>> Perpustakaan Elektronik >> Peraturan Pemerintah 1945 - 1980 atau ke Peraturan Pemerintah 1981 - sekarang
Daftar Peraturan Pemerintah dan Peraturan Terkait Perpustakaan Elektronik Fakultas Hukum Unsrat
 
 
Nomor
Tahun
Judul
Kaitan

55

1980

Pengangkatan Kepala Kelurahan dan Perangkat Kelurahan Menjadi Pegawai Negeri Sipil Tahun 1981

54 1980 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 1974 Tentang Perusahaan Umum Telekomunikasi  
53 1980 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1974 Tentang Telekomunikasi Untuk Umum  
52 1980 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Dalam Modal Saham PT. Indonesian Satellite Corporation (PT. Indosat)  
51 1980 Penetapan Kembali/Penyesuaian Pensiun Pokok Bekas Pejabat Negara  
50 1980 Hak Keuangan/Administratif Menteri Negara Dan Bekas Menteri Negera Serta Janda/Dudanya Diubah oleh PP No 9/1985
49 1980 Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan Bagi Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil
48 1980 Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan Bagi Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil
47 1980 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1974 Tentang Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Dan Pejabat Negara
46 1980 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1974 Tentang Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan Pensiun Bagi Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan Dan Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat  
45 1980 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1974 Tentang Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan Pensiun Bagi Penerima Pensiun/Tunjangan Yang Bersifat Pensiun  
44 1980 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1974 Tentang Gaji/Gaji Kehormatan Uang Kehormatan Ketua, Wakil Ketua, Dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara  
43 1980 Pedoman Pemberian Gelar Doktor Kehormatan (Doctor Honoris Causa)  
42 1980 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Tambang Batubara Bukit Asam  
41 1980 Pelaksanaan Undang-Undang Pemilihan Umum  
40 1980 Pembentukan Kecamatan-Kecamatan Guguk Panjang, Mandiangin Koto Selayan Dan Aur Birugo Tigo Baleh Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat Ii Bukittinggi Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat  
39 1980 Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Asuransi Kerugian "Jasa Raharja" Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)  
38 1980 Pembentukan Kecamatan Paseh Di Kabupaten Daerah Tingkat Ii Sumedang Dan Kecamatan Jalancagak Di Kabupaten Daerah Tingkat Ii Subang Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat  
37 1980 Pengangkatan Pegawai Yayasan Televisi Republik Indonesia Menjadi Pegawai Negeri Sipil  
36 1980 Usaha Kesejahteraan Sosial Bagi Penderita Cacat  
35 1980 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1970 Tentang Pembentukan Perusahaan Umum "Otorita Jatiluhur"  
34 1980 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia  
33 1980 Pemindahan Ibukota Kecamatan Atadei Dari Desa Waiteba Ke Desa Karangora Dan Ibukota Kecamatan Nagawutung Dari Desa Boto Ke Desa Loang Di Kabupaten Daerah Tingkat II Flores Timur  
32 1980 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Dalam Bidang Konstruksi Bangunan Pengembangan Sumber-Sumber Air  
31 1980 Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis  
30 1980 Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (tidak berlaku lagi) Digantikan oleh PP No 53/2010
29 1980 Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan  
28 1980 Pemberian Tambahan Kelonggaran Perpajakan Kepada PT. Indonesia Asahan Aluminium (PT. Inalum)  
27 1980 Penggolongan Bahan-bahan Galian (tidak berlaku lagi) Digantikan oleh PP No 23/2010
26 1980 Pemisahan Dan Pengalihan Kekayaan Negara Pada Pelabuhan Udara Ngurah Rai, Denpasar Untuk Dijadikan Tambahan Penyertaan Modal Negara Dalam Perusahaan Umum Angkasa Pura  
25 1980 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1965 tentang Apotik (tidak berlaku lagi) Perubahan Atas PP No 26/1965 (tidak berlaku lagi)
24 1980 Pembentukan Kecamatan Bakarangan dan Kecamatan Piani di Kabupaten Daerah Tingkat II Tapin, Kecamatan Loksado dan Kecamatan Kalumpang di Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan, Kecamatan Halong di Kabupaten Daerah II Hulu Sungai Utara, Kecamatan Murung Pudak di Kabupaten Daerah Tingkat II Tabalong, Kecamatan Tabukan di Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Kuala, Kecamatan Kintap dan Kecamatan Panyipatan di Kabupaten Daerah Tingkat II Tanah Laut, Kecamatan Hampang dan Kecamatan Sungai Durian di Kabupaten Daerah Tingkat II Kotabaru Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selata
23 1980 Pembentukan Kecamatan Cipongkor, Katapang, Ibun, Marga Asih, Ngamprah, Kertasari, Cikancung Masing-Masing Di Kabupaten Daerah Tingkat Ii Bandung Dan Kecamatan Serang Di Kabupaten Daerah Tingkat Ii Bekasi Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat
22 1980 Pemindahan Sisa Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1979/1980 Kepada Tahun Anggaran 1980/1981
21 1980 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1967 Tentang Iuran Hak Pengusahaan Hutan Dan Iuran Hasil Hutan
20 1980 Perubahan Dan Tambahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1967 Tentang Radio Amaratisme Di Indonesia
19 1980 Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat Ii Asahan Dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat Ii Tanjung Balai Ke Kota Kisaran
18 1980 Transfusi Darah (tidak berlaku lagi) Digantikan oleh PP No 7/2011
17 1980 Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang
16 1980 Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan Bagi Perintis Pergerakan Kemerdekaan/Kebangsaan/Kemerdekaan Dan Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat
15 1980 Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan Pensiun Bagi Penerima Pensiun/Tunjangan Yang Bersifat Pensiun
14 1980 Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Dan Pejabat Negara
13 1980 Perubahan Dan Penambahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
12 1980 Tunjangan Penghargaan Bekas Ketua/Bekas Wakil Ketua/Bekas Anggota Dewan Pertimbangan Agung Dan Badan Pemeriksa Keuangan Keuangan/Dewan Pengawas Keuangan Yang Diangkat Sebelum Berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1967 Dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1965 Serta Janda/Dudanya
11 1980 Pengangkatan Pegawai Balai Besar Penelitian Dan Pengembangan Industri Tekstil, Balai Besar Penelitian Dan Pengembangan Industri Selulosa, Dan Balai Besar Pengembangan Logam Dan Mesin Menjadi Pegawai Negeri Sipil
10 1980 Pemberian Tunjangan Kehormatan Kepada Bekas Anggota Komite Indonesia Pusar dan Janda/Dudanya
9 1980 Hak Keuangan/Administrasi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah Serta Janda/Dudanya
8 1980 Pensiun Bagi Bekas Ketua Dan Bekas Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Serta Jandanya
7 1980 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Taman Wisata Candi Borobudur Dan Prambanan
6 1980 Organisasi Biro Pusat Statistik (tidak berlaku lagi) Digantikan oleh PP No 2/1992
5 1980 Pokok Pokok Organisasi Universitas/Institut Negeri (tidak berlaku lagi)
4 1980 Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Dok Dan Galangan Kapal Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
3 1980 Pengangkatan dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil
2 1980 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perseroan Terbatas "Unelec Indonesia PT" ("Unindo PT")
1 1980 Ketentuan Penanaman Papaver, Koka, Dan Ganja

38

1979

Pemberian pensiun tambahan dalam tahun anggaran 1979/1980 Kepada para penerima pensiun/tunjangan yang bersifat Pensiun

37 1979 Pemberian Gaji Bulan ke empat belas dalam tahun anggaran 1979/1980 kepada pegawai negeri dan pejabat negara
36 1979 Pengusahaan Kelistrikan
35 1979 Pemindahan ibukota kabupaten daerah tingkat ii aceh besar Dari wilayah kotamadya daerah tingkat ii banda aceh ke Kemukiman jonthoi di kecamatan seulimeum wilayah Kabupaten daerah tingkat ii aceh besar
34 1979 Penyusutan Arsip
33 1979 Pemindahan ibukota kabupaten daerah tingkat ii cirebon Dari wilayah kotamadya daerah tingkat ii cirebon ke kota Sumber
32 1979 Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Perubahan ke 1: PP No 1/1994
Perubahan ke 2: PP No 65/2008
Pasal 12 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh PP No 53/2010
Perubahan ke 3: PP No 44/2011
31 1979 Perubahan besarnya pajak ekspor sebagaimana Dimaksud Dalam Peraturan pemerintah nomor 16 tahun 1970 yang Diubah dengan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 1976, Peraturan pemerintah no. 1 tahun 1978 dan peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1978
30 1979 Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Gorontalo Dari Isimu Ke Limboto
29 1979 Pemindahan Ibukota Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat Dari Bukittinggi Ke Padang
28 1979 Pembubaran Perusahaan Negara Perkapalan dan Dok Alirmenjaya dan Penggabungannya Ke Dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT Galangan Koja Indonesia
27 1979 Pembentukan Kecamatan-Kecamatan Cipatujah, Panca Tengah, Bojonggambir Masing-Masing Di Kabupaten Daerah Tingkat Ii Tasikmalaya Dan Kecamatan Cimerak Di Kabupaten Daerah Tingkat Ii Ciamis Dalam Wilayah Daerah Tingkat I Jawa Barat
26 1979 Pembentukan Kota Administratif Jayapura
25 1979 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1973 Tentang Tanda Kehormatan Parasamya Purnakarya Nugraha
24 1979 Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Kepariwisataan Kepada Daerah Tingkat I  
23 1979 Pemindahan Ibukota Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Daerah Tingkat Ii Wonogiri Dari Desa Nguntoronadi Ke Desa Kedungrejo
22 1979 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Dalam Perseroan Terbatas Departemen Store Indonesia Sarinah
21 1979 Pelaksanaan Sensus Penduduk  
20 1979 Pembentukan Kecamatan-Kecamatan Sukakarya Dan Sukajaya Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sabang
19 1979 Penetapan Kembali Dan Penyesuaian Pensiun Pokok Bagi Pensiunan Perusahaan Negara Tertentu Serta Janda/Dudanya
18 1979 Pemindahan Sisa Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1978/1979 Kepada Tahun Anggarann 1979/1980
17 1979 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bidang Produksi Gula
16 1979 Pengangkatan Calon/Pegawai Perusahaan Jawatan Kereta Api Menjadi Calon/Pegawai Negeri Sipil
15 1979 Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil  
14 1979 Pembubaran Perusahaan Perikanan Negara Sumatera Utara  
13 1979 Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon  
12 1979 Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat Ii Batang Hari Dari Kenali Asem Ke Muara Bulian  
11 1979 Keselamatan Kerja Pada Pemurnian Dan Pengolahan Minyak Dan Gas Bumi  
10 1979 Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (tidak berlaku lagi) Digantikan oleh PP No 46/2011
9 1979 Pemberian Gaji Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 1979/1980 Kepada Pegawai Negeri Dan Pejabat Negara  
8 1979 Pembentukan Kota Administratif Dumai  
7 1979 Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi  
6 1979 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Dalam Bidang Pengusahaan Dan Pengembangan Industri Pupuk Urea  
5 1979 Pengangakatan Pegawai Yang Bekerja Pada Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur Menjadi Pegawai Negeri Sipil  
4 1979 Penyesuaian Pensiun Pokok Bagi Purnawirawan, Warakawuri/Duda, Tunjangan Pokok Anak Yatim/Piatu Dan Anak Yatim-Piatu Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia  
3 1979 Penyesuaian Pensiun Pokok Bekas Pejabat Negara Tertentu Dan Janda/Dudanya  
2 1979 Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Dan Pensiunan Janda/Dudanya  
1 1979 Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Perkebunan X Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)  

34

1978

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pendirian Perusahaan Umum Asuransi Kerugian "Jasa Raharja"

33 1978 Pengalihan Bentuk Perusahan Negara Iglas Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
32 1978 Pengalihan Bentuk Perusahan Negara Soda Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
31 1978 Pengangkatan Pegawai Lembaga Mimyak Dan Gas Bumi Menjadi Pegawai Negeri Sipil
30 1978 Pengalihan Penguasaan Modal Negara Republik Indonesia Dalam Perusahaan Perseroan (Persero) P.T. Merpati Nusantara Airlines Kepada Perusahaan Perseroan (Persero) P.T. Garuda Indonesia Airways
29 1978 Perubahan Besarnya Pajak Ekspor Sebagaimana Dimaksud Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1970 Yang Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1976 Dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1978
28 1978 Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1970 Tentang Pemberian Tunjangan Kepada Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan
27 1978 Pembubaran Perusahaan Umum Kertas Martapura
26 1978 Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Bio Farma Menjadi Perusahaan Umum
25 1978 Pembentukan Wilayah kota dan kecamatan dalam wilayah Daerah khusus Ibukota Jakarta
24 1978 Kedudukan Hukum, Pengaturan Pemberian Perawatan Dan Jaminan Sosial Bagi Sukarelawan/Partisan Di Timor Timur
23 1978 Penyelesaian Masalah Pasukan Bersenjata di Timor Timur
22 1978 Pembentukan Kota Administratif Kupang
21 1978 Pembentukan Kota Administratif Mataram
20 1978 Pembentukan Kota Administratif Denpasar
19 1978 Pembentukan Kota Administratif Kendari
18 1978 Pembentukan Kota Administratif Palu
17 1978 Pemindahan Sisa Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1977/1978 Kepada Tahun Anggaran 1978/1979
16 1978 Perubahan Dan Penetapan Batas Wilayah Kecamatan Muara Dan Wilayah Kecamatan Palipi Di Kabupaten Daerah Tingkat Ii Tapanuli Utara Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara
15 1978 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam P.T. Medan Foundry Centre Yang Bergerak Di Bidang Industri Pengecoran Logam
14 1978 Perusahaan Umum Dok dan Galangan Kapal
13 1978 Pengangkatan Pegawai/Guru Sekolah Swasta Bersubsidi Menjadi Pegaai Negeri Sipil
12 1978 Penghasilan Terendah Bagi Penerima Pensiun
11 1978 Penyesuaian Pensiun Pokok Bagi Purnawirawan dan Warakawuri Angksatan Bersenjata Republik Indonesia Yang Telah Mencapai Usia 70 (Tujuh Puluh) Tahun Atau Lebih
10 1978 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Perseroan Terbatas Semen Baturaja Yang Bergerak Di Bidang Industri Semen
9 1978 Perusahaan Umum Pos Dan Giro
8 1978 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1971 Tentang Pemberian Uang Bantuan Pensiun Kepada Para Penerima Pensiun/Tunjangan Yang Bersifat Pensiun
7 1978 Penyesuaian Pensiun Pokok Bekas Pejabat Negara Tertentu Dan Janda/Dudanya Yang Telah Mencapai Usia 70 (Tujuh Puluh) Sampai Dengan 80 (Delapan Puluh) Tahun
6 1978 Penyesuaian Pensiun Pokok Bagi Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Dan Janda/Dudanya Yang Telah Mencapai Usia Sampai 70 (Tujuh Puluh) Sampai Dengan 80 (Delapan Puluh) Tahun
5 1978 Kedudukan Keuangan Presiden Dan Wakil Presiden Serta Bekas Presiden Dan Bekas Wakil Presiden Republik Indonesia
4 1978 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Dalam Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bidang Pengelolaan, Pemeliharaan, Dan Pengadaan Jaringan Jalan Tol, Serta Ketentuan-Ketentuan Pengusahaannya
3 1978 Satyalancana "Seroja"
2 1978 Penambahan Unit Produksi Perusahaan Umum Kehutanan Negara
1 1978 Perubahan Besarnya Pajak Ekspor sebagaimana dimaksud Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1970 yang Diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 1976

36

1977

Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing Dalam Bidang Perdagangan

Diubah oleh PP No 19/1988
Diubah oleh PP No 41/1997
Diubah oleh PP No 15/1998
35 1977 Tambahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1969 Tentang Pembebanan Atas Impor  
34 1977 Pendirian Perusahaan Umum Asuransi Sosial Tenaga Kerja  
33 1977 Asuransi Sosial Tenaga Kerja  
32 1977 Penetapan Kembali Pensiun Pokok Purnawirawan/Warakawuri Atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Dan Anak Yatim Piatu Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia  
31 1977 Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1972 Tentang Bonded Werehouse  
30 1977 Pemindahan Sisa Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1976/1977 Kepada Tahun Anggaran 1977/1978  
29 1977 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bidang Industri Pupuk  
28 1977 Perwakafan Tanah Milik  
27 1977 Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975
26 1977 Pengujian Kesehatan Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga-tenaga Lainnya Yang Bekerja Pada Negara Republik Indonesia
25 1977 Standar Penetapan Harga Indonesia
24 1977 Pemberian Tunjangan Veteran Kepada Veteran Republik Indonesia
23 1977 Penyesuaian Pensiun Pokok Bagi Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Dan Janda/Dudanya Yang Telah Mencapai Usia 80 (Delapan Puluh) Tahun
22 1977 Penyesuaian Pensiun Pokok Bekas Pejabat Negara Tertentu Dan Janda/Dudanya Yang Telah Mencapai Usia 80 (Delapan Puluh) Tahun
21 1977 Pensiun Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Yang Tidak Merangkap Jabatan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
20 1977 Gaji Pokok Jaksa Agung
19 1977 Kedudukan, Kedudukan Keuangan, Dan Hak Kepegawaian Lainnya Bagi Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah
18 1977 Peraturan Gaji Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
17 1977 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Dalam Bidang Industri Perkapalan
16 1977 Usaha Peternakan
15 1977 Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan, Dan Pengobatan Penyakit Hewan Sepanjang mengatur penolakan dan karantina hewan dinyatakan tidak berlaku oleh PP No 82/2000
14 1977 Perubahan Dan Tambahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1971 Tentang Pemberian Uang Bantuan Pensiun Kepada Para Penerima Pensiun/Tunjangan Yang Bersifat Pensiun
13 1977 Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1970 Tentang Pemberian Tunjangan Kepada Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan
12 1977 Penyesuaian Pensiun Pokok Bekas Pejabat Negara
11 1977 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1974 Tentang Gaji/Gaji Kehormatan/Uang Kehormatan Ketua, Wakil Ketua Dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara
10 1977 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1967 Tentang Kedudukan Keuangan Menteri Negara Republik Indonesia
9 1977 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1973 Tentang Kedudukan Keuangan Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia
8 1977 Penetapan Pensiun Pokok Bekas Pegawai Negeri Sipil Dan Janda/Duda
7 1977 Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil >> Perubahan ke-10 PP No 10/2008
Perubahan ke-11 PP No 8/2009
6 1977 Penyesuaian Pokok Pensiun Purnawirawan Abri/Warakawuri, Dan Tunjang Anak Yatim Piatu Abri Di Propinsi Irian Jaya
5 1977 Penyesuaian Pokok Pensiun Bekas Pegawai Negeri Sipil, Janda/Duda, Dan Anak Yatim Piatunya Di Propinsi Irian Jaya
4 1977 Pemilikan Tanah Pertanian Secara Guntai (Absentee)
3 1977 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Dalam Perseroan Terbatas Pelita Bahari
2 1977 Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Industri Sandang Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
1 1977 Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Biro Klasifikasi Indonesia Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

26

1976

Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bidang Pergudangan

25 1976 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) "Dana Reksa"
24 1976 Cuti Pegawai Negeri Sipil
23 1976 Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu Utara Dari Kota Bengkulu (Kotamadya Daerah Tingkat II Bengkulu) ke Arga Makmur di Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu Utara
22 1976 Pembentukan Kota Administratip Tasikmalaya
21 1976 Perpajakan dan Pungutan-Pungutan Lain atas Usaha Pertambangan Bukan Minyak dan Gas Bumi
20 1976 Keanggotaan Pegawai Negeri Sipil Dalam Partai Politik Atau Golongan Karya
19 1976 Pemerintahan Propinsi Daerah Tingkat I Timor-Timur dan Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II di Timor-Timur
18 1976 Sumpah Bagi Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
17 1976 Pemindahan Sisa Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1975/1976 Kepada Tahun Anggaran 1976/1977
16 1976 Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang
15 1976 Penetapan Penggunaan Sisa Laba Bersih Bank-Bank Milik Negara
14 1976 Pembentukan Kota Administratip Jember
13 1976 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 Tentang Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (tidak berlaku lagi) Dicabut oleh PP No 2/2007
12 1976 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Dalam Bidang Industri Pesawat Terbang
11 1976 Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1970 Tentang Penyempurnaan Pelaksanaan Ekpor, Impor dan Lalu Lintas Devisa
10 1976 Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1970 Tentang Pemberian Tunjangan Kepada Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan Sebagaimana Terakhir Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1975
9 1976 Pelaksanaan undang-undang nomor 3 tahun 1975 tentang Partai politik dan Golongan Karya
8 1976 Penyesuaian Pensiun Pokok Bekas Pejabat Negara
7 1976 Perbaikan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil
6 1976 Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (tidak berlaku lagi) Digantikan oleh PP No.98/2000
5 1976 Formasi Pegawai Negeri Sipil
4 1976 Pegawai Negeri Yang Menjadi Pejabat Negara
3 1976 Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Tambang Timah Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
2 1976 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 Tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975
1 1976 Pelaksanaan Undang Undang Nomor 15 Tahun 1969 Tentang Pemilihan Umum Anggota Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat Sebagaimana Diubah Dengan Undang Undang Nomor 4 Tahun 1975

29

1975

Pembentukan Kota Administratip Cimahi

28 1975 Pengalihan Bentuk dan penggabungan perusahaan negara Perkebunan II dan perusahaan negara perkebunan sawit Sebrang menjadi perusahaan perseroan (Persero)
22 1975 Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Pusat di Bidang Perkebunan Besar kepada Daerah Tingkat I
21 1975 Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil  
20 1975 Wewenang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil  
19 1975 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Pesero) Di Bidang Industri Pupuk  
18 1975 Perubahan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1970 Tentang Hak Pengusahaan Hutan Dan Hak Pemungutan Hasil Hutan  
17 1975 Perubahan Pasal 1 Ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1974 Tentang Uang Kehormatan Bagi Ketua, Wakil Ketua Dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat  
16 1975 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1969 Tentang Satyalancana Pepera  
15 1975 Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Perkebunan XXV Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) Dan Penggabungannya Dengan Perusahaan Negara Perkebunan XXIV Yang Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)  
14 1975 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 48) Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Petro Kimia Gresik Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)  
13 1975 Pengangkutan Zat Radioaktip  
12 1975 Izin Pemakaian Zat Radioaktip Dan Atau Sumber Radiasi Lainnya  
11 1975 Keselamatan Kerja Terhadap Radiasi  
10 1975 Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Ban Dan Karet Palembang Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)  
9 1975 Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan  
8 1975 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1970 Tentang Pemberian Tunjangan Kepada Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan  
7 1975 Berlakunya Peraturan Gaji Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Tahun 1968 Di Propinsi Irian Jaya  
6 1975 Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tatausaha Keuangan Daerah, Dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Daerah  
5 1975 Pengurusan, Pertanggungjawaban Dan Pengawasan Keuangan Daerah  
4 1975 Pembentukan Kota Administratip Bitung  
3 1975 Pembubaran Dana Kesejahteraan Pegawai Negeri  
2 1975 Perubahan Modal Dasar Bank Pembangunan Indonesia  
1 1975 Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Semen Tonasa Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)  

46

1974

Perusahaan Umum Survai Udara (Panas)

 
45 1974 Perubahan Batas Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta  
44 1974 Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Perkebunan XXIV Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)  
43 1974 Pembubaran Perusahaan Umum Gula Bone dan Penetapan Status Pabrik Gula Bone Sebagai Unit Produksi Perusahaan Perseroan (Persero) Ex Perusahaan Negara Perkebunan XX  
42 1974 Perubahan Dan Tambahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1974 Tentang Pemberian Uang Bantuanpensiun Kepada Para Penerima Pensiun/Tunjangan Yang Bersifat Pensiun  
41 1974 Tunjangan Kerja Bagi Pegawai Negeri Dan Pejabat Negara  
40 1974 Pengambilan Sumpah/Janji dan pelantikan Kepala Daerah Dan wakil kepala daerah  
39 1974 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Dalam Perusahaan Perseroan (Persero) P.T. Perkebunan XVIII  
38 1974 Perubahan Nama Kabupaten Surabaya  
37 1974 Perusahaan Umum Angkasa Pura  
36 1974 Perusahaan Umum Telekomunikasi  
35 1974 Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Petro Kimia Gresik Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
34 1974 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Industri Telekomunikasi
33 1974 Perusahaan Umum Perikanan Maluku
32 1974 Pengalihan Bentuk Perusahaan Kehutanan Negara Kalimantan Selatan Menjadi Perusahaan Perseroan (Pesero)
31 1974 Pengalihan Bentuk Perusahaan Kehutanan Negara Kalimantan Tengah Menjadi Perusahaan Perseroan (Pesero)
30 1974 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan di Bidang Perikanan di Pekalongan (Jawa Tengah)
29 1974 Perusahaan Umum "Pembangunan Perumahan Nasional"
28 1974 Pemindahan Sisa Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 19703/1974 Kepada Tahun Anggaran 1974/1975
27 1974 Tarip Uang Tera
26 1974 Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Aneka Tambang Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
25 1974 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) P.T. Perikanan Samodra Besar
24 1974 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) "P.T. Pertani"
23 1974 Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Perkebunan XVII Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
22 1974 Telekomunikasi Untuk Umum
21 1974 Penetapan Status Proyek Gula "Cot Girek" Sebagai Unit Produksi Perusahaan Negara Perkebunan XVI
20 1974 Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara "Djakarta Lloyd" Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
19 1974 Perubahan dan Tambahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1966 (Lembaran-Negara Tahun 1966 Nomor 36) Tentang Keanggotaan Kembali Republik Indonesia Dalam Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund) dan Bank Internasional Untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (International Bank For Reconstruction And Development)
18 1974 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Dalam Bidang Pengembangan Armada Niaga Nasional
17 1974 Pengawasan Pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi di Daerah Lepas Pantai
16 1974 Pelaksanaan Penjualan Rumah Negeri Dirubah oleh PP No 38/1982 dan PP No 3/1990
15 1974 Gaji/Gaji Kehormatan/Uang Kehormatan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara  
14 1974 Perubahan atas Peraturan Pemeritah Nomor 22 Tahun 1969 Tentang Kedudukan Keuangan Menteri Negara Republik Indonesia  
13 1974 Perubahan dan Tambahan atas Peraturan Pemeritah Nomor 13 Tahun 1973 Tentang Pemberian Uang Bantuan Pensiun Kepada Para Penerima Pensiun/Tunjangan yang Bersifat Pensiun  
12 1974 Tunjangan Kerja Khusus Bagi Guru, Petugas Paramedis, Peneliti, Hakim dan Panitera  
11 1974 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1973 Tentang Peningkatan Tunjangan Kerja Bagi Pegawai dan Penjabat Negara  
10 1974 Perubahan dan Penambahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1970 Tentang Pemberian Tunjangan Kepada Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan  
9 1974 Perubahan dan Penambahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1966 Tentang Pemberian Tunjangan Kepada Veteran Republik Indonesia  
8 1974 Penyesuaian/Penetapan Kembali Pokok Pensiun Bekas Pegawai Negeri Sipil Serta Janda dan Anak Yatim/Piatunya  
7 1974 Penyesuaian/Penetapan Kembali Pokok Pensiun/Onderstand Purnawirawan/Warakawuri dan Tunjangan Anak Yatim-Piatu Angkatan Bersenjata Republik Indonesia  
6 1974 Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri Dalam Usaha Swasta  
5 1974 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Perseroan Terbatas Perusahaan Perkembangan Ekonomi Nasional Rajawali Nusantara Indonesia ("P.T. Rajawali Nusantara Indonesia")  
4 1974 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Dalam Bidang Usaha Wilayah Industri (Industrial Estate)  
3 1974 Pendirian Perusahaan Umum Kertas Martapura  
2 1974 Gaji/Gaji Kehormatan Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda Dan Hakim Anggota Pada Mahkamah Agung  
1 1974 Perubahan/tambahan peraturan pemerintah nomor 14 Tahun 1967 tentang peraturan gaji anggota angkatan Bersenjata Republik Indonesia  

42

1973

Penyelenggaraan Transmigrasi (tidak berlaku lagi)

Digantikan oleh PP No 2/1999
41 1973 Pemberian Tambahan Kelonggaran Perpajakan kepada "P.T. Koba Tin"  
40 1973 Pelaksanaan Sensus Pertanian Tahun 1973  
39 1973 Acara Penetapan Ganti Kerugian Oleh Pengadilan Tinggi Sehubungan Dengan Pencabutan Hak Hak Atas Tanah Dan Benda Benda Yang Ada Diatasnya  
38 1973 Tanda Kehormatan Prasanya Purnakarya Nugraha  
37 1973 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian perusahaan perseroan dibidang perikanan laut di Sorong (Irian Jaya)  
36 1973 Pendirian Perusahaan Umum Dahana  
35 1973 Peningkatan Tunjangan Kerja Bagi Pegawai Dan Penjabat Negara Diubah oleh PP No 11/1974
34 1973 Jaminan Simpanan Uang Pada Bank  
33 1973 Satyalancana Santi Dharma  
31 1973 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Dalam Modal Saham P.T. Jakarta International Hotel  
30 1973 Pemindahan Sisa Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1972/1973 Kepada Tahun Anggaran 1973/1974  
26 1973 Kedudukan Keuangan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia  
25 1973 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan Di Bidang Perkebunan  
24 1973 Kepangkatan Militer/Polisi dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia  
20 1973 Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1963 Tentang Pinjaman Obligasi Oleh Bank/ Perusahaan/ Badan Pemerintah Maupun Swasta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1963 Nomor 7; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2526)  
15 1973 Pembubaran Perusahaan Kertas Pematang Siantar  
14 1973 Tunjangan Penghargaan Bagi Bekas Ketua/Bekas Wakil Ketua/Bekas Anggota Dewan Pertimbangan Agung dan Badan Pemeriksa Keuangan  
13 1973 Perubahan Atau Tambahan AtasPeraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1972 Tentang Pemberian Uang Bantuan Pensiun Kepada Para Penerima Pensiun/Tunjangan yang Bersifat Pensiun  
12 1973 Perubahan atas peraturan pemerintah nomor 13 tahun 1972 Tentang peningkatan tunjangan kerja bagi pegawai negeri Dan Pejabat Negara  
11 1973 Berlakunya PGPS 1968 di Propinsi Irian Jaya  
10 1973 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan Dalam Bidang Asuransi Kerugian Peraturan Pemerintah 11/1973: Tentang Berlakunya Pgps 1968 di Propinsi Irian Jaya  
9 1973 Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara "Pelayaran Nasional Indonesia" Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)  
8 1973 Penyertaan Negara Republik Indonesia Dalam Modal Saham Perseroan Terbatas "Unelec Indonesia P.T." ("Unindo P.T.")  
7 1973 Pengawasan atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida  
6 1973 Pemberian Tambahan Bantuan Tunjangan Bagi Para Peneriama Tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/ Kemerdekaan  
5 1973 Perobahan Nama Propinsi Irian Barat Menjadi Irian Jaya  
4 1973 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Dalam Perusahaan Perseroan Terbatas "Perusahaan Hotel dan Tourist Nasional" ("Natour Ltd")  
3 1973 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan di Bidang Pengusahaan Bonded Warehouse  
2 1973 Perobahan dan Tambahan Atas Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1969 Tentang Pembebanan atas Impor  
1 1973 Penambahan Modal Perusahaan Negara "Pelayaran Nasional Indonesia" dan Perusahaan Negara Dok dan Perkapalan Surabaya  

37

1972

Pendirian Perusahaan Umum Perkebunan Kapas Indonesia

36 1972 Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah
35 1972 Pemberian Uang Jasa Kepada Anggota dan Sekretaris Desan Komisaris Pemerintah Pada Pertamina
34 1972 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan di Bidang Peternakan
33 1972 Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Asuransi Jiwasraya Menjadi Perusahan Perseroan (Persero)
32 1972 Badan Administrasi Kepegawaian Negara (tidak berlaku lagi) Dicabut oleh PP No 4/1984
31 1972 Pemberian Tambahan Kelonggaran Perpajakan Kepada P.T. "Paniai Lake Minerals"  
30 1972 Pemberian Tambahan Kelonggaran Perpajakan Kepada P.T. "Atjeh Minerals Indonesia"  
29 1972 Pemberian Tambahan Kelonggaran Perpajakan Kepada P.T. "Baliem Valley Minerals"  
28 1972 Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan  
27 1972 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendidikan Perusahan Perseroan (Persero) Pengembangan Pariwisata Bali  
20 1972 Bonded Warehouse  
18 1972 Perusahaan Umum "Listrik Negara" (tidak berlaku lagi) Diubah oleh PP No 54/1981 dan kemudian telah digantikan oleh PP No 17/1990
13 1972 Peningkatan tunjangan-kerja bagi pegawai negeri dan Pejabat negara Sebagaimana ditetapkan dalam peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 1971  
12 1972 Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1951 Tentang Dinas Pencari Pemberi Pertolongan Untuk Kapal-kapal Laut Dan Udara Yang Mendapat Kecelakaan  
4 1972 Penyertaan Modal Negera Republik Indoensia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan di Bidang Perikanan Laut (Riau)  
3 1972 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Dalam Bidang Perkebunan  
2 1972 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perseroan Terbatas Atelier Mechanic Indonesia ("P.T. Atmindo")  
1 1972 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan Dalam Bidang Penerbitan  

70

1971

Pengalihan bentuk perusahaan negara (P.N.) Perhubungan Udara daerah dan penerbangan serbaguna "Merpati Nusantara" menjadi perusahaan perseroan (persero)

 
63 1971 Olahraga Professional  
60 1971 Pendirian Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia  
50 1971 Pemberian Tambahan Kelonggaran Perpajakan Termasuk Pembebasan Bea Masuk Kepada P.T. "Indonesian Satellite Corporation" (P.T. "Indosat")  
46 1971 Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara  
40 1971 Pengalihan Bentuk Perusahaan Bangunan Negara Wijaya Karya Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)  
32 1971 Penambahan Modal Perusahaan Perikanan Negara Sulawesi Utara/Tengah  
30 1971 Perubahan dan Penambahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 Tahun 1968 (Lembaran-Negara Republik Indonesia Tahun 1968, No. 23)  
20 1971 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Dalam modal saham Perseroan Terbatas "Umum International Underwriters" ("P.T. U.I.U.")  
10 1971 Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (P.N.) Satya Niaga Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)  
2 1971 Pengalihan bentuk perusahaan negara (p.n.) Boma, Perusahaan Negara (P.N.) Bisma dan Perusahaan negara (P.N.) Indra menjadi perusahaan perseroan (Persero)  
1 1971 Penyertaan modal negara republik indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan dalam bidang Perasuransian kredit  

56

1970

Pengalihan Bentuk perusahaan bangunan negara "amarta Karya" menjadi Perusahaan perseroan (persero)

 
55 1970 Radio Siaran Non-Pemerintah  
50 1970 Penyertaan Modal Negara Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan Terbatas Pertamina Gulf Industrial Processing  
44 1970 Pelaksanaan Berlakunya Pasal 15 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1970 tentang Pembentukan Daerah Perdagangan Bebas dengan Pelabuhan Bebas Sabang (tidak berlaku lagi) Dicabut oleh PP No 5/1986
40 1970 Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (P.N.) Waskita Karya Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
33 1970 Perencanaan Hutan  
30 1970 Perubahan Pasal 11 Ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 No. 34) Sebagaimana yang Telah Diubah dan Ditambah Dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 11 Tahun 1969  
21 1970 Hak Pengusahaan Hutan Dan Hak Pemungutan Hasil Hutan  
20 1970 Pembentukan Perusahaan Umum "Otorita Jatiluhur"  
10 1970 Pemberian Tunjangan Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil  
6 1970 Pengaturan Kehidupan politik pejabat-pejabat negeri dalam Rangka pembinaan Sistim kepegawaian negeri Republik Indonesia  
5 1970 Penyertaan Modal Negara Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan Terbatas Wisma Nusantara Internasional  
4 1970 Pendirian Perusahaan Negara Perkebunan Sawit Sebarang  
3 1970 Pelaksanaan Undang-Undang 15 Tahun 1969, tentang pemilihan umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/perwakilan Rakyat dan undang-undang no 16 tahun 1969 tentang Susunan dan kedudukan majelis Permusyawaratan rakyat, Dewan perwakilan rakyat dan dewan perwakilan rakyat Daerah untuk daerah propinsi Irian barat  
2 1970 Pelaksanaan undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan kedudukan Majelis permusyawaratan Rakyat, Dewan perwakilan rakyat dan Dewan perwakilan rakyat Daerah  
1 1970 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 Tentang pemilihan umum anggota-anggota badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat  

32

1969

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Thn 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (tidak berlaku lagi)
>> text in English (tidak berlaku lagi)

Digantikan oleh PP No 23/2010
Perubahan pertama: PP No 79/1992
Perubahan kedua: PP No 75/2001
(perubahan-perubahan ini tidak berlaku lagi)
31 1969 Tarip Uang Tera
27 1969 Pelaksanaan Undang-undang no. 7 tahun 1969 tentang Penetapan berbagai peraturan pemerintah pengganti Undang-undang menjadi Undang-undang
25 1969 Satya Lancana Pepera
12 1969 Perusahaan Perseroan (Persero)
5 1969 Pelaksanaan UU No 10 Tahun 1968 tentang Penyerahan Pajak-pajak Negara: Bea Balik Nama, Pajak Bangsa Asing dan Pajak Radio Kepada Daerah UU No 10/1968
2 1969 Penyelenggaraan Dan Pengusahaan Angkutan Laut
1 1969 Susunan dan Tata Kerja kepelabuhanan dan daerah Pelayaran

40

1968

Pelepasan Aktivitas Komersiil Dari Cabang-Cabang Bank Indonesia Di Wilayah Irian Barat

38 1968 Penambahan modal perusahaan negara "pelayaran nasional Indonesia"
20 1968 Berlakunya Undang-Undang No. 9 Tahun 1967 Dan Pelaksanaan Pemerintahan Di Propinsi Bengkulu
10 1968 Perobahan Dan Penambahan Atas Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1967 (Lembaran Negara Tahun 1967 No. 30, Tambahan Lembaran Negara No. 2838) Tentang Perbaikan Penghasilan Pensiun Bekas Pegawai Negeri Sipil
3 1968 Bank Asing
1 1968 Perobahan Dan Penambahan Atas Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 1967 (Lembaran Negara Tahun 1967 No. 24, Tambahan Lembaran Negara No. 2833) Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Tahun 1968 (P.G.P.S. 1968)

14

1967

Peraturan Gaji Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

12 1967 Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Tahun 1968 (P.G.P.S. 1968)
9 1967 Penarikan Kembali Nilai Lawan Rupiah
8 1967 Pembentukan Perusahaan Negara Jatiluhur
6 1967 Pendirian Perusahaan Negara Industri Sandang
4 1967 Penbubaran Gabungan Perusahaan Sejenis Perkebunan Besar
3 1967 Perbaikan Penghasilan Pegawai Negeri Dan Pejabat Negeri Lainnya Serta Penerima Pensiun Atau Tunjangan Yang Bersifat Pensiun
2 1967 Tarip Uang Tera
1 1967 Pelaksanaan undang-undang no. 9 tahun 1966 (L.N. Tahun 1966 No. 36) tentang Keanggotaan kembali Republik Indonesia Dalam Dana Moneter Internasional (International Monetary fund) dan Bank internasional untuk Rekonstruksi dan pembangunan (International Bank for Reconstruction and development)

20

1966

Perbaikan penghasilan pegawai negeri dan pejabat negeri Lainnya serta penerimaan pensiun atau tunjangan yang Bersifat pensiun

 
19 1966 Standarisasi Pesawat Udara dan Materiil Penerbangan Lainnya  
18 1966 Keanggotaan negara republik Indonesia di dalam bank Pembangunan Asia (Asian development bank)  
10 1966 Wajib Simpan Rahasia Kedokteran  
8 1966 Tarip Uang Tera  
4 1966 Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri  
2 1966 Pendirian Perusahaan Negara Hasil Laut  

40

1965

Pendirian Perusahaan Negara Asuransi Jiwasraya

35 1965 Pedoman Pokok Mengenai Kebijaksanaan Dalam Bidang Telekomunikasi
30 1965 Pendirian Perusahaan Negara Telekomunikasi
26 1965 Apotik (tidak berlaku lagi) Diubah oleh PP No 25/1980, kemudian PP No 26/1985 digantikan oleh PP No 51/2009
22 1965 Perubahan Susunan Dewan Lalu-Lintas Devisa
14 1965 Ancaman Pidana Terhadap Tindak Pidana Termaksud Dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1961, Tentang Perguruan Tinggi (L.N. 1961, No. 302)

44

1964

Pernyataan berlakunya peraturan pemerintah no. 10 tahun 1964 tentang penetapan persentasi dari beberapa Penerimaan negara untuk daerah dalam tahun 1962 (lembaran-negara tahun 1964 no. 21) untuk tahun 1964

43 1964 Perubahan Dan Tambahan Peraturan Pemerintah No. 209 Tahun 1961, Tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong
25 1964 Penggolongan Bahan-bahan Galian (tidak berlaku lagi) Dicabut oleh PP No 27/1980, yang kemudian telah digantikan pula oleh PP No 23/2010
9 1964 Standar Industri
5 1964 Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut

53

1963

Pembubaran Badan Pimpinan Umum Pelabuhan, Badan Pimpinan Umum Maritim Dan Badan Pimpinan Umum Pelayaran Niaga, Termaksud Dalam Peraturan Pemerintah No. 104, No. 105, Dan No. 106 Tahun 1961

51 1963 Cadangan Nasional
33 1963 Lafal Sumpah/Janji Dokter Gigi
15 1963 Pendirian Perusahaan Negara Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negara (tidak berlaku lagi) Digantikan oleh PP No 26/1981
10 1963 Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri

38

1962

Pendirian Perusahaan Negara Indra

12 1962 Perusahaan Muatan Kapal Laut 1962 (Tidak berlaku lagi) >> Dicabut oleh PP No 5/1964
11 1962 Perdagangan Barang-barang dalam Pengawasan Dirubah oleh PP No 19/2004

244

1961

Pengerjaan dan penggunaan tenaga ahli asing dalam Pelaksanaan proyek aerial survey dalam rangka eksplorasi Sumber-sunber kekayaan alam indonesia

 
178 1961 Pendirian Perusahaan Negara Pegadaian  

54

1960

Memperpanjang waktu berlakunya peraturan pemerintah No. 44 tahun 1952 (lembaran negara tahun 1952 no. 72) Mengenai penunjukan daerah indonesia, dimana uang asing Dapat diterima sebagai alat pembayaran yang sah Dengan menyampingkan alat pembayaran indonesia yang Sah

42 1960 Pendirian Universitas Sriwijaya  
7 1960 Memperpanjang waktu berlakunya peraturan pemerintah No. 44 tahun 1952 (lembaran negara tahun 1952 no. 72) mengenai Penunjukkan daerah Indonesia dimana uang asing dapat Diterima sebagai alat pembayaran yang sah dengan Meyampingkan alat pembayaran Indonesia yang Sah  
6 1960 Perubahan "Verordening op het Levensverzekeringbedrijf"  

61

1959

Penunjukan hasil yang dibikin dengan alkohol-etil yang Dalam keadaan-keadaan yang tertentu tidak akan dibebani Bea-masuk sebagai barang alkohol sulingan

 
53 1959 Penyakit Karantina  
10 1959 Militerisasi Kepolisian Negara  
8 1959 Penambahan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1958 Tentang Penetapan Semua Bank Belanda Di Bawah Penguasaan Pemerintah Republik Indonesia Dan Pembentukan Badan Pengawas Bank-Bank Belanda  
3 1959 Pembentukan Badan Nasionalisasi Perusahaan Belanda  

69

1958

Penetapan Besarnya pemungutan termaksud dalam pasal 11 "krosok ordonnantie 1937" (Staatsblad 1937 no. 604)

 
67 1958 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 (tidak berlaku lagi) Dicabut oleh PP No 2/2007
45 1958 Peraturan Tata Tempat  
44 1958 Lagu Kebangsaan Indonesia Raya   >> Digantikan oleh UU No 24/2009
43 1958 Penggunaan Lambang Negara   >> Digantikan oleh UU No 24/2009
42 1958 Panji dan Bendera Jabatan  
41 1958 Bendera Kebangsaan Asing  
40 1958 Bendera Kebangsaan Republik Indonesia   >> Digantikan oleh UU No 24/2009
27 1958 Pelaksanaan persetujuan pampasan perang antara Republik Indonesia dan Jepang  
8 1958 Penetapan hari mulai berlakunya Undang-undang darurat No. 1 tahun 1958 (lembaran-negara tahun 1958 no. 1) tentang Pengubahan undang-undang no. 6 tahun 1950 tentang Hukum Acara pidana pada pengadilan Ketentaraan  

63

1957

Memperpanjang waktu berlakunya peraturan pemerintah No.44 tahun 1952 mengenai penunjukan daerah indonesia, Dimana uang asing dapat diterima sebagai alat pembayaran Yang sah dengan menyampingkan alat pembayaran Indonesia yang sah

 
53 1957 Perubahan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1957 (Lembaran-Negara No. 7 Tahun 1957) Tentang Penyaluran Perusahaan-Perusahaan  
47 1957 Perizinan Pelayaran (tidak berlaku lagi) Dicabut oleh PP No 5/1964
45 1957 Pengadilan Agama Diluar Djawa-Madura
37 1957 Pendirian Universitas Pajajaran Di Bandung  
30 1957 Lembaga Administrasi Negara  
29 1957 Menetapkan Peraturan tentang Pengadilan Agama Di propinsi Aceh  
1 1957 Penyaluran Perusahaan-perusahaan  

40

1956

Pengubahan/Penambahan Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1951 (Lembaran-Negara No. 5 Tahun 1951)

36 1956 Peraturan-peraturan dan tindakan-tindakan mengenai Tanah-tanah perkebunan konsesi  
35 1956 Pengawasan terhadap pemindahan hak atas tanah-tanah Perkebunan konsesi  
23 1956 Pendirian Universitas Hassanuddin Di Makassar  
16 1956 Penetapan kota besar Bandung Sebagai tempat Rapat-rapat Konstituante  

37

1955

Penyerahan Urusan Hubungan Ekonomi Luar Negeri Kepada Kementerian Luar Negeri

 
36 1955 Pengubahan lebih lanjut "algemene bepalingen ter Uitvoering van de postordonnantie 1935" (Postverordening 1935, staatsblad 1934 no. 721)  
20 1955 Panji-panji kepolisian negara republik indonesia sebagai Lambang kesatuan untuk seluruh korps  
9 1955 Penunjukan kepala kantor pendaftaran tanah sebagai Pegawai pencatat balik nama untuk Kapal-kapal  

64

1954

Pelaksanaan Pasal 2, Ayat (2) Undang-Undang No. 20 Tahun 1952 (Lembaran-Negara No. 47 Tahun 1952)

 
63 1954 Permintaan dan Pelaksanaan Bantuan Militer  
61 1954 Penetapan peraturan mengenai perusahaan muatan kapal Laut  
49 1954 Tjara Membuat dan Mengatur Perdjandjian Perburuhan  
45 1954 Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Orang Asing Jang Berada Di Indonesia  
32 1954 Pendaftaran Orang Asing  
31 1954 Pekerja Pemerintah  
21 1954 Penetapan Peraturan Istirahat Buruh  

40

1953

Pemindahan Kekuasaan Menteri Urusan Pegawai Kepada Perdana Menteri Urusan Pegawai

 
15 1953 Pemberian Istirahat Dalam Negeri  
8 1953 Penguasaan Tanah-tanah Negara  

42

1952

Berlakunya Peraturan Pemerintah Nr 25 Tahun 1952 (Lembaran Negara Nr 34 Tahun 1952) Bagi Para Anggota Angkatan Perang Yang Digaji Menurut Peraturan Pemerintah Nr 50 Tahun 1951

 
41 1952 Kedudukan Pegawai Negeri Selama Menjalankan Sesuatu Kewajiban Negara di Luar lingkungan Jabatan yang Dipangkunya (tidak berlaku lagi) Digantikan oleh PP No 4/1976
11 1952 Hukuman Jabatan (tidak berlaku lagi) Digantikan oleh PP No 30/1980 - Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil
1 1952 Susunan Dan Tugas Dewan Serta Biro Rekonstruksi Nasional  

71

1951

Pembubaran "Raad En Directorium Voor Het Meeten Kaarteerwezen" Dan Pembentukan "Dewan Pengukuran Dan Penggambaran Peta" Dan "Direktorium Untuk Pengukuran Dan Penggambaran Peta"

70 1951 Peraturan Istimewa Sementara Bagi Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Keluar Jawa  
66 1951 Lambang Negara  >> Digantikan oleh UU No 24/2009
55 1951 Peraturan Perbaikan Pelabuhan  
54 1951 Dinas Pencahari Dan Pemberi Pertolongan Untuk Kepentingan Kapal-Kapal Laut Dan Udara Yang Mendapat Kecelakaan (tidak berlaku lagi) Dicabut oleh PP No 12/1972
15 1951 Peraturan Yang Mengatur Penghasilan Pegawai Negeri Warga Negara Yang Tidak Atas Kemauan Sendiri Diberhentikan Dengan Hormat Dari Pekerjaanya  
14 1951 Tarip Uang Tera  
9 1951 Pengeluaran Surat Perbendaharaan  
4 1951 Pernjataan Berlakunja Peraturan Pemerintah Nr. 7 Tahun 1948) tentang Peraturan Jang Menetapkan Bahwa Beberapa Aturan Dalam Undang Undang Kerdja 1948 Dapat Didjalankan Untuk Seluruh Indonesia  
3 1951 Pernjataan Berlakunja "Peraturan Ketjelakaan Tahun 1947" (Peraturan Pemerintah Nr. 2 Tahun 1948), Dari RI, Sebagaimana Telah Diubah Dalam Peraturan Pemerintah Nr. 18 Tahun 1948, Untuk Seluruh Indonesia  

33

1950

Penghapusan Jawatan Distribusi

 
30 1950 Hubungan Ekonomi Luar Negeri  
28 1950 Peraturan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Buat Pegawai Negeri Sipil  
25 1950 Mengadakan Perubahan-Perubahan Yang Dapat Menghilangkan Keganjilan-Keganjilan Yang Termaksud Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Serikat Nr 16, Tahun 1950  
22 1950 Penambahan Pasal 9 Dari Peraturan Pemerintah Nr 3, Tahun 1950  
21 1950 Pembentukan Daerah Propinsi  
16 1950 Penetapan Jabatan Dan Gaji Pegawai Negeri Sipil  
14 1950 Pelaksanaan peraturan pemerintah Republik Indonesia No 32 tahun 1949 tentang penghargaan pemerintah Terhadap pelajar yang telah berbakti  
9 1950 Pemberian Pangkat Militer Tituler Kepada Hakim Yang Bukan Perwira. Jaksa Serta Panitera Pada Pengadilan/Kejaksaan Dalam Lingkungan Peradilan Ketentaraan  
8 1950 Surat-Surat Perbendaharaan  
7 1950 Pelaksanaan "Regeling Op De Staat Van Oorlog En Van Beleg"  
6 1950 Peraturan Sementara Tentang Pemberian Tunjangantunjangan Kepada Anggota T.N.I. Yang Ada Pada Waktu Penyerahan Kedaulatan Tidak Masuk Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat  
5 1950 Peraturan Sementara Tentang Pemberian Sokongan Kepada Janda Dan Anak Piatu Dari Anggota Tentara R.I.S./Bekas Anggota T.N.I.  
4 1950 Peraturan Sementara Tentang Gaji, Biaya Penginapan Dan Lain-Lain Tunjangan Bagi Presiden. Perdana Menteri Dan Menteri-Menteri Republik Indonesia Serikat  
3 1950 Pengangkatan Penaikan Pangkat, Pemberhentian, Pernyataan Non-Aktif Dan Sebagai Anggota Angkatan Darat R.I.S.  
2 1950 Penetapan Gaji Dan Upah Pegawai Republik Indonesia Serikat Yang Bukan Bangsa Belanda  
1 1950 Menjalankan Hak Memilih Dan Hak Menolak Kebangsaan Indonesia Bagi Orang Yang Menjelang Waktu Penyerahan Kedaulatan Kaulanegara Kerajaan Belanda  

32

1949

Penghargaan Pemerintah terhadap Pelajar yang Telah Berbakti

 
19 1949 Susunan Badan Penasehat Wakil Perdana Menteri Yang Berkedudukan di Sumatra

43

1948

Peraturan tentang Mengadakan Perubahan dalam PP Nomor 11 Tahun 1947 dari hal Barang-barang Yang Dirampas Atas Kekuatan Keputusan Pengadilan, Serta Barang Bukti Yang Tidak Diambil Oleh Yang Berhak
 

11

1947

Mengurus Barang-barang Yang Dirampas dan Barang- barang Bukti

Diubah oleh PP No 43/1948
5 1947 Warga Negara

2

1945

Badan-Badan Dan Peraturan Pemerintah Dulu

1 1945 Mulai Berlakunja Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah


>> Perpustakaan Elektronik >> Peraturan Pemerintah 1945 - 1980 atau ke Peraturan Pemerintah 1981 - sekarang
 
 © Fakultas Hukum Unsrat 2006.