>> Perpustakaan Elektronik >> Perpu & UU Darurat
Daftar Perpu dan UU Darurat - Perpustakaan Elektronik   Fakultas Hukum
 
Nomor Tahun Judul Peraturan Terkait
4 2009 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (tidak berlaku lagi) Dicabut oleh UU No 3/2010
3 2009 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian UU No 37/2009
2 2009 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji
1 2009 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah UU No 17/2009

5

2008

Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

UU No 16/2009
4 2008 Jaring Pengaman Sistem Keuangan
3 2008 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan
UU No 7/2009
2 2008 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
1 2008 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua

2

2007

Penanganan Permasalahan Hukum Dalam Rangka Pelaksanaan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Wilayah Dan Kehidupan Masyarakat Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara

1 2007 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang

2

2006

Penangguhan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Pengadilan Perikanan Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 71 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

1 2006 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah UU No 10/2006

3

2005

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

UU No 8/2005
2 2005 Badan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Wilayah Dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara
1 2005 Penangguhan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

2

2004

Perubahan Atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

1 2004 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan UU No 19/2004

2

2002

Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Pada Peristiwa Peledakan Bom Di Bali Tanggal 12 Oktober 2002

UU No 16/2003
1 2002 Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme UU No 15/2003

2

2000

Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Pada Peristiwa Peledakan Bom Di Bali Tanggal 12 Oktober 2002

UU No 37/2000
1 2000 Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme UU No 36/2000

1

1992

Penangguhan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan


1

1984

Penangguhan Mulai Berlakunya Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984


2

1971

Tanda Kehormatan Bintang Yudha Dharma

1 1971 Pencabutan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1964 tentang Larangan Penarikan Cek Kosong

1

1969

Bentuk-bentuk Usaha Negara


1

1968

Tanda Kehormatan Bintang Kartika Eka Pakci


2

1965

Kebijaksanaan Penerimaan Negara Tahun 1966

1 1965 Perubahan/Penambahan Undang-Undang No.7 Tahun 1960 (Lembaran-Negara Tahun 1960 No.109)

6

1964

Badan Pemeriksa Keuangan

5 1964 Nilai Transaksi Rupiah dan Pembebasan Atas Impor
4 1964 Pembentukan Daerah Tingkat Ii Dairi Dengan Mengubah Undang-Undang No. 7 Drt. 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Utara
3 1964 Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung Dengan Mengubah Undang-Undang No. 25 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan
2 1964 Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah Dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara Dengan Mengubah Undang-Undang No. 47 Prp Tahun 1960 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah Dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara
1 1964 Perubahan Dan Tambahan Undang-Undang No. 21 Tahun 1959, Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1958, Tentang Penggantian Peraturan Tentang Bintang Gerilya Sebagai Termaktub Dalam Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1949 (Lembaran-Negara Tahun 1958 No. 154) Sebagai Undang-Undang (Lembaran-Negara Tahun 1959 No. 65)

9

1963

Penangguhan Pelaksanaan Pemungutan Bea-Bea Dan Cukai-Cukai Di Daerah Tingkat Ii Kepulauan Riau

8 1963 Pemasukan Daerah Tingkat Ii Kepulauan Riau Ke Dalam Daerah Pabean Indonesia

17

1962

Perubahan Dan Tambahan Undang-Undang No. 21 Prp Tahun 1960 Tentang Bank Pembangunan Indonesia

5 1962 Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Prp Tahun 1960 Tentang Pergudangan (Lembaran-Negara Tahun 1962 No. 31) UU No 11/1965
1 1962 Pemanggilan dan Pengerahan Semua Warga negara Rangka Mobilisasi Umum Untuk Kepentingan Kemanan dan Pertahanan Negara

1

1961

Barang


56

1960

Penetapan Luas Tanah Pertanian

51 1960 Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya UU No 1/1961
49 1960 Panitya Urusan Piutang Negara
48 1960 Pengawasan Pendidikan dan Pengajaran Asing
47 1960 Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah
38 1960 Penggunaan dan Penetapan Luas Tanah Untuk Tanaman-tanaman Tertentu
19 1960 Perusahaan Negara (tidak berlaku lagi) Digantikan oleh UU No 19/2003
18 1960 Perubahan Jumlah Hukuman Denda dalam KUHPidana dan dalam Ketentuan-ketentuan Pidana Lainnya Yang Dikeluarkan Sebelum Tanggal 17 Agustus 1945
4 1960 Perairan Indonesia (tidak berlaku lagi) UU No 1/1961
Digantikan oleh UU No 6/1996
3 1960 Penguasaan Benda-Benda Tetap Milik Perseorangan Warga Negara Belanda
2 1960 Pergudangan Diubah oleh Perppu No. 5/1962
1 1960 Penambahan Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 27) Yang Ditambah Dengan Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1958 (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 156) Tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi

29

1959

Perubahan Masa Pemungutan Pajak Verponding Dan Pajak Bangsa Asing

23 1959 Pencabutan Undang-Undang Nomor 74 Tahun 1957 (Lembaran Negara Nomor 160 Tahun 1957) dan Penetapan Keadaan Bahaya
21 1959 Memperberat Ancaman Hukuman Terhadap Tindak Pidana Ekonomi
4 1959 Penghapusan Sistem Bukti Ekspor (B.E.)
3 1959 Pembekuan Sebagian Dari Simpnan Pada Bank-bank
2 1959 Penurunan Nilai Uang Kertas Rp. 500,- Dan Rp. 1000,-
1 1959 Bank Umum Negara




UNDANG-UNDANG DARURAT


7

1959

Pembentukan pengadilan tinggi di Jawa Tengah di Semarang Dan Perubahan wilayah hukum pengadilan tinggi di Surabaya dan Makassar

2 1959 Pemberian Tanda Kehormatan Bintang Garuda

8

1958

Penambahan Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 (Lembaran-Negara Tahun 1955 No. 27) Tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi


25

1957

Penghapusan Monopoli Garam dan Pembikinan Garam Rakyat

12 1957 Peraturan Umum Retribusi Daerah
11 1957 Peraturan Pajak Daerah

9

1956

Pembentukan Daerah Otonom Kota Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara

6 1956 Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan UU No 28/1959
5 1956 Undang Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956, Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan UU No 28/1959
4 1956 Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan UU No 28/1959

19

1955

Penjualan Rumah-rumah Negeri Kepada Pegawai Negeri

7 1955 Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi

11

1954

Amnesti dan Abolisi


9

1953

Pengawasan Orang Asing

3 1953 Pembentukan (Resmi) Daeah Otonom Kabupaten/Daerah Istimewa Tingkat Kabupaten dan Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Kalimantan

15

1952

Pemungutan Pajak Verponding Untuk Tahun-Tahun 1953 Dan Berikutnya

14 1952 Perubahan Dan Penambahan Peraturan Pemungutan Pajak Peralihan, Pajak Upah Dan Pajak Kekayaan
13 1952 Larangan untuk mempergunakan dan memasukkan dalam peredaran uang perak yang dikeluarkan berdasarkan "indische muntwet 1912"
12 1952 Kewajiban Anggota Angkatan Perang Untuk Tetap Dinas Ketentaraan
11 1952 pengubahan dan penambahan dari "ordonnantie op de vennootschapbelasting 1952", yang memberikan pula aturan kelengkapan lebih lanjut mengenai pungutan ini
10 1952 Perubahan mengenai mulai berlakunya undang-undang darurat tentang penetapan berlakunya undang-undang darurat nr 11 tahun 1950 untuk para anggota tentara angkatan laut an angkatan udara. (lembaran-negara nr 76 tahun 1951)
9 1952 Penyelesaian Hutang Negara Di Zaman Peprgolakan
1 1952 Pemindahan dan pemakaian tanah-tanah dan Barang-barang Tetap yang lainnya yang mempunyai Titel Menurut Hukum Eropa

25

1951

Memperpanjang Waktu Berlakunya Hukuman Termaksud Dalam Pasal 3 Ayat 2 Ordonansi (Staatsblad Untuk Indonesia 1948 No. 141)

20 1951 Penghentian Berlakunya "Indische Muntwet 1912" Dan Menetapan Peraturan Baru Tentang Mata Uang
19 1951 Pemungutan Pajak Penjualann
18 1951 Membatasi Masa Berlakunya Undang-Undang Pajak Peredaran 1950
17 1951 Penimbunan Barang-barang
16 1951 Penyelesaian Perselisihan Perburuhan
15 1951 Penilaian Dari Bagian-Bagian Pendapatan Dan Kekayaan, Baik Yang Diperoleh Maupun Yang Berada Dalam Uang Asing, Untuk Pemungutan Pajak Peralihan, Pajak Upah, Pajak Perseroan Dan Pajak Kekayaan Dan Tentang Perubahan Pajak Peralihan 1944
14 1951 Pemungutan Pajak Verponding Atas Tahun 1951
13 1951 Bursa
12 1951 Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) Dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948
11 1951 Penetapan Berlakunya Undang-Undang Darurat Nr. 19 Tahun 1950, Mengenai Pemberian Pensiun Dan Onderstand Kepada Anggauta Angkatan Laut Dan Angkatan Udara
10 1951 Pencabutan Kembali Gaji Militer Tahun 1950
9 1951 Memperpanjang Berlakunya Opcenten Atas Beberapa Macam Cukai
8 1951 Perubahan Reglement A Yang Dilampirkan Pada Rechtordonnantie (Staatsblad 1931 No. 471)
7 1951 Memperpanjang Waktu Berlakunya Aturan Hukum Termaksud Dalam Pasal 3 Ayat 2 Ordonansi (Staatsblad 1948 No. 141)
6 1951 Mengubah "Grondhuur-Ordonnantie" (S. 1918 No. 88) Dan "Vorstenlandsch Grondhuurreglement" (S. 1918 No. 20)
5 1951 Tambahan Undang-Undang Darurat Nr. 37 Tahun 1950, Mengenai Perubahan Ordonansi Pajak Peralihan 1944, Ordonansi Pajak Upah Dan Ordonansi Pajak Kekayaan 1932
4 1951 Pengubah Dan Menambah Peraturan Dalam Staatsblad 1916 No. 47, Mengenai Idzin Masuk Dan Idzin Tinggal Untuk Bangsa Asing Ke/Di Indonesia
3 1951 Menaikkan Jumlah Maksimum Porto Dan Bea
2 1951 Perubahan "Rechtenordonnantie" (Staatsblad 1882 No. 240 Jo. Staatsblad 1931 No. 47)
1 1951 Tindakan - tindakan sementara untuk menyelenggarakan Kesatuan susunan kekuasaan dan acara pengadilan - Pengadilan sipil

43

1950

Perubahan Pasal 45 "Zegelverordening 1921"

42 1950 Bea-bea Imigrasi 1950
41 1950 Menaikan Bea Yang Dikenakan Untuk Memperoleh Dokumen-Dokumen Imigrasi
40 1950 Surat Perjalanan Republik Indonesia
39 1950 Memungut Opsenten Atas Bea-Masuk Selama Tahun 1951
38 1950 Tambahan Dan Perubahan Undang-Undang Pajak Peredaran 1950 (Undang-Undang Darurat Nr. 12, Tahun 1950)
37 1950 Perubahan Pajak Peralihan 1944, Ordonansi Pajak Dan Upah Dan Ordonansi Pajak Kekayaan 1932
36 1950 Penetapan Berlakunya Undang-Undang, Undang-Undang Darurat Dan Ordonansi-Ordonansi Mengenai Masalah-Masalah Pajak Dikeluarkan Sebelum Pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia
35 1950 Pungutan Tambahan Pokok Pajak Mengenai Pajak Kekayaan Dan Pajak Perseroan Tahun 1951
34 1950 Mengubah undang-undang darurat no. 25, tahun 1950 mengenai hak pengangkatan dan pemberhentian Pegawai-pegawai Republik Indonesia Serikat
33 1950 Mencabut kembali Undang-Undang Darurat Nr. 6 tahun 1950 (lembaran-negara nr 7)
32 1950 Perubahan "Tariefordonnantie" (Staatsblad 1910 No. 628 Jo. Staatsblad 1934 No. 471)
31 1950 Penggantian Kerugian Anggota-Anggota Senat Republik Indonesia Serikat
30 1950 Penggantian Kerugian Anggota-Anggota Senat Republik Indonesia Serikat
29 1950 Penetapan Kejahatan-Kejahatan Dan Pelanggaran-Pelanggaran Yang Dilakukan Dalam Masa Pekerjaan Oleh Para Pejabat, Yang Menurut Pasal 148 Konstitusi Republik Indonesia Serikat Dalam Tingkat Pertama Dan Tertinggi Diadili Oleh Mahkamah Agung Indonesia
28 1950 Perubahan Peraturan Pemberian Pensiun Dan Onderstand Kepada Para Anggauta Tentara Angkatan Darat
27 1950 Mengubah Peraturan Gaji Militer 1950 (P.G.M. 1950)
26 1950 Pengesahan Dan Pengakuan Hutang Terhadap Kerajaan Belanda
25 1950 Hak Pengangkatan Dan Pemberhentian Pegawai-Pegawai Republik Indonesia Serikat
24 1950 Peraturan Tambahan Perjalanan Luar Negeri
23 1950 Peraturan Tambahan Istirahat Luar Negeri
22 1950 Penurunan Cukai Tembakau
21 1950 Pengeluaran Uang Kertas Atas Tanggungan Republik Indonesia Serikat
20 1950 Pemerintahan Jakarta Raya
19 1950 Peraturan Pensiun Dan Onderstand Kepada Para Anggota Tentara Angkatan Darat
18 1950 Penghapusan Pengadilan-Pengadilan Landgerecht Dan Appelraad dan Pembentukan Pengadilan-Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Tinggi
17 1950 Hukum Acara Pidana Pada Pengadilan Tentara
16 1950 Susunan Dan Kekuasaan Pengadilan Kejaksaan Dalam Lingkungan Peradilan Ketentaraan
15 1950 Penyelesaian Urusan Pemulihan Hak
14 1950 Penyelenggaraan Tugas-Tugas Pemerintahan Di Negara Sumatera Selatan Oleh Republik Indonesia Serikat
13 1950 Pnjaman Darurat
12 1950 Pajak Peredaran
11 1950 Tata-Cara Perubahan Susunan Kenegaraan Dari Wilayah Republik Indonesia Serikat
10 1950 Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Daerah Negara Pasundan Oleh Republik Indonesia Serikat
9 1950 Perobahan Undang-Undang. Postspaarban (Staatsblad 1934 No. 653. 1937 No. 176 Dan 197 Dan 1941 No. 295)
8 1950 Mengadakan Tambahan Peraturan Keadaan Perang Dan Darurat Perang (Keputusan Raja Tertanggal 13 September 1939 No. 32 Staatsblad Indonesia Tahun 1939 No. 582)
7 1950 Perguruan Tinggi
6 1950 Pembentukan Jabatan Gubernur Militer Ibukota Dicabut oleh UU Darurat No 33/1950
5 1950 Peraturan Gaji Militer Tahun 1950, "Peraturan Gaji Militer Tahun 1950" ("P.G.M. 1950")
4 1950 Penerimaan Anggauta Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat
3 1950 Pungutan Tambahan Pajak Mengenai Pajak Kekayaan Dan Pajak Perseroan Tahun 1950
2 1950 Penerbitan Lembaran-Negara Republik Indonesia Serikat dan Berita Negara Republik Indonesia Serikat Tentang Mengeluarkan, Mengumumkan dan Mulai Berlakunya Undang-Undang Federal dan Peraturan Pemerintah
1 1950 Penyerahan Penyelenggaraan Seluruh Tugas Pemerintah Dari Negara Jawa Timur Kepada Komisaris Pemerintah

 

 
>>  Perpustakaan Elektronik >>Perpu & UU Darurat  
 © Fakultas Hukum Unsrat 2006.