KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 159 TAHUN 2000

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

  1. bahwa sesuai dengan Pasal 34 A Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, untuk kelancaran pelaksanaan manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah dibentuk Badan Kepegawaian Daerah yang merupakan perangkat Daerah;

  2. bahwa untuk menjamin efisiensi dan efektifitas organisasi Badan Kepegawaian Daerah, dipandang perlu menetapkan pedoman pembentukan Badan Kepegawaian Daerah dalam Keputusan Presiden;

Mengingat :

  1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;

  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

  3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

  4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH.

Pasal 1

Dalam Keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan :

  1. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disingkat BKD adalah perangkat daerah yang melaksanakan manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam membantu tugas pokok Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.

  2. Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bekerja pada Pemerintah Daerah atau dipekerjakan di luar instansi induknya.

  3. Manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah keseluruhan upaya-upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi, dan kewajiban kepegawaian, yang meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas, penempatan, promosi, penggajian, kesejahteraan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah.

  4. Daerah adalah Daerah Propinsi, Daerah Kabupaten/Kota.

  5. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah adalah Gubernur/ Bupati/Walikota.

Pasal 2

BKD berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

BKD mempunyai tugas pokok membantu Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dalam melaksanakan manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, BKD menyelenggarakan fungsi :

  1. penyiapan penyusunan peraturan perundang-undangan daerah di bidang kepegawaian sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan Pemerintah;

  2. perencanaan dan pengembangan kepegawaian daerah;

  3. penyiapan kebijakan teknis pengembangan kepegawaian daerah;

  4. penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

  5. pelayanan administrasi kepegawaian dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural atau fungsional sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;

  6. penyiapan dan penetapan pensiun Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;

  7. penyiapan penetapan gaji, tunjangan, dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;

  8. penyelenggaraan administrasi Pegawai Negeri Sipil Daerah;

  9. pengelolaan sistem informasi kepegawaian daerah; dan

  10. penyampaian informasi kepegawaian daerah kepada Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 5

(1) Di setiap daerah dibentuk BKD.

(2) Pembentukan BKD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

(3) Susunan Organisasi dan Tata Kerja BKD ditetapkan sesuai dengan kebutuhan daerah, yang unsur-unsurnya terdiri dari :

  1. Kepala;

  2. Sekretariat;

  3. Bidang;

  4. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 6

(1) Untuk pembinaan Pegawai Negeri Sipil secara nasional dibangun dan dikembangkan tata laksana jaringan informasi kepegawaian antara BKD Propinsi/Kabupaten/Kota dan BKN.

(2) Pembangunan dan pengembangan sistem informasi kepegawaian nasional serta penyajian informasi kepegawaian negara dilakukan oleh BKN.

(3) Pembangunan dan pengembangan tata laksana jaringan informasi kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara berkesinambungan dengan cara :

  1. setiap BKD Propinsi/Kabupaten/Kota menyampaikan informasi perkembangan data kepegawaian di lingkungan masing-masing kepada BKN;

  2. setiap BKD Kabupaten/Kota menyampaikan informasi perkembangan data kepegawaian di lingkungan masing-masing kepada BKD Propinsi.

(4) Ketentuan teknis tentang pengembangan tata laksana dan pemeliharaan jaringan informasi kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 7

(1) Sebelum daerah membentuk BKD berdasarkan Keputusan Presiden ini, manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah dilakukan oleh unit pengelola kepegawaian daerah dengan bantuan Kantor Regional BKN yang bersangkutan.

(2) Bagi daerah yang telah membentuk BKD sebelum berlakunya Keputusan Presiden ini, tugas pokok, fungsi, dan susunan organisasinya disesuaikan dengan Keputusan Presiden ini.

Pasal 8

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

 

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Nopember 2000
a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Peraturan
Perundang-undangan II
Edy Sudibyo