PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA
NOMOR 2 TAHUN 2002
TENTANG
PENGELOLAAN SUMBERDAYA WILAYAH PESISIR TERPADU BERBASIS MASYARAKAT
DI KABUPATEN MINAHASA.


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MINAHASA

Menimbang :     a. bahwa lingkungan hidup Indonesia sebagai karunia dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa kepada rakyat dan bangsa Indonesia merupakan ruang bagi kehidupan dalam segala aspek dan matranya;

                        b. bahwa dipandang perlu melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup termasuk sumberdaya alam, untuk melestarikan dan mengembangkan kemampuan yang serasi, selaras dan seimbang guna menunjang terlaksananya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan;

                        c. bahwa pembangunan wilayah pesisir merupakan bagian dari pembangunan seluruh wilayah perairan Indonesia dengan segenap sumberdaya alam yang terkandung di dalamnya untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia;

                        d. bahwa sejak diterapkannya kebijakan dan strategi pembangunan wilayah pesisir dan laut yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan, maka semakin terbukti bahwa masyarakat memiliki kemampuan untuk mengelola sumberdaya alam dengan baik;

                        e. bahwa untuk menjaga keseimbangan pembangunan wilayah pesisir dan laut maka harus dilakukan upaya-upaya terpadu berbasis masyarakat melalui swadaya dan partisipasi dari, oleh, dan untuk masyarakat, termasuk lembaga yang terkait,  guna melindungi daya dukung lingkungan hidup akibat tekanan dan atau perubahan langsung maupun tidak langsung yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan;

                        f. bahwa untuk pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir di Kabupaten Minahasa, perlu dituangkan dalam suatu Peraturan Daerah.

 

Mengingat :       1. pasal 33 ayat (3), Undang-undang Dasar 1945;

                        2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IX Tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam;

                        3. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi. (Lembaran Negara Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);

                        4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan, (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299);

                        5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam  Hayati dan Ekosistemnya. (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);

                        6. Undang-undang No. 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);

                        7. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992  tentang Penataan Ruang. (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);

                        8. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3647);

                        9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang  Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

                        10. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

                        11. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);

                        12. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998, tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 8132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3776);

                        13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999, tentang Pengendalian Pencemaran dan atau Perusakan Laut. (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3816);

                        14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom, (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

                        15. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang  Kawasan Lindung;

                        16. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Perundang-undangan dan bentuk rancangan Peraturan Pemerintah dan rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

                        17. Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten Minahasa Nomor 3 Tahun 1992 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten Daerah Tingkat II Minahasa (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 1992 Nomor 3);

                        18. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 2 Tahun 2000 tentang Badan Perwakilan Desa;

                        19. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 3 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa;

                        20. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 6 Tahun 2000 tentang Peraturan Desa.

                        21. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 13 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Minahasa.

                        22. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 14 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Minahasa.

                        23. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 15 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan.

.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN MINAHASA,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENTANG PENGELOLAAN SUMBERDAYA WILAYAH PESISIR TERPADU BERBASIS MASYARAKAT            DI KABUPATEN  MINAHASA.

 

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

  1. Daerah adalah Kabupaten Minahasa;
  2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Minahasa;
  3. Kepala Daerah adalah Bupati Minahasa;
  4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa; 
  5. Otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten;
  7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang tersebar dibebarapa jaga memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten;
  8. Desa Pesisir adalah desa dan atau nama lain yang memiliki garis pantai;
  9. Pemerintah Desa adalah Hukum Tua dan Perangkat Desa;
  10. Hukum Tua adalah Kepala Desa menurut Hukum Adat di Minahasa;
  11. Badan Perwakilan Desa selanjutnya disebut BPD adalah badan perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, dan membuat Peraturan Desa;
  12. Peraturan Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Hukum Tua atas persetujuan BPD dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah yang diserahkan kepada pemerintah desa sebagai pelaksanaan dan penjabaran peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  13. Keputusan Hukum Tua adalah semua keputusan yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Desa dan kebijaksanaan Hukum Tua, yang menyangkut pemerintahan dan pembangunan di desa sepanjang tidak bertentangan dengan keputusan umum maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  14. Tokoh Masyarakat adalah seseorang yang dipandang memiliki pengetahuan yang luas tentang kemasyarakatan dan lingkungan pada umumnya dan dihormati oleh masyarakat, pemerintah serta pihak lainnya;
  15. Masyarakat lokal atau masyarakat tradisional adalah kelompok orang atau masyarakat yang mendiami suatu wilayah tertentu dan menjalankan tatanan hukum, sosial dan budaya yang ditetapkan oleh mereka sendiri secara turun-temurun;
  16. Subyek Hukum adalah orang pribadi dan / atau kelompok orang dan / atau badan hukum;
  17. Pengelolaan adalah rangkaian kegiatan terhadap sumberdaya wilayah pesisir yang dilakukan secara swadaya dan partisipasi aktif dari oleh dan untuk masyarakat disertai kerjasama aktif pihak-pihak terkait yang meliputi perencanaan, perlindungan dan pemanfaatan secara berdaya guna dan berhasil guna bagi masyarakat;
  18. Badan Pengelola Pesisir adalah tim yang dibentuk melalui surat keputusan Bupati yang bertugas untuk melakukan koordinasi, monitoring, evaluasi kegiatan serta pembinaan, penegasan peraturan dalam sumberdaya wilayah pesisir di Kabupaten Minahasa;
  19. Pengelolaan Pesisir Terpadu adalah suatu proses pengelolaan sumberdaya alam pesisir dan jasa lingkungan yang mengintegrasikan antara kegiatan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat, perencanaan horisontal dan vertikal, ekosistem darat dan laut, ilmu pengetahuan dan manajemen sehingga pengelolaan sumberdaya tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan berkelanjutan.
  20. Pengelolaan Berbasis Masyarakat adalah pengelolaan yang dilakukan secara bersama  antara pemerintah, masyarakat dan pihak lain, dalam merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir;
  21. Partisipasi Masyarakat adalah keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir;
  22. Wilayah Pesisir Kabupaten Minahasa adalah ruang kesatuan geografis antara perairan laut dan darat di Kabupaten Minahasa yang berisi berbagai aspek ekologis, dimana wilayah darat adalah wilayah yang meliputi seluruh wilayah administratif yang dipengaruhi oleh laut, sedangkan di bagian wilayah laut adalah wilayah perairan kabupaten sesuai peraturan yang berlaku;
  23. Sumberdaya Wilayah Pesisir adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumberdaya manusia, sumberdaya alam, baik hayati maupun non-hayati, dan sumberdaya buatan, termasuk sumberdaya perairan laut, estuari (mulut sungai) mangrove (hutan bakau), terumbu karang, pasir, batu-batuan, padang lamun, pulau-pulau kecil, dan tata pemukiman desa;
  24. Ketergantungan pemanfaatan pada wilayah pesisir adalah  suatu kegiatan dan pemanfaatan yang mempunyai hubungan khusus dengan sumberdaya wilayah pesisir yang dilakukan di wilayah pesisir untuk hasil pemanfaatan;
  25. Pulau adalah daerah daratan yang terbentuk secara alamiah yang berada di atas permukaan air;
  26. Laut adalah ruang wilayah lautan yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional;
  27. Pantai adalah luasan tanah termasuk sedimen yang membentang di sepanjang tepian laut yang merupakan perbatasan pertemuan antara darat dan laut, terdiri dari sempadan pantai dan pesisir;
  28. Garis pantai adalah garis yang dibentuk oleh perpotongan garis air rendah dengan daratan pantai yang dipakai untuk menetapkan titik terluar di pantai wilayah laut;
  29. Garis sempadan pantai adalah garis batas yang diukur dari air laut pasang tertinggi kearah daratan mengikuti lekukan pantai dan atau disesuaikan dengan topografi setempat;
  30. Daerah Perlindungan Laut dan atau nama lain adalah daerah pesisir dan laut yang dapat meliputi terumbu karang, hutan bakau, lamun, atau habitat lainnya secara sendiri atau bersama-sama yang dipilih dan ditetapkan untuk ditutup secara permanen dari kegiatan perikanan dan pengambilan biota laut yang dikelola oleh masyarakat setempat serta ditetapkan dalam peraturan desa;
  31. Kesepakatan Masyarakat Desa adalah kesepakatan antar masyarakat dan atau dengan pihak lain yang dituangkan dalam suatu surat kesepakatan bersama, yang ditanda tangani oleh pemerintah desa, tokoh-tokoh masyarakat dan agama, serta saksi-saksi;
  32. Pusat Informasi Pesisir (PIP) adalah sarana yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten yang dijadikan sebagai tempat bekerja, belajar, mengolah serta penyebaran informasi tentang berbagai hal yang berhubungan dengan wilayah pesisir bagi semua pihak, termasuk mengumpul dan menyimpan semua peraturan perundang-undangan, informasi ilmu pengetahuan, maupun hasil penelitian yang berhubungan dengan pengelolaan sumberdaya di wilayah pesisir.



BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini yaitu pada semua Desa Pesisir dan sumberdaya wilayah pesisir di Kabupaten Minahasa, dikelola secara terpadu dan berbasis masyarakat, sebagai Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Terpadu Berbasis Masyarakat.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini memperhatikan ketentuan-ketentuan lain yang telah berlaku pada Taman Nasional dan Cagar Alam di Kabupaten Minahasa.

 

BAB III
PRINSIP,TUJUAN, MANFAAT DAN PRIORITAS

Pasal 4

Prinsip Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Terpadu Berbasis Masyarakat berdasarkan :

(1)     Prinsip keseimbangan dan berkelanjutan, yaitu tiap kegiatan yang dijalankan  harus memperhatikan pemulihan fungsi ekosistem sehingga pengembangan dan  pemanfaatan sumberdaya mempertimbangkan kelestarian sumberdaya yang ada;

(2)     Prinsip keterpaduan, yaitu semua kegiatan dalam pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir dijalankan berdasarkan keterpaduan antar sektor, keterpaduan pengelolaan dan ilmu pengetahuan, keterpaduan antar pihak, dan keterpaduan ruang;

(3)     Prinsip pengelolaan berbasis masyarakat, yaitu kegiatan dijalankan secara swadaya dan partisipasi aktif dari, oleh dan untuk masyarakat disertai kerjasama aktif semua pihak terkait, berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

(4)     Prinsip pemberdayaan masyarakat pesisir yaitu kegiatan dijalankan bertujuan untuk membangun kapasitas dan kemampuan masyarakat melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan sehingga masyarakat memiliki akses yang adil dalam pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir;

(5)     Prinsip akuntabel dan transparan, yaitu mekanisme kegiatan ditetapkan secara transparan, demokratis, dapat dipertanggung-jawabkan, menjamin kesejahteraan masyarakat, serta memenuhi kepastian hukum, dijalankan oleh pemerintah, masyarakat, sektor swasta serta berbagai pihak lain yang berkepentingan;

(6)     Prinsip pengakuan terhadap kearifan tradisional masyarakat lokal dalam pengelolaan sumberdaya pesisir yaitu penerimaan oleh pemerintah tentang kenyataan adanya ketentuan-ketentuan memelihara lingkungan alam sekitar oleh kelompok masyarakat yang telah dijalani turun-temurun  dan telah menunjukkan adanya manfaat yang diterima masyarakat maupun lingkungan.

Pasal 5

Tujuan  Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Terpadu Berbasis Masyarakat adalah :

(1)     Menyusun dan menetapkan kerangka kerja dan prioritas  pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir terpadu berbasis masyarakat;

(2)    Mengurangi, menghentikan, menanggulangi, dan mengendalikan  tindakan dari kegiatan-kegiatan  merusak terhadap habitat dan sumberdaya di  wilayah pesisir;

(3)     Menjamin dan melindungi kondisi lingkungan dan sumberdaya wilayah pesisir,

         dalam rangka pembangunan di wilayah pesisir yang memperhatikan daya dukung lingkungan;

(4)    Mendorong  kerjasama  dan meningkatkan kapasitas pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu  antara masyarakat lokal, pemerintah, swasta, perguruan tinggi dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak di bidang lingkungan;

(5)    Meningkatkan kapasitas, kemampuan dan kemandirian mengelola sumberdaya wilayah pesisir secara terpadu oleh masyarakat lokal di tingkat pedesaan.

Pasal 6

Manfaat  Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Terpadu Berbasis Masyarakat adalah :

(1)    Terwujudnya rencana, penetapan dan koordinasi prioritas-prioritas pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir dalam rangka memanfaatkan secara effisien dan konsisten kapasitas dan sumberdaya wilayah pesisir;

(2)    Terlindunginya wilayah-wilayah penting dari degradasi akibat pemanfaatan dan konsumsi yang berlebihan, dan perusakan habitat;

(3)    Berkembangnya sumberdaya wilayah pesisir bagi pemanfaatan ekonomi melalui cara-cara keilmuan yang benar dan adil secara ekonomis;

(4)    Terwujudnya akuntabilitas dan kepemimpinan dalam pengelolaan pesisir.

Pasal  7

Prioritas Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Terpadu Berbasis Masyarakat adalah :

(1)    Meningkatkan koordinasi pengambilan keputusan melalui proses antar sektor dalam membuat dan meninjau keputusan-keputusan yang berhubungan dengan pengelolaan wilayah pesisir;

(2)    Melindungi habitat pesisir melalui penetapan dan pelaksanaan Daerah Perlindungan Laut;

(3)    Meningkatkan keadilan dan partisipasi melalui pengakuan hak masyarakat tradisional;

(4)    Meningkatkan kapasitas melalui pendidikan, pelatihan dan pelayanan kepada masyarakat;

(5)    Memajukan dan mempertahankan sumberdaya perikanan pesisir melalui pengurangan dan penghapusan kegiatan penangkapan secara merusak dan penetapan Daerah Perlindungan Laut berbasis masyarakat;

(6)    Memperbaiki perencanaan tata ruang melalui prioritas ketergantungan pemanfaatan  pada  wilayah pesisir.

 

BAB  IV

INSTITUSI DAN KOORDINASI

Pasal 8

(1)           Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Minahasa bertanggung-jawab dalam pengelolaan pesisir dan berkoordinasi dengan Badan Pengelola Pesisir kabupaten untuk melaksanakan peraturan daerah ini;

(2)           Dalam pelaksanaannya Dinas Perikanan dan Kelautan, menyiapkan Rencana dan Pedoman Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Terpadu Berbasis Masyarakat sesuai Peraturan Daerah ini;

Pasal 9

(1)           Bupati menetapkan Badan Pengelola Sumberdaya Wilayah Pesisir Terpadu Berbasis Masyarakat Kabupaten, yang selanjutnya disebut Badan Pengelola Pesisir Kabupaten, untuk masa tugas 2 (dua) tahun dan dapat dipilih kembali dalam 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya;

(2)           Keanggotaan Badan Pengelola  Pesisir Kabupaten terdiri dari minimal 9 (sembilan) orang dan maksimal 17 (tujuh belas) orang, masing-masing dari Dinas dan Instansi terkait, Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Perwakilan Pemerintah desa pesisir , dan  perwakilan tokoh masyarakat di wilayah pesisir;

(3)           Personalia yang berasal dari luar dinas atau instansi terkait, dipilih secara demokratis dan terbuka melalui musyawarah pada masing-masing komunitas, untuk diusulkan dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati;

(4)           Struktur Badan Pengelola Pesisir Kabupaten, ditentukan dan dipilih secara demokratis oleh seluruh anggota Badan Pengelola Pesisir Kabupaten, kemudian ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati.

Pasal 10

(1)           Badan Pengelola  Pesisir Kabupaten, dapat bekerjasama dengan lembaga-lembaga dari dalam maupun luar negeri untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan di tingkat desa maupun pengembangan kapasitas kelembagaan yang berhubungan dengan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir di Kabupaten Minahasa;

(2)           Badan Pengelola Pesisir Kabupaten, melaksanakan penyusunan program badan pengelola melalui konsensus bersama antara anggota Badan Pengelola, setelah memperoleh masukan secara tertulis dari masyarakat desa;

(3)           Kelompok Pengelola Pesisir Desa bersama-sama Pemerintah Desa, Masyarakat desa  dan Badan Perwakilan Desa dapat mengajukan rencana tata ruang wilayah pesisir  desa yang bersangkutan.

Pasal 11

(1) Tugas Badan Pengelola Pesisir Kabupaten adalah:

a.       Mengkoordinasi setiap kebijakan yang berhubungan dengan Pengelolaan  Sumberdaya Wilayah Pesisir yang berasal dari pemerintah pusat,  pemerintah provinsi, sampai ke tingkat desa;

b.       Menjabarkan setiap kebijakan pemerintah kabupaten;

c.       Menyebarluaskan kebijakan dan peraturan yang berlaku;

d.       Mengkoordinasi pelaksanaan pengelolaan  sumberdaya wilayah pesisir;

e.       Mengkoordinasi bantuan teknis di bidang pengelolaan  sumberdaya maupun di bidang dana ke desa-desa pesisir yang melakukan atau akan melakukan pengelolaan  sumberdaya wilayah pesisir;

f.         Mengidentifikasi, mengklarifikasi, mengverifikasi serta mencari solusi atas masalah yang berhubungan dengan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir yang muncul di pedesaan ataupun di lingkungan wilayah kabupaten pada umumnya;

g.       Melakukan monitoring dan evaluasi atas setiap kegiatan pengelolaan  sumberdaya wilayah pesisir yang dilakukan oleh pihak-pihak manapun di wilayah pesisir;

h.       Menjalankan kegiatan Pusat Informasi Pesisir (PIP);

i.         Mengadakan pertemuan koordinasi setiap 3 (tiga) bulan sekali, dan atau setiap saat apabila dianggap penting dan atau sesuai kebutuhan;

j.         Tugas lain yang dianggap penting yang berhubungan dengan  Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Terpadu Berbasis Masyarakat dan yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip, tujuan, manfaat dan prioritas yang diatur dalam Bab III,  Peraturan Daerah ini.

k.       Melaporkan kegiatan perkembangan sumberdaya alam di wilayah pesisir secara tertulis setiap tahun dan pada akhir masa tugas kepada Bupati, melalui Dinas Perikanan dan Kelautan;

(2)     Badan Pengelola  Pesisir Kabupaten dapat memberikan pertimbangan teknis kepada Bupati dan Dinas Perikanan dan Kelautan serta instansi teknis terkait lainnya.

Pasal 12

(1)           Instansi teknis terkait mempunyai kewajiban memberikan penilaian dan pertimbangan terhadap suatu usul kegiatan usaha di wilayah pesisir;

(2)           Penilaian dan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diatas wajib diserahkan secara tertulis kepada Badan  Pengelola  Pesisir Kabupaten.



BAB V
PENGELOLAAN SUMBERDAYA WILAYAH PESISIR TERPADU
BERBASIS MASYARAKAT DI KABUPATEN MINAHASA

Pasal 13

(1)     Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Terpadu Berbasis Masyarakat meliputi:

a.       Pembuatan Rencana Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Terpadu Berbasis Masyarakat;

b.       Pembuatan Daerah Perlindungan Laut Berbasis Masyarakat;

c.       Pembuatan Rencana Tata Ruang Pesisir Kabupaten;

d.       Perlindungan, pengakuan serta persetujuan atas pengelolaan yang dilakukan secara tradisional yang sudah ada tentang pemanfaatan sumberdaya wilayah pesisir;

e.       Pengakuan hak masyarakat lokal untuk memanfaatkan sumberdaya wilayah pesisir dalam lingkungan hak ulayat mereka berdasarkan hukum dan kebiasaan tradisional;

f.         Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan lingkungan secara formal maupun informal;

(2)     Hal-hal pada ayat (1) butir (a) sampai butir (d) di atas, serta hal-hal yang berhubungan dengan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir terpadu berbasis masyarakat yang belum di atur dalam Peraturan Daerah ini, untuk tingkat desa dituangkan dalam Peraturan Desa;

(3)           Pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir terpadu berbasis masyarakat dilaksanakan melalui partisipasi masyarakat yaitu keterlibatan masyarakat dalam semua tahapan perencanaan dan pengambilan keputusan, pemantauan dan evaluasi, dan pertanggung- jawaban atas pelaksanaan pengelolaan;

(4)           Partisipasi masyarakat meliputi:

a.       Mengidentifikasi isu, masalah dan potensi;

b.       Menyusun dan meninjau usulan kegiatan, program dan rencana;

c.       Memberikan masukan terhadap usulan kegiatan sesuai waktu yang cukup dan disediakan untuk itu;

d.       Menghadiri pertemuan dan konsultasi yang dihadiri oleh mayoritas masyarakat yang diundang dalam pertemuan dan konsultasi;

e.       Memberikan persetujuan dan atau penolakan terhadap usulan kegiatan berdasarkan masukan masyarakat dan alasannya;

f.         Menyusun kegiatan, program dan rencana pelaksanaan program;

g.       Menyetujui atau menolak kegiatan, program dan rencana pelaksanaan program;

h.       Turut serta dalam pelaksanaan program sepanjang hal tersebut merupakan bagian yang dilaksanakan oleh masyarakat.

 

BAB VI

RENCANA PENGELOLAAN  DI DESA

Pasal 14

(1)    Perencanaan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir terpadu berbasis masyarakat di desa, dilaksanakan berdasarkan prinsip, tujuan, manfaat dan prioritas yang telah ditetapkan dalam Bab III, pasal 4, 5, 6 dan 7 Peraturan Daerah ini.

(2)    Komponen perencanaan  pengelolaan  sumberdaya wilayah pesisir terpadu berbasis masyarakat di desa meliputi : 

a.       Konservasi  sumberdaya lingkungan;

b.       Pengembangan kapasitas masyarakat melalui pelatihan dan pendidikan lingkungan hidup;

c.       Pengakuan hak-hak masyarakat lokal terhadap akses dan sumberdaya wilayah pesisir;

d.       Penguatan kelembagaan desa;

e.       Program pengembangan ekonomi masyarakat lokal secara berkelanjutan;

f.         Program rehabilitasi sumber daya alam pesisir.

(3)     Tahapan perencanaan  wilayah pesisir desa meliputi :

a.       Identifikasi isu dan potensi;

b.       Pembuatan perencanaan;

c.       Persetujuan perencanaan dan pendanaan;

d.       Pelaksanaan program;

e.       Monitoring dan evaluasi.

(4)     Tahap perencanaan dilaksanakan melalui proses :

a.       Pembuatan rencana oleh kelompok dalam desa;

b.       Menyerahkan rencana kelompok kepada Hukum Tua desa tetangga untuk memperoleh masukan;

c.       Pelibatan masyarakat secara aktif;

d.       Melakukan perbaikan, jika diperlukan oleh kelompok yang dibentuk untuk itu;

e.       Pemberian persetujuan oleh Hukum Tua. 

Pasa1 15

(1)           Untuk melaksanakan perencanaan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir terpadu berbasis masyarakat di desa, maka desa dapat membentuk Kelompok Pengelola Pesisir Desa;

(2)           Kelompok Pengelola Pesisir Desa dibentuk oleh masyarakat desa melalui Rapat Musyawarah Desa dengan persetujuan Badan Perwakilan Desa dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Hukum Tua;

(3)           Tugas dan tanggung jawab Kelompok Pengelola Pesisir Desa antara lain :

a.       Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Desa, Badan Perwakilan Desa, Pemerintah Kecamatan, dan Badan Pengelola Pesisir Kabupaten;

b.       Membuat rencana  pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir terpadu berbasis masyarakat;

c.       Bersama dengan Badan Perwakilan Desa dan Pemerintah Desa menyusun dan merumuskan  peraturan-peraturan desa yang berhubungan dengan  pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir terpadu berbasis masyarakat;

d.       Membantu pemerintah desa dalam melaksanakan, memantau dan menilai pelaksanaan rencana  pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir terpadu berbasis masyarakat;

e.       Melaporkan pelaksanaan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir terpadu berbasis masyarakat kepada masyarakat desa, Badan Perwakilan Desa dan Pemerintah Desa.

 

BAB VII

PERATURAN DESA TENTANG PENGELOLAAN SUMBERDAYA

WILAYAH PESISIR TERPADU BERBASIS MASYARAKAT

Pasal 16

(1)     Kebijakan tentang pengelolaan  sumberdaya wilayah pesisir terpadu berbasis masyarakat di desa dituangkan dalam Peraturan Desa;

(2)     Proses pembuatan Peraturan Desa harus dilaksanakan melalui proses partisipasi masyarakat sebagaimana ditetapkan dalam peraturan daerah yang berlaku;

(3)     Peraturan Desa yang dibuat berisi ketentuan-ketentuan tentang pengelolaan  sumberdaya wilayah pesisir yang dilakukan secara terpadu, hal yang diperbolehkan dan dilarang, sanksi dan atau denda, maupun mengenai hal-hal khusus yang menyangkut  sumberdaya wilayah pesisir di desa;

(4)     Peraturan Desa ditaati oleh setiap orang termasuk pihak swasta maupun pemerintah  yang akan melakukan kegiatan di wilayah pesisir dalam jurisdiksi desa tersebut, sepanjang peraturan desa tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip umum yang diakui;

 

BAB VIII

RENCANA TATA RUANG PESISIR DESA

Pasal 17

(1)    Pemerintah Desa di wilayah Pesisir dapat  membuat Rencana Tata Ruang  Pesisir Desa;

(2)     Prioritas Tata Ruang Pesisir Desa diarahkan kepada kegiatan-kegiatan yang memiliki ketergantungan pemanfaatan pada wilayah pesisir desa.

(3)     Rencana Tata Ruang  Pesisir Desa ditetapkan melalui Peraturan Desa;

Pasal 18

(1)    Penentuan Rencana Tata Ruang Pesisir Desa ditetapkan melalui proses partisipasi masyarakat dan dapat dibantu oleh instansi pemerintah kabupaten, Lembaga Swadaya Masyarakat, Perguruan Tinggi atau lembaga penelitian;

(2)     Konsep Rencana Tata Ruang Pesisir Desa harus diserahkan oleh Hukum Tua desa yang bersangkutan kepada Hukum Tua desa-desa tetangga dan Badan Pengelola Pesisir Kabupaten untuk memperoleh masukan sebagai perbaikan;

(3)    Perencanaan Tata Ruang Pesisir Desa yang sudah ada sebelum adanya Peraturan Daerah ini masih  tetap berlaku;

(4)    Perencanaan Tata Ruang Pesisir Desa untuk peruntukan khusus, harus dipertimbangkan melalui musyawarah desa bersama Badan Pengelola Pesisir Kabupaten;

(5)    Penetapan Tata Ruang Pesisir Desa harus mempertimbangkan batas dan luas wilayah desa.

 

BAB IX

DAERAH PERLINDUNGAN LAUT

Pasal 19

Untuk menjaga dan melindungi  sumberdaya perikanan di perairan laut,  setiap desa dapat membuat Daerah Perlindungan Laut berbasis masyarakat, dalam wilayah pesisir dan laut sebagaimana telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku.

Pasal 20

Prinsip pengelolaan  Daerah Perlindungan Laut antara lain:

(1)     Harus dilakukan secara terpadu dan Berbasis Masyarakat serta memperhatikan prinsip, manfaat, tujuan dan prioritas yang diatur dalam pasal 4,5,6,dan 7 Peraturan Daerah ini;

(2)     Dilakukan oleh masyarakat desa yang berada di wilayah pesisir;

(3)    Berdasarkan kondisi ekologis wilayah pesisir, maka pembuatan Daerah Perlindungan Laut dapat dilakukan oleh 2 (dua) desa yang berdampingan;

(4)     Wilayah Pesisir yang telah ditetapkan oleh masyarakat sebagai Daerah Perlindungan Laut wajib dilestarikan;

(5)    Perencanaan yang ditetapkan dalam Daerah Perlindungan Laut, merupakan hak masyarakat setempat;

(6)    Pelaksanaan kegiatan dalam Daerah Perlindungan Laut, wajib memperhatikan hal-hal yang berhubungan dengan pelestarian maupun keberlanjutan  sumberdaya alam;

(7)    Pemanfaatan Daerah Perlindungan Laut yang ditetapkan oleh masyarakat adalah sebesar-besarnya untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat setempat;

(8)     Daerah Perlindungan Laut yang ditetapkan,  secara permanen tertutup bagi berbagai  kegiatan pengambilan dan perusakan  sumberdaya di dalam dan di sekitar Daerah Perlindungan Laut, antara lain seperti penggunaan bahan peledak, segala jenis racun, alat-alat tangkap dengan aliran listrik dan atau baterey/accu.

Pasal 21

Penyelenggaraan dan penetapan Daerah Perlindungan Laut dilakukan melalui langkah-langkah yang melibatkan partisipasi masyarakat desa yaitu :

(1)    Pengenalan masyarakat dan sosialisasi tujuan dan manfaat Daerah Perlindungan Laut;

(2)    Melakukan inventarisasi kasus-kasus lingkungan hidup di desa bersama-sama  masyarakat desa, Badan Perwakilan Desa dan atau lembaga lainnya, melalui pertemuan-pertemuan formal dan in-formal;

Pasal 22

Penetapan  status Daerah Perliundungan Laut dilakukan melalui proses sebagai berikut :

(1)    Penentuan lokasi Daerah Perlindungan Laut adalah di dalam wilayah pesisir laut dan atau pulau kecil tidak berpenghuni dengan luas minimal 5 (lima) hektar, atau 15 (lima belas) sampai dengan 20 (dua puluh) persen dari luas terumbu karang, hutan bakau dan habitat lainnya dalam wilayah administrasi satu desa atau lebih;

(2)     Lokasi pesisir laut dan atau pulau kecil yang akan dijadikan Daerah Perlindungan Laut adalah suatu wilayah ekologis laut pada hamparan terumbu karang dengan kondisi tutupan karang setidaknya masih baik yaitu tutupan karangnya dikategorikan baik yang masuk dalam wilayah administratif  satu desa atau lebih;

(3)     Lokasi Daerah Perlindungan Laut yang dipilih harus mudah dijangkau dan dapat dimonitor oleh masyarakat secara langsung;

(4)     Kawasan Daerah Perlindungan Laut yang ditetapkan dapat mencakup ekosistem hutan bakau, padang lamun, rataan, landaian dan kemiringan terumbu; estuary dan habitat penting lainnya, baik secara bersama-sama ataupun sendiri sendiri;

(5)     Pulau atau pulau-pulau kecil yang akan dijadikan Daerah Perlindungan Laut adalah pulau atau gugusan pulau, karang kecil (napo) yang tidak berpenghuni, yang masuk atau terletak dalam wilayah administratif satu desa atau lebih;

(6)     Lokasi Daerah Perlindungan Laut yang berada di dalam 2 (dua) wilayah administrasi desa yang berdampingan, pengelolaannya dilakukan secara bersama-sama melalui suatu kelompok yang dibentuk untuk itu;

(7)     Lokasi Daerah Perlindungan Laut yang telah ditetapkan sebelum ada Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sesuai dengan peruntukannya;

(8)     Peralihan status Daerah Perlindungan Laut, akibat kepentingan khusus, harus dimusyawarahkan bersama oleh masyarakat, Kelompok Pengelola  Pesisir Desa, dan Pemerintah Desa, kemudian melaporkan kepada Bupati melalui Badan Pengelola Pesisir Kabupaten;

(9)     Daerah Perlindungan Laut ditetapkan melalui Peraturan Desa.

 

BAB X

HAK TRADISIONAL, HAK ULAYAT SERTA PEMANFAATAN PESISIR

SECARA  NYATA DARI, OLEH DAN UNTUK MASYARAKAT

Pasal  23

Sistem  pengelolaan  sumberdaya wilayah pesisir dalam lingkup ulayat masyarakat lokal harus diberitahukan dan dilaporkan secara tertulis oleh Pemerintah Desa kepada Bupati melalui Badan Pengelola Pesisir Kabupaten.

Pasal 24

(1)    Pemerintah daerah mengakui hak-hak masyarakat lokal, perorangan maupun kolektif, atas usaha-usaha atau kegiatan budidaya, sistem penangkapan maupun cara penangkapan ikan serta pemungutan hasil laut lainnya, yang secara nyata telah menjadi praktek yang berlangsung luas dan lama, dan dilakukan dengan tidak merusak lingkungan serta memelihara keberlanjutan lingkungan pesisir;

(2)    Pemerintah desa berkewajiban menginventarisir dan melaporkan dalam bentuk tertulis semua data kegiatan masyarakat tersebut pada Pasal 23 di atas kepada Bupati melalui Badan Pengelola Pesisir  Kabupaten;

(3)    Masyarakat lokal berhak untuk mengetahui dan memberi persetujuan atas setiap usaha atau kegiatan yang akan dilakukan pihak lain sebelum pemberian izin oleh pemerintah daerah.

Pasal 25

Proses pengakuan praktek-praktek dan kebiasaan-kebiasaan tradisional dalam pemanfaatan sumberdaya wilayah pesisir adalah sebagai berikut :

(1)           Pemuka-pemuka adat dari kelompok masyarakat lokal mengumpulkan dan menyajikan bukti kepada Pemerintah Daerah melalui Badan Pengelola Pesisir Kabupaten bahwa masyarakat senantiasa menjalankan praktek-praktek tersebut secara teratur dan turun-temurun.

(2)           Pemerintah Daerah bekerjasama dengan Badan Pengelola Pesisir Kabupaten, melakukan peninjauan atas bukti ini untuk menyusun rancangan keputusan.

(3)           Bupati menetapkan keputusan, setelah melalui proses partisipasi masyarakat atas rancangan keputusan dimaksud diatas.

(4)           Praktek-praktek dan kebiasaan-kebiasaan tradisional harus diberlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip Peraturan Daerah ini.

 

BAB XI

PENDIDIKAN LINGKUNGAN HIDUP

PENGELOLAAN SUMBERDAYA WILAYAH PESISIR

Pasal 26

Masyarakat berhak memperoleh pendidikan lingkungan hidup mengenai tujuan dan manfaat sumberdaya wilayah pesisir bagi kesejahteraan masyarakat lokal masa kini dan masa mendatang, maupun bagi keberlanjutan lingkungan hidup.

Pasal 27

Tujuan Pendidikan Lingkungan Hidup Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Terpadu Berbasis Masyarakat adalah  :

(1)     Untuk meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia di wilayah pesisir secara  terpadu, menyeluruh dan berkelanjutan;

(2)     Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir dalam hal pemanfaatan, pemeliharaan, pengawasan, dan pengamanan;

(3)     Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat di wilayah pesisir sehingga sumberdaya wilayah pesisir dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan guna menjamin kebutuhan generasi masa mendatang.

Pasal 28

Manfaat Pendidikan Lingkungan Hidup dalam Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Terpadu  Berbasis Masyarakat adalah :

(1)    Terpeliharanya sumberdaya dan lingkungan wilayah pesisir;

(2)    Meningkatnya ketrampilan masyarakat dalam mengelola, memanfaatkan maupun memelihara sumberdaya wilayah pesisir;

(3)    Meningkatnya hak dan tanggung jawab masyarakat dalam pemanfaatan dan pemeliharaan sumberdaya wilayah pesisir bagi kepentingan bersama baik di masa kini maupun di masa mendatang.

Pasal 29

Kegiatan-kegiatan yang digunakan dalam Pendidikan Lingkungan Hidup untuk Pengelolaan  Sumberdaya Wilayah Pesisir Terpadu Berbasis Masyarakat adalah :

(1)    Peningkatan kapasitas pemerintah dan masyarakat desa;

(2)    Peningkatan pengetahuan bagi guru-guru Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan sederajat, Sekolah Menengah Umum / kejuruan dan sederajat melalui pendidikan formal yang berjenjang, dan pendidikan non-formal serta program lainnya;

(3)    Pengembangan kurikulum muatan lokal, ekstra-kurikuler di sekolah-sekolah;

(4)    Penyuluhan, pelatihan, seminar, diskusi, lokakarya, maupun studi banding;

(5)   Melakukan penyebaran informasi melalui poster, brosur, surat kabar, tabloid, majalah,  radio dan televisi maupun media lainnya.

Pasal 30

(1)    Penyelenggara pendidikan, penelitian, dan pelatihan secara formal maupun non-formal kepada siswa-siswa di sekolah-sekolah, melalui penyuluhan, pelatihan, lokakarya dilaksanakan oleh lembaga atau badan yang ditunjuk melalui keputusan Bupati, setelah memperoleh masukan dari Badan Pengelola Pesisir Kabupaten;

(2)    Keikutsertaan pihak-pihak tersebut di atas pada ayat (1), dilakukan melalui bentuk pembuatan kurikulum bermuatan  lokal, atau melalui kegiatan ekstra kurikuler di sekolah-sekolah;

(3)    Penyelenggaraan program Pendidikan Lingkungan Hidup Terpadu Berbasis Masyarakat di desa, dilaksanakan dengan bantuan pendamping masyarakat.

 

BAB XII

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

PENGELOLAAN SUMBERDAYA WILAYAH PESISIR

Pasal 31

Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten dalam pengelolaan sumber daya pesisir terpadu berbasis masyarakat adalah:

(1)    Bertanggung-jawab dalam kegiatan-kegiatan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dalam menyusun rencana-rencana, rencana tata ruang, koordinasi di antara berbagai institusi, menyetujui, memonitor serta mendorong berbagai kegiatan;

(2)    Mengidentifikasi wilayah-wilayah tertentu di dalam wilayah pesisir yang memiliki kepentingan nasional atau kepentingan Pemerintah Kabupaten, yang akan dikelola secara khusus oleh Pemerintah Kabupaten dengan persetujuan masyarakat lokal dan diterapkan melalui keterlibatan atau partisipasi masyarakat;

(3)    Menyetujui dan menjalankan ketetapan-ketetapan atau keputusan-keputusan yang dibuat oleh 2 (dua) Kecamatan, atau lebih;

(4)     Dalam penyelenggaraan pengelolaan, melakukan koordinasi dengan kabupaten atau kota lainnya dan atau provinsi;

(5)    Menyediakan bantuan tehnis, pelayanan dan pendanaan ke tingkat kecamatan dan desa-desa;

(6)    Mengajukan permintaan bantuan tehnis dan pendanaan untuk pengelolaan pesisir kepada pemerintah provinsi dan atau pemerintah pusat.

Pasal 32

Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Kecamatan dalam pengelolaan sumber daya wilayah pesisir terpadu berbasis masyarakat adalah :

(1)    Mengkoordinasikan pengelolaan pesisir di antara desa-desa;

(2)    Menyediakan bantuan tehnis dan pelayanan bagi desa-desa;

(3)    Mengajukan permintaan bantuan tehnis dan keuangan untuk mengelola pesisir dari pemerintah kabupaten.

Pasal 33

Wewenang dan tanggung jawab pemerintah desa dalam pengelolaan wilayah pesisir terpadu  berbasis masyarakat adalah :

(1)    Pelaksanaan administrasi desa mengenai program-program pengelolaan wilayah pesisir terpadu berbasis masyarakat dengan memperhatikan rencana tata ruang kabupaten;

(2)    Bertanggung jawab membuat dan melaksanakan rencana pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

 

BAB XIII

PERJANJIAN DAN JAMINAN LINGKUNGAN

Pasal 34

Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir yang dilakukan oleh pihak lain selain masyarakat setempat harus memiliki :

(1)     Perjanjian tertulis yang dilakukan di hadapan Notaris antara pihak pemohon dengan masyarakat setempat melalui Hukum Tua dan Badan Perwakilan Desa serta Kelompok Pengelola Pesisir Desa setelah memperoleh  persetujuan dari masyarakat desa yang bersangkutan;

(2)     Jaminan lingkungan dapat berupa deposito, dan atau bank garansi, dan atau jaminan pribadi sebagai jaminan kelestarian dan pemulihan lingkungan;

 (3)    Prosedur perjanjian dan jaminan lingkungan untuk pengelolaan di wilayah pesisir mengikuti ketentuan dan pedoman yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah bersama Badan Pengelola Pesisir Kabupaten.

(4)     Pedoman mengenai perjanjian, dan jaminan lingkungan akan diatur lebih lanjut melalui Surat Keputusan Bupati

 

BAB XIV

PENDANAAN

Pasal 35

(1)    Pemerintah Kabupaten akan mengalokasi dana untuk melaksanakan Peraturan Daerah ini, di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap tahun, dan desa-desa menyiapkan kontribusi berupa uang, material/benda dan atau tenaga kerja;

(2)     Dana yang dibutuhkan untuk membiayai kegiatan pengelolaan sumber daya wilayah pesisir dapat diperoleh dari pungutan-pungutan atas berbagai komunitas lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

 (3)    Dana yang dialokasikan untuk pelatihan, pengembangan kapasitas masyarakat, bantuan tehnis, publikasi dan monitoring serta koordinasi program dialokasikan kepada desa-desa yang telah mempunyai program-program dan dilengkapi dengan rencana kegiatannya;

(4)     Sebagai tambahan atas bantuan keuangan yang diterima dari Pemerintah Kabupaten, desa-desa memiliki kebebasan untuk memperoleh dana dari masyarakat atau pihak-pihak lain sesuai kesepakatan bersama dan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku;

(5)     Dana-dana yang diperlukan untuk menjalankan program pengelolaan sumber daya pesisir terpadu berbasis masyarakat ditetapkan sesuai dengan kebutuhan desa dan berdasar keputusan Rencana Pembangunan Tahunan Desa (RPTD) yang ditetapkan dalam Rapat Koordinasi Pembangunan (Rakorbang) atau sejenisnya, sebagai tambahan atas dana-dana yang dipungut oleh desa dari para donatur, pendapatan asli desa, dan atau dari pihak-pihak lain yang tidak mengikat;

(6)     Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Badan Pengelola Pesisir dibiayai melalui anggaran dari Pemerintah Kabupaten Minahasa dan atau dana lain yang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

 

BAB XV

PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 36

(1)    Pengawasan dan evaluasi dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dan  Badan Pengelola Pesisir  Kabupaten sekurang-kurangnya  sekali setahun;

(2)    Pemeriksaan pelaksanaan program dan pendanaan dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku;

(3)    Masyarakat mempunyai hak untuk meninjau hasil program dan aktivitas pengawasan yang berhubungan dengan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir terpadu berbasis masyarakat di desa.

 

BAB XVI

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 37

(1)     Sengketa yang terjadi dalam pengelolaan di wilayah pesisir akan diselesaikan melalui musyawarah mufakat antara para pihak, sepanjang tidak menyangkut perkara pidana;

(2)     Apabila tidak terjadi musyawarah mufakat dalam sengketa yang dimaksud dalam ayat 1 (satu) di atas, maka para pihak dapat meminta penyelesaiannya di luar pengadilan, melalui badan yang dibentuk untuk itu, boleh dilakukan dengan melibatkan atau tidak melibatkan pihak pemerintah;

(3)     Dalam hal terjadi kerusakan lingkungan akibat kegiatan usaha yang bersifat bisnis, maka masyarakat yang terkena dampak kegiatan yang merugikan lingkungan tersebut, dapat mengajukan gugatan secara  “class action” terhadap pelaku usaha.

Pasal 38

Apabila terjadi konflik pemanfaatan wilayah pesisir dan laut antara 2 (dua) desa yang saling berdekatan, diselesaikan secara musyawarah mufakat antar desa yang difasilitasi oleh pihak ketiga yang berwewenang untuk itu.

 

BAB XVII

KETENTUAN SANKSI

Pasal 39

(1)     Setiap orang atau badan hukum dalam yuridiksi Kabupaten Minahasa harus mentaati setiap hukum maupun peraturan yang berlaku, yang ditetapkan oleh pemerintah;

(2)     Setiap orang atau badan hukum yang melakukan pelanggaran dan atau kejahatan terhadap lingkungan hidup dalam yuridiksi Kabupaten Minahasa berlaku ketentuan sanksi yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(3)     Peraturan Desa dapat memberlakukan ketentuan dan tindakan yang lebih ketat sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(4)    Pemerintah daerah mengakui sanksi terhadap semua pelanggaran yang ditetapkan dalam peraturan desa sepanjang peraturan desa tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;   

(5)     Badan Pengelola Pesisir Kabupaten berwenang membantu melakukan penyelidikan perkara yang berhubungan dengan Peraturan Daerah ini.

 

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

(1)     Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai  pelaksanaannya akan diatur melalui Surat Keputusan Bupati;

(2)     Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

(3)     Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa.

                                                           

                                                                        Ditetapkan di Tondano

                                                                        Pada :            Hari Rabu, tanggal 26 Juni 2002

                                                                        BUPATI MINAHASA

                                                                        D. TANOR

Diundangkan di Tondano

Pada tanggal 1 Juli 2002

Plh, Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa

HERMANUS TATAREDA

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TAHUN NOMOR 5 TAHUN 2002

 

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA
NOMOR 2 TAHUN 2002

TENTANG

PENGELOLAAN SUMBERDAYA WILAYAH PESISIR TERPADU
BERBASIS MASYARAKAT DI KABUPATEN MINAHASA.

 

I. Umum.

1         Sumberdaya wilayah pesisir secara historis sangat penting bagi Minahasa seperti dari segi budaya, keamanan pangan, pencegahan terhadap bencana alam dan gelombang laut, ekonomi, keanekaragaman biologis, sosial budaya, dan keindahan alamnya. Sumberdaya ini mencakup ikan, yang menyediakan sumber makanan utama; hutan bakau bagi perlindungan pantai terhadap gelombang dan erosi, dan bagi pemanfaatan ekonomi kehutanan; berbagai jenis pohon untuk rempah-rempah dan buah-buahan, menyediakan sumberdaya ekonomi utama untuk perdagangan; mineral yang diambil seperti emas; dan terumbu karang yang mendukung industi pariwisata yang sedang berkembang, selain mendukung ekosistem juga bergantungnya upaya-upaya perikanan. Sumberdaya wilayah pesisir telah membentuk budaya tradisional masyarakat selama berabad-abad, sehingga habitat pesisir di Minahasa merupakan tempat yang kaya berdiamnya keanekaragaman bilogis unik yang tidak hanya bagi Indonesia tetapi juga seluruh dunia.

2         Sumberdaya pesisir di Minahasa telah mengalami berbagai ancaman yang semakin besar dan beraneka ragam, seperti pertumbuhan penduduk, dampak negatif  pembangunan, peningkatan sampah anorganik dan organik, semakin besarnya tekanan pada perikanan di daerah, disamping itu terjadi pula peningkatan kegiatan-kegiatan illegal dalam industri perikanan dan pertambangan. Krisis ekonomi telah meningkatkan tekanan lebih besar pada pembangunan ekonomi sehingga mengabaikan konservasi lingkungan. Peningkatan konsumsi, pemanfaatan yang berlebihan dan degradasi sumberdaya wilayah pesisir semakin menurunkan nilai dan keberadaan sumberdaya pesisir sehingga mengancam potensi ekonomi, sosial budaya, alam serta kesejahteraan masyarakat di Minahasa.

3         Melihat pentingnya sumberdaya pesisir dan kebutuhan untuk mengelola dan melindungi sumberdaya ini lebih baik bagi masa depan, maka dibutuhkan suatu tindakan penanggulangan secepatnya. penyusunan dan pemberlakuan peraturan daerah pengelolaan sumberdaya pesisir yang spesifik, merupakan langkah awal untuk menciptakan kerangka kerja bagi pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir secara terpadu di Minahasa. Kerangka kerja ini untuk mengembangkan visi, agenda, prinsip dan tujuan bagi pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir secara terpadu di Minahasa. Peraturan Daerah bermaksud mengembangkan suatu kelembagaan dan proses administratif untuk mengambil keputusan pengelolaan dimasa datang. Dengan demikian Peraturan Daerah ini lebih terfokus pada proses dan kelembagaan  dan bukan pada aturan dan sanksi. Setelah mekanisme koordinasi, serta proses bagi partisipasi masyarakat, pendanaan dan aturan-aturan dilaksanakan, maka peraturan daerah tambahan menyangkut hal-hal dan kegiatan spesifik yang berhubungan dengan pengelolaan pesisir dapat dikembangkan.

4         Peraturan Daerah ini konsisten dengan ide-ide dan tujuan-tujuan otonomi daerah yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999. Undang-undang tersebut telah memberikan kewenangan pada kabupaten untuk mengelola dan mengatur dirinya sendiri, termasuk pemanfaatan dan konservasi sumberdaya alamnya. Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat untuk membangun dan menetapkan program-program pengelolaan sumberdaya pesisir mereka, mengikuti prinsip-prinsip peraturan daerah – pengelolaan berbasis masyarakat, penguatan kapasitas masyarakat, keterpaduan kegiatan dan pengambilan kebijakan, kelestarian dan keberlanjutan ekologi, partisipasi masyarakat, pengakuan hak masyarakat tradisional.

5         Sebagian besar masyarakat di wilayah pesisir adalah nelayan yang menggantungkan kehidupannya pada sumberdaya wilayah pesisir khususnya perikanan sebagai sumber pendapatan lainnya. Kesulitan menangkap ikan di perairan pesisir dekat pantai akhir-akhir ini menjadikan masyarakat tersebut harus mencari ikan  lebih jauh. Dengan dibuatnya sistem pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir terpadu, masyarakat dapat lebih mudah memperoleh ikan di perairan pesisir dekat pantai yang pada gilirannya akan meningkatkan kehidupan mereka.

6         Peraturan Daerah ini juga bertujuan untuk memberikan pengakuan dan kewenangan kepada masyarakat melalui upaya penyusunan kerangka kerja, prosedur, dan prioritas pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir di Kabupaten Minahasa, sehingga Peraturan Daerah ini memberikan penguatan kepada masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir melalui pendidikan, latihan dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu prioritas dan kerangka kerja yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah secara bersama-sama dengan masyarakat akan tercapai kesejahteraan bagi seluruh rakyat di Minahasa.

 

II. Pasal demi pasal :

 

BAB I

Pasal 1

            Angka 1 sampai dengan 19 Cukup jelas

 

            Angka 20

            Dalam pengelolaan berbasis masyarakat semua pihak mempunyai peran masing-masing sesuai dengan kemampuan dan fungsinya, yaitu masyarakat berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi, sedangkan pemerintah setempat memberikan bantuan tehnis, dana dan dukungan kebijakan dalam semua tahap pengelolaan, dan pihak terkait lainnya seperti swasta, perguruan tinggi, lembaga formal dan in-formal lainnya juga berpartisipasi dalam setiap langkah pengelolaan serta memberikan kontribusi dana dan bantuan tehnis dalam pengelolaan.

 

            Angka 21

            Partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan dan peran serta masyarakat secara spontan dalam semua tahapan mulai dari perencanaan, pengambilan keputusan, pemantauan, evaluasi, dan pertangungan jawab atas pelaksanaan pengelolaan pesisir.

 

            Angka 22 sampai dengan 32 Cukup jelas

 

BAB II

Pasal 2

            Desa pesisir merupakan desa-desa yang secara administratif memiliki garis pantai.

Pasal 3 Cukup jelas

 

BAB III

Pasal 4

            Ayat (1) Cukup jelas

            Ayat (2) Cukup jelas

            Ayat (3) Cukup jelas

            Ayat (4) Cukup jelas

            Ayat (5) Cukup jelas

            Ayat (6) Cukup jelas

 

Pasal 5

            Ayat (1) Cukup jelas

            Ayat (2) Cukup jelas

            Ayat (3) Cukup jelas

            Ayat (4) Cukup jelas

            Ayat (5) Cukup jelas

 

Pasal 6            

            Ayat (1)            

            Kapasitas dan sumberdaya yang dimaksud adalah kemampuan teknis yang dimiliki dan tersedia di daerah.Sumberdaya yang dimaksud adalah sumberdaya manusia dan dana.

            Ayat (2)            

            Wilayah penting seperti pantai, estuary, terumbu karang, hutan bakau, yang masih baik dan belum dirusak. Degradasi yaitu mengurangya kapasitas wilayah atau habitat dalam menjalankan fungsinya. Perusakan habitat seperti penggunaan bahan peledak di wilayah terumbu karang, penebangan bakau yang tidak memperhatikan kelestarian, penggunaan alat tangkap dan cara penangkapan ikan yang merusak dan tidak mempertimbangkan kelestarian habitat

            Ayat (3)

            Pemanfaatan ekonomis adalah pemanfaatan sumberdaya untuk pengembangan ekonomi masyarakat seperti budidaya perikanan, pengembangan pariwisata, penambangan, pertanian,  transportasi serta usaha ekonomis lainnya. Cara-cara keilmuan yang benar adalah cara-cara yang sesuai dengan kaedah ilmu pengetahuan. Adil secara ekonomis adalah bahwa keuntungan ekonomi yang diperoleh dalam pemanfaatan sumberdaya wilayah pesisir memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat.

 

            Ayat (4)

            Tanggung-jawab dan kepemimpinan dari masyarakat dalam penegakan hukum lingkungan dan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir terpadu, dapat terlaksana jika masyarakat diserahi kepemimpinan dan kepercayaan untuk melaksanakan hal tersebut.

 Pasal 7

            Ayat (1) Cukup jelas

            Ayat (2) Cukup jelas

            Ayat (3) Cukup jelas

            Ayat (4) Cukup jelas

            Ayat (5) Cukup jelas

            Ayat (6) Cukup jelas

 

BAB IV

Pasal 8

            Ayat (1) Cukup jelas

            Ayat (2) Cukup jelas

            Ayat (3) Cukup jelas

 

Pasal 9

            Ayat (1)

            Badan Pengelola  Pesisir  Kabupaten ini merupakan bagian dari otoritas publik daerah dan memiliki hubungan yang kuat dengan masyarakat melalui perwakilan yang dibentuk.

 

            Ayat (2)

            Jumlah anggota harus terdiri dari 40 % (empat puluh persen) dari instansi, dan perwakilan pemerintah dan 60% (enam puluh persen) berasal dari perguruan tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat dan perwakilan masyarakat.

                       

            Ayat (3)

            Apabila komunitas ternyata tidak dapat memilih wakil secara musyawarah, maka penetapan wakil dari komunitas tersebut akan dilakukan melalui kesepakatan mayoritas. Apabila melalui cara konsensus atau kesepakatan mayoritas tidak tercapai, maka penetapan wakil dari komunitas tersebut diselenggarakan melalui pemungutan suara secara terbuka;

             Ayat (4) Cukup jelas

 

Pasal 10

            Ayat (1)            

            Kerjasama kelembagaan dapat meliputi kerjasama di bidang bantuan tehnis dan dana.

           

            Ayat (2)            

            Kesepakatan bersama dapat merupakan kesepakatan mayoritas anggota  yang didukung oleh pendapat sejumlah besar anggota masyarakat desa yang berhak dan memiliki kepentingan terhadap sumberdaya alam yang ada di sekitar desa.

            Penyelenggaraan musyawarah desa hendaknya memperhatikan peran serta seluruh bagian masyarakat dewasa, termasuk perempuan. Dengan demikian, musyawarah desa tidak saja sekedar suatu musywarah yang bersifat formal yang hanya menyertakan pihak-pihak tertentu saja, tetapi harus menyertakan semua pihak yang berkepentingan.

            Masukan dari masyarakat desa diperoleh melalui musyawarah desa, yang mengagendakan secara khusus rencana pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir yang diajukan oleh Badan Pengelola, yang menyangkut tata ruang dari desa bersangkutan;

             Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 11

            Ayat (1)            

            Badan Pengelola tidak bertanggung-jawab untuk membuat keputusan dan melaksanakan program dari Dinas Perikanan dan Kelautan dan instansi terkait lainnya.

            Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 12

            Ayat (1)            

            Kewajiban memberi pertimbangan dan penilaian ini merupakan salah satu bentuk fasilitas yang diberikan pemerintah terhadap setiap usaha yang merupakan inisiatif masyarakat.

            Ayat (2)

             Kewajiban menyerahkan kepada Badan Pengelola Pesisir Kabupaten menyatakan keturut-sertaan positif dan langsung dari masyarakat dalam  proses yang berhubungan dengan penentuan pemanfaatan sumberdaya alam, khususnya wilayah pesisir.

 

BAB V

Pasal 13

            Ayat (1) Cukup jelas

            Ayat (2) Cukup jelas

            Ayat (3) Cukup jelas

            Ayat (4)

            Pengambilan keputusan lewat proses partisipasi dilaksanakan secara musyawarah dan kesepakatan dari mayoritas masyarakat. Partisipasi masyarakat disini dijelaskan secara rinci untuk mempertegas perlunya pelibatan masyarakat secara umum dalam semua aspek perencanaan dari kelompok masyarakat yang tertinggal, masyarakat kecil, perempuan. Proses pengambilan keputusan dapat dilakukan dalam bentuk musyawarah formal dan in-formal, pertemuan keagamaan, dan pertemuan-pertemuan lainnya termasuk pertemuan dengan kelompok-kelompok masyarakat di tingkat dusun dan atau lingkungan, ataupun pertemuan dengan kelompok profesi seperti petani, nelayan, pedagang dan lain-lain, dan menjadi kesepakatan masyarakat desa

            Ayat (5) Cukup jelas

 

BAB VI

Pasal 14

            Ketentuan  yang ditetapkan dalam pasal ini merupakan usulan atau tidak merupakan keharusan tetapi merupakan pedoman bagi pembuatan perencanaan yang baik. Untuk membuat perencanaan yang baik dan lengkap masyarakat desa pesisir perlu dibantu lewat pendampingan masyarakat atau pelayanan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan, Badan Pengelola Pesisir Kabupaten atau instansi teknis terkait lainnya.

            Ayat (1) Cukup jelas

            Ayat (2) Cukup jelas

            Ayat (3) Cukup jelas

            Ayat (4)  Cukup jelas      

Pasal 15

            Ayat (1)                        

            Pembentukan Kelompok Pengelola Pesisir Desa dilaksanakan oleh masyarakat desa. Pembentukan ini tidak sebagai suatu kewajiban, sehingga kelompok ini diserahkan kepada masyarakat untuk menentukan dapat atau tidak kelompok pengelola pesisir seperti yang dimaksud. Kelompok Pengelola Pesisir Desa dimaksud, yaitu jika di desa telah memiliki kelompok yang dapat melakukan perencanaan pengelolaan pesisir maka kelompok ini dapat diintegrasikan ke dalam kelompok tersebut. Namun jika dibentuk atas kesepakatan masyarakat, maka tugas dan kewajiban tersebut antara lain sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (3) pasal ini.

           

            Ayat (2) Cukup jelas.

           

            Ayat (3) Cukup jelas.

 

BAB VII

Pasal 16

            Ayat (1)                        

            Proses Pembuatan Peraturan Desa, harus mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 6 Tahun 2000 tentang Peraturan Desa.

            Ayat (2)            

            Pembuatan peraturan desa merupakan kewenangan desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

           

            Ayat (3) Cukup jelas

            Ayat (4) Cukup jelas.

 

Bab VIII

Pasal 17

            Ayat (1) Cukup jelas

            Ayat (2) Cukup jelas

            Ayat (3) Cukup jelas

 

Pasal 18

            Ayat (1) Cukup jelas

            Ayat (2) Cukup jelas

            Ayat (3) Cukup jelas

            Ayat (4) Cukup jelas

            Ayat (5) Cukup jelas

 

BAB IX

Pasal 19 Cukup jelas

 

Pasal 20

            Ayat (1) Cukup jelas

            Ayat (2) Cukup jelas

            Ayat (3) Cukup jelas

            Ayat (4) Cukup jelas

            Ayat (5) Cukup jelas

            Ayat (6) Cukup jelas

            Ayat (7) Cukup jelas

            Ayat (8) Cukup jelas

Pasal 21

            Ayat (1) Cukup jelas

            Ayat (2) Cukup jelas

           

Pasal 22

            Ayat (1)

            Idealnya lokasi yang ditetapkan sebagai Daerah Perlindungan Laut  adalah kawasan yang memiliki tutupan karang hidup  yang baik (50 %) walaupun demikian lokasi dengan tutupan karang yang lebih rendah masih dapat dijadikan pilihan jika kriteria ini tidak terpenuhi dan apabila kawasan desa tidak memiliki hamparan terumbu karang dengan tutupan karang hidup mencapai 50 %. Lokasi seharusnya merupakan habitat terumbu karang namun lebih baik jika mencakup habitat hutan bakau dan padang lamun, lokasi juga harus berada dalam jarak pandang dari pemukiman agar dapat diawasi oleh masyarakat

 

            Ayat (2) Cukup jelas

            Ayat (3) Cukup jelas

            Ayat (4) Cukup jelas

            Ayat (5) Cukup jelas

            Ayat (6) Cukup jelas

            Ayat (7) Cukup jelas

            Ayat (8) Cukup jelas

            Ayat (9) Cukup jelas

BAB X

Pasal 23

            Cukup jelas

Pasal 24

            Ayat (1)

            Pengakuan Hak Pengelolaan Wilayah Pesisir pada hakekatnya memenuhi makna pemenuhan prinsip pengakuan hak-hak  “the indigenous people”, termasuk hak-hak masyarakat lokal, sebagaimana diamanatkan dalam Agenda 21 dari Deklarasi Rio. Juga sebagai pelaksanaan dari Agenda 21 Indonesia. Pengakuan atas hak pengelolaan sedemikian perlu dinyatakan secara eksplisit oleh karena pengakuan mengandung sifat suatu pernyataan yang menerima adanya eksistensi hak masyarakat atas lingkungan alam di sekitarnya, yang telah berlangsung berdasarkan latar belakang sejarah yang cukup panjang antara lingkungan dengan masyarakat local

            Masyarakat memiliki hak atas informasi “(right of  information)” atas program yang dijalankan di sekitar wilayah desanya, oleh karena pengalihmanfaatan atau pengalihgunaan atau pengalihusahaan  sumberdaya alam ke tangan pihak lain, akan mengurangi akses  masyarakat atas sumberdaya tersebut.

            Ayat (2) Cukup jelas

            Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 25

            Ayat (1) Cukup jelas

            Ayat (2) Cukup jelas

            Ayat (3) Cukup jelas

            Ayat (4) Cukup jelas

Bab XI

Pasal 26

            Jenis pendidikan dan pelatihan dapat diberikan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan, Badan Pengelola Pesisir maupun instansi lainnya, perguruan tinggi atau lembaga swadaya masyarakat lainnya yang mempunyai kapasitas untuk itu.

           

            Pelaksanaan pelatihan dan pendidikan kepada masyarakat dapat meliputi:

a.       Pengamatan terumbu karang (manta tow training)

b.       Penyuluhan dan Pendidikan Lingkungan Hidup tentang terumbu karang, lamun, mangrove (hutan bakau) dan habitat lainnya;

c.       Membuat rencana tentang Daerah Perlindungan Laut;

d.       Penyuluhan tentang Hukum Lingkungan dan Hukum Laut;

e.       Pengamatan terhadap habitat dan ekosistem wilayah pesisir;

f.         Pelatihan pengorganisasian kelompok dan  keuangan kelompok;

g.       Pelatihan pembuatan Peraturan Desa;

h.       Pelatihan lainnya yang dianggap perlu yang berhubungan dengan Daerah Perlindungan Laut;

i.         Pelatihan rehabilitasi dan budi daya sumber daya di wilayah pesisir.

 

Pasal 27

            Ayat (1) Cukup jelas

            Ayat (2) Cukup jelas

            Ayat (3) Cukup jelas

 Pasal 28

            Ayat (1) Cukup jelas

            Ayat (2) Cukup jelas

            Ayat (3) Cukup jelas

 

Pasal 29

            Ayat (1) Cukup jelas

            Ayat (2) Cukup jelas

            Ayat (3) Cukup jelas

            Ayat (4) Cukup jelas

            Ayat (5) Cukup jelas

 

Pasal 30

            Ayat (1) Cukup jelas

            Ayat (2) Cukup jelas

            Ayat (3) Cukup jelas

 

BAB XII

Pasal 31

            Ayat (1) Cukup jelas

            Ayat (2) Cukup jelas

            Ayat (3) Cukup jelas

            Ayat (4) Cukup jelas

            Ayat (5) Cukup jelas

            Ayat (6) Cukup jelas      

 

Pasal 32

            Ayat (1) Cukup jelas

            Ayat (2) Cukup jelas

            Ayat (3) Cukup jelas

 

Pasal 33

            Ayat (1) Cukup jelas

            Ayat (2) Cukup jelas

 

BAB XIII

Pasal 34

            Ayat (1) Cukup jelas

            Ayat (2) Cukup jelas

            Ayat (3) Cukup jelas

            Ayat (4) Cukup jelas

 

Bab XIV

Pasal 35

            Ayat (1)

            Dana pendamping (kontribusi) ini merupakan bentuk tanggung jawab masyarakat terhadap kepedulian mereka dalam mengelola sumberdaya, menciptakan rasa memiliki dan kepedulian terhadap pengelolaan sumberdaya mereka.  Besar dana kontribusi ini disesuaikan dengan kemampuan dan kapasitas masyarakat.

            Ayat (2)

             Kebutuhan dana dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini oleh Masyarakat, Dinas dan Badan Pengelola Pesisir Kabupaten dilakukan melalui proses Rapat Koordinasi Pembangunan (rakorbang) atau sejenisnya setiap tahun.

             

            Ayat (3) Cukup jelas

            Ayat (4) Cukup jelas

            Ayat (5) Cukup jelas

            Ayat (6) Cukup jelas

 

BAB XV           

Pasal 36

            Ayat (1) Cukup jelas

            Ayat (2) Cukup jelas      

            Ayat (3) Cukup jelas

 

BAB XVI

Pasal 37

            Ayat (1) Cukup jelas

            Ayat (2) Cukup jelas

            Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 38 Cukup jelas

 

BAB XVII

Pasal 39

            Ayat (1) Cukup jelas

            Ayat (2) Cukup jelas

            Ayat (3) Cukup jelas

            Ayat (4) Cukup jelas

            Ayat (5) Cukup jelas

 

BAB XVIII

Pasal 40

            Ayat (1) Cukup jelas

            Ayat (2) Cukup jelas

            Ayat (3) Cukup jelas