PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 2004
TENTANG
PEDOMAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

 

Menimbang       :     a.   bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 120 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, perlu mengatur susunan organisasi, formasi, kedudukan, wewenang, hak, tugas dan kewajiban Satuan Polisi Pamong Praja;  

b.       bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Polisi Pamong Praja sudah tidak sesuai dengan jiwa dan semangat Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga perlu diganti;

c.       bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja; 

 

Mengingat         :     1.   Pasal 5 ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

                              2.   Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

                              3.   Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

4.       Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);

5.       Peraturan  Pemerintah  Nomor  8  Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor  164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan      :     PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEDOMAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota.
4. Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat pemerintah daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah.
5. Polisi Pamong Praja adalah aparatur Pemerintah Daerah yang< melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.
6. Ketenteraman dan ketertiban umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan program dan pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah;
b. pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di Daerah;
c. pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah;
d. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau aparatur lainnya;
e. pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

BAB III
WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

Polisi Pamong Praja berwenang :

a. menertibkan dan menindak warga masyarakat atau badan hukum yang mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum;

b. melakukan pemeriksaan terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah;

c. melakukan tindakan represif non yustisial terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 6

Polisi Pamong Praja mempunyai hak kepegawaian sebagai Pegawai Negeri Sipil dan mendapatkan fasilitas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugasnya, Polisi Pamong Praja wajib :

a. menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia dan norma-norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang dimasyarakat;

b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum;>

c. melaporkan kepada Kepolisian Negara atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana;

d. menyerahkan kepada PPNS atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 8

Sebagian anggota Polisi Pamong Praja ditetapkan menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 9

(1) Satuan Polisi Pamong Praja Propinsi terdiri dari Tipe A dan Tipe B.

(2) Satuan Polisi Pamong Praja Propinsi Tipe A, terdiri dari :

  1. Kepala;
  2. 1 (satu) Bagian Tata Usaha terdiri dari 2 (dua) Subbagian;
  3. 4 (empat) Bidang, masing-masing Bidang terdiri dari 2 (dua) Seksi.

(3) Satuan Polisi Pamong Praja Propinsi Tipe B, terdiri dari :

  1. Kepala;
  2. 1 (satu) Bagian Tata Usaha terdiri dari 2 (dua) Subbagian;
  3. 3 (tiga) Bidang, masing-masing Bidang terdiri dari 2 (dua) Seksi.

Pasal 10

(1) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota terdiri dari Tipe A dan Tipe B.

(2) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota Tipe A, terdiri dari:

  1. Kepala;
  2. 1 (satu) Bagian Tata Usaha terdiri dari 2 (dua) Subbagian;
  3. 3 (tiga) Bidang, masing-masing Bidang terdiri dari 2 (dua) Seksi.

(3) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota Tipe B, terdiri dari:

  1. Kepala;
  2. 1 (satu) Subbagian Tata Usaha;
  3. 3 (tiga) Seksi.

Pasal 11

Pembentukan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

BAB V
ESELON

Pasal 12

(1) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Propinsi Tipe A adalah jabatan Eselon II a.

(2) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Propinsi Tipe B dan Kabupaten/Kota Tipe A adalah jabatan Eselon II b.

(3) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota Tipe B, Kepala Bagian dan Kepala Bidang Satuan Polisi Pamong Praja Propinsi Tipe A adalah jabatan Eselon III a.

(4) Kepala Bagian dan Kepala Bidang Satuan Polisi Pamong Praja Propinsi Tipe B dan Kabupaten/Kota Tipe A adalah jabatan Eselon III b.

(5) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi Satuan Polisi Pamong Praja Propinsi Tipe A dan Kabupaten/Kota Tipe B adalah jabatan Eselon IV a.

(6) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi Satuan Polisi Pamong Praja Propinsi Tipe B dan Kabupaten/Kota Tipe A adalah jabatan Eselon IV b.

BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 13

Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai Polisi Pamong Praja, yaitu:

a. Pegawai Negeri Sipil;
b. Berijazah sekurang-kurangnya SLTA dan atau serendah-rendahnya berpangkat Pengatur Muda (II/a);
c. Tinggi badan sekurang-kurangnya 160 Cm untuk laki-laki dan 155 Cm untuk Perempuan;
d. Umur sekurang-kurangnya 21 Tahun;
e. Sehat jasmani dan rohani;
f. Lulus Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja.

Pasal 14

(1) Polisi Pamong Praja diberhentikan karena:

  1. Alih tugas;
  2. Atas permohonan yang bersangkutan;
  3. Melanggar disiplin Polisi Pamong Praja;
  4. Dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

(2) Anggota Polisi Pamong Praja yang diberhentikan dari satuan Polisi Pamong Praja, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak otomatis diberhentikan sebagai PNS.

(3) Pedoman Peraturan disiplin Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 15

Pengisian jabatan struktural di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja diisi oleh pejabat fungsional Polisi Pamong Praja.

BAB VII
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 16

(1) Anggota Satuan Polisi Pamong Praja wajib mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) teknis dan fungsional.

(2) Pedoman penyelenggaraan Diklat bagi anggota Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.>

BAB VIII
PAKAIAN DINAS, PERLENGKAPAN DAN
PERALATAN OPERASIONAL

Pasal 17

Pakaian dinas, perlengkapan dan peralatan operasional Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Daerah, berdasarkan Pedoman yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 18

Untuk menunjang operasional, Polisi Pamong Praja dapat dilengkapi dengan senjata api yang pengaturan mengenai jenis dan ketentuan penggunaannya berdasarkan rekomendasi dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB IX
TATA KERJA

Pasal 19

Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas operasional di bidang penegakan, penertiban, pengamanan, dan penyuluhan diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan kewenangannya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horisontal.

Pasal 21

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Propinsi dan Kabupaten/Kota bertanggung jawab memimpin, membimbing, mengawasi, dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan, dan bila terjadi penyimpangan, mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Setiap unsur pimpinan pada unit kerja  wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

BAB X
KERJASAMA DAN KOORDINASI

Pasal 23

(1) Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugasnya dapat bekerjasama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan lembaga-lembaga lain.

(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas hubungan fungsional, saling membantu dan saling menghormati dengan mengutamakan kepentingan umum dan memperhatikan hirarki dan kode etik profesi dan birokrasi.

Pasal 24

Dalam rangka pelaksanaan tugas, Satuan Polisi Pamong Praja Propinsi mengkoordinir pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum lintas Kabupaten/Kota.

BAB XI
PEMBINAAN

Pasal 25

(1) Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan umum atas Satuan Polisi Pamong Praja.

(2) Gubernur, Bupati dan Walikota melakukan pembinaan teknis operasional dan peningkatan kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB XII
PEMBIAYAAN

Pasal 26

Pembiayaan pembinaan teknis operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan biaya pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XIII
JABATAN FUNGSIONAL

Polisi Pamong Praja merupakan jabatan fungsional yang penetapannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

(1) Peraturan Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota yang mengatur pembentukan organisasi dan eselon Satuan Polisi Pamong Praja, masih tetap berlaku sebelum diubah/diganti dengan ketentuan yang baru berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

(2) Penyesuaian atas Peraturan Pemerintah ini dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini.

 

Pasal 29

Penetapan Polisi Pamong Praja sebagai jabatan fungsional, dilakukan paling lambat 5 (lima) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 30

(1) Satuan Polisi Pamong Praja yang ada di Propinsi dapat ditetapkan sebagai Satuan Polisi Pamong Praja tipe A, apabila jumlah penduduk Propinsi tersebut lebih dari 8 juta jiwa.

(2) Satuan Polisi Pamong Praja yang ada di Kabupaten dapat ditetapkan sebagai Satuan Polisi Pamong Praja tipe A, apabila jumlah penduduk Kabupaten tersebut lebih dari 2 juta jiwa.

(3) Satuan Polisi Pamong Praja yang ada di Kota dapat ditetapkan sebagai Satuan Polisi Pamong Praja tipe A, apabila jumlah penduduk Kota tersebut lebih dari 1 juta jiwa.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3728), dan peraturan lain yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

 

                                                                                                            Ditetapkan di Jakarta

                                                                                                            pada tanggal  5 Oktober  2004

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

                          Diundangkan di Jakarta

                     pada tanggal  5  Oktober  2004

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAMBANG KESOWO

 

 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 112


PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 2004
TENTANG
PEDOMAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

A.   UMUM

Terbitnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, telah mengubah sistem pemerintahan dari yang semula sentralistik menjadi desentralistik. Perubahan tersebut berakibat kepada status Polisi Pamong Praja, dimana dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah status Polisi Pamong Praja merupakan Perangkat Wilayah, menjadi Perangkat Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Polisi Pamong Praja sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah juga menetapkan status Polisi Pamong Praja  sebagai Perangkat Wilayah. Hal ini sudah tidak sesuai dengan jiwa dan semangat Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan demikian Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Polisi Pamong Praja perlu diganti.

Dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat seirama dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah, maka kondisi ketenteraman dan ketertiban umum daerah yang kondusif merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan mutu kehidupannya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 43 huruf  d dan f Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mempunyai kewajiban  menegakkan peraturan perundang-undangan dan memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Sedangkan Pasal 120 ayat (1), menyatakan bahwa dalam rangka menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta untuk menegakkan Peraturan Daerah dibentuk  Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Perangkat Pemerintah Daerah.

Satuan Polisi Pamong Praja tersebut mempunyai misi strategis dalam membantu Kepala Daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tenteram, tertib dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Oleh karena itu, disamping menegakkan Peraturan Daerah, Polisi Pamong Praja juga dituntut untuk menegakkan kebijakan Pemerintah Daerah lainnya yaitu Keputusan Kepala Daerah.

Untuk mengoptimalkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja, perlu dibangun kelembagaan yang handal, sehingga tujuan terwujudnya kondisi daerah yang tenteram dan tertib dapat direalisasikan. Munculnya gangguan ketenteraman dan ketertiban umum  dan timbulnya pelanggaran Peraturan Daerah identik dengan kepadatan jumlah penduduk di suatu Daerah. Untuk itu, tipologi Satuan Polisi Pamong Praja dibedakan berdasarkan besaran jumlah penduduk.

Sehubungan  dengan   hal   tersebut  dan  sesuai  dengan  ketentuan,  susunan organisasi, formasi, tugas, fungsi, wewenang, hak, dan kewajiban Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Daerah, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan Peraturan Pemerintah.

 

 

B.   PASAL DEMI PASAL

 

Pasal 1

      Cukup jelas

 

Pasal 2

      Pertanggungjawaban Kepala Satuan Polisi Pamong Praja kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif. Pengertian “melalui” bukan berarti  Kepala Satuan Polisi Pamong Praja merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah. Secara struktural Kepala Satuan Polisi Pamong Praja berada langsung di bawah Kepala Daerah. 

 

Pasal 3

      Yang dimaksud dengan Keputusan Kepala Daerah adalah Keputusan  Kepala Daerah sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah.

 

Pasal  4

      Cukup jelas

 

Pasal  5

      Huruf a

            Yang dimaksud  dengan  menertibkan  adalah  tindakan  dalam  rangka upaya menumbuhkan ketaatan warga masyarakat agar tidak melanggar ketenteraman dan ketertiban umum serta Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

 

      Huruf b

            Yang dimaksud dengan pemeriksaan adalah pemeriksaan awal sampai dengan dilimpahkannya hasil pemeriksaan kepada penyidik apabila ditemukannya bukti awal adanya pelanggaran.

      Huruf c

            Yang dimaksud dengan menindak adalah tindakan yang dilakukan oleh Polisi Pamong Praja terhadap anggota masyarakat badan hukum lainnya yang melanggar ketentuan dan atau obyek tertentu yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah, dan Keputusan Kepala Daerah yang bersifat tindakan represif non yustisial.

 

Pasal 6

      Yang dimaksud dengan fasilitas lain adalah uang saku, pakaian seragam, dan perlengkapan operasional lainnya.

 

Pasal 7

      Huruf a

            Yang dimaksud norma-norma sosial lainnya adalah adat atau kebiasaan yang diakui sebagai aturan/etika yang mengikat secara moral kepada masyarakat setempat.

      Huruf b

            Yang dimaksud membantu menyelesaikan perselisihan adalah upaya pencegahan agar perselisihan antar warga masyarakat tersebut tidak menimbulkan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum.

      Huruf c

            Yang dimaksud dengan tindak pidana adalah tindak pidana di luar yang diatur dalam Peraturan Daerah.

 

      Huruf d

            Bagi Polisi Pamong Praja yang merangkap sebagai PPNS, apabila mengetahui adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah atau Keputusan Kepala Daerah oleh warga masyarakat, dapat langsung mengadakan penyidikan.

 

Pasal  8

      Cukup jelas

 

Pasal 9

      Cukup jelas

     

Pasal 10             

      Cukup jelas

 

Pasal  11

      Cukup jelas

     

Pasal  12

      Cukup jelas

 

Pasal  13

      Cukup jelas

Pasal  14

      Ayat (1)

            Huruf a

                  Yang dimaksud alih tugas adalah pindah bekerja di unit kerja selain Satuan Polisi Pamong Praja.

            Huruf b

                  Anggota Polisi Pamong Praja dapat diberhentikan apabila permohonan berhentinya sudah disetujui oleh atasan yang mempunyai wewenang.

            Huruf c

                  Cukup jelas

            Huruf d

                  Yang dimaksud dipidana adalah penjatuhan hukuman akibat yang bersangkutan melakukan tindakan kriminal atau yang dikategorikan pidana kejahatan.

      Ayat (2)

            Cukup jelas

      Ayat (3)

            Cukup jelas

 

Pasal  15

      Sebelum jabatan fungsional Polisi Pamong Praja ditetapkan, pengisian jabatan struktural di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja diprioritaskan pegawai yang telah berkarir di unit kerja Polisi Pamong Praja yang telah memenuhi syarat kepangkatan. Apabila di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja tidak ada pegawai yang memenuhi syarat kepangkatan, dapat diisi oleh pegawai dari unit kerja lain.

 

 

Pasal  16

      Cukup jelas      

Pasal  17

      Cukup jelas

Pasal  18

      Cukup jelas

Pasal  19

      Cukup jelas      

Pasal  20

      Cukup jelas

Pasal  21

      Cukup jelas

Pasal  22

      Cukup jelas

Pasal  23

      Cukup jelas

 

Pasal  24

      Pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban di seluruh wilayah Propinsi merupakan kewenangan Gubernur. Dalam hal terjadi gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang meliputi dua atau lebih wilayah Kabupaten/Kota dalam satu Propinsi, penanganannya dikoordinir oleh Satuan Polisi Pamong Praja Propinsi.

 

Pasal  25

      Ayat (1)

            Cukup jelas

      Ayat (2)

            Pembinaan teknis operasional termasuk di dalamnya pembinaan kemampuan Polisi Pamong Praja melalui pembinaan etika profesi, pengembangan pengetahuan dan pengalamannya di bidang  Pamong Praja.

 

Pasal  26

      Cukup jelas

Pasal  27

      Cukup jelas

Pasal  28

      Cukup jelas

Pasal  29

      Cukup jelas

Pasal  30

      Cukup jelas

Pasal  31

      Cukup jelas

      Pasal 32

            Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4428