PERATURAN PERPAJAKAN

1 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
(UU No 6 Thn 1983 jo UU No 16 Thn 2000 jo UU No 9 Thn 1994)
Nomor Pokok Wajib Pajak

1) PP No 35 Tahun 1983 tentang Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Penyampaian Surat Pemberitahuan dan Persyaratan Pengajuan Keberatan
2) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 947/KMK.04/1983 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak
3) Keputusan Menteri Muda Keuangan selaku Pgs. Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-34/PJ.2/1989 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pemberian, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
4) Keputusan Dirjen Pajak No Kep-78/PJ.41/1990 tentang Pemberian NPWP Kepada Isteri Wajib Pajak Yang Melakukan Kegiatan Usaha dan atau Pekerjaan Bebas
5) Surat Edaran Dirjen Pajak No SE-20/PJ.9/1990 tentang Pemberian NPWP Untuk Wanita Kawin.
6) Surat Edaran Dirjen Pajak No SE-06/PJ.23/1995 tentang Kewajiban Penyampaian NPWP dan Laporan Keuangan dalam Permohonan Kredit

Surat Pemberitahuan

1) Keputusan Dirjen Pajak Nomor Kep-88/PJ/2004 - Penyampaian Surat Pemberitahuan Secara Elektronik
2) Peraturan Dirjen Pajak No Kep-05/PJ./2005 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Secara Elektronik (e-Filing) Melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP)
2 Pajak Penghasilan
(UU No 7 Thn 1983 jo UU No 10 Thn 1984 jo UU No 17 Thn 2000 jo UU No 36 Tahun 2008)
1) PP No 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu
2) Peraturan Direktur Jenderal Pajak No Per-178/PJ./2006 tentang Jenis Jasa Lain dan Perkiraan Penghasilan Neto Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C UU Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan UU Nomor 17 Tahun 2000
3) Keputusan Direktur Jenderal Pajak No kep-34/PJ/2003 Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak
3 Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
(UU No 8 Thn 1983 jo UU No 18 Thn 2000 jo UU No 11 Thn 1994)
1) PP No 7 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas PP No 12 Tahun 2001 Tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
2) Keputusan Menteri Keuangan No 493/KM.1/2006 tentang Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 25 Sampai Dengan 31 Desember 2006
4 Pajak Bumi dan Bangunan