PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 1979
TENTANG
DAFTAR URUT KEPANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang :

a.bahwa dalam rangka usaha untuk lebih menjamin obyektivitas dalam pembinaan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan sistem karier dan sistem prestasi kerja, dipandang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang daftar urut kepangkatan Pegawai Negeri Sipil;


b.bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1952 tentang Daftar Susunan Pangkat Dan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri dipandang tidak sesuai lagi, oleh sebab itu perlu ditinjau kembali dan disempurnakan;

Mengingat :

1.Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2.Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG DAFTAR URUT KEPANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

a. Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut Daftar Urut Kepangkatan adalah suatu daftar yang memuat nama Pegawai Negeri Sipil dari suatu satuan organisasi Negara yang disusun menurut tingkatan kepangkatan;

b. Pejabat Pembuat Daftar Urut Kepangkatan adalah pejabat yang berwenang membuat dan memelihara Daftar Urut Kepangkatan;

c. Atasan Pejabat Pembuat Daftar Urut Kepangkatan adalah atasan langsung dari Pejabat Pembuat Daftar Urut Kepangkatan.

BAB II
PEMBUATAN DAFTAR URUT KEPANGKATAN

Pasal 2

(1) Daftar Urut Kepangkatan dibuat untuk seluruh Pegawai Negeri Sipil dari suatu satuan organisasi Negara.

(2) Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/ Tinggi Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, dan pejabat lain yang ditentukan oleh Presiden, membuat dan memelihara Daftar Urut Kepangkatan dalam lingkungannya masing-masing.

(3) Daftar Urut Kepangkatan dibuat sekali setahun.

Pasal 3

(1) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada pejabat lain dalam lingkungan kekuasaannya. untuk membuat dan memelihara Daftar Urut Kepangkatan dalam lingkungannya masing-masing.

(2) Pejabat yang dapat diberi wewenang untuk membuat dan memelihara Daftar Urut Kepangkatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), serendah-rendahnya memangku jabatan strukturil Eselon V atau jabatan lain yang setingkat dengan itu.

Pasal 4

Ukuran yang digunakan untuk menetapkan nomor urut dalam Daftar Urut Kepangkatan, secara berturut-turut adalah :

a. pangkat;
b. jabatan;
c. masa kerja;
d. latihan jabatan;
e. pendidikan; dan
f. usia.

Pasal 5

(1) Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil, dihapuskan namanya dari Daftar Urut Kepangkatan.

(2) Pegawai Negeri Sipil yang pindah ke instansi lain, dihapuskan namanya dari Daftar Urut Kepangkatan dari instansi semula.

Pasal 6

(1) Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan pada Daerah Otonom atau instansi Pemerintah lainnya, dicantumkan namanya dalam Daftar Urut Kepangkatan Daerah Otonom atau instansi yang bersangkutan.

(2) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Pejabat Negara, *19427 sedang menjalankan tugas belajar, diperkerjakan atau diperbantukan pada instansi lain, sedang menjalankan cuti di luar tanggungan Negara, diberhentikan sementara, atau diberhentikan dari jabatan Negeri dengan mendapat uang tunggu, tetap di cantumkan namanya dalam Daftar Urut Kepangkatan instansi induk yang bersangkutan.

Pasal 7

Apabila dalam tahun yang bersangkutan terjadi mutasi kepegawaian yang mengakibatkan perubahan nomor urut dalam Daftar Urut Kepangkatan, maka Pejabat Pembuat Daftar Urut Kepangkatan mencatat perubahan itu dalam Daftar Urut Kepangkatan yang bersangkutan.

Pasal 8

Daftar Urut Kepangkatan adalah bersifat terbuka dan diumumkan oleh dan menurut cara yang ditentukan oleh Pejabat Pembuat Daftar Urut Kepangkatan yang bersangkutan.

BAB III

KEBERATAN ATAS NOMOR URUT DALAM DAFTAR URUT KEPANGKATAN

Pasal 9

(1) Pegawai Negeri Sipil yang merasa nomor urutnya dalam Daftar Urut Kepangkatan tidak tepat, dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Pejabat Pembuat Daftar Urut Kepangkatan yang bersangkutan melalui hierarki.

(2) Dalam surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus dimuat alasan-alasan keberatan itu.

(3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus dilakukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengumuman Daftar Urut Kepangkatan.

Pasal 10

(1)Pejabat Pembuat Daftar Urut Kepangkatan, wajib mempertimbangkan dengan seksama keberatan yang diajukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

(2) Apabila keberatan yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai dasar-dasar yang kuat, maka Pejabat Pembuat Daftar Urut Kepangkatan menetapkan perubahan nomor urut dalam Daftar Urut Kepangkatan sebagaimana mestinya.

(3) Apabila keberatan yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tidak mempunyai dasar-dasar yang kuat, maka Pejabat Pembuat Daftar Urut Kepangkatan menolak keberatan tersebut.

(4) Perubahan nomor urut sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) atau penolakan atas keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), harus sudah ditetapkan dan diberitahukan oleh Pejabat Pembuat Daftar Urut Kepangkatan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal ia menerima surat. keberatan tersebut.

Pasal 11

(1) Pegawai Negeri Sipil yang merasa tidak puas terhadap penolakan atas keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Atasan Pejabat Pembuat Daftar Urut Kepangkatan yang bersangkutan melalui hierarki.

(2) Pengajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disertai dengan alasan-alasan yang lengkap.

(3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilakukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal ia menerima penolakan atas keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3).

Pasal 13

(1) Atasan Pejabat Pembuat Daftar Urut Kepangkatan yang bersangkutan wajib mempertimbangkan dengan seksama keberatan yang diajukan oleh Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan tanggapan Pejabat Pembuat Daftar Urut Kepangkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

(2) Apabila terdapat alasan-alasan yang cukup, maka Atasan Pejabat Pembuat Daftar Urut Kepangkatan menetapkan perubahan nomor urut dalam Daftar Urut Kepangkatan yang bersangkutan.

(3) Apabila tidak terdapat alasan-alasan yang cukup, maka Atasan Pejabat Pembuat Daftar Urut Kepangkatan menolak keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

(4) Perubahan nomor urut sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) atau penolakan atas keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), harus sudah ditetapkan dan diberitahukan oleh Atasan Pejabat Pembuat Daftar Urut Kepangkatan kepada Pejabat Pembuat Daftar Urut Kepangkatan dan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal ia menerima surat keberatan tersebut.

(5) Terhadap penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) atau penolakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), tidak dapat diajukan keberatan.

Pasal 14

Terhadap Daftar Urut Kepangkatan yang ditanda tangani sendiri oleh Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, tidak dapat diajukan keberatan.

BAB IV

PENGGUNAAN DAFTAR URUT KEPANGKATAN

Pasal 15

Daftar Urut Kepangkatan digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan obyektif dalam melaksanakan pembinaan karier Pegawai *19429 Negeri Sipil.

Pasal 16

(1)Apabila ada lowongan, maka Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Daftar Urut Kepangkatan yang lebih tinggi, wajib dipertimbangkan lebih dahulu.

(2)Apabila Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat diangkat untuk mengisi lowongan tersebut karena tidak memenuhi persyaratan lainnya, maka hal itu harus diberitahukan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

(3)Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil yang sedang dikenakan pemberhentian sementara, sedang menjalani cuti di luar tanggungan Negara, dan yang sedang menerima uang tunggu.

BAB V

KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

Pasal 17

Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara membuat dan memelihara Daftar Urut Kepangkatan bagi seluruh Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina golongan ruang IV/a ke atas.

Pasal 18

Ketentuan-ketentuan teknis pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini ditetapkan oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

Pasal 19

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1952 tentang Daftar Susunan Pangkat Dan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri (Lembargan Negara Tahun 1952 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 200) dan segala peraturan perundang-undangan lainnya yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 21

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juni 1979
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juni 1979
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

SUDHARMONO, SH.


PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 1979
TENTANG
DAFTAR URUT KEPANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

UMUM

Dalam rangka usaha untuk lebih menjamin obyektivitas dalam pembinaan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan sistem karier dan sistem prestasi kerja, maka perlu dibuat dan dipelihara secara terus menerus Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut Daftar Urut Kepangkatan.

Daftar Urut Kepangkatan, adalah salah satu bahan obyektif dalam melaksanakan pembinaan karier Pegawai Negeri Sipil. Apabila ada lowongan, maka Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Daftar Urut Kepangkatan yang lebih tinggi, haruslah dipertimbangkan lebih dahulu. Tetapi apabila ia tidak mungkin diangkat untuk mengisi lowongan itu karena tidak memenuhi syarat-syarat lainnya, seperti syarat-syarat kecakapan, kepemimpinan, pengalaman, dan lain-lain, maka haruslah diberitahukan kepadanya, sehingga ia dapat berusaha untuk mengisi kekurangannya itu untuk masa mendatang.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1) Calon Pegawai Negeri Sipil masih dalam masa percobaan, oleh sebab itu tidak dicantumkan dalam Daftar Urut Kepangkatan.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Daftar Urut Kepangkatan dibuat pada tiap-tiap bulan Desember. Pasal 3

*19431 Ayat (1) Pada dasarnya, Daftar Urut Kepangkatan dibuat secara terpusat pada tingkat Departemen, Kejaksanaan Agung, Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan Daerah Tingkat I. Tetapi untuk penggunaan praktis dan berdasarkan pertimbangan jumlah Pegawai Negeri Sipil yang dibina dan lokasi penempatannya, maka pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada pejabat lain dalam lingkungan kekuasaannya untuk membuat dan memelihara Daftar Urut Kepangkatan dalam lingkungannya masing-masing. Pejabat yang menerima delegasi wewenang sebagai tersebut di atas,membuat dan memelihara Daftar Urut Kepangkatan dari seluruh Pegawai Negeri Sipil yang berada dalam lingkungan kekuasaannya. Walaupun dilakukan pendelegasian wewenang untuk membuat dan memelihara Daftar Urut Kepangkatan, tetapi untuk kepentingan pembina, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), harus juga membuat dan memelihara secara terpusat Daftar Urut Kepangkatan mengenai Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat tertentu. Umpamanya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan membuat dan memelihara secara terpusat Daftar Urut Kepangkatan dari Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina golongan ruang IV/a ke atas.

Ayat (2) . Pejabat yang setingkat dengan pejabat yang memangku jabatan strukturil Eselon V, antara lain adalah Penilik Sekolah Dasar, Penilik Pendidikan Agama, Kepala Sekolah Dasar, dan lain-lain. Pasal 4

Huruf a Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat lebih tinggi, dicantumkan dalam nomor urut yang lebih tinggi dalam Daftar Urut Kepangkatan. Apabila ada 2 (dua) orang atau lebih Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat sama, umpamanya sama-sama berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b, maka dari antara mereka yang lebih tua dalam pangkat tersebut dicantumkan dalam nomor urut yang lebih tinggi dalam Daftar Urut Kepangkatan.

Huruf b Apabila ada 2 (dua) orang atau lebih Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat sama dan diangkat dalam pangkat itu dalam waktu yang sama pula, maka dari antara mereka yang memangku jabatan lebih tinggi dicantumkan dalam nomor urut yang lebih tinggi dalam Daftar Urut Kepangkatan. Apabila tingkat jabatan sama juga, maka dari antara mereka yang lebih dahulu diangkat dalam jabatan yang sama tingkatnya itu, dicantumkan dalam nomor urut yang lebih tinggi dalam Daftar Urut Kepangkatan.

Huruf c Apabila ada 2 (dua) orang atau lebih Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat sama sebagaimana dimaksud dalam *19432 huruf a, dan memangku jabatan yang sama sebagaimana dimaksud dalam huruf b, maka dari antara mereka yang memiliki masa kerja sebagai Pegawai Negeri Sipil yang lebih banyak dicantumkan dalam nomor urut yang lebih tinggi dalam Daftar Urut Kepangkatan.

Huruf d Apabila ada 2 (dua) orang atau lebih Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat sama sebagaimana dimaksud dalam huruf a, memangku jabatan yang sama sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan memiliki masa kerja yang sama sebagaimana dimaksud dalam huruf c, maka dari antara mereka yang pernah mengikuti latihan jabatan yang ditentukan dicantumkan dalam nomor urut yang lebih tinggi dalam Daftar Urut Kepangkatan. Jenis dan tingkat latihan jabatan sebagaimana dimaksud di atas, ditentukan lebih lanjut oleh Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang penertiban dan penyempurnaan Aparatur Negara. Apabila jenis dan tingkat latihan jabatan sama, maka dari antara mereka yang lebih dahulu lulus dicantumkan daftar nomor urut yang lebih tinggi dalam Daftar Urut Kepangkatan.

Huruf e Apabila ada 2 (dua) orang atau lebih Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat sama sebagaimana dimaksud dalam huruf a, memangku jabatan yang sama sebagaimana dimaksud dalam huruf b, memiliki masa kerja yang sama sebagaimana dimaksud dalam huruf c, dan lulus dari latihan jabatan yang sama sebagaimana dimaksud dalam huruf d, maka dari antara mereka yang lulus dari pendidikan yang lebih tinggi dicantumkan dalam nomor urut yang lebih tinggi dalam Daftar Urut Kepangkatan. Apabila tingkat pendidikan sama, maka dari antara mereka yang lebih dahulu lulus dicantumkan dalam nomor urut yang lebih tinggi dalam Daftar Urut Kepangkatan.

Huruf f Apabila ada 2 (dua) orang atau lebih Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat sama sebagaimana dimaksud dalam huruf a memangku jabatan yang sama sebagaimana dimaksud dalam huruf b, memiliki masa kerja yang sama sebagaimana dimaksud dalam huruf c, lulus dari latihan jabatan yang sama sebagaimana dimaksud dalam huruf d, dan lulus dari pendidikan yang sama sebagaimana dimaksud dalam huruf e, maka dari antara mereka yang berusia yang lebih tinggi dicantumkan dalam nomor urut yang lebih tinggi dalam Daftar Urut Kepangkatan.

Pasal 5

Ayat (1) Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini termasuk Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia.

Ayat (2) Pegawai Negeri Sipil yang pindah dari satu instansi ke instansi lain dihapuskan dari Daftar Urut Kepangkatan instansi lama dan dicantumkan dalam Daftar Urut *19433 Kepangkatan dari instansi yang baru dengan menggunakan ukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 6

Ayat (1) Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan pada Daerah Otonom atau instansi Pemerintah lainnya, walaupun telah dicantumkan dalam Daftar Urut Kepangkatan dari instansi yang menerima perbantuan, tetapi apabila dipandang perlu untuk tingkat pangkat tertentu, dapat pula dicantumkan dalam Daftar Urut Kepangkatan pada instansi induk,sesuai dengan ketentuan pimpinan instansi induk yang memberikan perbantuan.

Ayat (2) Cukup jelas.

Pasal 7

Untuk memudahkan penggunaan dan pembuatan Daftar Urut Kepangkatan tahun berikutnya, maka setiap mutasi kepegawaian yang mengakibatkan perubahan NOMOR urut dalam Daftar Urut Kepangkatan, umpamanya kenaikan pangkat, penurunan pangkat, pengangkatan dalam jabatan,pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil, pemindahan, pemberhentian,meninggal dunia, dan lain-lain dicatat dalam Daftar Urut Kepangkatan yang bersangkutan.

Pasal 8

Daftar Urut Kepangkatan yang telah ditetapkan, diumumkan dengan cara yang sedemikian rupa sehingga Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dapat dengan mudah membacanya. Daftar Urut Kepangkatan mulai berlaku sejak tanggal diumumkan.

Pasal 9

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Keberatan yang diajukan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari tidak dipertimbangkan.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Keberatan yang diajukan melebihi jangka waktu 14 (empat belas) hari tidak dipertimbangkan. *19434 Pasal 12

Ayat (1) Keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini diajukan melalui hierarki, oleh sebab itu harus melalui Pejabat Pembuat Daftar Urut Kepangkatan. Pejabat Pembuat Daftar Urut Kepangkatan wajib mempelajari dengan seksama keberatan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dan membuat tanggapan tertulis atas keberatan itu.

Ayat (2) Tanggapan yang dimaksud disampaikan kepada Atasan Pejabat Pembuat Daftar Urut Kepangkatan bersama-sama dengan surat keberatan dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Dengan adanya Daftar Urut Kepangkatan, maka pembinaan karier Pegawai Negeri Sipil dapat dilakukan dengan lebih obyektif. Pembinaan karier yang dimaksud, antara lain meliputi kepangkatan,penempatan dalam jabatan, pengiriman untuk mengikuti latihan jabatan,dan lain-lain.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Seluruh Pegawai Negeri Sipil adalah satu, oleh sebab itu pembinaannya diatur secara menyeluruh, yaitu adanya suatu pengaturan pembinaan yang berlaku bagi seluruh Pegawai Negeri Sipil, baik bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat maupun bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah. Berdasarkan prinsip sebagai tersebut di atas, maka dalam rangka usaha mencapai dayaguna dan hasilguna yang sebesar-besarnya dimungkinkan perpindahan Pegawai Negeri Sipil antar instansi, terutama untuk menduduki jabatan-jabatan yang bersifat managerial. Dalam rangka usaha ini maka Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara perlu membuat dan memelihara Daftar Urut Kepangkatan bagi seluruh Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina golongan ruang IV/a ke atas, baik Pegawai Negeri Sipil Pusat maupun Pegawai Negeri Sipil Daerah.

Pasal 18 sampai dengan pasal 21 Cukup jelas.