PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 20 TAHUN  2005

TENTANG

ALIH TEKNOLOGI KEKAYAAN INTELEKTUAL

SERTA HASIL KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

OLEH PERGURUAN TINGGI  DAN

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

 

 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

 

Menimbang

:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan;

Mengingat

:

1.

Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;          

 

 

2.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);

   

MEMUTUSKAN

Menetapkan 

:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG ALIH TEKNOLOGI KEKAYAAN INTELEKTUAL SERTA HASIL KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN OLEH PERGURUAN TINGGI DAN LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN.

 

 

BAB  I

KETENTUAN UMUM

Pasal  1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

 

 

1.

Alih teknologi adalah pengalihan kemampuan memanfaatkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi antar lembaga, badan atau orang, baik yang berada dalam lingkungan dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri ke dalam negeri atau sebaliknya.                           

 

 

2.

Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

 

 

3.

Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru.

 

 

4.

Lembaga penelitian dan pengembangan yang selanjutnya disebut lembaga litbang adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan penelitian dan/atau pengembangan.

 

 

5.

Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas Presiden beserta para menteri.

 

 

6.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah.

 

 

7.

Kekayaan intelektual adalah kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia melalui daya cipta, rasa dan karsanya yang dapat berupa karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra.

 

 

8.

Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang hak kekayaan intelektual kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu hak yang diberikan perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

 

 

9.

Menteri adalah menteri yang membidangi penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.

 

 

Pasal 2

Perguruan tinggi dan lembaga litbang wajib mengusahakan alih teknologi kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan yang dihasilkan melalui kegiatan penelitian dan pengembangan yang dibiayai sepenuhnya atau sebagian oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sejauh tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan peraturan perundang-undangan.

 

 

Pasal 3

Kewajiban mengusahakan alih teknologi kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilaksanakan kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan/atau masyarakat.

 

 

BAB II

TUJUAN

Pasal 4

Tujuan alih teknologi kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan adalah :

 

 

a.

menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan                             

 

 

b.

meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi guna kepentingan masyarakat dan negara. 

 

 

BAB III

KEPEMILIKAN

Pasal 5

 

 

(1)

Kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan  yang dihasilkan  melalui  kegiatan penelitian   dan   pengembangan  oleh    perguruan  tinggi dan lembaga litbang yang dibiayai sepenuhnya oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah merupakan milik Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

 

 

(2)

Dalam hal pembiayaan kegiatan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai sebagian oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dan sebagian oleh pihak lain, kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan yang dihasilkan merupakan milik Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dan pihak lain yang bersangkutan secara bersama.

 

 

(3)

Pemilikan secara bersama atas kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui perjanjian bersama perguruan tinggi dan lembaga litbang dengan pihak lain yang membiayai sebagian kegiatan penelitian dan pengembangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

Pasal 6

Perguruan tinggi dan lembaga litbang tidak dapat mengalihkan pemilikan kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan milik Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada pihak lain.

 

 

Pasal 7

Pemilikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah atas kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, tidak menghilangkan hak bagi pelaksana kegiatan, perguruan tinggi dan/atau lembaga litbang untuk memperoleh pengakuan dan/atau imbalan atas kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan.

 

 

 Pasal 8

 

 

(1)

Pemilikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah atas kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, memberikan kewenangan kepada Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengatur pemanfaatan kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan.

 

 

(2)

Penentuan dan pengaturan pemanfaatan kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

Pasal  9

 

 

(1)

Dalam pemilikan secara bersama atas kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dan pihak lain yang membiayai sebagian kegiatan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), masing-masing pihak mempunyai hak untuk :

   

 

a.

mendapatkan pemilikan kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan dengan proporsi kontribusi yang telah disepakati;                                                                                        

 

 

 

b.

mendapatkan prioritas memperoleh lisensi dan/atau menggunakannya untuk kepentingan penelitian dan pengembangan;

 

 

 

c.

mendapatkan imbalan atas kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan yang dimiliki sesuai dengan proporsi kontribusi yang telah disepakati;

   

 

d.

mendapatkan perlindungan atas kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan.

   

(2)

Dalam hal salah satu pihak memanfaatkan kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan secara komersial, pihak yang lain memperoleh royalti atau imbalan sesuai dengan proporsi kontribusi yang telah disepakati bersama.

 

 

(3)

Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

Pasal 10

Pengelolaan kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan milik Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dilimpahkan kepada perguruan tinggi dan lembaga litbang.

 

 

Pasal 11

 

 

(1)

Dalam mengelola kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam   Pasal 10, perguruan tinggi dan lembaga litbang mengupayakan perlindungan hukum atas pemilikan kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan.             

 

 

(2)

Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

Pasal 12

 

 

(1)

Perguruan tinggi dan lembaga litbang melaporkan kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan milik Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dan hasil pengelolaannya kepada Menteri.

 

 

(2)

Ketentuan mengenai tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri.

 

 

BAB IV

ALIH TEKNOLOGI KEKAYAAN INTELEKTUAL

SERTA HASIL KEGIATAN PENELITIAN

 DAN PENGEMBANGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 13

Alih teknologi kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan dilaksanakan dengan ketentuan :

 

 

a.

penerima alih teknologi kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan diutamakan yang bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

 

 

b.

penerima alih teknologi kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan mampu memanfaatkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi guna kepentingan masyarakat dan negara;

 

 

c.

kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan yang dialihteknologikan, tidak dinyatakan sebagai hal yang dirahasiakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

 

 

d.

pelaksanaan alih teknologi kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan dilakukan dengan tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan peraturan perundang-undangan.

 

 

Pasal 14

Alih teknologi kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan dapat dilakukan secara komersial atau non komersial.

 

 

Pasal 15

Alih teknologi kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian  dan pengembangan yang dilakukan secara non komersial diarahkan  untuk:

 

 

a.

mendorong penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat diperlukan oleh masyarakat, daerah, dan negara;   

 

 

b.

mendorong terciptanya temuan-temuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berguna bagi masyarakat, daerah, dan negara;

 

 

c.

mendorong perkembangan badan usaha kecil dan menengah.

 

 

Bagian Kedua

Unit Kerja

Pasal 16

Dalam melaksanakan kewajiban mengusahakan alih teknologi kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan, perguruan tinggi dan lembaga litbang wajib membentuk unit kerja yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengelolaan dan alih teknologi kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan di lingkungannya.

 

 

Pasal 17

Unit kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan alih teknologi kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan yang dihasilkan perguruan tinggi dan lembaga litbang.

 

 

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugasnya, unit kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 berpedoman kepada prosedur kerja pengelolaan dan alih teknologi kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan yang ditetapkan oleh perguruan tinggi dan lembaga litbang.

 

 

Pasal 19

Ketentuan mengenai pembentukan, susunan organisasi, rincian tugas, tata kerja unit kerja, dan penetapan prosedur pengelolaan dan alih teknologi kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18, diatur lebih lanjut oleh Pimpinan perguruan tinggi dan lembaga litbang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

Bagian Ketiga

Mekanisme

Pasal 20

Alih teknologi kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan oleh perguruan tnggi dan lembaga litbang dilaksanakan melalui mekanisme :

a.     lisensi;

b.     kerja sama;

c.     pelayanan jasa ilmu pengetahuan dan teknologi; dan/atau

d.     publikasi.

 

 

Paragraf 1

Lisensi

Pasal 21

 

 

(1)

Lisensi dilakukan melalui perjanjian lisensi.             

 

 

(2)

Perjanjian lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh perguruan tinggi dan lembaga litbang sebagai pemberi lisensi dan penerima alih teknologi kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan sebagai penerima lisensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

Pasal 22

Pemberian lisensi oleh perguruan tinggi dan lembaga litbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dapat dilakukan dengan pemberian asistensi teknis, pendidikan dan latihan, serta pelayanan jasa ilmu pengetahuan lain yang diperlukan penerima lisensi sesuai dengan kesepakatan antara pemberi dan penerima lisensi.

 

 

Pasal 23

Pemberian lisensi oleh perguruan tinggi dan lembaga litbang tidak memberikan hak kepada penerima lisensi untuk dapat mengalihkan hak lisensi kepada pihak ketiga.

 

 

Pasal 24

Pemberian lisensi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

Paragraf 2

Kerja Sama

Pasal 25

Kerja sama dilakukan melalui perjanjian kerja sama antara pihak perguruan tinggi dan lembaga litbang dan pihak penerima alih teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

Pasal 26

Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dilakukan atas dasar :

 

 

a.

hubungan timbal balik dengan berprinsip mempertukarkan dan/atau mengintegrasikan sumber daya tertentu untuk mendapatkan keuntungan sinergis; dan

 

 

b.

masing-masing pihak memiliki kompetensi inti yang sudah teruji menjadi faktor sukses kunci.

   

Pasal 27

Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26, dilakukan dengan tetap memperhatikan perlindungan hukum atas kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan.

 

 

Paragraf 3

Pelayanan Jasa Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Pasal 28

Pelayanan jasa ilmu pengetahuan dan teknologi dilaksanakan untuk kepentingan  dan  kebutuhan pengguna jasa ilmu pengetahuan dan teknologi.

 

 

Pasal 29

Pelayanan jasa ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dapat dilakukan dalam bentuk :

a.     konsultasi;

b.     kontrak penelitian dan pengembangan;

c.     kontrak kajian;

d.     pendidikan dan pelatihan; dan/atau

e.     bentuk-bentuk interaksi antara penyedia dan pengguna jasa ilmu pengetahuan dan teknologi.

 

 

Paragraf 4

Publikasi

Pasal 30

Publikasi dilaksanakan dengan menyebarluaskan informasi  mengenai kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan.

 

 

Pasal 31

Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, dilaksanakan dengan tetap memperhatikan perlindungan hukum atas kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan.

 

 

Bagian Keempat

Alih Teknologi Kekayaan Intelektual

Serta Hasil Kegiatan Penelitian dan

Pengembangan Milik Bersama

Pasal 32

Alih teknologi kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan milik bersama Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dan pihak lain yang membiayai sebagian kegiatan penelitian dan pengembangan dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang telah diatur sebelumnya antara perguruan tinggi dan lembaga litbang dengan pihak lain yang bersangkutan.

 

 

Pasal 33

Alih teknologi kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan milik bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, hanya dapat dilakukan terhadap kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan yang telah dilakukan upaya perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

Pasal 34

Pelaksanaan alih teknologi kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan milik bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 33, dilakukan dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

 

 

Bagian kelima

Pembiayaan

Pasal 35

Pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan alih teknologi kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan dibebankan kepada dan menjadi tanggung jawab penerima alih teknologi kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan.

 

 

Pasal 36

Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dapat membiayai pelaksanaan alih teknologi kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

Pasal 37

Selain pihak yang membiayai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36, pembiayaan pelaksanaan alih teknologi serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan dapat dilakukan dan/atau mengikutsertakan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

BAB V

PENGGUNAAN PENDAPATAN

Pasal 38

 

 

(1)

Perguruan tinggi dan lembaga litbang Pemerintah berhak menggunakan pendapatan yang diperolehnya dari hasil alih teknologi kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan untuk mengembangkan diri.

 

 

(2)

Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat langsung digunakan untuk :

 

 

 

a.

meningkatkan anggaran penelitian dan pengembangan yang diperlukan untuk menguasai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dan mengembangkan invensi;                                                      

 

 

 

b.

memberikan insentif yang diperlukan untuk meningkatkan motivasi dan kemampuan invensi di lingkungannya;

 

 

 

c.

memperkuat kemampuan pengelolaan dan alih teknologi kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan;

 

 

 

d.

melakukan investasi untuk memperkuat sumber daya ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki;

 

 

 

e.

meningkatkan kualitas dan memperluas jangkauan alih teknologi kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan dan pelayanan jasa ilmu pengetahuan dan teknologi; dan

 

 

 

f.

memperluas jaringan kerja dengan lembaga-lembaga lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, baik di dalam maupun luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

 

 

Pasal 39

Dalam penggunaan pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Pimpinan perguruan tinggi dan lembaga litbang Pemerintah wajib mengirimkan rencana kerja pendapatan alih teknologi kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan kepada Menteri Keuangan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum awal tahun anggaran.

 

 

Pasal 40

Rencana kerja pendapatan alih teknologi kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, menjelaskan secara lengkap dan transparan.

 

 

Pasal 41

Perguruan tinggi dan lembaga litbang Pemerintah wajib :

 

 

a.

menyusun dan mengirimkan kepada Menteri Keuangan mengenai penatausahaan, sistem pembukuan, dan sistem pelaporan yang akan diterapkan dalam pelaksanaan rencana kerja pendapatan alih teknologi kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan lembaga;

 

 

b.

menyelenggarakan pembukuan secara tertib, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

 

 

Pasal 42

Perguruan tinggi dan lembaga litbang Pemerintah wajib melaporkan kepada Menteri Keuangan mengenai pelaksanaan pendapatan alih teknologi kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan secara lengkap, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

 

 

Pasal 43

Laporan pelaksanaan pendapatan alih teknologi kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan memuat neraca penerimaan dan pengeluaran, pencapaian pekerjaan, pengeluaran yang berkaitan dengan pekerjaan tersebut, dan perubahan dari rencana awal.

 

 

Pasal 44

Dalam hal neraca penerimaan dan pengeluaran mengalami defisit, maka pembebanan pada tahun anggaran berikutnya harus dimasukkan sebagai revisi rencana kerja pendapatan alih teknologi kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan dari perguruan tinggi dan lembaga litbang Pemerintah tahun anggaran berikutnya.

 

 

Pasal 45

Dalam hal neraca penerimaan dan pengeluaran mengalami surplus, maka kelebihan dana tersebut harus dimasukkan sebagai revisi rencana kerja pendapatan alih teknologi kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan dari perguruan tinggi dan lembaga litbang Pemerintah tahun anggaran berikutnya.

 

 

Pasal 46

Revisi rencana kerja pendapatan alih teknologi kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan harus dikirim kepada Menteri Keuangan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah laporan  disampaikan kepada Menteri Keuangan.

 

 

Pasal 47

Ketentuan mengenai tata cara penyusunan rencana kerja dan pelaporan atas pelaksaaan penggunaan pendapatan alih teknologi kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan oleh perguruan tinggi dan lembaga litbang Pemerintah diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

Pasal 48

Ketentuan mengenai pelaksanaan pengawasan penggunaan alih teknologi kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan oleh perguruan tinggi dan lembaga litbang Pemerintah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

Pasal 49

Pelaksanaan penggunaan pendapatan alih teknologi kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan oleh perguruan tinggi dan lembaga litbang Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

BAB VI

PEMBINAAN

Pasal 50

 

 

(1)

Dalam rangka mewujudkan tujuan alih teknologi kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melakukan pembinaan alih teknologi kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan.

 

 

(2)

Pembinaan alih teknologi kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara nasional dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Menteri.

 

 

(3)

Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri mengikutsertakan Pimpinan insansi terkait.

 

 

(4)

Gubernur dan Bupati/Walikota melaksanakan pembinaan alih teknologi kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan untuk wilayahnya masing-masing dengan memperhatikan ketentuan mengenai pembinaan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

Pasal 51

Dalam pembinaan alih teknologi kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud  dalam Pasal 50, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dapat mengikutsertakan atau bekerja sama dengan pihak lain yang dipandang perlu.

 

 

Pasal 52

Pembinaan alih teknologi kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan dilaksanakan dalam bidang :

a.     sumber daya manusia;

b.     pendanaan;

c.     informasi; dan

d.     sarana dan prasarana.

 

 

Pasal 53

Pembinaan alih teknologi kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan dalam bidang sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a, dilaksanakan   dengan :

 

 

a.

meningkatkan keahlian dan keterampilan teknis dan manajerial sumber daya manusia dalam melaksanakan pengelolaan dan alih teknologi kekayaan intelektual serta hasil penelitian dan pengembangan;

 

 

b.

membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan, pelatihan, dan/atau konsultasi ilmu pengetahuan dan teknologi; dan

 

 

c.

menyediakan tenaga pendidik dan/atau konsultan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

 

 

Pasal 54

Pembinaan alih teknologi kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan dalam bidang pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b, dilaksanakan dengan :

 

 

a.

memberikan pendanaan dalam alih teknologi kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan; dan

 

 

b.

meningkatkan akses terhadap sumber pendanaan dalam alih teknologi kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan.

 

 

Pasal 55

Pembinaan alih teknologi kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan dalam bidang informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf c, dilaksanakan dengan :

 

 

a.

membangun dan memanfaatkan bank data dan situs informasi kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan yang dialihteknologikan;

 

 

b.

meningkatkan peran media dalam penyebarluasan informasi; dan

 

 

c.

melakukan publikasi.

 

 

Pasal 56

Pembinaan alih teknologi kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan dalam bidang sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf d, dilaksanakan   dengan :

a.     mengadakan sarana dan prasarana; dan

b.     mengembangkan sarana dan prasarana.

 

 

 BAB VII

PENUTUP

Pasal 57

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

               
         

 

 

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 19 Mei 2005

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

                            ttd.

Dr. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 19 Mei 2005

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

                                ttd

           Dr. HAMID AWALUDIN

 

 

 

 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2005 NOMOR 43

Salinan sesuai dengan aslinya,

SEKRETARIAT NEGARA RI

Kepala Biro Tata Usaha

              ttd

       Sugiri, SH

 

PENJELASAN  ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 20 TAHUN 2005

TENTANG

ALIH TEKNOLOGI KEKAYAAN INTELEKTUAL SERTA HASIL KEGIATAN

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN OLEH PERGURUAN TINGGI 

DAN LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

 

I. UMUM

 

Kemajuan suatu negara sangat dipengaruhi oleh kemampuan menguasai dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi guna mendorong produksi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik maupun ekspor. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi saja tidaklah cukup tetapi harus disertai dengan kemampuan mensinergikan berbagai potensi yang ada secara sistematis untuk dapat menghasilkan barang dan jasa yang berdaya saing tinggi (kompetitif). Sejalan dengan hal tersebut interaksi antara industri, perguruan tinggi dan lembaga penelitian dan pengembangan sangat diperlukan guna menumbuhkembangkan jaringan kerjasama untuk meningkatkan kemampuan memanfaatkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.

 

Pasal 16 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan , dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi mewajibkan perguruan tinggi dan lembaga penelitian dan pengembangan untuk mengusahakan alih teknologi kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan kepada badan usaha, pemerintah dan masyarakat. Kewajiban alih teknologi kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan tersebut dimaksudkan agar hasil kegiatan penelitian dan pengembangan yang dibiayai oleh pemerintah dan atau pemerintah daerah dapat dimanfaatkan seluas mungkin oleh masyarakat, dan menghasilkan nilai tambah ekonomi atau perbaikan kualitas kehidupan masyarakat  dan lingkungan hidupnya. Dengan  demikian investasi pemerintah atau pemerintah daerah tersebut dapat menghasilkan public return sebesar mungkin.

 

Alih teknologi kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan merupakan suatu kegiatan yang bertujuan mentransfer kemampuan untuk memanfaatkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dari satu pihak (pemberi) ke pihak lain (penerima) yang dapat berupa kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan yang bersifat codifed atau tacit . Alih teknologi kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan bersifat codifed apabila tertuang dalam bentuk informasi yang tertata dengan baik sehingga dapat diakses, dipelajari, dan dipahami oleh pihak lain. Sedangkan alih teknologi kekayaan intelektual dan hasil kegiatan penelitian dan pengembangan dikatakan bersifat tacit apabila tidak tertuang dalam bentuk informasi yang tertata dengan baik, masih dalam bentuk pengetahuan dan pengalaman dari pelaku iptek atau dalam bentuk informasi yang hanya difahami oleh pelaku yang terlibat.

 

Dengan pengertian di atas, maka obyek pengaturan alih teknologi yang relevan adalah kepemilikan atas kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan yang dihasilkan oleh perguruan tinggi dan lembaga penelitian dan pengembangan untuk mendorong inovasi-inovasi yang bermutu dan pemberian penghargaan bagi pelaku penelitian dan pengembangan. Mekanisme atau cara alih teknologi kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan baik yang bersifat codifed knowlegde maupun tacit knowlegde transfer. Alih teknologi kekayaan intelektual serta dengan hasil penelitian dan pengembangan tidak dapat berjalan dengan baik dan sesuai tujuan apabila badan usaha atau penerima tidak siap dan tidak mampu untuk memenuhi persyaratan mutu, kinerja dan sumber daya lainnya. Oleh karena itu perlu diatur kewajiban pemerintah untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan terlaksananya alih teknologi kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan. Selain itu, untuk mendorong inovasi-inovasi yang bermutu oleh perguruan tinggi dan lembaga penelitian dan pengembangan perlu pengaturan mengenai kepemilikan terhadap kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan yang dihasilkan.

 

Perguruan tinggi dan lembaga penelitian dan pengembangan perlu diberi keleluasaan untuk menggunakan pendapatan yang diperolehnya dari hasil alih teknologi kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan untuk pengembangan diri.

 

Dengan merujuk kepada Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 dan berdasarkan berbagai pertimbangan kebutuhan hukum yang mengatur secara lebih rinci mengenai alih teknologi kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan oleh perguruan tinggi dan lembaga penelitian dan pengembangan, maka Peraturan Pemerintah ini memuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

 

 

1.

Kepemilikan atas hak kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan yang dibiayai oleh pemerintah, pemerintah daerah atau yang sebagian dibiyai oleh pihak lain.

 

2.

Cara atau mekanisme yang dapat dilakukan dalam laih teknologi kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan mencakup

a. Lisensi;

b. Kerjasama;

c. Pelayanan jasa ilmu pengetahuan dan teknologi; dan/atau

d. Publikasi,

 

3.

Pengaturan mengenai penggunaan pendapatan yang diperoleh dari alih teknologi kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan oleh perguruan tinggi dan lembaga penelitian dan pengembangan untuk pengembangan diri. Hal ini dimaksudkan untuk mendorong minat kalangan perguruan tinggi dan lembaga penelitian dan pengembangan untuk mengembangkan potensinya di bidang pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan imbalan yang memadai.

 

4.

Pembinaan yang dimaksudkan agar alih teknologi kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan dapat terlaksana secara baik dan sesuai tujuan. Pembinaan ini mencakup pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan keahlian dan keterampilan teknis dan manajerial, pendanaan yang antara lain meliputi pemberian dana dan meningkatkan akses terhadap sumber pendanaan, informasi yang antara lain meliputi membangun dan memanfaatkan bank data dan situs informasi, meningkatkan peran media dalam penyebarluasan informasi serta penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana.

II. Pasal Demi Pasal

 

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

 

Cukup jelas

Pasal 2

 

Kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan yang dihasilkan melalui kegiatan penelitian dan pengembangan dalam hal ini antara lain meliputi :

 

a.

Hak-hak kekayaan intelektual yang telah terdaftar pada pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan seperti  Hak Cipta, Paten, Merek, Desain Industri, Desain Tata letak Sirkuit Terpadu, dan Varietas Tanaman yang merupakan hasil kegiatan penelitian dan pengembangan;

 

b.

Penemuan-penemuan baru yang dapat dikategorikan sebagai hak kekayaan intelektual yang merupakan hasil kegiatan penelitian dan pengembangan berdasarkan perjanjian dan/atau kerjasama dengan pihak lain;

 

c.

Pengembangan dari suatu kekayaan intelektual yang merupakan hasil kegiatan peneltian dan pengembangan; dan/atau

 

d.

Penemuan-penemuan baru lain dan/atau pengembangan dari suatu penemuan yang merupakan hasil kegiatan penelitian dan pengembangan yang mempunyai nilai guna bagi masyarakat dan negara

Pasal 3

 

Cukup jelas

Pasal 4

 

Cukup jelas

Pasal 5

 

Cukup jelas

Pasal 6

 

Kekayaan intelektual serta hasil penelitian dan pengembangan yang dihasilkan melalui kegiatan penelitian dan pengembangan yang dibiayai oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menjadi milik Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah, oleh karenanya perguruan tinggi dan lembaga litbang tidak dapat mengalihkan kepemilikan atas kekayaan intelektual serta hasil kegiatan tersbut kepada pihak lain.

Pasal 7

 

Yang dimaksud dengan pelaksana kegiatan di sini adalah perorangan, kelompok, atau lembaga yang melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan sebagai bagian dari perguruan tinggi dan lembaga litbang.

Yang dimaksud dengan memperoleh pengakuan di sini misalnya dalam kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan menghasilkan suatu penemuan baru, maka perguruan tinggi dan lembaga litbang tersebut dapat diakui sebagai penemu hasil kegiatan penelitian dan pengembangan dimaksud. Namun demikian pengakuan sebagai penemu hasil kegiatan penelitian dan pengembangan tersebut tidak menjadikan atau memperoleh hak sebagai pemilik atas hasil kegiatan penelitian dan pengembangan dimaksud.

Pasal 8

 

Ayat (1)

 

 

Penentuan dan pengaturan pemanfaatan kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah dilakukan untuk kepentingan sebesar-besarnya bagi masyarakat daerah dan negara.

 

Ayat (2)

 

 

Cukup jelas

Pasal 9

 

Ayat (1)

 

 

Cukup jelas

 

Ayat (2)

 

 

Pemanfaatan kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan secara komersial telah diperjanjikan terlebih dahulu oleh para pihak termasuk memperoleh royalti atau imbalan atas pemanfaatannya oleh salah satu pihak.

 

Ayat (3)

 

 

Cukup jelas

Pasal 10

 

Cukup jelas

Pasal 11

 

Cukup jelas

Pasal 12

 

Cukup jelas

Pasal 13

 

Cukup jelas

Pasal 14

 

Cukup jelas

Pasal 15

 

Cukup jelas

Pasal 16

 

Cukup jelas

Pasal 17

 

Cukup jelas

Pasal 18

 

Cukup jelas

Pasal 19

 

Cukup jelas

Pasal 20

 

Huruf a

 

 

Cukup jelas

 

Huruf b

 

 

Yang dimaksud dengan kerjasama adalah cara mengalihkan teknologi kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan berdasarkan kesepakatan dua atau lebih pihak untuk secara bersama-sama meningkatkan penggunaan, pemanfaatan, dan/atau pengembangan kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu untuk jangka waktu tertentu.

 

Huruf c

 

 

Cukup jelas

 

Huruf d

 

 

Cukup jelas

Pasal 21

 

Cukup jelas

Pasal 22

 

Cukup jelas

Pasal 23

 

Cukup jelas

Pasal 24

 

Cukup jelas

Pasal 25

 

Cukup jelas

Pasal 26

 

Cukup jelas

Pasal 27

 

Cukup jelas

Pasal 28

 

Cukup jelas

Pasal 29

 

Cukup jelas

Pasal 30

 

Cukup jelas

Pasal 31

 

Cukup jelas

Pasal 32

 

Ketentuan Pasal ini dimaskudkan untuk melindungi kepentingan pihak lain selain Pemerintah dan/atau Pemerintah Derah yang ikut membiayai kegiatan penelitian dan pengembangan. Oleh karena itu perjanjian yang telah diatur sebelumnya dilakukan secara ketat yang memuat antara lain mengenai :

 

a.

Hak dan kewajiban para pihak;

 

b.

Persyaratan dan mekanisme alih teknologi kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan;

 

c.

Pihak penerima alih teknologi kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan;

 

d.

Status perlindungan hukum;

 

e.

Royalti atau imbalan.

Pasal 33

 

Cukup jelas

Pasal 34

 

Cukup jelas

Pasal 35

 

Cukup jelas

Pasal 36

 

Cukup jelas

Pasal 37

 

Cukup jelas

Pasal 38

 

Ayat (1)

 

 

Pendapatan yang diperoleh dari hasil alih teknologi kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan merupakan seluruh pendapatan yang diperoleh dari alih teknologi melalui mekanisme lisensi, kerjasama, pelayanan jasa ilmu pengetahuan dan teknologi, dan publikasi termasuk royalti atau imbalan atas kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan.

Pendapatan yang diperoleh tersebut dapat digunakan secara langsung oleh perguruan tinggi dan lembaga litbang pemerintah untuk mengembangkan diri.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi ketentuan ini merupakan pengecualian dan kekhususan terhadap kewajiban perguruan tinggi dan lembaga litbang pemerintah untuk menyetorkan pendapatan yang diperoleh dari alih teknologi kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan tersebut kepada Pemerintah. Sekalipun demikian, penggunaan pendapatan secara langsung tersebut tetap dilakukan dengan berpegang pada prinsip transparansi dan akuntabilitas.

 

Ayat (2)

 

 

Huruf a

 

 

     Cukup jelas

 

 

Huruf b

 

 

     Cukup jelas

 

 

Huruf c

 

 

     Cukup jelas

 

 

Huruf d

 

 

Sumber daya ilmu pengetahuan dan teknologi meliputi keahlian, kepakaran, kompetensi manusia dan pengorganisasiannya, kekayaan intelektual dan informasi, serta sarana prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi.

 

 

Huruf e

 

 

    Cukup jelas

 

 

Huruf f

 

 

      Cukup jelas

Pasal 39

 

Cukup jelas

Pasal 40

 

Rencana kerja tersebut harus menjelaskan secara lengkap dan transparan mencakup :

 

a.

rincian rencana kegiatan dan pendapatan alih teknologi kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan; dan

 

b.

rincian rencana pengeluaran pada tahun anggaran yang dimaksud termasuk proyeksi dan distribusi pembebanan setiap tahun apabila pengeluaran tersebut lebih dari satu tahun.

Pasal 41

 

Cukup jelas

Pasal 42

 

Cukup jelas

Pasal 43

 

Cukup jelas

Pasal 44

 

Cukup jelas

Pasal 45

 

Cukup jelas

Pasal 46

 

Cukup jelas

Pasal 47

 

Cukup jelas

Pasal 48

 

Cukup jelas

Pasal 49

 

Cukup jelas

Pasal 50

 

Cukup jelas

Pasal 51

 

Cukup jelas

Pasal 52

 

Cukup jelas

Pasal 53

 

Cukup jelas

Pasal 54

 

Cukup jelas

Pasal 55

 

Cukup jelas

Pasal 56

 

Cukup jelas

Pasal 57

 

Cukup jelas

 

 

 

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4497