PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 71 TAHUN 1991
TENTANG
LATIHAN KERJA

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang:
bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja dipandang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Latihan Kerja;

Mengingat:
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2912);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG LATIHAN KERJA.


BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1. Latihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberikan, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan keterampilan, produktivitas, disiplin, sikap kerja dan etos kerja pada tingkat keterampilan tertentu berdasarkan persyaratan jabatan tertentu yang pelaksanaannya lebih mengutamakan praktek daripada teori.
2. Program latihan kerja adalah pernyataan tertulis yang memuat tentang tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan secara sistematis yang disusun menurut bidang kejuruan, jenjang dan atau tingkat, standar latihan, metode, peserta, instruktur, sarana, pembiayaan, sertifikasi dan lisensi kerja.
3. Metode latihan kerja adalah cara penyajian pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja kepada peserta oleh instruktur dengan menggunakan sarana yang tersedia.
4. Sertifikasi latihan kerja adalah suatu proses pemberian sertifikat bagi seseorang yang telah lulus ujian akhir latihan kerja.
5. Sertifikasi keterampilan adalah suatu proses pemberian sertifikat melalui suatu pengujian yang didasarkan pada standar kualifikasi keterampilan dan atau jabatan pekerjaan yang berlaku.
6. Lisensi adalah surat keterangan yang diberikan kepada seseorang yang telah memiliki sertifikat keterampilan kerja tertentu yang dinyatakan berhak untuk melakukan kegiatan pekerjaan dibidangnya, yang mengandung resiko bahaya baik bagi tenaga kerja yang bersangkutan maupun lingkungan.
7. Akreditasi adalah penetapan status melalui penilaian terhadap lembaga penyelenggara latihan kerja yang dilakukan melalui penilaian berdasarkan standar yang telah ditetapkan bagi setiap kejuruan dan jenjang atau tingkat latihan kerja.
8. Etos kerja adalah jiwa dan semangat kerja yang didasari oleh cara pandang yang menilai pekerjaan sebagai pengabdian terhadap diri sendiri, masyarakat dan Tuhan Yang Maha Esa.
9. Tenaga kerja adalah tiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan jasa atau barang dengan menggunakan keterampilan tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
10. Kualifikasi keterampilan adalah uraian keterampilan yang baku berdasarkan analisis suatu jabatan yang harus dikuasai oleh seseorang tenaga kerja untuk mampu melaksanakan tugasnya secara efisien dan efektif.
11. Instruktur latihan kerja adalah seseorang yang memiliki kualifikasi keterampilan dan keahlian tertentu untuk memberikan latihan kerja bidang dan atau kejuruan tertentu.
12. Lembaga latihan kerja adalah suatu badan, organisasi, instansi atau lembaga yang menyelenggarakan latihan kerja bagi angkatan kerja dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
13. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.


BAB II
DASAR DAN TUJUAN LATIHAN KERJA

Pasal 2

Latihan kerja disusun dan dilaksanakan secara bertahap, berjenjang, berkesinambungan dan sistematis sepanjang karier tenaga kerja sesuai dengan perkembangan pasar kerja, persyaratan jabatan dan teknologi.

Pasal 3

Latihan kerja bertujuan untuk memberikan, memperoleh dan meningkatkan serta mengembangkan pengetahuan, keterampilan, disiplin, sikap kerja dan etos kerja berdasarkan persyaratan jabatan tertentu yang pelaksanaannya lebih mengutamakan praktek dari pada teori.


BAB III
STANDAR LATIHAN KERJA DAN KUALIFIKASI KETERAMPILAN KERJA

Pasal 4

(1) Standar latihan kerja merupakan bagian dari program latihan kerja disusun mengacu pada standar kualifikasi keterampilan.
(2) Latihan kerja digolongkan dalam 3 (tiga) bidang, yaitu bidang tehnik, bidang managerial dan bidang kewirausahaan.
(3) Setiap bidang latihan kerja dibagi dalam kejuruan dan sub kejuruan latihan.
(4) Setiap kejuruan atau sub kejuruan latihan dapat dibagi dalam jenjang dan tingkat latihan kerja sesuai dengan klasifikasi jabatan.
(5) Kejuruan, jenjang, tingkat latihan kerja dan klasifikasi jabatan sebagaimana dimaksud ayat (3) dan (4) diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 5

(1) Kualifikasi keterampilan kerja dapat ditetapkan untuk setiap jenjang dan tingkat keterampilan kerja guna membina mutu keterampilan kerja sesuai dengan kebutuhan jabatan kerja.
(2) Kualifikasi keterampilan kerja merupakan tolok ukur kemampuan kerja bagi pengembangan dan peningkatan pengetahuan, keterampilan, disiplin dan etos kerja tenaga kerja sesuai dengan jenjang dan tingkat persyaratan jabatan kerja.
(3) Kualifikasi keterampilan kerja dapat digolongkan dalam tiga tingkat yaitu kelas III, kelas II dan kelas I dengan tetap memperhatikan perkembangan teknologi.
(4) Kualifikasi keterampilan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 6

(1) Metode latihan kerja lebih mengutamakan praktek dari pada teori.
(2) Penyelenggaraan latihan kerja dapat dilakukan untuk perorangan atau kelompok, dengan pelaksanaan di lembaga latihan kerja, latihan keliling, tempat kerja, permagangan dan di tempat lain yang memenuhi persyaratan akreditasi.

Pasal 7

(1) Peserta latihan kerja adalah masyarakat, pencari kerja, calon pekerja, pekerja, maupun pekerja yang lepas dari pekerjaannya.
(2) Peserta latihan kerja wajib memenuhi persyaratan.
(3) Persyaratan peserta dan metode latihan bagi peserta penyandang cacad diatur dan dilaksanakan tersendiri sesuai dengan tingkat kondisi mental dan atau fisik yang bersangkutan datam upaya pemberian kesempatan kerja dan penempatan pada jabatan kerja yang sesuai.
(4) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Menteri,

Pasal 8

(1) Instruktur latihan kerja harus memenuhi kualifikasi sesuai dengan kejuruan dan tingkat latihan kerja.
(2) Kualifikasi Instruktur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri.
(3) Tiap Instruktur latihan kerja dapat mendirikan dan atau menjadi anggota perserikatan instruktur latihan kerja.

Pasal 9

(1) Penyelenggaraan latihan kerja dilaksanakan dengan memperhatikan syarat dan sarana latihan kerja sesuai dengan jenjang dan tingkat latihan kerja.
(2) Syarat dan sarana latihan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)diatur oleh Menteri.

Pasal 10

Dana penyelenggaraan latihan kerja dapat bersumber dari Pemerintah dan atau Swasta, peserta latihan, atau sumber dana lainnya.

Pasal 11

(1) Sertifikasi Latihan Kerja diberikan dalam bentuk Sertifikat Latihan Kerja dan Sertifikat Keterampilan.
(2) Sertifikat Latihan Kerja diberikan kepada peserta melalui penilaian selama proses latihan kerja sesuai dengan jenjang dan tingkat latihan kerja.
(3) Sertifikat Keterampilan diberikan kepada peserta melalui uji keterampilan sesuai dengan klasifikasi atau tingkat jabatan.
(4) Uji keterampilan dapat diikuti oleh para lulusan sekolah, tamatan latihan kerja, maupun tenaga kerja yang berpengalaman di bidang yang bersangkutan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 12

(1) Penyusunan kualifikasi keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 serta materi uji keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), didasarkan pada Standar Kualifikasi Keterampilan.
(2) Standar Kualifikasi Keterampilan disusun untuk setiap jenjang dan tingkat keterampilan sesuai dengan klasifikasi jabatan.
(3) Standar Kualifikasi Keterampilan ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 13

(1) Lisensi diberikan kepada tenaga kerja yang memiliki sertifikat keterampilan untuk jenjang dan tingkat keterampilan tertentu yang menyangkut jasa pelayanan, kesehatan dan keselamatan tenaga kerja, masyarakat dan lingkungan.
(2) Jenis keterampilan dan jabatan yang memerlukan lisensi diatur lebih lanjut oleh Menteri.
(3) Pemberian lisensi kerja diatur lebih lanjut oleh Menteri, setelah mendengar pertimbangan dari Menteri lain atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang bersangkutan.


BAB IV
KELEMBAGAAN

Pasal 14

Lembaga latihan kerja baik Pemerintah maupun swasta meliputi lembaga penyelenggara, lembaga pembina, lembaga penasehat dan lembaga uji keterampilan.

Pasal 15

(1) Lembaga penyelenggara terdiri dari lembaga latihan kerja Pemerintah dan lembaga latihan kerja swasta.
(2) Lembaga latihan kerja swasta dapat berbentuk lembaga latihan kerja mandiri atau lembaga latihan kerja di perusahaan.
(3) Lembaga penyelenggara berfungsi menyelenggarakan latihan kerja sesuai dengan program latihan kerja yang ditetapkan.
(4) Tiap lembaga latihan kerja dapat mendirikan dan atau menjadi anggota perserikatan lembaga latihan kerja.

Pasal 16

(1) Lembaga pembina latihan kerja adalah Departemen yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
(2) Lembaga pembina latihan kerja berfungsi membina program dan kelembagaan latihan kerja.

Pasal 17

(1) Lembaga penasihat latihan kerja dapat dibentuk oleh Menteri, yang keanggotaannya terdiri dari unsur Pemerintah, penyelenggara latihan kerja, pengguna hasil latihan kerja, ahli latihan kerja dan perhimpunan profesi kerja yang terkait.
(2) Lembaga penasehat berfungsi memberikan saran dan pertimbangan baik diminta maupun tidak kepada Menteri.

Pasal 18

(1) Lembaga uji keterampilan dapat dibentuk oleh Menteri yang keanggotaannya terdiri dari para ahli keterampilan yang bersangkutan baik dari unsur Pemerintah maupun Swasta sesuai dengan kebutuhan.
(2) Lembaga uji keterampilan berfungsi menyiapkan dan melaksanakan uji keterampilan.


BAB V
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 19

(1) Masyarakat mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam setiap penyelenggaraan latihan kerja, yang dalam pelaksanaannya dapat dilakukan secara perorangan maupun kelompok.
(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam bentuk sumbangan pemikiran, penyediaan sarana, Instruktur, biaya dan informasi latihan kerja.


BAB VI
PEMBINAAN

Pasal 20

Ruang lingkup pembinaan latihan kerja meliputi pembinaan program latihan kerja dan pembinaan lembaga penyelenggara latihan kerja.

Pasal 21

(1) Pembinaan program latihan kerja ditujukan kepada terpenuhinya suatu program latihan kerja yang telah ditetapkan.
(2) Pembinaan program latihan kerja meliputi perencanaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian, serta pengembangan.
(3) Perencanaan latihan kerja dilakukan berdasarkan kebutuhan pasar kerja, perkembangan ilmu dan teknologi, serta memperhatikan tuntutan keterpaduan dalam pelaksanaannya.
(4) Pengaturan latihan kerja dibuat untuk mendukung kelancaran, kejelasan, keserasian, kemudahan, dan keselamatan bagi setiap pelaksanaan latihan kerja.
(5) Pengawasan dan pengendalian latihan kerja ditujukan bagi kesesuaian antara perencanaan penyelenggaraan dan mutu lulusan latihan kerja sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.
(6) Pengembangan latihan kerja dilakukan melalui penyempurnaan program, penyelenggaraan dan pengendalian yang ditujukan untuk terpenuhinya sasaran sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, perkembangan ilmu dan teknologi serta keterpaduan dalam pelaksanaan.

Pasal 22

(1) Pembinaan lembaga penyelenggara latihan kerja meliputi perizinan, akreditasi dan pengawasan.
(2) Perizinan lembaga penyelenggara latihan kerja mencakup pengaturan pemberian izin pendirian lembaga dan penyelenggaraan serta pemantauan perkembangan pelaksanaan latihan kerja.
(3) Akreditasi lembaga penyelenggara latihan kerja mencakup penilaian lembaga penyelenggara latihan kerja berdasarkan standar program yang ditetapkan untuk penentuan status lembaga yang bersangkutan.
(4) Pengawasan penyelenggaraan latihan kerja dilakukan terhadap pelaksanaan program latihan kerja yang dilakukan oleh lembaga penyelenggara baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pasal 23

(1) Setiap lembaga penyclenggara latihan kerja wajib:
a. mematuhi dan memenuhi ketentuan perizinan dari akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22;
b. menyelenggarakan latihan kerja sesuai dengan program latihan kerja yang telah ditetapkan;
c. melaksanakan evaluasi dan penilaian atas kemajuan kemampuan peserta latihan secara periodik;
d. melaporkan pelaksanaan seluruh kegiatan sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c kepada Menteri.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perijinan, akreditasi dan penetapan program latihan kerja lembaga penyelenggara latihan kerja, diatur oleh Menteri.


BAB VII
INFORMASI LATIHAN KERJA

Pasal 24

Untuk menyediakan informal latihan kerja secara lengkap, cepat, tepat dan terus menerus dalam rangka pembinaan dan penyelenggaraan latihan kerja ditetapkan sistem informal latihan kerja.

Pasal 25

Informasi latihan kerja meliputi informal tentang pembinaan latihan kerja, kelembagaan latihan kerja, program latihan kerja dan hasil latihan kerja.

Pasal 26

Informasi latihan kerja bersumber dari Pemerintah dan masyarakat yang berkaitan dengan latihan kerja.

Pasal 27

Tatacara pengumpulan, pengolahan dan penyajian informal latihan kerja diatur lebih lanjut oleh Menteri.


BAB VIII
SANKSI

Pasal 28

(1) Barangsiapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a dipidana berdasarkan ketentuan Pasal 17 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja.
(2) Menteri berwenang mengambil tindakan administratif atas pelanggaran Peraturan Pemerintah ini.


BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Semua ketentuan yang mengatur latihan kerja yang ada masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan atau belum diganti berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.


BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 1991
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 1991
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1991 NOMOR 92



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 71 TAHUN 1991
TENTANG
LATIHAN KERJA

I. UMUM

Pengaturan mengenai Latihan Kerja dalam Peraturan Pemerintah ini didasarkan pada beberapa pertimbangan sebagai berikut :
1. Sumber daya manusia adalah salah satu modal dasar pembangunan nasional. Jumlah sumber daya manusia Indonesia yang besar, merupakan kekuatan yang efektif untuk mempercepat proses pembangunan menuju ke arah tercapainya tujuan nasional. Namun, hal itu harus dilakukan melalui pengembangan sumber daya manusia secara berdaya guna dan tepat guna. Dalam hubungan ini, pengembangan sumber daya manusia dimaksud sebagai proses transformasi potensi sumber daya manusia menjadi kekuatan efektif yang berkualitas tinggi. Diantaranya melalui pendidikan sekolah, latihan kerja, pengembangan di tempat kerja serta perbaikan gizi dan kesehatan. Keempat jalur pengembangan sumber daya manusia tersebut saling terkait dan saling menunjang satu sama lain sebagai satu sistem untuk meningkatkan harkat, martabat, mutu dan kemampuan sumber daya manusia.
2. Dalam kaitannya dengan ketenagakerjaan, pengembangan sumber daya manusia erat hubungannya dengan upaya mewujudkan amanat Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 yang menggariskan bahwa "Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Untuk hidup layak harus didukung dengan penghasilan yang memadai, harus bekerja secara produktif dengan mutu dan kemampuan kerja secara produktif, dengan mutu dan kemampuan kerja yang tinggi. Oleh karenanya, Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969, menegaskan perlunya pembinaan keahlian dan kejuruan tenaga kerja, yaitu melalui latihan kerja.
3. Latihan kerja adalah suplemen dan sekaligus komplemen pendidikan sekolah. sebagai suplemen, latihan kerja memberikan pengetahuan, keahlian, dan keterampilan yang tidak diberikan oleh pendidikan sekolah. Sebagai komplemen, latihan kerja memberikan keterampilan sebagai tambahan dan kelengkapan pendidikan sekolah untuk memenuhi persyaratan kerja. Dalam kaitannya dengan pengisian jabatan, pendidikan sekolah pada dasarnya belum merupakan terminal akhir, akan tetapi baru merupakan terminal antara yang perlu dilengkapi oleh latihan kerja. Latihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberikan, memperoleh, meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan, keterampilan, disiplin, sikap kerja dan etos kerja dalam rangka pemenuhan persyaratan jabatan tertentu. Pelaksanaan latihan kerja lebih mengutamakan praktek daripada teori. Dibandingkan dengan pendidikan, latihan kerja lebih bersifat luwes dan dinamis dalam mengantisipasi perubahan persyaratan jabatan.
4. Teknologi akan terus berkembang dengan cepat. Struktur dan kondisi perekonomian Indonesia akan terus berubah, baik karena kemajuan yang telah dicapai maupun karena perubahan teknologi dan perekonomian dunia yang terus berkembang. Sebab itu persyaratan jabatan dan kebutuhan tenaga kerja terampil dan ahli juga akan terus berkembang. dengan demikian maka latihan kerja akan senantiasa merupakan kebutuhan dalam pembangunan nasional dan kehidupan bangsa Indonesia. Semakin cepat dan luas laju pembangunan nasional semakin banyak jumlah, jenis dan tingkat latihan kerja yang diperlukan. Untuk memenuhi perkembangan kebutuhan latihan kerja yang semakin meningkat, diperlukan penghimpunan, pengembangan dan pendayagunaan sumber daya latihan kerja yang ada.
5. Latihan kerja, yang lebih mengutamakan praktek daripada teori akan memerlukan sumber daya yang relatif besar. Oleh karenanya, sumber daya latihan kerja yang ada baik di sektor Pemerintah maupun swasta, perlu dikelola secara efektif dan efisien. Untuk itu perlu pengaturan. Beberapa Undang-undang secara parsial telah mengatur pengelolaan latihan kerja tersebut, misalnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-undang Pengawasan Perburuhan Nomor 23 Tahun 1948 dari Republik Indonesia Untuk Seluruh Indonesia, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1958 tentang Penempatan Tenaga Kerja Asing, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, dan Undang- undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri. Namun demikian Undang-undang yang mengatur pengelolaan latihan kerja secara menyeluruh hanya Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja, khususnya Bab III Pembinaan Keahlian dan Kejuruan.
6. Dengan demikian Peraturan Pemerintah tentang Latihan Kerja ini, dimaksudkan untuk mengatur pengelolaan latihan kerja secara menyeluruh, sebagai penjabaran dari Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969, dengan tetap memperhatikan Undang-undang lain yang berkaitan dengan latihan kerja, misalnya Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.


II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Latihan kerja dilaksanakan berdasarkan, klasifikasi atau tingkat jabatan pekerjaan, sesuai dengan sifat, fungsi dan isinya dapat disusun dalam kelompok dan tingkat jabatan pekerjaan. Setiap kelompok dan tingkat jabatan menuntut persyaratan atau kualifikasi tertentu dari orang yang akan melaksanakannya. Sesuai dengan persyaratan tersebut latihan kerja dapat disusun untuk setiap tingkat jabatan atau untuk setiap bagian dari tingkat jabatan. Demikian juga untuk setiap kenaikan tingkat jabatan yang lebih tinggi dalam rangka pengembangan karier pegawai, dapat disusun program-program latihan kerja untuk memberikan tambahan bekal pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam rangka melaksanakan tugas pekerjaan. Untuk itu latihan kerja disusun dan dilaksanakan secara bertahap, berjenjang, berkesinambungan dan secara sistematis berdasarkan pola latihan kerja yang jelas arah sasarannya sepanjang karier tenaga kerja.

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Ayat (1)
a. Yang dimaksud dengan standar kualifikasi keterampilan adalah sekumpulan tugas-tugas suatu jabatan pekerjaan yang baku disusun atau ditetapkan berdasarkan analisis suatu tingkat jabatan tertentu, melalui proses pengkajian sebagai berikut:
1) Setiap jabatan pekerjaan dijabarkan dalam tugas-tugas dan setiap tugas diuraikan dalam sub-sub tugas.
2) Setiap tugas atau sub tugas harus menghasilkan suatu luaran atau produk baik dalam bentuk barang visual atau jasa (abstrak) secara baku yang dapat diukur.
3) Untuk menghasilkan barang atau jasa secara baku, maka dalam setiap pelaksanaan tugas/sub tugas harus menggunakan sarana, peralatan, bahan kerja dan kondisi kerja yang standar/ baku.
4) Disamping sarana, peralatan, bahan dan kondisi kerja sebagaimana butir 3) untuk pelaksanaan tugas/sub tugas agar tercapai hasil atau luaran secara standar, maka tenaga kerja/pelaksana tugas harus menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, keselamatan kerja dan etos kerja yang diperlukan.
Uraian butir 1) sampai dengan 4) di atas adalah unsur-unsur kualifikasi keterampilan tenaga kerja yang harus dibakukan dalam format SKK, yang berlaku secara nasional atau diberlakukan untuk standar wilayah tertentu, misalnya Standar Kualifikasi Keterampilan (SKK) bagi tukang tenun Samarinda, tukang batik gaya Yogyakarta dan sebagainya.
b. Standar Latihan Kerja (SLK) merupakan acuan pokok dalam setiap penyelenggaraan latihan kerja yang berisi Kejuruan, Sub Kejuruan, Tingkat Latihan, Nama Latihan Jabatan, Nomor Kode Jabatan yang tercantum pada buku Klasifikasi Jabatan Indonesia (KJI), Uraian Jabatan, Lama Latihan Kerja Kurikulum, Silabus, Latihan di tempat kerja (on-the-job), Test Akhir dan Sertifikasi. SLK disusun mengacu kepada SKK yang ditetapkan untuk masing-masing tingkat jabatan pekerjaan.
Ayat (2)
Secara umum program latihan kerja dapat digolongkan dalam tiga bidang yaitu:
a. Latihan kerja bidang teknik, merupakan program latihan kerja yang lebih banyak memberikan atau meningkatkan kemampuan fisik;
b. Latihan kerja bidang manajerial, lebih banyak memberikan atau meningkatkan kemampuan olah pikir; dan
c. Latihan kerja bidang kewirausahaan, meningkatkan kemampuan berwirausaha terutama di sektor informal.
Ayat (3)
Kejuruan pokok latihan kerja meliputi antara lain Manajerial, Supervisory, Otomotif, Elektronik, Listrik, Konstruksi, Pertanian, Tata Niaga dan sebagainya.
Sub Kejuruan merupakan bagian dari kejuruan pokok, misalnya Kejuruan Otomotif dengan Sub Kejuruan :
- Mobil Motor Bensin
- Mobil Motor Diesel
- Sepeda Motor
- Alat-alat Kendaraan Berat
- dan sebagianya.
Ayat (4)
Contoh tingkat latihan kerja untuk Kejuruan Otomotif, Sub Kejuruan Mobil Motor Bensin :
- Mobil Motor Bensin Tingkat Dasar
- Mobil Motor Bensin Tingkat Menengah
- Mobil Motor Bensin Tingkat Atas.
Sedang Kejuruan/Sub Kejuruan yang tidak dapat dibagi dalam tingkat latihan kerja, terutama jabatan-jabatan pekerjaan di sektor informal, misalnya tukang tenun ikat, tukang reparasi radiator mobil, pengrajin anyaman rotan, dan sebagainya.
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Untuk menetapkan bahwa kualifikasi keterampilan kerja seseorang telah memenuhi persyaratan jabatan kerja tertentu, maka perlu adanya suatu sarana sebagai tolok ukur yang baku. Kualifikasi keterampilan kerja dapat ditetapkan secara baku dalam tiga tingkat keterampilan, yaitu keterampilan kelas III, II, dan I atau Muda, Madya dan Utama.
Berdasarkan kualifikasi-keterampilan yang ditetapkan secara baku untuk setiap jenjang atau tingkat jabatan tersebut, maka standar kualifikasi keterampilan ini dapat dijadikan sebagai tolok ukur dalam rangka pembinaan mutu keterampilan sesuai kebutuhan jabatan, baik melalui proses latihan kerja yang dilaksanakan secara sistematis dan berlanjut maupun proses uji keterampilan dan sertifikasi.
Ayat (3)
Sebagaimana penjelasan ayat (2) pada dasarnya setiap tingkat kualifikasi keterampilan yaitu kelas III (Muda), kelas II (Madya) dan kelas I (Utama) selalu mengacu kepada kemampuan kerja tenaga kerja untuk memenuhi persyaratan jabatan yang diperlukan.
Kemampuan yang dipersyaratkan untuk melaksanakan setiap tugas jabatan meliputi penguasaan pengetahuan, keterampilan dan etos kerjanya. Baik pengetahuan, keterampilan maupun etos kerja untuk pelaksanaan tugas jabatan sangat terkait dengan perkembangan ilmu dan teknologi. Untuk itu perlu adanya upaya pembinaan kualifikasi keterampilan tenaga kerja secara sistematis dan berkesinambungan, baik melalui proses latihan kerja maupun uji keterampilan dan sertifikasi yang senantiasa selalu mengacu pertumbuhan ilmu pengetahuan dan teknologi, manajemen, industri dan informal.
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Latihan kerja secara perorangan diberikan kepada seseorang dengan lebih banyak memberikan keleluasaan dan kesempatan kepada peserta untuk melakukan latihan-latihan sesuai dengan kreativitas, aktivitas, dan kemampuannya sendiri dengan bimbingan/pengawasan instruktur. Oleh karena itu latihan kerja secara perorangan tidak terikat dengan batas waktu tertentu, semakin kreatif dan aktif seseorang maka dia akan semakin cepat menyelesaikan latihan kerja.
Latihan kerja secara kelompok diberikan kepada sekelompok peserta untuk menyelesaikan suatu program latihan kerja tertentu dan dalam waktu yang telah ditetapkan sehingga seluruh peserta harus mengikuti latihan kerja pada waktu yang sama dan menyelesaikan latihan kerja secara bersama pula.
Latihan kerja keliling adalah suatu penyelenggaraan latihan kerja dimana instruktur dan fasilitas latihan kerja misalnya peralatan, bahan dan materi latihan kerja dengan menggunakan sarana transportasi yang bersifat mudah bergerak untuk mendatangi peserta/kelompok peserta atau latihan kerja di luar lembaga latihan kerja. Latihan kerja di lembaga latihan kerja adalah penyelenggaraan latihan yang dilakukan di tempat latihan kerja tertentu baik yang dikelola oleh Pemerintah maupun yang dikelola oleh swasta atau perusahaan.
Latihan kerja di tempat latihan kerja dilakukan dengan mengutamakan praktek di tempat kerja, di perusahaan atau di lapangan dalam rangka peningkatan pengetahuan, pemahaman dan penghayatan peserta, serta membiasakan peserta latihan kerja dalam kondisi kerja yang senyatanya. Pelaksanaan latihan kerja di tempat kerja diberikan, diawasi dan dinilai oleh karyawan atau pengawas/supervisor yang ditunjuk oleh organisasi kerja dimana peserta melaksanakan praktek kerja.
Permagangan dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan kerja dengan cara mengamati mereka yang mampu melakukan kerja serta melaksanakan sendiri pekerjaan dimaksud di bawah pengawasan dan petunjuk tenaga supervisi.

Pasal 7
Ayat (1)
Yang dimaksud masyarakat dalam Peraturan Pemerintah ini adalah angkatan kerja baik pencari kerja, calon pekerja maupun pekerja.
Pencari kerja adalah tenaga kerja yang menganggur dan aktif mencari pekerjaan, atau tenaga kerja yang ingin alih profesi.
Calon pekerja adalah mereka yang masih dalam proses pengangkatan menjadi pekerja, melalui suatu proses pembinaan dan atau penilaian kemampuan, pengetahuan serta etos kerjanya. Melalui proses pcmbinaan dan atau penilaian tersebut, calon pekerja dapat diangkat atau tidak dapat diangkat menjadi pekerja. Pengangkatan calon pekerja menjadi pekerja dilakukan secara tertulis.
Pekerja adalah tenaga kerja yang bekerja baik dalam hubungan kerja dengan menerima upah atau pekerja mandiri.
Pekerja yang lepas dari pekerjaannya adalah tenaga kerja yang berhenti bekerja karena pemutusan hubungan kerja oleh pengusaha atau atas permintaan sendiri atau karena pensiun.
Ayat (2)
Persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap peserta untuk mengikuti latihan kerja antara lain dilakukan dengan seleksi, baik seleksi administratif dan atau seleksi kemampuan/ keterampilan yang dilakukan oleh penyelenggara latihan kerja.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 8
Ayat (1)
Tiap Instruktur harus memiliki kualifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap dan metodologi yang diperlukan untuk melatih peserta latihan kerja. Contoh : Untuk melatih Sub Kejuruan Mobil Motor Bensin Tingkat Dasar, Instruktur bersangkutan minimal lulusan STM jurusan mesin, telah mengikuti latihan kerja untuk Instruktur bidang Otomotif dan menduduki jabatan serendah-rendahnya Asisten Instruktur berdasarkan Surat Pengangkatan atau Surat Keputusan dari Pejabat yang berwenang.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Tiap Instruktur latihan kerja berhak mendirikan dan menjadi anggota perserikatan instruktur latihan kerja yang pembentukannya dilakukan secara demokratis berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai pembentukan organisasi kemasyarakatan yang berlaku.

Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 10
Latihan kerja bermanfaat bukan saja bagi pengusaha, akan tetapi juga bagi peserta, masyarakat, dan Pemerintah. Sebab itu pembiayaan latihan harus pula menjadi tanggung jawab bersama. Sumber utama dana latihan kerja dari Pemerintah pada dasarnya adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Perusahaan Negara dan atau Perusahaan Pemerintah Daerah. Sumber dana latihan kerja dari perusahaan dapat dikerahkan dalam bentuk pembiayaan latihan kerja yang diselenggarakan sendiri dan atau kontribusi dana latihan kerja.
Dana latihan kerja dapat juga dikerahkan dari sumbangan dan atau hibah perorangan, organisasi masyarakat, dan perusahaan dari dalam maupun luar negeri.

Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Peserta Uji Keterampilan terbuka untuk setiap orang yang telah memenuhi persyaratan pendidikan sekolah, lulusan latihan kerja dan atau yang berpengalaman kerja yang ditetapkan oleh Panitia Uji Keterampilan sesuai pelimpahan wewenang dari Menteri.

Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 13
Ayat (1)
Untuk pelaksanaan tugas-tugas pekerjaan tertentu terutama yang memiliki resiko bahaya cukup tinggi, disamping persyaratan memiliki keterampilan dasar yang ditetapkan dengan Sertifikat Keterampilan atau ijazah pendidikan sekolah, maka tenaga kerja yang bersangkutan harus memiliki lisensi kerja yang merupakan suatu jaminan bahwa pemegang lisensi tersebut telah memiliki kualifikasi keterampilan yang dipersyaratkan dan mampu melaksanakan tugas pelayanan, kesehatan dan keselamatan kerja dengan baik, guna menghindarkan terjadinya resiko kecelakaan kerja baik bagi diri yang bersangkutan maupun masyasarakat lingkungannya.
Ayat (2)
Jenis keterampilan dan jabatan yang memerlukan lisensi kerja antara lain pengemudi, instalator listrik, tukang las tekanan tinggi, pekerja medis/ para medis dan sebagainya. Jabatan-jabatan kerja yang memerlukan lisensi akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Tenaga Kerja setelah mendapat saran dan pertimbangan dari Departemen atau instansi teknis terkait.
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jela

Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Tiap lembaga latihan kerja dapat mendirikan dan menjadi anggota organisasi perserikatan lembaga latihan kerja sejenis yang pembentukannya dilakukan secara demokratis berdasarkan peraturan perundangan mengenai pembentukan organisasi kemasyarakatan yang berlaku.

Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 18
Ayat (1)
Lembaga Uji Keterampilan beranggotakan para ahli di bidang latihan kerja yang dapat terdiri dari unsur pembina, penyelenggara, instruktur, tenaga profesi, tenaga supervisor, pengguna serta pihak lain yang ahli dalam mengevaluasi keterampilan dan keahlian seseorang.
Lembaga Uji Keterampilan dibentuk berdasarkan kebutuhan atau permintaan masyarakat yang bersifat sementara (adhoc). Untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat jangka panjang atau terus-menerus, terutama untuk tenaga kerja trampil berstandar internasional atau kebutuhan tenaga kerja sektor tertentu ataupun tenaga kerja khusus, dapat dibentuk Lembaga Uji Keterampilan yang bersifat tetap.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 19
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 22
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 23
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Pada dasarnya akreditasi ditetapkan untuk penyelenggaraan suatu program latihan kerja tertentu, dengan berpedoman kepada Standar Latihan Kerja (SLK) terkakait sebagai tolok ukur penilaiannya. Unsur-unsur yang dinilai meliputi antara lain :
a. Kelengkapan dokumen perizinan latihan kerja;
b. Sarana dan fasilitas latihan kerja;
c. Program latihan kerja beserta perangkat keras dan perangkat lunaknya;
d. Personil dan Instrukturnya;
e. Fasilitas pendukung lainnya.


Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

TAMBAHANLEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3458