PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 41 TAHUN 2002
TENTANG
KENAIKAN JABATAN DAN PANGKAT HAKIM

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa sesuai dengan Pasal 32 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999, antara lain disebutkan bahwa hal-hal mengenai pangkat Hakim diatur dengan peraturan tersendiri;
b. bahwa berdasarkan Pasal 10 dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001, antara lain disebutkan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan tertentu yang pengangkatannya ditetapkan dengan Keputusan Presiden diatur tersendiri dengan peraturan perundang-undangan;
c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan huruf b serta untuk menjamin pembinaan karir jabatan dan kepangkatan Hakim, dipandang perlu mengatur kenaikan jabatan dan pangkat Hakim dengan Peraturan Pemerintah;

Mengingat:   1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951) sebagaimana telah diubah dengan = Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3879);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara 3890);
4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3327);
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3344);
6. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3400);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 49);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 50);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4014);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4193);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:   PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KENAIKAN JABATAN DAN PANGKAT HAKIM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1. Hakim adalah Hakim di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama serta Hakim yang dipekerjakan untuk tugas peradilan (justisial).
2. Pengadilan adalah Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama.
3. Pimpinan Pengadilan adalah Hakim yang diberi tugas tambahan sebagai Ketua/Wakil Ketua Pengadilan.
4. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat jabatan seorang Hakim yang digunakan sebagai dasar penggajian.
5. Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan kepada Hakim atas prestasi kerja dan kesetiaan serta pengabdiannya terhadap Negara.
6. Jabatan adalah jabatan Hakim di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama.
7. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang berwenang menetapkan kenaikan pangkat Hakim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2
(1) Nama dan susunan jabatan, pangkat, dan golongan ruang Hakim adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah ini.
(2) Jenjang jabatan, pangkat, dan golongan ruang Hakim di Pengadilan adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Pemerintah ini.
(3) Jenjang jabatan, pangkat, dan golongan ruang Pimpinan Pengadilan adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Peraturan Pemerintah ini.
(4) Jenjang jabatan, pangkat, dan golongan ruang Hakim setinggi-tingginya adalah sama dengan jenjang jabatan, pangkat dan golongan ruang Pimpinan Pengadilan yang bersangkutan.

Pasal 3
(1) Hakim dapat diangkat sebagai Pimpinan Pengadilan apabila telah menduduki jabatan dan pangkat paling kurang 1 (satu) tingkat di bawah jenjang jabatan dan pangkat yang ditentukan untuk Pimpinan Pengadilan.
(2) Pimpinan Pengadilan Tingkat Pertama dapat diangkat sebagai Pimpinan Pengadilan Tingkat Pertama yang kelasnya setingkat lebih tinggi, apabila sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun menduduki Pimpinan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut.

Pasal 4
Kenaikan jabatan dan pangkat Hakim ditetapkan pada tanggal 1 April dan 1 Oktober setiap tahun.

Pasal 5
Masa kerja untuk kenaikan jabatan dan pangkat pertama dihitung sejak pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dengan status sebagai Calon Hakim.

BAB II
KENAIKAN JABATAN DAN PANGKAT

Bagian Pertama
Kenaikan Jabatan dan Pangkat

Pasal 6
Kenaikan jabatan dan pangkat diberikan kepada Hakim yang berprestasi kerja dan memenuhi syarat lainnya.

Pasal 7
(1) Hakim yang tidak menduduki Pimpinan Pengadilan dapat diberikan kenaikan jabatan dan pangkat setiap kali setingkat lebih tinggi, apabila:
a. sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam jabatan dan pangkat terakhir; dan
b. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
(2) Kenaikan jabatan dan pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dalam batas jenjang jabatan dan pangkat yang ditentukan.

Pasal 8
Pimpinan Pengadilan yang jabatan dan pangkatnya telah dalam jenjang jabatan dan pangkat terendah yang ditentukan untuk Pimpinan Pengadilan, dapat dinaikkan jabatan dan pangkatnya setingkat lebih tinggi, apabila:
a. sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam jabatan dan pangkat terakhir; dan
b. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Pasal 9
Pimpinan Pengadilan yang jabatan dan pangkatnya masih 1 (satu) tingkat di bawah jenjang jabatan dan pangkat terendah yang ditentukan untuk Pimpinan Pengadilan, dapat dinaikkan jabatan dan pangkatnya setingkat lebih tinggi, apabila:
a. telah 1 (satu) tahun dalam jabatan dan pangkat yang dimilikinya;
b. sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun menduduki Pimpinan Pengadilan; dan
c. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Pasal 10
Hakim yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya selama 1 (satu) tahun terakhir, dinaikkan jabatan dan pangkatnya setingkat lebih tinggi tanpa terikat pada jenjang jabatan dan pangkat, apabila:
a. sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam jabatan dan pangkat terakhir; dan
b. setiap unsur penilaian prestasi kerja bernilai amat baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

Pasal 11
(1) Hakim yang menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi Negara, dinaikkan jabatan dan pangkatnya setingkat lebih tinggi tanpa terikat dengan jenjang jabatan dan pangkat.
(2) Kenaikan jabatan dan pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan pada saat yang bersangkutan:
a. telah 1 (satu) tahun dalam jabatan dan pangkat terakhir; dan
b. penilaian prestasi kerja dalam 1 (satu) tahun terakhir rata-rata bernilai baik.
(3) Ketentuan mengenai penemuan baru sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Presiden.

Pasal 12
(1) Hakim yang telah menyelesaikan pendidikannya dan telah memperoleh:
a. Ijazah Magister (S2) dan masih dalam jabatan Hakim Pratama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a, dapat dinaikkan jabatan dan pangkatnya menjadi Hakim Pratama Muda pangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b;
b. Ijazah Doktor (S3) dan masih dalam jabatan Hakim Pratama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a atau Hakim Pratama Muda pangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b, dapat dinaikkan jabatan dan pangkatnya menjadi Hakim Pratama Madya pangkat Penata golongan ruang III/c.
(2) Kenaikan jabatan dan pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat diberikan apabila:
a. Ijazah yang diperoleh sesuai dengan bidang tugasnya sebagai Hakim;
b. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam jabatan dan pangkat terakhir; dan
c. Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

Pasal 13
(1) Hakim yang sedang melaksanakan tugas belajar dapat dinaikkan jabatan dan pangkatnya setiap kali setingkat lebih tinggi, apabila:
a. Sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam jabatan dan pangkat terakhir; dan
b. Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
(2) Kenaikan jabatan dan pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberikan dalam batas jenjang jabatan dan pangkat yang ditentukan pada tingkat pengadilan di mana Hakim yang bersangkutan terakhir melaksanakan tugas.

Bagian Kedua
Kenaikan Jabatan dan Pangkat Anumerta

Pasal 14
(1) Hakim yang dinyatakan tewas, diberikan kenaikan jabatan dan pangkat anumerta setingkat lebih tinggi.
(2) Kenaikan jabatan dan pangkat anumerta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berlaku mulai tanggal Hakim yang bersangkutan tewas.
(3) Keputusan kenaikan jabatan dan pangkat anumerta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), diberikan sebelum Hakim yang tewas tersebut dimakamkan.
(4) Apabila tempat kedudukan Pejabat yang berwenang jauh sehingga tidak memungkinkan pemberian kenaikan jabatan dan pangkat anumerta tepat pada waktunya, maka Ketua Pengadilan menetapkan keputusan kenaikan jabatan dan pangkat anumerta sementara.
(5) Keputusan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), ditetapkan menjadi keputusan Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila memenuhi syarat yang ditentukan.
(6) Akibat keuangan dari kenaikan jabatan dan pangkat anumerta baru timbul, setelah keputusan sementara ditetapkan menjadi Keputusan Pejabat yang berwenang.

Bagian Ketiga
Kenaikan Jabatan dan Pangkat Pengabdian

Pasal 15
(1) Hakim yang meninggal dunia atau akan diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun karena mencapai batas usia pensiun, dapat diberikan kenaikan jabatan dan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi, apabila:
a. memiliki masa bekerja sebagai Hakim selama:
1) sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun secara terus menerus dan sekurang-kurangnya telah 1 (satu) bulan dalam jabatan dan pangkat terakhir.
2) sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun secara terus menerus dan sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam jabatan dan pangkat terakhir.
3) sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun secara terus menerus dan sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam jabatan dan pangkat terakhir.
b. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
c. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam 1 (satu) tahun terakhir.
(2) Kenaikan jabatan dan pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), mulai berlaku:
a. tanggal Hakim yang bersangkutan meninggal dunia;
b. tanggal 1 (satu) pada bulan Hakim yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun.

Pasal 16
(1) Hakim yang oleh Tim Penguji Kesehatan dinyatakan cacat karena dinas dan tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan Hakim dan semua jabatan negeri, diberikan kenaikan jabatan dan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi.
(2) Kenaikan jabatan dan pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berlaku mulai tanggal yang bersangkutan dinyatakan cacat karena dinas dan tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan Hakim dan semua jabatan negeri.

BAB III
PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN
KENAIKAN JABATAN DAN PANGKAT

Pasal 17
(1) Presiden menetapkan kenaikan jabatan dan pangkat Hakim untuk menjadi Hakim Madya Utama pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c sampai dengan Hakim Utama pangkat Pembina Utama golongan ruang IV/e.
(2) Menteri yang bertanggung jawab di bidang pembinaan karir Hakim menetapkan kenaikan jabatan dan pangkat Hakim untuk menjadi Hakim Pratama Muda pangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b sampai dengan Hakim Madya Muda pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b.
(3) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat mendelegasikan atau memberikan kuasa kepada Pejabat lain dilingkungannya untuk menetapkan kenaikan jabatan dan pangkat Hakim.
(4) Kenaikan jabatan dan pangkat Hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan setelah mendapat pertimbangan teknis dari Kepala Badan Kepegawaian Negara.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18
Pimpinan Pengadilan yang jabatan dan pangkatnya lebih rendah tidak boleh membawahi Hakim yang menduduki jabatan dan pangkat lebih tinggi.

Pasal 19
Hakim yang diberhentikan dari jabatan sebagai Hakim dan berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil, kenaikan pangkatnya diberikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 20
Hakim Pratama Utama pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d dan akan naik jabatan dan pangkat menjadi Hakim Madya Pratama pangkat Pembina golongan ruang IV/a, dibebaskan dari ujian dinas.

Pasal 21
Pimpinan Pengadilan yang pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini jabatan dan pangkatnya masih 1 (satu) tingkat di bawah jenjang jabatan dan pangkat terendah yang ditentukan untuk Pimpinan Pengadilan, dapat dinaikkan jabatan dan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila:
a. telah 1 (satu) tahun dalam jabatan dan pangkat yang dimilikinya;
b. sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun menduduki Pimpinan Pengadilan; dan
c. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Pasal 22
Hakim yang diangkat sebagai Pimpinan Pengadilan yang jabatan dan pangkatnya masih 1 (satu) tingkat di bawah jenjang jabatan dan pangkat terendah yang ditentukan untuk Pimpinan Pengadilan, tunjangan jabatannya dibayarkan sesuai dengan tingkat dan kelas Pimpinan Pengadilan yang didudukinya.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23
Ketentuan teknis yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini, diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 24
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, maka ketentuan tentang kenaikan jabatan dan pangkat Hakim yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juli 2002
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juli 2002
SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

BAMBANG KESOWO


LEMBARAN NEGARA REPUBLIK = INDONESIA TAHUN 2002 NOMOR 78
LAMPIRAN I
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 41 TAHUN 2002
TANGGAL: 9 JULI 2002

        JABATAN, PANGKAT, 
DAN GOLONGAN RUANG HAKIM

--------------------------------------------------------+
No.    JABATAN                 PANGKAT         GOL/RUANG
--------------------------------------------------------+
1         2                      3                  4
1. Hakim Utama            Pembina Utama          IV/e
2. Hakim Utama Muda       Pembina Utama Madya    IV/d
3. Hakim Madya Utama      Pembina Utama Muda     IV/c
4. Hakim Madya Muda       Pembina Tingkat I      IV/b
5. Hakim Madya Pratama    Pembina                IV/a
6. Hakim Pratama Utama    Penata Tingkat I       III/d
7. Hakim Pratama Madya    Penata                 III/c
8. Hakim Pratama Muda     Penata Muda Tingkat I  III/b
9. Hakim Pratama          Penata Muda            III/a

Lampiran II ...
Lampiran III
...

P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 41 TAHUN 2002
TENTANG
KENAIKAN JABATAN DAN PANGKAT HAKIM

I. UMUM

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, demi terselenggaranya negara berdasarkan atas hukum.
Dalam rangka lebih menjamin kebebasan dan kemandirian Hakim serta mencegah intervensi dari pihak lain terhadap pelaksanaan tugas Hakim, maka perlu diatur pembinaan karir Hakim secara tersendiri.
Pembinaan karir Hakim yang diatur tersendiri dengan peraturan perundang-undangan adalah sesuai dengan amanat Pasal 32 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 yang menyebutkan bahwa pangkat, gaji, dan tunjangan Hakim diatur dengan peraturan tersendiri.
Ketentuan tersebut ditegaskan kembali dalam Pasal 10 dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002, yang antara lain menyebutkan bahwa kenaikan pangkat pilihan bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan tertentu yang pengangkatannya ditetapkan dengan Keputusan Presiden diberikan dalam batas jenjang pangkat yang ditentukan untuk jabatan yang bersangkutan dan diatur tersendiri dengan peraturan perundang-undangan.
Sehubungan dengan hal tersebut perlu menetapkan Peraturan Pemerintah yang mengatur kenaikan jabatan dan pangkat bagi Hakim pengadilan di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama serta Hakim yang dipekerjakan untuk tugas peradilan (justisial).
Dalam Peraturan Pemerintah ini antara lain diatur jenjang jabatan, pangkat dan golongan ruang Hakim dan Pimpinan Pengadilan, masa kenaikan jabatan dan pangkat, jenis kenaikan jabatan dan pangkat, dan syarat-syarat untuk dapat dipertimbangkan kenaikan jabatan dan pangkat Hakim.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Sebelum dibentuknya Pengadilan Tata Usaha Negara Kelas II, maka jenjang jabatan, pangkat, dan golongan ruang Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kelas I dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi adalah Hakim Pratama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Hakim Utama Muda pangkat Pembina Utama Madya golongan ruang IV/d.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Jenjang jabatan dan pangkat Hakim yang dipekerjakan sebagai Hakim justisial di lingkungan Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung adalah jenjang jabatan dan pangkat di mana yang bersangkutan terakhir bertugas sebagai Hakim.

Pasal 3
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan Pimpinan Pengadilan yang kelasnya setingkat lebih tinggi, misalnya dari Pimpinan Pengadilan Negeri Kelas II menjadi Pimpinan Pengadilan Negeri Kelas IB atau dari Pimpinan Pengadilan Negeri Kelas IB menjadi Pimpinan Pengadilan Negeri Kelas IA.
Ketentuan dalam ayat ini tidak berlaku bagi Wakil Ketua = Pengadilan yang akan diangkat menjadi Ketua Pengadilan dalam kelas yang sama.

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Yang dimaksud dengan memenuhi syarat lainnya misalnya adalah telah memenuhi jangka waktu menduduki jabatan dan pangkat tertentu.

Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Hakim hanya dapat diberikan kenaikan jabatan dan pangkat sampai dengan batas jenjang jabatan dan pangkat tertinggi di lingkungan pengadilan yang bersangkutan, dengan ketentuan bahwa Hakim tersebut tidak boleh melampaui jabatan dan pangkat Pimpinan Pengadilan yang bersangkutan.

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan prestasi kerja luar biasa baiknya adalah prestasi kerja yang sangat menonjol yang secara nyata diakui dalam lingkungan kerjanya, sehingga Hakim yang bersangkutan secara nyata menjadi teladan bagi Hakim lainnya.
Prestasi kerja luar biasa baiknya itu dinyatakan dalam bentuk surat keputusan yang ditandatangani oleh Menteri yang bertanggung jawab dalam pembinaan karir Hakim setelah berkonsultasi dengan Ketua Mahkamah Agung. Penetapan tersebut tidak dapat didelegasikan atau dikuasakan kepada Pejabat lain. Dalam surat keputusan dimaksud antara lain harus disebutkan bentuk dan wujud prestasi kerja luar biasa baiknya itu. Untuk membantu Pejabat tersebut dalam menilai prestasi kerja luar biasa, dibentuk suatu tim yang terdiri dari para Pejabat dalam lingkungan masing-masing yang dipandang cakap dan ahli dalam bidang yang dinilai.

Pasal 11
Ayat (1)
Untuk memacu pembangunan nasional di bidang hukum, sangat diperlukan adanya penemuan baru. Oleh sebab itu perlu diberikan dorongan kepada Hakim untuk menemukan penemuan baru di bidang hukum yang bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara dalam penegakkan hukum dan keadilan.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 12
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan memperoleh ijazah dalam ketentuan ini, termasuk Hakim yang telah memiliki ijazah sebelum yang bersangkutan diangkat menjadi Calon Hakim/Hakim, atau ijazah yang diperoleh setelah yang bersangkutan sudah berstatus sebagai Hakim, termasuk ijazah yang diperoleh setelah selesai melaksanakan tugas belajar.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 14
Ayat (1)
Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan tewas adalah:
a. meninggal dunia dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya;
b. meninggal dunia dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinasnya, sehingga kematian itu disamakan dengan meninggal dunia dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya;
c. meninggal dunia yang langsung diakibatkan oleh luka atau cacat jasmani atau cacat rohani yang didapat dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya; atau
d. meninggal dunia karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab ataupun sebagai akibat tindakan terhadap anasir itu.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 16
Ayat (1)
Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan cacat karena dinas adalah:
a. Cacat yang disebabkan oleh kecelakaan yang terjadi:
1) dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya;
2) dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinas, sehingga kecelakaan itu disamakan dengan kecelakaan yang terjadi dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya; atau
3) karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab ataupun sebagai akibat tindakan terhadap anasir itu.
b. Cacat yang disebabkan oleh sakit yang diderita sebagai akibat langsung dari pelaksanaan tugas.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Pejabat yang bertanggung jawab di bidang pembinaan karir Hakim adalah Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia untuk Hakim di lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara, dan Menteri Agama untuk Hakim di lingkungan Peradilan Agama.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Pemberhentian dari jabatan Hakim tidak serta merta pemberhentian dari statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil. Oleh sebab itu, apabila Hakim hanya diberhentikan dari jabatannya sebagai Hakim, maka ia tetap berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil dan gaji serta pembinaan karir kenaikan pangkatnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4215