CENTER FOR ENVIRONMENTAL LAW, JUSTICE AND
COMMUNITY-BASED MARINE AND COASTAL RESOURCES

A center within the Faculty of Law of Sam Ratulangi University at Manado, North Sulawesi, Indonesia

Home

About Us

Indonesian
Coastal Law


Publications
NEWS
Senin, 26-5-2003 Perda Prop Sulut tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu Berbasis Masyarakat di Sulawesi Utara telah ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD Sulut (Perda Prop. Sulut No.38 Thn 2003).
Untuk view (HTML) atau download (zip Word) peraturan desa, Perda Kabupaten Minahasa sampai Naskah Akademik dan Perda Propinsi Sulut tentang pengelolaan pesisir ini, lihat Riwayat pembentukan Perda Propinsi

Kamis, 30-1-2003, Rapat Pansus I menyatakan bahasan Ranperda Pesisir dan Laut Sulut selesai. Perbaikan redaksional yang telah disepakati, ditugaskan kepada Kepala Biro Hukum Ktr Gubernur sbg koordinator, yang akan dilaporkan hari Senin kepada Pansus.

Awal Desember 2002, Draft Ranperda Provinsi Sulut tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut Terpadu Berbasis Masyarakat telah diserahkan oleh Tim Penyusun Draft (Tim Teknis Fakultas Hukum Unsrat: Prof.A.Dapu, Frans Maramis,SH, Theo Tampanguma,SH, Flora Kalalo,SH; Tim CRMP: Dr.R.Z. Titahelu, Ir.J. Tulungen, D.Karwur,SH, Ir.N.Tangkilisan) kepada inisiator di DPRD Provinsi Sulut (27-12-2002).

Telah ditetapkan di Tondano tgl. 26 Juni 2002 dan diundangkan tgl. 1 Juli 2002 Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa No.2 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Terpadu Berbasis Masyarakat di Kabupaten Minahasa (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa No.5 Tahun 2002) (6-8-2002)

Berdasarkan Surat Rekomendasi DPRD Provinsi Sulut Nomor: 160/DPRD/453, tanggal 17-6-2002, Tim Penyusun Draft Ranperda tentang Pengelolaan Pesisir Provinsi Sulawesi Utara, yang terdiri dari sejumlah staf dosen Fakultas Hukum Unsrat (members of this Center) dan staf CRMP Sulawesi Utara, sedang melaksanakan kegiatan penyusunan draft ranperda yang akan menjadi usul iniatif DPRD Provinsi Sulawesi Utara.
Untuk penyusunan Naskah Akademik secara bertahap dilakukan pertemuan dengan sejumlah instansi tingkat propinsi, instansi kabupaten/kota se-provinsi, masyarakat, pengusaha, LSM, pakar dari perguruan tinggi, dan pihak-pihak lainnya (16-7-2002).

Mitra: Proyek Pesisir (CRMP)
Workshop on the Indonesian Laws and Community-Based Marine and Coastal Resources,
held on April 15, 2002, at Manado, North Sulawesi, Indonesia,
in collaboration between Faculty of Law of Sam Ratulangi University with Center for International Environmental Law, Washington D.C, USA - ELLDA, Washington D.C., USA - Indonesian Center for Environmental Law, Jakarta, Indonesia.

A workshop to prepare the establishment of this Center

Apakah arti berbasis masyarakat (community-based)?

Beberapa pokok dalam Brundtland Report 1987:
1. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang dapat mencukupi kebutuhan sekarang tanpa mengkompromikan kemampuan generasi mendatang untuk mencukup kebutuhan-kebutuhan mereka sendiri.
2. Pembangunan berkelanjutan memerlukan perubahan kerangka hukum dan kelembagaan.
3. Hukum yang diperlukan adalah hukum yang didukung oleh masyarakat sehingga menimbulkan partisipasi masyarakat yang lebih besar.
4. Cara yang terbaik adalah melalui:
a) Desentralisasi pengelolaan sumber daya yang menjadi penopang masyarakat setempat; dan,
b) Pemberian suara yang efektif pada masyarakat itu mengenai penggunaan sumber daya tersebut.
5. Selain itu perlu juga didorong:
a) Inisiatif-inisiatif masyarakat;
b) Pemberian wewenang pada organisasi-organisasi masyarakat; dan,
c) Memperkokoh demokrasi setempat.

Inti pengertian berbasis masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam adalah bahwa pengelolaan sumber alam itu dilakukan melalui cara desentralisasi pengelolaan sumber daya yang menjadi penopang masyarakat setempat dan adanya pemberian suara yang efektif pada masyarakat itu mengenai penggunaan sumber daya tersebut.


Comments and suggestions mail to:
fransmaramis@hukumunsrat.org


Last updated:
12 Desember 2006