>> Perpustakaan Elektronik >> Peraturan Pemerintah 1981 - sekarang atau ke Peraturan Pemerintah 1945 - 1980
Daftar Peraturan Pemerintah dan Peraturan Terkait Perpustakaan Elektronik Fakultas Hukum Unsrat
 
Nomor
Tahun
Judul
Kaitan
103 2012 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi
102 2012 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
99 2012 Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
96 2012 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
83 2012 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
82 2012 Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
81 2012 Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
80 2012 Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
74 2012 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
73 2012 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2008 Tentang Perusahaan Penerbit
55 2012 Kendaraan
51 2012 Sumber Daya Manusia Di Bidang Transportasi
50 2012 Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja
47 2012 Tanggung Jawan Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas
44 2012 Dana Darurat
43 2012 Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, Dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa
37 2012 Pengelolaan Daerah Aliran Sungai
28 2012 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
27 2012 Izin Lingkungan
26 2012 Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung | Lampiran |
25 2012 Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
24 2012 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
14 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
10 2012 Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, Dan Cukai Serta Tata Laksana Pemasukan Dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Serta Berada Di Kawasan Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas
2 2012 Hibah Daerah
1 2012 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

79

2011

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I

74 2011 Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan
50 2011 Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010 - 2025 | Lampiran |
49 2011 Perubahan Atas Peraturan Pemrintah Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Investasi Pemerintah
46 2011 Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negri Sipil
44 2011 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemrintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negri Sipil
43 2011 Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas
42 2011 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Kantor Berita Nasional Antara
41 2011 Pengembangan Kewirausahaan Dan Kepeloporan Pemuda, Serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan
40 2011 Pembinaan, Pendampingan, dan Pemulihan Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Atau Pelaku Pornografi
38 2011 Sungai
37 2011 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
36 2011 Jabatan Yang Tidak Boleh Dirangkap Oleh Hakim Agung Dan Hakim
34 2011 Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, Dan Tindakan Pengamanan Perdagangan
32 2011 Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas
31 2011 Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Transaksi Derivatif Berupa Kontrak Berjangka Yang Diperdagangkan Di Bursa
30 2011 Pinjaman Daerah
28 2011 Pengelolaan Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam
25 2011 Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika
24 2011 Badan Pertimbangan Kepegawaian
23 2011 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Pemerintah Di Wilayah Provinsi
22 2011 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan Di Perairan
21 2011 Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Di Daerah
20 2011 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara
11 2011 Perubahan Ketigabelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil | Lampiran |
10 2011 Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah
9 2011 Tata Cara Pemberian Pinjaman Dari Pemerintah Kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
8 2011 Angkutan Multimoda
7 2011 Pelayanan Darah
6 2011 Pengelolaan keuangan pada badan pengusahaan kawasan Perdagangan Bebas dan pelabuhan bebas Batam
5 2011 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam
4 2011 Perubahan struktur kepemilikan saham negara Melalui Penerbitan dan Penjualan saham baru pada perusahaan Perseroan (Persero) PT perusahaan penerbangan Garuda Indonesia
3 2011 Perubahan struktur kepemilikan saham Negara Melalui Penerbitan Saham baru pada perusahaan perseroan (Persero) PT perusahaan penerbangan Garuda Indonesia
2 2011 Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus
1 2011 Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

94

2010

Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan

93 2010 Sumbangan Penanggulangan Bencana Nasional, Sumbangan Penelitian Dan Pengembangan, Sumbangan Fasilitas Pendidikan, Sumbangan Pembinaan Olahraga, Dan Biaya Pembangunan Infrastruktur Sosial Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto
92 2010 Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi
90 2010 Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
83 2010 Pelimpahan Kewenangan Pemerintah Kepada Dewan Kawasan Sabang
78 2010 Reklamasi dan Pascatambang
73 2010 Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia Ke Dalam modal lembaga pembiayaan ekspor Indonesia
72 2010 Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara
71 2010 Standar Akuntansi Pemerintah
70 2010 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi
69 2010 Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
68 2010 Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang
67 2010 Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara Melalui Penerbitan Dan Penjualan Saham Baru Pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Krakatau Steel
66 2010 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
65 2010 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
64 2010 Mitigasi Bencana Di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
63 2010 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Brantas Abipraya
62 2010 Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil Terluar
61 2010 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
60 2010 Zakat Atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto
59 2010 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
58 2010 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
57 2010 Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha Dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
56 2010 Tata Cara Pengawasan Terhadap Upaya Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis
55 2010 Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara
54 2010 Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2010 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun/Tunjangan
53 2010 Disiplin Pegawai Negeri Sipil Keputusan KaBKN No 21/2010
52 2010 Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Madiun Dari Wilayah Kota Madiun Ke Wilayah Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur
51 2010 Pendirian Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara Indonesia II
50 2010 Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia
49 2010 Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara Melalui Penerbitan Saham Baru Pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Waskita Karya
48 2010 Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pengawas Obat Dan Makanan
47 2010 Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan
46 2010 Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta I
45 2010 Penghasilan, Uang Kehormatan, Dan Hak-Hak Lain Ketua, Wakil Ketua, Dan Anggota Ombudsman Republik Indonesia
44 2010 Prekursor
43 2010 Tata Cata Penetapan Kawasan Khusus
42 2010 Hak-hak Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
41 2010 Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kebudayaan Dan Pariwisata
40 2010 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
39 2010 Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia
38 2010 Badan Hukum Pendidikan Pemerintah Universitas Pertahanan Ibdonesia
37 2010 Bendungan
36 2010 Pengusahaan Pariwisata Alam Di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam
35 2010 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan
34 2010 Pengajuan dan penyelesaian keberatan atas penetapan Penerimaan negara bukan pajak yang Terutang
33 2010 Badan Hukum Pendidikan Pemerintah Universitas Pertahanan Ibdonesia
32 2010 Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Pemberian Tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan
31 2010 Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1980 Tentang Pemberian Tunjangan Kehormatan Kepada Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat Dan Janda/Dudanya
30 2010 Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu Dan Tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
29 2010 Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu, Dan Tunjangan Orang Tua Anggota Tentara Nasional Indonesia
28 2010 Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Dan Janda/Dudanya
27 2010 Perubahan Keenam Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
26 2010 Perubahan Keenam Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia
25 2010 Perubahan keduabelas atas Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 1977 tentang Peraturan gaji pegawai negeri sipil
| Lampiran |
24 2010 Penggunaan Kawasan Hutan
23 2010 Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Diubah oleh PP No 24/2012
22 2010 Wilayah Pertambangan
21 2010 Perlindungan Lingkungan Maritim
20 2010 Angkutan Di Perairan Diubah oleh PP No 22/2011
19 2010 Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi Diubah oleh PP No 23/2011
18 2010 Usaha Budidaya Tanaman
17 2010 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Diubah oleh PP No 66/2010
16 2010 Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
15 2010 Penyelenggaraan Penataan Ruang
14 2010 Pendidikan Kedinasan
13 2010 Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional | Lampiran |
12 2010 Penelitian Dan Pengembangan, Serta Pendidikan Dan Pelatihan Kehutanan
11 2010 Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar
10 2010 Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan
9 2010 Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Bolaang Mongondow Dari Wilayah Kota Kotamobagu Ke Wilayah Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara
8 2010 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Pengalihan Status Anggota Tentara Nasional Indonesia Dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Menjadi Pegawai Negeri Sipil Untuk Menduduki Jabatan Struktural
7 2010 Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II
6 2010 Satuan Polisi Pamong Praja
5 2010 Kenavigasian
4 2010 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha Dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi
3 2010 Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Blitar Dari Wilayah Kota Blitar Ke Wilayah Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur
2 2010 Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Probolinggo Dari Wilayah Kota Probolinggo Ke Wilayah Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur
1 2010 Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan | Penjelasan

78

2009

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara II

73 2009 Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Lembaga Administrasi Negara
72 2009 Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api
71 2009 Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Dalam Negeri
70 2009 Konservasi Energi
69 2009 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara V
68 2009 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, Dan Jaminan Hari Tua Yang Dibayarkan Sekaligus
67 2009 Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Badung Dari Wilayah Kota Denpasar Ke Wilayah Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Provinsi Bali
65 2009 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia
64 2009 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Kredit Indonesia
63 2009 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
62 2009 Hak Keuangan/Administratif Bagi Ketua, Wakil Ketua, Dan Anggota Komisi Yudisial, Serta Mantan Ketua, Wakil Ketua, Dan Anggota Komisi Yudisial Beserta Janda/Dudanya
61 2009 Kepelabuhanan
60 2009 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan
59 2009 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero)
58 2009 Persyaratan Dan Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Sekretaris Daerah Aceh Dan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota Di Aceh dan Lampiran
57 2009 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 Tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan
56 2009 Penyelenggaraan Perkeretaapian
55 2009 Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2004 tentang Kegiatan usaha hulu minyak dan Gas Bumi
54 2009 Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pusat Statistik
53 2009 Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
52 2009 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Gas Negara Tbk
51 2009 Pekerjaan Kefarmasian
50 2009 Pengurangan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Pada Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Bank Tabungan Negara
49 2009 Tata Cara Penindakan Di Bidang Cukai
48 2009 Perizinan Pelaksanaan Kegiatan Penelitian, Pengembangan, Dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Yang Berisiko Tinggi Dan Berbahaya
47 2009 Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Negara Riset Dan Teknologi
46 2009 Batas Pertanggungjawaban Kerugian Nuklir
45 2009 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Pembangunan Perumahan Nasional
44 2009 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol
43 2009 Pembiayaan, Pembinaan, Dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Dan Kehutanan
42 2009 Pemberian Gaji/pensiun/tunjangan bulan ketiga belas dalam Tahun Anggaran 2009 kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/Tunjangan
41 2009 Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor
40 2009 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi
39 2009 Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga
38 2009 Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia
37 2009 Dosen
36 2009 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2006 tentang Hak Keuangan, Kedudukan Protokol, dan Perlindungan Keamanan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi
35 2009 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Penjaminan Infrastruktur
34 2009 Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan
33 2009 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2008 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pengembangan Pariwisata Bali
32 2009 Tempat Penimbunan Berikat
31 2009 Perlindungan Wilayah Geografis Penghasil Produk Perkebunan Spesifik Lokasi
30 2009 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi
29 2009 Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Terutang
28 2009 Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Kebandarudaraan Tertentu kepada Perusahaan Angkutan Udara Niaga untuk Pengoperasian Pesawat Udara yang Melakukan Penerbangan Luar Negeri
27 2009 Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir
26 2009 Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda di Bidang Cukai
25 2009 Pajak Penghasilan Kegiatan Usaha Berbasis Syariah
24 2009 Kawasan Industri
23 2009 Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu, dan Tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
22 2009 Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu, dan Tunjangan Orang Tua Anggota Tentara Nasional Indonesia
21 2009 Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Lampiran PP No 21 Tahun 2009
20 2009 Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Lampiran PP No 20 Tahun 2009
19 2009 Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri
18 2009 Bantuan atau Sumbangan termasuk Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan
17 2009 Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Derivatif Berupa Kontrak Berjangka yang Diperdagangkan di Bursa (tidak berlaku lagi) Dicabut oleh PP No 31/2011
16 2009 Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi
15 2009 Pajak Penghasilan atas Bunga Simpanan yang Dibayarkan oleh Koperasi kepada Anggota Koperasi Orang Pribadi
14 2009 Tata Cara Bagi Pejabat Negara dalam Melaksanakan Kampanye Pemilihan Umum
13 2009 Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kesehatan
12 2009 Perubahan Kelima Atas Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1985 tentang Pemberian Tunjangan Veteran Kepada Veteran Republik Indonesia
11 2009 Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Pemberian Tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan
10 2009 Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1980 Tentang Pemberian Tunjangan Kehormatan Kepada Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat Dan Janda/Dudanya
9 2009 Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Dan Janda/Dudanya
8 2009 Perubahan Kesebelas Atas PP No 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil      >> Lampiran PP No 8 Tahun 2009
7 2009 Jenis dan Taris Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Komunikasi dan Informatika
6 2009 Jenis dan Taris Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Perhubungan
5 2009 Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Diubah oleh PP No 83/2012
4 2009 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II
3 2009 Pengawasan Pengangkutan Barang Tertentu Dalam Daerah Pabean
2 2009 Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai serta Pengawasan atas Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari serta Berada di Kawasan yang telah Ditunjuk sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (tidak berlaku lagi) Digantikan oleh PP No 10/2012
1 2009 Perubahan Keenam Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja

89

2008

Penjualan Saham Milik Negara Republik Indonesia Pada PT Kertas Basuki Rachmat

88 2008 Penjualan Saham Milik Negara Republik Indonesia pada PT Kertas Blabak
87 2008 Penjualan Saham Milik Negara Republik Indonesia pada PT Prasadha Pamunah Limbah Industri
86 2008 Penjualan Saham Milik Negara Republik Indonesia Pada PT Jakarta International Hotels & Development, Tbk
85 2008 Penjualan Saham Milik Negara Republik Indonesia Pada Pt Intirub
84 2008 Penjualan Saham Milik Negara Republik Indonesia Pada Pt Atelier Mechanic Indonesia
83 2008 Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-cuma
82 2008 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Perusahaan Gas Negara Tbk
81 2008 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian
80 2008 Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri Yang Bertolak Ke Luar Negeri
79 2008 Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Padang Pariaman Dari Wilayah Kota Pariaman Ke Nagari Parit Malintang Kecamatan Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat
78 2008 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Perusahaan Pengelola Aset
77 2008 Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Tenaga Nuklir Nasional
76 2008 Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan
75 2008 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2007 Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bidang Pembiayaan Infrastruktur
74 2008 Guru
73 2008 Jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak Yang berlaku pada departemen perdagangan dan Lampiran
72 2008 Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai
71 2008 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan
70 2008 Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Soda Indonesia
69 2008 Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2000 Tentang Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Industri Soda Indonesia Ke Dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT Garam
68 2008 Tata Cara Pelaksanaan Hubungan Dan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia
67 2008 Pendirian Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara Indonesia I
66 2008 Besaran Nilai Simpanan Yang Dijamin Lembaga Penjamin Simpanan
65 2008 Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
64 2008 Perubahan Atas PP No 54 Tahun 2004 Tentang Majelis Rakyat Papua
63 2008 Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan
62 2008 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang-Bidang Usaha Tertentu Dan/Atau Di Daerah-Daerah Tertentu
61 2008 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bidang Pengelolaan Aset
60 2008 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
59 2008 Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan
58 2008 Hak Keuangan/Administratif Bagi Ketua, Wakil Ketua, Dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Serta Mantan Ketua, Wakil Ketua, Dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Beserta Janda/Dudanya
57 2008 Pendirian Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara Indonesia
56 2008 Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara Diubah oleh PP No 73/2012
55 2008 Pengenaan Bea Keluar Terhadap Barang Ekspor UU No 10 Tahun 1995 - Kepabeanan
54 2008 Tata Cara Pengadaan Dan Penerusan Pinjaman Dalam Negeri Oleh Pemerintah
53 2008 Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya
52 2008 Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Negara Lingkungan Hidup
51 2008 Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi Dirubah oleh PP No 40/2009
50 2008 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Pengembangan Pariwisata Bali
49 2008 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan,Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah
48 2008 Pendanaan Pendidikan
47 2008 Wajib Belajar
46 2008 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Tata Kerja Dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit
45 2008 Pedoman Pemberian Insentif Dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal Di Daerah
44 2008 Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban
43 2008 Air Tanah
42 2008 Pengelolaan Sumber Daya Air
41 2008 Perusahaan Umum (PERUM) Jaminan Kredit Indonesia
40 2008 Perubahan Nama Kabupaten Yapen Waropen Menjadi Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua
39 2008 Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian
38 2008 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
37 2008 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 Tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia
36 2008 Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi
35 2008 Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2008 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun/Tunjangan
34 2008 Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1985 Tentang Pemberian Tunjangan Veteran Kepada Veteran Republik Indonesia
33 2008 Perubahan Keenam Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Pemberian Tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan
32 2008 Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1980 Tentang Pemberian Tunjangan Kehormatan Kepada Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat Dan Janda/Dudanya
31 2008 Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Bima Dari Raba Wilayah Kota Bima Ke Kecamatan Woha Kabupaten Bima
30 2008 Penyelenggaraan Penelitian Dan Pengembangan Perikanan
29 2008 Perizinan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion dan Bahan Nuklir
28 2008 Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda Di Bidang Kepabeanan
27 2008 Pajak Penghasilan Atas Diskonto Surat Perbendaharaan Negara
26 2008 Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
25 2008 Perubahan Nama Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Menjadi Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat
24 2008 Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Meteorologi Dan Geofisika
23 2008 Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana
22 2008 Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana
21 2008 Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
20 2008 Tata Cara Pemberhentian Dengan Hormat, Pemberhentian Tidak Dengan Hormat, dan Pemberhentian Sementara, Serta Hak Jabatan Fungsional Jaksa Yang Terkena Pemberhentian
19 2008 Kecamatan
18 2008 Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Malang Dari Wilayah Kota Malang Ke Wilayah Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang
17 2008 Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri Atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu, Dan Tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
16 2008 Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri Atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu, Dan Tunjangan Orang Tua Anggota Tentara Nasional Indonesia
15 2008 Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Dan Peradilan Agama Serta Janda/Dudanya
14 2008 Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Dan Janda/Dudanya
13 2008 Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (PDF)
12 2008 Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia (PDF)
11 2008 Perubahan Kelima Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Dan Peradilan Agama (PDF)
10 2008 Perubahan Kesepuluh Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (PDF)
9 2008 Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdaganan Orang
8 2008 Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
7 2008 Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
6 2008 Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (PDF) (Word)
5 2008 Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara Republik Indonesia Pada PT Kertas Blabak
4 2008 Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara Republik Indonesia Pada PT Kertas Basuki Rachmat
3 2008 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan
2 2008 Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan yang Berlaku pada Departemen Kehutanan
1 2008 Investasi Pemerintah Diubah oleh PP No 49/2011

81

2007

Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri Yang Berbentuk Perseroan Terbuka

80 2007 Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (tidak berlaku lagi) Digantikan oleh PP No 74/2011
79 2007 Perubahan Batas Daerah Kota Pangkalpinang Dengan Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Di Desa Selindung
78 2007 Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah Menggantikan PP No 129 Tahun 2000
77 2007 Lambang Daerah
76 2007 Perubahan Kelima Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja
75 2007 Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
74 2007 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia
73 2007 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kertas Leces
72 2007 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pupuk Sriwidjaja
71 2007 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Boma Bisma Indra
70 2007 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Kereta Api
69 2007 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Penerbangan Garuda Indonesia
68 2007 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara XIV
67 2007 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Sarana Pengembangan Usaha
66 2007 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bidang Pembiayaan Infrastruktur
65 2007 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Asuransi Kredit Indonesia
64 2007 Penyesuaian Pensiun Eks Pegawai Negeri Sipll Departemen Perhubungan Pada PT Kereta Api Indonesia (Persero)
63 2007 Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Perindustrian
62 2007 Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Standardisasi Nasional
61 2007 Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Sosial
60 2007 Konservasi Sumber Daya Ikan
59 2007 Kegiatan Usaha Panas Bumi Diubah oleh PP No 70/2010
58 2007 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi
57 2007 Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Koordinasi Survei Dan Pemetaan Nasional
56 2007 Santunan dan Tunjangan Cacat Prajurit Tentara Nasional Indonesia
55 2007 Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan
54 2007 Pelaksanaan Pengangkatan Anak
53 2007 Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara Melalui Penerbitan dan Penjualan Saham Baru Pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya
52 2007 Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara Melalui Penerbitan dan Penjualan Saham Baru Pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Jasa Marga
51 2007 Indikasi Geografis UU No 15 Tahun 2001 - Merek
50 2007 Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah
>>: Penjelasan
49 2007 Perubahan Nama Kabupaten Pasir Menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur
48 2007 Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun
47 2007 Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan
46 2007 Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Diubah oleh PP No 5/2011
45 2007 Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil >> Permendagri No 50 Tahun 2007 - Ketentuan Pelaksanaan PP No 45 Tahun 2007
44 2007 Penjualan Saham Pada Perusahan Perseroan (Persero) PT Bank Negara Indonesia TBK.
43 2007 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 Tentang Pengkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil
42 2007 Waralaba Menggantikan PP No 16 Tahun 1997
41 2007 Organisasi Perangkat Daerah Menggantikan PP No.8 Tahun 2003
40 2007 Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Kantor Berita Nasional Antara
39 2007 Pengelolaan Uang Negara/Daerah
>>: Penjelasan
38 2007 Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
>> Lampiran PP No 38 Tahun 2007
 
37 2007 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Diubah oleh PP No 102/2012
36 2007 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang  
35 2007 Pengalokasian Sebagian Pendapatan Badan Usaha Untuk Peningkatan Kemampuan Perekayasaan, Inovasi, dan Difusi Teknologi  
34 2007 Pemberian Gaji Ketiga Belas  
33 2007 Keselamatan Radiasi Pengion dan Keamanan Sumber Radioaltif  
32 2007 Pemberian Fasilitas Perpajakan Dalam Rangka Penanganan Bencana Alam Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara  
31 2007 Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 Tentang Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai  
30 2007 Perubahan Kelima Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Pemberian Tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan  
29 2007 Perubahan Keenam Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1980 Tentang Pemberian Tunjangan Kehormatan Kepada Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat Dan Janda/Dudanya  
28 2007 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1985 Tentang Pemberian Tunjangan Veteran Kepada Veteran Republik Indonesia  
27 2007 Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri Atau Duda, Tunjangan Anak Yatim Dan/Atau Piatu, Dan Tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia  
26 2007 Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri Atau Duda, Tunjangan Anak Yatim Dan/Atau Piatu Dan Tunjangan Orang Tua Prajurit Tentara Nasional Indonesia  
25 2007 Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah  
24 2007 Perubahan Nama Provinsi Irian Jaya Barat Menjadi Provinsi Papua Barat  
23 2007 Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia  
21 2007 Perubahan Ketiga Atas PP No 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Permendagri No 21 Tahun 2007 - Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional
20 2007 Partai Politik Lokal Di Aceh  
19 2007 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2005 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia  
18 2007 Pendanaan Keolahragaan  
17 2007 Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga
>>: Penjelasan
 
16 2007 Penyelenggaraan Keolahragaan  
15 2007 Tata Cara Memperoleh Informasi Ketenagakerjaan dan Penyusunan Serta Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja
>>: Penjelasan
 
14 2007 Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama Serta Janda/Dudanya  
13 2007 Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya  
12 2007 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia  
11 2007 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia  
10 2007 Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Dan Peradilan Agama  
9 2007 Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil  
8 2007 Investasi Pemerintah  
7 2007 Perubahan Ketiga Atas PP No 12 Tahun 2001 tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai  
6 2007 Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan  
5 2007 Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Aceh Timur Dari Wilayah Kota Langsa Ke Wilayah Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur  
4 2007 Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia, Departemen Kesehatan  
3 2007 Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat  
2 2007 Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia  
1 2007 Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang-bidang Usaha Tertentu Dan/Atau di Daerah-daerah Tertentu  

55

2006

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan PT. Pertani

54 2006 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Kereta Api
53 2006 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Semen Kupang
52 2006 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Umum (Perum) Pengangkutan Penumpang Djakarta
51 2006 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Dirgantara Indonesia
50 2006 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pupuk Sriwidjaja
49 2006 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perikanan Nusantara
48 2006 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kliring Berjangka Indonesia
47 2006 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kertas Leces
46 2006 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Penerbangan Garuda Indonesia
45 2006 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Merpati Nusantara Airlines
44 2006 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kertas Kraft Aceh
43 2006 Perizinan Reaktor Nuklir UU No 10/1997 - Ketenaganukliran
42 2006 Pelaksanaan UU No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf UU No 41/2004 - Wakaf
41 2006 Perizinan Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bagi Pergutuan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing, Dan Orang Asing
40 2006 Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional  
39 2006 Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan  
38 2006 Hak Keuangan/Administratif Bagi Ketua, Wakil Ketua Dan Hakim Anggota Mahkamah Konstitusi, Serta Mantan Ketua, Wakil Ketua Dan Hakim Anggota Mahkamah Konstitusi Beserta Janda/Dudanya  
37 2006 Perubahan Kedua Atas PP No 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD  
36 2006 Pencarian dan Pertolongan  
35 2006 Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Ngada Dari Mbay Kecamatan Aesesa Ke Bajawa  
34 2006 Jalan  
33 2006 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah  
32 2006 Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Perum Peruri)  
31 2006 Sistem Pelatihan Kerja Nasional  
30 2006 Penetapan Universitas Airlangga Sebagai Badan Hukum Milik Negara  
29 2006 Hak Keuangan, Kedudukan Protokol, Dan Perlindungan Keamanan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi  
28 2006 Perubahan Atas PP No 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan  
27 2006 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Damri  
26 2006 Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 Tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik  
25 2006 Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2006 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun/Tunjangan  
24 2006 Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Hakim Ad Hoc Pengadilan Perikanan  
23 2006 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kertas Kraft Aceh  
22 2006 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sang Hyang Seri  
21 2006 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia  
20 2006 Irigasi  
19 2006 Perubahan Atas PP Nomor 62 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kelautan dan Perikanan  
18 2006 Perubahan Atas PP Nomor 69 Tahun 2005 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya  
17 2006 Perubahan Kelima Atas PP Nomor 14 Tahun 1985 tentang Pemberian Tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan  
16 2006 Perubahan Kedua Atas PP Nomor 34 Tahun 1985 tentang Pemberian Tunjangan Veteran Kepada Veteran Republik Indonesia  
15 2006 Perubahan Kelima Atas PP Nomor 10 Tahun 1980 tentang Pemberian Tunjangan Kehormatan Kepada Bekas Komite Nasional Indonesia Pusat dan Janda/ Dudanya  
14 2006 Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan/Warakawuri Atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/ Piatu, Anak Yatim Piatu Dan Pemberian Tunjangan Orang Tua Prajurit Tentara Nasional Indonesia  
13 2006 Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan/Warakawuri Atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/ Piatu, Anak Yatim Piatu Dan Pemberian Tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia  
12 2006 Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Pemerintah Nomor 145 Tahun 2000 Tentang Kelompok Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah  
11 2006 Pajak Penghasilan Atas Diskonto Surat Perbendaharaan Negara  
10 2006 Penjualan Saham Milik Negara Republik Indonesia Pada PT Bank Permata Tbk Dan PT Bank Lippo Tbk  
9 2006 Tata Cara Permohonan Pendaftaran Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu  
8 2006 Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah   Lampiran PP No 8 Tahun 2006  
7 2006 Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kesehatan
6 2006 Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Dirubah oleh PP No 38/2008
5 2006 Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau Menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau  
4 2006 Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga  
3 2006 Pemindahan Ibukota Kabupaten Kupang dari Wilayah Kota Kupang ke Wilayah Oelamasi Kabupaten Kupang  
2 2006 Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (tidak berlaku lagi) Digantikan oleh PP No 10/2011
1 2006 Besaran Dan Penggunaan Iuran Badan Usaha Dalam Kegiatan Usaha Penyediaan Dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa  

80

2005

Pemindahan Ibukota Luwu Dari Wilayah Kota Palopo Ke Wilayah Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu

79 2005 Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Permendagri No 24/2007 - Pedoman Pemeriksaan dalam Rangka Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Daerah
78 2005 Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Lembaga Administrasi Negara (tidak berlaku lagi) Digantikan oleh PP No 73/2009
77 2005 Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Tenaga Nuklir Nasional  
76 2005 Tata Cara Penatausahaan, Pertanggung Jawaban, Dan Publikasi Informasi Atas Pengelolaan Surat Utang Negara  
75 2005 Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia  
74 2005 Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar  
73 2005 Kelurahan  
72 2005 Desa  
71 2005 Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Dan Peradilan Agama Serta Janda/Dudanya  
70 2005 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Dan Peradilan Agama  
69 2005 Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Dan Janda/Dudanya  
68 2005 Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia  
67 2005 Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia  
66 2005 Perubahan Ke Tujuh Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil  
65 2005 Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal  
64 2005 Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja  
63 2005 Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi Diubah oleh PP No 103/2012
62 2005 Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pusat Statistik  
61 2005 Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia  
60 2005 Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kertas Kraft Aceh  
59 2005 Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Merpati Nusantara Airlines  
58 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah  
57 2005 Hibah Kepada Daerah (tidak berlaku lagi) Digantikan oleh PP No 2/2012
56 2005 Sistem Informasi Keuangan Daerah Diubah oleh PP No 65/2010
55 2005 Dana Perimbangan  
54 2005 Pinjaman Daerah (tidak berlaku lagi) Digantikan oleh PP No 30/2011
53 2005 Perubahan Atas PP No.25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD (tidak berlaku lagi) PP No 25/2004 sudah digantikan oleh PP No 16/2010
52 2005 Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan  
51 2005 Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas  
50 2005 Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta  
49 2005 Pedoman Kegiatan Peliputan Lembaga Penyiaran Asing  
48 2005 Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil  
47 2005 Perubahan Atas PP No.29 Tahun 1997 tentang Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Rangkap  
46 2005 Pemindahan Ibukota Kabupaten Musi Rawas Dari Wilayah Kota Lubuk Linggau Ke Wilayah Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas  
45 2005 Pendirian, Pengurusan, Pengawasan Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara  
44 2005 Tata Cara Penyertaan Dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara Dan Perseroan Terbatas  
43 2005 Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Dan Perubahan Bentuk Badan Hukum Badan Usaha Milik Negara  
42 2005 Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Arsip Nasional Republik Indonesia  
41 2005 Perubahan Keenam Atas Peraturan Pemerintah Nomor 145 Tahun 2000 Tentang Kelompok Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah  
40 2005 Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Komisi Banding Paten  
39 2005 Penjaminan Simpanan Nasabah Bank Berdasarkan Prinsip Syariah  
38 2005 Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 Tentang Visa, Izin Masuk, Dan Izin Keimigrasian  
37 2005 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
36 2005 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung  
35 2005 Pungutan Ekspor Atas Barang Ekspor Tertentu Pasal 3 ayat (6), Menteri Perdagangan harus menetapkan Harga Patokan Ekspor Atas Barang Ekspor Tertentu  
34 2005 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi  
33 2005 Tata Cara Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero) Diubah oleh PP No 59/2009
32 2005 Modal Awal Lembaga Penjamin Simpanan  
31 2005 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 Tentang Rumah Negara  
30 2005 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2003 Tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam  
29 2005 Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (tidak berlaku lagi) Digantikan oleh PP No 5/2009
28 2005 Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Komunikasi dan Informatika  
27 2005 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2000 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Perhubungan  
26 2005 Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Avtur Untuk Keperluan Penerbangan Internasional  
25 2005 Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2005 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun/Tunjangan  
24 2005 Standar Akuntansi Pemerintahan (tidak berlaku lagi) Digantikan oleh PP No 71/2010
23 2005 Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Diubah oleh PP No 74/2012
22 2005 Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak  
21 2005 Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik  
20 2005 Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Kegiatan Penelitian Dan Pengembangan Oleh Perguruan Tinggi Dan Lembaga Penelitian Dan Pengembangan  
19 2005 Standar Nasional Pendidikan  
18 2005 Perubahan Atas PP No 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian  
17 2005 Perubahan Atas PP No 6 Tahun 2005  
16 2005 Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum  
15 2005 Jalan Tol >> Dirubah oleh PP No 44/2009
14 2005 Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah Dirubah oleh PP No 33 Tahun 2006
13 2005 Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia  
12 2005 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia  
11 2005 Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik  
10 2005 Penghitungan Jumlah Hak Suara Kreditor  
9 2005 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (PERUM) Pengangkutan Penumpang Djakarta  
8 2005 Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Tripartit  
7 2005 Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Komisi Banding Merek  
6 2005 Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Perubahan pertama oleh PP No 17/2005
Perubahan kedua oleh PP No 25/2007
Perubahan ketiga oleh PP No 49/2008
5 2005 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) di Bidang Pembiayaan Sekunder Perumahan  
4 2005 Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kebudayaan dan Pawriwisata  
3 2005 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 Tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik  
2 2005 Konsultan Hak Kekayaan Intelektual Keputusan Dirjen Haki No H-17.PR.09.10 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran Konsultan Hak Kekayaan Intelektual
1 2005 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri

55

2004

Perubahan Kelima Atas Peraturan Pemerintah Nomor 145 Tahun 2000 Tentang Kelompok Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

 
54 2004 Majelis Rakyat Papua Dirubah oleh PP No 64 Tahun 2008
53 2004 Pengurangan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Pada Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Eksploitasi dan Industri Hutan II (PT Inhutani II) dan Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Eksploitasi dan Industri Hutan V (PT Inhutani V)  
52 2004 Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Inhutani V  
51 2004 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Eksploitasi Dan Industri Hutan IV (PT Inhutani IV)  
50 2004 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Eksploitasi Dan Industri Hutan III (PT Inhutani III)  
49 2004 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Eksploitasi Dan Industri Hutan II (PT Inhutani II)  
48 2004 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Eksploitasi dan Industri Hutan I (PT Inhutani I)  
47 2004 Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Agama  
46 2004 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Urusan Logistik  
45 2004 Perlindungan Hutan Diubah oleh PP No 60/2009
44 2004 Perencanaan Kehutanan  
43 2004 Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia  
42 2004 Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil  
41 2004 Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Ad-Hoc Pengadilan Hubungan Industrial dan Hakim Ad-Hoc Pada Mahkamah Agung  
40 2004 Pemindahan Ibukota Kabupaten Lima Puluh Kota Dari Wilayah Kota Payakumbuh Ke Sarilamak Di Wilayah Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota  
39 2004 Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok Dari Wilayah Kota Solok Ke Kayu Aro-Sukarami  
38 2004 Pemindahan Ibukota Kabupaten Kepulauan Riau dari Wilayah Kota Tanjung Pinang Ke Bandar Seri Bentan Di Wilayah Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Kepulauan Riau  
37 2004 Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik  
36 2004 Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi  
35 2004 Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi Perubahan ke-1: PP No 34/2005
Perubahan ke-2: PP No 55/2009
34 2004 Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Penerbit Dan Toko Buku Pradnya Paramita Ke Dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT Penerbitan Dan Percetakan Balai Pustaka
33 2004 Penjualan saham milik negara republik indonesia Pada PT Bank permata tbk, pt bank central asia Tbk, PT bank internasional indonesia tbk, pt bank niaga tbk, Dan PT Bank Danamon Indonesia Tbk
32 2004 Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (tidak berlaku lagi) Digantikan oleh PP No 6/2010
Permendagri No 26/2005 - Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja
31 2004 Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia  
30 2004 Pemindahan Ibukota Kabupaten Tasikmalaya Dari Wilayah Kota Tasikmalaya Ke Singaparna  
29 2004 Sarana Produksi Berteknologi Tinggi Untuk Cakram Optik (Optical Disc)  
28 2004 Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan UU No 7/1996 - Pangan
27 2004 Tata Cara Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah
26 2004 Perubahan Nama Kabupaten Kendari Menjadi Kabupaten Konawe
25 2004 Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD (tidak berlaku lagi) Digantikan oleh PP No 16/2010
24 2004 Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Perubahan Ketiga oleh PP No 21/2007
Perubahan Kedua oleh PP No 37/2006
Perubahan pertama oleh PP No 37/2005

23 2004 Badan Nasional Sertifikasi Profesi  
22 2004 Pengelolaan Dan Investasi Dana Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja  
21 2004 Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga  
20 2004 Rencana Kerja Pemerintah  
19 2004 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 Tentang Perdagangan Barang-barang dalam Pengawasan
18 2004 Pengurangan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Angkasa Pura I
17 2004 Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2004 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun/Tunjangan
16 2004 Penatagunaan Tanah UU No 24/1992 - Penataan Ruang
15 2004 Perusahaan Umum (PERUM) Pembangunan Perumahan Nasional
14 2004 Syarat Dan Tata Cara Pengalihan Perlindungan Varietas Tanaman Dan Penggunaan Varietas Yang Dilindungi Oleh Pemerintah
13 2004 Penamaan, Pendaftaran Dan Penggunaan Varietas Asal Untuk Pembuatan Varietas Turunan Esensial
12 2004 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal  
11 2004 Penjualan Saham Pada Perusahaan Perseroan  
10 2004 Pendirian Perusahaan (Persero) di Bidang Pengelolaan Aset  
9 2004 Kampanye Pemilihan Umum Oleh Pejabat Negara (tidak berlaku lagi) Digantikan oleh PP No 14 Tahun 2009
8 2004 Perubahan Atas PP No 1 Tahun 1998 tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal  
7 2004 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2002 Tentang Taris Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Pertanian  
6 2004 Penetapan Universitas Pendidikan Indonesia Sebagai Badan Hukum Milik Negara  
5 2004 Taris Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.  
4 2004 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1999 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehakiman  
3 2004 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Rajawali Nusantara Indonesia  
2 2004 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Sahan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Gas Negara  
1 2004 Tata Cara Penyampaian Rencana dan Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak  

64

2003

Penjualan Saham Milik Negara Republik Indonesia Pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pembangunan Perumahan

 
63 2003 Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam  
62 2003 Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Beserta Perangkat Penyelenggara Pemilihan Umum Serta Pimpinan dan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum  
61 2003 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 Tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) Bulog  
60 2003 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Damri  
59 2003 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan  
58 2003 Penjualan Saham Pada Perusahaan Perseroan (Persero)PT Perusahaan Gas Negara  
57 2003 Tata Cara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang  
56 2003 Penetapan Universitas Sumatera Utara Sebagai Badan Hukum Milik Negara  
55 2003 Tanda Kehormatan Satyalancana Pendidikan
54 2003 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 Tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil  
53 2003 Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik  
52 2003 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT PAL Indonesia  
51 2003 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia  
50 2003 Penjualasan Saham Milik Negara Republik Indonesia Pada PT Indocement Tunggal Prakarsa TBK  
49 2003 Penjualan Saham Pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia  
48 2003 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia  
47 2003 Pajak Penghasilan Yang Ditanggung Oleh Pemerintah Atas Penghasilan Pekerja Dari Pekerjaan  
46 2003 Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 Tentang Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai  
45 2003 Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
44 2003 Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Keuangan
43 2003 Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 145 Tahun 2000 Tentang Kelompok Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
42 2003 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta)
41 2003 Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan Pada Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Jawatan (Perjan) Kepada Menter Negara Badan Usaha Milik Negara
40 2003 Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup
39 2003 Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Perindustrian Dan Perdagangan
38 2003 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 Tentang Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Dan Atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
37 2003 Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan/Warakawuri Atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu Dan Anak Yatim-Piatu Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
36 2003 Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan/Warakawuri Atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu Dan Anak Yatim-Piatu Anggota Tentara Nasional Indonesia
35 2003 Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Dan Peradilan Agama Serta Janda/Dudanya
34 2003 Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Dan Janda/Dudanya
33 2003 Penghapusan Kota Administratif Kisaran, Kota Administratif Rantau Prapat, Kota Administratif Batu Raja, Kota Administratif Cilacap, Kota Administratif Purwokerto, Kota Administratif Klaten, Kota Administratif Jember, Dan Kota Administratif Watampone
32 2003 Tanda Kehormatan Satyalancana Dharma Nusa
31 2003 Pengalihan Bentuk Perusahaan Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Negara (Pertamina) Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
30 2003 Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani) (tidak berlaku lagi) Digantikan oleh PP No 72/2010
29 2003 Pemindahan Ibukota Kabupaten Buton Dari Wilayah Kota Bau-Bau Ke Pasarwajo Di Wilayah Kabupaten Buton  
28 2003 Subsidi Dan Iuran Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Asuransi Kesehatan Bagi Pegawai Negeri Sipil Dan Penerima Pensiun  
27 2003 Penjualan Saham Milik Negara Republik Indonesia Pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Mandiri  
26 2003 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Mandiri  
25 2003 Pengelolaan Kekayaan Badan Layanan Umum  
24 2003 Tata Cara Perlindungan terhadap Saksi, Penuntut Umum dan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme  
23 2003 Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah  
22 2003 Pembatalan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1998 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Dharma Niaga Dan Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Pantja Niaga Dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Dharma Niaga Ke Dalam Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Cipta Niaga  
21 2003 Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Lembaga Penerbangan Dan Antariksa Nasional  
20 2003 Penundaan Kelima Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1998 Tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam  
19 2003 Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan
18 2003 Pemindahan Ibukota Kabupaten Aceh Utara Dari Wilayah Kota Lhokseumawe Ke Lhoksukon Di Wilayah Kabupaten Aceh Utara
17 2003 Penambahan Penyertaan Modal Negara Repulik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Jasa Raharja
16 2003 Penambahan Penyertaan Modal Negara Repulik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Jiwasraya
15 2003 Perubahan Peruntukkan Dana Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Tambang Batubara Bukit Asam Sebagaimana Dimaksud Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1998
14 2003 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
13 2003 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia  dan Lampiran
12 2003 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2001
11 2003 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001
10 2003 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Ekspor Indonesia
9 2003 Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Diubah oleh PP No 63/2009
8 2003 Organisasi Perangkat Daerah (tidak berlaku lagi) Digantikan oleh PP No 41/2007
7 2003 Pendirian Perusahaan Umum (Perum) BULOG
6 2003 Perubahan Ketiga Atas PP Nomor 145 Tahun 2000 tentang Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
5 2003 Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Yang Diterima oleh Pekerja Sampai Dengan Sebesar Upah Minimum Propinsi Atau Upah Minimum Kabupaten/Kota
4 2003 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja
3 2003 Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum bagi Anggota Polri
2 2003 Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
1 2003 Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

68

2002

Ketahanan Pangan

 
67 2002 Badan Pengatur Penyediaan Dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa  
66 2002 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Damri  
65 2002 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero)PT Varuna Tirta Prakasya  
64 2002 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero)PT Kawasan Berikat Nusantara  
63 2002 Hutan Kota  
62 2002 Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kelautan dan Perikanan Dirubah oleh PP No 19/2006
61 2002 Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah   dan Lampiran
60 2002 Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe
59 2002 Obligasi Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian  
58 2002 Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kelautan dan Perikanan Di Bidang Jasa Riset Kelautan dan Perikanan
57 2002 Penjualan Saham Milik Negara Republik Indonesia Pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Tambang Batubara Bukit Asam
56 2002 Penjualan Saham Milik Negara Republik Indonesia Pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Indonesia Farma Tbk.
55 2002 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Tambang Batubara Bukit Asam
54 2002 Usaha Perikanan  
53 2002 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan  
52 2002 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham PT Dirgantara Indonesia, Pt Pal Indonesia, PT Pindad, PT Dahana, PT Krakatau Steel, PT Barata Indonesia, PT Boma Bisma Indra, PT Industri Kereta Api, Pt Industri Telekomunikasi Indonesia dan PT Len Industri dan Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pakarya Industri Strategis  
51 2002 Perkapalan  
50 2002 Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi  
49 2002 Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Pertanian  
47 2002 Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Sosial  
42 2002 Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi  
41 2002 Kenaikan Jabatan dan Pangkat Hakim  
40 2002 Penundaan Keempat Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1998 Tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam  
39 2002 Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia  
38 2002 Daftar Koordinat Geografis Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia Dirubah oleh PP No 37/2008
37 2002 Hak dan Kewajiban Kapal dan Pesawat Udara Asing dalam Melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan Melalui Alur Laut Kepulauan Yang Ditetapkan  
36 2002 Hak dan Kewajiban Kapal Asing dalam Melaksanakan Lintas Damai Melalui Perairan Indonesia  
35 2002 Dana Reboisasi Dirubah oleh PP No 58/2007
34 2002 Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan
33 2002 Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Luar Negeri
32 2002 Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Lembaga Administrasi Negara
31 2002 Perusahaan Umum (Perum) DAMRI
30 2002 Penjualan Saham Milik Negara Republik Indonesia Pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Indosat Tbk.
29 2002 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Merpati Nusantara Airlines
28 2002 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja
27 2002 Pengelolaan Limbah Radioaktif  
26 2002 Keselamatan Pengangkutan Zat Radioaktif  
25 2002 Penetapan Besarnya Nilai Jual Kena Pajak Untuk Penghitungan Pajak Bumi Dan Bangunan  
24 2002 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000  
23 2002 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero)PT Perusahaan Gas Negara  
22 2002 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero)PT Pelayaran Nasional Indonesia  
21 2002 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Pengalihan Status Anggota Tentara Nasional Indonesia Dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Menjadi Pegawai Negeri Sipil Untuk Menduduki Jabatan Struktural Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2002  
20 2002 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkutan Sungai, Danau Dan Penyeberangan  
19 2002 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Kedalam Modal Saham P erusahaan Perseroan (Persero)PT Angkasa Pura I  
18 2002 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Kedalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero)PT Pelabuhan Indonesia III  
17 2002 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Kedalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero)PT Pelabuhan Indonesia II  
16 2002 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Kedalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero)PT Pelabuhan Indonesia I  
15 2002 Karantina Ikan dan  Penjelasan  
14 2002 Karantina Tumbuhan  
13 2002 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural  
12 2002 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil  
11 2002 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil  
10 2002 Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup Di Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan  
9 2002 Pengalihan Bentuk Perusahaan Jawatan (Perjan) Televisi Republik Indonesia Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)  
8 2002 Perubahan Nama Kabupaten Kutai Menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara  
7 2002 Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 145 Tahun 2000 Tentang Kelompok Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah  
6 2002 Pajak Penghasilan Atas Bunga dan Diskonto Obligasi yang Diperdagangkan dan/atau Dilaporkan Perdagangannya Di Bursa Efek (tidak berlaku lagi) Digantikan oleh PP No 16/2009
5 2002 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 Tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen
4 2002 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Pengalihan Status Anggota Tentara Nasional Indonesia Dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Menjadi Pegawai Negeri Sipil Untuk Menduduki Jabatan Struktural  
3 2002 Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat  
2 2002 Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat  
1 2002 Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Lembaga Sensor Film Di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional  

85

2001

Penundaan Ketiga Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1998 Tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam

 
84 2001 Perubahan Atas PP No 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan
83 2001 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 Tentang Pemilikan Saham Dalam Perusahan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing  
82 2001 Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air  
81 2001 Alat dan Mesin Budidaya Tanaman  
80 2001 Penjualan Saham Milik Negara Republik Indonesia Pada Pt Wisma Nusantara International  
79 2001 Penjualan Saham Milik Negara Republik Indonesia Pada PT Socfin Indonesia  
78 2001 Penjualan Saham Milik Negara Republik Indonesia Pada PT Telekomunikasi Indonesia Tbk.  
77 2001 Irigasi (tidak berlaku lagi) Digantikan oleh PP No 20/2006
76 2001 Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa
75 2001 Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (tidak berlaku lagi) PP No 32/1969 telah dicabut oleh PP No 23/2010
74 2001 Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun
| Penjelasan | Lampiran I | Lampiran II |
 
73 2001 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1987 Tentang Penetapan Dan Penggunaan Laba Serta Cara Pengurusan Dan Penggunaan Cadangan Umum Perusahaan Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Negara (Pertamina)
72 2001 Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Yang Diterima Oleh Pekerja Sampai Dengan Sebesar Upah Minimum Propinsi Atau Upah Minimum Kabupaten/Kota
71 2001 Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1998 Tentang Pengeluaran Atau Pemasukan Mata Uang Rupiah Dari Atau Ke Dalam Wilayah Republik Indonesia
70 2001 Kebandarudaraan
69 2001 Kepelabuhanan (tidak berlaku lagi) Digantikan oleh PP No 61/2009
68 2001 Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Dalam Negeri
67 2001 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Perusahaan Penerbangan Garuda Indonesia
66 2001 Retribusi Daerah >> Menggantikan PP No 20/1997
65 2001 Pajak Daerah >> Permendagri No 35/2002 Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah
64 2001 Pengalihan Kedudukan, Tugas Dan Kewenangan Menteri Keuangan Pada Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum) Dan Perusahaan Jawatan (Perjan) Kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara  
63 2001 Pengalihan Kedudukan, Tugas Dan Kewenangan Menteri Keuangan Pada Badan Penyehatan Perbankan Nasional Kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara  
59 2001 Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat  
58 2001 Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen  
57 2001 Badan Perlindungan Konsumen Nasional  
56 2001 Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah  
52 2001 Penyelenggaraan Tugas Pembantuan  
51 2001 Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
40 2001 Perubahan Atas PP Nomor 8 Tahun 1990 tentang Jalan Tol  
39 2001 Penyelenggaraan Dekonsentrasi  
30 2001 Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Dan Janda/Dudanya  
29 2001 Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia  
28 2001 Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia  
26 2001 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997  
20 2001 Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (tidak berlaku lagi) Digantikan oleh PP No. 79/2005
15 2001 Pengalihan Status Anggota Tentara Nasional Indonesia Dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Menjadi Pegawai Negeri Sipil Untuk Menduduki Jabatan Struktural Perubahan ke-3: PP No 8/2010
11 2001 Informasi Keuangan Daerah  
8 2001 Pupuk Budidaya Tanaman  
7 2001 Pemberian Keringanan Pajak Penghasilan Kepada Wajib Pajak Yang Melakukan Restrukturisasi Utang Usaha Melalui Lembaga Khusus Yang Dibentuk Pemerintah  
6 2001 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Jasa Raharja  
5 2001 Pemberhentian Pegawai Negeri Dan Pembatalan Surat Keputusan Pensiun Pegawai Negeri Pada Bekas Propinsi Timor Timur  
4 2001 Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan  
3 2001 Keamanan dan Keselamatan Penerbangan  
2 2001 Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah dalam rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah  
1 2001 Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  

155

2000

Penetapan Institut Teknologi Bandung Sebagai Badan Hukum Milik Negara

 
154 2000 Penetapan Institut Pertanian Bogor Sebagai Badan Hukum Milik Negara  
153 2000 Penetapan Universitas Gadjah Mada Sebagai Badan Hukum Milik Negara  
152 2000 Penetapan Universitas Indonesia Sebagai Badan Hukum Milik Negara  
151 2000 Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (tidak berlaku lagi) Digantikan oleh PP No 6/2005
150 2000 Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa
149 2000 Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Tebusan Pensiun, Dan Tunjangan Hari Tua Atau Jaminan Hari Tua
148 2000 Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang-Bidang Usaha Tertentu Dan Atau Di Daerah-Daerah Tertentu
147 2000 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Perlakuan Perpajakan Di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu
146 2000 Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Dan Atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
145 2000 Kelompok Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Perubahan Ketiga PP No 6/2003
Perubahan Kelima PP No 55/2004
144 2000 Jenis Barang Dan Jasa Yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai
143 2000 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000
142 2000 Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kelautan Dan Perikanan
141 2000 Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 Tentang Usaha Perikanan
140 2000 Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi
139 2000 Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Obligasi Yang Diperdagangkan Di Bursa Efek
138 2000 Penghitungan Penghasilan Kena Pajak Dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan
137 2000 Tempat Dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak, Dan Pemberian Ganti Rugi Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa
136 2000 Tata Cara Penjualan Barang Sitaan Yang Dikecualikan Dari Penjualan Secara Lelang Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa
135 2000 Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa
134 2000 Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir
133 2000 Perusahaan Umum (Perum) Percetakan Negara Republik Indonesia
132 2000 Pajak Penghasilan Atas Hadiah Undian
131 2000 Pajak Penghasilan Atas Bunga Deposito Dan Tabungan Serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia
130 2000 Pengecualian Sebagai Objek Pajak Atas Keuntungan Karena Pembebasan Utang Debitur Kecil
129 2000 Persyaratan Pembentukan Dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan Dan Penggabungan Daerah
128 2000 Pendirian Perusahaan Jawatan Rumah Sakit Kanker Dharmais Jakarta
127 2000 Pendirian Perusahaan Jawatan Rumah Sakit Anak Dan Bersalin Harapan Kita Jakarta
126 2000 Pendirian Perusahaan Jawatan Rumah Sakit Jantung Dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta
125 2000 Pendirian Perusahaan Jawatan Rumah Sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar
120 2000 Pendirian Perusahaan Jawatan Rumah Sakit Dr. Kariadi Semarang
112 2000 Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan karena Pemberian Hak Pengelolaan  
110 2000 Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
109 2000 Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah  
103 2000 Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian  
102 2000 Standardisasi Nasional  
101 2000 Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil  
100 2000 Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Dirubah oleh PP No 13/2002
99 2000 Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Dirubah oleh PP No 12/2002
98 2000 Pengadaan Pegawai Negeri Sipil  
97 2000 Formasi Pegawai Negeri Sipil  
88 2000 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV  
87 2000 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1999 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehakiman
86 2000 Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia
85 2000 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya
84 2000 Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (tidak berlaku lagi) Digantikan oleh PP No 8/2003 yang telah digantikan pula oleh PP No 41/2007
83 2000 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 1998
82 2000 Karantina Hewan
81 2000 Kenavigasian (tidak berlaku lagi) Digantikan oleh PP No 5/2010
80 2000 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Kliring Dan Jaminan Bursa Komoditi
79 2000 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Batan Teknologi
78 2000 Penetapan Pensiun Pokok Mantan Pejabat Negara Dan Janda/Dudanya
77 2000 Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan Bagi Penerima Pensiun Serta Janda/Dudanya
76 2000 Hak Keuangan/Administratif Jaksa Agung, Panglima Tentara Nasional Indonesia Dan Pejabat Lain Yang Kedudukannya Atau Pengangkatannya Setingkat Atau Disetarakan Dengan Menteri Negara
75 2000 Gaji Pokok Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Dan Anggota Lembaga Tinggi Negara Serta Uang Kehormatan Anggota Lembaga Tertinggi Negara
74 2000 Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri, Hakim Dan Pejabat Negara
73 2000 Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Dan Peradilan Agama Serta Janda/Dudanya
72 2000 Penyesuaian Pensiun Pokok Mantan Pimpinan Dan Hakim Anggota Mahkamah Agung Serta Janda/Dudanya
71 2000 Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  
70 2000 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Penerbangan Garuda Indonesia  
69 2000 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Kimia Farma  
68 2000 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Bank Tabungan Negara Dalam Rangka Program Rekapitalisasi Bank Umum  
67 2000 Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Lembaga Penerbangan Dan Antariksa Nasional (Lapan)  
66 2000 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pelabuhan Indonesia III  
65 2000 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pos Indonesia  
64 2000 Perizinan Pemanfaatan Tenaga Nuklir  
63 2000 Keselamatan dan Kesehatan Terhadap Pemanfaatan Radiasi Pengion  
62 2000 Pemindahan Ibukota Kabupaten Lombok Barat  
61 2000 Perubahan Atas PP Nomor 5 Tahun 1996 tentang Hak Keuangan/ Administratif Duta Besar Luar Biasa Dan Berkuasa Penuh dan Mantan Duta Besar Luar Biasa Dan Berkuasa Penuh Serta Janda/Dudanya  
60 2000 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1980 Tentang Hak Keuangan/Administratif Menteri Negara Dan Bekas Menteri Negara Serta Janda/Duda (Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1993  
59 2000 Perubahan atas peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1980 tentang Hak keuangan/administratif kepala daerah/wakil kepala daerah Dan bekas kepala daerah/bekas wakil kepala daerah serta Janda/dudanya sebagaimana telah beberapa kali diubah Terakhir dengan peraturan pemerintah Nomor 16 tahun 1993  
58 2000 Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia Ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT indonesia farma  
57 2000 Penambahan penyertaan modal negara republik Indonesia Ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT perkebunan nusantara IV  
56 2000 Penambahan penyertaan modal negara republik Indonesia Ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT. Kereta api Indonesia  
55 2000 Penambahan penyertaan modal negara republik Indonesia Ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT. Pelabuhan Indonesia I  
54 2000 Lembaga penyedia jasa pelayanan penyelesaian Sengketa Lingkungan hidup di luar pengadilan  
53 2000 Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Dan Orbit Satelit  
52 2000 Penyelenggaraan Telekomunikasi  
51 2000 Tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak Yang berlaku pada departemen agama  
50 2000 Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia Ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT pelabuhan indonesia IV  
49 2000 Penambahan penyertaan modal negara republik indonesia Ke dalam modal perusahaan umum (perum) Pengangkutan Penumpang Djakarta  
48 2000 Perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 98 Tahun 1999 Tentang pengalihan kedudukan, tugas dan kewenangan Menteri keuangan selaku rapat umum pemegang saham (RUPS) Atau Pemegang saham pada perusahaan perseroan (persero) dan Perseroan Terbatas yang sebagian sahamnya dimiliki oleh negara Republik Indonesia kepada menteri negara penanaman modal dan Pembinaan badan usaha milik negara  
47 2000 Pelaksanaan konsultasi Calon Gubernur dan Wakil gubernur, pengesahan dan pelantikan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah  
46 2000 Penetapan Besarnya Nilai jual kena pajak untuk Penghitungan pajak bumi dan bangunan  
45 2000 Penundaan Berlakunya peraturan pemerintah Nomor 39 Tahun 1998 Tentang perlakuan pajak pertambahan nilai dan pajak Penjualan Atas barang mewah di kawasan berikat (bonded zone) Daerah industri Pulau Batam  
44 2000 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia  
43 2000 Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 Tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Dan Pajak Penghasilan Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah Yang Dibiayai Dengan Hibah Atau Dana Pinjaman Luar Negeri  
42 2000 Pembayaran Pajak Penghasilan Orang Pribadi Yang Akan Bertolak Ke Luar Negeri  
41 2000 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Jasa Indonesia  
40 2000 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Danareksa  
39 2000 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 Tentang Tenaga Kependidikan (tidak berlaku lagi) PP No 38/1992 telah digantikan oleh PP No 17/2010
38 2000 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 1999 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan (tidak berlaku lagi) PP No 81/1999 telah digantikan oleh PP No 19/2003
37 2000 Pendirian Perusahaan Jawatan Radio Republik Indonesia  
36 2000 Pendirian Perjan Jawatan Televisi Republik Indonesia  
35 2000 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura I  
34 2000 Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Perum Peruri)  
33 2000 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Pelabuhan Indonesia Iv  
32 2000 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Bank Negara Indonesia Tbk. Dalam Rangka Program Rekapitulasi Bank Umum  
31 2000 Obligasi Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian  
30 2000 Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi  
29 2000 Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Diubah oleh PP No 59/2010
28 2000 Usaha Dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi Perubahan ke 1: PP No 4/2010
Perubahan ke 2: PP No 92/2010
27 2000 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Angkutan Sungai, Danau Dan Penyeberangan  
26 2000 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Telekomunikasi Tbk.  
25 2000 Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom  
24 2000 Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai  
23 2000 Perusahaan Umum (Perum) Prasarana Perikanan Samudera  
22 2000 Penetapan bentuk PT Perusahaan pilot proyek berdikari Menjadi perusahaan perseroan (Persero)  
21 2000 Penambahan penyertaan modal negara republik Indonesia ke dalam modal saham perusahaan Perseroan (persero) pt konversi energi abadi (PT Koneba)  
20 2000 Perlakuan Perpajakan di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Diubah oleh PP No 147/2000
19 2000 Tim Gabungan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi  
18 2000 Perubahan ketiga atas Peraturan pemerintah nomor 17 tahun 1999 Tentang badan penyehatan perbankan nasional  
17 2000 Permohonan Pernyataan Pailit Untuk Kepentingan Umum  
16 2000 Pembagian Hasil penerimaan pajak bumi dan bangunan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah  
15 2000 Pemindahan Ibukota Kabupaten Jayapura dari Kota Jayapura ke Wilayah Sentani dl Kabupaten Jayapura  
14 2000 Tentang tarif atas jenis penerimaan bukan pajak yang berlaku Pada Departemen Perhubungan  
13 2000 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1998 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Pertambangan Dan Energi Di Bidang Pertambangan Umum  
12 2000 Pencarian dan Pertolongan (tidak berlaku lagi) Digantikan oleh PP No 36/2006 tentang Pencarian dan Pertolongan
11 2000 Penambahan penyertaan modal negara republik Indonesia Ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT. Kertas Leces  
10 2000 Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah  
9 2000 Gaji Pokok Pimpinan Dan Hakim Anggota Mahkamah Agung  
8 2000 Peraturan Gaji hakim peradilan umum, peradilan tata usaha negara Dan Peradilan Agama  
7 2000 Kepelautan  
6 2000 Perusahaan Jawatan (Perjan)  
5 2000 Penambahan penyertaan modal negara republik indonesia Ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT. Dana Tabungan dan asuransi pegawai negeri  
4 2000 Pengurangan penyertaan modal negara republik indonesia Pada perusahaan perseroan (persero) PT.tambang batubara bukit Asam  
3 2000 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995 tentang Angkutan Udara  
2 2000 Penggabungan perusahaan perseroan (persero) pt industri soda Indonesia ke dalam perusahaan perseroan (persero) pt garam (tidak berlaku lagi) Dicabut oleh PP No 69/2008
1 2000 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 1999 Tentang Pengalihan Kedudukan, Tugas Dan Kewenangan Menteri Keuangan Selaku Rapat Umum Pemegang Saham (Rups) Atau Pemegang Saham Pada Perusahaan Perseroan (Persero) Dan Perseroan Terbatas Yang Sebagian Sahamnya Dimiliki Oleh Negara Republik Indonesia Kepada Menteri Negara Penanaman Modal Dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara  

98

1999

Pengalihan Kedudukan, Tugas Dan Kewenangan Menteri Keuangan Selaku Rapat Umum Pemegang Saham (Rups) Atau Pemegang Saham Pada Perusahaan Perseroan (Persero) Dan Perseroan Terbatas Yang Sebagian Sahamnya Dimiliki Oleh Negara Republik Indonesia Kepada Menteri Negara Penanaman Modal Dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara

97 1999 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Perseroan (Persero) Pt. Bank Mandiri Dalam Rangka Program Rekapitalisasi Bank Umum
96 1999 Pengalihan kedudukan, tugas dan kewenangan Menteri Keuangan selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan Pemegang Saham pada Perusahaan Perseroan (Persero) dan Perseroan Terbatas yang sebagian sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia kepada Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara
95 1999 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 Tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional
94 1999 Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II
93 1999 Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta I
92 1999 Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan
91 1999 Penambahan Penyertaan modal Negara ke dalam modal saham Perseroan Terbatas Bank Umum Koperasi Indonesia (PT BUKOPIN)
90 1999 penggabungan Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Industri Sandang I ke dalam Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Industri Sandang II
90 1999 penggabungan Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Industri Sandang I ke dalam Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Industri Sandang II
89 1999 Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Hotel Dan Tourist Nasional (Natour Ltd) Ke Dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT Hotel Indonesia Internasional
88 1999 Tata Cara Pengalihan Dokumen Perusahaan ke dalam Mikrofilm atau Media Lainnya dan Legalisasi
87 1999 Tata Cara Penyerahan dan Pemusnahan Dokumen Perusahaan
86 1999 Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan
85 1999 Perubahan Atas PP Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahay dan Beracun
84 1999 Perubahan Batas Wilayah Kota Bukittinggi dan Kabupaten Agam
83 1999 Kerja sama antara Pemerintah dan Bank Umum dalam rangka pembiayaan Kredit Usaha Tani
82 1999 Angkutan Di Perairan (tidak berlaku lagi) Digantikan oleh PP No 20/2010
81 1999 Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan (tidak berlaku lagi) Digantikan oleh PP No 19/2003
80 1999 Kawasan Siap Bangun dan Lingkungan Siap Bangun Yang Berdiri Sendiri
79 1999 Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan
78 1999 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1994 Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Bagi Orang Pribadi Yang Akan Bertolak Ke Luar Negeri
77 1999 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Merpati Nusantara Airlines
76 1999 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Industri Sandang I
75 1999 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Industri Sandang II
74 1999 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan Dan Perkebunan
73 1999 Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersumber Dari Kegiatan Tertentu
72 1999 Penangguhan Mulai Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1999 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehakiman
71 1999 Pemindahan Ibukota Daerah Kabupaten Donggala Dari Wilayah Daerah Kota Palu Ke Wilayah Kota Donggala Kecamatan Banawa Daerah Kabupaten Donggala
70 1999 Pemindahan Ibukota Daerah Kebupaten Simalungun Dari Wilayah Daerah Kota Pematang Siantar Ke Kecamatan Raya Di Wilayah Daerah Kabupaten Simalungun
69 1999 Label dan Iklan Pangan UU No 7/1996 - Pangan
68 1999 Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara UU No 28/1999 - Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
67 1999 Tata Cara Pemantauan Dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Komisi Pemeriksa
66 1999 Persyaratan Dan Tata Cara Pengangkatan Serta Pemberhentian Anggota Komisi Pemeriksa
65 1999 Tata Cara Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara
64 1999 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1998 Tentang Informasi Keuangan Tahunan Perusahaan
63 1999 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian
62 1999 Pemindahan Ibukota Kabupaten Lombok Barat
61 1999 Penetapan Perguruan Tinggi Negeri Sebagai Badan Hukum (tidak berlaku lagi) Dicabut oleh PP no 17/2010
Beberapa peraturan pelaksanaan PP No 61/1999:
Keputusan Mendiknas No 042/U/2000 - Persyaratan dan Tata Cara Penetapan Perguruan Tinggi Negeri Sebagai Badan Hukum
Surat Dirjen Dikti No 3912/D/T/2001 - Pedoman Mengenai BHMN
60 1999 Pendidikan Tinggi (tidak berlaku lagi) Digantikan oleh PP No 17/2010
59 1999 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1994 Tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994  
58 1999 Syarat-syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan  
57 1999 Kerja Sama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan  
56 1999 Penjualan Saham Milik Negara Republik Indonesia PT Telekomunikasi Indonesia Tbk.  
55 1999 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Pelabuhan Indonesia III  
54 1999 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pakarya Industri  
53 1999 Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani)  
52 1999 Penambahan penyertaan modal Negara ke dalam modal Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Bank Negara Indonesia Tbk., Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Bank Rakyat Indonesia, dan Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Bank Mandiri Dalam Rangka Program Rekapitalisasi Bank Umum  
51 1999 Penyelenggaraan Statistik  
50 1999 Pembentukan 6 (Enam) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pesisir Selatan,Lombok, Sawahlunto/Sijunjung, dan Pasaman Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat  
49 1999 Pembentukan 9 (Sembilan) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat Ii Malang, Lamongan, Bojonegoro, Ngawi, Blitar, Lumajang Dan Kediri Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur  
48 1999 Pembentukan 14 (Empat Belas) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat Ii Serang, Tangerang, Pandeglang, Bogor, Subang, Karawang, Ciamis Dan Majalengka Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat  
47 1999 Pembentukan Kecamatan Teras Terunjam Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat Ii Bengkulu Utara Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bengkulu  
46 1999 Pembentukan 6 (Enam) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat Ii Lampung Selatan Dan Lampung Tengah Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung  
45 1999 Pembentukan Kecamatan Bantarsari Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat Ii Cilacap Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah  
44 1999 Pembentukan 5 (Lima) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat Ii Aceh Timur Dan Aceh Utara Dalam Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Aceh  
43 1999 Pembentukan 13 (Tiga Belas) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, Toba Samosir, Labuhan Batu, dan Langkat dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara  
42 1999 Pembentukan dan Penataan Beberapa Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Utara dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Maluku  
41 1999 Pengendalian Pencemaran Udara  
40 1999 Penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura I  
39 1999 Penambahan penyertaan modal Negara ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pakarya Industri  
38 1999 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) dalam Rangka Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah  
37 1999 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bidang Perbankan  
36 1999 Penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal saharn Perusahaan Perseroan (PERSERO)PT Istaka Karya  
35 1999 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Aceh, Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara, Bank Pembangunan Daerah Bengkulu, Bank Pembangunan Daerah Lampung, Bank Pembangunan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat, Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara, Bank Pembangunan Daerah Maluku, Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat, Dan Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Dalam Rangka Program Rekapitalisasi Bank Umum  
34 1999 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Pt Bank Lippo Tbk., Pt. Bank Internasional Indonesia Tbk., Pt Bank Bali Tbk., Pt Bank Umum Koperasi Indonesia, Pt Bank Universal Tbk., Pt Bank Prima Express, Pt Bank Arta Media, Dan Pt Bank Patriot Dalam Rangka Program Rekapitalisasi Bank Umum  
33 1999 Pelaksanaan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum  
32 1999 Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Perubahan ke 1: PP No 28/2006
Perubahan ke 2: PP No 99/2012
31 1999 Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan  
30 1999 Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 Tentang Bank Umum Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1998, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 Tentang Bank Perkreditan Rakyat, Dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 Tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil  
29 1999 Pembelian Saham Bank Umum  
28 1999 Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank  
27 1999 Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (tidak berlaku lagi) Digantikan oleh PP No 27/2012
26 1999 Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehakiman Diubah oleh PP No 87/2000
25 1999 Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank  
24 1999 Ketentuan dan Tata Cara Pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Perwakilan dari Bank yang Berkedudukan di luar negerik  
23 1999 Pelaksanaan Serah-Simpan dan Pengelolaan Karya Rekam Film Cerita atau Film Dokumenter  
22 1999 Pembentukan 3 (tiga) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pontianak dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat  
21 1999 Pembentukan 12 (Dua Belas) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bone, Sinjai, Sidenreng, Rappang, Wajo, Luwu, dan Bulukumba dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan  
20 1999 Pembentukan 3 (Tiga) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendari, Kolaka, dan Buton dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara  
19 1999 Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut  
18 1999 Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Dirubah oleh PP No 85/1999
17 1999 Badan Penyehatan Perbankan Nasional
16 1999 Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehakiman Di Bidang Pengadilan Niaga
15 1999 Bentuk-Bentuk Tagihan Tertentu Yang Dapat Dikompensasikan Sebagai Setoran Saham
14 1999 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Amarta Karya
13 1999 Penjualan Saham Negara Republik Indonesia Pada PT Indofood Tbk.
12 1999 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pegawai Negeri Sipil yang Menjadi Anggota Partai Politik
11 1999 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Pengembangan Keuangan Koperasi  
10 1999 Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi  
9 1999 Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi  
8 1999 Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar  
7 1999 Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa  
6 1999 Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan Pada Hutan Produksi  
5 1999 Pegawai Negeri Sipil yang Menjadi Anggota Partai Politik (tidak berlaku lagi) Diubah oleh PP No 12/1999; kemudian telah dinyatakan tidak berlaku oleh PP No 37/2004
4 1999 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Aceh, Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara, Bank Pembangunan Daerah Bengkulu, Bank Pembangunan Daerah Lampung, Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat, Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur, Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara, Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah, Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat, Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur, Pt Bank Lippo Tbk, Dan Pt Bank Sembada Artanugroho Dalam Rangka Program Rekapitalisasi Bank Umum
3 1999 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pengerukan Indonesia
2 1999 Penyelenggaraan Transmigrasi  
1 1999 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pos Indonesia  

83

1998

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1994 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan

 
82 1998 Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi  
81 1998 Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (tidak berlaku lagi) Digantikan oleh PP No 72/2009
80 1998 Perhitungan Jumlah Hak Suara Kreditur  
79 1998 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja  
78 1998 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Otorita Jatiluhur  
77 1998 Pembentukan Kota Administratif Bima  
76 1998 Pengurangan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) PT Semen Gresik Tbk  
75 1998 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Pada Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bidang Perbankan  
74 1998 Penetapan Besarnya Nilai Jual Kena Pajak Untuk Penghitungasn Pajak Bumi dan Bangunan  
73 1998 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1998  
72 1998 Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan  
71 1998 Penangguhan Pemberlakuan Kewajiban Melengkapi dan Menggunakan Sabuk Keselamatan  
70 1998 Pemindahan Sisa Kredit Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1997/1998 ke Tahun Anggaran 1998/1999  
69 1998 Prasarana dan Sarana Kereta Api (tidak berlaku lagi) Digantikan oleh PP No 56/2009
68 1998 Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (tidak berlaku lagi) Digantikan oleh PP No 28/2011
67 1998 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1994 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1998  
66 1998 Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi Dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi Ke Kota Palabuhanratu Di Wilayah Kecamatan Palabuhanratu  
65 1998 Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Ngada Dari Kota Bajawa Kecamatan Ngadabawa Ke Kota Mbay Kecamatan Aesesa  
64 1998 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah  
63 1998 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 Tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Dan Pajak Penghasilan Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah Yang Dibiayai Dengan Hibah Atau Dana Pinjaman Luar Negeri  
62 1998 Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Kehutanan kepada Daerah  
61 1998 Daftar Koordinat Geografis Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia di Laut Natuna  
60 1998 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Bank Ekspor Impor Indonesia  
59 1998 Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan Dan Perkebunan  
58 1998 Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Pertambangan Dan Energi Di Bidang Pertambangan Umum  
57 1998 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi  
56 1998 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (tidak berlaku lagi) PP No 29/1990 telah digantikan oleh PP No 17/2010
55 1998 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (tidak berlaku lagi) PP No 28/1990 telah digantikan oleh PP no 17/2010
54 1998 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 Tentang Bank Umum Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1998  
53 1998 Penyetoran Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bidang Penjaminan Kewajiban Bank  
52 1998 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor  
51 1998 Provisi Sumber Daya Hutan  
50 1998 Pengalihan Kedudukan, Tugas Dan Kewenangan Menteri Keuangan Selaku Pemegang Saham Atau Rapat Umum Pemegang Saham (Rups) Pada Perusahaan Perseroan Kepada Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara  
49 1998 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1994 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural  
48 1998 Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bidang Perbankan  
47 1998 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) di bidang pengelolaan kekayaan  
46 1998 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1996 tentang Kegiatan Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing Di Bidang Ekspor dan Impor, sebagaimana telah Beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1998  
45 1998 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah  
44 1998 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Pengembangan Pariwisata Bali  
43 1998 Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat  
42 1998 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Tinggi  
41 1998 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah  
40 1998 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar  
39 1998 Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Di Kawasan Berikat (bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam  
38 1998 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 Tentang Bank Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1996  
37 1998 Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah  
36 1998 Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (tidak berlaku lagi) Digantikan oleh PP No 11/2010
35 1998 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bidang Industri  
34 1998 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Pupuk Sriwijaya  
33 1998 Modal Penyertaan Pada Koperasi
32 1998 Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil
31 1998 Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Di Bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Kepada Daerah
30 1998 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT PAL Indonesia
29 1998 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Dharma Niaga
28 1998 Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Kerta Niaga Dan Penambahan Penyertaan Modal Negara Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Dharma Niaga
27 1998 Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas
26 1998 Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (tidak berlaku lagi) Digantikan oleh PP No 43/2011
25 1998 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Adhi Karya
24 1998 Informasi Keuangan Tahunan Perusahaan Dirubah oleh PP No 64/1999
23 1998 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt. Cipta Niaga
22 1998 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt. Kawasan Berikat Nusantara
21 1998 Pembubaran Perusahaan Umum (Perum) Perikanan Maluku, Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Perikani, Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Tirta Raya Mina, Dan Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Perikanan Samodra Besar Ke Dalam Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Usaha Mina Serta Penambahan Penyertaan Modal Negara RI Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Usaha Mina
20 1998 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Kedalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Garam
19 1998 Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Kereta Api Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
18 1998 Pengeluaran Atau Pemasukan Mata Uang Rupiah Dari Atau Ke Dalam Wilayah Republik Indonesia (tidak berlaku lagi) Dicabut oleh PP No 71/2001
17 1998 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1994 Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Bagi Orang Pribadi Yang Akan Bertolak Ke Luar Negeri Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1998
16 1998 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1996 Tentang Kegiatan Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing Di Bidang Ekspor Dan Impor, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1997
15 1998 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1977 Tentang Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing Dalam Bidang Perdagangan Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1997
14 1998 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1994 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994, Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1996
13 1998 Perusahaan Umum (Perum)
12 1998 Perusahaan Perseroan (Persero)
11 1998 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Tambang Batubara Bukit Asam
10 1998 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Kedalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Angkasa Pura II
9 1998 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Kedalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Danareksa
8 1998 Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II TAgam dari wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bukittinggi ke Kota Lubuk Basung di wilayah Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Daerah Tingkat II Agam
7 1998 Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Tengah dari wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sibolga ke Kota Pandan di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Tengah
6 1998 Polisi Pamong Praja (tidak berlaku lagi) Digantikan oleh PP No 32/2004
5 1998 Penyanderaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa  
4 1998 Tata Cara Penjualan Barang Sitaan Yang Dikecualikan Dari Penjualan Secara Lelang Dalam Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (tidak berlaku lagi) Digantikan oleh PP No 136/2000
3 1998 Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa  
2 1998 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Perusahaan Listrik Negara  
1 1998 Pemeriksaan Kecelakaan Kapal  

47

1997

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

 
46 1997 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Adhi Karya
45 1997 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1996 Tentang Pengelolaan Dan Investasi Dana Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja
44 1997 Kemitraan
43 1997 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1996 tentang Tempat Penimbunan Berikat (tidak berlaku lagi) PP No 33/1996 telah digantikan oleh PP No 32/2009
42 1997 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1996 Tentang Kegiatan Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing Di Bidang Ekspor Dan Impor
41 1997 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 1977 tentang Pengakhiran Kegiatan usaha asing dalam bidang perdagangan sebagaimana telah beberapa Kali diubah terakhir dengan peraturan pemerintah nomor 35 tahun 1996
40 1997 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1996 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran Dan Likuidasi Bank
39 1997 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pos Indonesia
38 1997 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perikani
37 1997 Pembebastugasan Dan Pemberhentian Ketua, Wakil Ketua, Atau Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Pajak Serta Hak-Haknya
36 1997 Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Karena Pemberian Hak Pengelolaan (tidak berlaku lagi) Digantikan oleh PP No 112/2000
35 1997 Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Karena Hibah Wasiat
34 1997 Pelaporan Atau Pemberitahuan Perolehan Hak Atas Tanah Dan Atau Bangunan
33 1997 Pembagian Hasil Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah
32 1997 Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1990 Tentang Administrasi Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
31 1997 Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan/Warakawuri Atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu Dan Anak Yatim-Piatu Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
30 1997 Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Dan Janda/Dudanya
29 1997 Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Rangkap Dirubah oleh PP No 47/2005
28 1997 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pupuk Sriwijaya
27 1997 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Kredit Indonesia
26 1997 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Rajawali Nusantara Indonesia
25 1997 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sang Hyang Seri
24 1997 Pendaftaran Tanah  
23 1997 Pemindahan Sisa Kredit Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1996/1997 Ke Tahun Anggaran 1997/1998  
22 1997 Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak  
21 1997 Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor  
20 1997 Retribusi Daerah (tidak berlaku lagi) Dirubah oleh PP No 45/1998, kemudian digantikan oleh PP No 66/2001 - Retribusi Daerah
19 1997 Pajak Daerah (tidak berlaku lagi) Dirubah oleh PP No 64/1998, kemudian digantikan oleh PP No 65/2001 - Pajak Daerah
18 1997 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aneka Tambang
17 1997 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pupuk Sriwijaya
16 1997 Waralaba (tidak berlaku lagi) >> Digantikan oleh PP No 42/2007
15 1997 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkutan Sungai, Danau Dan Penyeberangan
14 1997 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1994 Tentang Penghasilan Atas Penghasilan Dari Transaksi Penjualan Saham Di Bursa Efek
13 1997 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Sandang II
12 1997 Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Yang Diterima Oleh Pekerja Sampai Dengan Sebesar Upah Minimum Regional
11 1997 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III
10 1997 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Dalam Rangka Pengalihan Bentuk PT Merpati Nusantara Airlines Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
9 1997 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Dok Dan Perkapalan Surabaya
8 1997 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Jasa Marga
7 1997 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Sebagaimana Telah Lima Kali Diubah, Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1993
6 1997 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Empat Kali Diubah, Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1993
5 1997 Pengawasan Barang Kena Cukai
4 1997 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Bio Farma
3 1997 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Adhi Karya
2 1997 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Angkasa Pura I
1 1997 Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (PERUM) Bio Farma Menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO)

74

1996

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1985 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pemilihan Umum Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Pp Nomor 44 Tahun 1996

 
73 1996 Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi Dan Jasa Konsultan  
72 1996 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan Terbatas Dalam Bidang Usaha Kawasan Industri  
71 1996 Kebandarudaraan (tidak berlaku lagi) Digantikan oleh PP No 70/2001
70 1996 Kepelabuhanan (tidak berlaku lagi) Digantikan oleh PP No 69/2001
69 1996 Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang (tidak berlaku lagi) Digantikan oleh PP No 68/2010
68 1996 Ketentuan Dan Tata Cara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran Dan Likuidasi Bank >> Diubah oleh PP No 40/1997
67 1996 Penyelenggaraan Kepariwisataan UU No 9/1990 - Kepariwisataan
66 1996 Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Penerbitan Dan Percetakan Balai Pustaka Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) Penerbitan Dan Percetakan Balai Pustaka
65 1996 Pembentukan Limapuluh Tiga Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat Ii Jayawijaya, Sorong, Manokwari, Nabire, Merauke, Jayapura, Yapen Waropen, Fak-Fak, Biak Numfor, Kotamadya Daerah Tingkat Ii Jayapura, Kabupaten Puncak Jaya, Dan Kabupaten Paniai Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya
64 1996 Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Industri Mesin Perkakas Indonesia Dan Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Krakatau Steel
63 1996 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Industri Pesawat Terbang Nusantara
62 1996 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Indonesia Farma
61 1996 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Pos Indonesia
60 1996 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 Tentang Bank Umum >> PP No 70 1992 telah tidak berlaku lagi dicabut oleh PP No 30/1999
59 1996 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1990 Tentang Perusahaan Perseroan (Persero) Yang Menjual Sahamnya Kepada Masyarakat Melalui Pasar Modal
58 1996 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Bank Negara Indonesia
57 1996 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1994 Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Bagi Orang Pribadi Yang Bertolak Ke Luar Negeri
56 1996 Senjata Api Dinas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
55 1996 Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Kepabeanan dan Cukai
54 1996 Pembentukan Kabupaten Mimika Di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya
53 1996 Pembentukan Kabupaten Simeulue Di Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Aceh
52 1996 Pembentukan kabupaten puncak jaya, kabupaten paniai, perubahan nama dan Pemindahan ibukota kabupaten daerah tingkat ii paniai di wilayah propinsi Daerah tingkat I Irian Jaya
51 1996 Penambahan penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal Saham Perusahaan perseroan (persero) PT Pelabuhan Indonesia I
50 1996 Penambahan penyertaan modal negara republik Indonesia ke dalam Modal saham perusahaan perseroan (persero) PT Bank Negara Indonesia
49 1996 Penambahan penyertaan modal negara republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan perseroan (persero) PT Industri sandang II
48 1996 Pembentukan Kecamatan Pringapus Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat Ii Semarang Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah
47 1996 Pembentukan 6 (Enam) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Sarolangun Bangko, Kerinci Dan Tanjung Jabung Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi
46 1996 Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa Bunga Atau Diskonto Obligasi Yang Dijual Di Bursa Efek
45 1996 Pajak Penghasilan atas penghasilan wajib pajak badan untuk usaha Industri Tertentu
44 1996 Pembentukan 9 (Sembilan) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir, Musi Banyuasin, Muara Enim Dan Musi Rawas Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan
43 1996 Pembentukan 5 (Lima) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Donggala, Poso Dan Banggai Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah
42 1996 Pembentukan 3 (Tiga) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kotawaringin Timur Dan Kapuas Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah
41 1996 Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia
40 1996 Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah
36 1996 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1994 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1996
35 1996 Perubahan atas peraturan pemerintah nomor 36 tahun 1977 tentang pengakhiran Kegiatan usaha asing dalam bidang perdagangan sebagaimana telah diubah Dengan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 1988
34 1996 Bea Masuk Antidumping dan Bea Masuk Imbalan (tidak berlaku lagi) Dicabut oleh PP No 34/2011
33 1996 Tempat Penimbunan Berikat (tidak berlaku lagi) Diubah oleh PP No 43/1997, kemudian PP No 33/1996 digantikan oleh PP No 32/2009
32 1996 Tenaga Kesehatan
26 1996 Obligasi Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian
25 1996 Izin Pengusaha Barang Kena Cukai
24 1996 Pengenaan Sanksi Administrasi Di Bidang Cukai (tidak berlaku lagi) Digantikan oleh PP No 26/2009
23 1996 Penindakan Di Bidang Cukai (tidak berlaku lagi) Digantikan oleh PP No 49/2009
22 1996 Pengenaan Sanksi Administrasi kepabeanan (tidak berlaku lagi) Digantikan oleh PP No 28/2008
21 1996 Penindakan Di Bidang Kepabeanan
20 1996 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1994 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994
17 1996 Peleburan Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Perkebunan Xxiii, Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Perkebunan Xxvi, Dan Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Perkebunan Xxix Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Perkebunan Nusantara XII
16 1996 Peleburan Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Perkebunan Xx Dan Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Perkebunan Xxiv-Xxv Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Perkebunan Nusantara XI
15 1996 Peleburan Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Perkebunan Xix, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan XXI-XXII, Dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan XXVII Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara X
14 1996 Peleburan Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Perkebunan Xv-Xvi Dan Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Perkebunan Xviii Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Perkebunan Nusantara IX
13 1996 Peleburan Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Perkebunan Xi, Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Perkebunan Xii, Dan Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Perkebunan Xiii Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Perkebunan Nusantara VIII
12 1996 Peleburan Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Perkebunan X Dan Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Perkebunan XXXI Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara VII
11 1996 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Perkebunan Nusantara VI
10 1996 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Perkebunan Nusantara V
9 1996 Peleburan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan VI, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan VII, Dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan VIII Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Perkebunan Nusantara Iv
8 1996 Peleburan Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Perkebunan III, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan IV, Dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan V Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Perkebunan Nusantara III
7 1996 Peleburan Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Perkebunan II Dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan IX Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Perkebunan Nusantara II
6 1996 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan I
5 1996 Hak Keuangan/Administratif Duta Besar Luar Biasa Dan Berkuasa Penuh Dan Mantan Duta Besar Luar Biasa Dan Berkuasa Penuh Serta Janda/Dudanya
4 1996 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Dalam Bidang Nuklir
3 1996 Perlakuan Perpajakan Bagi Pengusaha Kena Pajak Berstatus Entrepot Produksi Untuk Tujuan Ekspor (Epte) Dan Perusahaan Pengolahan Di Kawasan Berikat (Kb)
2 1996 Kegiatan Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing Di Bidang Ekspor dan Impor
1 1996 Pembentukan 9 (Sembilan) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat Ii Labuhan Batu, Tapanuli Selatan, Nias Dan Tapanuli Tengah Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara

43

1995

Pembentukan 8 (Delapan) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat Ii Sangihe Dan Talaud, Gorontalo, Minahasa Dan Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat Ii Bitung Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara

42 1995 Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Dan Pajak Penghasilan Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah Yang Dibiayai Dengan Hibah Atau Dana Pinjaman Luar Negeri
41 1995 Pembentukan 11 (Sebelas) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat Ii Sawahlunto/Sijunjung, Solok, Tanah Datar, Pesisir Selatan, Padang Pariaman, 50 Kota Dan Pasaman Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat
40 1995 Angkutan Udara Diubah oleh PP No 3/2000
39 1995 Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
38 1995 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Angkasa Pura I
37 1995 Pembentukan 6 (Enam) Kecamatan Di Wilayah Kebupaten Daerah Tingkat Ii Ponorogo, Banyuwangi Dan Jember Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur
36 1995 Penetapan Badan Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja
35 1995 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Indah Karya
34 1995 Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Indonesia Farma Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
33 1995 Pembentukan 13 (Tiga Belas) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis, Indragiri Hilir, Indragiri Hulu Dan Kampar Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Riau
32 1995 Komisi Banding Merek
31 1995 Komisi Banding Paten
30 1995 Perlakuan Perpajakan Dalam Rangka Kegiatan Konstruksi Dan Kegiatan Operasi Pembangunan Proyek Pengembangan Pulau Bintan Dan Pulau Karimun
29 1995 Pembentukan 3 (Tiga) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat Ii Bogor, Karawang Dan Bandung Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat
28 1995 Pembentukan 8 (Delapan) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar, Hulu Sungai Tengah, Barito Kuala, Tanah Laut, Hulu Sungai Utara, Tabalong Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan
27 1995 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt. Telekomunikasi Indonesia
26 1995 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Semen Padang
25 1995 Usaha Penunjang Tenaga Listrik
24 1995 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Angkasa Pura II
23 1995 Pembentukan 2 (Dua) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat Ii Gunung Kidul Dalam Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
22 1995 Pembentukan 2 (Dua) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat Ii Dompu Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat
21 1995 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt. Tambang Timah
20 1995 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1985 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 Tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1995
19 1995 Pemeliharaan Dan Pemanfaatan Benda Cagar Budaya Di Museum
18 1995 Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Sang Hyang Seri Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
17 1995 Pemindahan Sisa Kredit Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1994/95 Ke Tahun Anggaran 1995/96
16 1995 Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Hakim Dan Janda/Dudanya
15 1995 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt. Semen Tonasa
14 1995 Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat Ii Tangerang Dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat Ii Tangerang Ke Kecamatan Tigaraksa Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat Ii Tangerang
13 1995 Izin Usaha Industri
12 1995 Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1994 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (tidak berlaku lagi) PP No 19/1994 telah dinyatakan tidak berlaku lagi oleh PP No 18/1999
11 1995 Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Kertas Gowa
10 1995 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1985 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pemilihan Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1985 Dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1990
9 1995 Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi
8 1995 Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Kepada 26 (Dua Puluh Enam) Daerah Tingkat II Percontohan
7 1995 Perubahan Tarif Bea Meterai
6 1995 Perlindungan Tanaman
5 1995 Pengalihan bentuk Perusahaan Umum (PERUM) Pos dan Giro menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO)
4 1995 Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Perusahaan Modal Ventura Dari Transaksi Penjualan Saham Atau Pengalihan Penyertaan Modal Pada Perusahaan Pasangan Usahanya
3 1995 Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi
2 1995 Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor
1 1995 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Prasarana Perikanan Samudera

51

1994

Pajak Penghasilan Atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia

50 1994 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994
49 1994 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Pos Dan Giro
48 1994 Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan
45 1994 Pajak Penghasilan Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Dan Para Pensiunan Atas Penghasilan Yang Dibebankan Kepada Keuangan Negara Atau Keuangan Daerah
43 1994 Pencabutan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1983 Tentang Pendaftaran, Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Penyampaian Surat Pemberitahuan, Dan Persyaratan Pengajuan Keberatan, Dan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1986 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Perpajakan
42 1994 Pajak Penghasilan Atas Hadiah Undian
41 1994 Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Transaksi Penjualan Saham Di Bursa Efek
40 1994 Rumah Negara
39 1994 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Tambang Timah
38 1994 Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Pengelola Kawasan Berikat Indonesia Ke Dalam Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Kawasan Berikat Nusantara
37 1994 Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Gas Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
36 1994 Surat Perjalanan Republik Indonesia
35 1994 Syarat-syarat dan pedoman kerjasama kontrak bagi hasil minyak dan gas bumi
34 1994 Fasilitas Perpajakan Atas Penanaman Modal Di Bidang-Bidang Usaha Tertentu Dan /Atau Di Daerah-Daerah Tertentu
33 1994 Peraturan Gaji Hakim
32 1994 Visa, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian
31 1994 Pengawasan Orang Asing Dan Tindakan Keimigrasian
30 1994 Tata Cara Pelaksanaan Pencegahan dan Penangkalan UU No 9/1992 - Keimigrasian
29 1994 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Pembangunan Perumahan Nasional (Perumnas)
28 1994 Pemindahan Sisa Kredit Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1993/94 Ke Tahun Anggaran 1994/95
27 1994 Pengelolaan Perkembangan Kependudukan Diubah oleh PP No 57/2009
26 1994 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Angkasa Pura II
25 1994 Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya
24 1994 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Wijaya Karya
23 1994 Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
22 1994 Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1977 Tentang Penetapan Kembali Pensiun Pokok Purnawirawan/Warakawuri Atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Dan Anak Yatim-Piatu
21 1994 Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera
20 1994 Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing
19 1994 Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun (tidak berlaku lagi) Digantikan oleh PP No 18/1999
18 1994 Pengusahaan Pariwisata Alam Di Zona Pemanfaatan Taman Nasional,Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam
17 1994 Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah
16 1994 Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil Diubah oleh PP No 40/2010
15 1994 Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural
14 1994 Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil
13 1994 Perburuan Satwa Buru
12 1994 Penetapan Besarnya Persentase Nilai Jual Kena Pajak pada Pajak Bumi dan Bangunan
11 1994 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perseroan Terbatas Bank Bukopin
10 1994 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Rajawali Nusantara Indoensia
9 1994 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Adhi Karya
8 1994 Badan Pertimbangan Perfilman Nasional
7 1994 Lembaga Sensor Film
6 1994 Penyelenggaraan Usaha Perfilman
5 1994 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Umum (Perum) Pengembangan Keuangan Koperasi
4 1994 Persyaratan dan tata cara pengesahan atas akta pendirian dan perubahan anggaran dasar Koperasi
3 1994 Pembayaran Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan atas penghasilan dari Pengalihan hak atas tanah atau tanah dan bangunan
2 1994 Penambahan Penyertaan modal Negara ke dalam modal Perusahaan Umum (PERUM) Pos dan Giro
1 1994 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil

55

1993

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pengembangan Pariwisata Bali

54 1993 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Len Industri
53 1993 Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan XvII Dan Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Yang Berasal Dari Sebagian Kekayaan Negara Hasil Likuidasi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan XvII
52 1993 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan Dan Ratu Boko
51 1993 Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (tidak berlaku lagi) Digantikan oleh PP No 27/1999
50 1993 Persyaratan Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Penanaman Modal Asing  
49 1993 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perseroan Terbatas Dalam Bidang Jasa Pengolahan Limbah Industri Bahan Berbahaya Dan Beracun Di Cileungsi - Bogor, Jawa Barat  
48 1993 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkutan Sungai, Danau Dan Penyeberangan  
47 1993 Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Sebagaimana Telah Empat Kali Diubah, Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 1992  
46 1993 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan  
45 1993 Pemindahan Sisa Kredit Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1992/93 Ke Tahun Anggaran 1993/94
44 1993 Kendaraan dan Pengemudi (tidak berlaku lagi) Digantikan oleh PP No 55/2012
43 1993 Prasarana dan Lalu Lintas Jalan ketentuan mengenai manajemen dan rekayasa lalu lintas yang diatur dalam PP No 43/1993 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh PP No 32/2011.
42 1993 Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (tidak berlaku lagi) Digantikan oleh PP No 80/2012
41 1993 Angkutan Jalan  
40 1993 Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Tanah Dalam Kawasan-Kawasan Tertentu Di Propinsi Riau (tidak berlaku lagi) Digantikan oleh PP No 40/1996
39 1993 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1985 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984  
38 1993 Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1985 Tentang Penyesuaian Pensiun Pokok Bekas Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Dan Janda/Dudanya  
37 1993 Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Dan Janda/Dudanya  
36 1993 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1985 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1991 (tidak berlaku lagi) PP No 22/1985 telah digantikan oleh PP No 50/1994
35 1993 Penambahan penyertaan modal negara republik Indonesia Ke dalam modal saham perusahaan perseroan (Persero) PT. Barata indonesia
34 1993 Penambahan penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT. Aneka tambang
33 1993 Penambahan penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT. PAL Indonesia
32 1993 Penambahan penyertaan modal negara republik Indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (Persero) PT. Kawasan industri cilacap
31 1993 Penambahan penyertaan modal negara republik Indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (Persero) PT. Semen kupang
30 1993 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pupuk Kalimantan Timur  
24 1993 Kelas Barang Atau Jasa Bagi Pendaftaran Merek  
20 1993 Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1985 Tentang Hak Keuangan/Administratif Jaksa Agung, Panglima Angkatan Bersenjata, Dan Gubernur Bank Indonesia Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1992  
16 1993 Perubahan PP 9-1980 Tentang Hak Keuangan/Administratif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dan Bekas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Serta Janda/Dudanya Sebagaimana Telah Tiga Kali Diubah, Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1992  
15 1993 Perubahan PP 7-1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Diubah, Terakhir Dengan PP 51-1992  
14 1993 Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Perubahan ke-1: PP No 79/1998
Perubahan ke-2: PP No 83/2000
13 1993 Larangan Perangkapan Jabatan Hakim Agung Dan Hakim  
12 1993 Pembentukan Kota Administratif Batu  
11 1993 Pembentukan Kota Administratif Batu  
10 1993 Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya  
9 1993 Perusahaan Penanaman Modal Asing  
8 1993 Penyelenggaraan Telekomunikasi  
7 1993 Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1992 Tentang Persyaratan Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Penanaman Modal Asing  
6 1993 Penambahan Penyertaan Negara RI Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. PINDAD  
5 1993 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Pos dan Giro  
4 1993 Obligasi Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian  
3 1993 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt. Petrokimia Gresik  
2 1993 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham PT. Konservasi Energi Abadi (PT. Koneba)  
1 1993 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Rajawali Nusantara Indonesia  

80

1992

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Sebagaimana Telah Tiga Kali Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1991

79 1992 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (tidak berlaku lagi) PP No 32/1969 telah dicabut oleh PP No 23/2010
78 1992 Obat Hewan
77 1992 Dana Pensiun Lembaga Keuangan
73 1992 Penyelenggaraan Usaha Perasuransian Perubahan Kedua oleh PP No 39/2008
Perubahan Ketiga oleh PP No 81/2008
72 1992 Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil (tidak berlaku lagi) Dicabut oleh PP No 30/1999
71 1992 Bank Perkreditan Rakyat (tidak berlaku lagi) Dicabut oleh PP No 30/1999
70 1992 Bank Umum (tidak berlaku lagi) Dicabut oleh PP No 30/1999
69 1992 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Samudera Djakarta Lloyd
63 1992 Pengertian Daerah Terpencil Dan Jenis Imbalan Dalam Bentuk Naturan Dan/Atau Kenikmatan Dalam Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991  
62 1992 Sektor-sektor usaha perusahaan pasangan usaha dari Perusahaan modal ventura dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan Sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 7 Tahun 1991  
61 1992 Pajak Penghasilan Perusahaan Reksa Dana  
60 1992 Obligasi Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara
59 1992 Pembentukan 10 (sepuluh) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Blitar, Jember, Bondowoso, Pemekasan, Situbondo Dan Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur
58 1992 Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1985 tentang Penetapan Pensiun Pokok Bekas Pejabat Negara dan Janda/Dudanya
57 1992 Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1985 tentang Pemberian Tunjangan Peristis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan
56 1992 Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1985 Tentang Hak Keuangan/Administratif Jaksa Agung, Panglima Angkatan Bersenjata, Dan Gubernur Bank Indonesia
55 1992 Perubahan PP 10-1985 Tentang Gaji Pokok Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Dan Anggota Lembaga Tinggi Negara Serta Uang Kehormatan Anggota Lembaga Tertinggi Negara
39 1992 Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (tidak berlaku lagi) Digantikan oleh PP no 17/2010
38 1992 Tenaga Kependidikan (tidak berlaku lagi) Digantikan oleh PP no 17/2010
37 1992 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt. Perushaan Penerbangan Garuda Indonesia
26 1992 Pembentukan 18 (Delapan Belas) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Blitar, Lumajang, Situbondo, Lamongan Probolinggo, Malang, Bojonegoro, Dan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat 1 Jawa Timur  
25 1992 Penyesuaian Bentuk Hukum Bank Pembangunan Indonesia Menjadi Perusahaan (Persero)  
24 1992 Penyesuaian Bentuk Hukum Bank Tabungan Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)  
23 1992 Penyesuaian Bentuk Hukum Bank Bumi Daya Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)  
22 1992 Penyesuaian Bentuk Hukum Bank Ekspor Impor Indonesia Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)  
21 1992 Penyesuaian Bentuk Hukum Bank Rakyat Indonesia Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)  
20 1992 Penyesuaian Bentuk Hukum Bank Negara Indonesia 1946 Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)  
19 1992 Penyesuaian Bentuk Hukum Bank Dagang Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)  
18 1992 Perubahan Nama Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung  
17 1992 Persyaratan Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Penanaman Modal Asing  
16 1992 Pembentukan 10 (Sepuluh) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Pati, Blora, Temanggung, Purbalingga, Grobogan, Brebes, Wonogiri, Dan Cilacap Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah  
15 1992 Pengalihan Bentuk Perusahan Umum (Perum) Angkutan Sungai Danau Dan Penyeberangan Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)  
14 1992 Pengalihan Bentuk Perusahasaan Umum (Perum) Angkasa Pura II Menjadi Perusahasan Perseroan (Persero)  
13 1992 Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Dok Dan Galangan Kapal Nusantara Ke Dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Dok Dan Perkapalan Kodja Bahari  
12 1992 Penambahan Penyertaan Modal Negara RI Ke Dalam Modal Saham Perusahan Umum (Perum) Gas Negara (PGN)  
11 1992 Penambahan Penyertaan Modal Negara RI Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pelayaran Bahtera Adiguna  
10 1992 Penambahan Penyertaan Modal Negara RI Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Rajawali Nusantara Indonesia  
9 1992 Penambahan Penyertaan Modal Negara RI Ke Dalam Modal Saham Perusahan Umum (Perum) Indonesia Farma  
8 1992 Penambahan Penyertaan Modal Negara RI Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Umum (Perum) Angkutan Sungai Danau Dan Penyeberangan  
7 1992 Penambahan Penyertaan Modal Negara RI Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Umum (Perum) Angkasa Pura II  
6 1992 Pengalihan Bentuk Perusahan Umum (Perum) Usaha Bhakti Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)  
5 1992 Pengalihan Bentuk Perusahan Umum (Perum) Angkasa Pura I Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)  
4 1992 Penyelenggaraan Telekomunikasi Untuk Keperluan Pertahanan Keamanan Negara  
3 1992 Pembentukan 27 (Duapuluh Tujuh) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pandeglang, Lebak, Serang, Tangerang, Karawang, Bekasi, Bogor, Kuningan, Indramayu, Cirebon, Tasikmalaya, Sukabumi, Sumedang, Majalengka, Subang, Garut, Ciamis, Purwakarta Dan Cianjur Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat  
2 1992 Organisasi Biro Pusat Statistik  
1 1992 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Umum (Perum) Bio Farma  

75

1991

Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Barang Kena Pajak yang dilakukan oleh Pedagang Eceran Besar (tidak berlaku lagi)

Digantikan oleh PP No 50/1994
74 1991 Pajak Penghasilan Atas Bunga Deposito Berjangka, Sertifikat Bank Indonesia, Sertifikat Deposito Dan Tabungan  
73 1991 Pendidikan Luar Sekolah (tidak berlaku lagi) Digantikan oleh PP no 17/2010
72 1991 Pendidikan Luar Biasa (tidak berlaku lagi) Digantikan oleh PP no 17/2010
71 1991 Latihan Kerja  
70 1991 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 Tentang Serah-Simpan Karya Cetak Dan Karya Rekam  
69 1991 Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran, Perintis Kemerdekaan Beserta Keluarganya  
68 1991 Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)  
67 1991 Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia  
66 1991 Penambahan Penyertaan Modal Negara RI Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Angkasa Pura I  
65 1991 Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1985 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1988  
64 1991 Pembentukan Kota Administratif Langsa  
63 1991 Pembentukan Kota Administratif Pagar Alam  
62 1991 Pembentukan Kota Administratif Rantau Prapat  
61 1991 Pembentukan Kecamatan Kota Padang Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Rejang Lebong, Kecamatan Seginim Dan Sukaraja Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu Selatan Dan Kecamatan Putri Hijau Dan Padang Jaya Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu Utara Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bengkulu  
60 1991 Pembentukan Kecamatan Batin Xxiv, Maro Sebo, Dan Pemayung Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kabupaten Batang Hari, Kecamatan Jujuhan, Tanah Sepenggal, dan Rimbo Bujang Di Wilayah Kecamatan Pangabuan, Mendahara, dan Rantau Rasau Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi  
55 1991 Penambahan Penyertaan Modal Negara RI Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Umum (Perum) Pos Dan Giro  
51 1991 Pemindahan Sisa Kredit Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1990/1991 Ke Tahun Anggaran 1991/1992  
50 1991 Pembentukan Kecamatan Berastagi Dan Mardinding Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Karo  
45 1991 Penyertaan Modal Negara RI Untuk Pendirian Perseroan Terbatas Dalam Bidang Jasa Pemeriksaan Pra-Pengapalan Barang-Barang Impor Indonesia Di Luar Negeri  
43 1991 Ganti Rugi Dan Tata Cara Pelaksanaannya Pada Peradilan Tata Usaha Negara  
40 1991 Penanggulangan Wabah Penyakit Menular  
37 1991 Perlindungan Dan Pengamanan Penyelenggaraan Telekomunikasi  
35 1991 Sungai (tidak berlaku lagi) Digantikan oleh PP No 38/2011
33 1991 Pendaftaran Khusus Konsultan Paten  
32 1991 Impor Bahan Baku Atau Produk Tertentu Yang Dilindungi Paten Bagi Produksi Obat Di Dalam Negeri  
30 1991 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Umum (Perum) Angkutan Sungai, Danau Dan Penyeberangan  
27 1991 Rawa  
26 1991 Tata Cara Pemberhentian Dengan Hormat, Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dan Pemberhentian Sementara serta Hak-hak Hakim Agung dan Hakim yang Dikenakan Pemberhentian  
24 1991 Penyelenggaraan Telekomunikasi  
20 1991 Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Secara Langsung  
19 1991 Perubahan PP Nomor 12 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhantian Pegawai Negeri Sipil  
18 1991 Ketentuan Konversi Hak Atas Tanah Di Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur Menurut Undang-Undang Pokok Agraria  
15 1991 Standar Nasional Indonesia  
14 1991 Penambahan Penyertaan Modal Negara RI Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Penerbangan Garuda Indonesia  
10 1991 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Angkasa Pura II  
7 1991 Penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara  
2 1991 Penambahan penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT. Semen padang  
1 1991 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Semen Tonasa  

63

1990

Penambahan Penyertaan Modal Negara RI Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Pengerukan

62 1990 Ketentuan Keprotokolan Mengenai Tata Tempat, Tata Upacara Dan Tata Penghormatan
61 1990 Perjalanan Dinas Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
60 1990 Pembentukan Kecamatan Kelapa Gading Dan Pademangan Di Wilayah Kotamadya Jakarta Utara, Kecamatan Palmerah, Kalideres Dan Kembangan Di Wilayah Kotamadya Jakarta Barat, Kecamatan Duren Sawit, Makasar, Cipayung Dan Ciracas Di Wilayah Kotamadya Jakarta Timur, Kecamatan Johar Baru Di Wilayah Kotamadya Jakarta Pusat, Kecamatan Pancoran, Jagakarsa Dan Pesanggrahan Di Wilayah Kotamadya Jakarta Selatan Dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta
59 1990 Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Dok Dan Perkapalan Tanjung Priok, Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pelita Bahari, Dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Kodja
58 1990 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt. Industri Telekomunikasi Indonesia
57 1990 Pengalihan Bentuk Perusahaan Jawatan (Perjan) Kereta Api Menjadi Perusahaan Umum (Perum) Kereta Api
56 1990 Pembubaran Perusahaan Umum (Perum) Tambang Batubara Dan Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt. Tambang Batubara Bukit Asam
55 1990 Perusahaan Perseroan (Persero) Yang Menjual Sahamnya Kepada Masyarakat Melalui Pasar Modal
54 1990 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1989 Tentang Pajak Penghasilan Atas Bunga Deposito Berjangka, Sertifikat Deposito Dan Tabungan
53 1990 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Industri Pesawat Terbang Nusantara
52 1990 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1989 Tentang Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan Bagi Perintis Pergerakan/Kemerdekaan, Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat, dan Penerima Tunjangan Veteran
51 1990 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1989 Tentang Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan Pensiun Bagi Bagi Penerima Pensiun/Tunjangan yang Bersifat Pensiun
50 1990 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1989 Tentang Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri dan Pejabat Negara
45 1990 Perubahan Atas PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil
42 1990 Perusahaan Umum (Perum) "Otorita Jatiluhur"
41 1990 Masa Bakti dan Izin Kerja Apoteker (tidak berlaku lagi) Digantikan oleh PP No 51/2009
40 1990 Pengalihan Bentuk Perusahaan Perikanan Negara (Pn Perikani) Sulawesi Utara/Tengah Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
39 1990 Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Perikanan Maluku Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
38 1990 Penjualan Seluruh Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Industri Marmer Indonesia Tulungagung
37 1990 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1985 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 Tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah
36 1990 Penjualan Seluruh Kekayaan Negara yang Tertanam Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Pengeringan Tembakau Bojonegoro
35 1990 Pengalihan Wewenang dan Tanggung Jawab Pembinaan Perusahaan Perseroan (Persero) Dalam Bidang Pengusahaan Kawasan Berikat (Bonded Zone)
34 1990 Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Dalam Bidang Pengelolaan Kawasan Industri Tertentu yang Diberikan Status Sebagai Kawasan Berikat
33 1990 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Kimia Farma
32 1990 Penarikan Kembali Sebagian Kekayaan Negara yang Tertanam Dalam Perusahaan Perseroan (Persero) Industri Sandang I
31 1990 Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pusat Perkayuan Marunda dan Penambahan Penyertaan Modal Negara yang Berasal Dari Kekayaan Negara Hasil Likuidasi Perusahaan Perseroan (Persero) Tersebut ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Kawasan Berikat Nusantara
30 1990 Pendidikan Tinggi (tidak berlaku lagi) Digantikan oleh PP No 60/1999
29 1990 Pendidikan Menengah (tidak berlaku lagi) Digantikan oleh PP No 17/2010
28 1990 Pendidikan Dasar (tidak berlaku lagi) Digantikan oleh PP no 17/2010
27 1990 Pendidikan Prasekolah (tidak berlaku lagi) Digantikan oleh PP No 17/2010
26 1990 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Gas Negara (Pgn)
25 1990 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Umum (Perum) Bio Farma
20 1990 Pengendalian Pencemaran Air
17 1990 Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara
16 1990 Uang Jasa Para Anggota Dan Sekretaris Dewan Komisaris Pemerintah Untuk Pertamina
15 1990 Usaha Perikanan >> Dirubah oleh PP No 46/1993
14 1990 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1986 tentang Kawasan Berikat (Bonded Zone)
13 1990 Pengalihan Bentuk Perusahaan Perkebunan XIX Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
12 1990 Penjualan Seluruh Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Leppin
11 1990 Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Karya Mina Dan Penambahan Penyertaan Modal Negara Yang Berasal Dari Kekayaan Negara Hasil Likuidasi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Karya Mina Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Karya Mina
10 1990 Pengalihan Bentuk Perusahaan Jawatan (Perjan) Pegadaian Menjadi Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian
9 1990 Perubahan Regeringsverordening Pembebasan Cukai Alkohol Sulingan
8 1990 Jalan Tol >> Dirubah oleh PP No 40/2001
7 1990 Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri
6 1990 Administrasi Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
5 1990 Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta (tidak berlaku lagi) >> Digantikan oleh PP No 93/1999
4 1990 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Perkembangan Ekonomi Nasional Rajawali Nusantara Indonesia (Pt. Rajawali Nusantara Indonesia)
3 1990 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1974 Tentang Pelaksanaan Penjualan Rumah Negeri Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1982
2 1990 Perusahaan Umum (Perum) Prasarana Perikanan Samudera
1 1990 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Pos Dan Giro

22

1989

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt. Kertas Leces

 
21 1989 Pajak Penghasilan Atas Bunga Deposito Berjangka, Sertifikat Deposito dan Tabungan  
20 1989 Pembentukan Kota Administratip Bontang  
19 1989 Penambahan Penyertaan modal negera republik indonesia Ke dalam modal perusahaan umum (perum) Sang Hyang Seri  
18 1989 Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan Bagi Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan, Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat, dan Penerima Tunjangan Veteran  
17 1989 Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan Bagi Penerima Pensiun/Tunjangan yang Bersifat Pensiun  
16 1989 Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri dan Pejabat Negara  
15 1989 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan XXXI  
14 1989 Pemindahan Sisa Kredit Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 19808/1989 ke Tahun Anggaran 19809/1990  
13 1989 Perubahan Besarnya Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai atas Cek dan Bilyet Giro  
12 1989 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan IX  
11 1989 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pelayaran Nasional Indonesia (PT. Pelni)  
10 1989 Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (tidak berlaku lagi) Digantikan oleh PP No. 14/2012
9 1989 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt. Pupuk Iskandar Muda  
8 1989 Pemberhentian dan Pemberian pensiun Pegawai Negeri Sipil serta Pensiun Janda/dudanya  
7 1989 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1986 Tentang Dewan Hak Cipta  
6 1989 Pemisahan Dan Pengalihan Kekayaan Negara Pada Bandar Udara Frans Kisiepo Di Biak Dan Samratulangi Di Manado Untuk Dijadikan Tambahan Penyertaan Modal Negara Dalam Perusahaan Umum (Perum) Angkasa Pura I  
5 1989  
4 1989 Pemisahan Dan Pengalihan Kekayaan Negara Pada Sentra Operasi Keselamatan Penerbangan (Senopen) Di Jakarta Untuk Dijadikan Tambahan Penyertaan Modal Negara Dalam Perusahaan Umum (Perum) Angkasa Pura II  
3 1989 Pemisahan Dan Pengalihan Kekayaan Negara Pada Sentra Operasi Keselamatan Penerbangan (Senopen) Di Medan, Surabaya, Bali, Ujungpandang Dan Unit Keselamatan Penerbangan Di Balikpapan Untuk Dijadikan Tambahan Penyertaan Modal Negara Dalam Perusahaan Umum (Perum) Angkasa Pura II  
2 1989 Standar Nasional Untuk Satuan Ukuran  
1 1989 PPenerjemahan Dan/Atau Perbanyakan Ciptaan Untuk Kepentingan Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, Penelitian dan Pengembangan  

29

1988

Perubahan Atas Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1985 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984

28 1988 Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan Barang kena pajak yang Dilakukan oleh pedagang besar dan Penyerahan jasa kena pajak disamping yang dilakukan oleh Pemborong (tidak berlaku lagi) Digantikan oleh PP No 50/1994
27 1988 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Semen Tonasa
26 1988 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1969 Tentang Pembebanan atas Impor Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1977
25 1988 Pembentukan Kecamatan Peundey di Kabupaten Daerah Tingkat II Garut, Kecamatan Kota Sukabumi Barat dan Kota Sukabumi Timur di Kotamadya Tingkat II Sukabumi dan Kecamatan Manis di Kabupaten Daerah Tingkat II Purwakarta Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat
24 1988 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dlam Modal Saham Perseroan Terbatas "Unelec Indonesia" (Unindo Pt)
23 1988 Perubahan Batas Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Palembang, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin dan Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir
22 1988 Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Manado dan Kabupaten Daerah Tingkat II Minahasa
21 1988 Perubahan Batas Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang
20 1988 Perubahan Batas Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Ainaro dan Kabupaten Daerah Tingkat II Kovalima
19 1988 Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1977 Tentang Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing Dalam Bidang Perdagangan
18 1988 Penetapan Badan Pelaksana Bursa Komoditi sebagai Penyelenggara Kegiatan penyediaan informasi muatan dan Ruang kapal
17 1988 Penyelenggaraan Dan Pengusahaan Angkutan Laut
16 1988 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan IX
15 1988 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Petrokimia Gresik
14 1988 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Angkasa Pura I
13 1988 Pajak atas Bunga Deposito Berjangka Sertifikat Deposito dan Tabungan
12 1988 Perusahaan Umum (Perum) Pembangunan Perumahan Nasional
11 1988 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan
10 1988 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Galangan Kodja Indonesia
9 1988 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Brantas Abipraya
8 1988 Pembubaran Perusahaan Negera Metrika Dan Penambahan Penyertaan Modal Yang Berasal Dari Kekayaan Negara Hasil Likuidasi Perusahaan Negara Metrika Ke Dalam Perusahaan Perseroan (Persero) Pt. Krakatau Steel
7 1988 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Umum (Perum) Pembangunan Perumahan Nasional
6 1988 Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah
5 1988 Pengalihan Bentuk Pusat Produksi Dilm Negara Menjadi Perusahaan Umum (Perum) Produksi Film Negara
4 1988 Rumah Susun
3 1988 Pokok-Pokok Organisasi Sekolah Tinggi Dan Akademi
2 1988 Usaha Kesejahteran Anak Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah
1 1988 Masa Bakti dan Praktek Dokter dan Dokter Gigi

24

1987

Kegiatan Penanaman Modal Asing di bidang Perdagangan Ekspor

23 1987 Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1987 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Istaka Karya
22 1987 Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Dayaza dan Penambahan Penyertaan Modal yang Berasal Dari Kekayaan Negara Hasil Likuidasi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Dayaza ke Dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Petrokimia Gresik
21 1987 Penetapan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda, Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan, Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai dan Kabupaten Daerah Tingkat II Pasir
20 1987 Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungbalai dan Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan
19 1987 Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru dan Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar
18 1987 Penetapan dan Penggunaan Laba Serta Cara Pengurusan dan Penggunaan Cadangan Umum Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina)
17 1987 Pemindahan Sisa Kredit Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 19806/1987 ke Tahun Anggaran 19807/1988
16 1987 Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung
15 1987 Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang
14 1987 Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah
13 1987 Izin Usaha Industri
12 1987 Penambahan dan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Bhanda Ghara Reksa
11 1987 Pembubaran Perusahaan Umum (Perum) Perkebunan Kapas Indonesia dan Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan XVIII, Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan XXIII, Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan XXVI, dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan XXV
10 1987 Satuan Turunan, Satuan Tambahan, Dan Satuan Lain Yang Berlaku
9 1987 Penyediaan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman
8 1987 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. VIrama Karya
7 1987 Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah
6 1987 Pemindahan Sisa Kredit Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 19805/1986 ke Tahun Anggaran 19806/1987
5 1987 Perlakuan Terhadap Penerima Pensiun/Tunjangan yang Hilang
4 1987 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Istaka Karya
3 1987 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Jasa Marga
2 1987 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Hotel Dan Tourist Nasional (Natour Ltd)
1 1987 Pemisahan dan pengalihan kekayaan negara pada bandar Udara hasanuddin di ujung Pandang dan sepinggan di Balikpapan untuk dijadikan tambahan penyertaan modal Negara dalam perusahaan umum Angkasa Pura I

50

1986

Penyediaan Dan Penggunaan Tanah Serta Ruang Udara Di Sekitar Bandar Udara

49 1986 Pembentukan Kecamatan-kecamatan di kabupaten daerah Tingkat II kendari, di kabupaten daerah tingkat II Kolaka, di Kabupaten daerah tingkat ii muna, dan di kabupaten daerah Tigkat II buton dalam wilayah propinsi daerah tingkat I Sulawesi tenggara
48 1986 Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat Ii Pekalongan Dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Ke Kota Kajen Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat Ii Pekalongan
47 1986 Bea Masuk Tambahan Atas Barang Impor
46 1986 Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat Ii Bengkulu, Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu Utara Dan Daerah Tingkat Ii Bengkulu Selatan
45 1986 Penyesuaian Harga Atau Nilai Perolehan Harta Berkenaan Dengan Perubahan Nilai Tukar Rupiah
44 1986 Pembentukan Kecamatan Kelapa Kampit Dan Kecamatan Dendang Di Kabupaten Daerah Tingkat II Belitung Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan
43 1986 Pembentukan Kecamatan Aranio Di Kabupaten Daerah Tingkat Ii Banjar, Kecamatan Mekarsari Dan Kecamatan Barambai Di Kabupaten Daerah Tingkat Ii Barito Kuala, Kecamatan Bungur Dan Kecamatan Lokpaikat Di Kabupaten Daerah Tingkat II Tapin, Kecamatan Upau, Kecamatan Jaro, Kecamatan Muara Harus, Dan Kecamatan Pugaan Di Kabupaten Daerah Tingkat Ii Tabalong Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan
42 1986 Pembentukan Kota Administratif Palopo
41 1986 Pembentukan Kota Administratif Klaten
40 1986 Pembentukan Kota Administratif Cilegon
39 1986 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Pengangkutan Penumpang Djakarta (PPD)
38 1986 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Umum (Perum) Pengerukan
37 1986 Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Di Bidang Pertambangan Kepada Pemerintah Daerah Tingkat I (tidak berlaku lagi) Digantikan oleh PP No 23/2010
36 1986 Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani)
35 1986 Pembentukan Kecamatan Kramatmulya dan Darma di Kabupaten Daerah Tingkat II Kuningan, Kecamatan Cimanggung dan Ujung Jaya di Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang, Kecamatan Bojong dan Tegalwaru di Kabupaten Daerah Tingkat II Purwakarta, Kecamatan Blanakan, Tanjungsiang, Compreng Patokbeusi, Cibogo dan Cipunegara di Kabupaten Daerah Tingkat II Subang, Kecamatan Pekalipan dan Penataan Serta Perubahan Nama Kecamatan di Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat
34 1986 Pembentukan Kota Administratif Metro
33 1986 Pembentukan Kota Administratif Pariaman
32 1986 Pembentukan Kota Administratif Lhokseumawe
31 1986 Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Perpajakan
30 1986 Pemberian Tunjangan Penghargaan/Santunan Janda/Duda Bekas Pegawai Pemerintah Sementara Timor Timur/Pensiun Bekas Pegawai Koloni Timor Portugis di Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur
29 1986 Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (tidak berlaku lagi) Digantikan oleh PP No 51/1993, yang kemudian telah digantikan pula oleh PP 27/1999
28 1986 Pengadaan, Pengelolaan, dan Penjualan Benda Meterai
27 1986 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Indah Karya
26 1986 Perubahan Nama Perusahaan Umum (Perum) Pelabuhan Udara Jakarta Cengkareng Menjadi Perusahaan Umum (Perum) Angkasa Pura II
25 1986 Perubahan Nama Perusahaan Umum (Perum) Angkasa Pura Menjadi Perusahaan Umum (Perum) Angkasa Pura I
24 1986 Jangka Waktu Izin Perusahaan Penanaman Modal Asing
23 1986 Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Bonded Warehouses Indonesia dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Sasana Bhanda Serta Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Dalam Bidang Pengusahaan Kawasan Berikat (Bonded Zone)
22 1986 Kawasan Berikat (Bonded Zone)
21 1986 Perubahan Pasal 1 Regeringsverordening 31 Maret 1937 (Staatsblad Tahun 1937 Nomor 184)
20 1986 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Saham Bank Pembangunan Asia
19 1986 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 Tentang Partai Politik dan Golongan Karya Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1985
18 1986 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan
17 1986 Kewenangan Pengaturan, Pembinaan, Dan Pengembangan Industri
16 1986 Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 Tentang Tarif Biaya Tera
15 1986 Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pematang Siantar dan Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun
14 1986 Dewan Hak Cipta Diubah oleh PP No 7/1989
13 1986 Pengalihan Pemilikan Saham Negara Republik Indonesia Pada Perseroan Terbatas Jado Trading Corporation (PT. Jatraco)
12 1986 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1980 Tentang Tanda Kehormatan Bintang Budaya Parama Dharma
11 1986 Obligasi Perusahaan Umum Telekomunikasi
10 1986 Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang
9 1986 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Dalam Bidang Industri Kertas Terpadu
8 1986 Pembentukan Perusahaan Umum (Perum) Angkutan Sungai, Danau, Dan Penyeberangan
7 1986 Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat Ii Tegal Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal
6 1986 Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat Ii Jambi Dan Kabupaten Daerah Tingkat Ii Batanghari
5 1986 Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1970
4 1986 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Dalam Bidang Usaha Kawasan Industri Ujung Panjang
3 1986 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Dalam Bidang Usaha Kawasan Industri Cilacap
2 1986 Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Ke Kota Soreang Di Wilayah Kabupaten
1 1986 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Leppin

40

1985

Tunjangan pajak penghasilan bagi pejabat negara, pegawai Negeri sipil, anggota angkatan bersenjata republik Indonesia, dan para pensiunan atas penghasilan berupa gaji, Honorarium, uang pensiun, dan tunjangan-tunjangan Lainnya yang dibebankan kepada keuangan negara

 
39 1985 Pemindahan Sisa Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1984/1985 Kepada Tahun Anggaran 1985/1986  
38 1985 Kewenangan Penyidik Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya  
37 1985 Penyelenggaraan Pos  
36 1985 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
35 1985 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 Tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/ Perwakilan Rakyat Sebagaimana Telah Tiga Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1985  
34 1985 Pemberian Tunjangan Veteran Kepada Veteran Republik Indonesia  
33 1985 Pokok-pokok Organisasi Institut Agama Islam Negeri  
32 1985 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Pt. Indocement Tunggal Prakarsa  
31 1985 Penarikan Kembali Sebagian Kekayaan Negara Yang Tertanam Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Angkasa Pura  
30 1985 Perusahaan Umum (Perum) Percetakan Uang Republik Indonesia  
29 1985 Sensus Ekonomi  
28 1985 Perlindungan Hutan  
27 1985 Perusahaan Umum (Perum) Pengembangan Keuangan Koperasi  
26 1985 Jalan (tidak berlaku lagi) Digantikan oleh PP No 34/2006
25 1985 Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1969 Tentang Penyelenggaraan Dan Pengusahaan Angkutan Laut  
24 1985 Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1982 Tentang Pelaksanaan Ekspor, Impor, Dan Lalu Lintas Devisa  
23 1985 Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1983 Tentang Pembinaan Kepelabuhanan  
22 1985 Pelaksanaan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 (tidak berlaku lagi) Digantikan oleh PP No 50/1994
21 1985 Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1977 Tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan/Warakawuri Atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu Dan Anak Yatim-Piatu Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia  
20 1985 Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1983  
19 1985 Penyesuaian Pensiun Pokok Bekas Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Dan Janda/Dudanya  
18 1985 Penetapan Pensiun Pokok pensiunan pegawai negeri Sipil Dan janda/dudanya
17 1985 Penetapan Pensiun Pokok Bekas Pejabat Negara Dan Janda/Dudanya
16 1985 Penyesuaian Pensiun Pokok Bekas Presiden Dan Bekas Wakil Presiden Serta Jandanya
15 1985 Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
14 1985 Pemberian Tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan
13 1985 Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1980 Tentang Pemberian Tunjangan Kehormatan Kepada Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat dan Janda/Dudanya
12 1985 Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 Tentang Hak Keuangan/Administratif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah Serta Janda/Dudanya
11 1985 Hak Keuangan/Administratif Jaksa Agung, Panglima Angkatan Bersenjata, dan Gubernur Bank Indonesia
10 1985 Gaji Pokok Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Anggota Lembaga Tinggi Negara Serta Uang Kehormatan Anggota Lembaga Tertinggi Negara
9 1985 Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1980 Tentang Hak Keuangan/Administratif Menteri Negara Dan Bekas Menteri Negara Serta Janda/Dudanya
8 1985 Perusahaan Umum (Perum) Bio Farma
7 1985 Perusahaan Umum (Perum) Pelabuhan IV
6 1985 Perusahaan Umum (Perum) Pelabuhan III
5 1985 Perusahaan Umum (Perum) Pelabuhan II
4 1985 Perusahaan Umum (Perum) Pelabuhan I
3 1985 Perusahaan Umum (Perum) Angkasa Pura
2 1985 Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera Dan/Atau Ditera Ulang Serta Syarat-Syarat Bagi Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya
1 1985 Penetapan mulai berlakunya Undang-undang pajak pertambahan nilai 1984

36

1984

Perusahaan Umum (Perum) Indonesia Farma

35 1984 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt. Kertas Kraft Cilacap
34 1984 Pembentukan Kecamatan Bungaya di Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa, Kecamatan Gempa di Kabupaten Daerah Tingkat II Pinrang, dan Kecamatan Tulallu di Kabupaten Daerah Tingkat II Polewali Mamasa Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan
33 1984 Perusahaan Umum (Perum) Pengerukan
32 1984 Perusahaan Umum (Perum) Pengangkutan Penumpang Jakarta
31 1984 Perusahaan Umum (Perum) Damri
30 1984 Pemisahan dan Pengalihan Kekayaan Negara Pada Pelabuhan Udara Polonia di Medan dan Juanda di Surabaya Untuk Dijadikan Tambahan Penyertaan Modal Negara Dalam Perusahaan Umum Angkasa Puta Serta Pengembalian Sebagian Kekayaan Perusahaan Umum Angkasa Pura Kepada Negara
29 1984 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Amarta Karya
28 1984 Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Tambang Batubara Menjadi Perusahaan Umum (Perum)
27 1984 Pengalihan Bentuk Perusahaan Gas Negara (Pgn) Menjadi Perusahaan Umum (Perum)
26 1984 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahan Perseroan (Persero) PT. Jasa Marga
25 1984 Pemindahan Sisa Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 19803/1984 Kepada Tahun Anggaran 19804/1985
24 1984 Perusahaan Umum (Perum) Pos dan Giro
23 1984 Perusahaan Umum (Perum) Husada Bhakti
22 1984 Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun Beserta Anggota Keluarganya
21 1984 Perusahaan Umum (Perum) Telekomunikasi
20 1984 Perusahaan Umum (Perum) Pelabuhan Udara Jakarta Cengkareng
19 1984 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Dalam Bidang Usaha Kawasan Industri Medan
18 1984 Olah Raga Profesional
17 1984 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Industri Sandang II
16 1984 Pengalihan Pemilikan dan Penguasaan Modal Negara Republik Indonesia Dalam Perusahaan Perseroan Terbatas Pelita Indonesia Djaya Corporation Kepada Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pelayaran Nasional Indonesia
15 1984 Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati Di Zona ekonomi Eksklusif Indonesia
14 1984 Penyertaan Modal Negera Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Dalam Bidang Usaha Distribusi dan Pengolahan Kayu
13 1984 Penjualan Seluruh Saham Milik Negara Republik Indonesia Pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Semen Madura
12 1984 Perubahan Batas Wilayah Kotamdya Daerah Tingkat II Pangkal Pinang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka
11 1984 Pembentukan Kecamatan Tanjung Balai Selatan dan Kecamatan Tanjung Balai Utara di Dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjung Balai di Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara
10 1984 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1980 Tentang Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan Bagi Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan dan Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemrintah Nomor 46 Tahun 1980
9 1984 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1980 Tentang Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan Bagi Penerima Pensiun/Tunjangan yang Bersifat Pensiun Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1980
8 1984 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1980 Tentang Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri dan Pejabat Negara Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1980
7 1984 Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang Dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingakt II Medan ke Kota Lubuk Pakam di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang
6 1984 Penyertaan Modal Negera Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Kliring dan Jaminan Bursa Komoditi
5 1984 Tanda Kehormatan Satyalancana Pendidikan
4 1984 Pencabutan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1972 Tentang Badan Administrasi Kepegawaian Negara
3 1984 Pengalihan Bentuk Perusahaan Aspal Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
2 1984 Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Ke Kota Slawi Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal
1 1984 Dewan Pers

38

1983

Pelaksanaan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984

37 1983 Pajak atas Bunga Deposito Berjangka dan Tabungan-Tabungan Lainnya
36 1983 Pelaksanaan Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984
35 1983 Pendaftaran, Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Penyampaian Surat Pemberitahuan, dan Persyaratan Pengajuan Keberatan
34 1983 Pembentukan Kotamadya Batam di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Riau
33 1983 Pembentukan Kecamatan Gunungsari, Kecamatan Labuapi, dan Kecamatan Sekoteng Tengah di Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Barat Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat
32 1983 Pemindahan Sisa Anggaran Pembangunan Tahun 1982/1983 Kepada Tahun Anggaran 1983/1984
31 1983 Pembentukan Kota Administratif Tanjung Pinang
30 1983 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1977 Tentang Asuransi Sosial Tenaga Kerja
29 1983 Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang ke Kota Ungaran di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang
28 1983 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983 Tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Jawatan (Perjan), Perusahaan Umum (Perum), dan Perusahaan Perseroan (Persero)
27 1983 Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Diubah oleh PP No 58/2010
26 1983 Tarif Biaya Tera
25 1983 Pembentukan Kecamatan Belopa, Bua, Wara Utara, Lamasi dan Sukamaju di Kabupaten Daerah Tingkat II
24 1983 Tarif Biaya Tera
23 1983 Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 1983/1984 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan
22 1983 Kesehatan Masyarakat Veteriner
21 1983 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan III
20 1983 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Dalam Bidang Jaminan Kredit Ekspor dan Asuransi Ekspor
19 1983 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Dalam Modal Saham PT Indonesian Consortium Of Constraction Industries (PT Icci)
19 1983 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Dalam Modal Saham PT Indonesian Consortium Of Constraction Industries (PT Icci)
19 1983 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Dalam Modal Saham PT Indonesian Consortium Of Constraction Industries (PT Icci)
18 1983 Perusahaan Umum Pengerukan
17 1983 Perusahaan Umum Pelabuhan IV
16 1983 Perusahaan Umum Pelabuhan III
15 1983 Perusahaan Umum Pelabuhan II
14 1983 Perusahaan Umum Pelabuhan I
13 1983 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
12 1983 Pembentukan Kecamatan Cisoka di Kabupatendaerah Tingkat II Tangerang, Kecamatan Takokak, Kecamatan Tanggeung, Kecamatan Agrabinta, Kecamatan Naringgul di Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur, Kecamatan Selaawi, Kecamatan Leuwigoong, Kecamatan Cibalong, Kecamatan Banjarwangi, dan Kecamatan Talegong di Kabupaten Daerah Tingkat II Garut Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat
11 1983 Pembinaan Kepelabuhanan (tidak berlaku lagi) Digantikan oleh PP No 70/1996 yang telah digantikan pula oleh PP No 69/2001
10 1983 Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Dirubah oleh PP No 45/1990
9 1983 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pergudangan Barang Impor dan Ekspor
8 1983 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Aneka Gas Industri
7 1983 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1978 Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Bio Farma Menjadi Perusahaan Umum
6 1983 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan XII, Perusahaan Perseroan PT. Perkebunan XIII, dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan XIV
5 1983 Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh
4 1983 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Dalam Bidang Industri Logam
3 1983 Tata cara pembinaan dan pengawasan Perusahaan jawatan (perjan), perusahaan umum (perum) Dan perusahaan perseoan (persero)
2 1983 Sensus Pertanian
1 1983 Perlakuan Terhadap Calon Pegawai Negeri Sipil yang Tewas Atau Cacat Akibat Kecelakaan Karena Dinas (tidak berlaku lagi) Digantikan oleh PP No 98/2000

44

1982

Pembentukan Kecamatan Palupuh Di Kabupaten Daerah Tingkat Ii Agam, Kecamatan Panti Di Kabupaten Daerah Tingkat II Pasaman Dan Kecamatan Batang Anai Di Kabupaten Daerah Tingkat Ii Padang Pariaman Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingakt I Sumatera Barat

43 1982 Penambahan Penyertaan Modal Negera Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Ndustri Pesawat Terbang Nurtanio
42 1982 Pembentukan Kecamatan Teluk Segara dan Kecamatan Gading Cempaka di Kotamadya Daerah Tingkat II Bengkulu Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bengkulu
41 1982 Kewajiban dan Tata Cara Penyetoran Pendapatan Pemerintah Dari Hasil Operasi Pertamina Sendiri dan Kontrak Production Sharing
40 1982 Penetapan Pensiun Bagai Pegawai Negeri Sipil Bekas Pegawai Perusahaan Negara Garam
39 1982 Pemberian Bantuan Kepada Perguruan Tinggi Swasta
38 1982 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1974 Tentang Pelaksanaan Penjualan Rumah Negeri
37 1982 Penyesuaian/Penetapan Kembali Pensiun Pokok Bekas Guru Dalam Dinas Tetap Sekolah Swasta Bersubsidi
36 1982 Pembentukan Kota Administratif Purwokerto
35 1982 Bursa Komoditi
34 1982 Pembentukan Kota Administratif Cilacap
33 1982 Penyertaan Modal Negera Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahan Perseroan (Persero) Dalam Bidang Usaha Industri Mesin Perkakas
32 1982 Pembentukan Kota Administratif Padang Sidempuan
31 1982 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Dalam Bidang Industri Kertas Terpadu
30 1982 Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Angkutan Motor "Damri" Menjadi Perusahaan Umum (Perum)
29 1982 Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Kendari Dari Wilayah Kota Administratif Kendari ke Kecamatan Una Aha di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendari
28 1982 Pembentukan Kecamatan Gedangan, Kecamatan Tirtoyudo di Kabupaten Daerah Tingkat II Malang Kecamatan Tosari di Kabupaten Daerah Tingkat II Pasuruan, Kecamatan Sawahan, Kecamatan Wonoasri, di Kabupaten Daerah Tingkat II Madiun, Kecamatan Tarokan, Kecamatan Kunjang di Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri, Kecamatan Pitu, Kecamatan Bringin, Kecamatan Pangkur Dikabupaten Daerah Tingkar II Ngawi, Kecamatan Temayang di Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro, Kecamatan Sumbermalang di Kabupaten Daerah Tingkat II Situbondo, Kecamatan Lakarsantri, Kecamatan Kenjeran, dan Kecamatan Benowo di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur
27 1982 Pemberian Pensiun Atau Tunjangan Penghargaan Bagi Bekas Kepala Kelurahan dan Perangkat Kelurahan
26 1982 Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1981 Tentang Pemberian Tambahan Kelonggaran Perpajakan Termasuk Pembebasan Bea Masuk Kepada PT. Indonesian Satelitte Corporation (PT. Indosat)
25 1982 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1971 Tentang Pendirian Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia
23 1982 Irigasi (tidak berlaku lagi)
22 1982 Tata Pengaturan Air
21 1982 Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang
20 1982 Pemindahan Sisa Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1981/1982 Kepada Tahun Anggaran 1982/1983
19 1982 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1950 Tentang Peraturan Sementara Tentang Pemberian Tunjangan Kepada Anggota Tentara Nasional Indonesia yang Pada Waktu Penyerahan Kedaulatan Tidak Masuk Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1954
18 1982 Pembentukan Kota Administratif Prabumulih
17 1982 Pembentukan Kota Administratif Kisaran
16 1982 Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Kertas Basuki Rachmat Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
15 1982 Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Kertas Gowa Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
14 1982 Pengalihan Bentuk Perushaan Negara Kertas Leces Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
13 1982 Pembentukan Kecamatan Padang Panjang Timur, Kecamatan Padang Panjang Barat di Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Panjang, Kecamatan Sawahlunto Utara, Kecamatan Sawahlunto Selatan di Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kecamatan Tanjung Harapan di Kotamadya Daerah Tingkat II Solok, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kecamatan Payakumbuh Barat dan Kecamatan Payakumbuh Timur di Kotamadya Daerah Tingkat II Payakumbuh Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat
12 1982 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Perusahaan Umum Listrik Negara
11 1982 Pembentukan Kecamatan Kota Arga Makmur di Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu Utara Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bengkulu
10 1982 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Indra Karya
9 1982 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. VIrama Karya
8 1982 Penambahan Penyertaan Modal Negera Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Waskita Karya
7 1982 Pembentukan Kecamatan Songgon di Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi, Kecamatan Megaluh, Kecamatan Bandarkedungmulyo, Kecamatan Jogoroto di Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang, Kecamatan Temusari di Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang, Kecamatanan Nonggunong, Kecamatan Talango, dan Kecamatan Giligenting di Kabupaten Daerah Tingkat II Sumenep Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur
6 1982 Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor ke Kecamatan Cibinong di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor
5 1982 Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat Dari Wilayah Kotamdya Daerah Tingkat II Binjai ke Kota Stabat di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat
4 1982 Pemberian Uang Duka Wafat Bagi Keluarga Penerima Pensiun
3 1982 Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat Ii Tanjungkarang - Telukbetung
2 1982 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Dalam Bidang Industri Kertas
1 1982 Pelaksanaan Ekspor, Impor, Dan Lalu Lintas Devisa

55

1981

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1963 Tentang Hubungan Sewa-Menyewa Perumahan

54 1981 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1972 Tentang Perusahaan Umum Listrik Negara
53 1981 Pembentukan Kecamatan Muaragembong, Kecamatan Tambelang Dan Kecamatan Bantargebang Di Kabupaten Daerah Tingkat Ii Bekasi, Kecamatan Parakansalak, Kecamatan Gegerbitung, Kecamatan Cidolog, Kecamatan Tegalbuleud, Kecamatan Kelibunder, Kecamatan Ciracap Di Kabupaten Daerah Tingkat Ii Sukabumi Dan Kecamatan Selajambe Di Kabupaten Daerah Tingkat Ii Kuningan Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat
52 1981 Pembubaran Perusahaan Negara "Buwana Karya"
51 1981 Pendirian Perusahaan Umum Pengembangan Keuangan Koperasi (tidak berlaku lagi) Digantikan oleh PP No 27/1985
50 1981 Pembentukan Kota Administratif Tangerang
49 1981 Pembentukan Kota Administratif Singkawang
48 1981 Pembentukan Kota Administratif Bekasi
47 1981 Pembentukan Kota Administratif Tarakan
46 1981 Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Garam Menjadi Perusahaan Umum (Perum)
45 1981 Pembentukan Kota Administratif Ternate
44 1981 Penambahan Modal Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Perum Peruri)
43 1981 Pembentukan Kota Administratif Depok
42 1981 Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin
41 1981 Pembentukan Kota Administratif Dili
40 1981 Pembentukan Kota Administratif Bau-Bau
39 1981 Pemindahan Kabupaten Daerah Tingkat Ii Lampung Selatan Dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjung Karang/Teluk Betung Ke Kota Kalianda Di Kecamatan Kalianda Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan
38 1981 Pembentukan Kota Administratif Lubuk Linggau
37 1981 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Dalam Bidang Industri Pupuk
36 1981 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Dalam Bidang Industri Semen
35 1981 Pembentukan Kecamatan Binjai Utara, Kecamatan Binjai Kota dan Kecamatan Binjai Selatan di Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kecamatan Siantar Timur, Kecamatan Siantar Barat, Kecamatan Siantar Utara dan Kecamatan Siantara Selatan di Kotamadya Daerah Tingkat II Pematang Siantar, Kecamatan Sibolga Utara, Kecamatan Sibolga Kota dan Kecamatan Sibolga Selatan di Kotamadya Daerah Tingkat II Sibolga Dalam Wilayah Propinsi Tingkat I Sumatera Utara
34 1981 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Indra Karya
33 1981 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Danareksa
33 1981 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Danareksa
32 1981 Pembentukan Kecamatan Tempuran dan Kecamatan Lemahabang di Kabupaten Daerah Tingkat II Karawang Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat
31 1981 Pengangkatan Anggota Tentara Nasional Indonesia Yang Telah Selesai Menunaikan Masa Dinasnya Menjadi Anggota Cadangan Tentara Nasional Indonesia
30 1981 Pengangkatan Tenaga Kesenian Dalam Lingkungan Departemen Penerangan Menjadi Pegawai Negeri Sipil
29 1981 Pembentukan Kecamatan Pegasing Dan Kecamatan Bintang Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat Ii Aceh Tengah Daerah Istimewa Aceh
28 1981 Pemberian Bantuan Kepada Sekolah Swasta
27 1981 Penataan Fakultas Pada Universitas/Institut Negeri
26 1981 Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Dana Tabungan Dan Asuransi Pegawai Negeri Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
25 1981 Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil
24 1981 Perusahaan Umum Pengangkutan Penumpang Djakarta
23 1981 Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 229 Tahun 1961 Tentang Penyerahan Perusahaan Negara Pengangkutan Penumpang Djakarta Oleh Pemerintah Pusat Kepada Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya
22 1981 Penambahan Penyertaan Modal Negara Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt. Bina Karya
21 1981 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Yodya Karya
20 1981 Pendirian Perusahaan Umum (Perum) Indonesia Farma
19 1981 Pemindahan Sisa Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1980/1981 Kepada Tahun 1981/1982
18 1981 Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis Serta Transplantasi Alat atau Jaringan Tubuh Manusia
17 1981 Penyertaan modal negara republik indonesia untuk Pendirian perusahaan perseroan (persero) dalam bidang Usaha perencanaan, perekayasaan dan konstruksi industri
16 1981 Penyertaan modal negara republik indonesia Untuk pendirian perusahaan perseroan (persero) Di bidang aneka usaha perkebunan
15 1981 Pembentukan kecamatan-kecamatan tulung selapan, Pemulutan mesuji masins-masing di kabupaten daerah Tingkat II Ogan komering ilir, kecamatan-kecamatan buyung Lincir, talang kelapa masing-masing di kabupaten daerah Tingkat II Musi banyu asin, dan kecamatan-kecamatan Jayaloka, tugumulyo masing-masing di kabupaten daerah Tingkat II Musi rawas dalam wilayah propinsi daerah tingkat I sumatera selatan
14 1981 Pembentukan kecamatan keritang, kecamatan batang tuaka Dan kecamatan tanah merah di kabupaten daerah tingkat II Indragiri hilir dalam wilayah propinsi daerah Tingkat I Riau
13 1981 Pembentukan Kecamatan-kecamatan widasari, bongas Masing-masing di kabupaten daerah tingkat II Indramayu Dan kecamatan-kecamatan nanggung, bojonggede, caringin Masing-masing di kabupaten daerah tingkat II Bogor dalam Wilayah propinsi daerah tingkat I jawa barat
12 1981 Perawatan, tunjangan cacad, dan uang duka pegawai negeri Sipil
11 1981 Pembubaran perusahaan negara perkebunan XVI dan Penggabungannya ke dalam perusahaan perseroan (persero) PT. Perkebunan xv
10 1981 Penyertaan modal negara Republik Indonesia untuk Pendirian perusahaan perseroan (persero) di bidang Produksi gula
9 1981 Pelaksanaan Penertiban Perjudian
8 1981 Perlindungan Upah
7 1981 Pengalihan bentuk perusahaan negara perkebunan I Menjadi perusahaan Perseroan (persero)
6 1981 Iuran pembayaran eksploitasi dan pemeliharaan Prasarana Pengairan
5 1981 Pembubaran Perusahaan Perikanan Negara Kesatuan Jawa Tengah Dan Perusahaan Negara Hasil Laut Dan Penggabungannya Ke Dalam Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Tirta Raya Mina
4 1981 Pembubaran perusahaan perikanan jawa timur dan Perusahaan perikanan negara sulawesi selatan/tenggara Dan penggabungannya ke dalam perusahaan perseroan (persero) PT perikanan samodra besar
3 1981 Pembubaran perusahaan perikanan negara riau dan Penggabungannya ke dalam perusahan perseroan (Persero) PT karya mina
2 1981 Pemberian tambahan kelonggaran perpajakan dalam rangka Penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing
1 1981 Penyertaan modal negara republik indonesia untuk Pendirian perusahaan perseroan (persero) di bidang Industri kereta api


>> Perpustakaan Elektronik >> Peraturan Pemerintah 1981 - sekarang atau ke Peraturan Pemerintah 1945 - 1980
 
 © Fakultas Hukum Unsrat 2006.