>> Perpustakaan Elektronik >> Peraturan Pemerintah
Daftar Peraturan Pemerintah dan Peraturan Terkait Perpustakaan Elektronik Fakultas Hukum Unsrat
 
Nomor
Tahun
Judul
Kaitan
50 2009 Pengurangan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Pada Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Bank Tabungan Negara
49 2009 Tata Cara Penindakan Di Bidang Cukai
48 2009 Perizinan Pelaksanaan Kegiatan Penelitian, Pengembangan, Dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Yang Berisiko Tinggi Dan Berbahaya
47 2009 Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Negara Riset Dan Teknologi
46 2009 Batas Pertanggungjawaban Kerugian Nuklir
45 2009 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Pembangunan Perumahan Nasional
44 2009 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol
43 2009 Pembiayaan, Pembinaan, Dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Dan Kehutanan
42 2009 Pemberian Gaji/pensiun/tunjangan bulan ketiga belas dalam Tahun Anggaran 2009 kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/Tunjangan
41 2009 Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor
40 2009 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi
39 2009 Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga
38 2009 Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia
37 2009 Dosen
36 2009 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2006 tentang Hak Keuangan, Kedudukan Protokol, dan Perlindungan Keamanan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi
35 2009 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Penjaminan Infrastruktur
34 2009 Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan
33 2009 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2008 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pengembangan Pariwisata Bali
32 2009 Tempat Penimbunan Berikat
31 2009 Perlindungan Wilayah Geografis Penghasil Produk Perkebunan Spesifik Lokasi
30 2009 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi
29 2009 Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Terutang
28 2009 Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Kebandarudaraan Tertentu kepada Perusahaan Angkutan Udara Niaga untuk Pengoperasian Pesawat Udara yang Melakukan Penerbangan Luar Negeri
27 2009 Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir
26 2009 Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda di Bidang Cukai
25 2009 Pajak Penghasilan Kegiatan Usaha Berbasis Syariah
24 2009 Kawasan Industri
23 2009 Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu, dan Tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
22 2009 Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu, dan Tunjangan Orang Tua Anggota Tentara Nasional Indonesia
21 2009 Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Lampiran PP No 21 Tahun 2009
20 2009 Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Lampiran PP No 20 Tahun 2009
19 2009 Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri
18 2009 Bantuan atau Sumbangan termasuk Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan
17 2009 Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Derivatif Berupa Kontrak Berjangka yang Diperdagangkan di Bursa
16 2009 Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi
15 2009 Pajak Penghasilan atas Bunga Simpanan yang Dibayarkan oleh Koperasi kepada Anggota Koperasi Orang Pribadi
14 2009 Tata Cara Bagi Pejabat Negara dalam Melaksanakan Kampanye Pemilihan Umum
13 2009 Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kesehatan
12 2009 Perubahan Kelima Atas Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1985 tentang Pemberian Tunjangan Veteran Kepada Veteran Republik Indonesia
11 2009 Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Pemberian Tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan
10 2009 Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1980 Tentang Pemberian Tunjangan Kehormatan Kepada Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat Dan Janda/Dudanya
9 2009 Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Dan Janda/Dudanya
8 2009 Perubahan Kesebelas Atas PP No 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil      >> Lampiran PP No 8 Tahun 2009
7 2009 Jenis dan Taris Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Komunikasi dan Informatika
6 2009 Jenis dan Taris Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Perhubungan
5 2009 Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
4 2009 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II
3 2009 Pengawasan Pengangkutan Barang Tertentu Dalam Daerah Pabean
2 2009 Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai serta Pengawasan atas Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari serta Berada di Kawasan yang telah Ditunjuk sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
1 2009 Perubahan Keenam Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja

89

2008

Penjualan Saham Milik Negara Republik Indonesia Pada PT Kertas Basuki Rachmat

88 2008 Penjualan Saham Milik Negara Republik Indonesia pada PT Kertas Blabak
87 2008 Penjualan Saham Milik Negara Republik Indonesia pada PT Prasadha Pamunah Limbah Industri
83 2008 Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-cuma
81 2008 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian
76 2008 Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan
74 2008 Guru
72 2008 Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai
71 2008 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan
70 2008 Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Soda Indonesia
69 2008 Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2000 Tentang Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Industri Soda Indonesia Ke Dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT Garam
68 2008 Tata Cara Pelaksanaan Hubungan Dan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia
67 2008 Pendirian Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara Indonesia I
66 2008 Besaran Nilai Simpanan Yang Dijamin Lembaga Penjamin Simpanan
65 2008 Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
64 2008 Perubahan Atas PP No 54 Tahun 2004 Tentang Majelis Rakyat Papua
63 2008 Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan
62 2008 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang-Bidang Usaha Tertentu Dan/Atau Di Daerah-Daerah Tertentu
61 2008 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bidang Pengelolaan Aset
60 2008 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
59 2008 Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan
58 2008 Hak Keuangan/Administratif Bagi Ketua, Wakil Ketua, Dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Serta Mantan Ketua, Wakil Ketua, Dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Beserta Janda/Dudanya
57 2008 Pendirian Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara Indonesia
56 2008 Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara
55 2008 Pengenaan Bea Keluar Terhadap Barang Ekspor UU No 10 Tahun 1995 - Kepabeanan
54 2008 Tata Cara Pengadaan Dan Penerusan Pinjaman Dalam Negeri Oleh Pemerintah
53 2008 Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya
52 2008 Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Negara Lingkungan Hidup
51 2008 Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi Dirubah oleh PP No 40/2009
50 2008 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Pengembangan Pariwisata Bali
49 2008 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan,Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah
48 2008 Pendanaan Pendidikan
47 2008 Wajib Belajar
46 2008 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Tata Kerja Dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit
45 2008 Pedoman Pemberian Insentif Dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal Di Daerah
44 2008 Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban
43 2008 Air Tanah
42 2008 Pengelolaan Sumber Daya Air
41 2008 Perusahaan Umum (PERUM) Jaminan Kredit Indonesia
40 2008 Perubahan Nama Kabupaten Yapen Waropen Menjadi Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua
39 2008 Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian
38 2008 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
37 2008 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 Tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia
36 2008 Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi
35 2008 Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2008 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun/Tunjangan
34 2008 Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1985 Tentang Pemberian Tunjangan Veteran Kepada Veteran Republik Indonesia
33 2008 Perubahan Keenam Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Pemberian Tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan
32 2008 Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1980 Tentang Pemberian Tunjangan Kehormatan Kepada Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat Dan Janda/Dudanya
31 2008 Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Bima Dari Raba Wilayah Kota Bima Ke Kecamatan Woha Kabupaten Bima
30 2008 Penyelenggaraan Penelitian Dan Pengembangan Perikanan
29 2008 Perizinan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion dan Bahan Nuklir
28 2008 Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda Di Bidang Kepabeanan
27 2008 Pajak Penghasilan Atas Diskonto Surat Perbendaharaan Negara
26 2008 Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
25 2008 Perubahan Nama Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Menjadi Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat
24 2008 Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Meteorologi Dan Geofisika
23 2008 Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana
22 2008 Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana
21 2008 Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
20 2008 Tata Cara Pemberhentian Dengan Hormat, Pemberhentian Tidak Dengan Hormat, dan Pemberhentian Sementara, Serta Hak Jabatan Fungsional Jaksa Yang Terkena Pemberhentian
19 2008 Kecamatan
18 2008 Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Malang Dari Wilayah Kota Malang Ke Wilayah Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang
17 2008 Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri Atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu, Dan Tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
16 2008 Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri Atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu, Dan Tunjangan Orang Tua Anggota Tentara Nasional Indonesia
15 2008 Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Dan Peradilan Agama Serta Janda/Dudanya
14 2008 Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Dan Janda/Dudanya
13 2008 Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (PDF)
12 2008 Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia (PDF)
11 2008 Perubahan Kelima Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Dan Peradilan Agama (PDF)
10 2008 Perubahan Kesepuluh Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (PDF)
9 2008 Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdaganan Orang
8 2008 Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
7 2008 Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
6 2008 Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (PDF) (Word)
5 2008 Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara Republik Indonesia Pada PT Kertas Blabak
4 2008 Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara Republik Indonesia Pada PT Kertas Basuki Rachmat
3 2008 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan
2 2008 Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan yang Berlaku pada Departemen Kehutanan
1 2008 Investasi Pemerintah

81

2007

Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri Yang Berbentuk Perseroan Terbuka

80 2007 Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007
79 2007 Perubahan Batas Daerah Kota Pangkalpinang Dengan Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Di Desa Selindung
78 2007 Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah Menggantikan PP No 129 Tahun 2000
77 2007 Lambang Daerah
76 2007 Perubahan Kelima Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja
75 2007 Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
74 2007 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia
73 2007 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kertas Leces
72 2007 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pupuk Sriwidjaja
71 2007 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Boma Bisma Indra
70 2007 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Kereta Api
69 2007 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Penerbangan Garuda Indonesia
68 2007 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara XIV
67 2007 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Sarana Pengembangan Usaha
66 2007 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bidang Pembiayaan Infrastruktur
65 2007 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Asuransi Kredit Indonesia
64 2007 Penyesuaian Pensiun Eks Pegawai Negeri Sipll Departemen Perhubungan Pada PT Kereta Api Indonesia (Persero)
63 2007 Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Perindustrian
62 2007 Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Standardisasi Nasional
61 2007 Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Sosial
60 2007 Konservasi Sumber Daya Ikan
59 2007 Kegiatan Usaha Panas Bumi
58 2007 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi
57 2007 Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Koordinasi Survei Dan Pemetaan Nasional
56 2007 Santunan dan Tunjangan Cacat Prajurit Tentara Nasional Indonesia
55 2007 Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan
54 2007 Pelaksanaan Pengangkatan Anak
53 2007 Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara Melalui Penerbitan dan Penjualan Saham Baru Pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya
52 2007 Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara Melalui Penerbitan dan Penjualan Saham Baru Pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Jasa Marga
51 2007 Indikasi Geografis UU No 15 Tahun 2001 - Merek
50 2007 Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah
>>: Penjelasan
49 2007 Perubahan Nama Kabupaten Pasir Menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur
48 2007 Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun
47 2007 Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan
46 2007 Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
45 2007 Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil >> Permendagri No 50 Tahun 2007 - Ketentuan Pelaksanaan PP No 45 Tahun 2007
44 2007 Penjualan Saham Pada Perusahan Perseroan (Persero) PT Bank Negara Indonesia TBK.
43 2007 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 Tentang Pengkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil
42 2007 Waralaba Menggantikan PP No 16 Tahun 1997
41 2007 Organisasi Perangkat Daerah Menggantikan PP No.8 Tahun 2003
40 2007 Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Kantor Berita Nasional Antara
39 2007 Pengelolaan Uang Negara/Daerah
>>: Penjelasan
38 2007 Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
>> Lampiran PP No 38 Tahun 2007
 
37 2007 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan  
36 2007 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang  
35 2007 Pengalokasian Sebagian Pendapatan Badan Usaha Untuk Peningkatan Kemampuan Perekayasaan, Inovasi, dan Difusi Teknologi  
33 2007 Keselamatan Radiasi Pengion dan Keamanan Sumber Radioaltif  
32 2007 Pemberian Fasilitas Perpajakan Dalam Rangka Penanganan Bencana Alam Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara  
31 2007 Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 Tentang Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai  
30 2007 Perubahan Kelima Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Pemberian Tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan  
29 2007 Perubahan Keenam Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1980 Tentang Pemberian Tunjangan Kehormatan Kepada Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat Dan Janda/Dudanya  
28 2007 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1985 Tentang Pemberian Tunjangan Veteran Kepada Veteran Republik Indonesia  
27 2007 Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri Atau Duda, Tunjangan Anak Yatim Dan/Atau Piatu, Dan Tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia  
26 2007 Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri Atau Duda, Tunjangan Anak Yatim Dan/Atau Piatu Dan Tunjangan Orang Tua Prajurit Tentara Nasional Indonesia  
25 2007 Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah  
24 2007 Perubahan Nama Provinsi Irian Jaya Barat Menjadi Provinsi Papua Barat  
23 2007 Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia  
21 2007 Perubahan Ketiga Atas PP No 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Permendagri No 21 Tahun 2007 - Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional
20 2007 Partai Politik Lokal Di Aceh  
19 2007 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2005 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia  
18 2007 Pendanaan Keolahragaan  
17 2007 Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga
>>: Penjelasan
 
16 2007 Penyelenggaraan Keolahragaan  
15 2007 Tata Cara Memperoleh Informasi Ketenagakerjaan dan Penyusunan Serta Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja
>>: Penjelasan
 
14 2007 Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama Serta Janda/Dudanya  
13 2007 Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya  
12 2007 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia  
11 2007 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia  
10 2007 Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Dan Peradilan Agama  
9 2007 Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil  
8 2007 Investasi Pemerintah  
7 2007 Perubahan Ketiga Atas PP No 12 Tahun 2001 tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai  
6 2007 Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan  
5 2007 Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Aceh Timur Dari Wilayah Kota Langsa Ke Wilayah Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur  
4 2007 Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia, Departemen Kesehatan  
3 2007 Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat  
2 2007 Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia  
1 2007 Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang-bidang Usaha Tertentu Dan/Atau di Daerah-daerah Tertentu  

55

2006

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan PT. Pertani

54 2006 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Kereta Api
53 2006 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Semen Kupang
52 2006 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Umum (Perum) Pengangkutan Penumpang Djakarta
51 2006 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Dirgantara Indonesia
50 2006 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pupuk Sriwidjaja
49 2006 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perikanan Nusantara
48 2006 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kliring Berjangka Indonesia
47 2006 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kertas Leces
46 2006 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Penerbangan Garuda Indonesia
45 2006 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Merpati Nusantara Airlines
44 2006 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kertas Kraft Aceh
43 2006 Perizinan Reaktor Nuklir UU No 10/1997 - Ketenaganukliran
42 2006 Pelaksanaan UU No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf UU No 41/2004 - Wakaf
41 2006 Perizinan Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bagi Pergutuan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing, Dan Orang Asing
40 2006 Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional  
39 2006 Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan  
38 2006 Hak Keuangan/Administratif Bagi Ketua, Wakil Ketua Dan Hakim Anggota Mahkamah Konstitusi, Serta Mantan Ketua, Wakil Ketua Dan Hakim Anggota Mahkamah Konstitusi Beserta Janda/Dudanya  
37 2006 Perubahan Kedua Atas PP No 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD  
36 2006 Pencarian dan Pertolongan  
35 2006 Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Ngada Dari Mbay Kecamatan Aesesa Ke Bajawa  
34 2006 Jalan  
33 2006 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah  
32 2006 Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Perum Peruri)  
31 2006 Sistem Pelatihan Kerja Nasional  
30 2006 Penetapan Universitas Airlangga Sebagai Badan Hukum Milik Negara  
29 2006 Hak Keuangan, Kedudukan Protokol, Dan Perlindungan Keamanan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi  
28 2006 Perubahan Atas PP No 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan  
27 2006 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Damri  
26 2006 Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 Tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik  
25 2006 Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2006 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun/Tunjangan  
24 2006 Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Hakim Ad Hoc Pengadilan Perikanan  
23 2006 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kertas Kraft Aceh  
22 2006 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sang Hyang Seri  
21 2006 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia  
20 2006 Irigasi  
19 2006 Perubahan Atas PP Nomor 62 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kelautan dan Perikanan  
18 2006 Perubahan Atas PP Nomor 69 Tahun 2005 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya  
17 2006 Perubahan Kelima Atas PP Nomor 14 Tahun 1985 tentang Pemberian Tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan  
16 2006 Perubahan Kedua Atas PP Nomor 34 Tahun 1985 tentang Pemberian Tunjangan Veteran Kepada Veteran Republik Indonesia  
15 2006 Perubahan Kelima Atas PP Nomor 10 Tahun 1980 tentang Pemberian Tunjangan Kehormatan Kepada Bekas Komite Nasional Indonesia Pusat dan Janda/ Dudanya  
14 2006 Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan/Warakawuri Atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/ Piatu, Anak Yatim Piatu Dan Pemberian Tunjangan Orang Tua Prajurit Tentara Nasional Indonesia  
13 2006 Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan/Warakawuri Atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/ Piatu, Anak Yatim Piatu Dan Pemberian Tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia  
12 2006 Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Pemerintah Nomor 145 Tahun 2000 Tentang Kelompok Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah  
11 2006 Pajak Penghasilan Atas Diskonto Surat Perbendaharaan Negara  
10 2006 Penjualan Saham Milik Negara Republik Indonesia Pada PT Bank Permata Tbk Dan PT Bank Lippo Tbk  
9 2006 Tata Cara Permohonan Pendaftaran Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu  
8 2006 Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah   Lampiran PP No 8 Tahun 2006  
7 2006 Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kesehatan
6 2006 Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Dirubah oleh PP No 38/2008
5 2006 Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau Menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau  
4 2006 Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga  
3 2006 Pemindahan Ibukota Kabupaten Kupang dari Wilayah Kota Kupang ke Wilayah Oelamasi Kabupaten Kupang  
2 2006 Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri  
1 2006 Besaran Dan Penggunaan Iuran Badan Usaha Dalam Kegiatan Usaha Penyediaan Dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa  

80

2005

Pemindahan Ibukota Luwu Dari Wilayah Kota Palopo Ke Wilayah Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu

79 2005 Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Permendagri No 24/2007 - Pedoman Pemeriksaan dalam Rangka Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Daerah
78 2005 Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Lembaga Administrasi Negara  
77 2005 Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Tenaga Nuklir Nasional  
76 2005 Tata Cara Penatausahaan, Pertanggung Jawaban, Dan Publikasi Informasi Atas Pengelolaan Surat Utang Negara  
75 2005 Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia  
74 2005 Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar  
73 2005 Kelurahan  
72 2005 Desa  
71 2005 Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Dan Peradilan Agama Serta Janda/Dudanya  
70 2005 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Dan Peradilan Agama  
69 2005 Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Dan Janda/Dudanya  
68 2005 Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia  
67 2005 Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia  
66 2005 Perubahan Ke Tujuh Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil  
65 2005 Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal  
64 2005 Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja  
63 2005 Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi  
62 2005 Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pusat Statistik  
61 2005 Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia  
60 2005 Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kertas Kraft Aceh  
59 2005 Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Merpati Nusantara Airlines  
58 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah  
57 2005 Hibah Kepada Daerah  
56 2005 Sistem Informasi Keuangan Daerah  
55 2005 Dana Perimbangan  
54 2005 Pinjaman Daerah  
53 2005 Perubahan Atas PP No.25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD  
52 2005 Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan  
51 2005 Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas  
50 2005 Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta  
49 2005 Pedoman Kegiatan Peliputan Lembaga Penyiaran Asing  
48 2005 Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil  
47 2005 Perubahan Atas PP No.29 Tahun 1997 tentang Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Rangkap  
46 2005 Pemindahan Ibukota Kabupaten Musi Rawas Dari Wilayah Kota Lubuk Linggau Ke Wilayah Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas  
45 2005 Pendirian, Pengurusan, Pengawasan Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara  
44 2005 Tata Cara Penyertaan Dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara Dan Perseroan Terbatas  
43 2005 Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Dan Perubahan Bentuk Badan Hukum Badan Usaha Milik Negara  
42 2005 Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Arsip Nasional Republik Indonesia  
41 2005 Perubahan Keenam Atas Peraturan Pemerintah Nomor 145 Tahun 2000 Tentang Kelompok Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah  
40 2005 Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Komisi Banding Paten  
39 2005 Penjaminan Simpanan Nasabah Bank Berdasarkan Prinsip Syariah  
38 2005 Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 Tentang Visa, Izin Masuk, Dan Izin Keimigrasian  
37 2005 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
36 2005 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung  
35 2005 Pungutan Ekspor Atas Barang Ekspor Tertentu Pasal 3 ayat (6), Menteri Perdagangan harus menetapkan Harga Patokan Ekspor Atas Barang Ekspor Tertentu  
34 2005 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi  
33 2005 Tata Cara Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero)  
32 2005 Modal Awal Lembaga Penjamin Simpanan  
31 2005 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 Tentang Rumah Negara  
30 2005 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2003 Tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam  
29 2005 Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (tidak berlaku lagi) Digantikan oleh PP No 5 Tahun 2009
28 2005 Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Komunikasi dan Informatika  
27 2005 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2000 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Perhubungan  
26 2005 Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Avtur Untuk Keperluan Penerbangan Internasional  
25 2005 Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2005 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun/Tunjangan  
24 2005 Standar Akuntansi Pemerintahan  
23 2005 Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum  
22 2005 Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak  
21 2005 Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik  
20 2005 Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Kegiatan Penelitian Dan Pengembangan Oleh Perguruan Tinggi Dan Lembaga Penelitian Dan Pengembangan  
19 2005 Standar Nasional Pendidikan  
18 2005 Perubahan Atas PP No 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian  
17 2005 Perubahan Atas PP No 6 Tahun 2005  
16 2005 Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum  
15 2005 Jalan Tol >> Dirubah oleh PP No 44/2009
14 2005 Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah Dirubah oleh PP No 33 Tahun 2006
13 2005 Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia  
12 2005 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia  
11 2005 Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik  
10 2005 Penghitungan Jumlah Hak Suara Kreditor  
9 2005 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (PERUM) Pengangkutan Penumpang Djakarta  
8 2005 Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Tripartit  
7 2005 Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Komisi Banding Merek  
6 2005 Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Perubahan pertama oleh PP No 17/2005
Perubahan kedua oleh PP No 25/2007
Perubahan ketiga oleh PP No 49/2008
5 2005 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) di Bidang Pembiayaan Sekunder Perumahan  
4 2005 Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kebudayaan dan Pawriwisata  
3 2005 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 Tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik  
2 2005 Konsultan Hak Kekayaan Intelektual Keputusan Dirjen Haki No H-17.PR.09.10 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran Konsultan Hak Kekayaan Intelektual
1 2005 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri

55

2004

Perubahan Kelima Atas Peraturan Pemerintah Nomor 145 Tahun 2000 Tentang Kelompok Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

 
54 2004 Majelis Rakyat Papua Dirubah oleh PP No 64 Tahun 2008
53 2004 Pengurangan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Pada Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Eksploitasi dan Industri Hutan II (PT Inhutani II) dan Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Eksploitasi dan Industri Hutan V (PT Inhutani V)  
52 2004 Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Inhutani V  
51 2004 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Eksploitasi Dan Industri Hutan IV (PT Inhutani IV)  
50 2004 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Eksploitasi Dan Industri Hutan III (PT Inhutani III)  
49 2004 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Eksploitasi Dan Industri Hutan II (PT Inhutani II)  
48 2004 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Eksploitasi dan Industri Hutan I (PT Inhutani I)  
47 2004 Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Agama  
46 2004 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Urusan Logistik  
45 2004 Perlindungan Hutan  
44 2004 Perencanaan Kehutanan  
43 2004 Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia  
42 2004 Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil  
41 2004 Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Ad-Hoc Pengadilan Hubungan Industrial dan Hakim Ad-Hoc Pada Mahkamah Agung  
40 2004 Pemindahan Ibukota Kabupaten Lima Puluh Kota Dari Wilayah Kota Payakumbuh Ke Sarilamak Di Wilayah Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota  
39 2004 Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok Dari Wilayah Kota Solok Ke Kayu Aro-Sukarami  
38 2004 Pemindahan Ibukota Kabupaten Kepulauan Riau dari Wilayah Kota Tanjung Pinang Ke Bandar Seri Bentan Di Wilayah Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Kepulauan Riau  
37 2004 Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik  
36 2004 Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi  
35 2004 Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi  
34 2004 Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Penerbit Dan Toko Buku Pradnya Paramita Ke Dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT Penerbitan Dan Percetakan Balai Pustaka
33 2004 Penjualan saham milik negara republik indonesia Pada PT Bank permata tbk, pt bank central asia Tbk, PT bank internasional indonesia tbk, pt bank niaga tbk, Dan PT Bank Danamon Indonesia Tbk
32 2004 Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja Permendagri No 26/2005 - Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja
31 2004 Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia  
30 2004 Pemindahan Ibukota Kabupaten Tasikmalaya Dari Wilayah Kota Tasikmalaya Ke Singaparna  
29 2004 Sarana Produksi Berteknologi Tinggi Untuk Cakram Optik (Optical Disc)  
28 2004 Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan UU No 7/1996 - Pangan
27 2004 Tata Cara Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah
26 2004 Perubahan Nama Kabupaten Kendari Menjadi Kabupaten Konawe
25 2004 Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD  
24 2004 Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Perubahan Ketiga oleh PP No 21/2007
Perubahan Kedua oleh PP No 37/2006
Perubahan pertama oleh PP No 37/2005

23 2004 Badan Nasional Sertifikasi Profesi  
22 2004 Pengelolaan Dan Investasi Dana Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja  
21 2004 Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga  
20 2004 Rencana Kerja Pemerintah  
19 2004 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 Tentang Perdagangan Barang-barang dalam Pengawasan
18 2004 Pengurangan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Angkasa Pura I
17 2004 Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2004 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun/Tunjangan
16 2004 Penatagunaan Tanah UU No 24/1992 - Penataan Ruang
15 2004 Perusahaan Umum (PERUM) Pembangunan Perumahan Nasional
14 2004 Syarat Dan Tata Cara Pengalihan Perlindungan Varietas Tanaman Dan Penggunaan Varietas Yang Dilindungi Oleh Pemerintah
13 2004 Penamaan, Pendaftaran Dan Penggunaan Varietas Asal Untuk Pembuatan Varietas Turunan Esensial
12 2004 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal  
11 2004 Penjualan Saham Pada Perusahaan Perseroan  
10 2004 Pendirian Perusahaan (Persero) di Bidang Pengelolaan Aset  
9 2004 Kampanye Pemilihan Umum Oleh Pejabat Negara (tidak berlaku lagi) Digantikan oleh PP No 14 Tahun 2009
8 2004 Perubahan Atas PP No 1 Tahun 1998 tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal  
7 2004 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2002 Tentang Taris Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Pertanian  
6 2004 Penetapan Universitas Pendidikan Indonesia Sebagai Badan Hukum Milik Negara  
5 2004 Taris Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.  
4 2004 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1999 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehakiman  
3 2004 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Rajawali Nusantara Indonesia  
2 2004 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Sahan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Gas Negara  
1 2004 Tata Cara Penyampaian Rencana dan Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak  

64

2003

Penjualan Saham Milik Negara Republik Indonesia Pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pembangunan Perumahan

 
63 2003 Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam  
62 2003 Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Beserta Perangkat Penyelenggara Pemilihan Umum Serta Pimpinan dan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum  
61 2003 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 Tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) Bulog  
60 2003 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Damri  
59 2003 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan  
58 2003 Penjualan Saham Pada Perusahaan Perseroan (Persero)PT Perusahaan Gas Negara  
57 2003 Tata Cara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang  
56 2003 Penetapan Universitas Sumatera Utara Sebagai Badan Hukum Milik Negara  
55 2003 Tanda Kehormatan Satyalancana Pendidikan
54 2003 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 Tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil  
53 2003 Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik  
52 2003 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT PAL Indonesia  
51 2003 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia  
50 2003 Penjualasan Saham Milik Negara Republik Indonesia Pada PT Indocement Tunggal Prakarsa TBK  
49 2003 Penjualan Saham Pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia  
48 2003 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia  
47 2003 Pajak Penghasilan Yang Ditanggung Oleh Pemerintah Atas Penghasilan Pekerja Dari Pekerjaan  
46 2003 Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 Tentang Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai  
45 2003 Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
44 2003 Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Keuangan
43 2003 Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 145 Tahun 2000 Tentang Kelompok Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
42 2003 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta)
41 2003 Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan Pada Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Jawatan (Perjan) Kepada Menter Negara Badan Usaha Milik Negara
40 2003 Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup
39 2003 Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Perindustrian Dan Perdagangan
38 2003 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 Tentang Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Dan Atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
37 2003 Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan/Warakawuri Atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu Dan Anak Yatim-Piatu Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
36 2003 Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan/Warakawuri Atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu Dan Anak Yatim-Piatu Anggota Tentara Nasional Indonesia
35 2003 Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Dan Peradilan Agama Serta Janda/Dudanya
34 2003 Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Dan Janda/Dudanya
33 2003 Penghapusan Kota Administratif Kisaran, Kota Administratif Rantau Prapat, Kota Administratif Batu Raja, Kota Administratif Cilacap, Kota Administratif Purwokerto, Kota Administratif Klaten, Kota Administratif Jember, Dan Kota Administratif Watampone
32 2003 Tanda Kehormatan Satyalancana Dharma Nusa
31 2003 Pengalihan Bentuk Perusahaan Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Negara (Pertamina) Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
30 2003 Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani)  
29 2003 Pemindahan Ibukota Kabupaten Buton Dari Wilayah Kota Bau-Bau Ke Pasarwajo Di Wilayah Kabupaten Buton  
28 2003 Subsidi Dan Iuran Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Asuransi Kesehatan Bagi Pegawai Negeri Sipil Dan Penerima Pensiun  
27 2003 Penjualan Saham Milik Negara Republik Indonesia Pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Mandiri  
26 2003 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Mandiri  
25 2003 Pengelolaan Kekayaan Badan Layanan Umum  
24 2003 Tata Cara Perlindungan terhadap Saksi, Penuntut Umum dan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme  
23 2003 Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah  
22 2003 Pembatalan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1998 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Dharma Niaga Dan Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Pantja Niaga Dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Dharma Niaga Ke Dalam Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Cipta Niaga  
21 2003 Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Lembaga Penerbangan Dan Antariksa Nasional  
20 2003 Penundaan Kelima Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1998 Tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam  
19 2003 Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan
18 2003 Pemindahan Ibukota Kabupaten Aceh Utara Dari Wilayah Kota Lhokseumawe Ke Lhoksukon Di Wilayah Kabupaten Aceh Utara
17 2003 Penambahan Penyertaan Modal Negara Repulik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Jasa Raharja
16 2003 Penambahan Penyertaan Modal Negara Repulik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Jiwasraya
15 2003 Perubahan Peruntukkan Dana Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Tambang Batubara Bukit Asam Sebagaimana Dimaksud Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1998
14 2003 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
13 2003 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia  dan Lampiran
12 2003 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2001
11 2003 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001
10 2003 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Ekspor Indonesia
9 2003 Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
8 2003 Organisasi Perangkat Daerah (tidak berlaku lagi) Digantikan oleh PP No 41/2007
7 2003 Pendirian Perusahaan Umum (Perum) BULOG
6 2003 Perubahan Ketiga Atas PP Nomor 145 Tahun 2000 tentang Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
5 2003 Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Yang Diterima oleh Pekerja Sampai Dengan Sebesar Upah Minimum Propinsi Atau Upah Minimum Kabupaten/Kota
4 2003 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja
3 2003 Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum bagi Anggota Polri
2 2003 Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
1 2003 Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

68

2002

Ketahanan Pangan

 
67 2002 Badan Pengatur Penyediaan Dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa  
66 2002 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Damri  
65 2002 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero)PT Varuna Tirta Prakasya  
64 2002 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero)PT Kawasan Berikat Nusantara  
63 2002 Hutan Kota  
62 2002 Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kelautan dan Perikanan Dirubah oleh PP No 19/2006
61 2002 Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah   dan Lampiran
60 2002 Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe
59 2002 Obligasi Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian  
58 2002 Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kelautan dan Perikanan Di Bidang Jasa Riset Kelautan dan Perikanan
57 2002 Penjualan Saham Milik Negara Republik Indonesia Pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Tambang Batubara Bukit Asam
56 2002 Penjualan Saham Milik Negara Republik Indonesia Pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Indonesia Farma Tbk.
55 2002 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Tambang Batubara Bukit Asam
54 2002 Usaha Perikanan  
53 2002 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan  
52 2002 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham PT Dirgantara Indonesia, Pt Pal Indonesia, PT Pindad, PT Dahana, PT Krakatau Steel, PT Barata Indonesia, PT Boma Bisma Indra, PT Industri Kereta Api, Pt Industri Telekomunikasi Indonesia dan PT Len Industri dan Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pakarya Industri Strategis  
51 2002 Perkapalan  
50 2002 Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi  
49 2002 Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Pertanian  
42 2002 Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi  
41 2002 Kenaikan Jabatan dan Pangkat Hakim  
40 2002 Penundaan Keempat Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1998 Tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam  
39 2002 Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia  
38 2002 Daftar Koordinat Geografis Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia Dirubah oleh PP No 37/2008
37 2002 Hak dan Kewajiban Kapal dan Pesawat Udara Asing dalam Melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan Melalui Alur Laut Kepulauan Yang Ditetapkan  
36 2002 Hak dan Kewajiban Kapal Asing dalam Melaksanakan Lintas Damai Melalui Perairan Indonesia  
35 2002 Dana Reboisasi Dirubah oleh PP No 58/2007
34 2002 Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan
33 2002 Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Luar Negeri
32 2002 Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Lembaga Administrasi Negara
31 2002 Perusahaan Umum (Perum) DAMRI
30 2002 Penjualan Saham Milik Negara Republik Indonesia Pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Indosat Tbk.
29 2002 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Merpati Nusantara Airlines
28 2002 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja
27 2002 Pengelolaan Limbah Radioaktif  
26 2002 Keselamatan Pengangkutan Zat Radioaktif  
25 2002 Penetapan Besarnya Nilai Jual Kena Pajak Untuk Penghitungan Pajak Bumi Dan Bangunan  
24 2002 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000  
23 2002 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero)PT Perusahaan Gas Negara  
22 2002 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero)PT Pelayaran Nasional Indonesia  
21 2002 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Pengalihan Status Anggota Tentara Nasional Indonesia Dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Menjadi Pegawai Negeri Sipil Untuk Menduduki Jabatan Struktural Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2002  
20 2002 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkutan Sungai, Danau Dan Penyeberangan  
19 2002 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Kedalam Modal Saham P erusahaan Perseroan (Persero)PT Angkasa Pura I  
18 2002 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Kedalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero)PT Pelabuhan Indonesia III  
17 2002 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Kedalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero)PT Pelabuhan Indonesia II  
16 2002 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Kedalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero)PT Pelabuhan Indonesia I  
15 2002 Karantina Ikan dan  Penjelasan  
14 2002 Karantina Tumbuhan  
13 2002 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural  
12 2002 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil  
11 2002 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil  
10 2002 Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup Di Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan  
9 2002 Pengalihan Bentuk Perusahaan Jawatan (Perjan) Televisi Republik Indonesia Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)  
8 2002 Perubahan Nama Kabupaten Kutai Menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara  
7 2002 Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 145 Tahun 2000 Tentang Kelompok Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah  
6 2002 Pajak Penghasilan Atas Bunga dan Diskonto Obligasi yang Diperdagangkan dan/atau Dilaporkan Perdagangannya Di Bursa Efek (tidak berlaku lagi) Digantikan oleh PP No 16/2009
5 2002 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 Tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen
4 2002 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Pengalihan Status Anggota Tentara Nasional Indonesia Dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Menjadi Pegawai Negeri Sipil Untuk Menduduki Jabatan Struktural  
3 2002 Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat  
2 2002 Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat  
1 2002 Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Lembaga Sensor Film Di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional  

85

2001

Penundaan Ketiga Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1998 Tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam

 
84 2001 Perubahan Atas PP No 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan
83 2001 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 Tentang Pemilikan Saham Dalam Perusahan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing  
82 2001 Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air  
81 2001 Alat dan Mesin Budidaya Tanaman  
80 2001 Penjualan Saham Milik Negara Republik Indonesia Pada Pt Wisma Nusantara International  
79 2001 Penjualan Saham Milik Negara Republik Indonesia Pada PT Socfin Indonesia  
78 2001 Penjualan Saham Milik Negara Republik Indonesia Pada PT Telekomunikasi Indonesia Tbk.  
77 2001 Irigasi (tidak berlaku lagi) Digantikan oleh PP No 20/2006
76 2001 Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa
75 2001 Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan
74 2001 Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun
| Penjelasan | Lampiran I | Lampiran II |
 
73 2001 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1987 Tentang Penetapan Dan Penggunaan Laba Serta Cara Pengurusan Dan Penggunaan Cadangan Umum Perusahaan Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Negara (Pertamina)
72 2001 Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Yang Diterima Oleh Pekerja Sampai Dengan Sebesar Upah Minimum Propinsi Atau Upah Minimum Kabupaten/Kota
71 2001 Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1998 Tentang Pengeluaran Atau Pemasukan Mata Uang Rupiah Dari Atau Ke Dalam Wilayah Republik Indonesia
70 2001 Kebandarudaraan
69 2001 Kepelabuhanan
68 2001 Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Dalam Negeri
67 2001 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Perusahaan Penerbangan Garuda Indonesia
66 2001 Retribusi Daerah >> Menggantikan PP No 20/1997
65 2001 Pajak Daerah >> Permendagri No 35/2002 Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah
64 2001 Pengalihan Kedudukan, Tugas Dan Kewenangan Menteri Keuangan Pada Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum) Dan Perusahaan Jawatan (Perjan) Kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara  
59 2001 Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat  
58 2001 Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen  
57 2001 Badan Perlindungan Konsumen Nasional  
56 2001 Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah  
52 2001 Penyelenggaraan Tugas Pembantuan  
51 2001 Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
40 2001 Perubahan Atas PP Nomor 8 Tahun 1990 tentang Jalan Tol  
39 2001 Penyelenggaraan Dekonsentrasi  
30 2001 Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Dan Janda/Dudanya  
29 2001 Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia  
28 2001 Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia  
26 2001 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997  
20 2001 Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah  
15 2001 Pengalihan Status Anggota Tentara Nasional Indonesia Dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Menjadi Pegawai Negeri Sipil Untuk Menduduki Jabatan Struktural  
11 2001 Informasi Keuangan Daerah  
8 2001 Pupuk Budidaya Tanaman  
5 2001 Pemberhentian Pegawai Negeri Dan Pembatalan Surat Keputusan Pensiun Pegawai Negeri Pada Bekas Propinsi Timor Timur  
4 2001 Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan  
3 2001 Keamanan dan Keselamatan Penerbangan  
2 2001 Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah dalam rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah  
1 2001 Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  

155

2000

Penetapan Institut Teknologi Bandung Sebagai Badan Hukum Milik Negara

 
154 2000 Penetapan Institut Pertanian Bogor Sebagai Badan Hukum Milik Negara  
153 2000 Penetapan Universitas Gadjah Mada Sebagai Badan Hukum Milik Negara  
152 2000 Penetapan Universitas Indonesia Sebagai Badan Hukum Milik Negara  
151 2000 Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (tidak berlaku lagi) Digantikan oleh PP No 6/2005
150 2000 Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa
149 2000 Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Tebusan Pensiun, Dan Tunjangan Hari Tua Atau Jaminan Hari Tua
148 2000 Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang-Bidang Usaha Tertentu Dan Atau Di Daerah-Daerah Tertentu
147 2000 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Perlakuan Perpajakan Di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu
146 2000 Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Dan Atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
145 2000 Kelompok Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Perubahan Ketiga PP No 6/2003
Perubahan Kelima PP No 55/2004
144 2000 Jenis Barang Dan Jasa Yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai
143 2000 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000
142 2000 Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kelautan Dan Perikanan
141 2000 Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 Tentang Usaha Perikanan
140 2000 Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi
139 2000 Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Obligasi Yang Diperdagangkan Di Bursa Efek
138 2000 Penghitungan Penghasilan Kena Pajak Dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan
137 2000 Tempat Dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak, Dan Pemberian Ganti Rugi Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa
136 2000 Tata Cara Penjualan Barang Sitaan Yang Dikecualikan Dari Penjualan Secara Lelang Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa
135 2000 Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa
134 2000 Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir
133 2000 Perusahaan Umum (Perum) Percetakan Negara Republik Indonesia
132 2000 Pajak Penghasilan Atas Hadiah Undian
131 2000 Pajak Penghasilan Atas Bunga Deposito Dan Tabungan Serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia
130 2000 Pengecualian Sebagai Objek Pajak Atas Keuntungan Karena Pembebasan Utang Debitur Kecil
129 2000 Persyaratan Pembentukan Dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan Dan Penggabungan Daerah
128 2000 Pendirian Perusahaan Jawatan Rumah Sakit Kanker Dharmais Jakarta
127 2000 Pendirian Perusahaan Jawatan Rumah Sakit Anak Dan Bersalin Harapan Kita Jakarta
126 2000 Pendirian Perusahaan Jawatan Rumah Sakit Jantung Dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta
125 2000 Pendirian Perusahaan Jawatan Rumah Sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar
120 2000 Pendirian Perusahaan Jawatan Rumah Sakit Dr. Kariadi Semarang
112 2000 Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan karena Pemberian Hak Pengelolaan  
110 2000 Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
109 2000 Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah  
103 2000 Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian  
102 2000 Standardisasi Nasional  
101 2000 Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil  
100 2000 Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Dirubah oleh PP No 13/2002
99 2000 Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Dirubah oleh PP No 12/2002
98 2000 Pengadaan Pegawai Negeri Sipil  
97 2000 Formasi Pegawai Negeri Sipil  
85 2000 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya
84 2000 Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (tidak berlaku lagi) Digantikan oleh PP No 8/2003 yang telah digantikan pula oleh PP No 41/2007
82 2000 Karantina Hewan
81 2000 Kenavigasian
80 2000 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Kliring Dan Jaminan Bursa Komoditi
79 2000 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Batan Teknologi
78 2000 Penetapan Pensiun Pokok Mantan Pejabat Negara Dan Janda/Dudanya
77 2000 Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan Bagi Penerima Pensiun Serta Janda/Dudanya
76 2000 Hak Keuangan/Administratif Jaksa Agung, Panglima Tentara Nasional Indonesia Dan Pejabat Lain Yang Kedudukannya Atau Pengangkatannya Setingkat Atau Disetarakan Dengan Menteri Negara
75 2000 Gaji Pokok Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Dan Anggota Lembaga Tinggi Negara Serta Uang Kehormatan Anggota Lembaga Tertinggi Negara
74 2000 Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri, Hakim Dan Pejabat Negara
73 2000 Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Dan Peradilan Agama Serta Janda/Dudanya
72 2000 Penyesuaian Pensiun Pokok Mantan Pimpinan Dan Hakim Anggota Mahkamah Agung Serta Janda/Dudanya
71 2000 Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  
70 2000 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Penerbangan Garuda Indonesia  
69 2000 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Kimia Farma  
68 2000 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Bank Tabungan Negara Dalam Rangka Program Rekapitalisasi Bank Umum  
67 2000 Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Lembaga Penerbangan Dan Antariksa Nasional (Lapan)  
66 2000 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pelabuhan Indonesia III  
65 2000 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pos Indonesia  
64 2000 Perizinan Pemanfaatan Tenaga Nuklir  
63 2000 Keselamatan dan Kesehatan Terhadap Pemanfaatan Radiasi Pengion  
62 2000 Pemindahan Ibukota Kabupaten Lombok Barat  
61 2000 Perubahan Atas PP Nomor 5 Tahun 1996 tentang Hak Keuangan/ Administratif Duta Besar Luar Biasa Dan Berkuasa Penuh dan Mantan Duta Besar Luar Biasa Dan Berkuasa Penuh Serta Janda/Dudanya  
60 2000 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1980 Tentang Hak Keuangan/Administratif Menteri Negara Dan Bekas Menteri Negara Serta Janda/Duda (Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1993  
59 2000 Perubahan atas peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1980 tentang Hak keuangan/administratif kepala daerah/wakil kepala daerah Dan bekas kepala daerah/bekas wakil kepala daerah serta Janda/dudanya sebagaimana telah beberapa kali diubah Terakhir dengan peraturan pemerintah Nomor 16 tahun 1993  
58 2000 Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia Ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT indonesia farma  
57 2000 Penambahan penyertaan modal negara republik Indonesia Ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT perkebunan nusantara IV  
56 2000 Penambahan penyertaan modal negara republik Indonesia Ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT. Kereta api Indonesia  
55 2000 Penambahan penyertaan modal negara republik Indonesia Ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT. Pelabuhan Indonesia I  
54 2000 Lembaga penyedia jasa pelayanan penyelesaian Sengketa Lingkungan hidup di luar pengadilan  
53 2000 Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Dan Orbit Satelit  
52 2000 Penyelenggaraan Telekomunikasi  
51 2000 Tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak Yang berlaku pada departemen agama  
50 2000 Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia Ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT pelabuhan indonesia IV  
49 2000 Penambahan penyertaan modal negara republik indonesia Ke dalam modal perusahaan umum (perum) Pengangkutan Penumpang Djakarta  
48 2000 Perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 98 Tahun 1999 Tentang pengalihan kedudukan, tugas dan kewenangan Menteri keuangan selaku rapat umum pemegang saham (RUPS) Atau Pemegang saham pada perusahaan perseroan (persero) dan Perseroan Terbatas yang sebagian sahamnya dimiliki oleh negara Republik Indonesia kepada menteri negara penanaman modal dan Pembinaan badan usaha milik negara  
47 2000 Pelaksanaan konsultasi Calon Gubernur dan Wakil gubernur, pengesahan dan pelantikan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah  
46 2000 Penetapan Besarnya Nilai jual kena pajak untuk Penghitungan pajak bumi dan bangunan  
45 2000 Penundaan Berlakunya peraturan pemerintah Nomor 39 Tahun 1998 Tentang perlakuan pajak pertambahan nilai dan pajak Penjualan Atas barang mewah di kawasan berikat (bonded zone) Daerah industri Pulau Batam  
44 2000 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia  
43 2000 Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 Tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Dan Pajak Penghasilan Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah Yang Dibiayai Dengan Hibah Atau Dana Pinjaman Luar Negeri  
42 2000 Pembayaran Pajak Penghasilan Orang Pribadi Yang Akan Bertolak Ke Luar Negeri  
41 2000 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Jasa Indonesia  
40 2000 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Danareksa  
39 2000 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 Tentang Tenaga Kependidikan  
38 2000 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 1999 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan (tidak berlaku lagi) PP No 81/1999 telah digantikan oleh PP No 19/2003
37 2000 Pendirian Perusahaan Jawatan Radio Republik Indonesia  
36 2000 Pendirian Perjan Jawatan Televisi Republik Indonesia  
35 2000 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura I  
34 2000 Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Perum Peruri)  
33 2000 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Pelabuhan Indonesia Iv  
32 2000 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Bank Negara Indonesia Tbk. Dalam Rangka Program Rekapitulasi Bank Umum  
31 2000 Obligasi Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian  
30 2000 Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi  
29 2000 Penyelenggaraan Jasa Konstruksi  
28 2000 Usaha Dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi  
27 2000 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Angkutan Sungai, Danau Dan Penyeberangan  
26 2000 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Telekomunikasi Tbk.  
25 2000 Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom  
24 2000 Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai  
23 2000 Perusahaan Umum (Perum) Prasarana Perikanan Samudera  
22 2000 Penetapan bentuk PT Perusahaan pilot proyek berdikari Menjadi perusahaan perseroan (Persero)  
21 2000 Penambahan penyertaan modal negara republik Indonesia ke dalam modal saham perusahaan Perseroan (persero) pt konversi energi abadi (PT Koneba)  
20 2000 Perlakuan Perpajakan di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu  
19 2000 Tim Gabungan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi  
18 2000 Perubahan ketiga atas Peraturan pemerintah nomor 17 tahun 1999 Tentang badan penyehatan perbankan nasional  
17 2000 Permohonan Pernyataan Pailit Untuk Kepentingan Umum  
16 2000 Pembagian Hasil penerimaan pajak bumi dan bangunan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah  
15 2000 Pemindahan Ibukota Kabupaten Jayapura dari Kota Jayapura ke Wilayah Sentani dl Kabupaten Jayapura  
14 2000 Tentang tarif atas jenis penerimaan bukan pajak yang berlaku Pada Departemen Perhubungan  
13 2000 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1998 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Pertambangan Dan Energi Di Bidang Pertambangan Umum  
12 2000 Pencarian dan Pertolongan (tidak berlaku lagi) Digantikan oleh PP No 36/2006 tentang Pencarian dan Pertolongan
11 2000 Penambahan penyertaan modal negara republik Indonesia Ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT. Kertas Leces  
10 2000 Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah  
9 2000 Gaji Pokok Pimpinan Dan Hakim Anggota Mahkamah Agung  
8 2000 Peraturan Gaji hakim peradilan umum, peradilan tata usaha negara Dan Peradilan Agama  
7 2000 Kepelautan  
6 2000 Perusahaan Jawatan (Perjan)  
5 2000 Penambahan penyertaan modal negara republik indonesia Ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT. Dana Tabungan dan asuransi pegawai negeri  
4 2000 Pengurangan penyertaan modal negara republik indonesia Pada perusahaan perseroan (persero) PT.tambang batubara bukit Asam  
3 2000 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995 tentang Angkutan Udara  
2 2000 Penggabungan perusahaan perseroan (persero) pt industri soda Indonesia ke dalam perusahaan perseroan (persero) pt garam (tidak berlaku lagi) Dicabut oleh PP No 69/2008
1 2000 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 1999 Tentang Pengalihan Kedudukan, Tugas Dan Kewenangan Menteri Keuangan Selaku Rapat Umum Pemegang Saham (Rups) Atau Pemegang Saham Pada Perusahaan Perseroan (Persero) Dan Perseroan Terbatas Yang Sebagian Sahamnya Dimiliki Oleh Negara Republik Indonesia Kepada Menteri Negara Penanaman Modal Dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara  

98

1999

Pengalihan Kedudukan, Tugas Dan Kewenangan Menteri Keuangan Selaku Rapat Umum Pemegang Saham (Rups) Atau Pemegang Saham Pada Perusahaan Perseroan (Persero) Dan Perseroan Terbatas Yang Sebagian Sahamnya Dimiliki Oleh Negara Republik Indonesia Kepada Menteri Negara Penanaman Modal Dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara

97 1999 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Perseroan (Persero) Pt. Bank Mandiri Dalam Rangka Program Rekapitalisasi Bank Umum
96 1999 Pengalihan kedudukan, tugas dan kewenangan Menteri Keuangan selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan Pemegang Saham pada Perusahaan Perseroan (Persero) dan Perseroan Terbatas yang sebagian sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia kepada Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara
95 1999 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 Tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional
94 1999 Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II
93 1999 Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta I
92 1999 Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan
91 1999 Penambahan Penyertaan modal Negara ke dalam modal saham Perseroan Terbatas Bank Umum Koperasi Indonesia (PT BUKOPIN)
90 1999 penggabungan Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Industri Sandang I ke dalam Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Industri Sandang II
90 1999 penggabungan Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Industri Sandang I ke dalam Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Industri Sandang II
89 1999 Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Hotel Dan Tourist Nasional (Natour Ltd) Ke Dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT Hotel Indonesia Internasional
88 1999 Tata Cara Pengalihan Dokumen Perusahaan ke dalam Mikrofilm atau Media Lainnya dan Legalisasi
87 1999 Tata Cara Penyerahan dan Pemusnahan Dokumen Perusahaan
86 1999 Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan
85 1999 Perubahan Atas PP Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahay dan Beracun
84 1999 Perubahan Batas Wilayah Kota Bukittinggi dan Kabupaten Agam
83 1999 Kerja sama antara Pemerintah dan Bank Umum dalam rangka pembiayaan Kredit Usaha Tani
82 1999 Angkutan Di Perairan
81 1999 Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan (tidak berlaku lagi) Digantikan oleh PP No 19/2003
80 1999 Kawasan Siap Bangun dan Lingkungan Siap Bangun Yang Berdiri Sendiri
79 1999 Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan
78 1999 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1994 Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Bagi Orang Pribadi Yang Akan Bertolak Ke Luar Negeri
77 1999 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Merpati Nusantara Airlines
76 1999 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Industri Sandang I
75 1999 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Industri Sandang II
74 1999 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan Dan Perkebunan
73 1999 Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersumber Dari Kegiatan Tertentu
72 1999 Penangguhan Mulai Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1999 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehakiman
71 1999 Pemindahan Ibukota Daerah Kabupaten Donggala Dari Wilayah Daerah Kota Palu Ke Wilayah Kota Donggala Kecamatan Banawa Daerah Kabupaten Donggala
70 1999 Pemindahan Ibukota Daerah Kebupaten Simalungun Dari Wilayah Daerah Kota Pematang Siantar Ke Kecamatan Raya Di Wilayah Daerah Kabupaten Simalungun
69 1999 Label dan Iklan Pangan UU No 7/1996 - Pangan
68 1999 Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara UU No 28/1999 - Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
67 1999 Tata Cara Pemantauan Dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Komisi Pemeriksa
66 1999 Persyaratan Dan Tata Cara Pengangkatan Serta Pemberhentian Anggota Komisi Pemeriksa
65 1999 Tata Cara Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara
64 1999 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1998 Tentang Informasi Keuangan Tahunan Perusahaan
63 1999 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian
62 1999 Pemindahan Ibukota Kabupaten Lombok Barat
61 1999 Penetapan Perguruan Tinggi Negeri Sebagai Badan Hukum Keputusan Mendiknas No 042/U/2000 - Persyaratan dan Tata Cara Penetapan Perguruan Tinggi Negeri Sebagai Badan Hukum
Surat Dirjen Dikti No 3912/D/T/2001 - Pedoman Mengenai BHMN
60 1999 Pendidikan Tinggi  
59 1999 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1994 Tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994  
58 1999 Syarat-syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan  
57 1999 Kerja Sama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan  
56 1999 Penjualan Saham Milik Negara Republik Indonesia PT Telekomunikasi Indonesia Tbk.  
55 1999 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Pelabuhan Indonesia III  
54 1999 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pakarya Industri  
53 1999 Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani)  
52 1999 Penambahan penyertaan modal Negara ke dalam modal Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Bank Negara Indonesia Tbk., Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Bank Rakyat Indonesia, dan Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Bank Mandiri Dalam Rangka Program Rekapitalisasi Bank Umum  
51 1999 Penyelenggaraan Statistik  
50 1999 Pembentukan 6 (Enam) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pesisir Selatan,Lombok, Sawahlunto/Sijunjung, dan Pasaman Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat  
49 1999 Pembentukan 9 (Sembilan) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat Ii Malang, Lamongan, Bojonegoro, Ngawi, Blitar, Lumajang Dan Kediri Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur  
48 1999 Pembentukan 14 (Empat Belas) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat Ii Serang, Tangerang, Pandeglang, Bogor, Subang, Karawang, Ciamis Dan Majalengka Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat  
47 1999 Pembentukan Kecamatan Teras Terunjam Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat Ii Bengkulu Utara Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bengkulu  
46 1999 Pembentukan 6 (Enam) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat Ii Lampung Selatan Dan Lampung Tengah Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung  
45 1999 Pembentukan Kecamatan Bantarsari Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat Ii Cilacap Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah  
44 1999 Pembentukan 5 (Lima) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat Ii Aceh Timur Dan Aceh Utara Dalam Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Aceh  
43 1999 Pembentukan 13 (Tiga Belas) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, Toba Samosir, Labuhan Batu, dan Langkat dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara  
42 1999 Pembentukan dan Penataan Beberapa Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Utara dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Maluku  
41 1999 Pengendalian Pencemaran Udara  
40 1999 Penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura I  
39 1999 Penambahan penyertaan modal Negara ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pakarya Industri  
38 1999 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) dalam Rangka Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah  
37 1999 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bidang Perbankan  
36 1999 Penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal saharn Perusahaan Perseroan (PERSERO)PT Istaka Karya  
35 1999 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Aceh, Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara, Bank Pembangunan Daerah Bengkulu, Bank Pembangunan Daerah Lampung, Bank Pembangunan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat, Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara, Bank Pembangunan Daerah Maluku, Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat, Dan Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Dalam Rangka Program Rekapitalisasi Bank Umum  
34 1999 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Pt Bank Lippo Tbk., Pt. Bank Internasional Indonesia Tbk., Pt Bank Bali Tbk., Pt Bank Umum Koperasi Indonesia, Pt Bank Universal Tbk., Pt Bank Prima Express, Pt Bank Arta Media, Dan Pt Bank Patriot Dalam Rangka Program Rekapitalisasi Bank Umum  
33 1999 Pelaksanaan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum  
32 1999 Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan  
31 1999 Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan  
30 1999 Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 Tentang Bank Umum Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1998, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 Tentang Bank Perkreditan Rakyat, Dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 Tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil  
29 1999 Pembelian Saham Bank Umum  
28 1999 Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank  
27 1999 Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup  
26 1999 Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehakiman  
25 1999 Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank  
24 1999 Ketentuan dan Tata Cara Pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Perwakilan dari Bank yang Berkedudukan di luar negerik  
23 1999 Pelaksanaan Serah-Simpan dan Pengelolaan Karya Rekam Film Cerita atau Film Dokumenter  
22 1999 Pembentukan 3 (tiga) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pontianak dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat  
21 1999 Pembentukan 12 (Dua Belas) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bone, Sinjai, Sidenreng, Rappang, Wajo, Luwu, dan Bulukumba dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan  
20 1999 Pembentukan 3 (Tiga) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendari, Kolaka, dan Buton dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara  
19 1999 Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut  
18 1999 Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Dirubah oleh PP No 85/1999
17 1999 Badan Penyehatan Perbankan Nasional
16 1999 Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehakiman Di Bidang Pengadilan Niaga
15 1999 Bentuk-Bentuk Tagihan Tertentu Yang Dapat Dikompensasikan Sebagai Setoran Saham
14 1999 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Amarta Karya
13 1999 Penjualan Saham Negara Republik Indonesia Pada PT Indofood Tbk.
12 1999 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pegawai Negeri Sipil yang Menjadi Anggota Partai Politik
11 1999 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Pengembangan Keuangan Koperasi  
10 1999 Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi  
9 1999 Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi  
8 1999 Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar  
7 1999 Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa  
6 1999 Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan Pada Hutan Produksi  
5 1999 Pegawai Negeri Sipil yang Menjadi Anggota Partai Politik Dirubah oleh PP No 12/1999
4 1999 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Aceh, Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara, Bank Pembangunan Daerah Bengkulu, Bank Pembangunan Daerah Lampung, Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat, Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur, Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara, Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah, Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat, Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur, Pt Bank Lippo Tbk, Dan Pt Bank Sembada Artanugroho Dalam Rangka Program Rekapitalisasi Bank Umum
3 1999 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pengerukan Indonesia
2 1999 Penyelenggaraan Transmigrasi  
1 1999 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pos Indonesia  

83

1998

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1994 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan

 
82 1998 Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi  
81 1998 Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api  
80 1998 Perhitungan Jumlah Hak Suara Kreditur  
79 1998 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja  
78 1998 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Otorita Jatiluhur  
77 1998 Pembentukan Kota Administratif Bima  
76 1998 Pengurangan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) PT Semen Gresik Tbk  
75 1998 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Pada Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bidang Perbankan  
74 1998 Penetapan Besarnya Nilai Jual Kena Pajak Untuk Penghitungasn Pajak Bumi dan Bangunan  
73 1998 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1998  
72 1998 Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan  
71 1998 Penangguhan Pemberlakuan Kewajiban Melengkapi dan Menggunakan Sabuk Keselamatan  
70 1998 Pemindahan Sisa Kredit Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1997/1998 ke Tahun Anggaran 1998/1999  
69 1998 Prasarana dan Sarana Kereta Api  
68 1998 Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam  
67 1998 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1994 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1998  
66 1998 Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi Dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi Ke Kota Palabuhanratu Di Wilayah Kecamatan Palabuhanratu  
65 1998 Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Ngada Dari Kota Bajawa Kecamatan Ngadabawa Ke Kota Mbay Kecamatan Aesesa  
64 1998 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah  
63 1998 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 Tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Dan Pajak Penghasilan Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah Yang Dibiayai Dengan Hibah Atau Dana Pinjaman Luar Negeri  
62 1998 Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Kehutanan kepada Daerah  
61 1998 Daftar Koordinat Geografis Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia di Laut Natuna  
60 1998 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Bank Ekspor Impor Indonesia  
59 1998 Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan Dan Perkebunan  
58 1998 Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Pertambangan Dan Energi Di Bidang Pertambangan Umum  
57 1998 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi  
56 1998 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah  
55 1998 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar  
54 1998 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 Tentang Bank Umum Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1998  
53 1998 Penyetoran Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bidang Penjaminan Kewajiban Bank  
52 1998 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor  
51 1998 Provisi Sumber Daya Hutan  
50 1998 Pengalihan Kedudukan, Tugas Dan Kewenangan Menteri Keuangan Selaku Pemegang Saham Atau Rapat Umum Pemegang Saham (Rups) Pada Perusahaan Perseroan Kepada Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara  
49 1998 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1994 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural  
48 1998 Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bidang Perbankan  
47 1998 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) di bidang pengelolaan kekayaan  
46 1998 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1996 tentang Kegiatan Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing Di Bidang Ekspor dan Impor, sebagaimana telah Beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1998  
45 1998 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah  
44 1998 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Pengembangan Pariwisata Bali  
43 1998 Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat  
42 1998 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Tinggi  
41 1998 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah  
40 1998 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar  
39 1998 Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Di Kawasan Berikat (bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam  
38 1998 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 Tentang Bank Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1996  
37 1998 Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah  
36 1998 Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar  
35 1998 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bidang Industri  
34 1998 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Pupuk Sriwijaya  
33 1998 Modal Penyertaan Pada Koperasi
32 1998 Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil
31 1998 Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Di Bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Kepada Daerah
30 1998 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT PAL Indonesia
29 1998 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Dharma Niaga
28 1998 Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Kerta Niaga Dan Penambahan Penyertaan Modal Negara Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Dharma Niaga
27 1998 Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas
26 1998 Pemakaian Nama Perseroan Terbatas
25 1998 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Adhi Karya
24 1998 Informasi Keuangan Tahunan Perusahaan Dirubah oleh PP No 64/1999
23 1998 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt. Cipta Niaga
22 1998 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt. Kawasan Berikat Nusantara
21 1998 Pembubaran Perusahaan Umum (Perum) Perikanan Maluku, Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Perikani, Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Tirta Raya Mina, Dan Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Perikanan Samodra Besar Ke Dalam Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Usaha Mina Serta Penambahan Penyertaan Modal Negara RI Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Usaha Mina
20 1998 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Kedalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Garam
19 1998 Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Kereta Api Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
18 1998 Pengeluaran Atau Pemasukan Mata Uang Rupiah Dari Atau Ke Dalam Wilayah Republik Indonesia (tidak berlaku lagi) Dicabut oleh PP No 71/2001
17 1998 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1994 Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Bagi Orang Pribadi Yang Akan Bertolak Ke Luar Negeri Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1998
16 1998 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1996 Tentang Kegiatan Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing Di Bidang Ekspor Dan Impor, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1997
15 1998 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1977 Tentang Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing Dalam Bidang Perdagangan Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1997
14 1998 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1994 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994, Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1996
13 1998 Perusahaan Umum (Perum)
12 1998 Perusahaan Perseroan (Persero)
11 1998 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Tambang Batubara Bukit Asam
10 1998 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Kedalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Angkasa Pura II
9 1998 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Kedalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Danareksa
8 1998 Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II TAgam dari wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bukittinggi ke Kota Lubuk Basung di wilayah Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Daerah Tingkat II Agam
7 1998 Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Tengah dari wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sibolga ke Kota Pandan di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Tengah
6 1998 Polisi Pamong Praja (tidak berlaku lagi) Digantikan oleh PP No 32/2004
5 1998 Penyanderaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa  
4 1998 Tata Cara Penjualan Barang Sitaan Yang Dikecualikan Dari Penjualan Secara Lelang Dalam Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (tidak berlaku lagi) Digantikan oleh PP No 136/2000
3 1998 Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa  
2 1998 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Perusahaan Listrik Negara  
1 1998 Pemeriksaan Kecelakaan Kapal  

47

1997

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

 
46 1997 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Adhi Karya
45 1997 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1996 Tentang Pengelolaan Dan Investasi Dana Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja
44 1997 Kemitraan
43 1997 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1996 tentang Tempat Penimbunan Berikat
42 1997 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1996 Tentang Kegiatan Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing Di Bidang Ekspor Dan Impor
41 1997 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 1977 tentang Pengakhiran Kegiatan usaha asing dalam bidang perdagangan sebagaimana telah beberapa Kali diubah terakhir dengan peraturan pemerintah nomor 35 tahun 1996
40 1997 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1996 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran Dan Likuidasi Bank
39 1997 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pos Indonesia
38 1997 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perikani
37 1997 Pembebastugasan Dan Pemberhentian Ketua, Wakil Ketua, Atau Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Pajak Serta Hak-Haknya
36 1997 Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Karena Pemberian Hak Pengelolaan (tidak berlaku lagi) Digantikan oleh PP No 112/2000
35 1997 Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Karena Hibah Wasiat
34 1997 Pelaporan Atau Pemberitahuan Perolehan Hak Atas Tanah Dan Atau Bangunan
33 1997 Pembagian Hasil Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah
32 1997 Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1990 Tentang Administrasi Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
31 1997 Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan/Warakawuri Atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu Dan Anak Yatim-Piatu Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
30 1997 Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Dan Janda/Dudanya
29 1997 Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Rangkap Dirubah oleh PP No 47/2005
28 1997 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pupuk Sriwijaya
27 1997 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Kredit Indonesia
26 1997 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Rajawali Nusantara Indonesia
25 1997 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sang Hyang Seri
24 1997 Pendaftaran Tanah  
23 1997 Pemindahan Sisa Kredit Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1996/1997 Ke Tahun Anggaran 1997/1998  
22 1997 Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak  
21 1997 Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor  
20 1997 Retribusi Daerah (tidak berlaku lagi) Dirubah oleh PP No 45/1998, kemudian digantikan oleh PP No 66/2001 - Retribusi Daerah
19 1997 Pajak Daerah (tidak berlaku lagi) Dirubah oleh PP No 64/1998, kemudian digantikan oleh PP No 65/2001 - Pajak Daerah
18 1997 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aneka Tambang
17 1997 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pupuk Sriwijaya
16 1997 Waralaba (tidak berlaku lagi) >> Digantikan oleh PP No 42/2007
15 1997 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkutan Sungai, Danau Dan Penyeberangan
14 1997 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1994 Tentang Penghasilan Atas Penghasilan Dari Transaksi Penjualan Saham Di Bursa Efek
13 1997 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Sandang II
12 1997 Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Yang Diterima Oleh Pekerja Sampai Dengan Sebesar Upah Minimum Regional
11 1997 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III
10 1997 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Dalam Rangka Pengalihan Bentuk PT Merpati Nusantara Airlines Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
9 1997 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Dok Dan Perkapalan Surabaya
8 1997 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Jasa Marga
7 1997 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Sebagaimana Telah Lima Kali Diubah, Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1993
6 1997 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Empat Kali Diubah, Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1993
5 1997 Pengawasan Barang Kena Cukai
4 1997 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Bio Farma
3 1997 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Adhi Karya
2 1997 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Angkasa Pura I
1 1997 Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (PERUM) Bio Farma Menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO)

74

1996

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1985 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pemilihan Umum Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Pp Nomor 44 Tahun 1996

 
73 1996 Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi Dan Jasa Konsultan  
72 1996 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan Terbatas Dalam Bidang Usaha Kawasan Industri  
71 1996 Kebandarudaraan (tidak berlaku lagi) Digantikan oleh PP No 70/2001
70 1996 Kepelabuhanan (tidak berlaku lagi) Digantikan oleh PP No 69/2001
69 1996 Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang  
68 1996 Ketentuan Dan Tata Cara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran Dan Likuidasi Bank >> Dirubah oleh PP No 40/1997
67 1996 Penyelenggaraan Kepariwisataan UU No 9/1990 - Kepariwisataan
66 1996 Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Penerbitan Dan Percetakan Balai Pustaka Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) Penerbitan Dan Percetakan Balai Pustaka
65 1996 Pembentukan Limapuluh Tiga Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat Ii Jayawijaya, Sorong, Manokwari, Nabire, Merauke, Jayapura, Yapen Waropen, Fak-Fak, Biak Numfor, Kotamadya Daerah Tingkat Ii Jayapura, Kabupaten Puncak Jaya, Dan Kabupaten Paniai Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya
64 1996 Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Industri Mesin Perkakas Indonesia Dan Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Krakatau Steel
63 1996 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Industri Pesawat Terbang Nusantara
62 1996 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Indonesia Farma
61 1996 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Pos Indonesia
60 1996 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 Tentang Bank Umum >> PP No 70 1992 telah tidak berlaku lagi dicabut oleh PP No 30/1999
59 1996 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1990 Tentang Perusahaan Perseroan (Persero) Yang Menjual Sahamnya Kepada Masyarakat Melalui Pasar Modal
58 1996 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Bank Negara Indonesia
57 1996 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1994 Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Bagi Orang Pribadi Yang Bertolak Ke Luar Negeri
56 1996 Senjata Api Dinas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
55 1996 Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Kepabeanan dan Cukai
54 1996 Pembentukan Kabupaten Mimika Di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya
53 1996 Pembentukan Kabupaten Simeulue Di Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Aceh
52 1996 Pembentukan kabupaten puncak jaya, kabupaten paniai, perubahan nama dan Pemindahan ibukota kabupaten daerah tingkat ii paniai di wilayah propinsi Daerah tingkat I Irian Jaya
51 1996 Penambahan penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal Saham Perusahaan perseroan (persero) PT Pelabuhan Indonesia I
50 1996 Penambahan penyertaan modal negara republik Indonesia ke dalam Modal saham perusahaan perseroan (persero) PT Bank Negara Indonesia
49 1996 Penambahan penyertaan modal negara republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan perseroan (persero) PT Industri sandang II
46 1996 Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa Bunga Atau Diskonto Obligasi Yang Dijual Di Bursa Efek
45 1996 Pajak Penghasilan atas penghasilan wajib pajak badan untuk usaha industri Tertentu
41 1996 Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia
40 1996 Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah
36 1996 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1994 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1996
35 1996 Perubahan atas peraturan pemerintah nomor 36 tahun 1977 tentang pengakhiran Kegiatan usaha asing dalam bidang perdagangan sebagaimana telah diubah Dengan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 1988
34 1996 Bea Masuk Antidumping dan Bea Masuk Imbalan
33 1996 Tempat Penimbunan Berikat
32 1996 Tenaga Kesehatan
26 1996 Obligasi Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian
25 1996 Izin Pengusaha Barang Kena Cukai
24 1996 Pengenaan Sanksi Administrasi Di Bidang Cukai (tidak berlaku lagi) Digantikan oleh PP No 26/2009
23 1996 Penindakan Di Bidang Cukai
22 1996 Pengenaan Sanksi Administrasi kepabeanan (tidak berlaku lagi) Digantikan oleh PP No 28/2008
21 1996 Penindakan Di Bidang Kepabeanan
20 1996 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1994 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994
17 1996 Peleburan Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Perkebunan Xxiii, Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Perkebunan Xxvi, Dan Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Perkebunan Xxix Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Perkebunan Nusantara XII
16 1996 Peleburan Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Perkebunan Xx Dan Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Perkebunan Xxiv-Xxv Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Perkebunan Nusantara XI
15 1996 Peleburan Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Perkebunan Xix, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan XXI-XXII, Dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan XXVII Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara X
14 1996 Peleburan Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Perkebunan Xv-Xvi Dan Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Perkebunan Xviii Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Perkebunan Nusantara IX
13 1996 Peleburan Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Perkebunan Xi, Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Perkebunan Xii, Dan Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Perkebunan Xiii Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Perkebunan Nusantara VIII
12 1996 Peleburan Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Perkebunan X Dan Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Perkebunan XXXI Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara VII
11 1996 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Perkebunan Nusantara VI
10 1996 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Perkebunan Nusantara V
9 1996 Peleburan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan VI, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan VII, Dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan VIII Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Perkebunan Nusantara Iv
8 1996 Peleburan Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Perkebunan III, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan IV, Dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan V Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Perkebunan Nusantara III
7 1996 Peleburan Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Perkebunan II Dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan IX Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Perkebunan Nusantara II
6 1996 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan I
5 1996 Hak Keuangan/Administratif Duta Besar Luar Biasa Dan Berkuasa Penuh Dan Mantan Duta Besar Luar Biasa Dan Berkuasa Penuh Serta Janda/Dudanya
4 1996 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Dalam Bidang Nuklir
3 1996 Perlakuan Perpajakan Bagi Pengusaha Kena Pajak Berstatus Entrepot Produksi Untuk Tujuan Ekspor (Epte) Dan Perusahaan Pengolahan Di Kawasan Berikat (Kb)
2 1996 Kegiatan Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing Di Bidang Ekspor dan Impor
1 1996 Pembentukan 9 (Sembilan) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat Ii Labuhan Batu, Tapanuli Selatan, Nias Dan Tapanuli Tengah Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara

43

1995

Pembentukan 8 (Delapan) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat Ii Sangihe Dan Talaud, Gorontalo, Minahasa Dan Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat Ii Bitung Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara

42 1995 Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Dan Pajak Penghasilan Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah Yang Dibiayai Dengan Hibah Atau Dana Pinjaman Luar Negeri
41 1995 Pembentukan 11 (Sebelas) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat Ii Sawahlunto/Sijunjung, Solok, Tanah Datar, Pesisir Selatan, Padang Pariaman, 50 Kota Dan Pasaman Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat
40 1995 Angkutan Udara Dirubah oleh PP No 3/2000
39 1995 Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
38 1995 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Angkasa Pura I
37 1995 Pembentukan 6 (Enam) Kecamatan Di Wilayah Kebupaten Daerah Tingkat Ii Ponorogo, Banyuwangi Dan Jember Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur
36 1995 Penetapan Badan Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja
35 1995 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Indah Karya
34 1995 Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Indonesia Farma Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
33 1995 Pembentukan 13 (Tiga Belas) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat Ii Bengkalis, Indragiri Hilir, Indragiri Hulu Dan Kampar Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Riau
32 1995 Komisi Banding Merek
31 1995 Komisi Banding Paten
30 1995 Perlakuan Perpajakan Dalam Rangka Kegiatan Konstruksi Dan Kegiatan Operasi Pembangunan Proyek Pengembangan Pulau Bintan Dan Pulau Karimun
29 1995 Pembentukan 3 (Tiga) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat Ii Bogor, Karawang Dan Bandung Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat
28 1995 Pembentukan 8 (Delapan) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar, Hulu Sungai Tengah, Barito Kuala, Tanah Laut, Hulu Sungai Utara, Tabalong Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan
27 1995 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt. Telekomunikasi Indonesia
26 1995 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Semen Padang
25 1995 Usaha Penunjang Tenaga Listrik
24 1995 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Angkasa Pura II
23 1995 Pembentukan 2 (Dua) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat Ii Gunung Kidul Dalam Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
22 1995 Pembentukan 2 (Dua) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat Ii Dompu Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat
21 1995 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt. Tambang Timah
20 1995 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1985 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 Tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1995
19 1995 Pemeliharaan Dan Pemanfaatan Benda Cagar Budaya Di Museum
18 1995 Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Sang Hyang Seri Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
17 1995 Pemindahan Sisa Kredit Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1994/95 Ke Tahun Anggaran 1995/96
16 1995 Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Hakim Dan Janda/Dudanya
15 1995 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt. Semen Tonasa
14 1995 Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat Ii Tangerang Dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat Ii Tangerang Ke Kecamatan Tigaraksa Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat Ii Tangerang
13 1995 Izin Usaha Industri
12 1995 Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1994 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (tidak berlaku lagi) PP No 19/1994 telah dinyatakan tidak berlaku lagi oleh PP No 18/1999
11 1995 Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Kertas Gowa
10 1995 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1985 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pemilihan Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1985 Dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1990
9 1995 Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi
8 1995 Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Kepada 26 (Dua Puluh Enam) Daerah Tingkat II Percontohan
7 1995 Perubahan Tarif Bea Meterai
6 1995 Perlindungan Tanaman
5 1995 Pengalihan bentuk Perusahaan Umum (PERUM) Pos dan Giro menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO)
4 1995 Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Perusahaan Modal Ventura Dari Transaksi Penjualan Saham Atau Pengalihan Penyertaan Modal Pada Perusahaan Pasangan Usahanya
3 1995 Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi
2 1995 Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor
1 1995 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Prasarana Perikanan Samudera

51

1994

Pajak Penghasilan Atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia

50 1994 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994
49 1994 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Pos Dan Giro
48 1994 Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan
45 1994 Pajak Penghasilan Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Dan Para Pensiunan Atas Penghasilan Yang Dibebankan Kepada Keuangan Negara Atau Keuangan Daerah
43 1994 Pencabutan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1983 Tentang Pendaftaran, Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Penyampaian Surat Pemberitahuan, Dan Persyaratan Pengajuan Keberatan, Dan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1986 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Perpajakan
42 1994 Pajak Penghasilan Atas Hadiah Undian
41 1994 Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Transaksi Penjualan Saham Di Bursa Efek
40 1994 Rumah Negara
39 1994 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Tambang Timah
38 1994 Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Pengelola Kawasan Berikat Indonesia Ke Dalam Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Kawasan Berikat Nusantara
37 1994 Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Gas Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
36 1994 Surat Perjalanan Republik Indonesia
35 1994 Syarat-syarat dan pedoman kerjasama kontrak bagi hasil minyak dan gas bumi
34 1994 Fasilitas Perpajakan Atas Penanaman Modal Di Bidang-Bidang Usaha Tertentu Dan /Atau Di Daerah-Daerah Tertentu
33 1994 Peraturan Gaji Hakim
32 1994 Visa, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian
31 1994 Pengawasan Orang Asing Dan Tindakan Keimigrasian
30 1994 Tata Cara Pelaksanaan Pencegahan dan Penangkalan UU No 9/1992 - Keimigrasian
29 1994 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Pembangunan Perumahan Nasional (Perumnas)
28 1994 Pemindahan Sisa Kredit Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1993/94 Ke Tahun Anggaran 1994/95
27 1994 Pengelolaan Perkembangan Kependudukan
26 1994 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Angkasa Pura II
25 1994 Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya
24 1994 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Wijaya Karya
23 1994 Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
22 1994 Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1977 Tentang Penetapan Kembali Pensiun Pokok Purnawirawan/Warakawuri Atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Dan Anak Yatim-Piatu
21 1994 Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera
20 1994 Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing
19 1994 Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun (tidak berlaku lagi) Digantikan oleh PP No 18/1999
18 1994 Pengusahaan Pariwisata Alam Di Zona Pemanfaatan Taman Nasional,Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam
17 1994 Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah
16 1994 Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
15 1994 Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural
14 1994 Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil
13 1994 Perburuan Satwa Buru
12 1994 Penetapan Besarnya Persentase Nilai Jual Kena Pajak pada Pajak Bumi dan Bangunan
11 1994 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perseroan Terbatas Bank Bukopin
10 1994 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Rajawali Nusantara Indoensia
9 1994 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Adhi Karya
8 1994 Badan Pertimbangan Perfilman Nasional
7 1994 Lembaga Sensor Film
6 1994 Penyelenggaraan Usaha Perfilman
5 1994 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Umum (Perum) Pengembangan Keuangan Koperasi
4 1994 Persyaratan dan tata cara pengesahan atas akta pendirian dan perubahan anggaran dasar Koperasi
3 1994 Pembayaran Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan atas penghasilan dari Pengalihan hak atas tanah atau tanah dan bangunan
2 1994 Penambahan Penyertaan modal Negara ke dalam modal Perusahaan Umum (PERUM) Pos dan Giro
1 1994 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil

46

1993

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan

 
45 1993 Pemindahan Sisa Kredit Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1992/93 Ke Tahun Anggaran 1993/94
44 1993 Kendaraan dan Pengemudi
43 1993 Prasarana dan Lalu Lintas Jalan  
42 1993 Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan  
41 1993 Angkutan Jalan  
24 1993 Kelas Barang Atau Jasa Bagi Pendaftaran Merek  
14 1993 Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dirubah oleh PP No 79/1998
10 1993 Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya  

79

1992

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan

77 1992 Dana Pensiun Lembaga Keuangan
73 1992 Penyelenggaraan Usaha Perasuransian Perubahan Kedua oleh PP No 39/2008
Perubahan Ketiga oleh PP No 81/2008
72 1992 Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil (tidak berlaku lagi) Dicabut oleh PP No 30/1999
71 1992 Bank Perkreditan Rakyat (tidak berlaku lagi) Dicabut oleh PP No 30/1999
70 1992 Bank Umum (tidak berlaku lagi) Dicabut oleh PP No 30/1999
62 1992 Sektor-sektor usaha perusahaan pasangan usaha dari Perusahaan modal ventura dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan Sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 7 Tahun 1991  
24 1992 Penyesuaian Bentuk Hukum Bank Tabungan Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)  
23 1992 Penyesuaian Bentuk Hukum Bank Bumi Daya Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)  
22 1992 Penyesuaian Bentuk Hukum Bank Ekspor Impor Indonesia Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)  
21 1992 Penyesuaian Bentuk Hukum Bank Rakyat Indonesia Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)  
20 1992 Penyesuaian Bentuk Hukum Bank Negara Indonesia 1946 Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)  
19 1992 Penyesuaian Bentuk Hukum Bank Dagang Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)  
17 1992 Persyaratan Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Penanaman Modal Asing  
14 1992 Pengalihan Bentuk Perusahasaan Umum (Perum) Angkasa Pura II Menjadi Perusahasan Perseroan (Persero)  
2 1992 Organisasi Biro Pusat Statistik  

35

1991

Sungai

 
27 1991 Rawa  
26 1991 Tata Cara Pemberhentian Dengan Hormat, Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dan Pemberhentian Sementara serta Hak-hak Hakim Agung dan Hakim yang Dikenakan Pemberhentian  

62

1990

Ketentuan Keprotokolan Mengenai Tata Tempat, Tata Upacara Dan Tata Penghormatan

55 1990 Perusahaan Perseroan (Persero) Yang Menjual Sahamnya Kepada Masyarakat Melalui Pasar Modal
42 1990 Perusahaan Umum (Perum) "Otorita Jatiluhur"
20 1990 Pengendalian Pencemaran Air
15 1990 Usaha Perikanan >> Dirubah oleh PP No 46/1993
14 1990 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1986 tentang Kawasan Berikat (Bonded Zone)
8 1990 Jalan Tol >> Dirubah oleh PP No 40/2001
5 1990 Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta (tidak berlaku lagi) >> Digantikan oleh PP No 93/1999
3 1990 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1974 Tentang Pelaksanaan Penjualan Rumah Negeri Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1982

22

1989

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt. Kertas Leces

 
21 1989 Pajak Penghasilan Atas Bunga Deposito Berjangka, Sertifikat Deposito dan Tabungan  
20 1989 Pembentukan Kota Administratip Bontang  
19 1989 Penambahan Penyertaan modal negera republik indonesia Ke dalam modal perusahaan umum (perum) Sang Hyang Seri  
18 1989 Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan Bagi Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan, Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat, dan Penerima Tunjangan Veteran  
8 1989 Pemberhentian dan Pemberian pensiun Pegawai Negeri Sipil serta Pensiun janda/dudanya  

29

1988

Perubahan Atas Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1985 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984

17 1988 Penyelenggaraan Dan Pengusahaan Angkutan Laut
1 1988 Masa Bakti dan Praktek Dokter dan Dokter Gigi

14

1987

Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah

13 1987 Izin Usaha Industri
10 1987 Satuan Turunan, Satuan Tambahan, Dan Satuan Lain Yang Berlaku
9 1987 Penyediaan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman

18

1986

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan

17 1986 Kewenangan Pengaturan, Pembinaan, Dan Pengembangan Industri
3 1986 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Dalam Bidang Usaha Kawasan Industri Cilacap
2 1986 Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Ke Kota Soreang Di Wilayah Kabupaten

40

1985

Tunjangan pajak penghasilan bagi pejabat negara, pegawai Negeri sipil, anggota angkatan bersenjata republik Indonesia, dan para pensiunan atas penghasilan berupa gaji, Honorarium, uang pensiun, dan tunjangan-tunjangan Lainnya yang dibebankan kepada keuangan negara

 
39 1985 Pemindahan Sisa Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1984/1985 Kepada Tahun Anggaran 1985/1986  
38 1985 Kewenangan Penyidik Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya  
37 1985 Penyelenggaraan Pos  
36 1985 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
35 1985 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 Tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/ Perwakilan Rakyat Sebagaimana Telah Tiga Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1985  
34 1985 Pemberian Tunjangan Veteran Kepada Veteran Republik Indonesia  
33 1985 Pokok-pokok Organisasi Institut Agama Islam Negeri  
32 1985 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Pt. Indocement Tunggal Prakarsa  
31 1985 Penarikan Kembali Sebagian Kekayaan Negara Yang Tertanam Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Angkasa Pura  
30 1985 Perusahaan Umum (Perum) Percetakan Uang Republik Indonesia  
29 1985 Sensus Ekonomi  
28 1985 Perlindungan Hutan  
27 1985 Perusahaan Umum (Perum) Pengembangan Keuangan Koperasi  
26 1985 Jalan (tidak berlaku lagi) Digantikan oleh PP No 34/2006
25 1985 Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1969 Tentang Penyelenggaraan Dan Pengusahaan Angkutan Laut  
24 1985 Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1982 Tentang Pelaksanaan Ekspor, Impor, Dan Lalu Lintas Devisa  
23 1985 Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1983 Tentang Pembinaan Kepelabuhanan  
22 1985 Pelaksanaan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984  
21 1985 Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1977 Tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan/Warakawuri Atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu Dan Anak Yatim-Piatu Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia  
20 1985 Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1983  
19 1985 Penyesuaian Pensiun Pokok Bekas Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Dan Janda/Dudanya  
18 1985 Penetapan Pensiun Pokok pensiunan pegawai negeri sipil Dan janda/dudanya
1 1985 Penetapan mulai berlakunya Undang-undang pajak pertambahan nilai 1984

36

1984

Perusahaan Umum (Perum) Indonesia Farma

18 1984 Olah Raga Profesional
15 1984 Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati Di Zona ekonomi Eksklusif Indonesia
1 1984 Dewan Pers

38

1983

Pelaksanaan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984

27 1983 Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
11 1983 Pembinaan Kepelabuhanan (tidak berlaku lagi) Digantikan oleh PP No 70/1996 yang telah digantikan pula oleh PP No 69/2001
10 1983 Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Dirubah oleh PP No 45/1990
3 1983 Tata cara pembinaan dan pengawasan Perusahaan jawatan (perjan), perusahaan umum (perum) Dan perusahaan perseoan (persero)
2 1983 Sensus Pertanian
1 1983 Perlakuan Terhadap Calon Pegawai Negeri Sipil yang Tewas Atau Cacat Akibat Kecelakaan Karena Dinas (tidak berlaku lagi) Digantikan oleh PP No 98/2000

44

1982

Pembentukan Kecamatan Palupuh Di Kabupaten Daerah Tingkat Ii Agam, Kecamatan Panti Di Kabupaten Daerah Tingkat II Pasaman Dan Kecamatan Batang Anai Di Kabupaten Daerah Tingkat Ii Padang Pariaman Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingakt I Sumatera Barat

40 1982 Penetapan Pensiun Bagai Pegawai Negeri Sipil Bekas Pegawai Perusahaan Negara Garam
38 1982 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1974 Tentang Pelaksanaan Penjualan Rumah Negeri
37 1982 Penyesuaian/Penetapan Kembali Pensiun Pokok Bekas Guru Dalam Dinas Tetap Sekolah Swasta Bersubsidi
36 1982 Pembentukan Kota Administratif Purwokerto
35 1982 Bursa Komoditi
23 1982 Irigasi (tidak berlaku lagi)
22 1982 Tata Pengaturan Air
4 1982 Pemberian Uang Duka Wafat Bagi Keluarga Penerima Pensiun
3 1982 Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat Ii Tanjungkarang - Telukbetung
2 1982 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Dalam Bidang Industri Kertas
1 1982 Pelaksanaan Ekspor, Impor, Dan Lalu Lintas Devisa

55

1981

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1963 Tentang Hubungan Sewa-Menyewa Perumahan

51 1981 Pendirian Perusahaan Umum Pengembangan Keuangan Koperasi (tidak berlaku lagi) Digantikan oleh PP No 27/1985
42 1981 Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin
18 1981 Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis Serta Transplantasi Alat atau Jaringan Tubuh Manusia
17 1981 Penyertaan modal negara republik indonesia untuk Pendirian perusahaan perseroan (persero) dalam bidang Usaha perencanaan, perekayasaan dan konstruksi industri
16 1981 Penyertaan modal negara republik indonesia Untuk pendirian perusahaan perseroan (persero) Di bidang aneka usaha perkebunan
15 1981 Pembentukan kecamatan-kecamatan tulung selapan, Pemulutan mesuji masins-masing di kabupaten daerah Tingkat II Ogan komering ilir, kecamatan-kecamatan buyung Lincir, talang kelapa masing-masing di kabupaten daerah Tingkat II Musi banyu asin, dan kecamatan-kecamatan Jayaloka, tugumulyo masing-masing di kabupaten daerah Tingkat II Musi rawas dalam wilayah propinsi daerah tingkat I sumatera selatan
14 1981 Pembentukan kecamatan keritang, kecamatan batang tuaka Dan kecamatan tanah merah di kabupaten daerah tingkat II Indragiri hilir dalam wilayah propinsi daerah Tingkat I Riau
13 1981 Pembentukan Kecamatan-kecamatan widasari, bongas Masing-masing di kabupaten daerah tingkat II Indramayu Dan kecamatan-kecamatan nanggung, bojonggede, caringin Masing-masing di kabupaten daerah tingkat II Bogor dalam Wilayah propinsi daerah tingkat I jawa barat
12 1981 Perawatan, tunjangan cacad, dan uang duka pegawai negeri Sipil
11 1981 Pembubaran perusahaan negara perkebunan XVI dan Penggabungannya ke dalam perusahaan perseroan (persero) PT. Perkebunan xv
10 1981 Penyertaan modal negara Republik Indonesia untuk Pendirian perusahaan perseroan (persero) di bidang Produksi gula
9 1981 Pelaksanaan Penertiban Perjudian
8 1981 Perlindungan Upah
7 1981 Pengalihan bentuk perusahaan negara perkebunan I Menjadi perusahaan Perseroan (persero)
6 1981 Iuran pembayaran eksploitasi dan pemeliharaan Prasarana Pengairan
5 1981 Pembubaran Perusahaan Perikanan Negara Kesatuan Jawa Tengah Dan Perusahaan Negara Hasil Laut Dan Penggabungannya Ke Dalam Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Tirta Raya Mina
4 1981 Pembubaran perusahaan perikanan jawa timur dan Perusahaan perikanan negara sulawesi selatan/tenggara Dan penggabungannya ke dalam perusahaan perseroan (persero) PT perikanan samodra besar
3 1981 Pembubaran perusahaan perikanan negara riau dan Penggabungannya ke dalam perusahan perseroan (Persero) PT karya mina
2 1981 Pemberian tambahan kelonggaran perpajakan dalam rangka Penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing
1 1981 Penyertaan modal negara republik indonesia untuk Pendirian perusahaan perseroan (persero) di bidang Industri kereta api

55

1980

Pengangkatan Kepala Kelurahan dan Perangkat Kelurahan Menjadi Pegawai Negeri Sipil Tahun 1981

43 1980 Pedoman Pemberian Gelar Doktor Kehormatan (Doctor Honoris Causa)  
37 1980 Pengangkatan Pegawai Yayasan Televisi Republik Indonesia Menjadi Pegawai Negeri Sipil  
36 1980 Usaha Kesejahteraan Sosial Bagi Penderita Cacat  
35 1980 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1970 Tentang Pembentukan Perusahaan Umum "Otorita Jatiluhur"  
34 1980 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia  
33 1980 Pemindahan Ibukota Kecamatan Atadei Dari Desa Waiteba Ke Desa Karangora Dan Ibukota Kecamatan Nagawutung Dari Desa Boto Ke Desa Loang Di Kabupaten Daerah Tingkat II Flores Timur  
32 1980 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Dalam Bidang Konstruksi Bangunan Pengembangan Sumber-Sumber Air  
31 1980 Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis  
30 1980 Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil  
29 1980 Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan  
28 1980 Pemberian Tambahan Kelonggaran Perpajakan Kepada PT. Indonesia Asahan Aluminium (PT. Inalum)  
27 1980 Penggolongan Bahan-bahan Galian  
26 1980 Pemisahan Dan Pengalihan Kekayaan Negara Pada Pelabuhan Udara Ngurah Rai, Denpasar Untuk Dijadikan Tambahan Penyertaan Modal Negara Dalam Perusahaan Umum Angkasa Pura  
25 1980 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1965 tentang Apotik Perubahan Atas PP No 26/1965
18 1980 Transfusi Darah
6 1980 Organisasi Biro Pusat Statistik (tidak berlaku lagi) Digantikan oleh PP No 2/1992
5 1980 Pokok Pokok Organisasi Universitas/Institut Negeri (tidak berlaku lagi)
4 1980 Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Dok Dan Galangan Kapal Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
3 1980 Pengangkatan dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil
2 1980 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perseroan Terbatas "Unelec Indonesia PT" ("Unindo PT")
1 1980 Ketentuan Penanaman Papaver, Koka, Dan Ganja

38

1979

Pemberian pensiun tambahan dalam tahun anggaran 1979/1980 Kepada para penerima pensiun/tunjangan yang bersifat Pensiun

37 1979 Pemberian gaji bulan ke empat belas dalam tahun anggaran 1979/1980 kepada pegawai negeri dan pejabat negara
32 1979 Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Perubahan Pertama oleh PP No 1/1994
Perubahan Kedua oleh PP No 65/2008
24 1979 Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Kepariwisataan Kepada Daerah Tingkat I  
21 1979 Pelaksanaan Sensus Penduduk  
15 1979 Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil  
10 1979 Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil  

34

1978

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pendirian Perusahaan Umum Asuransi Kerugian "Jasa Raharja"

25 1978 Pembentukan wilayah kota dan kecamatan dalam wilayah Daerah khusus ibukota jakarta
23 1978 Penyelesaian Masalah Pasukan Bersenjata di Timor Timur
14 1978 Perusahaan Umum Dok dan Galangan Kapal

36

1977

Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing Dalam Bidang Perdagangan

Diubah oleh PP No 41/1997
Diubah oleh PP No 15/1998
31 1977 Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1972 Tentang Bonded Werehouse  
28 1977 Perwakafan Tanah Milik  
27 1977 Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975
26 1977 Pengujian Kesehatan Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga-tenaga Lainnya Yang Bekerja Pada Negara Republik Indonesia
25 1977 Standar Penetapan Harga Indonesia
24 1977 Pemberian Tunjangan Veteran Kepada Veteran Republik Indonesia
23 1977 Penyesuaian Pensiun Pokok Bagi Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Dan Janda/Dudanya Yang Telah Mencapai Usia 80 (Delapan Puluh) Tahun
22 1977 Penyesuaian Pensiun Pokok Bekas Pejabat Negara Tertentu Dan Janda/Dudanya Yang Telah Mencapai Usia 80 (Delapan Puluh) Tahun
21 1977 Pensiun Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Yang Tidak Merangkap Jabatan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
20 1977 Gaji Pokok Jaksa Agung
19 1977 Kedudukan, Kedudukan Keuangan, Dan Hak Kepegawaian Lainnya Bagi Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah
18 1977 Peraturan Gaji Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
17 1977 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Dalam Bidang Industri Perkapalan
16 1977 Usaha Peternakan
15 1977 Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan, Dan Pengobatan Penyakit Hewan
14 1977 Perubahan Dan Tambahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1971 Tentang Pemberian Uang Bantuan Pensiun Kepada Para Penerima Pensiun/Tunjangan Yang Bersifat Pensiun
13 1977 Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1970 Tentang Pemberian Tunjangan Kepada Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan
12 1977 Penyesuaian Pensiun Pokok Bekas Pejabat Negara
11 1977 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1974 Tentang Gaji/Gaji Kehormatan/Uang Kehormatan Ketua, Wakil Ketua Dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara
10 1977 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1967 Tentang Kedudukan Keuangan Menteri Negara Republik Indonesia
9 1977 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1973 Tentang Kedudukan Keuangan Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia
8 1977 Penetapan Pensiun Pokok Bekas Pegawai Negeri Sipil Dan Janda/Duda
7 1977 Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil >> Perubahan ke-10 PP No 10/2008
Perubahan ke-11 PP No 8/2009
6 1977 Penyesuaian Pokok Pensiun Purnawirawan Abri/Warakawuri, Dan Tunjang Anak Yatim Piatu Abri Di Propinsi Irian Jaya
5 1977 Penyesuaian Pokok Pensiun Bekas Pegawai Negeri Sipil, Janda/Duda, Dan Anak Yatim Piatunya Di Propinsi Irian Jaya
4 1977 Pemilikan Tanah Pertanian Secara Guntai (Absentee)
3 1977 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Dalam Perseroan Terbatas Pelita Bahari
2 1977 Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Industri Sandang Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
1 1977 Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Biro Klasifikasi Indonesia Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

26

1976

Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bidang Pergudangan

24 1976 Cuti Pegawai Negeri Sipil
18 1976 Sumpah Bagi Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
9 1976 Pelaksanaan undang-undang nomor 3 tahun 1975 tentang Partai politik dan Golongan Karya
8 1976 Penyesuaian Pensiun Pokok Bekas Pejabat Negara
7 1976 Perbaikan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil
6 1976 Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (tidak berlaku lagi) Digantikan oleh PP No.98/2000
4 1976 Pegawai Negeri Yang Menjadi Pejabat Negara

29

1975

Pembentukan Kota Administratip Cimahi

28 1975 Pengalihan Bentuk dan penggabungan perusahaan negara Perkebunan II dan perusahaan negara perkebunan sawit Sebrang menjadi perusahaan perseroan (Persero)
22 1975 Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Pusat di Bidang Perkebunan Besar kepada Daerah Tingkat I
21 1975 Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil  
20 1975 Wewenang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil  
19 1975 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Pesero) Di Bidang Industri Pupuk  
18 1975 Perubahan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1970 Tentang Hak Pengusahaan Hutan Dan Hak Pemungutan Hasil Hutan  
17 1975 Perubahan Pasal 1 Ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1974 Tentang Uang Kehormatan Bagi Ketua, Wakil Ketua Dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat  
16 1975 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1969 Tentang Satyalancana Pepera  
15 1975 Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Perkebunan XXV Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) Dan Penggabungannya Dengan Perusahaan Negara Perkebunan XXIV Yang Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)  
14 1975 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 48) Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Petro Kimia Gresik Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)  
13 1975 Pengangkutan Zat Radioaktip  
12 1975 Izin Pemakaian Zat Radioaktip Dan Atau Sumber Radiasi Lainnya  
11 1975 Keselamatan Kerja Terhadap Radiasi  
10 1975 Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Ban Dan Karet Palembang Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)  
9 1975 Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan  
8 1975 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1970 Tentang Pemberian Tunjangan Kepada Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan  
7 1975 Berlakunya Peraturan Gaji Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Tahun 1968 Di Propinsi Irian Jaya  
6 1975 Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tatausaha Keuangan Daerah, Dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Daerah  
5 1975 Pengurusan, Pertanggungjawaban Dan Pengawasan Keuangan Daerah  
4 1975 Pembentukan Kota Administratip Bitung  
3 1975 Pembubaran Dana Kesejahteraan Pegawai Negeri  
2 1975 Perubahan Modal Dasar Bank Pembangunan Indonesia  
1 1975 Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Semen Tonasa Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)  

42

1974

Perubahan Dan Tambahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1974 Tentang Pemberian Uang Bantuanpensiun Kepada Para Penerima Pensiun/Tunjangan Yang Bersifat Pensiun

 
40 1974 Pengambilan sumpah/janji dan pelantikan kepala daerah Dan wakil kepala daerah  
37 1974 Perusahaan Umum Angkasa Pura  
36 1974 Perusahaan Umum Telekomunikasi  
16 1974 Pelaksanaan Penjualan Rumah Negeri Dirubah oleh PP No 38/1982 dan PP No 3/1990
6 1974 Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri Dalam Usaha Swasta  
1 1974 Perubahan/tambahan peraturan pemerintah nomor 14 Tahun 1967 tentang peraturan gaji anggota angkatan Bersenjata Republik Indonesia  

42

1973

Penyelenggaraan Transmigrasi (tidak berlaku lagi)

Digantikan oleh PP No 2/1999
41 1973 Pemberian Tambahan Kelonggaran Perpajakan kepada "P.T. Koba Tin"  
40 1973 Pelaksanaan Sensus Pertanian Tahun 1973  
39 1973 Acara Penetapan Ganti Kerugian Oleh Pengadilan Tinggi Sehubungan Dengan Pencabutan Hak Hak Atas Tanah Dan Benda Benda Yang Ada Diatasnya  
38 1973 Tanda Kehormatan Prasanya Purnakarya Nugraha  
37 1973 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian perusahaan perseroan dibidang perikanan laut di Sorong (Irian Jaya)  
36 1973 Pendirian Perusahaan Umum Dahana  
34 1973 Jaminan Simpanan Uang Pada Bank  
33 1973 Satyalancana Santi Dharma  
26 1973 Kedudukan Keuangan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia  
24 1973 Kepangkatan Militer/Polisi dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia  
12 1973 Perubahan atas peraturan pemerintah nomor 13 tahun 1972 Tentang peningkatan tunjangan kerja bagi pegawai negeri Dan Pejabat Negara  
11 1973 Berlakunya PGPS 1968 di Propinsi Irian Jaya  
7 1973 Pengawasan atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida  

37

1972

Pendirian Perusahaan Umum Perkebunan Kapas Indonesia

32 1972 Badan Administrasi Kepegawaian Negara  
20 1972 Bonded Warehouse  
18 1972 Perusahaan Umum "Listrik Negara"  
13 1972 Peningkatan tunjangan-kerja bagi pegawai negeri dan Pejabat negara sebagaimana ditetapkan dalam peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 1971  

70

1971

Pengalihan bentuk perusahaan negara (P.N.) Perhubungan Udara daerah dan penerbangan serbaguna "Merpati Nusantara" menjadi perusahaan perseroan (persero)

 
63 1971 Olahraga Professional  
46 1971 Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara  

56

1970

Pengalihan Bentuk perusahaan bangunan negara "amarta Karya" menjadi perusahaan perseroan (persero)

 
55 1970 Radio Siaran Non-Pemerintah  
33 1970 Perencanaan Hutan  
21 1970 Hak Pengusahaan Hutan Dan Hak Pemungutan Hasil Hutan  
20 1970 Pembentukan Perusahaan Umum "Otorita Jatiluhur"  
10 1970 Pemberian Tunjangan Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil  
6 1970 Pengaturan Kehidupan politik pejabat-pejabat negeri dalam Rangka pembinaan sistim kepegawaian negeri Republik Indonesia  
1 1970 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 Tentang pemilihan umum anggota-anggota badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat  

32

1969

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Thn 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan
>> text in English

Perubahan pertama: PP No 79/1992
Perubahan kedua: PP No 75/2001
31 1969 Tarip Uang Tera
27 1969 Pelaksanaan Undang-undang no. 7 tahun 1969 tentang Penetapan berbagai peraturan pemerintah pengganti Undang-undang menjadi Undang-undang
25 1969 Satya Lancana Pepera
12 1969 Perusahaan Perseroan (Persero)
5 1969 Pelaksanaan UU No 10 Tahun 1968 tentang Penyerahan Pajak-pajak Negara: Bea Balik Nama, Pajak Bangsa Asing dan Pajak Radio Kepada Daerah UU No 10/1968
2 1969 Penyelenggaraan Dan Pengusahaan Angkutan Laut
1 1969 Susunan dan Tata Kerja kepelabuhanan dan daerah Pelayaran

40

1968

Pelepasan Aktivitas Komersiil Dari Cabang-Cabang Bank Indonesia Di Wilayah Irian Barat

38 1968 Penambahan modal perusahaan negara "pelayaran nasional Indonesia"
3 1968 Bank Asing

9

1967

Penarikan Kembali Nilai Lawan Rupiah

6 1967 Pendirian Perusahaan Negara Industri Sandang
1 1967 Pelaksanaan undang-undang no. 9 tahun 1966 (L.N. Tahun 1966 No. 36) tentang Keanggotaan kembali Republik Indonesia Dalam Dana Moneter Internasional (International Monetary fund) dan Bank internasional untuk Rekonstruksi dan pembangunan (International Bank for Reconstruction and development)

20

1966

Perbaikan penghasilan pegawai negeri dan pejabat negeri Lainnya serta penerimaan pensiun atau tunjangan yang Bersifat pensiun

 
19 1966 Standarisasi Pesawat Udara dan Materiil Penerbangan Lainnya  
18 1966 Keanggotaan negara republik Indonesia di dalam bank Pembangunan Asia (Asian development bank)  
10 1966 Wajib Simpan Rahasia Kedokteran  
4 1966 Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri  

40

1965

Pendirian Perusahaan Negara Asuransi Jiwasraya

26 1965 Apotik Dirubah oleh PP No 25/1980

44

1964

Pernyataan berlakunya peraturan pemerintah no. 10 tahun 1964 tentang penetapan persentasi dari beberapa Penerimaan negara untuk daerah dalam tahun 1962 (lembaran-negara tahun 1964 no. 21) untuk tahun 1964

25 1964 Penggolongan Bahan-bahan Galian
9 1964 Standar Industri
5 1964 Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut

53

1963

Pembubaran Badan Pimpinan Umum Pelabuhan, Badan Pimpinan Umum Maritim Dan Badan Pimpinan Umum Pelayaran Niaga, Termaksud Dalam Peraturan Pemerintah No. 104, No. 105, Dan No. 106 Tahun 1961

51 1963 Cadangan Nasional

38

1962

Pendirian Perusahaan Negara Indra

12 1962 Perusahaan Muatan Kapal Laut 1962 (Tidak berlaku lagi) >> Dicabut oleh PP No 5/1964
11 1962 Perdagangan Barang-barang dalam Pengawasan Dirubah oleh PP No 19/2004

244

1961

Pengerjaan dan penggunaan tenaga ahli asing dalam Pelaksanaan proyek aerial survey dalam rangka eksplorasi Sumber-sunber kekayaan alam indonesia

 
178 1961 Pendirian Perusahaan Negara Pegadaian  

54

1960

Memperpanjang waktu berlakunya peraturan pemerintah No. 44 tahun 1952 (lembaran negara tahun 1952 no. 72) Mengenai penunjukan daerah indonesia, dimana uang asing Dapat diterima sebagai alat pembayaran yang sah Dengan menyampingkan alat pembayaran indonesia yang Sah

42 1960 Pendirian Universitas Sriwijaya  
7 1960 Memperpanjang waktu berlakunya peraturan pemerintah No. 44 tahun 1952 (lembaran negara tahun 1952 no. 72) mengenai Penunjukkan daerah Indonesia dimana uang asing dapat Diterima sebagai alat pembayaran yang sah dengan Meyampingkan alat pembayaran Indonesia yang Sah  
6 1960 Perubahan "Verordening op het Levensverzekeringbedrijf"  

61

1959

Penunjukan hasil yang dibikin dengan alkohol-etil yang Dalam keadaan-keadaan yang tertentu tidak akan dibebani Bea-masuk sebagai barang alkohol sulingan

 
53 1959 Penyakit Karantina  
10 1959 Militerisasi Kepolisian Negara  

69

1958

Penetapan Besarnya pemungutan termaksud dalam pasal 11 "krosok ordonnantie 1937" (Staatsblad 1937 no. 604)

 
45 1958 Peraturan Tata Tempat  
44 1958 Lagu Kebangsaan Indonesia Raya   >> Digantikan oleh UU No 24/2009
43 1958 Penggunaan Lambang Negara   >> Digantikan oleh UU No 24/2009
42 1958 Panji dan Bendera Jabatan  
41 1958 Bendera Kebangsaan Asing  
40 1958 Bendera Kebangsaan Republik Indonesia   >> Digantikan oleh UU No 24/2009
27 1958 Pelaksanaan persetujuan pampasan perang antara Republik Indonesia dan Jepang  
8 1958 Penetapan hari mulai berlakunya Undang-undang darurat No. 1 tahun 1958 (lembaran-negara tahun 1958 no. 1) tentang Pengubahan undang-undang no. 6 tahun 1950 tentang Hukum Acara pidana pada pengadilan Ketentaraan  

63

1957

Memperpanjang waktu berlakunya peraturan pemerintah No.44 tahun 1952 mengenai penunjukan daerah indonesia, Dimana uang asing dapat diterima sebagai alat pembayaran Yang sah dengan menyampingkan alat pembayaran Indonesia yang sah

 
53 1957 Perubahan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1957 (Lembaran-Negara No. 7 Tahun 1957) Tentang Penyaluran Perusahaan-Perusahaan  
45 1957 Pengadilan Agama Diluar Djawa-Madura  
37 1957 Pendirian Universitas Pajajaran Di Bandung  
30 1957 Lembaga Administrasi Negara  
29 1957 Menetapkan peraturan tentang pengadilan agama Di propinsi Aceh  
1 1957 Penyaluran Perusahaan-perusahaan  

40

1956

Pengubahan/Penambahan Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1951 (Lembaran-Negara No. 5 Tahun 1951)

36 1956 Peraturan-peraturan dan tindakan-tindakan mengenai Tanah-tanah perkebunan konsesi  
35 1956 Pengawasan terhadap pemindahan hak atas tanah-tanah Perkebunan konsesi  
23 1956 Pendirian Universitas Hassanuddin Di Makassar  
16 1956 Penetapan kota besar Bandung Sebagai tempat Rapat-rapat Konstituante  

37

1955

Penyerahan Urusan Hubungan Ekonomi Luar Negeri Kepada Kementerian Luar Negeri

 
36 1955 Pengubahan lebih lanjut "algemene bepalingen ter Uitvoering van de postordonnantie 1935" (Postverordening 1935, staatsblad 1934 no. 721)  
20 1955 Panji-panji kepolisian negara republik indonesia sebagai Lambang kesatuan untuk seluruh korps  
9 1955 Penunjukan kepala kantor pendaftaran tanah sebagai Pegawai pencatat balik nama untuk Kapal-kapal  

64

1954

Pelaksanaan Pasal 2, Ayat (2) Undang-Undang No. 20 Tahun 1952 (Lembaran-Negara No. 47 Tahun 1952)

 
63 1954 Permintaan dan Pelaksanaan Bantuan Militer  
61 1954 Penetapan peraturan mengenai perusahaan muatan kapal Laut  
32 1954 Pendaftaran Orang Asing  
31 1954 Pekerja Pemerintah  

40

1953

Pemindahan Kekuasaan Menteri Urusan Pegawai Kepada Perdana Menteri Urusan Pegawai

 
15 1953 Pemberian Istirahat Dalam Negeri  

42

1952

Berlakunya Peraturan Pemerintah Nr 25 Tahun 1952 (Lembaran Negara Nr 34 Tahun 1952) Bagi Para Anggota Angkatan Perang Yang Digaji Menurut Peraturan Pemerintah Nr 50 Tahun 1951

 
41 1952 Kedudukan Pegawai Negeri Selama Menjalankan Sesuatu Kewajiban Negara di Luar lingkungan Jabatan yang Dipangkunya (tidak berlaku lagi) Digantikan oleh PP No 4/1976
11 1952 Hukuman Jabatan (tidak berlaku lagi) Digantikan oleh PP No 30/1980 - Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil
1 1952 Susunan Dan Tugas Dewan Serta Biro Rekonstruksi Nasional  

71

1951

Pembubaran "Raad En Directorium Voor Het Meeten Kaarteerwezen" Dan Pembentukan "Dewan Pengukuran Dan Penggambaran Peta" Dan "Direktorium Untuk Pengukuran Dan Penggambaran Peta"

70 1951 Peraturan Istimewa Sementara Bagi Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Keluar Jawa  
66 1951 Lambang Negara  >> Digantikan oleh UU No 24/2009
55 1951 Peraturan Perbaikan Pelabuhan  
15 1951 Peraturan Yang Mengatur Penghasilan Pegawai Negeri Warga Negara Yang Tidak Atas Kemauan Sendiri Diberhentikan Dengan Hormat Dari Pekerjaanya  
14 1951 Tarip Uang Tera  
9 1951 Pengeluaran Surat Perbendaharaan  

33

1950

Penghapusan Jawatan Distribusi

 
25 1950 Mengadakan Perubahan-Perubahan Yang Dapat Menghilangkan Keganjilan-Keganjilan Yang Termaksud Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Serikat Nr 16, Tahun 1950  
22 1950 Penambahan Pasal 9 Dari Peraturan Pemerintah Nr 3, Tahun 1950  
16 1950 Penetapan Jabatan Dan Gaji Pegawai Negeri Sipil  
14 1950 Pelaksanaan peraturan pemerintah Republik Indonesia No 32 tahun 1949 tentang penghargaan pemerintah Terhadap pelajar yang telah berbakti  
9 1950 Pemberian Pangkat Militer Tituler Kepada Hakim Yang Bukan Perwira. Jaksa Serta Panitera Pada Pengadilan/Kejaksaan Dalam Lingkungan Peradilan Ketentaraan  
8 1950 Surat-Surat Perbendaharaan  
7 1950 Pelaksanaan "Regeling Op De Staat Van Oorlog En Van Beleg"  
6 1950 Peraturan Sementara Tentang Pemberian Tunjangantunjangan Kepada Anggota T.N.I. Yang Ada Pada Waktu Penyerahan Kedaulatan Tidak Masuk Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat  
5 1950 Peraturan Sementara Tentang Pemberian Sokongan Kepada Janda Dan Anak Piatu Dari Anggota Tentara R.I.S./Bekas Anggota T.N.I.  
4 1950 Peraturan Sementara Tentang Gaji, Biaya Penginapan Dan Lain-Lain Tunjangan Bagi Presiden. Perdana Menteri Dan Menteri-Menteri Republik Indonesia Serikat  
3 1950 Pengangkatan Penaikan Pangkat, Pemberhentian, Pernyataan Non-Aktif Dan Sebagai Anggota Angkatan Darat R.I.S.  
2 1950 Penetapan Gaji Dan Upah Pegawai Republik Indonesia Serikat Yang Bukan Bangsa Belanda  
1 1950 Menjalankan Hak Memilih Dan Hak Menolak Kebangsaan Indonesia Bagi Orang Yang Menjelang Waktu Penyerahan Kedaulatan Kaulanegara Kerajaan Belanda  
32 1949 Penghargaan Pemerintah terhadap Pelajar yang Telah Berbakti  
43 1948 Peraturan tentang Mengadakan Perubahan dalam PP Nomor 11 Tahun 1947 dari hal Barang-barang Yang Dirampas Atas Kekuatan Keputusan Pengadilan, Serta Barang Bukti Yang Tidak Diambil Oleh Yang Berhak  
11 1947 Mengurus Barang-barang Yang Dirampas dan Barang- barang Bukti Dirubah oleh PP No 43/1948


>> Perpustakaan Elektronik >> Peraturan Pemerintah
 
 © Fakultas Hukum Unsrat 2006.