SISTEM TERPADU BERBASIS MASYARAKAT
SEBAGAI KONSEP PENGELOLAAN PESISIR DAN LAUT SULAWESI UTARA 1/
Oleh: Frans Maramis

PENDAHULUAN

   Di awal tahun 2002 ini, telah disahkan Perda Kabupaten Minahasa No.2 Thn 2002 tentang Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Terpadu Berbasis Masyarakat Di Kabupaten Minahasa, suatu perda usul inisiatif DPRD Kabupaten setempat. Sekarang ini oleh sejumlah anggota DPRD Propinsi juga telah diajukan sebagai usul inisiatif, Ranperda tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut di Propinsi Sulawesi Utara. Orang dapat bertanya-tanya, apakah yang dimaksud dengan terpadu? Apa yang dimaksud dengan berbasis masyarakat? Apakah Propinsi punya kewenangan untuk mengatur pokok tersebut? Apakah soal itu merupakan soal yang urgent untuk diatur?

BRUNDTLAND REPORT 1987

   Di tahun 1980-an, negara-negara di dunia ini telah menyadari fakta bahwa di samping kemajuan pembangunan juga terjadi degradasi lingkungan hidup. Pertanyaan-pertanyaan yang muncul waktu itu, mengapa sudah ada berbagai aturan dengan ancaman hukuman tinggi tetapi masih terjadi perusakan lingkungan yang antara lain dilakukan masyarakat sendiri, dan bagaimana sebagainya pembangunan itu disempurnakan. Dalam Sidang Umum PBB 1983 disepakati membentuk suatu komisi untuk mempelajari tantangan lingkungan dan pembangunan serta cara-cara menanggulanginya. Sekjen PBB di tahun 1984 mengangkat Nyonya Gro Harlem Brundtland (Perdana Menteri Norwegia) sebagai Ketua Komisi Dunia untuk Lingkungan dan Pembangunan (the World Commission on Environment and Development); salah seorang anggotanya, Prof. Emil Salim. Sidang kerja pertama Komisi ini justru dilakukan di Jakarta (Maret 1985) berupa dialog langsung dengan pemerintah, pengusaha dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat.
   Tahun 1987, Komisi membuat laporan yang berjudul Our Common Future (Hari Depan Kita Bersama), yang juga dikenal sebagai The Brundtland Report. Komisi menyimpulkan, a.l. dalam praktek tidak adanya keterpaduan antara pertimbangan pembangunan dengan pertimbangan ekologi, tidak adanya keterpaduan antar instansi, dan hukum yang ada pada umumnya merupakan hukum yang tidak didukung oleh masyarakat. Untuk mendapatkan dukungan masyarakat, Komisi merekomendasikan pembaharuan hukum di mana cara yang paling baik menurut Komisi adalah:
1. Melalui desentralisasi pengelolaan sumberdaya yang menjadi penopang hidup masyarakat setempat; dan
2. Melalui pemberian suara yang efektif pada masyarakat itu mengenai penggunaan sumberdaya tersebut.
   Dua cara untuk mencapai hukum yang didukung masyarakat di atas, kemudian dikenal sebagai konsep berbasis masyarakat (community-based).

TAP MPR NO.IX/MPR 2001

   Indonesia telah memiliki UU No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup yang kemudian digantikan oleh UU No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Tetapi undang-undang ini dipandang belum optimal memberikan keseimbangan yang konkrit antara kepentingan pembangunan dan kepentingan perlindungan lingkungan hidup. Juga dengan adanya perhatian yang lebih besar kepada manusia itu sendiri di era reformasi ini, maka oleh MPR telah diterbitkan Ketetapan MPR No.IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Sumberdaya Alam.
   Dalam Pasal 5 Ketetapan MPR ini ditetapkan prinsip-prinsip pembaruan agraria dan pengelolaan sumberdaya alam, yaitu antara lain (huruf l): “melaksanakan desentralisasi berupa pembagian kewenangan di tingkat nasional, daerah provinsi, kabupaten/kota, dan desa atau yang setingkat, berkaitan dengan alokasi dan manajemen sumberdaya agraria dan sumberdaya alam”. Dalam prinsip di atas diakui perlunya desentralisasi alokasi dan manajemen sumberdaya alam sampai ke tingkat desa dan yang setingkat.

RAMBU-RAMBU YANG PERLU

   Sudah tentu akan muncul kekuatiran apakah desentralisasi tidak akan justru menimbulkan pertentangan antar masyarakat desa dan menyulitkan kebijakan pembangunan pemerintah. Untuk itu diperlukan rambu-rambu, setidak-tidaknya:
1. Pemahaman bahwa desentralisasi yang dimaksudkan dalam Ketetapan MPR, juga Brundtland Report 1987, bukanlah dari aspek kepemilikan tapi aspek pengelolaan (manajemen);
2. Hak masyarakat adalah berupa hak lingkungan tertentu dan hak ekonomi tertentu, jadi bukanlah keseluruhan hak seperti seorang pemilik;
3. Hak-hak itu perlu melalui proses pendaftaran;
4. Ada hal-hal tertentu di mana kegiatan pembangunan perlu diprioritaskan, khususnya pembangunan fasilitas umum seperti pelabuhan dan jalan umum.

KEWENANGAN PROPINSI

   Dalam Pasal 4 ayat (1) UU Pemerintah Daerah, ditentukan bahwa antara Daerah Propinsi, Kabupaten Kota masing-masing berdiri sendiri dan tidak mempunyai hubungan hirarkhi satu sama lain. Tetapi dalam Penjelasan Pasal 4 juga dikatakan bahwa “dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan terdapat hubungan koordinasi, kerja sama, dan/atau kemitraan dengan Daerah Kabupaten dan Daerah Kota dalam kedudukan masing-masing sebagai Daerah Otonom. Sementara itu, dalam kedudukan sebagai Wilayah Administrasi, Gubernur selaku wakil Pemerintah melakukan hubungan pembinaan dan pengawasan terhadap Daerah Kabupaten dan Daerah Kota.” Selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (2) ditentukan bahwa Daerah Propinsi, Daerah Kabupaten, dan Daerah Kota berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.
   Dengan demikian, Daerah propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota memiliki kewenangannya masing-masing, tetapi Propinsi memiliki kewenangan untuk memberikan pedoman umum sebagai standar propinsi untuk pengelolaan pesisir yang berlaku untuk seluruh wilayah propinsi. Sama halnya jika Pemerintah Nasional berkehendak membuat UU tentang Pengelolaan Pesisir, maka itu dimaksudkan agar ada standar nasional.
Dengan adanya keterbatasan wewenang Propinsi, maka yang dapat dilakukan Propinsi adalah meminta agar Kabupaten/Kota untuk masing-masing membuat Perda Kabupaten/Kota tentang pengelolaan pesisir berdasarkan standar Propinsi. Ini karena Pemerintah Kabupaten dan Kota yang lebih memiliki kewenangan untuk secara langsung mengatur perilaku masyarakatnya masing-masing. Daerah juga tidak perlu menunggu aturan-aturan dari Pemerintah Nasional, karena sebagaimana ditentukan oleh UU Pemerintah Daerah, maka daerah mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.

URGENSI

   Di masa lalu, paradigma pembangunan lebih memprioritaskan masyarakat perkotaan dan pertanian pedalaman, sedangkan masyarakat pesisir kurang diperhatikan. Sudah saatnya memang paradigma tersebut dirubah dengan memberikan perhatian yang sama terhadap masyarakat pesisir karena mereka juga adalah warga negara Indonesia.
   Konsekuensinya, justru masyarakat pesisir perlu mendapatkan perhatian khusus karena ketertinggalan mereka akibat paradigma masa lampau. Yang perlu dilakukan adalah pemberdayaan masyarakat pesisir. Memberikan sesuatu (kapal, ternak, dsb) kepada masyarakat dalam kondisinya sekarang ini, tidak akan mencapai hasil yang diharapkan. Barang-barang itu dengan cepat akan terlepas dari mereka. Mengapa? Mereka tidak memiliki kemampuan untuk mengelola dan mempertahankannya. Karenanya, arah kebijakan sekarang ini untuk pemberdayaan masyarakat, umumnya bukan lagi ditekankan pada pembangunan (development) dalam arti memberikan barang atau uang kepada masyarakat, tetapi dengan pelatihan dan pendampingan selama beberapa waktu - perlu waktu bertahun-tahun - agar masyarakat mempunyai kemampuan manajemen (pengelolaan).

1/ Dipublikasi di Manado Post, 24-12-2002.