PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR    63     TAHUN  2002

TENTANG

HUTAN KOTA

 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

 

Menimbang :     bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Undang-undang  Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Hutan Kota;

 

Mengingat :  1. Pasal   5  ayat     (2)  Undang-Undang  Dasar  1945  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Perubahan  Keempat Undang-Undang Dasar 1945;

                   2.  Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2034);

                   3. Undang-undang  Nomor  5  Tahun   1990  tentang  Konservasi  Sumber  Daya  Alam  Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);

                   4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469);

                   5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);

                   6. Undang-undang  Nomor  6 Tahun  1994  tentang  Pengesahan  United  Nations Framework Convention on Climate Change (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3557);

                   7.  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  1997  tentang Pengelolaan  Lingkungan Hidup  (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

                   8. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

                   9. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);

                  10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3660);

                  11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3721);

                 12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan  Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

                  13. Peraturan  Pemerintah  Nomor  20  Tahun  2001   tentang   Pembinaan  dan  Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);

                  14. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4206);

                  15. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4207);

 

MEMUTUSKAN :

Menetapkan         :         PERATURAN PEMERINTAH TENTANG HUTAN KOTA.

 BAB  I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

                   Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

                    1.   Hutan  adalah suatu  kesatuan  ekosistem  berupa hamparan  lahan  berisi  sumber daya  alam  hayati  yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.

                    2.   Hutan kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak, yang ditetapkan  sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang.

                    3.  Wilayah perkotaan merupakan pusat-pusat permukiman yang berperan di dalam suatu wilayah pengembangan dan atau wilayah nasional sebagai simpul jasa atau suatu bentuk ciri kehidupan kota.

                    4.   Kota adalah wilayah perkotaan yang berstatus daerah otonom.

                    5.   Tanah negara adalah tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.

                    6.   Tanah hak adalah tanah yang dibebani hak atas tanah.

                    7.   Tata  ruang  adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang baik direncanakan maupun tidak.

                    8.   Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.

                    9.   Masyarakat adalah orang seorang, kelompok orang,

                   10.  Termasuk masyarakat hukum adat atau Badan Hukum.

                  11. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri.

                  12.  Pemerintah  Daerah  adalah Kepala  Daerah beserta  perangkat Daerah Otonom yang lain  sebagai  Badan Eksekutif Daerah.

                   13.  Peraturan  Daerah  adalah  Peraturan Daerah Kabupaten/Kota atau Peraturan Daerah Provinsi untuk wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

                   14.  Menteri adalah Menteri yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang kehutanan.

  

Bagian Kedua

Tujuan dan Fungsi

Pasal 2

Tujuan penyelenggaraan hutan kota adalah  untuk kelestarian, keserasian dan keseimbangan ekosistem perkotaan yang meliputi unsur  lingkungan, sosial dan budaya.

 

Pasal 3

Fungsi hutan kota adalah untuk :

a. memperbaiki dan menjaga iklim mikro dan nilai estetika;

          b. meresapkan air;

          c. menciptakan keseimbangan dan keserasian lingkungan fisik kota; dan

         d. mendukung pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia.

 

BAB II

PENYELENGGARAAN HUTAN KOTA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

                     (1) Untuk kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, di   setiap wilayah perkotaan ditetapkan kawasan tertentu dalam rangka penyelenggaraan hutan kota.

                     (2) Penyelenggaraan  hutan  kota  sebagaimana  dimaksud dalam ayat (1) meliputi :

a.   penunjukan;

b.   pembangunan;

c.   penetapan; dan

d.   pengelolaan.

 

Bagian Kedua

Penunjukan

Pasal 5

                   (1) Penunjukan hutan kota terdiri dari :

                        a. penunjukan lokasi hutan kota; dan

                        b. penunjukan luas hutan kota.

                    (2) Penunjukan lokasi dan luas hutan kota dilakukan oleh Walikota atau Bupati berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Perkotaan.

                   (3) Untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta, penunjukan lokasi dan luas hutan kota dilakukan oleh Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

 Pasal 6

Lokasi hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan bagian dari Ruang Terbuka Hijau (RTH) Wilayah Perkotaan.

 Pasal 7

                   (1)  Lokasi yang ditunjuk sebagai hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dapat berada pada tanah negara atau tanah hak.

                   (2)  Terhadap tanah hak yang ditunjuk sebagai lokasi hutan kota diberikan kompensasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku. 

 

Pasal 8

                   (1)  Penunjukan lokasi dan luas hutan kota  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut :

 

a.   luas wilayah;

b.   jumlah penduduk;

c.   tingkat pencemaran; dan

d.   kondisi fisik kota.

                    (2)  Luas hutan kota dalam satu hamparan yang kompak paling sedikit 0,25 (dua puluh lima per seratus) hektar.

                    (3)  Persentase  luas hutan kota paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari wilayah perkotaan dan atau disesuaikan dengan kondisi setempat.

 Pasal 9

                   (1)  Pedoman, kriteria dan standar penunjukan hutan kota diatur oleh Menteri.

                   (2)  Tata cara penunjukan lokasi  dan luas hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 diatur dengan Peraturan Daerah.

 

Bagian Ketiga

Pembangunan

Paragraf 1

Umum

Pasal 10

                   (1)  Pembangunan hutan kota dilakukan berdasarkan penunjukan lokasi dan luas hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

                   (2)  Pembangunan hutan kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

                   (3)  Untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta, pembangunan hutan kota dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pasal 11

                        Pembangunan hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 meliputi kegiatan :

a.    perencanaan; dan

b.    pelaksanaan.

 

Paragraf 2

Perencanaan

Pasal 12

                   (1)  Rencana pembangunan hutan kota sebagai hasil dari perenca-naan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah Perkotaan.

                   (2)  Untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta, rencana pembangunan hutan kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

                   (3)  Rencana pembangunan hutan kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) disusun berdasarkan kajian dari aspek teknis, ekologis, ekonomis, sosial dan budaya setempat.

 Pasal 13

Rencana pembangunan hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12  memuat rencana teknis tentang tipe dan bentuk hutan kota.

 Pasal 14

                   (1)  Penentuan tipe hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sesuai dengan fungsi yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Perkotaan atau Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 

                   (2)  Tipe hutan kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri   dari :

a.  tipe kawasan permukiman;

b.  tipe kawasan industri;

c.  tipe rekreasi;

d.  tipe pelestarian plasma nutfah;

e.  tipe perlindungan; dan

f.   tipe pengamanan.

 

Pasal 15

                    (1)  Penentuan bentuk hutan kota sebagaimana dimaksud dalam  Pasal 13  disesuaikan dengan karakteristik lahan.

                    (2) Bentuk hutan kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas :

a.   jalur;

b.   mengelompok; dan

c.   menyebar.

 

Paragraf 3

Pelaksanaan

Pasal 16

                   (1)  Pelaksanaan pembangunan hutan kota didasarkan pada rencana pembangunan hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

                   (2)  Pelaksanaan pembangunan hutan kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan kegiatan:

                            a.   penataan areal;

                            b.   penanaman;

                            c.   pemeliharaan; dan

                            d.   pembangunan sipil teknis.

 

Pasal 17

(1) Pedoman, kriteria dan standar pembangunan hutan kota diatur oleh Menteri.

(2) Tata cara pembangunan hutan kota diatur dengan Peraturan Daerah.

Bagian Keempat

Penetapan

Pasal 18

                        Berdasarkan hasil pelaksanaan pembangunan hutan kota sebagai-mana dimaksud dalam Pasal 16 ditetapkan hutan kota dengan Peraturan Daerah.

 

Pasal 19

                   (1)  Tanah hak yang karena keberadaannya, dapat dimintakan penetapannya sebagai hutan kota oleh pemegang hak tanpa pelepasan hak atas tanah.

                   (2)  Pemegang hak memperoleh insentif atas tanah hak yang ditetap-kan sebagai hutan kota.

                   (3)  Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Peraturan Daerah.

                   (4)  Tanah hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sebagai hutan kota untuk jangka waktu paling sedikit 15 (lima belas) tahun.

                   (5)  Penetapan tanah hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan tanpa melalui proses penunjukan dan pembangunan.

                   (6)  Tanah hak yang dimintakan penetapannya sebagai hutan kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

                         a. terletak di wilayah perkotaan dari suatu Kabupaten/Kota atau provinsi untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

                         b. merupakan ruang terbuka hijau yang didominasi pepohonan;

                         c. mempunyai  luas yang paling sedikit 0,25 (dua puluh lima per seratus) hektar dan mampu membentuk atau memperbaiki iklim mikro, estetika, dan berfungsi sebagai resapan air.

                   (7)  Penetapan dan perubahan peruntukan tanah hak sebagai hutan kota dilakukan dengan Keputusan Bupati/Walikota.

                   (8)  Untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta, penetapan dan perubahan peruntukan tanah hak sebagai hutan kota dilakukan dengan keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

                   (9)  Penetapan dan perubahan peruntukan tanah hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dilakukan berdasarkan permohonan dari pemegang hak.

 

Pasal 20

                   (1)  Perubahan peruntukan hutan kota yang berada pada tanah negara disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Per-kotaan serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

                   (2)  Untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perubahan peruntukan hutan kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

                   (3)  Perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) didasarkan pada hasil penelitian terpadu.

 

 

Bagian Kelima

Pengelolaan

Paragraf 1

Umum

Pasal 21

                   (1)  Pengelolaan hutan kota dilakukan sesuai dengan tipe dan bentuk hutan kota agar berfungsi secara optimal berdasarkan penetapan hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

                   (2)  Pengelolaan hutan kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi tahapan kegiatan :

a.  penyusunan rencana pengelolaan;

b.  pemeliharaan;

c.  perlindungan dan pengamanan;

d.  pemanfaatan; dan

e.  pemantauan dan evaluasi.

 

Pasal 22

                   (1)  Pengelolaan hutan kota yang berada pada tanah negara dapat dilakukan oleh :

                           a.  Pemerintah Daerah; dan atau

                           b.  masyarakat.

                   (2)  Pengelolaan hutan kota yang berada pada tanah hak dilakukan oleh pemegang hak.

                   (3)  Pengelolaan hutan kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dilakukan oleh masyarakat bukan pemegang hak atau Pemerintah Daerah melalui perjanjian dengan pemegang hak.

 Paragraf 2

Penyusunan Rencana Pengelolaan

Pasal 23

Penyusunan rencana pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam   Pasal 21 ayat (2) huruf a disusun berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan  yang meliputi :

a.  penetapan tujuan pengelolaan;

b.  penetapan program jangka pendek dan jangka panjang;

c.  penetapan kegiatan dan kelembagaan; dan

d.  penetapan sistem monitoring dan evaluasi.

 

Paragraf 3

Pemeliharaan

Pasal  24

Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b dilaksanakan dalam rangka menjaga dan mengoptimalkan fungsi dan manfaat hutan kota melalui optimalisasi ruang tumbuh,  diversifikasi tanaman dan peningkatan kualitas tempat tumbuh.

 

Paragraf 4

Perlindungan dan Pengamanan

Pasal 25

                   (1)  Perlindungan dan pengamanan hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c bertujuan untuk menjaga keberadaan dan kondisi hutan kota agar tetap  berfungsi secara optimal.

                   (2)  Perlindungan dan pengamanan hutan kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui upaya :

 

a.   pencegahan dan penanggulangan kerusakan lahan;

b.   pencegahan dan penanggulangan  pencurian fauna dan flora;

c.   pencegahan dan penanggulangan kebakaran; dan

d.   pengendalian dan penanggulangan hama dan penyakit.

 

Pasal 26

                   (1)  Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang mengakibatkan perubahan dan atau penurunan fungsi  hutan kota.

                   (2)  Setiap orang dilarang :

                        a.  membakar hutan kota;

                        b.  merambah hutan kota;

                        c. menebang, memotong, mengambil, dan memusnahkan tanaman  dalam hutan kota, tanpa izin dari pejabat yang berwenang;

                        d. membuang benda-benda yang dapat mengakibatkan kebakar-an atau membahayakan kelangsungan fungsi hutan kota; dan

                        e. mengerjakan, menggunakan, atau menduduki hutan kota secara tidak sah.

 

Paragraf 5

Pemanfaatan

Pasal 27

                   (1)  Hutan kota dapat dimanfaatkan untuk keperluan :

a.  pariwisata alam, rekreasi dan atau olah raga;

b.  penelitian dan pengembangan;

c.  pendidikan;

d.  pelestarian plasma nutfah; dan atau

e.  budidaya hasil hutan bukan kayu.

 

                   (2)  Pemanfaatan hutan kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sepanjang tidak mengganggu fungsi hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

 

Paragraf 6

Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 28

                   (1)  Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf e dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja pengelola melalui penilaian kegiatan pengelolaan secara menyeluruh.

                   (2)  Hasil penilaian kegiatan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipergunakan sebagai bahan penyempurnaan terhadap pengelolaan hutan kota.

                   (3)  Pemantauan dan evaluasi dilakukan secara periodik.

 

Pasal 29

(1)  Kriteria dan standar pengelolaan hutan kota diatur dengan Keputusan Menteri.

(2)  Pedoman pengelolaan hutan kota diatur dengan Peraturan Daerah.

 

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

 

Pasal 30

                    (1)  Menteri melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan hutan kota yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. 

                    (2)  Menteri dapat melimpahkan pembinaan atas penyelenggaraan hutan kota di Kabupaten/Kota kepada Gubernur selaku wakil pemerintah di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

                    (3)  Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi pem-berian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi.

                    (4)  Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengelolaan hutan kota yang dilakukan oleh masyarakat.

 

 

Pasal 31

                   (1)  Menteri melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan hutan kota yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

                   (2)  Menteri dapat melimpahkan pengawasan atas penyelenggaraan hutan kota di Kabupaten/Kota kepada Gubernur selaku wakil pemerintah di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

                   (3)  Gubernur atau Bupati/Walikota melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan hutan kota di wilayah kerjanya.

                   (4)  Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilakukan bersama-sama masyarakat secara terkoordinasi dengan instansi pemerintah yang terkait.

 Pasal 32

Pelaksanaan lebih lanjut tentang pengawasan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

 

BAB IV

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 33

                   (1)  Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/ Kota mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan hutan kota.

                   (2)  Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sejak penunjukan, pembangunan, penetapan, pengelolaan, pembinaan dan pengawasan.

                   (3)  Ketentuan tentang tata cara peran serta masyarakat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.

 

 

Pasal 34

(1)  Peningkatan peran serta masyarakat dilakukan melalui :

                            a.   pendidikan dan pelatihan;

                            b.   penyuluhan;

                            c.   bantuan teknis dan insentif.

                   (2)  Ketentuan lebih lanjut tentang pengaturan pemberian bantuan teknis dan insentif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c diatur dengan Peraturan Daerah.

 

 

Pasal 35

(1)  Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan hutan kota dapat berbentuk :

                               a. penyediaan lahan untuk penyelenggaraan hutan kota;

                               b. penyandang dana dalam rangka penyelenggaraan hutan kota;

                               c. pemberian masukan dalam penentuan lokasi hutan kota;

                              d.  pemberian bantuan dalam mengidentifikasi berbagai potensi dalam masalah penyelenggaraan hutan kota;

                              e.  kerjasama dalam penelitian dan pengembangan;

                              f.  pemberian informasi, saran, pertimbangan atau pendapat dalam penyelenggaraan hutan kota;

                              g.  pemanfaatan hutan kota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

                              h. bantuan pelaksanaan pembangunan;

                              i.  bantuan keahlian dalam penyelenggaraan hutan kota;

                              j.  bantuan dalam perumusan rencana pembangunan dan pengelolaan;

                              k. menjaga, memelihara dan meningkatkan fungsi hutan kota.

                    (2)  Tata cara peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan hutan kota diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.

 

 

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 36

Biaya penyelenggaraan hutan kota berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau sumber dana lainnya yang sah. 

 

BAB VI

SANKSI

Pasal 37

                        Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 26 dikenakan sanksi yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.

 

 

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

Hutan kota yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tetap berlaku dan segera menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

 

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur hutan kota yang telah ada sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini, tetap berlaku sampai dengan dikeluarkannya peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

 

Pasal 40

                         Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal  diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

 

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 12 November 2002

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 12 November 2002

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

 ttd

BAMBANG KESOWO

 

 LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002 NOMOR  119

 

Salinan sesuai dengan aslinya

eputi Sekretaris Kabinet

Bidang Hukum dan

Perundang-undangan,

 

 

Lambock V. Nahattands

Penjelasan >>>