukan upaya konservasinya:

b. Memiliki keanekaragaman dan populasi satwa  yang tinggi;

c.  Merupakan tempat dan kehidupan  bagi jenis satwa migran tertentu;

d. Mempunyai luas yang cukup sebagai habitat jenis saitwa yang bersangkutan.

(3)  Kriteria hutan wisata adalah  :

a.  Kawasan yang ditunjuk memiliki keadaan yang menarik dan indah baik secara alamiah maupun buatan manusia;

b. Memenuhi kebutuhan manusia akan rekreasi dan olah raga serta terletak dekat pusat-pusat pemukiman penduduk;

c.  Mengandung satwa buru yang dapat dikembang-biakkan sehingga memungkinkan perburuan secara teratur dengan mengutamakan segi rekreasi, olah raga dan kelestarian satwa;

d. Mempunyai luas yang cukup dan lapangannya tidak membahayakan.

(4).  Kriteria daerah perlindungan plasma nutfah adalah :

a.  Areal yang ditunjuk memiliki jenis plasma nutfah tertentu yang belum terdapat di dalam kawasan konservasi yang telah ditetapkan:

b. Merupakan areal tempat pemindahan satwa yang merupakan tempat kehidupan baru bagi satwa tersebut;

c.  Mempunyai luas cukup dan  lapangannya tidak membahayakan.

(5).  Kriteria daerah pengunngsian satwa adalah:

a.  Areal yang  ditunjuk merupakan wilayah kehidupan satwa yang sejak semula menghuni areal tersebut.

b. Mempunyai  luas tertentu yang memungkinkan berlangsungnya proses hidup dan kehidupan serta berkembangbiaknya satwa tersebut.

Pasal  24

Perlindungan  terhadap kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya dilakukan untuk melindungi keanekaragaman biota, tipe ekosistem, gejala dabn keunikan alam bagi kepentingan plasma nutfah, keperluan pariwisata  dan ilmu pengetahuan.

Pasal  25

Kreteria kawasan suaka alam  laut dan perairan lainnya adalah kawasan  berupa perairan laut, perairan darat, wilayah pesisir, muara sungai, gugusan  karang dan atol yang mempunyai ciri khas berupa keragaman dan/atau keunikan ekosistem.

Pasal  26

Perlindungan terhadap kawasan pantai berhutan bakau dilakukan untuk melestarian hutan bakau sebagai pembentuk ekosistem hutan  bakau dan tempat berkembangnya berbagai biota laut disamping sebagai pelindung pantai dan pengikisan air laut serta pelindung usaha bididaya di belakangnya.

Pasal  27

Kriteria kawasan pantai berhutan bakau adalah minimal 130 kali nilai rata-rata perbedaan air pasang tertinggi dan terendah tahunan diukur dari garis air surut terendah ke arah darat.

Pasal 28

Perlindungan terhadap taman nasional, taman hutaqn raya dan taman wisata alam dilakukan untuk pengembangan pendidikan, rekreasi dan pariwisata, serta peningkatan kualitas lingkungan sekitarnya dan perlindungan dari pencemaran.

Pasal  29

Kriteria taman nasional, taman hutan raya dan taman nasional dan wisata alam adalah kawasan berhutan atau bervegetasi tetap yang memiliki tumbuhan dan satwa yang beragam, memiliki arsitektur benteng alam yang baik dan memiliki akses yang baik untuk keperluan pariwisata.

Pasal 30

Perlindungan terhadap kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan dilakukan untuk melindungi kekayaan budaya bangsa peninggalan-peninggalan sejarah, bangunan arkeologi dan monumen nasional, dan keragaman bentukan geologi, yang berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan dari ancaman kepunahan yang disebabkan oleh kegiatan alam maupun manusia.

Pasal  31

Kriteria kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan adalah tempat serta ruang disekitar bangunan bernilai budaya tinggi, situs purbakala dan kawasan dengan bentukan geologi tertentu  yang mempunyai manfaat tinggi untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Bagian Keempat
Kawasan Rawan Bencana Alam

Pasal 32

Perlindungan terhadap kawasan rawan bencana alam dilakukan untuk melindungi manusia dan kegiatannya dari bencana disebabkan oleh alam maupun secara tidak langsung oleh perbuatan manusia.

Pasal 33

Kriteria kawasan rawan bencana alam adalah kawasan yang diidentifikasi sering dan berpotensi tinggi mengalami bencana alam seperti letusan gunung, gempa bumi, dan tanah longsor.

BAB V
PENETAPAN KAWASAN LINDUNG

Pasal 34

(1) Pemerintah Daerah Tingkat I menetapkan wilayah-wilayah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai kawasan lindung daerah masing-masing dalam suatu Peraturan Daerah ingkat I, disertai dengan lampiran penjelasan dan peta dengan tingkat ketelitian minimal skala 1 :  250.000 serta memperhatikan kondisi wilayah  yang bersangkutan.

(2) Dalam menetapkan kawasan lindung sebagaimana dimaksud  dalam ayat (I), Pemerintah Daerah Tingkat I harus   memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penetapan wilayah tertentu sebagai bagian dari kawasan lindung.

(3) Pemerintah Daerah Tingkat I menjabarkan lebih lanjut kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) bagi daerahnya ke dalam peta dengan tingkat ketelitian minimal skala 1 : 100.000 dalam bentuk Peraturan Daerah Tingkat II.

(4) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara terpadu dan lintas sektoral dengan mempertimbangkan masukan dari Pemerintah Daerah Tingkat II.

Pasal  35

Apabila dalam penetapan wilayah tertentu  terjadi perbenturan kepentingan antar sektor, Pemerintah Daerah Tingkat I dapat mengajukan kepada Tim Pengelola Tata Ruang Nasional untuk memperoleh saran penyelesaian.

Pasal  36

(1)  Pemerintah Daerah Tingkat II mengupayakan kesadaran masyarakat akan tanggung-jawabnya dalam pengelolaan kawasan lindung.

(2) Pemerintah Daerah Tingkat I dan Tingkat II mengumumkan kawasan-kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam apasal 34 kepada masyarkat.

BAB VI
PENGENDALIAN KAWASAN LINDUNG

Pasal 37

(1) Di dalam kawasan suaka alam dan  kawasan cagar budaya dilarang melakukan kegiatan budidaya apapun, kecuali kegiatan yang berkaitan dengan fungsinya dan tidak mengubah benteng alam, kondisi penggunaan lahan, serta ekosistem alami yang ada.

(2) Di dalam kawasan suaka alam dan kawasan cagar budaya dilarang melakukan kegiatan budidaya apapun, kecuali kegiatan yang berkaitan dengan fungsinya dan tidak mengubah benteng alam, kondisi penggunaan  lahan, serta ekosistem alami yang ada.

(3) Kegiatan budidaya yang sudah ada di kawasan lindung yang mempunyai dampak  penting terhadap lingkungan hidup dikenakan ketentuan-ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Peraturan pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.

(4) Apabila menurut Analisis mengenai Dampak Lingkungan kegiatan budidaya menganggu fungsi lindung harus dicegah perkembangannya, dan fungsi sebagai kawasan lindung dikembalikan secara   bertahap.

Pasal 38

(1) Dengan tetap memperhatikan fungsi lindung kawasan yang bersangkutan di dalam kawasan lindung dapat dilakukan penelitian eksplorasi mineral dan air tanah, serta kegiatan lain yang berkaitan dengan pencegahan bencana alam.

(2) Apabila ternyata di kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdpat indikasi adanya deposit mineral atau air tanah atau kekayaan alam lainnya yang bisa diusahakan dinilai  amat berharga bagi Negara, maka kegiatan budidaya di kawasan lindung tersebut dapat dizinkan sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Pengelolaan kegiatan budidaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dengan tetap memelihara fungsi lindung kawasan yang bersangkutan.

(4) Apabila penambangan bahabn galian dilakukan penambang bahan galian  tersebut wajib melaksanakan upaya perlindungan terhadap lingkungan hidup dan melaksanakan rehabilitasi daerah bekas penambangannya, sehingga kawasan lindung dapat berfungsi kembali.

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), diatur lebih lanjut oleh Menteri yang berwenang setelah mendapat pertimbangan dari Tim Koordinasi Pengelolaan Tata Ruang Nasional.

Pasal 39

(1)  Pemerintah Daerah tingkat II wajib mengendalikan pemanfaatan ruang di kawasan lindung.

(2)  Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi kegiatan pemantauan, pengawasan dan penertiban.

(3) Apabila Pemerintah Daerah Tingkat II tidak dapat menyelesaikan pengendalian pemanfaatan kawasan lindung sebagaimana dimaksud  dalam ayat (1) dan ayat (2), wajib diajukan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I untuk diproses langkah tindak lanjutnya.

(4) Apabila Gubernur Kepala Daerah Tingkat I tidak dapat menyelesaikan pengendalian pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), wajib diajukan kepada Tim koordinasi Pengelolaan Tata Ruang Nasional.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal  40

(1) Selambat-lambatnya dua tahun setelah keputusan Presiden ini ditetapkan  setiap  Pemerintah daerah Tingkat I sudah harus menetapkan Peraturan Daerah tentang penetapan kawasan lindung, dan segera sesudah itu  Pemerintah Daerah Tingkat II menjabarkannya lebih lanjut bagi daerah masing-masing.

(2) Penetapan kawasan lindung  sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), apabila dipandang perlu dapat disempurnakan dalam waktu setiap lima tahun sekali.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juli 1990
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd
SOEHARTO