PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 1999
TENTANG
ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:       a. bahwa dalam rangka melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan hidup sebagai upaya sadar dan berencana mengelola sumber daya secara bijaksana dalam pembangunan yang berkelanjutanuntuk meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup, perlu dijaga keserasian antar berbagai usaha dan/atau kegiatan;

b. bahwa setiap usaha dan/ataukegiatan pada dasarnya menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup yang perludianalisis sejak awal perencanaannya, sehingga langkah pengendalian dampak negatif dan pengembangan dampak positif dapat dipersiapkan sedini mungkin;

c. bahwa analisis mengenai dampak lingkungan hidup diperlukan bagi proses pengambilankeputusan tentang pelaksanaan rencana usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup;

d. bahwa dengan diundangkannya Undang‑undang Nomor 23 Tahun 1997 tentangPengelolaan Lingkungan Hidup, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;

e. bahwa berdasarkan haltersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

Mengingat:         1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nornor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699).

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam PeraturanPemerintah ini yang dimaksud dengan :

1.  Analisis mengenai dampaklingkungan hidup (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukanbagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/ataukegiatan;

2.   Dampak besar dan pentingadalah perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan olehsuatu usaha dan/ atau kegiatan;

3.  Kerangka acuan adalah ruanglingkup kajian analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang merupakan hasilpelingkupan;

4.  Analisis dampak lingkunganhidup (ANDAL) adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak besardan penting suatu rencana usaha dan/atau kegiatan;

5.  Rencana pengelolaan lingkungan hidup (RKL) adalah upaya penanganan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usahadan/atau kegiatan;

6.   Rencanapemantauan lingkungan hidup (RPL) adalah upaya pemantauan komponen lingkunganhidup yang terkena dampak besar dan penting akibat dari rencana usaha dan/ataukegiatan;

7.   Pemrakarsaadalah orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas suatu rencana usahadan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan;

8.    Instansi yang berwenang adalah instansi yang berwenang memberikan keputusan izinmelakukan usaha dan/atau kegiatan;

9.   Instansi yang bertanggungjawab adalah instansi yang berwenang memberikan keputusan kelayakan lingkungan hidup dengan pengertian bahwa kewenangan di tingkat pusat berada pada Kepalainstansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan dan di tingkat daerahberada pada Gubernur;

10. Instansi yang membidangi usaha dan/atau kegiatan adalah instansiyang membina secara teknis usaha dan/atau kegiatan dimaksud;

11. Komisi penilai adalah komisi yang bertugas menilai dokumen analisismengenai dampak lingkungan hidup dengan pengertian di tingkat pusat oleh komisipenilai pusat dan di tingkat daerah oleh komisi penilai daerah;

12. Menteri adalah Menteri yang ditugasi untuk mengelola lingkunganhidup;

13. Instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan adalahinstansi yang bertanggung jawab di bidang pengendalian dampak lingkungan;

14. Gubernur adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I atau GubernurKepala Daerah Istimewa atau Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.

Pasal 2

(1)  Analisis mengenai dampaklingkungan hidup merupakan bagian kegiatan studi kelayakan rencana usahadan/atau kegiatan.

(2)  Hasil analisis mengenaidampak lingkungan hidup digunakan sebagai bahan perencanaan pembangunan wilayah.

(3)  Penyusunan analisis mengenaidampak lingkungan hidup dapat dilakukan melalui pendekatan studi terhadap usaha dan/atau kegiatan tunggal, terpadu atau kegiatan dalam kawasan.

Pasal 3

(1)  Usaha dan/atau kegiatan yangkemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup meliputi :

a.   pengubahan bentuk lahan dan bentang alam;

b.   eksploitasi sumber daya alam baik yangterbaharui maupun yang tak terbaharui;

c.  proses dan kegiatan yang secara potensialdapat menimbulkan pemborosan, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, sertakemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya;

d.   proses dan kegiatan yang hasilnya dapatmempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial danbudaya;

e.   proses dan kegiatan yang hasilnya akan dapatmempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atauperlindungan cagar budaya;

f.   introduksi jenis tumbuh‑tumbuhan,jenis hewan, dan jasad renik;

g.   pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan non‑hayati;

h.   penerapan teknologi yang diperkirakanmempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup;

i.    kegiatan yang mempunyai risiko tinggi,dan/atau mempengaruhi    pertahanannegara.

(2) Jenis usaha dan/atau kegiatansebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang wajib memiliki analisis rnengenai dampak lingkungan hidup ditetapkan oleh Menteri setelah mendengar danmemperhatikan saran dan pendapat Menteri lain dan/atau Pimpinan LembagaPemerintah Non Departemen yang terkait.

(3) Jenis usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dapat ditinjau kembali sekurang‑kurangnya dalam waktu 5 (lima) tahun.

(4)  Bagi rencana usaha dan/ataukegiatan di luar usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)wajib melakukan upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauanlingkungan hidup yang pernbinaannya berada pada instansi yang membidangi usahadan/atau kegiatan.

(5)  Pejabat dari instansi yangberwenang menerbitkan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib mencantumkan upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup dalamizin melakukan usaha dan/atau kegiatan.

(6) Ketentuan lebih lanjutmengenai persyaratan dan kewajiban upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan olehinstansi yang membidangi usaha dan/atau kegiatan setelah mempertimbangkanmasukan dari instansi yang bertanggung jawab.

Pasal 4

(1)  Usaha dan/atau kegiatan yangakan dibangun di dalam kawasan yang sudah dibuatkan analisis mengenai dampak lingkungan hidup tidak diwajibkan membuat analisis mengenai dampak lingkunganhidup lagi.

(2) Usaha dan/atau kegiatansebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan untuk melakukan pengendalian dampak lingkungan hidup dan perlindungan fungsi lingkungan hidup sesuai denganrencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidupkawasan.

Pasal 5

(1)  Kriteria mengenai dampakbesar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan terhadap lingkungan hidupantara lain :

      a.   jumlah manusia yang akan terkena dampak;

      b.   luas wilayah persebaran dampak;

  1. intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
  2. banyaknya komponen lingkungan lainnya yang terkena dampak;
  3. sifat kumulatif dampak;

f.    berbalik (reversible) atau tidak berbaliknya(irreversible) dampak;

(2)  Pedoman mengenai penentuandampak besar dan penting sebagai­mana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan.

Pasal 6

(1) Analisis mengenai dampak lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) tidak perlu dibuatbagi rencana usaha dan/ atau kegiatan untuk menanggulangi suatu keadaandarurat.

(2)  Menteri lain dan/atauPimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang membidangi usaha dan/ataukegiatan yang bersangkutan menetapkan telah terjadinya suatu keadaan darurat.

Pasal 7

(1) Analisis mengenai dampak lingkungan hidup merupakan syarat yangharus dipenuhi untuk mendapatkan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan yangditerbitkan oleh pejabat yang berwenang.

(2) Permohonan izin melakukanusaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pemrakarsa kepada pejabat yang berwenang menurut peraturan perundang-undanganyang berlaku dan wajib melampirkan keputusan kelayakan lingkungan hidup suatuusaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) yangdiberikan oleh instansi yang bertanggung jawab.

(3) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2)mencantumkan syarat dan kewajiban sebagaimana ditentukan dalam rencanapengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup sebagaiketentuan dalam izin melakukan usaha dan/atau kegiatan yang diterbitkannya.

(4)  Ketentuan dalam izinmelakukan usaha dan/atau kegiatan seba­gaimana dimaksud pada ayat (3) wajibdipatuhi dan dilaksanakan oleh pemrakarsa, dalam menjalankan usaha dan/ataukegiatannya.

BAB II
KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI
DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 8

(1) Komisi penilai dibentuk :

  1. di tingkat pusat : oleh Menteri;
  2. di tingkat daerah : oleh Gubernur.

(2)  Komisi penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :

a.   di tingkat pusat berkedudukan di instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan;

b.   di tingkat daerah berkedudukan di instansiyang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan Daerah Tingkat I.

(3)  Komisi penilai menilai kerangka acuan, analisis dampak lingkungan hidup, rencana pengelolaan lingkungan hidup, dan rencana pemantauan lingkungan hidup.

(4) Dalam menjalankan tugasnya,Komisi Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh tim teknis yang bertugas memberikan pertimbangan teknis atas kerangka acuan, analisis dampak lingkungan hidup, rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup.

(5)  Dalam menjalankan tugasnya,komisi penilai pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibantu oleh tim teknis dari masing-masing sektor.

(6) Komisi penilai sebagaimanadimaksud pada ayat (1) menyerahkan hasil penilaiannya kepada instansi yang bertanggung jawab untuk dijadikan dasar keputusan atas kerangka acuan, analisisdampak lingkungan hidup, rencana pengelolaan lingkungan hidup, dan rencana pemantauanlingkungan hidup.

(7) Ketentuan mengenai tata kerjakomisi penilai dimaksud, baik pusat maupun daerah, ditetapkan oleh Menteri, setelah mendengar dan memperhatikan saran/pendapat Menteri Dalam Negeri dan Menteri lain dan/atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang terkait.

(8)  Ketentuan mengenai tata kerjatim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan lebih lanjut oleh Komisi Penilai Pusat.

Pasal 9

(1)  Komisi penilai pusatsebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a terdiri atas unsur-unsur instansi yang ditugasi mengelola lingkungan hidup, instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan, Departemen Dalam Negeri, instansi yang ditugasi bidang kesehatan, instansi yang ditugasi bidang pertahanan keamanan, instansi yang ditugasi bidang perencanaan pembangunan nasional, instansi yang ditugasi bidang penanaman modal, instansi yang ditugasi bidang pertanahan,instansi yang ditugasi bidang ilmu pengetahuan, departemen dan/atau Lembaga Pemerintah Non Departemen yang membidangi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan, departemen dan/atau Lembaga Pemerintah Non Departemen yang terkait, wakil Propinsi Daerah Tingkat I yang bersangkutan, WakilKabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II yang bersangkutan, ahli di bidang lingkungan hidup, ahli dibidang yang berkaitan, organisasi lingkungan hidup sesuai dengan bidang usaha dan/atau kegiatan yang dikaji, wakil masyarakat terkena dampak, serta anggota lain yang dipandang perlu.

(2)  Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan anggota komisi penilai pusat sebagaimana dimaksud pada ayat(1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 10

(1)  Komisi penilai daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b terdiri atas unsur‑unsur:  Badan Perencanaan Pembangunan DaerahTingkat I, instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan, instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan Daerah Tingkat I, instansi yang ditugasi bidang penanaman modal daerah, instansi yang ditugasi bidang pertanahan di daerah, instansi yang ditugasi bidang pertahanan keamanan daerah,instansi yang ditugasi bidang kesehatan Daerah Tingkat I, wakil instansi pusat dan/atau daerah yang membidangi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan,wakil instansi terkait di Propinsi Daerah Tingkat I, wakil Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II yang bersangkutan, pusat studi lingkungan hidup perguruan tinggi daerah yang bersangkutan, ahli di bidang lingkungan hidup, ahli dibidang yang berkaitan, organisasi lingkungan hidup di daerah, organisasi lingkungan hidup sesuai dengan bidang usaha dan/atau kegiatan yang dikaji,warga masyarakat yang terkena dampak, serta anggota lain yang dipandang perlu.

(2) Ketentuan lebih lanjutmengenai susunan anggota komisi penilai daerah sebagaimana dimaksud pada ayat(1) ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 11

(1) Komisi penilai pusat berwenang menilai hasil analisis mengenai dampak lingkungan hidup bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi kriteria:

a.   usaha dan/atau kegiatan bersifat strategisdan/atau menyangkut ketahanan dan keamanan negara;

b.   usaha dan/atau kegiatan yang lokasinyameliputi lebih dari satu wilayah propinsi daerah tingkat I;

c.   usaha dan/atau kegiatan yang berlokasi diwilayah sengketa dengan negara lain;

d.   usaha dan/atau kegiatan yang berlokasi diwilayah ruang lautan;

e.   Usaha dan/atau kegiatan yang berlokasi dilintas batas negara kesatuan Republik Indonesia dengan negara lain;

(2)  Komisi penilai daerah berwenang menilai analisis mengenai dampak lingkungan hidup bagi jenis-jenis usaha dan/atau kegiatan yang diluar kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat(1).

Pasal 12

(1) Tim teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) terdiri atas para ahli dari instansi teknis yangmembidangi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan dan instansi yang ditugasimengendalikan dampak lingkungan, serta ahli lain dengan bidang ilmu yangterkait.

(2) Ketentuan lebih lanjutmengenai susunan anggota tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ditetapkan oleh Menteri untuk komisi penilai pusat, dan oleh Gubernur untukkomisi penilai daerah tingkat I.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugasnya,komisi penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (I), wajib memperhatikan kebijaksanaan nasional pengelolaan lingkungan hidup, rencana pengembanganwilayah, rencana tata ruang wilayah dan kepentingan pertahanan keamanan.

BAB III
TATA LAKSANA

Bagian Pertama
Kerangka Acuan

Pasal 14

(1) Kerangka acuan sebagai dasarpembuatan analisis dampak ling­kungan hidup disusun oleh pemrakarsa.

(2)  Kerangka acuan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepalainstansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan.

Pasal 15

(1) Kerangka acuan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) disampaikan oleh pemrakarsa kepada instansiyang bertanggung jawab, dengan ketentuan :

a.   di tingkat pusat :  kepada Kepala instansi yang ditugasi mengen­dalikan dampaklingkungan melalui komisi penilai pusat;

b.   di tingkat daerah :  kepada Gubernur melalui komisi penilai daerah tingkat I.

(2)  Komisi penilai sebagaimanadimaksud pada ayat (I) wajib memberikan tanda bukti penerimaan kepadapemrakarsa dengan menuliskan hari clan tanggal diterimanya kerangka acuanpembuatan analisis dampak lingkungan hidup.

Pasal 16

(1)  Kerangka acuan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 15 dinilai oleh komisi penilai bersama dengan pemrakarsauntuk menyepakati ruang lingkup kajian analisis dampak lingkungan hidup yangakan dilaksanakan.

(2)  Keputusan atas penilaiankerangka acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberikan oleh instansiyang bertanggung jawab dalam jangka waktu selambat‑lambatnya 75 (tujuhpuluh lima) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya kerangka acuansebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2).

(3)  Apabila instansi yangbertanggung jawab tidak menerbitkan keputusan dalam jangka waktu sebagaimanadimaksud pada ayat (2), maka instansi yang bertanggung jawab dianggap menerimakerangka acuan dimaksud.

(4) Instansi yang bertanggungjawab wajib menolak kerangka acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabilarencana lokasi dilak­sanakannya usaha dan/atau kegiatan terletak dalam kawasanyang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana tata ruangkawasan.

Bagian Kedua
Analisis dampak lingkungan hidup, rencana pengelolaan lingkungan
hidup, dan rencana pemantauan lingkungan hidup

Pasal 17

(1) Pemrakarsa menyusun analisisdampak lingkungan hidup, rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencanapemantauan lingkungan hidup, berdasarkan kerangka acuan yang telah mendapatkankeputu­san dari instansi yang bertanggung jawab.

(2) Penyusunan analisis dampaklingkungan hidup, rencana pengelo­laan lingkungan hidup, dan rencana pemantauanlingkungan hidup, berpedoman pada pedoman penyusunan analisis dampak lingkunganhidup, rencana pengelolaan lingkungan hidup, dan rencana peman­tauan lingkunganhidup yang ditetapkan oleh Kepala instansi yang ditugasi mengendalikan dampaklingkungan.

Pasal 18

(1)  Analisis dampak lingkungan hidup, rencana pengelolaan lingkungan hidup, dan rencana pemantauan lingkungan hidup, diajukanoleh pemrakarsa kepada:

a.   di tingkat pusat :  Kepala instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan melalui komisi penilai pusat;

b.   di tingkat daerah :  Gubernur melalui komisi penilai daerah tingkat I.

(2)  Komisi penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan tanda bukti penerimaan kepada pemrakarsa dengan menuliskan hari dan tanggal diterimanya analisis dampak lingkungan hidup, rencana pengelolaan lingkungan hidup, dan rencana pemantauan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 19

(1) Analisis dampak lingkungan hidup, rencana pengelolaan lingkungan hidup, dan rencana pemantauan lingkungan hidup dinilai :

a. di tingkat pusat : oleh komisi penilai pusat;

b. di tingkat daerah :oleh komisi penilai daerah.

(2) Instansi yang bertanggungjawab menerbitkan keputusan kelayakan lingkungan hidup suatu usaha dan/atau kegiatan berdasarkan hasil penilaian analisis dampak lingkungan hidup, rencanapengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3)  Dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimak­sudpada ayat (2) wajib dicantumkan dasar pertimbangan dikeluar­kannya keputusanitu, dan pertimbangan terhadap saran, pendapat, dan tanggapan yang diajukan olehwarga masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1).

Pasal 20

(1) Instansi yang bertanggungjawab menerbitkan keputusan kelayakan lingkungan hidup suatu usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), dalam jangka waktu selambat-lambatnya 75 (tujuh puluh lima) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya dokumen analisis dampak lingkungan hidup, rencana pengelolaan lingkungan hidup, dan rencana pemantauan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2).

(2) Apabila instansi yang bertanggung jawab tidak menerbitkan keputusan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka rencana usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan dianggap layak lingkungan.

Pasal 21

(1)  Instansi yang bertanggung jawab mengembalikan analisis dampak lingkungan hidup, rencana pengelolaan lingkungan hidup, dan rencana pemantauan lingkungan hidup kepada pemrakarsa untukdiperbaiki apabila kualitas analisis dampak lingkungan hidup, rencanapengelolaan lingkungan hidup, dan rencana pemantauan lingkungan hidup tidaksesuai dengan pedoman penyusunan analisis dampak lingkungan hidup, rencanapengelolaan lingkungan hidup, dan rencana pemantauan lingkungan hidup.

(2) Perbaikan analisis dampaklingkungan hidup, rencana pengelolaan lingkungan hidup, dan rencana pemantauanlingkungan hidup diajukan kembali kepada instansi yang bertanggung jawab sesuaidengan ketentuan dalam Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 20.

(3) Penilaian atas analisisdampak lingkungan hidup, rencana pengelolaan lingkungan hidup, dan rencanapemantauan lingkungan hidup serta pemberian keputusan kelayakan lingkunganhidup atas usaha dan/ atau kegiatan dilakukan sesuai dengan ketentuan dalamPasal 19 dan Pasal 20.

Pasal 22

(1) Apabila hasil penilaian komisipenilai menyimpulkan bahwa :

a.   dampak besar dan penting negatif yang akanditimbulkan oleh usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan tidak dapat ditanggu­langioleh teknologi yang tersedia, atau

b.   biaya penanggulangan dampak besar dan pentingnegatif lebih besar dari pada manfaat dampak besar dan penting positif yangakan ditimbulkan oleh usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan, maka instansiyang bertanggung jawab memberikan keputusan bahwa rencana usaha dan/ataukegiatan yang bersangkutan tidak layak lingkungan.

(2) Instansi yang berwenangmenolak permohonan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutanapabila instansi yang bertanggung jawab memberikan keputusan sebagaimanadimaksud pada ayat (1).

Pasal 23

Salinan analisisdampak lingkungan hidup, rencana pengelo­laan lingkungan hidup, dan rencanapemantauan lingkungan hidup, serta salinan keputusan kelayakan lingkungan hidupsuatu usaha dan/atau kegiatan disampaikan oleh :

a.   di tingkat pusat :  instansi yang ditugasi mengendalikan dampaklingkungan kepada instansi yang berwenang menerbitkan izin melak­ukan usahadan/atau kegiatan yang bersangkutan, instansi terkait yang berkepentingan,Gubernur dan Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan.

b.   di tingkat daerah :  Gubernur kepada Menteri, Kepala instansiyang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan, instansi yang berwenangmenerbitkan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan, daninstansi yang terkait,

Bagian Ketiga
Kadaluwarsa dan batalnya keputusan hasil
Analisis Dampak Lingkungan Hidup, Rencana
Pengelolaan Lingkungan Hidup, Rencana Pemantauan
Lingkungan Hidup

Pasal 24

(1)  Keputusankelayakan lingkungan hidup suatu usaha dan/atau ke­giatan dinyatakankadaluwarsa atas kekuatan Peraturan Pemerintah ini, apabila rencana usahadan/atau kegiatan tidak dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejakditerbitkannya keputusan kelayakan tersebut.

(2)  Apabila keputusan kelayakanlingkungan hidup dinyatakan kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1),maka untuk melaksanakan rencana usaha dan/atau kegiatannya, pemrakarsa wajibmengajukan kembali permohonan persetujuan atas analisis dampak lingkunganhidup, rencana pengelolaan lingkungan hidup, dan rencana pemantauan lingkunganhidup kepada instansi yang bertanggung jawab.

(3) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) instansiyang bertanggung jawab memutuskan :

a.   Analisis dampak lingkungan hidup, rencanapengelolaan lingkun­gan hidup, dan rencana pemantauan lingkungan hidup yangpernah disetujui dapat sepenuhnya dipergunakan kembali; atau

b.   Pemrakarsa wajib membuat analisis mengenaidampak lingkungan hidup baru sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 25

(1) Keputusan Kelayakan lingkungan hidup suatu usaha dan/atau kegiatanmenjadi batal atas kekuatan Peraturan Pemerintah ini apabila pemrakarsamemindahkan lokasi usaha dan/atau kegiatannya.

(2)  Apabila pemrakarsa hendakmelaksanakan usaha dan/atau kegia­tan di lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat(1), pemrakarsa wajib membuat analisis mengenai dampak lingkungan hidupPemerintah ini.

Pasal 26

(1)  Keputusan kelayakanlingkungan hidup suatu usaha dan/atau kegiatan menjadi batal atas kekuatanPeraturan Pemerintah ini apabila pemrakarsa mengubah desain dan/atau prosesdan/atau kapasitas dan/atau bahan baku dan/atau bahan penolong.

(2)  Apabila pemrakarsa hendakmelaksanakan usaha dan/atau kegia­tan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), makapemrakarsa wajib membuat analisis mengenai dampak lingkungan hidup baru sesuaidengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 27

(1)  Keputusan kelayakanlingkungan hidup suatu usaha dan/atau kegiatan menjadi batal atas kekuatanPeraturan Pemerintah ini apabila terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangatmendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain sebelum dan pada waktuusaha dan/ atau kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan.

(2)  Apabila pemrakarsa hendakmelaksanakan usaha dan/atau kegia­tan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), makapemrakarsa wajib membuat analisis mengenai dampak lingkungan hidup baru sesuaidengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini.

BAB IV
PEMBINAAN

Pasal 28

(1)  Instansi yang ditugasimengendalikan dampak lingkungan melakukan pembinaan teknis terhadap komisipenilai pusat dan daerah.

(2)  Instansi yang membidangiusaha dan/atau kegiatan melakukan pembinaan teknis pelaksanaan pengelolaan danpemantauan lingkun­gan hidup yang menjadi bagian dari izin.

Pasal 29

(1)  Pendidikan, pelatihan, danpengembangan di bidang analisis mengenai dampak lingkungan hidup dilakukandengan koordinasi instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan.

(2)  Lembaga pendidikan danpelatihan di bidang analisis mengenai dampak lingkungan hidup diselenggarakandengan koordinasi dari instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungandengan rnemperhatikan sistem akreditasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku,

Pasal 30

Kualifikasipenyusun analisis mengenai dampak lingkungan hidup dengan pemberianlisensi/sertifikasi dan pengaturannya ditetapkan oleh Kepala instansi yang ditugasimengendalikan dampak lingkungan.

Pasal 31

Penyusunananalisis mengenai dampak lingkungan hidup bagi usaha dan/atau kegiatan golonganekonomi lemah dibantu pemerintah, dan ditetapkan lebih lanjut oleh Menterisetelah memperhatikan saran dan pendapat instansi yang membidangi usahadan/atau kegiatan yang bersangkutan.

BAB V
PENGAWASAN

Pasal 32

(1)  Pemrakarsa usaha dan/ataukegiatan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan rencana pengendalian lingkunganhidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup kepada instansi yang membidangiusaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan, instansi yang ditugasi mengendalikandampak lingkungan dan Gubernur.

(2)  Instansi yang ditugasimengendalikan dampak lingkungan melak­ukan :

  1. pengawasan dan pengevaluasian penerapan peraturan perundang‑undangan di bidang analisis mengenai dampak lingkungan hidup;
  2. pengujian laporan yang disampaikan oleh pemrakarsa usaha dan/  atau kegiatan segaimana dimaksud pada ayat (1);

c.   penyampaian laporan pengawasan dan evaluasihasilnya kepada Menteri secara berkala, sekurang‑kurangnya 2 (dua) kalidalam 1(satu) tahun, dengan tembusan kepada instansi yang berwenang menerbitkanizin dan Gubernur.

BAB VI
KETERBUKAAN INFORMASI DAN
PERAN MASYARAKAT

Pasal 33

(1)  Setiap usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3ayat (2) wajib diumumkan terlebih dahulu kepada masyarakat sebelum pemrakarsamenyusun analisis mengenai dampak lingkun­gan hidup.

(2)  Pengumuman sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi yang bertanggung jawab danpemrakarsa.

(3)  Dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari kerja sejak diumumkannya rencana usaha dan/atau kegiatansebagaimana dimaksud pada ayat (1), warga masyarakat yang berkepentingan berhakmengajukan saran, pendapat, dan tanggapan tentang akan dilaksanakannya rencanausaha dan/atau kegiatan.

(4)  Saran, pendapat, dantanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan secara tertulis kepadainstansi yang bertanggung jawab.

(5)  Saran, pendapat, dantanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dipertimbangkan dan dikajidalam analisis mengenai dampak lingkungan hidup.

(6) Tata cara dan bentuk pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1),serta tata cara penyampaian saran, pendapat, dan tang­gapan sebagaimanadimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala instansi yang ditugasirnengendalikan dampak lingkungan.

Pasal 34

(1) Warga masyarakat yangberkepentingan wajib dilibatkan dalam proses penyusunan kerangka acuan,penilaian kerangka acuan, analisis dampak lingkungan hidup, rencana pengelolaanlingkungan hidup, dan rencana pemantauan lingkungan hidup.

(2)  Bentuk dan tata caraketerlibatan warga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkanoleh Kepala instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan.

Pasal 35

(1) Semua dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup, saran, pendapat, dan tanggapan warga masyarakat yang berkepentingan, kesimpulan komisi penilai, dan keputusan kelayakan lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatan bersifat terbuka untuk umum.

(2) Instansi yang bertanggungjawab wajib menyerahkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada suatulembaga dokumentasi dan/atau kearsipan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 36

Biaya pelaksanaan kegiatan komisi penilai dan tim teknis analisis mengenai dampak lingkungan hidup dibebankan :

a.   di tingkat pusat :  pada anggaran instansi yang ditugasi mengen­dalikandampak lingkungan;

b.   di tingkat daerah :  pada anggaran instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan daerah tingkat I.

Pasal 37

Biaya penyusunan dan penilaiankerangka acuan, analisis dampak lingkungan hidup, rencana pengelolaanlingkungan hidup, dan rencana pemantauan lingkungan hidup dibebankan kepadapemrakarsa.

Pasal 38

(1)  Biaya pembinaan teknis danpengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 32 ayat (2)dibebankan pada anggaran instansi yang ditugasi mengendalikan dampaklingkungan.

(2)  Biaya pengumuman yangdilakukan oleh instansi yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal33 ayat (2) dibebankan pada anggaran instansi yang bertanggung jawab.

(3)  Biaya pembinaan pelaksanaanrencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidupsebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dibebankan pada anggaran instansiyang membidangi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

Penilaiananalisis mengenai dampak lingkungan hidup suatu usaha dan/atau kegiatan yangpada saat diberlakukannya Peraturan Pemerintah ini :

a.   sedang dalam proses penilaianoleh komisi penilai analisis mengenai dampak lingkungan hidup yangbersangkutan; atau

b.   sudah diajukan kepadainstansi yang membidangi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan, tetapdinilai oleh komisi penilai instansi yang bersangkutan, dan harus selesai palinglambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Pemerintah ini berlaku secara efektif.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Pada saatberlakunya Peraturan Pemerintah ini semua peraturan perundang‑undangantentang analisis mengenai dampak lingkun­gan hidup yang telah ada tetap berlakusepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan PeraturanPemerintah ini.

Pasal 41

Denganberlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1993Nomor 84 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3538) dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 42

PeraturanPemerintah ini mulai berlaku efektif 18 (delapan belas) bulan sejak tanggaldiundangkan.

Agar setiaporang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini denganpenempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Mei 1999

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Mei 1999

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

AKBAR TANDJUNG

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 59

PENJELASAN
ATAS
PERATURANPEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN1999
TENTANG
ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP

UMUM

Pembangunan yangdilakukan oleh Bangsa Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan danmutu hidup rakyat.  Proses pelaksanaanpembangunan di satu pihak menghadapi permasalahan jumlah penduduk yang besardengan tingkat pertambahan yang tinggi, tetapi dilain pihak ketersediaan sumberdaya alam bersifat terbatas.  Kegiatanpembangunan untuk memenuhi kebutuhan penduduk akan meningkatkan permintaan atassumber daya alam, sehingga timbul tekanan terhadap sumber daya alam.  Oleh karena itu, pendayagunaan sumber dayaalam untuk meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dangenerasi masa depan harus disertai dengan upaya pelestarian fungsi lingkunganhidup.  Dengan demikian, pembangunanuntuk meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasimasa depan adalah pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup.

Terestarikannyafungsi lingkungan hidup yang merupakan tujuan pengelolaan lingkungan hidupmenjadi tumpuan terlanjutkannya pembangunan berkelanjutan.  Oleh karena itu, sejak awal perencanaanusaha dan/atau kegiatan sudah harus diperkirakan perubahan rona lingkunganhidup akibat pembentukan suatu kondisi lingkungan hidup yang baru, baik yangmenguntungkan maupun yang rnerugikan, yang timbul sebagai akibatdiselenggarakannya usaha dan/atau kegiatan pembangunan.  Pasal 15 Undang‑undang No. 23 Tahun1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup menetapkan bahwa setiap rencana usahadan/atau kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan pentingterhadap lingkungan wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup.

Dengandimasukkannya analisis mengenai dampak lingkungan hidup ke dalam prosesperencanaan suatu usaha dan/atau kegiatan, maka pengambil keputusan akanmemperoleh pandangan yang lebih luas dan mendalam mengenai berbagai aspek usahadan/atau kegiatan tersebut, sehingga dapat diambil keputusan optimal dariberbagai alternatif yang tersedia. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup merupakan salah satu alat bagipengambil keputusan untuk mempertimbangkan akibat yang mungkin ditimbulkan olehsuatu rencana usaha dan/atau kegiatan terhadap lingkungan hidup gunamempersiapkan langkah untuk menanggulangi dampak negatif dan mengembangkandampak positif.

Terlestarikannyafungsi lingkungan hidup yang menjadi tumpuan terlanjutkannya pembangunanmerupakan kepentingan seluruh masyarakat. Diselenggarakannya usaha dan/atau kegiatan akan mengubah rona lingkunganhidup, sedangkan perubahan ini pada gilirannya akan menimbulkan dampak terhadapmasyarakat.  Oleh karena keterlibatanwarga masyarakat yang akan terkena dampak menjadi penting dalam proses analisismengenai dampak lingkungan hidup. Undang2 No. 23 Tahun 1997 tentang PengelolaanLingkungan Hidup menetapkan hak setiap orang untuk berperan dalam rangkapengelolaan lingkungan hidup.  Peranmasyarakat itu meliputi peran dalam proses pengambilan keputusan.  Hal ini berarti bahwa warga masyarakat wajibdilibatkan dalam proses pengambilan keputusan atas analisis mengenai dampaklingkungan hidup.  Keterlibatan wargamasyarakat itu merupakan pelaksanaan asas keterbukaan.  Dengan keterlibatan warga masyarakat ituakan membantu dalam mengidentifikasi persoalan dampak lingkungan hidup secaradini dan lengkap, menampung aspirasi dan kearifan pengetahuan lokal darimasyarakat yang seringkali justru menjadi kunci penyelesaian persoalan dampaklingkungan hidup yang timbul.

Setiap rencanausaha dan/atau kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar danpenting terhadap lingkungan hldup wajib memiliki analisis mengenai dampaklingkungan hidup.  Sebagai bagian daristudi kelayakan untuk melaksanakan suatu rencana usaha dan/atau kegiatan,analisis mengenai dampak lingkungan hidup merupakan syarat yang harus dipenuhiuntuk mendapatkan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan. Hal itu merupakankonsekuensi dari kewajiban setiap orang untuk memelihara kelestarian fungsilingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakanlingkungan hidup. Konsekuensinya adalah bahwa syarat dan kewajiban sebagaimanaditentukan dalam rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauanlingkungan hidup harus dicantumkan sebagai ketentuan dalam izin melakukan usahadan/atau kegiatan yang bersangkutan.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Dampak besar dan penting merupakan satu kesatuan makna dari arti dampakpenting.

Angka 3 s/d Angka 14

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Studi kelayakanpada umumnya meliputi analisis dari aspek teknis dan aspek ekonomis‑finansial.  Dengan ayat ini, maka studi kelayakan bagiusaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadaplingkungan hidup meliputi komponen analisis teknis, analisis ekonomis‑finansial,dan analisis mengenai dampak lingkungan hidup. Oleh karena itu, analisismengenai dampak lingkungan hidup sudah harus disusun dan mendapatkan keputusandari instansi yang bertanggung jawab sebelum kegiatan konstruksi usaha dan/ataukegiatan yang bersangkutan dilaksanakan.

Hasil analisismengenai dampak lingkungan hidup dapat digunakan sebagai masukan bagipenyusunan kebijaksanaan pengelolaan lingkungan hidup, di samping dapatdigunakan sebagai masukan bagi perencanaan pembangunan wilayah.

Analisismengenai dampak lingkungan hidup khususnya dokumen rencana.  Pengelolaan lingkungan hidup dan rencanapemantauan lingkungan hidup juga merupakan dasar dalam sistem manajemenlingkungan (Environ­mental Management System) usaha dan/atau kegiatan.

Ayat (2)

Karena analisismengenai dampak lingkungan hidup merupakan bagian dari studi kelayakan suatuusaha dan/atau kegiatan yang berlokasi pada ekosistem tertentu, maka hasilanalisis mengenai dampak lingkungan hidup tersebut sangat penting untukdijadikan sebagai masukan dalam perencanaan pembangunan wilayah.

Ayat (3)

Usaha dan/ataukegiatan tunggal adalah hanya satu jenis usaha dan/atau kegiatan yangkewenangan pembinaannya di bawah satu instansi yang membidangi usaha dan/ataukegiatan.

Analisismengenai dampak lingkungan hidup usaha dan/atau kegiatan terpadu/multisektoradalah hasil kajian mengenai dampak besar dan penting usaha dan/atau kegiatanyang terpadu yang direncanakan terhadap lingkungan hidup dan melibatkan lebihdari satu instansi yang membidangi kegiatan dimaksud.

Kriteria usahadan/atau kegiatan terpadu meliputi :

a.   berbagai usaha dan/ataukegiatan tersebut mempunyai keterkaitan dalam hal perencanaan, pengelolaan, danproses produksinya;

b.   usaha dan/atau kegiatantersebut berada dalam kesatuan hamparan ekosistem.

Analisismengenai dampak lingkungan hidup usaha dan/atau kegiatan kawasan adalah hasilkajian mengenai dampak besar dan penting usaha dan/atau kegiatan terhadaplingkungan hidup dalam satu kesatuan hamparan ekosistem zona pengembanganwilayah/kawasan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana tataruang kawasan.

Kriteria usahadan/atau kegiatan di zona pengembangan wilayah/kawasan meliputi :

a.   berbagai usaha dan/ataukegiatan yang saling terkait perencanaannya antar satu dengan yang lainnya;

b.   berbagai usaha dan/ataukegiatan tersebut terletak dalam/merupakan satu kesatuan zona rencanapengembangan wilayah/ kawasan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan/ataurencana tata ruang kawasan;

c.   usaha dan/atau kegiatantersebut terletak pada kesatuan hamparan ekosistem.

Pasal 3

Ayat (1)

Usaha dan/ataukegiatan yang dimaksud dalam ayat ini merupakan kategori usaha dan/ataukegiatan yang berdasarkan pengalaman dan tingkat perkembangan ilmu pengetahuandan teknologi mempunyai potensi menimbulkan dampak besar dan penting terhadaplingkungan hidup. Dengan demikian penyebutan kategori usaha dan/atau kegiatantersebut tidak bersifat limitatif dan dapat berubah sesuai dengan perkembanganilmu pengetahuan dan teknologi. Penyebutan tsb bersifat altenatif, sebagaicontoh seperti usaha dan/atau kegiatan :

a.   pembuatan jalan,bendungan/dam, jalan kereta api, dan pembukaan hutan;

b.   kegiatan pertambangan daneksploitasi hutan;

c.   pemanfaatan tanah yang tidakdiikuti dengan usaha konservasi dan penggunaan energi yang tidak diikuti denganteknologi yang dapat mengefisienkan pemakaiannya;

d.   kegiatan yang menimbulkanperubahan atau pergeseran struktur tata nilai, pandangan dan/atau cara hidupmasyarakat setempat;

e.   kegiatan yang proses danhasilnya menimbulkan pencemaran, kerusakan kawasan konservasi alam, atau pencemaranbenda cagar budaya;

f.    introduksi suatu jenistumbuh‑tumbuhan baru atau jasad renik (mikro organisme) yang dapatmenimbulkan jenis penyakit baru terhadap tanaman, introduksi suatu jenis hewanbaru dapat mempengaruhi kehidupan hewan yang telah ada;

g.   penggunaan bahan hayati dannon hayati mencakup pula pengertian pengubahan;

h.   penerapan teknologi yangdapat menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Ilmu pengetahuandan teknologi selalu berkembang. Oleh karena itu, jenis usaha dan/atau kegiatanyang wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang mendasarkandiri pada ilmu pengetahuan dan teknologi, perlu ditinjau kembali.

Ayat (4) s/d Ayat (6)

Cukup jelas


Pasal 4

Ayat (1) dan Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Kriteria yang menentukan adanyadampak besar dan penting dalam ayat ini ditetapkan berdasarkan tingkat ilmupengetahuan dan teknologi yang ada. Oleh karena itu, kriteria ini dapat berubah sesuai dengan perkembanganilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga tidak bersifat limitatif.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan keadaandarurat adalah keadaan atau kondisi yang sedemikan rupa, sehingga mengharuskandilaksanakannya tindakan segera yang mengandung risiko terhadap lingkunganhidup demi kepentingan umurn, misalnya pertahanan negara atau penanggulanganbencana alam.  Keadaan darurat ini tidaksama dengan keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam undang‑undangkeadaan darurat.

Ayat (2)

Keadaan darurat yang tidakmemerlukan anallsis mengenai dampak llngkungan hidup, misalnya pembangunanbendungan/dam untuk menahan bencana lahar, ditetapkan oleh menteri yangmembidangi usaha dan/atau kegiatan dirnaksud.

Pasal 7

Ayat (1)

Untuk melakukan suatu usahadan/atau kegiatan terdapat satu izin yang bersifat dominan, tanpa izin tersebutseseorang tidak dapat melakukan usaha dan/atau kegiatan yang dimaksud. Misalnyaizin usaha industri di bidang perindustrian, kuasa pertambangan di bidangpertambangan, izin penambangan daerah di bidang penambangan bahan galiangolongan C, izin hak pengusahaan hutan di bidang kehutanan, izin hak guna usahapertanian di bidang pertanian. Sedangkan keputusan kelayakan lingkungan hidupadalah persyaratan yang diwajibkan untuk dapat menerbitkan izin melakukan usahadan/atau kegiatan.

Ayat (2)                       

Analisis mengenai dampaklingkungan hidup merupakan bagian dari proses perizinan melakukan usahadan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkunganhidup.  Izin merupakan suatu instrumenyuridis preventif.  Oleh karena itu,keputusan kelayakan lingkungan hidup berdasarkan hasil penilaian analisisdampak lingkungan hidup, rencana pengelolaan lingkungan hidup, dan rencanapemantauan lingkungan hidup, sebagaimana telah diterbitkan oleh instansi yangbertanggung jawab wajib dilampirkan pada permohonan izin melakukan usahadan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkunganhidup.

Ayat (3) dan Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1) s/d Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1) dan Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Wakil dariinstansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan di komisi penilai daerahdapat berarti wakil dari instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkunganwilayah dengan maksud agar terdapat keterpaduan kebijaksanaan pengelolaanlingkungan hidup, khususnya pengendalian dampak lingkungan hidup dengankebijaksanaan dan program pengendalian dampak lingkungan hidup di daerah.  Pengangkatan para ahli dari pusat studilingkungan hidup perguruan tinggi sebagai anggota komisi penilai daerah adalahuntuk memantapkan kualitas hasil kajian analisis mengenai dampak lingkunganhidup dalam penilaian analisis mengenai dampak lingkungan hidup.  Adanya wakil yang ditunjuk dari BadanPerencanaan Pembangunan Daerah, dan instansi yang ditugasi dibidang pertanahandi daerah dimaksudkan untuk menjamin keterpaduan pengelolaan lingkungan hidupsecara lintas sektor yang ada di daerah. Adapun wakil yang ditunjuk dari bidang kesehatan di daerah dikarenakan padaakhimya dampak semua kegiatan selalu berakhir pada aspek kesehatan.

Duduknya wakilorganisasi lingkungan hidup dalam komisi penilai merupakan aktualisasi hakwarga masyarakat untuk berperan dalam proses pengambilan keputusan.

            Organisasilingkungan hidup sesuai dengan bidang usaha dan/atau kegiatan yang dikajiadalah lembaga swadaya masyarakat.

            Duduknyawakil masyarakat terkena dampak suatu usaha dan/atau kegiatan diharapkan dapatmemberikan masukan tentang aspirasi masyarakat yang terkena dampak akibat dariusaha dan/atau kegiatan tersebut.

            Duduknyawakil instansi yang membidangi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan adalahuntuk memberikan penilaian secara teknis usaha dan/atau kegiatan yang dinilai.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

            Usahadan/atau kegiatan bersifat strategis dan/atau kegiatan yang menyangkutketahanan dan keamanan negara misalnya : pembangkit listrik tenaga nuklir, pembangkit listrik tenaga air,pembangkit listrik tenaga uap/panas bumi, eksploitasi minyak dan gas, kilangminyak, penambangan uranium, industri petrokimia, industri pesawat terbang,industri kapal, industri senjata, industri bahan peledak, industri baja,industri alat2 berat, industri telekomunikasi, pembangunan bendungan, bandarudara, pelabuhan dan rencana usaha dan/atau kegiatan lainnya yang menurutinstansi yang membidangi usaha dan/atau kegiatan dianggap strategis.

            Dalamhal usaha dan/atau kegiatan yang bersifat strategis ini menjadi bagian dariusaha dan/atau kegiatan terpadu/multisektor, maka penilaian analisis mengenaidampak lingkungan hidup menjadi wewenang komisi penilai analisis mengenaidampak lingkungan hidup pusat.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Usaha dan/atau kegiatan yangberlokasi di wilayah sengketa dengan negara lain misalnya rencana usahadan/atau kegiatan yang berlokasi di Pulau Sipadan, Ligitan dan Celah Timor.

Huruf d dan Huruf e

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1) dan Ayat (1)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Kerangka acuan bagi pembuatan analisisdampak lingkungan hidup merupakan pegangan yang diperlukan dalam penyusunananalisis mengenai dampak lingkungan hidup. Berdasarkan hasil pelingkupan, yaitu proses pemusatan studi pada hal‑halpenting yang berkaitan dengan dampak besar dan penting, kerangka acuan terutamamemuat komponen2 aspek usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak besardan penting terhadap lingkungan hidup, serta komponen2 param­eter lingkunganhidup yang akan terkena dampak besar dan penting.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1) dan Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Penetapan jangka waktu selama 75(tujuh puluh lima) hari kerja dimaksudkan untuk memberikan kepastian kepadapemrakarsa.  Jangka waktu 75 (tujuhpuluh lima) hari kerja ini meliputi proses penyampaian dokumen kerangka acuanke instansi yang bertanggung jawab melalui komisi penilai, penilaian secarateknis, konsultasi dengan warga masyarakat yang berkepentingan, penilaian olehkomisi penilai, sampai ditetapkannya keputusan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Menolak untukmemberikan keputusan atas kerangka acuan adalah untuk melindungi kepentinganumum.

Kerangka acuanmerupakan dasar bagi penyusunan analisis dampak lingkungan hidup, rencanapengelolaan lingkungan hidup, dan rencana pemantauan lingkungan hidup.  Kerangka acuan yang baik dan dapatdipertanggungjawabkan secara ilmiah akan menghasilkan analisis dampaklingkungan hidup, rencana pengelolaan lingkungan hidup, dan rencana pemantauanlingkungan hidup yang baik pula, demikian pula sebaliknya.  Sedangkan kewajiban untuk membuat analisismengenai dampak lingkungan hidup bagi usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkandampak besar dan penting adalah untuk melindungi fungsi lingkungan hidup. Perlindunganfungsi lingkungan hidup merupakan kepentingan umum.

Yang dimaksuddengan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan adalah Rencana Tata RuangWilayah Nasional yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, RencanaTata Ruang Wilayah Propinsi DaerahTngkat I yang telah ditetapkan denganPeraturan Daerah Tngkat I, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/KotamadyaDaerah Tingkat II yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Tngkat II.

Yang dimaksuddengan rencana tata ruang kawasan yang ditetapkan adalah baik rencana tataruang kawasan tertentu yang telah ditetapkan dengan Keputusan Presiden maupunrencana tata ruang kawasan pedesaan atau rencana tata ruang kawasan perkotaansebagai bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kotamadya DaerahTngkat II yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Tingkat II.  Termasuk dalam pengertian rencana tata ruangkawasan adalah rencana rinci tata ruang di Kabupaten/Kotamadya DaerahTingkat IIyang meliputi rencana terperinci (detail) tata ruang kawasan di wilayahKabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II.

Pasal 17

Ayat (1) dan Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1) dan Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Dari analisisdampak lingkungan hidup dapat diketahui dampak besar dan penting yang akanditimbulkan oleh usaha dan/atau kegiatan terhadap lingkungan hidup.  Dengan mengetahui dampak besar dan pentingitu dapat ditentukan :

a.   cara mengendalikan dampakbesar dan penting negatif dan mengembangkan dampak besar dan penting positif,yang dicantumkan dalam rencana pengelolaan dampak lingkungan hidup; dan

b.   cara memantau dampak besardan penting tersebut, yang dicantumkan dalam rencana pemantauan lingkunganhidup.

Apa yangdicantumkan dalam rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauanlingkungan hidup merupakan syarat dan kewajiban yang harus dilakukan pemrakarsaapabila hendak melaksanakan usaha dan/atau kegiatannya.

Oleh karena itu,hasil penilaian atas analisis dampak lingkungan hidup, rencana pengelolaanlingkungan hidup, dan rencana pemantauan lingkungan hidup oleh komisi penilaianalisis mengenai dampak lingkungan hidup menjadi dasar bagi instansi yangbertanggung jawab dalam memberikan keputusan kepada instansi yang berwenang.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Penetapan jangka waktu selama 75(tujuh puluh lima) hari kerja dimaksudkan untuk memberikan kepastian kepadapemrakarsa.  Jangka waktu 75 (bujuhpuluh lima) hari kerja ini meliputi proses penyampaian dokumen analisis dampaklingkungan hidup, rencana pengelolaan lingkungan hidup, dan rencana pemantauanlingkungan hidup ke instansi yang bertanggung jawab melalui komisi penilai,penilaian secara teknis, konsultasi dengan warga masyarakat yangberkepentingan, penilaian oleh komisi penilai, s.d. diterbitkannya keputusankelayakan lingkungan hidup.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1) s/d Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1) dan Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Sejalan dengan cepatnyapengembangan pembangunan wilayah, dalam waktu 3 (tiga) tahun kemungkinan besartelah terjadi perubahan rona lingkungan hidup, sehingga rona lingkungan hidupyang semula dipakai sebagai dasar penyusunan analisis mengenai dampaklingkungan hidup tidak cocok lagi digunakan untuk memprakirakan dampaklingkungan hidup rencana usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.

Ayat (2) dan Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1) dan Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Perubahan desain dan/atau prosesdan/atau kapasitas dan/ atau bahan baku dan/atau bahan penolong bagi usahadan/atau kegiatan akan menimbulkan dampak besar dan penting yang berbeda.  Oleh karena itu, keputusan kelayakanlingkungan hidup berdasarkan hasil penilaian analisis dampak lingkungan hidup,rencana pengelolaan lingkungan hidup, dan rencana pemantauan lingkungan hidupyang telah diterbitkan menjadi batal.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Terjadinya perubahan lingkunganhidup secara mendasar berarti hilangnya atau berubahnya rona lingkungan hidupawal yang menjadi dasar penyusunan analisis dampak lingkungan hidup.  Keadaan ini menimbulkan konsekuensi batalnyakeputusan kelayakan lingkungan hidup berdasarkan hasil penilaian analisisdampak lingkungan hidup, rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencanapemantauan lingkungan hidup.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1) dan Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1) dan Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Bantuan yangdimaksud untuk golongan ekonomi lemah dapat berupa biaya penyusun analisismengenai dampak lingkungan hidup atau tenaga ahli untuk penyusunan analisismengenai dampak lingkungan hidup atau bantuan lainnya.  Bantuan diberikan oleh instansi yangmembidangi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.

Pasal 32

Ayat (1) dan Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Pengumumanmerupakan hak setiap orang atas informasi lingkungan hidup yang berkaitandengan peran dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Ayat (2)

Pengumuman olehinstansi yang bertanggung jawab dapat dilakukan, misalnya, melalui media cetakdan/atau media elektronik.  Sedangkanpengumuman oleh pemrakarsa dapat dilakukan dengan memasang papan pengumuman dilokasi akan diselenggarakannya usaha dan/atau kegiatan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Saran, pendapatdan tanggapan secara tertulis diperlukan agar terdokumentasi.

Ayat (5)

Semua saran danpendapat yang diajukan oleh warga masyarakat harus tercermin dalam penyusunankerangka acuan, dikaji dalam analisis dampak lingkungan hidup dan diberikanalternatif pemecahannya dalam rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencanapemantauan lingkungan hidup.

Ayat (6)

Dalam pengumumanakan diselenggarakannya usaha dan/atau kegiatan diberitahukan sekurang‑kurangnya,a.I. :  tentang apa yang akan dihasilkanoleh usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan, jenis dan volume limbah yangdihasilkan serta cara penanganannya, kemungkinan dampak lingkungan hidup yangakan ditimbulkan.

Pasal 34

Ayat (1) dan Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1) dan Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Biaya penyusunandan penilaian analisis mengenai dampak lingkungan hidup a.I. mencakup biayauntuk mendatangkan wakil2 masyarakat dan para ahli yang terlibat dalampenilaian mengenai analisis dampak lingkungan hidup, menjadi tanggunganpemrakarsa.

Pasal 38

Ayat (1) s/d Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 39

            Cukupjelas

Pasal 40

            Cukupjelas

Pasal 41

            Cukupjelas

Pasal 42

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA N0MOR 3838