LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 75 TAHUN 2006

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG
NOMOR 12 TAHUN 2006
TENTANG
PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PENERTIBAN PENGEDARAN MINUMAN BERALKOHOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOPPENG,

Menimbang : a. bahwa untuk menghindari berbagai dampak yang ditimbulkan penggunaan minuman beralkohol di kalangan masyarakat, terutama pengaruhnya yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan, gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat, maka dipandang perlu adanya usaha dalam bentuk pengawasan, pengendalian, dan penertiban terhadap pengedaran dan penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Soppeng;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pengawasan, Pengendalian dan Penertiban Pengedaran Minuman Beralkohol.

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi ( Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 100,Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3495);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53,Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3330);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI tahun 2000 Nomor 51, tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Keputusan Presiden RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59/Men/Kes/Per/II/1992 tentang Larangan Peredaran Produksi dan Pengedar Minuman Keras yang tidak terdaftar pada Departemen Kesehatan;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 86/Men/Kes/IV/1997 tentang Minuman Keras;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 282/MENKES/SK/II/1998 tentang Standar Mutu Minuman Beralkohol
13. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 359/MPR/Kep/10/1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Produksi, Impor, Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota;
16. Instruksi Menteri Dalam negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Pengawasan, Penertiban Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol di Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 13 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Soppeng sebagai Daerah Otonom.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOPPENG
Dan
BUPATI SOPPENG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG TENTANG PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PENERTIBAN PENGEDARAN MINUMAN BERALKOHOL

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud:

a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Soppeng.

b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.

c. Kepala Daerah Kabupaten adalah Bupati Soppeng.

d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang disingkat dengan DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kab. Soppeng.

e. Pejabat adalah Pegawai yang diberi Tugas tertentu sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

f.   Minuman Beralkohol adalah Minuman yang mengandung Ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara Fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol.

g. Pengedaran minuman beralkohol adalah minuman yang beralkohol diproduksi, dipelosok atau diedarkan di Daerah atau penyaluran minuman beralkohol untuk diperdagangkan.

h. Perusahaan adalah perusahaan yang melakukan kegiatan dibidang usaha minuman beralkohol yang dapat berbentuk perorangan, persekutuan atau badan hukum yang berkedudukan di Wilayah Kabupaten Soppeng.

i. Distiributor adalah perusahaan yang ditunjuk Importer Minuman beralkohol dan atau Industri Minuman beralkohol untuk menyalurkan asal impor dan atau hasil produksi dalam Negeri;

j. Sub Distributor adalah Perusahaan yang dtunjuk oleh Distributor >untuk menyalurkan minuman beralkohol di wilayah Kab.Soppeng.

k. Pengecer adalah perusahaan yang menjual secara eceran minuman beralkohol khusus dalam kemasan.

l. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang disingkat SIUPMB adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khususnya minuman beralkohol golongan A,B dan C;

m. Izin peredaran adalah Izin tertulis yang diberikan olah Bupati untuk memasukkan, mengeluarkan dan mengedarkan minuman beralkohol.
n. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan/atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa Boga atau Katering;

o. Bar adalah setiap tempat usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menjual minuman termasuk minuman beralkohol untuk umum dan diminum ditempat;

p. Pub/Karaoke adalah tempat untuk bersantai sambil bernyanyi/berkaraoke dengan menikmati minuman dan makanan ringan;

q. Club malam adalah suatu usaha yang disediakan untuk santai sambil menikmati makanan ringan yang dilengkapi dengan sarana dansa serta dibuka untuk malam hari.

r. Diskotik adalah tempat yang dilengkapi dengan sarana hiburan untuk menikmati minuman dan makanan ringan sambil joget.

s. Penyidik Pegawai Ngeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri dilingkungan Pemerintah Kabupaten Soppeng yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

t. Tim adalah Tim pengawasan, pengendalian dan penertiban pengedaran Minuman Beralkohol adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati yang beranggotakan Instansi terkait di Daerah Kabupaten Soppeng yang bertugas melakukan pengawasan, pengendalian dan penertiban pengedaran minuman beralkohol serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati;

BAB II
PENGEDARAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL DAN PRODUKSI MINUMAN BERALKOHOL TRADISIONAL

Pasal 2

(1) Memproduksi, memasukkan, menyalurkan, mengedarkan, dan menjual minuman beralkohol didalam wilayah Kabupaten Soppeng terlebih dahulu wajib mendapat izin tertulis dari Bupati, termasuk minuman beralkohol secara tradisional;

(2) Izin tertulis sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan oleh Bupati setelah pemohon mendapatkan Rekomendasi/persetujuan dari Dinas dan atau unit kerja yang membidangi perindustrian dan perdagangan dan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

(3) Tata cara pemberian izin dan pengaturannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur kemudian oleh Bupati.

Pasal 3

(1) Jumlah dan jenis minuman beralkohol yang dapat dimasukkan, disalurkan, diedarkan dan atau dijual tidak boleh melebihi jumlah yang ditetapkan dalam SIUPMB

(2) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 2 Peraturan Daerah ini berlaku selama 3 (tiga) Tahun dan dapat diperpanjang lagi berdasarkan hasil Evaluasi setiap tahun.

(3) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini diajukan (4) SIUPMB sebagaimana dimaksud Pasal 2 diatas tidak boleh dipindah tangankan kepada pihak lain.

Pasal 4

Izin sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 2 Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi karena beberapa hal sebagai berikut :
a. Atas Permintaan Sendiri;
b. Masa berlakunya Habis;
c. Dicabut karena melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini, atau ketentuan lainnya.

Pasal 5

(1) Setiap Perusahaan dilarang menjual minuman beralkohol kecuali ditempat yang diizinkan oleh Bupati;

(2) Tempat Penjualan Minuman beralkohol harus sesuai dengan tempat yang ditentukan dalam izin yang diberikan oleh Bupati;

(3) Bupati sebelum memberikan izin dimaksud pada ayat (2) Pasal ini harus mengumumkan permohonan izin ditempat yang diusulkan oleh pemohon selama 1 (satu) bulan;

(4) Apabila ada keberatan dari masyarakat ditempat yang dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, permohonan izin tersebut tidak dapat diberikan.

Pasal 6

(1) Penjualan Minuman beralkohol yang diminum ditempat hanya dilakukan di Hotel berbintang 3,4,5, Restoran, dan ditempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati;

(2) Minuman beralkohol tidak boleh dijual ditempat umum seperti rumah makan, wisma, warung, gelanggang olahraga, gelanggang remaja, kantin, kaki lima, terminal, stasiun, kios-kios kecil dan tempat/lokasi tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati;

(3) Tempat penjualan langsung minuman beralkohol dan tempat penjualan langsung untuk diminum ditempat minuman beralkohol tidak boleh berdekatan dengan tempat peribadatan, sekolah, rumah sakit, rumah penduduk dan perkantoran yang jaraknya minimal 1000 Meter;

(4) Minuman beralkohol tidak boleh dijual kepada anak dibawah umur, pelajar dan Anggota ABRI/Pegawai Negeri.

Pasal 7

(1) Batas waktu penjualan Minuman beralkohol untuk diminum di Tempat Penjualan ditetapkan mulai jam 21.00 sampai dengan jam 00.00;
(2) Batas waktu penjualan Minuman beralkohol untuk diminum diluar tempat penjualan ditetapkan mulai jam 07.00 sampai dengan jam 09.00 malam, siang 12.00 s.d 15.00 wita.

BAB III
LABEL DAN TANDA PENGENDALI

Pasal 8

(1) Pada setiap kemasan atau botol minuman beralkohol yang dikonsumsi wajib dilengkapi dengan Label sesuai dengan Peraturan Perundang- >undangan yang berlaku.

(2) Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan Bahasa Indonesia sekurang-kurangnya memuat keterangan mengenai:
a. Nama produk;
b. Kadar alkohol;
c. Daftar bahan yang digunakan
d. Berat bersih atau isi bersih
e. Nama dan alamat pihak yang memperoduksi
f. Tanggal, Bulan dan Tahun kadaluarsa
g. Pencantuman tulisan “Minuman Beralkohol”.

(3) Disamping label sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pasal ini setiap pemegang SIUPMB melalui Distributor, diwajibkan menempelkan tanda pengendali pada setiap botol/kemasan Minuman Keras yang diedarkan untuk menghindari pemalsuan.

Pasal 9

(1) Minuman beralkohol yang tidak mempunyai label dan tanda pengendali digolongkan minuman beralokohol yang tidak memenuhi syarat untuk diedarkan di dalam wilayah Kabupaten Soppeng

(2) Terhadap minuman beralkohol tradisional diperlakukan ketentuan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(3) Bentuk uraian, ukuran, dan warna tanda pengendali ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

BAB IV
KEWAJIBAN

Pasal 10

Perusahaan minuman beralkohol berkewajiban :
a. Menjaga ketertiban dan keamanan dalam ruang tempat penjualan dan sekitarnya;
b. Meminta kepada petugas keamanan untuk menertibkan dan mengamankan kegaduhan yang terjadi ditempat penjualannya bila tidak dapat dicegah sendiri;
c. Izin harus ditempatkan pada tempat yang mudah dilihat oleh umum;
d. Harus menempelkan peringatan bahwa setiap orang yang meminum minuman beralkkohol tidak boleh berlebihan atau sampai mabuk;
e. Menetapkan dan menempelkan batas waktu penjualan.

BAB V
P E L A P O R A N

Pasal 11

(1) Sub distributor, pengecer dan atau penjual minuman beralkohol wajib melaporkan realisasi pengadaan, penyaluran dan penjualan minuman beralkohol kepada Bupati dengan tembusan kepada kepala Dinas Koperindag Tamben, Dinas Kesehatan dan Kessos, Tim Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol Kabupaten Soppeng atau unit kerja yang membidangi kewenangan tersebut;

(2) Laporan realisasi pengadaan dan penyaluran serta penjualan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi pula :
a. Jenis dan jumlah minuman beralkohol;
b. Pengguna/peminum minuman beralkohol.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diatas akan ditetapkan kemudian oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 12

Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 perusahaan wajib memberikan informasi mengenai kegiatan usahanya apabila sewaktu-waktu diperlukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB VI
PENGAWASAN PENGEDARAN DAN PENJUALAN

Pasal 13

(1) Semua Minuman Beralkohol yang diedarkan, dimasukkan dalam botol/kemasan dengan mencantumkan etiket, jenis minuman, kadar alkohol/ethanol, volume minuman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(2) Minuman Beralkohol adalah Minuman yang pengedaran dan penjualannya ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan.

Pasal 14

(1) Pengawasan tempat Pengedaran dan penjualan Minuman Beralkohol di Daerah dilakukan oleh Bupati yang dibantu oleh tim yang beranggotakan Instansi terkait di Daerah;

(2) Tim wajib memberikan pertimbangan kepada Bupati dalam rangka pemberian izin sebagaimana dimaksud pasal 2 peraturan Daerah ini;

(3) Pemberian pertimbangan kepada Bupati sebagaimana ayat (2) Pasal ini tetap harus memperhatikan saran dan masukan dari masyarakat;

(4) Tim sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini dibentuk dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

Bupati berwenang mencabut izin peredaran Minuman Beralkohol yang telah diberikan atau mengurangi jumlah Minuman Beralkohol yang diizinkan untuk diedarkan karena pertimbangan kepentingan umum.

Pasal 16

Bupati berwenang mencabut izin penjualan minuman beralkohol karena :
a. Bertentangan dengan kepentingan umum;
b. Dianggap perlu untuk menjaga kepentingan umum;
c. Bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku

Pasal 17

Bupati dapat menghentikan penjualan minuman beralkohol karena pertimbangan khusus, pada hari-hari tertentu karena dianggap akan mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat.

BAB VII
PENERTIBAN

Pasal 18

Bupati dapat membatasi jumlah dan jenis minuman beralkohol yang dapat diedarkan di Daerah setelah mendengar pertimbangan dari tim pengawasan dan penertiban.

Pasal 19

Pengendalian dan penertiban peredaran minuman beralkohol di daerah dilakukan oleh tim pengawasan dan penertiban secara terpadu dibawah koordinasi Bupati.

Pasal 20

Bupati melaksanakan penertiban di tempat-tempat penjualan minuman beralkohol sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB VIII
PENYIDIKAN

Pasal 21

(1) Selain pejabat Penyidik Umum, pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini berdasarkan undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku;

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat(1) adalah :
a. Menerima, laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya Tindak Pidana;
b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
e. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
g. Mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan Tindak Pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
i. Melakukan tindakan lain menurut Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB IX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

(1) Barang siapa yang melanggar ketentuan pasal 2 ayat (1), Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 10 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran;

(3) Tanpa mengurangi arti ketentuan ancaman pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini terhadap pengedar/pemasok minuman beralkohol dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan semua izin yang telah berlaku selama ini harus disesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang sisa masa berlakunya tidak melebihi 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini, dengan kewajiban tetap melakukan pendaftaran ulang.

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan tentang izin Penjualan Minuman yang mengandung alkohol di Kabupaten Soppeng agar menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kab. Soppeng.

Ditetapkan di Watansoppeng
Pada tanggal : 25 Juli 2006
BUPATI SOPPENG,
Ttd
H. ANDI SOETOMO

Diundangkan dalam lembaran Daerah Kabupaten Soppeng omor 75 Tahun 2006 Tanggal 31 Juli 2006

SEKRETARIS DAERAH,
H. M. NATSIR HUSAIN