PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 16 TAHUN 2005

TENTANG

PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN

AIR MINUM

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

 

Menimbang

:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;

Mengingat

:

1.

Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

   

2.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

   

MEMUTUSKAN

Menetapkan 

:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

   

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal  1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

   

1.

Air baku untuk air minum rumah tangga, yang selanjutnya disebut air baku adalah air yang dapat berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah dan/atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum.

   

2.

Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.

   

3.

Air limbah adalah air buangan yang berasal dari rumah tangga termasuk tinja manusia dari lingkungan permukiman.

 

 

4.

Sampah adalah limbah padat yang berasal dari lingkungan permukiman, bukan bahan berbahaya dan beracun, yang dianggap tidak berguna lagi.

 

 

5.

Penyediaan air minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif.

 

 

6.

Sistem penyediaan air minum yang selanjutnya disebut SPAM merupakan satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum.

 

 

7.

Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang bertujuan membangun, memperluas dan/atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non fisik  (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik.

 

 

8.

Penyelenggaraan pengembangan SPAM adalah kegiatan merencanakan, melaksanakan konstruksi, mengelola, memelihara, merehabilitasi, memantau, dan/atau mengevaluasi sistem fisik (teknik) dan non fisik penyediaan air minum.

 

 

9.

Penyelenggara pengembangan SPAM yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, koperasi, badan usaha swasta, dan/atau kelompok masyarakat yang melakukan penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum.

 

 

10.

Pelanggan adalah orang perseorangan, kelompok masyarakat, atau instansi yang mendapatkan layanan air minum dari Penyelenggara.

 

 

11.

Tempat pembuangan akhir sampah yang selanjutnya disebut TPA adalah lokasi beserta prasarana fisiknya yang telah ditetapkan sebagai tempat berlangsungnya kegiatan pengolahan dan pembuangan akhir sampah.

 

 

12.

Badan usaha milik negara yang selanjutnya disebut BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan yang dibentuk khusus sebagai Penyelenggara. 

 

 

13.

Badan usaha milik daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah badan usaha yang pendiriannya diprakarsai oleh Pemerintah Daerah dan seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan yang dibentuk khusus sebagai Penyelenggara.  

 

 

14.

Koperasi adalah kumpulan orang yang mempunyai kebutuhan yang sama dalam sektor ekonomi atau sosial budaya dengan prinsip demokrasi dari anggotanya dan yang dibentuk khusus sebagai Penyelenggara.

 

 

15.

Badan usaha swasta adalah badan hukum milik swasta yang dibentuk khusus sebagai Penyelenggara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

16.

Masyarakat adalah kumpulan orang yang mempunyai kepentingan yang sama yang tinggal di daerah dengan yurisdiksi yang sama.

 

 

17.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sumber daya air.

 

 

Pasal   2

Pengaturan pengembangan SPAM diselenggarakan secara terpadu dengan pengembangan Prasarana dan Sarana Sanitasi yang berkaitan dengan air minum.

 

 

Pasal  3

Pengembangan SPAM diselenggarakan berdasarkan asas kelestarian, keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan dan keserasian, keberlanjutan, keadilan, kemandirian, serta transparansi dan akuntabilitas.

 

 

Pasal   4

Pengaturan pengembangan SPAM bertujuan untuk:

 

 

a.

terwujudnya pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga yang terjangkau;

 

 

b.

tercapainya kepentingan yang seimbang antara konsumen dan penyedia jasa pelayanan; dan

 

 

c.

tercapainya peningkatan efisiensi dan cakupan pelayanan air minum.

 

 

BAB II

SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal  5

 

 

(1)

SPAM dapat dilakukan melalui sistem jaringan perpipaan dan/atau bukan jaringan perpipaan.

 

 

(2)

SPAM dengan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi unit air baku, unit produksi, unit distribusi, unit pelayanan, dan unit pengelolaan.

 

 

(3)

SPAM bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi sumur dangkal, sumur pompa tangan, bak penampungan air hujan, terminal air, mobil tangki air, instalasi air kemasan, atau bangunan perlindungan mata air.

 

 

(4)

SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikelola secara baik dan berkelanjutan.

 

 

(5)

Ketentuan teknis mengenai SPAM bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan Menteri.

 

 

Pasal  6

 

 

(1)

Air minum yang dihasilkan dari SPAM yang  digunakan oleh masyarakat pengguna/pelanggan harus memenuhi syarat kualitas berdasarkan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

 

 

(2)

Air minum yang tidak memenuhi syarat kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang didistribusikan kepada masyarakat.

 

 

Bagian Kedua

Unit Air Baku

Pasal  7

 

 

(1)

Unit air baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), dapat terdiri dari bangunan penampungan air, bangunan pengambilan/ penyadapan, alat pengukuran dan peralatan pemantauan, sistem pemompaan, dan/atau bangunan sarana pembawa serta perlengkapannya.

 

 

(2)

Unit air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan sarana pengambilan dan/atau penyedia air baku.

 

 

Pasal  8

 

 

(1)

Air baku wajib memenuhi baku mutu yang ditetapkan untuk penyediaan air minum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

 

 

(2)

Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

 

 

(3)

Dalam rangka efisiensi pemanfaatan air baku, Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama antardaerah.

 

 

(4)

Penggunaan air baku untuk keperluan pengusahaan air minum wajib berdasarkan izin hak guna usaha air sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

 

 

(5)

Penggunaan air baku untuk pemenuhan kebutuhan kelompok nonpengusahaan wajib berdasarkan izin hak guna pakai air sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

 

 

(6)

Penggunaan air baku khususnya dari air tanah dan mata air wajib memperhatikan keperluan konservasi dan pencegahan kerusakan lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

 

 

Bagian Ketiga

Unit Produksi

Pasal  9

 

 

(1)

Unit produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) merupakan prasarana dan sarana yang dapat digunakan untuk mengolah air baku menjadi air minum melalui proses fisik, kimiawi, dan/atau biologi.

 

 

(2)

Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri dari bangunan pengolahan dan perlengkapannya, perangkat operasional, alat pengukuran dan peralatan pemantauan, serta bangunan  penampungan air minum.

 

 

(3)

Limbah akhir dari proses pengolahan air baku menjadi air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diolah terlebih dahulu sebelum dibuang ke sumber air baku dan daerah terbuka.

 

 

Bagian Keempat

Unit Distribusi

Pasal  10

 

 

(1)

Unit distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) terdiri dari sistem perpompaan, jaringan distribusi, bangunan penampungan, alat ukur dan peralatan pemantauan.

 

 

(2)

Unit distribusi wajib memberikan kepastian kuantitas, kualitas air, dan kontinuitas pengaliran.

 

 

(3)

Kontinuitas pengaliran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memberikan jaminan pengaliran 24 jam per hari.

 

 

Bagian Kelima

Unit Pelayanan

Pasal  11

 

 

(1)

Unit pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) terdiri dari sambungan rumah, hidran umum, dan hidran kebakaran.

 

 

(2)

Untuk mengukur besaran pelayanan pada sambungan rumah dan hidran umum harus dipasang alat ukur berupa meter air.

 

 

(3)

Untuk menjamin keakurasiannya, meter air sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib ditera secara berkala oleh instansi yang berwenang.

 

 

Bagian Keenam

Unit Pengelolaan

Pasal  12

 

 

(1)

Unit pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) terdiri dari pengelolaan teknis dan pengelolaan nonteknis.

 

 

(2)

Pengelolaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari kegiatan operasional, pemeliharaan dan pemantauan dari unit air baku, unit produksi dan unit distribusi.

 

 

(3)

Pengelolaan nonteknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari administrasi dan pelayanan.

 

 

Pasal  13

Ketentuan teknis mengenai unit air baku, unit produksi, unit distribusi, unit pelayanan, dan unit pengelolaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

 

 

BAB III

PERLINDUNGAN AIR BAKU

Bagian Kesatu

Umum

Pasal  14

 

 

(1)

Perlindungan air baku dilakukan melalui keterpaduan pengaturan pengembangan SPAM dan Prasarana dan Sarana Sanitasi.

 

 

(2)

Prasarana dan Sarana Sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi PS Air Limbah dan PS Persampahan. 

 

 

(3)

Pengembangan Prasarana dan Sarana Sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),  didasarkan pada pertimbangan :

a.       keberpihakan pada masyarakat miskin dan daerah rawan air;

b.       peningkatan derajat kesehatan masyarakat;

c.        pemenuhan standar pelayanan; dan

d.       tidak menimbulkan dampak sosial.

 

 

Bagian Kedua

Prasarana dan Sarana Air Limbah

Pasal  15

 

 

(1)

PS Air Limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2)  dilakukan melalui  sistem pembuangan air limbah setempat dan/atau terpusat. 

 

 

(2)

Sistem pembuangan air limbah setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara individual melalui pengolahan dan pembuangan air limbah setempat.

 

 

(3)

Sistem pembuangan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara kolektif melalui jaringan pengumpul dan diolah serta dibuang secara terpusat.

 

 

(4)

Dalam hal PS Air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah tersedia, setiap orang perseorangan atau kelompok masyarakat dilarang membuang air limbah secara langsung tanpa pengolahan ke sumber air baku.

 

 

(5)

Dalam hal PS Air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia, setiap orang perseorangan atau kelompok masyarakat dilarang membuang air limbah secara langsung tanpa pengolahan ke sumber air baku yang ditetapkan oleh Pemerintah/ Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

 

 

Pasal  16

 

 

(1)

Pelayanan minimal sistem pembuangan air limbah berupa unit pengolahan kotoran manusia/tinja dilakukan dengan mengguna-kan sistem setempat atau sistem terpusat agar tidak mencemari daerah tangkapan air/resapan air baku.

 

 

(2)

Sistem pembuangan air limbah setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi orang perseorangan/rumah tangga.

 

 

(3)

Sistem pembuangan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi kawasan padat penduduk dengan memperhatikan kondisi daya dukung lahan dan SPAM serta mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

 

 

Pasal  17

 

 

(1)

Hasil pengolahan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) meliputi bentuk cairan dan padatan.

 

 

(2)

Kualitas hasil pengolahan air limbah yang berbentuk cairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan standar baku mutu air buangan dan baku mutu sumber air baku yang mencakup syarat fisik, kimia, dan bakteriologi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

 

 

(3)

Hasil pengolahan air limbah yang berbentuk padatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sudah tidak dapat dimanfaatkan kembali wajib diolah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak membahayakan manusia dan lingkungan.

 

 

(4)

Pemantauan kualitas dan kuantitas hasil pengolahan air limbah wajib dilakukan secara rutin dan berkala sesuai dengan standar yang ditetapkan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.

 

 

Pasal  18

 

 

(1)

Pemilihan lokasi instalasi pengolahan air limbah harus memperhatikan aspek teknis, lingkungan, sosial budaya masyarakat setempat, serta dilengkapi dengan zona penyangga.

 

 

(2)

Lokasi pembuangan akhir hasil pengolahan air limbah yang berbentuk cairan, wajib memperhatikan faktor keamanan, pengaliran sumber air baku dan daerah terbuka.

 

 

Bagian Ketiga

Prasarana dan Sarana Persampahan

Pasal  19

 

 

(1)

PS Persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) meliputi proses pewadahan, pengumpulan, pemindahan, pengangkutan, pengolahan dan pembuangan akhir, yang dilakukan secara terpadu.

 

 

(2)

Pelayanan minimal PS Persampahan dilakukan melalui pengumpulan, pemindahan dan pengangkutan sampah rumah tangga ke TPA secara berkala minimal 2 (dua) kali seminggu.

 

 

(3)

Setiap orang atau kelompok masyarakat dilarang membuang sampah ke sumber air baku.

 

 

Pasal  20

 

 

(1)

Proses pewadahan, pengumpulan, pemindahan dan pengangkutan sampah dari sumber sampai ke TPA dilakukan sesuai dengan pedoman yang berlaku dengan memperhatikan sistem pelayanan persampahan yang sudah tersedia.

 

 

(2)

Pengolahan sampah dilakukan dengan metode  yang ramah lingkungan, terpadu, dengan mempertimbangkan karakteristik sampah, keselamatan kerja dan kondisi sosial masyarakat setempat.

 

 

Pasal  21

 

 

(1)

Lokasi tempat pengumpulan dan pengolahan sampah serta TPA, wajib memperhatikan:

a.       jarak dengan sumber air baku;

b.       hasil kajian analisis mengenai dampak lingkungan;

c.        rencana tata ruang;

d.       daya dukung lingkungan dan kondisi hidrogeologi daerahnya; serta;

e.       kondisi sosial budaya masyarakat.

 

 

(2)

Dalam rangka perlindungan air baku, TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

a.       wajib dilengkapi dengan zona penyangga;

b.       menggunakan metode lahan urug terkendali untuk kota sedang dan kecil; dan

c.        menggunakan metode lahan urug saniter untuk kota besar dan metropolitan.

    (3) Pemantauan kualitas hasil pengolahan leachate yang dibuang ke sumber air baku dan/atau tempat terbuka wajib dilakukan secara berkala oleh instansi yang berwenang.

 

 

Pasal  22

Proses pengolahan air limbah dan sampah wajib dilakukan sesuai dengan standar teknis yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri dengan memperhatikan saran dan pertimbangan dari menteri terkait.

 

 

BAB IV

PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal  23

 

 

(1)

Penyelenggaraan pengembangan SPAM harus dilaksanakan secara terpadu dengan pengembangan Prasarana dan Sarana Sanitasi untuk menjamin keberlanjutan fungsi penyediaan air minum dan terhindarnya air baku dari pencemaran air limbah dan sampah.

 

 

(2)

Keterpaduan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada setiap tahapan penyelenggaraan pengembangan.

 

 

(3)

Apabila penyelenggaraan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dilakukan secara terpadu pada semua tahapan, keterpaduan penyelenggaraan pengembangan sekurang-kurangnya dilaksanakan pada tahap perencanaan, baik dalam penyusunan rencana induk maupun dalam perencanaan teknik.

 

 

(4)

Dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM dan/atau Prasarana dan Sarana Sanitasi Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama antardaerah.

 

 

Pasal  24

 

 

(1)

Kebijakan dan strategi nasional pengembangan SPAM disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah setiap 5 (lima) tahun sekali melalui konsultasi publik.

 

 

(2)

Kebijakan dan strategi nasional pengembangan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan kebijakan nasional sumber daya air dan kebijakan nasional sektor lain yang terkait.

 

 

(3)

Kebijakan dan strategi nasional pengembangan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mencakup kebijakan dan strategi Prasarana dan Sarana Sanitasi yang terkait dengan SPAM.

 

 

(4)

Kebijakan dan strategi nasional pengembangan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai landasan penyusunan kebijakan dan strategi pengembangan SPAM daerah dengan memperhatikan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat, serta kondisi lingkungan daerah sekitarnya.

 

 

(5)

Kebijakan dan strategi pengembangan SPAM daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan melalui konsultasi publik.

 

 

Pasal  25

 

 

(1)

Kebijakan dan strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 memuat:

a.       tujuan dan sasaran pengembangan;

b.       dasar kebijakan;

c.        pendekatan penanganan;   

d.       prioritas pengembangan;

e.       konsepsi kebijakan operasional; dan

f.         rencana strategis dan program pengembangan SPAM.

 

 

(2)

Kebijakan dan strategi pengembangan SPAM merupakan arah pengembangan SPAM beserta strategi pencapaiannya.

 

 

Bagian Kedua

Perencanaan

Pasal  26

 

 

(1)

Perencanaan pengembangan SPAM meliputi penyusunan rencana induk, studi kelayakan, dan/atau perencanaan teknis terinci.

 

 

(2)

Rencana induk pengembangan SPAM disusun dengan memperhatikan:

a. rencana pengelolaan sumber daya air;

b. rencana tata ruang wilayah;

c.  kebijakan dan strategi pengembangan SPAM;

d.  kondisi lingkungan, sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat di daerah/ wilayah setempat dan

     sekitarnya; dan

e.  kondisi kota dan rencana pengembangannya.

 

 

(3)

Rencana induk pengembangan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh penyelenggara pengembangan SPAM.

 

 

(4)

Sebelum ditetapkan, hasil rencana induk pengembangan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disosialisasikan melalui konsultasi publik untuk menjaring masukan dan tanggapan masyarakat di wilayah layanan dan masyarakat yang diperkirakan terkena dampak.

 

 

(5)

Rencana induk pengembangan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

 

 

(6)

Rencana induk pengembangan SPAM yang cakupan wilayah layanannya bersifat lintas kabupaten/kota ditetapkan oleh pemerintah provinsi setelah berkoordinasi dengan daerah kabupaten/kota terkait.

 

 

(7)

Rencana induk pengembangan SPAM yang bersifat lintas provinsi ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri terkait, pemerintah provinsi, dan/atau kabupaten/kota.

 

 

(8)

Rencana induk pengembangan SPAM yang telah ditetapkan harus diikuti izin prinsip hak guna air sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan.

 

 

Pasal  27

Rencana induk pengembangan SPAM paling sedikit memuat:

a.       rencana umum;

b.       rencana jaringan;

c.        program dan kegiatan pengembangan;

d.       kriteria dan standar pelayanan;

e.       rencana alokasi air baku;

f.         keterpaduan dengan PS Sanitasi;

g.       indikasi pembiayaan dan pola investasi; serta

h.       rencana pengembangan kelembagaan.

 

 

Pasal  28

 

 

(1)

Studi kelayakan pengembangan SPAM disusun berdasarkan:

a. rencana induk pengembangan SPAM yang telah ditetapkan;

b. hasil kajian kelayakan teknis teknologis, lingkungan, sosial budaya, ekonomi,  kelembagaan, dan

    finansial; serta

c. kajian sumber pembiayaan.

 

 

(2)

Studi kelayakan pengembangan SPAM disusun oleh penyelenggara pengembangan SPAM.

 

 

Pasal  29

 

 

(1)

Perencanaan teknis pengembangan SPAM disusun berdasarkan:

a.  rencana induk pengembangan SPAM yang telah ditetapkan;

b.  hasil studi kelayakan;

c.  jadwal pelaksanaan konstruksi;

d.  kepastian sumber pembiayaan.

 

 

(2)

Perencanaan teknis pengembangan SPAM paling sedikit memuat:

a.  rancangan teknis sistem pengembangan yang meliputi rancangan detail kegiatan serta  tahapan dan

     jadwal pelaksanaan;

b.  perhitungan dan gambar teknis;

c.  spesifikasi teknis; dan

d.  dokumen pelaksanaan kegiatan.

 

 

(3)

Perencanaan teknis pengembangan SPAM disusun oleh penyelenggara.

 

 

Pasal  30

 

 

(1)

Kegiatan penyusunan rencana induk, studi kelayakan dan perencanaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29 dapat dilaksanakan sendiri oleh penyelenggara atau penyedia jasa perencanaan konstruksi yang ditunjuk.

 

 

(2)

Penyelenggara dan penyedia jasa perencanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki sertifikat keahlian yang dikeluarkan oleh asosiasi profesi.

 

 

(3)

Kegiatan penyusunan rencana induk, studi kelayakan dan perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan berdasarkan norma, standar, pedoman, dan manual yang diatur dengan Peraturan Menteri.

 

 

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Konstruksi

Pasal  31

 

 

(1)

Pelaksanaan konstruksi SPAM meliputi kegiatan pembangunan konstruksi fisik dan uji coba.

 

 

(2)

Pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil perencanaan teknis yang telah ditetapkan.

 

 

(3)

Pedoman teknis dan tata cara pelaksanaan konstruksi SPAM sesuai  dengan Peraturan Menteri.

 

 

(4)

Pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

 

 

Pasal  32

 

 

(1)

Kegiatan pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dapat dilaksanakan oleh penyelenggara atau penyedia jasa pelaksanaan konstruksi melalui proses pelelangan.

 

 

(2)

Dalam hal pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sendiri, penyelenggara harus memiliki tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat.

 

 

(3)

Dalam hal pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh penyedia jasa pelaksanaan konstruksi, penyedia jasa dimaksud harus memiliki izin usaha jasa konstruksi dan memiliki tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat.

 

 

Bagian Keempat

Pengelolaan

Pasal  33

 

 

(1)

Kegiatan pengelolaan SPAM meliputi:

a.       pengoperasian dan pemanfaatan;

b.       administrasi dan kelembagaan.

 

 

(2)

Pengelolaan SPAM dilaksanakan dengan mengutamakan asas keadilan dan kelestarian lingkungan hidup untuk menjamin keberlanjutan fungsi pelayanan air minum serta peningkatan derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

 

 

Pasal  34

 

 

(1)

Kegiatan pengelolaan SPAM dilakukan penyelenggara dan dapat melibatkan peran serta masyarakat.

 

 

(2)

Pengelolaan SPAM wajib memenuhi standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

 

 

(3)

Pedoman teknis dan tata cara pengelolaan SPAM ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

 

 

Bagian Kelima

Pemeliharaan dan Rehabilitasi

Pasal   35

 

 

(1)

Penyelenggara SPAM wajib melaksanakan pemeliharaan dan rehabilitasi.

 

 

(2)

Pemeliharaan meliputi pemeliharaan rutin dan pemeliharaan berkala.

 

 

(3)

Rehabilitasi meliputi rehabilitasi sebagian dan/atau keseluruhan.

 

 

(4)

Pedoman teknis dan tata cara pemeliharaan dan rehabilitasi ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

 

 

Bagian Keenam

Pemantauan dan Evaluasi

Pasal  36

 

 

(1)

Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pengembangan SPAM dilakukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya  untuk mendapatkan data kinerja pelayanan air minum.

 

 

(2)

Penyelenggara pengembangan SPAM wajib menyampaikan laporan kegiatan penyelenggaraan kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya guna keperluan pemantauan dan evaluasi.

 

 

(3)

Penyelenggara pengembangan SPAM wajib memberikan data yang diperlukan untuk pemantauan dan evaluasi.

 

 

(4)

Pedoman teknis dan tata cara pemantauan dan evaluasi ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

 

 

BAB V

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu

Umum

Pasal   37

 

 

(1)

Pengembangan SPAM menjadi tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah  Daerah  untuk   menjamin   hak    setiap  orang  dalam mendapatkan air minum bagi kebutuhan pokok minimal sehari-hari guna memenuhi kehidupan  yang sehat, bersih, dan produktif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

 

 

(2)

Penyelenggaraan pengembangan SPAM dilakukan oleh BUMN atau BUMD yang dibentuk secara khusus untuk pengembangan SPAM.

 

 

(3)

Dalam hal BUMN atau BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan SPAM di wilayah pelayanannya, BUMN atau BUMD atas persetujuan dewan pengawas/komisaris dapat mengikutsertakan koperasi, badan usaha swasta, dan/atau masyarakat dalam penyelenggaraan di wilayah pelayanannya.

 

 

(3)

Dalam hal pelayanan air minum yang dibutuhkan masyarakat tidak dapat diwujudkan oleh  BUMN atau BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat membangun sebagian atau seluruh PS SPAM yang selanjutnya dioperasikan oleh BUMN atau BUMD.

 

 

Bagian Kedua

Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah

Pasal  38

Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM meliputi:

 

 

a.

menetapkan kebijakan dan strategi nasional;

 

 

b.

menetapkan norma, standar, pedoman dan manual;

 

 

c.

membentuk BUMN penyelenggara SPAM;

 

 

d. 

memfasilitasi penyelesaian masalah dan permasalahan antar provinsi, yang bersifat khusus, strategis, baik yang bersifat nasional maupun internasional;

 

 

e.

memberikan bantuan teknis dan melakukan pembinaan, pengendalian, serta pengawasan atas penyelenggaraan;

 

 

f.

memberikan izin penyelenggaraan lintas provinsi;

 

 

g.

penentuan alokasi air baku untuk kebutuhan pengembangan SPAM sesuai dengan hak guna usaha air yang ditetapkan; dan

 

 

h.

memfasilitasi pemenuhan kebutuhan air baku untuk kebutuhan pengembangan SPAM sesuai dengan kewenangannya.

 

 

Bagian Ketiga

Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah Provinsi

Pasal  39

Wewenang dan tanggung jawab pemerintah provinsi dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM meliputi:

 

 

a.

menyusun kebijakan dan strategi pengembangan di wilayahnya berdasarkan kebijakan dan strategi nasional;

 

 

b.

memfasilitasi pengembangan SPAM lintas kabupaten/kota;

 

 

c.

dapat membentuk BUMD provinsi sebagai penyelenggara SPAM;

 

 

d.

penyelesaian masalah dan permasalahan yang bersifat antar kabupaten/kota;

 

 

e.

melakukan pemantauan dan evaluasi yang bersifat lintas kabupaten/kota;

 

 

f.

menyampaikan laporan hasil pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kepada Pemerintah dan Badan Pendukung Pengembangan SPAM;

 

 

g.

memberikan izin penyelenggaran untuk lintas kabupaten/kota; dan

 

 

h.

memfasilitasi pemenuhan kebutuhan air baku untuk kebutuhan pengembangan SPAM sesuai dengan kewenangannya.

 

 

Bagian Keempat

Wewenang dan Tanggung Jawab

Pemerintah Kabupaten/Kota

Pasal  40

Wewenang dan tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM meliputi:

 

 

a.

menyusun kebijakan dan strategi di daerahnya berdasarkan kebijakan dan strategi nasional serta kebijakan dan strategi provinsi.

 

 

b.

dapat membentuk BUMD penyelenggara pengembangan SPAM;

 

 

c.

memenuhi kebutuhan air minum masyarakat di wilayahnya sesuai dengan standar pelayanan minimum yang ditetapkan;

 

 

d.

memenuhi kebutuhan pelayanan sanitasi untuk meningkatkan kesehatan masyarakat di wilayahnya sesuai dengan standar pelayanan minimum yang ditetapkan;

 

 

e.

menjamin terselenggaranya keberlanjutan pengembangan SPAM di wilayahnya;

 

 

f.

melaksanakan pengadaan jasa konstruksi dan/atau pengusahaan  penyelenggaraan pengembangan SPAM di wilayah yang belum terjangkau pelayanan BUMD;

 

 

g.

memberi bantuan teknis kepada kecamatan, pemerintah desa, serta kelompok masyarakat di wilayahnya dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM;

 

 

h.

melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pengembangan SPAM yang utuh berada di wilayahnya;

 

 

i.

menyampaikan laporan hasil pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kepada pemerintah provinsi, Pemerintah, dan Badan Pendukung Pengembangan SPAM;

 

 

j.

melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengembangan SPAM yang berada di wilayahnya;

 

 

k.

memberikan izin penyelenggaraan pengembangan SPAM di wilayahnya; dan

 

 

l.

memfasilitasi pemenuhan kebutuhan air baku untuk kebutuhan pengembangan SPAM sesuai dengan kewenangannya.

 

 

Bagian Kelima

Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah Desa

Pasal  41

Wewenang dan tanggung jawab pemerintah desa meliputi:

 

 

a.

memfasilitasi dan memberikan izin peran serta masyarakat di tingkat kelompok/komunitas di wilayahnya dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM;

 

 

b.

melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan sumber air untuk penyediaan air minum di tingkat kelompok/komunitas masyarakat; dan

 

 

c.

menyampaikan laporan hasil pengawasan pemanfaatan sumber air untuk penyediaan air minum di wilayahnya kepada pemerintah kabupaten/kota.

 

 

BAB VI

BADAN PENDUKUNG PENGEMBANGAN SPAM

Bagian Kesatu

Status dan Kedudukan

Pasal  42

Untuk mencapai tujuan pengaturan pengembangan SPAM sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  4  dibentuk  Badan  Pendukung  Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, yang untuk selanjutnya disebut dengan BPP SPAM. 

 

 

Pasal  43

BPP SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 merupakan badan non struktural yang dibentuk oleh, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

 

 

Pasal  44

BPP SPAM berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.

 

 

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Pasal  45

BPP SPAM bertugas mendukung dan memberikan bantuan dalam rangka mencapai tujuan pengembangan SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 guna memberikan manfaat yang maksimal bagi negara dan sebesar-besar kemakmuran rakyat. 

 

 

Pasal  46

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, BPP SPAM mempunyai fungsi:

 

 

a.

memberikan masukan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan dan strategi;

 

 

b.

membantu Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam penerapan norma, standar, pedoman, dan manual oleh penyelenggara dan masyarakat;

 

 

c.

melaksanakan evaluasi terhadap standar kualitas dan kinerja pelayanan penyelenggaraan SPAM;

 

 

d.

memberikan rekomendasi tindak turun tangan terhadap penyimpangan standar kualitas dan kinerja pelayanan penyelenggaraan;

 

 

e.

mendukung dan memberikan rekomendasi kepada Pemerintah dalam penyelenggaraan SPAM oleh koperasi dan badan usaha swasta;

 

 

f.

memberikan rekomendasi kepada Pemerintah dalam menjaga kepentingan yang seimbang antara penyelenggara dan masyarakat.

 

 

Pasal  47

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan fungsi dan tugas BPP SPAM ditetapkan oleh Menteri.

 

 

Bagian Ketiga

Susunan Organisasi

Pasal  48

Keanggotaan BPP SPAM terdiri atas unsur Pemerintah, unsur penyelenggara dan unsur masyarakat.

 

 

Pasal  49

 

 

(1)

Susunan keanggotaan BPP SPAM terdiri dari Ketua BPP SPAM yang merangkap anggota dan beberapa anggota.

 

 

(2)

Ketua BPP SPAM ditetapkan oleh Menteri.

 

 

(3)

Anggota BPP SPAM berjumlah ganjil, paling banyak 5 (lima) orang.

 

 

Pasal  50

 

 

(1)

Dalam hal anggota BPP SPAM berasal dari Pegawai Negeri Sipil maka Pegawai Negeri Sipil tersebut diberhentikan dari jabatan organiknya selama menjadi Anggota BPP SPAM tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil.

 

 

(2)

Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dinaikkan pangkatnya setiap kali setingkat lebih tinggi tanpa terikat jenjang pangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

 

 

(3)

Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila telah mencapai batas usia pensiun, dan diberikan hak kepegawaiannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

 

 

Pasal  51

 

 

(1)

Untuk dapat diangkat menjadi anggota BPP SPAM, seorang calon anggota harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

   

 

a.

warga negara Indonesia;

   

 

b.

bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

 

 

 

c.

sehat jasmani dan rohani;

 

 

 

d.

bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia;

 

 

 

e.

mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi;

 

 

 

f.

mempunyai kualifikasi kemampuan, pengetahuan dan pengalaman di bidang air minum dan/atau sanitasi yang menguasi keahlian di bidang teknik, ekonomi, keuangan, hukum dan kelembagaan, serta pengusahaan;

 

 

 

g.

tidak merangkap pekerjaan pada kegiatan usaha pengembangan SPAM serta usaha lain yang terkait;

 

 

 

h.

berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;

 

 

 

i.

tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan;

 

 

 

j.

tidak merangkap jabatan sebagai direksi/komisaris atau pegawai pada badan usaha; dan

 

 

 

k.

tidak menjadi pengurus partai politik.

 

 

(2)

Untuk dapat diangkat sebagai anggota BPP SPAM, setiap calon anggota yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melalui uji kelayakan dan kepatutan oleh Menteri.

 

 

Pasal  52

Anggota BPP SPAM diberhentikan dalam hal:

 

 

a.

mengundurkan diri atas permintaan sendiri;

 

 

b.

berakhir masa jabatannya dan tidak diangkat lagi;

 

 

c.

dianggap tidak cakap jasmani atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;

 

 

d.

tidak menjalankan tugas sebagai anggota BPP SPAM selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa alasan yang sah;

 

 

e.

melakukan perbuatan atau sikap yang merugikan BPP SPAM;

 

 

f.

melakukan tindakan atau sikap bertentangan dengan kepentingan negara;

 

 

g.

cacat fisik atau mental sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya melebihi dari 3 (tiga) bulan;

 

 

h.

dipidana karena melakukan kejahatan;

 

 

i.

melanggar sumpah/janji sebagai anggota BPP SPAM.

 

 

Pasal  53

Pengangkatan dan pemberhentian anggota BPP SPAM dilakukan dengan Keputusan Menteri.

 

Pasal  54

 

 

(1)

Untuk membantu pelaksanaan fungsi dan tugas BPP SPAM dibentuk Sekretariat BPP SPAM yang berada di lingkungan Menteri.

 

 

(2)

Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahkan beberapa unit kerja sesuai dengan kebutuhan.

 

 

(3)

Sekretariat BPP SPAM dipimpin oleh Sekretaris BPP SPAM yang bertanggungjawab kepada Ketua BPP SPAM.

 

 

(4)

Sekretaris BPP SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diangkat dan diberhentikan oleh Menteri atas usul Ketua BPP SPAM.

 

 

(5)

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, fungsi dan tugas serta tatakerja sekretariat BPP SPAM ditetapkan dengan keputusan Menteri, setelah mendapat persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

 

 

Pasal  55

Masa kerja anggota BPP SPAM adalah selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.

 

 

Pasal  56

 

 

(1)

Anggaran untuk pelaksanaan tugas BPP SPAM diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

 

 

(2)

Sistem penggajian anggota BPP SPAM disesuaikan dengan beban tugas dan ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

 

 

BAB VII

PEMBIAYAAN DAN TARIF

Bagian Kesatu

Pembiayaan

Pasal  57

 

 

(1)

Pembiayaan pengembangan SPAM meliputi pembiayaan untuk membangun, memperluas serta meningkatkan sistem fisik (teknik) dan sistem non fisik.

 

 

(2)

Sumber dana untuk pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berasal dari:

a.       Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah;

b.       BUMN atau BUMD;

c.        koperasi;

d.       badan usaha swasta;

e.       dana masyarakat; dan/atau

f.         sumber dana lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

 

 

Pasal  58

 

 

(1)

Pembiayaan pengembangan SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) menjadi kewajiban pemerintah.

 

 

(2)

Dalam hal Pemerintah Daerah tidak mampu melaksanakan pengembangan SPAM, Pemerintah dapat memberikan bantuan pendanaan sampai dengan pemenuhan standar pelayanan minimal yang dibutuhkan secara bertahap.

 

 

(3)

Bantuan Pemerintah yang dimaksud pada ayat (2) diutamakan untuk kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dan miskin pada wilayah di luar jangkauan pelayanan BUMD.

 

 

(4)

Untuk daerah yang sudah terjangkau pelayanan BUMD, bantuan pendanaan Pemerintah hanya dapat diberikan untuk memenuhi standar pelayanan minimal.

 

 

(5)

Tata cara penyaluran bantuan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

 

 

Pasal  59

 

 

(1)

Dalam hal pembiayaan pengembangan SPAM dilakukan oleh koperasi dan badan usaha swasta, maka Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah:

a.       dapat menyusun prastudi kelayakan;

b.       memberikan kemudahan perizinan; 

c.        memberikan konsultasi dan fasilitasi;

d.       memfasilitasi ketersediaan air baku.

 

 

(2)

Pemerintah dapat mengatur sistem pembiayaan dan pola investasi untuk terwujudnya iklim investasi yang kondusif.

 

 

(3)

Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dapat melakukan pendanaan atau melakukan penyertaan modal guna meningkatkan kinerja pelayanan BUMN/BUMD penyelenggara dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

 

 

Bagian Kedua

Tarif dan Retribusi

Pasal  60

 

 

(1)

Tarif air minum merupakan biaya jasa pelayanan air minum dan pelayanan air limbah yang wajib dibayar oleh pelanggan untuk setiap pemakaian air minum yang diberikan oleh Penyelenggara.

 

 

(2)

Perhitungan dan penetapan tarif air minum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus didasarkan pada prinsip-prinsip:

a.       keterjangkauan dan keadilan;

b.       mutu pelayanan;

c.        pemulihan biaya;

d.       efisiensi pemakaian air;

e.       transparansi dan akuntabilitas; dan

f.         perlindungan air baku.

 

 

(3)

Komponen biaya yang diperhitungkan dalam perhitungan tarif meliputi:

a.       biaya operasi dan pemeliharaan;

b.       biaya depresiasi/amortisasi;

c.        biaya bunga pinjaman;

d.       biaya-biaya lain; dan

e.       keuntungan yang wajar.

 

 

(4)

Untuk melaksanakan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penyelenggara wajib menerapkan struktur tarif termasuk tarif progresif, dalam rangka penerapan subsidi silang antar kelompok pelanggan.

 

 

(5)

Penyesuaian tarif dapat dilakukan dengan formula indeksasi dengan mengacu pada besaran nilai indeks yang berlaku yang diterbitkan oleh Pemerintah.

 

 

(6)

Tarif jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diselenggarakan oleh BUMD ditetapkan oleh kepala daerah berdasarkan usulan direksi, setelah disetujui oleh Dewan Pengawas.

 

 

(7)

Tarif jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diselenggarakan oleh badan usaha swasta, ditetapkan oleh kepala daerah berdasarkan perjanjian penyelenggaraan SPAM.

 

 

(8)

Pedoman teknis dan tata cara pengaturan tarif ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

 

 

Pasal  61

 

 

(1)

Dalam hal jasa pelayanan air limbah dilakukan oleh Pemerintah Daerah, pelanggan dapat dikenakan pungutan daerah dalam bentuk retribusi.

 

 

(2)

Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan daerah.

 

 

Pasal  62

 

 

(1)

Dalam hal jasa pelayanan dilakukan oleh kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri, anggota kelompok masyarakat dapat dikenakan iuran berdasarkan kesepakatan bersama.

 

 

(2)

Pengelolaan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masyarakat yang bersangkutan.

 

 

BAB VIII

TUGAS, TANGGUNG JAWAB,

PERAN, HAK, DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Tugas dan Tanggung Jawab BUMN/BUMD

Pasal  63

Dalam menjalankan lingkup tugas dan tanggung jawab BUMN/BUMD:

 

 

a.

menyelenggarakan pengembangan SPAM yang terpadu dengan pengembangan Prasarana dan Sarana Sanitasi yang ditetapkan;

 

 

b.

melaksanakan rencana dan program proses pengadaan, termasuk pelaksanaan konstruksi yang menjadi tanggung jawabnya, serta pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi;

 

 

c.

melakukan pengusahaan termasuk menghimpun pembayaran jasa pelayanan sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan;

 

 

d.

memberi pelayanan penyediaan air minum dengan kualitas dan kuantitas sesuai  dengan standar yang ditetapkan;

 

 

e.

membuat laporan penyelenggaraan secara transparan, akuntabel, dan bertanggung gugat sesuai dengan prinsip tata pengusahaan yang baik;

 

 

f.

menyampaikan laporan penyelenggaraan kepada Pemerintah/ Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya; dan

 

 

g.

mempublikasikan laporan keuangan yang telah diaudit kepada masyarakat luas.

 

 

Bagian Kedua

Peran Serta Koperasi,

Badan Usaha Swasta, dan Masyarakat

Pasal  64

 

 

(1)

Koperasi dan/atau badan usaha swasta dapat berperan serta dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM pada daerah, wilayah atau kawasan yang belum terjangkau pelayanan BUMD/BUMN.

 

 

(2)

Koperasi dan/atau badan usaha swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk khusus untuk usaha di bidang penyediaan SPAM.

 

 

(3)

Pelibatan koperasi dan/atau badan usaha swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip persaingan yang sehat melalui proses pelelangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

 

 

(4)

Pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mencakup seluruh atau sebagian tahapan penyelenggaraan pengembangan.

 

 

(5)

Koperasi dan/atau badan usaha swasta yang mendapatkan hak berdasarkan pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengadakan perjanjian dalam penyelenggaraan SPAM dengan Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya.

 

 

(6)

Perjanjian penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling kurang memuat ketentuan:

a.       ruang lingkup penyelenggaraan;

b.       standar teknis (kualitas, kuantitas dan tekanan air);

c.        tarif awal dan formula perhitungan tarif;

d.       jangka waktu penyelenggaraan; dan

e.       hak dan kewajiban para pihak.

 

 

(7)

Setelah batas waktu perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) selesai, seluruh aset beserta kelengkapannya diserahkan kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah dalam keadaan baik dan dapat beroperasi.

 

 

(8)

Pedoman tentang tata cara pelelangan dan penyusunan perjanjian penyelenggaraan, serta tata cara penyerahan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

 

 

Pasal  65

 

 

(1)

Koperasi, badan usaha swasta dan/atau masyarakat dapat menyelenggarakan SPAM untuk memenuhi kebutuhan sendiri.

 

 

(2)

Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapatkan pembinaan teknik dan nonteknik serta perlindungan aset dari pemerintah.

 

 

(3)

Penyelenggaraan oleh koperasi dan badan usaha swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan berdasarkan izin dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

 

 

(4)

Kewajiban izin tidak diberlakukan bagi kepentingan perseorangan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

 

 

(5)

Pedoman dan tata cara pemberian izin dan pembinaan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) mengikuti ketentuan Peraturan Menteri.

 

 

Pasal  66

Dalam melakukan pengembangan SPAM, koperasi, badan usaha swasta, dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) wajib:

 

 

a.

berpedoman pada tata cara perencanaan, pelaksanaan konstruksi, pengelolaan, pemeliharaan, rehabilitasi, dan monitoring evaluasi mengikuti ketentuan Peraturan Menteri;

 

 

b.

memberikan informasi dan laporan mengenai penyelenggaraan kepada Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya; dan

 

 

c.

dalam keadaan tertentu dapat membantu dan memberikan akses kepada masyarakat sekitar dalam pemenuhan kebutuhan minimal akan air.

 

 

Bagian Ketiga

Hak dan Kewajiban Pelanggan

Pasal  67

 

 

(1)

Setiap pelanggan air minum berhak:

 

 

 

a.

memperoleh pelayanan air minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, dan kontinuitas sesuai dengan standar yang ditetapkan;

 

 

 

b.

mendapatkan informasi tentang struktur dan besaran tarif serta tagihan;

 

 

 

c.

mengajukan gugatan atas pelayanan yang merugikan dirinya ke pengadilan;

 

 

 

d.

mendapatkan ganti rugi yang layak sebagai akibat kelalaian pelayanan; dan

 

 

 

e.

memperoleh  pelayanan pembuangan air limbah atau penyedotan lumpur tinja.

 

 

(2)

Setiap pelanggan air minum berkewajiban:

 

 

 

a.

membayar tagihan atas jasa pelayanan;

 

 

 

b.

menggunakan produk pelayanan secara bijak;

 

 

 

c.

turut menjaga dan memelihara sarana air minum;

 

 

 

d.

mengikuti petunjuk dan prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak penyelenggara; dan

 

 

 

e.

mengikuti dan mematuhi upaya penyelesaian secara hukum apabila terjadi perselisihan.

 

 

(3)

Bagi masyarakat bukan pelanggan air minum, disediakan pelayanan pemeriksaan  kualitas air baku secara berkala oleh Pemerintah Daerah.

 

 

Bagian Keempat

Hak dan Kewajiban Penyelenggara

Pasal  68

 

 

(1)

Setiap penyelenggara berhak:

 

 

 

a.

memperoleh lahan untuk membangun sarana sesuai dengan  peraturan perundang-undangan;

 

 

 

b.

menerima pembayaran jasa pelayanan sesuai dengan tarif/retribusi jasa pelayanan;

 

 

 

c.

menetapkan dan mengenakan denda terhadap keterlambatan pembayaran tagihan;

 

 

 

d.

memperoleh kuantitas air baku secara kontinu sesuai dengan izin yang telah didapat;

 

 

 

e.

memutus sambungan langganan kepada para pemakai/ pelanggan yang tidak memenuhi kewajibannya; dan

 

 

 

f.

menggugat masyarakat atau organisasi lainnya yang melakukan kegiatan dan mengakibatkan kerusakan prasarana dan sarana pelayanan.

 

 

(2)

Setiap penyelenggara berkewajiban untuk:

 

 

 

a.

menjamin pelayanan yang memenuhi standar yang ditetapkan;

 

 

 

b.

memberikan informasi yang diperlukan kepada semua pihak yang berkepentingan atas kejadian atau keadaan yang bersifat khusus dan berpotensi akan menyebabkan perubahan atas kualitas dan kuantitas pelayanan;

 

 

 

c.

mengoperasikan sarana dan memberikan pelayanan kepada semua pemakai/pelanggan yang telah memenuhi syarat, kecuali dalam keadaan memaksa (force majeure);

 

 

 

d.

memberikan informasi mengenai pelaksanaan pelayanan;

 

 

 

e.

memberikan ganti rugi yang layak kepada pelanggan atas kerugian yang diderita;

 

 

 

f.

mengikuti dan mematuhi upaya penyelesaian secara hukum apabila terjadi perselisihan; dan

 

 

 

g.

berperanserta pada upaya perlindungan dan pelestarian sumber daya air dalam rangka konservasi lingkungan.

 

 

(3)

Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e diupayakan berdasarkan penyelesaian di luar pengadilan atau melalui pengadilan.

 

 

(4)

Upaya penyelesaian di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

 

 

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal  69

 

 

(1)

Pembinaan terhadap Pemerintah Daerah dalam pengembangan SPAM dilaksanakan oleh Pemerintah, yang meliputi:

a.       koordinasi dalam pemenuhan kebutuhan air minum;

b.       pemberian norma, standar, pedoman, manual;

c.        pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi, bantuan teknis; dan

d.       pendidikan dan pelatihan

 

 

(2)

Pembinaan terhadap BUMN atau BUMD, koperasi, badan usaha swasta, dan kelompok masyarakat yang melaksanakan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah dan /atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya meliputi:

a.       pemberian norma, standar, pedoman, manual;

b.       pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi; dan

c.        pendidikan dan pelatihan;

 

 

(3)

Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat mengambilalih tanggungjawab penyelenggaraan sementara dengan menunjuk unit pengelola dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM bila penyelenggara tidak mampu memenuhi kinerja yang ditetapkan sesuai dengan kewenangannya.

 

 

(4)

Pedoman teknis dan tata cara pembinaan penyelenggaraan pengembangan SPAM diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

 

 

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal  70

 

 

(1)

Pemerintah dan Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan pengembangan SPAM.

 

 

(2)

Pengawasan terhadap kualitas air minum hasil penyelenggaraan pengembangan SPAM dan pencemaran/pembuangan hasil pengolahan air limbah dan sampah dilaksanakan oleh instansi sesuai dengan kewenangannya.

 

 

(3)

Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan melibatkan peran masyarakat.

 

 

(4)

Peran masyarakat dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau BPP SPAM.

 

 

(5)

Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau BPP SPAM sesuai dengan kewenangannya wajib menindaklanjuti laporan dan/atau pengaduan masyarakat.

 

 

(6)

Penyelenggara wajib menyiapkan sarana pengaduan masyarakat dan/atau pelanggan sebagai upaya untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

 

 

BAB X

GUGATAN MASYARAKAT DAN ORGANISASI

Pasal  71

Masyarakat yang dirugikan sebagai akibat penyelenggaraan SPAM, berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan sesuai dengan  peraturan perundang-undangan.

 

 

Pasal  72

 

 

(1)

Organisasi yang bergerak pada bidang sumber daya air berhak mengajukan gugatan terhadap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan yang menyebabkan kerusakan prasarana dan sarana penyediaan air minum, untuk kepentingan keberlanjutan fungsi SPAM.

 

 

(2)

Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada gugatan untuk melakukan tindakan tertentu yang berkaitan dengan keberlanjutan fungsi SPAM dan/atau gugatan membayar biaya atas pengeluaran nyata.

 

 

(3)

Organisasi yang berhak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

 

 

 

a.

berbentuk organisasi kemasyarakatan yang berstatus badan hukum yang bergerak dalam bidang pemanfaatan sumber daya air;

 

 

 

b.

memcantumkan tujuan pendirian organisasi dalam anggaran dasarnya untuk kepentingan yang berkaitan dengan keberlanjutan fungsi SPAM; dan

 

 

 

c.

telah melakukan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.

 

 

BAB XI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal  73

Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya memberikan sanksi administratif kepada penyelenggara pengembangan SPAM, yang tidak memenuhi kriteria pelayanan.

 

 

Pasal  74

 

 

(1)

BUMN/BUMD yang melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (4), (5) dan (6), Pasal 10 ayat (2), Pasal 11 ayat (3), Pasal 63 huruf d, Pasal 68 ayat (2) huruf a, c dan g,  dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis.

 

 

(2)

BUMN/BUMD yang tidak mematuhi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, dikenakan sanksi berupa penghentian sementara penyelenggaraan pengembangan SPAM.

 

 

Pasal  75

 

 

(1)

Koperasi dan badan usaha swasta yang melanggar ketentuan Pasal 10 ayat (2), Pasal 11 ayat (3), Pasal 65 ayat (3) dan Pasal 68 ayat (2) huruf a, c dan g,  dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis.

 

 

(2)

Koperasi dan badan usaha swasta yang tidak mematuhi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, dikenakan sanksi berupa denda administrasi.

 

 

(3)

Koperasi dan badan usaha swasta yang telah diberikan sanksi berupa denda administrasi dalam waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut dan tidak melakukan perbaikan pelayanan, maka dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha.

 

 

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal  76

Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan air minum dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini.

 

 

Pasal  77

Perjanjian penyelenggaraan dan perizinan yang berkaitan dengan pengelolaan air minum yang telah dibuat atau diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian penyelenggaraan atau perizinan tersebut.

 

 

Pasal  78

 

 

(1)

Penyelenggara SPAM yang berada di kota metropolitan atau kota-kota yang memiliki kepadatan yang tinggi yang belum memiliki rencana induk sistem penyediaan  air  minum  yang  terpadu  dengan pembuangan air limbah secara  terpusat dan sistem pengelolaan persampahan wajib melengkapinya dalam jangka waktu paling lambat 1 Januari 2010.

 

 

(2)

Penyelenggara SPAM yang berada di kota selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum memiliki rencana induk sistem penyediaan air minum yang terpadu dengan pembuangan air limbah dan sistem pengelolaan persampahan wajib melengkapinya dalam jangka waktu paling lambat 1 Januari 2010.

 

 

(3)

Penyelenggara SPAM yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini paling lambat 1 Januari  2008.

 

 

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal  79

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

 

         

 

 

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 21 Maret  2005

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

                            ttd.

Dr. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 21 Maret  2005

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

REPUBLIK INDONESIA,

                      ttd

Dr. HAMID AWALUDIN

 

 

 

 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2005 NOMOR 33

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet

Bidang Hukum dan

Perundang-undangan,

                 ttd

Lambock V. Nahattands

 

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR    16    TAHUN 2005

TENTANG

PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

 

I. UMUM

 

1.

Sistem penyediaan air minum (SPAM) sebagai salah satu pemanfaatan sumber daya air dan pengelolaan sanitasi sebagai salah satu bentuk perlindungan dan pelestarian terhadap sumber daya air, perlu dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah seperti yang diamanatkan dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

 

2.

Pengembangan SPAM yang merupakan tanggungjawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah diselenggarakan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan menjamin kebutuhan pokok air minum masyarakat yang memenuhi syarat kualitas, syarat kuantitas, dan syarat kontinuitas.

 

3.

Didalam penyelenggaraannya SPAM dilakukan secara terpadu dengan Prasarana dan Sarana Sanitasi guna melindungi air baku untuk penyediaan air minum rumah tangga. Keterpaduan tersebut dimulai dari penyusunan kebijakan dan strategi serta tahapan-tahapan penyelenggaraan yang meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian/pengelolaan, pemeliharaan dan rehabilitasi serta pemantauan dan evaluasi.

 

4.

Sistem Prasarana dan Sarana Sanitasi meliputi prasarana dan sarana (PS) air limbah dan persampahan. Sistem ini dikembangkan untuk pemenuhan standar pelayanan sanitasi masyarakat guna ikut menjaga perlindungan air baku. Penyediaan PS air limbah dapat dilakukan melalui sistem setempat dan/atau terpusat. Penyediaan PS persampahan dikembangkan dengan prinsip pendekatan sampah sebagai sumber daya dan penanganan sampah sedekat mungkin dengan sumber timbulan sampah. Sebagai sumber daya, metode penanganan persampahan perlu dikembangkan secara terpadu dan berkelanjutan dalam upaya mengurangi sampah, menggunakan kembali sampah, dan mendaur ulang sampah. Upaya ini perlu didukung juga dengan upaya pemilahan sampah sedini mungkin. Pemilihan jenis sistem dan teknologi dalam pengumpulan, pengolahan, serta pembuangan air limbah dan persampahan perlu mempertimbangkan aspek ruang, daya dukung lahan, sistem penyediaan air minum, serta aspek sosial ekonomi masyarakat.

 

5.

Penyelenggaraan pengembangan SPAM melibatkan berbagai unsur yaitu BUMN, BUMD, koperasi, badan usaha, dan masyarakat. Agar diperoleh suatu hasil penanganan sistem yang memberikan pelayanan optimal, diperlukan penyelenggaraan secara terpadu dan bersinergi antarsektor, antardaerah, serta masyarakat, termasuk dunia usaha.

 

6.

Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM perlu didorong dalam rangka perubahan perilaku masyarakat menuju budaya hidup yang lebih sehat serta mendukung keberlanjutan pelayanan air minum dan sanitasi yang lebih handal.

 

7.

Penyelenggaraan pengembangan SPAM didasarkan pada kebijakan dan strategi nasional sebagai landasan penyusunan kebijakan dan strategi daerah, terutama dalam mendorong efisiensi penyediaan pelayanan air minum dan/atau prasarana dan sarana sanitasi serta penggunaan sumber daya air dan melindungi kepentingan konsumen.

 

8.

Selain melibatkan unsur Pemerintah dan masyarakat, pengembangan SPAM  ini juga melibatkan Badan Pendukung Pengembangan SPAM yang diharapkan dapat membantu mewujudkan tujuan dari penyelenggaraan pengembangan SPAM serta dapat meningkatkan iklim investasi yang lebih baik.

 

9.

Pembiayaan pengembangan SPAM diperlukan untuk membangun, memperluas dan meningkatkan sistem fisik (teknik) dan nonfisik yang sumber dananya diperoleh dari berbagai unsur yaitu Pemerintah, dunia usaha, masyarakat, serta sumber dana lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sebagai timbal balik atas jasa pelayanan penyediaan air minum dan sanitasi, pelanggan dikenakan biaya atas tarif atau retribusi. Penetapan tarif atau retribusi yang mencerminkan tarif konsumen sebagai harga dari jasa pelayanan yang efisien dilakukan oleh penyelenggara atas persetujuan berbagai pihak yang telah diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

 

10.

Pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini juga mempunyai hubungan saling melengkapi dengan peraturan perundang-undangan lainnya, terutama dalam kaitan sebagai  berikut  :

a. Penyelenggaraan Pemerintahan di daerah, yang menyangkut kerja sama dengan daerah lain yang terkait dengan

     pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik yang harus sinergis dan saling menguntungkan.

b. Pengusahaan diselenggarakan, baik oleh Pemerintah maupun Pemerintah Daerah serta masyarakat dan swasta

    guna lebih meningkatkan kinerja pengusahaan sesuai dengan prinsip otonomi daerah.

c. Perlindungan konsumen dimaksudkan agar pelayanan dipastikan berorientasi kepada konsumen dan memastikan

    bahwa masukan konsumen telah terakomodasi ke dalam proses dan pelaksanaan pengaturan pelayanan.

   

II. PASAL DEMI PASAL

 

Pasal  1

            Cukup jelas

Pasal  2

            Yang dimaksud dengan diselenggarakan secara terpadu adalah bahwa penyelenggaraan pengembangan SPAM dan Prasarana dan Sarana Sanitasi memperhatikan keterkaitan satu dengan yang lainnya dalam setiap tahapan penyelenggaraan, terutama dalam upaya perlindungan terhadap baku mutu sumber air baku.

Pasal  3

            Asas kelestarian mengandung pengertian bahwa SPAM diselenggarakan dengan cara menjaga kelestarian fungsi sumber daya air secara berkelanjutan.

            Asas keseimbangan mengandung pengertian keseimbangan antara fungsi sosial, fungsi lingkungan hidup, dan fungsi ekonomi terutama dalam memberikan akses kemudahan pada masyarakat golongan rendah (miskin).

            Asas kemanfaatan umum mengandung pengertian bahwa SPAM dilaksanakan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan umum secara efektif dan efisien.

            Asas keterpaduan dan keserasian mengandung pengertian bahwa SPAM dilakukan secara terpadu dalam mewujudkan keserasian untuk berbagai kepentingan dengan memperhatikan sifat alami air yang dinamis.

            Asas keadilan mengandung pengertian bahwa SPAM dilakukan secara merata ke seluruh lapisan masyarakat di wilayah tanah air sehingga setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan dan menikmati hasilnya secara nyata.

            Asas kemandirian mengandung pengertian bahwa SPAM dilakukan dengan memperhatikan kemampuan dan keunggulan sumber daya setempat, tidak dapat dipengaruhi pihak mana pun sehingga bisa melaksanakan amanat pelayanan.

            Asas transparansi dan akuntabilitas mengandung pengertian bahwa SPAM dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggunggugatkan.

Pasal  4

            Cukup jelas

 

Pasal  5

            Ayat (1)

                        Cukup jelas

            Ayat (2)

                        Cukup jelas

            Ayat (3)

                        Yang dimaksud dengan instalasi air kemasan adalah proses pengolahan air menjadi air minum dengan menggunakan peralatan-peralatan penjernihan atau penyulingan air yang umum dijual di pasaran.

            Ayat (4)

                        Cukup jelas

            Ayat (5)

                        Cukup jelas

Pasal  6

            Cukup jelas

Pasal  7

            Cukup jelas

Pasal  8

            Ayat (1)

                        Baku mutu yang dimaksud adalah mengikuti peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

            Ayat (2)

                        Yang dimaksud dengan menjamin adalah mengupayakan semaksimal mungkin ketersediaan air baku untuk pengembangan SPAM. 

            Ayat (3)

                        Cukup jelas

            Ayat (4)

                        Cukup jelas

            Ayat (5)

                        Cukup jelas

            Ayat (6)

                        Penggunaan air tanah untuk air baku merupakan pilihan setelah air permukaan sudah tidak mencukupi. Penggunaan air tanah untuk air baku tidak dibenarkan dalam jumlah yang melebihi kemampuan alam mengisinya kembali (natural recharge). Dalam keadaan yang memaksa, apabila diperkirakan terjadi pengambilan air tanah untuk air baku melebihi kemampuan natural recharge, penyelenggara diwajibkan mengisi air tanah dengan air bersih (refill) atas biaya penyelenggara sehingga dapat dijamin tidak terjadinya kerusakan lingkungan berupa penurunan muka air tanah asli (muka air tanah pada waktu air tanah belum dimanfaatkan). Penurunan muka air tanah dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang tidak mungkin bisa diperbaiki, yaitu antara lain: intrusi air laut ke dalam air tanah dan turunnya permukaan tanah.

Pasal  9

            Ayat (1)

                        Cukup jelas

            Ayat (2)

                        Cukup jelas

            Ayat (3)

                        Yang dimaksud dengan daerah terbuka adalah daerah-daerah peresapan atau aliran yang dapat mempengaruhi kualitas air tanah dan kualitas sumber air baku.

Pasal  10

            Cukup jelas

 

Pasal  11

            Cukup jelas.

Pasal  12

            Ayat (1)

                        Cukup jelas

            Ayat (2)

                        Pengelolaan teknis bertujuan untuk mewujudkan sasaran teknis yang telah ditetapkan.

            Ayat (3)

                        Pengelolaan non teknis bertujuan untuk mewujudkan kinerja pelayanan yang efisien dan efektif.

Pasal  13

            Cukup jelas

Pasal  14

            Ayat (1)

                        Cukup jelas

            Ayat (2)

                        Air Limbah yang dimaksud di sini adalah air limbah permukiman (municipal wastewater) yang terdiri atas air limbah domestik (rumah tangga) serta air limbah industri rumah tangga yang tidak mengandung bahan beracun dan berbahaya (B3) serta air hujan (rain off storm water) yang karena sistem pengumpulan, memungkinkan air hujan ditampung (combine severage system).  Air limbah permukiman berasal dari perumahan, fasilitas umum, fasilitas komersial, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya. Perumahan yang dimaksud adalah rumah tinggal, termasuk rumah susun dan gedung apartemen, tetapi tidak termasuk fasilitas pendukungnya. Fasilitas umum yang dimaksud adalah terminal, bandara, pelabuhan laut, stasiun kereta api, gedung-gedung perkantoran, dan lain-lain.  Fasilitas komersial yang dimaksud adalah pertokoan, gedung-gedung pertunjukan, rumah-rumah makan, dan sebagainya.  Fasilitas sosial yang dimaksud adalah gedung-gedung tempat ibadah, sekolah-sekolah, dan sebagainya. Fasilitas lainnya yang dimaksud adalah fasilitas-fasilitas lain selain yang disebutkan di atas, tetapi berkarakteristik permukiman. 

            Ayat (3)

                        Cukup jelas

Pasal  15

            Ayat (1)

                        Yang dimaksud dengan sistem pembuangan air limbah (sanitation disposal system) terdiri dari sistem pengaliran, proses pengolahan, dan pembuangan akhir.

            Ayat (2)

                        Yang dimaksud dengan sistem pembuangan air limbah setempat adalah sistem permbuangan air limbah secara individual yang diolah dan dibuang di tempat. Sistem ini meliputi cubluk, tanki septik dan resapan, unit pengolahan setempat lainnya, sarana pengangkutan, dan pengolahan akhir lumpur tinja.  Unit pengolahan setempat lainnya yang dimaksud di atas adalah unit atau paket lengkap pengolahan air limbah yang dikembangkan dan dipasarkan, baik oleh lembaga-lembaga penelitian maupun oleh produsen-produsen tertentu untuk digunakan oleh perumahan, gedung-gedung perkantoran, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan gedung-gedung komersial setelah dinyatakan layak secara teknis oleh lembaga yang berwenang.

 

              Ayat (3)

                        Yang dimaksud dengan pembuangan air limbah terpusat adalah sistem pengumpulan air limbah yang melalui jaringan pengumpul dan diolah serta dibuang secara terpusat. Sistem ini meliputi jaringan pengumpul, bangunan pengolahan , sistem pemompaan, dan bangunan penunjang lainnya.

            Ayat (4)

                        Yang dimaksud dengan sumber air baku untuk air minum termasuk daerah tangkapan air/daerah resapan air.

            Ayat (5)

                        Cukup jelas

Pasal  16

            Ayat (1)

                        Cukup jelas

            Ayat (2)

                        Cukup jelas

            Ayat (3)

                        Kepadatan permukiman yang dimaksud adalah kepadatan penduduk per-satuan luas permukiman (contoh: 200 jiwa/ha). Kepadatan permukiman dapat sedemikian padat sehingga tidak layak lagi menerapkan sistem pembuangan air limbah setempat (contoh: dengan kepadatan penduduk 300 jiwa/ha atau lebih padat tidak layak penggunaan tangki septik tanpa mengakibatkan pencemaran sumber air bersih setempat (sumur dangkal).

                        Sedangkan kondisi daya dukung lahan yang dimaksud adalah kemampuan lahan dalam hal ini tanah, meresapkan dan melakukan pemurnian air limbah secara alamiah. 

Pasal  17

            Cukup jelas

Pasal  18

            Cukup jelas

Pasal  19      

            Ayat (1)

                        Cukup jelas

            Ayat (2)

                        Cukup jelas

            Ayat (3)

                        Setiap orang atau kelompok masyarakat wajib menangani sampah secara setempat agar tidak mencemari sumber air baku.

Pasal  20

            Cukup jelas

Pasal  21

            Ayat (1)

                        Cukup jelas

            Ayat (2)

                        Yang dimaksud dengan zona penyangga adalah zona penahan (buffer zone) yang berfungsi untuk mengurangi akibat dari gangguan bau, kebisingan, estetika, dan sebagainya.

            Ayat (3)

                        Leachate yang dimaksud adalah cairan hasil proses dekomposisi sampah yang bercampur dengan air hujan.

Pasal  22

            Cukup jelas

Pasal  23

            Cukup jelas

 

 

Pasal  24

            Ayat (1)

                        Dalam menyusun kebijakan dan strategi  nasional penyelenggaraan pengembangan SPAM, Pemerintah harus melibatkan masyarakat/pemangku kepentingan melalui konsultasi publik sebagai upaya melibatkan masyarakat/pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan .

            Ayat  (2)

                        Cukup jelas

            Ayat  (3)

                        Cukup jelas

            Ayat  (4)

                        Cukup jelas 

            Ayat  (5)

                        Cukup jelas 

Pasal  25

            Cukup jelas

Pasal  26

            Cukup jelas

Pasal  27

            Cukup jelas

Pasal  28

            Cukup jelas

Pasal  29

            Cukup jelas

Pasal  30

            Cukup jelas

Pasal  31

            Cukup jelas

Pasal  32

            Ayat (1)

                        Bila Penyelenggara adalah BUMN/BUMD maka kegiatan pelaksanaan konstruksi harus dilakukan melalui proses pelelangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

            Ayat (2)

                        Cukup jelas

            Ayat (3)

                        Cukup jelas

Pasal  33

            Cukup jelas

Pasal  34

            Cukup jelas

Pasal  35

            Ayat (1)

                        Cukup jelas

            Ayat (2)

                        Pemeliharaan rutin adalah pemeliharaan yang dilakukan secara rutin guna menjaga usia pakai unit SPAM tanpa penggantian peralatan/suku cadang.

                        Pemeliharaan berkala adalah pemeliharaan yang dilakukan secara berkala (dalam periode lebih lama dari pemeliharaan rutin) guna memperpanjang usia pakai unit SPAM yang biasanya diikuti dengan penggantian peralatan/suku cadang.

  

            Ayat (3)

                        Yang dimaksud dengan rehabilitasi sebagian adalah perbaikan sebagian unit SPAM yang perlu dilakukan untuk dapat berfungsi secara  normal kembali.

            Ayat (4)

                        Cukup jelas

Pasal  36

            Ayat (1)

                        Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pengembangan SPAM juga berfungsi sebagai umpan balik dalam penyusunan kebijakan dan strategi.

            Ayat (2)

                        Cukup jelas

            Ayat (3)

                        Cukup jelas

            Ayat (4)

                        Cukup jelas

Pasal  37

            Cukup jelas

Pasal 38

            Huruf  a

-         Kebijakan adalah suatu pernyataan yang bersifat prinsip sebagai landasan pegaturan dalam pencapaian suatu sasaran.

-         Strategi adalah suatu skenario perencanaan untuk mencapai suatu sasaran.

            Huruf  b

-         Norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat sebagai panduan dan pengendali dalam melakukan sesuatu.

-         Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan sebagai patokan dalam melakukan kegiatan.

-         Pedoman adalah acuan yang bersifat umum yang harus dijabarkan lebih lanjut dan dapat disesuaikan dengan karakteristik dan kemampuan masing-masing.

-         Manual adalah tahap dan mekanisme yang harus dilalui dan diikuti untuk menyelesaikan sesuatu.

            Huruf  c

                        BUMN yang dimaksud adalah bersifat khusus yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

            Huruf  d

                        Cukup jelas

            Huruf  e

                        Yang dimaksud dengan memberikan bantuan teknis adalah bantuan yang ditujukan pada penyelenggara sampai dengan tercapainya kebutuhan pokok minimal.

            Huruf  f

                        Cukup jelas

            Huruf  g

                        Cukup jelas

            Huruf  h

                        Cukup jelas

Pasal  39

            Cukup jelas

 

Pasal  40

            Huruf  a

                        Cukup jelas

            Huruf  b

                        Cukup jelas

            Huruf c

                        Cukup jelas

            Huruf  d

                        Cukup jelas

            Huruf  e

                        Cukup jelas

            Huruf  f

                        Cukup jelas

            Huruf  g

                        Bantuan teknis disesuaikan dengan kemampuan dan prioritas yang ada sehingga didapatkan unsur keberlanjutan dan keadilan.

            Huruf  h

                        Cukup jelas

            Huruf  i

                        Cukup jelas

            Huruf  j

                        Cukup jelas

            Huruf  k

                        Izin diberikan sesuai dengan kewenangan dan peraturan perundang-undangan. 

            Huruf  l

                        Cukup jelas

Pasal  41

            Huruf  a

                        Izin diberikan sesuai dengan kewenangan dan peraturan perundang-undangan.

            Huruf  b

                        Cukup jelas

            Huruf  c

Cukup jelas

Pasal  42

            Cukup jelas

Pasal  43

            Cukup jelas

Pasal  44

            Cukup jelas

Pasal  45

Cukup jelas

Pasal  46

            Cukup jelas

Pasal  47

            Cukup jelas

Pasal  48

            Cukup jelas

Pasal  49

Cukup jelas

Pasal  50

            Cukup jelas

Pasal  51

            Cukup jelas

 

 

Pasal  52

            Cukup jelas

Pasal  53

            Cukup jelas

Pasal  54

            Cukup jelas

Pasal  55

            Cukup jelas

Pasal  56

            Cukup jelas

Pasal  57

            Cukup jelas

Pasal  58

            Ayat (1)

                        Cukup jelas

            Ayat (2)

Cukup jelas

            Ayat (3)      

Bantuan Pemerintah yang diberikan dalam pengembangan SPAM untuk perlindungan air baku diutamakan bagi pembangunan unit air baku atau unit produksi, unit pengelolaan untuk air limbah sistem terpusat dan TPA untuk persampahan.

                        Yang dimaksud dengan masyarakat berpenghasilan rendah dan miskin mengacu pada data yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

            Ayat (4)

                        Cukup jelas 

 

            Ayat (5)

                        Tata cara  penyaluran  bantuan  pendanaan sesuai dengan mekanisme dan sistem bantuan pendanaan yang ditetapkan mengikuti pedoman dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Pasal  59

            Cukup jelas

Pasal  60

            Ayat (1)

Cukup jelas

            Ayat (2)

                        Huruf  a

                                      Tarif air minum harus terjangkau oleh pelanggan rumah tangga. Untuk terciptanya keadilan, pelanggan yang tidak mampu perlu diberi bantuan dengan cara menetapkan tarif air minum rendah atau tarif air minum bersubsidi. Untuk menutup beban subsidi tersebut, penyelenggara menetapkan tarif air minum yang lebih tinggi bagi kelompok pelanggan yang lebih mampu dan bagi pelanggan yang menggunakan air di atas kebutuhan pokok minimum, dengan perhitungan subsidi silang.

                        Huruf  b

                                      Mutu pelayanan adalah tingkat pelayanan (level of service) yang diterima oleh pelanggan dari penyelenggara. Tarif air minum yang adil adalah tarif yang seimbang dengan mutu pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara.

                         Huruf  c

                                       Prinsip pemulihan biaya (cost recovery), mengandung maksud bahwa penyelenggara diharapkan mampu menghasilkan pendapatan tarif yang nilai minimalnya dapat menutup seluruh biaya  (biaya penuh) dalam jangka waktu tertentu.  Mengingat tarif air minum menggunakan kebijakan tarif  diferensiasi dan tarif progresif sehingga tarif yang ditetapkan terdiri dari beberapa jenis tarif.

                        Huruf  d

                                       Untuk mendorong efisiensi pemakaian air, pelanggan yang tingkat pemakaian airnya melebihi standar kebutuhan pokok dikenakan tarif yang lebih tinggi melalui tarif progresif.  Tujuan pemberlakuan tarif progresif tersebut adalah sebagai pengendalian konsumsi, konservasi sumber air, dan sebagai subsidi silang.

                        Huruf  e

                                       Penyelenggara harus mempersiapkan dan menyampaikan informasi kepada pelanggan dan pihak yang berkepentingan secara jelas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan perhitungan dan penetapan tarif. Prinsip akuntabilitas mengandung pengertian bahwa dasar perhitungan yang digunakan sebagai perhitungan biaya pokok dan penetapan tarif harus dapat dipertanggungjawabkan.

                        Huruf  f

                                       Untuk menjaga kelangsungan penyelenggaraan air minum, perhitungan tarif air minum harus selalu berdasarkan pertimbangan perlindungan dan pelestarian fungsi sumber air.

Ayat (3)

                        Huruf  a

                                      Yang dimaksud biaya operasi dan pemeliharaan adalah seluruh biaya yang harus dikeluarkan oleh pengelola untuk mengoperasikan dan memelihara prasarana dan sarana SPAM.  Biaya tersebut meliputi antara lain : biaya personil, biaya listrik/bahan bakar, biaya bahan kimia, biaya retribusi air baku, biaya konservasi lingkungan, biaya pembelian air curah, biaya pemeliharaan, biaya asuransi, biaya administrasi dan umum, dan biaya lain-lain.  

                        Huruf  b

                                       Yang dimaksud dengan biaya depresiasi/amortisasi adalah biaya depresiasi/ amortisasi atas aset yang dioperasionalkan oleh penyelenggara.

                        Huruf  c

                                      Yang dimaksud dengan bunga pinjaman adalah bunga atas pinjaman yang menjadi tanggungan penyelenggara.

                        Huruf  d

                                      Yang dimaksud dengan biaya lain-lain adalah biaya yang mungkin timbul akibat penyelenggaraan penyediaan air minum misalnya biaya perubahan kurs valuta.

                        Huruf  e

                                      Yang dimaksud dengan keuntungan yang wajar adalah batas kewajaran tingkat keuntungan yang dapat ditoleransi dalam penyelenggaraan penyediaan air minum dan sanitasi dalam jangka waktu tertentu.

            Ayat (4)

                        Yang dimaksud dengan struktur tarif adalah pengelompokkan tarif air minum yang berdasarkan kepada kelompok pelanggan dan penggunaan jasa pelayanan yang memungkinkan terjadinya subsidi silang.

 

             Ayat (5)

                        Yang dimaksud dengan indeksasi adalah penyesuaian tarif  yang didasarkan formula atau rumus dengan acuan angka nilai indeks inflasi pada tahun yang bersangkutan yang diterbitkan instansi yang berwenang dan/atau parameter lain sesuai dengan kontrak perjanjian kerjasama.

 

                       Dalam hal terjadi kejadian luar biasa yang mengakibatkan diperlukannya perubahan dalam rencana kerja dan anggaran perusahaan atau business plan dapat dilakukan peninjauan tarif secara periodik. Yang dimaksud dengan kejadian luar biasa adalah suatu peristiwa yang menyebabkan tarif dianggap perlu untuk dilakukan peninjauan dengan melakukan rebasing terhadap rencana kerja dan anggaran perusahaan (bussiness plan) yang ada.  Adapun peristiwa atau faktor-faktor yang dapat dikategorikan ke dalam kejadian luar biasa antara lain adalah adanya devaluasi rupiah, tingkat inflasi yang melambung tinggi, perubahan rencana/program yang cukup mendasar.

            Ayat (6)

Cukup jelas

            Ayat (7)

Cukup jelas

            Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal  61

            Cukup jelas

Pasal  62

            Cukup jelas

Pasal 63

            Cukup jelas

Pasal 64

            Cukup jelas

Pasal  65

            Ayat (1)

Cukup jelas

            Ayat (2)

                        Yang dimaksud dengan pembinaan teknik meliputi kegiatan operasional, pemeliharaan dan pemantauan dari unit air baku, unit produksi dan unit distribusi. Yang dimaksud dengan pembinaan non teknik meliputi administrasi dan pelayanan.

            Ayat (3)

Cukup jelas

            Ayat (4)

Kepentingan perseorangan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri, bukan untuk diusahakan.

            Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 66

            Huruf  a

                        Cukup jelas

            Huruf  b

                        Cukup jelas

            Huruf  c

                        Membantu memberikan akses kepada masyarakat sekitar dimaksudkan agar masyarakat yang bermukim di sekitar unit produksi atau sepanjang jalur pipa transmisi dapat diberikan akses kemudahan untuk mendapatkan kebutuhan minimal air minum.

 

Pasal  67

            Ayat (1)

                        Huruf  a

Cukup jelas

                        Huruf  b

Cukup jelas

                        Huruf  c

Setiap pelanggan air minum dapat mengajukan gugatan atas pelayanan yang merugikan dirinya ke pengadilan apabila pelanggan tidak memperoleh pelayanan air minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas dan kontinuitas sesuai dengan standar yang ditetapkan.

                        Huruf  d

Ganti rugi diberikan setelah ada ketetapan yang pasti dari institusi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

                        Huruf  e

Cukup jelas

            Ayat (2)

                        Cukup jelas

            Ayat (3)

                        Cukup jelas

Pasal  68

            Ayat (1)

 

                        Huruf  a

                                        Pengertian memperoleh lahan, tidak dimaksudkan diperoleh secara cuma-cuma tetapi mengikuti ketentuan yang ada.     

                        Huruf  b

Cukup jelas

                        Huruf  c

Cukup jelas

                        Huruf  d

                                        Cukup jelas

                        Huruf  e

                                        Cukup jelas

                        huruf  f

                                        Cukup jelas

            Ayat (2)

                        Huruf  a

                                        Cukup jelas

                        Huruf  b

Cukup jelas

                        Huruf  c

Cukup jelas

                        Huruf  d

Cukup jelas 

                        Huruf  e

Cukup jelas

                        Huruf  f

                                        Cukup jelas

                        Huruf  g

Aktif melakukan kegiatan penghijauan di sekitar badan air atau daerah resapan.

 

 

            Ayat (3)

                        Cukup jelas

            Ayat (4)

                        Cukup jelas

Pasal  69

            Cukup jelas

Pasal  70

            Cukup jelas

Pasal  71

            Cukup jelas

Pasal  72

            Cukup jelas

Pasal  73

            Penyelenggara pengembangan SPAM dapat dikenakan sanksi administratif oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya pada saat penyelenggara tidak dapat memenuhi kriteria pelayanan yang ditetapkan.

Pasal  74

            Cukup jelas

Pasal  75

            Cukup jelas

Pasal  76

            Cukup jelas

Pasal  77

            Cukup jelas

Pasal  78

            Cukup jelas

Pasal  79

            Cukup jelas

 

 

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4490