>> Perpustakaan Elektronik >> Mahkamah Konstitusi

DAFTAR PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Tahun 2009

| 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |

No Tanggal Pemohon No.Perkara Tentang Putusan
142 31 Desember 2009 Refli Harun, S.H. dkk 114/PUU-VII/2009 Pengujian UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD dan UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Ditolak Seluruhnya
141 30 Desember 2009 Forum Komunitas Kandidat Advokat dan Advokat Independen Indonesia (FORKOM KAAI) 101/PUU-VII/2009 Pengujian UU No. 18 Tahun 2004 tentang Advokat Dikabulkan Sebagian
140 30 Desember 2009 Philipus P. Soekirno 12/PUU-VII/2009 Pengujian UU No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan [Pasal 1 angka 3, Pasal 6 huruf a, Pasal 64 huruf a, Pasal 76, Pasal 86, dan Pasal 86 huruf a] Tidak Dapat Diterima
139 30 Desember 2009 Habel Rumbiak 130/PUU-VII/2009 Pengujian UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD [Pasal 205 dan Pasal 211] Ditolak Seluruhnya
138 30 Desember 2009 Pemohon 1 : Tafrizal Hasan Gewang Pemohon 2 : Rayandi Haikal 19/PUU-VII/2009 Pengujian UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang [Pasal 15 ayat (3)] Ditolak Seluruhnya
137 29 Desember 2009 Pemohon : H. Eri Purnomohadi Kuasa Pemohon : Refly Harun, S.H., M.H., LL.M, dkk 132/PUU-VII/2009 Pengujian UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD [Pasal 50 ayat (1) huruf k] Tidak Dapat Diterima
136 29 Desember 2009 Pemohon : Dedy Djamaluddin Malik (Anggota DPR RI) Kuasa Pemohon : M. Badrus Zaman, S.H. dan Bhudhi Kuswanto, S.H. 119/PUU-VII/2009 Pengujian UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD [Pasal 206] Tidak Dapat Diterima
135 29 Desember 2009 - 57/PHPU.D-VI/2008 Penundaan Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 57/PHPU.D-VI/2008 Ketetapan Penundaan Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 57/PHPU.D-VI/2008
134 23 Desember 2009 Pemohon : Ir. Djaja Putra, M.M dan Hendrik Kuasa Pemohon : Nimran Abdurahman, S.H., M.H. dan Ilham Harjuna, S.H. Termohon : KPU Kab. Tana Tidung 148/PHPU.D-VII/2009 Permohonan Keberatan Sengketa Pemilihan Bupati Kepala Daerah/Wakil Bupati Tahun 2009. Kabupaten Tana Tidung, Provinsi Kalimantan Timur Ditolak Seluruhnya
133 25 November 2009 Pemohon 1 : Bibit S. Rianto Pemohon 2 : Chandra M. Hamzah Kuasa Pemohon : Trimoelja D. Soerjadi, S.H., dkk 133/PUU-VII/2009 Pengujian UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [Pasal 32 ayat (1) butir c] Dikabulkan Sebagian
132 24 November 2009 Pemohon 1 : Sadrak Moso Pemohon 2 : Yerimias Nauw Pemohon 3 : Martinus Yumame, S.PaK Pemohon 4 : Izaskar Jitmau, S.Pd Pemohon 5 : Willem NAA Kuasa Pemohon : Ropaun Rambe 18/PUU-VII/2009 Pengujian UU No. 13 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Maybrat Provinsi Papua Barat [Pasal 7] Tidak Dapat Diterima
131 19 November 2009 Tedjo Bawono 25/PUU-VII/2009 Pengujian UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara [Pasal 50] Ditolak Seluruhnya
130 17 November 2009 Pemohon : (1) Umar Abduh, (2) Haris Rusly, (3) John Helmi Mempi, (4) Hartsa Mashirul HR Kuasa Pemohon : Ulung Purnama, S.H., dkk 125/PUU-VII/2009 Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Ketetapan Penarikan Kembali Permohonan
129 17 November 2009 Pemohon : Prof. Dr. drg. I Gede Winasa(Bupati Jembrana) Kuasa Pemohon : Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H., dkk 22/PUU-VII/2009 Pengujian UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah [Pasal 58 huruf o] Dikabulkan Sebagian
128 3 November 2009 Pemohon : Helly Weror dan Otniel Aronggear Termohon : KPUD Kab. Nabire 134/PHPU.D-VII/2009 Permohonan Keberatan Sengketa Pemilihan Bupati Kepala Daerah/Wakil Bupati Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Ditolak Seluruhnya
127 3 November 2009 Pemohon : Ir. Abdul Rauf, M.AP dan Drs. Ardiansyah, M.AP Kuasa Pemohon : Yislam Alwini, S.H., dkk Termohon : KPU Kab. Tana Tidung 139/PHPU.D-VII/2009 Permohonan Keberatan Sengketa Pemilihan Bupati Kepala Daerah/Wakil Bupati Tahun 2009. Kabupaten Tana Tidung, Provinsi Kalimantan Timur Tidak dapat diterima
126 29 Oktober 2009 Pemohon 1 : Bibit S. Rianto Pemohon 2 : Chandra M. Hamzah Kuasa Pemohon : Trimoelja D. Soerjadi, S.H., dkk 133/PUU-VII/2009

Risalah Sidang
Pengujian UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Putusan Sela
125 28 Oktober 2009 Pemohon : Arukat Djaswadi Kuasa Pemohon : Sumali, S.H., M.H., dkk 106/PUU-VII/2009 Pengujian UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [Pasal 43 huruf b] Penarikan Kembali Perkara (Ketetapan)
124 8 Oktober 2009 Pemohon 1: DR. H. Andi Jamaro Dulung, M.Si Pemohon 2: Prof. Dr. hamka Haq, MA Pemohon 3: Edward Tanari 107/PUU-VII/2009 Pengujian UU No. 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD [Pasal 205 ayat (1)] Tidak Dapat Diterima
123 8 Oktober 2009 Pemohon : Christian Nehemia, Dillak S.H., dan Zacharias Paulus Manae, S.H. 103/PUU-VII/2009 Pengujian UU No. 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah Ditolak Seluruhnya
122 8 Oktober 2009 Pemohon : H.M. Djamal Doa, S.E., Tgk H. Abdul Hamid Usman dan H. Lukman Syamra Ph.D. 104/PUU-VII/2009 Pengujian UU No. 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tidak Dapat Diterima
121 7 Oktober 2009 Partai Bulan Bintang 86/PHPU.C-VII/2009 PHPU Legislatif Putusan Sela
120 30 September 2009 1. Pdt. Elion Numberi 2. Hasbi Suaib, S.T. 47-81/PHPU.A-VII/2009 PHPU Tahun 2009 Calon Anggota Legislatif DPR, DPD, dan DPRD Dikabulkan Sebagian
119 30 September 2009 Pemohon 1 : Wahidin Ismail Pemohon 2 : Marhany Victor Poly Pua Pemohon 3 : Sri Kadarwati Pemohon 4 : K.H. Sofyan Yahya Pemohon 5 : Intsiawati Ayus Kuasa Pemohon : Dr. Todung Mulya Lubis, S.H., LL.M, dkk 117/PUU-VII/2009 Pengujian UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD [Pasal 14 ayat (1)] Dikabulkan
118 14 September 2009 Sri Sudarjo, SPd, S.H. 26/PUU-VII/2009 Pengujian UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden [Pasal 1 ayat (2), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), (2), (3), dan (4), Pasal 14 ayat (2)] Tidak Dapat Diterima
117 10 September 2009 Pemohon 1 : Komisi Nasional Perlindungan Anak (KOMNAS ANAK) Pemohon 2 : Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi Jawa Barat Pemohon 3 : Perorangan Anak Indonesia (Alfie & Faza) Kuasa Pemohon: Muhammad Joni, S.H., M.H., dkk 6/PUU-VII/2009 Pengujian UU No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran [Pasal 46 huruf c ayat (3)] Ditolak Seluruhnya
116 9 September 2009 Koperasi Praja Tulada 16/PUU-VII/2009 Pengujian UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu Pengujian UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Tidak Dapat Diterima
115 1 September 2009 Partai Kasih Demokrasi Indonesia, Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia, Partai Perjuangan Indonesia Baru, Partai Republika Nusantara, Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Demokrat. 28-65-70-82-84-89/PHPU.C-VII/2009 PHPU Tahun 2009 Calon Anggota Legislatif DPR, DPD, dan DPRD Putusan Sela
114 1 September 2009 Partai Bulan Bintang 86/PHPU.C-VII/2009 PHPU Tahun 2009 Calon Anggota Legislatif DPR, DPD, dan DPRD Putusan Sela
113 1 September 2009 Partai Bintang Reformasi 95/PHPU.C-VII/2009 PHPU Tahun 2009 Calon Anggota Legislatif DPR, DPD, dan DPRD Putusan Sela
112 1 September 2009 DR. H. Rahmat Shah 37/PHPU.A-VII/2009 PHPU Tahun 2009 Calon Anggota Legislatif DPR, DPD, dan DPRD Putusan Sela
111 1 September 2009 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 50/PHPU.C-VII/2009 PHPU Tahun 2009 Calon Anggota Legislatif DPR, DPD, dan DPRD Putusan Sela
110 1 September 2009 Partai Karya Peduli Bangsa 60/PHPU.C-VII/2009 PHPU Tahun 2009 Calon Anggota Legislatif DPR, DPD, dan DPRD Putusan Sela
109 1 September 2009 Partai Kedaulatan 75/PHPU.C-VII/2009 PHPU Tahun 2009 Calon Anggota Legislatif DPR, DPD, dan DPRD Putusan Sela
108 1 September 2009 Partai Hati Nurani Rakyat 84/PHPU.C-VII/2009 PHPU Tahun 2009 Calon Anggota Legislatif DPR, DPD, dan DPRD Putusan Sela
107 12 Agustus 2009 Pemohon 1 : H. Jusuf Kalla dan H. Wiranto (Pasangan No. Urut 3) Kuasa Pemohon : Chairuman Harahap, dkk, Pemohon 2 : Hj. Megawati Soekarnoputri dan H. Prabowo Subianto (Pasangan No. Urut 1) Kuasa Pemohon : Arteri Dahlan, dkk. 108, 109/PHPU.B-VII/2009 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 Ditolak Seluruhnya
106 7 Agustus 2009 (110)Wiranto dan Yud Usman Sumanegara (Partai Hanura) Kuasa Pemohon : Dr. Andi M. Asrun, S.H., M.H., dkk, (111)Ahmad Yani H. Zainut Tauhid M. Romahurmuziy Machmud Yunus H. M. Arwani Thomafi (Partai Persatuan Pembangunan) Kuasa Pemohon : AH. Wakil Kamal, S.H., M.H., dkk (112)Suhadi dan Ahmad Muzani (Partai Gerindra) Kuasa Pemohon : H. M. Mahendradatta, S.H., M.H., M.A., Ph.D., dkk, (113)Pemohon : Tifatul Sembiring dan Anis Matta (Partai keadilan Sejahtera) Kuasa Pemohon : Refli Harun, S.H., M.H., LL.M., dkk 110-111-112-113/PUU-VII/2009 Pengujian UU No. 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD [Pasal 205 ayat (4)] Dikabulkan Sebagian
105 22 Juli 2009 Dr. Rizal Ramli 7/PUU-VII/2009 Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP) [UU Nomor 1 Tahun 1946] [Pasal 160] Ditolak Seluruhnya
104 6 Juli 2009 1. Refly Harun 2. Maheswara Prabandono 102/PUU-VII/2009 Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Dikabulkan Sebagian
103 3 Juli 2009 1. Karaniya Dharmasaputra; 2. Heru Hendratmoko; 3. Fx. Rudi Gunawan; 4. Endi M. Bayuni; 5. Sri Malela Mahargasari; 6. Ramadhan Pohan; 7. Toriq Hadad 99/PUU-VII/2009 Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Dikabulkan Seluruhnya
102 3 Juli 2009 1. Karaniya Dharmasaputra; 2. Heru Hendratmoko; 3. Fx. Rudi Gunawan; 4. Endi M. Bayuni; 5. Sri Malela Mahargasari; 6. Ramadhan Pohan; 7. Toriq Hadad 98/PUU-VII/2009 Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Dikabulkan Seluruhnya
101 29 Juni 2009 Partai Golkar 94/PHPU.C-VII/2009 PHPU Tahun 2009 Calon Anggota Legislatif DPR, DPD, dan DPRD Dikabulkan Sebagian
100 24 Juni 2009 Partai Hati Nurani Rakyat 84/PHPU.C-VII/2009 PHPU Tahun 2009 Calon Anggota Legislatif DPR, DPD, dan DPRD Dikabulkan Sebagian
99 23 Juni 2009 Partai Demokrat 89/PHPU.C-VII/2009 PHPU Tahun 2009 Calon Anggota Legislatif DPR, DPD, dan DPRD Dikabulkan Sebagian
98 23 Juni 2009 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 63/PHPU.C-VII/2009 PHPU Tahun 2009 Calon Anggota Legislatif DPR, DPD, dan DPRD Dikabulkan Sebagian
97 23 Juni 2009 Partai Amanat Nasional 74/PHPU.C-VII/2009 PHPU Tahun 2009 Calon Anggota Legislatif DPR, DPD, dan DPRD Dikabulkan Sebagian
96 22 Juni 2009 Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 80/PHPU.C-VII/2009 PHPU Tahun 2009 Calon Anggota Legislatif DPR, DPD, dan DPRD Dikabulkan Sebagian
95 22 Juni 2009 Partai Gerindra 59/PHPU.C-VII/2009 PHPU Tahun 2009 Calon Anggota Legislatif DPR, DPD, dan DPRD Dikabulkan Sebagian
94 22 Juni 2009 Partai Kebangkitan Bangsa 67/PHPU.C-VII/2009 PHPU Tahun 2009 Calon Anggota Legislatif DPR, DPD, dan DPRD Dikabulkan Sebagian
93 22 Juni 2009 Partai Karya Peduli Bangsa 60/PHPU.C-VII/2009 PHPU Tahun 2009 Calon Anggota Legislatif DPR, DPD, dan DPRD Dikabulkan Sebagian
92 19 Juni 2009 Partai Pelopor 66/PHPU.C-VII/2009 PHPU Tahun 2009 Calon Anggota Legislatif DPR, DPD, dan DPRD Ditolak Seluruhnya
91 19 Juni 2009 Partai Buruh 88/PHPU.C-VII/2009 PHPU Tahun 2009 Calon Anggota Legislatif DPR, DPD, dan DPRD Ditolak Seluruhnya
90 19 Juni 2009 Partai Nasional Banteng Kemerdekaan 40/PHPU.C-VII/2009 PHPU Tahun 2009 Calon Anggota Legislatif DPR, DPD, dan DPRD Ditolak Seluruhnya
89 19 Juni 2009 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 50/PHPU.C-VII/2009 PHPU Tahun 2009 Calon Anggota Legislatif DPR, DPD, dan DPRD Dikabulkan Sebagian
88 18 Juni 2009 Partai Bintang Reformasi 95/PHPU.C-VII/2009 PHPU Tahun 2009 Calon Anggota Legislatif DPR, DPD, dan DPRD Dikabulkan Sebagian
87 18 Juni 2009 Partai Bulan Bintang 86/PHPU.C-VII/2009 PHPU Tahun 2009 Calon Anggota Legislatif DPR, DPD, dan DPRD Ditolak Seluruhnya
86 18 Juni 2009 Partai Patriot 57/PHPU.C-VII/2009 PHPU Tahun 2009 Calon Anggota Legislatif DPR, DPD, dan DPRD Tidap Dapat Diterima (Untuk Dapil Yahukimo 1), Ditolak Untuk Selebihnya
85 18 Juni 2009 Partai Peduli Rakyat Nasional 54/PHPU.C-VII/2009 PHPU Tahun 2009 Calon Anggota Legislatif DPR, DPD, dan DPRD Dikabulkan Sebagian
84 17 Juni 2009 Partai Damai Sejahtera 68/PHPU.C-VII/2009 PHPU Tahun 2009 Calon Anggota Legislatif DPR, DPD, dan DPRD Dikabulkan Sebagian
83 17 Juni 2009 Partai Republik Nusantara 82/PHPU.C-VII/2009 PHPU Tahun 2009 Calon Anggota Legislatif DPR, DPD, dan DPRD Ditolak Seluruhnya
82 17 Juni 2009 Partai Demokrasi Pembaruan 90/PHPU.C-VII/2009 PHPU Tahun 2009 Calon Anggota Legislatif DPR, DPD, dan DPRD Ditolak Seluruhnya
81 17 Juni 2009 Partai Indonesia Sejahtera 51/PHPU.C-VII/2009 PHPU Tahun 2009 Calon Anggota Legislatif DPR, DPD, dan DPRD Ditolak Seluruhnya
80 17 Juni 2009 Partai Kebangkitan Nasional Ulama 58/PHPU.C-VII/2009 PHPU Tahun 2009 Calon Anggota Legislatif DPR, DPD, dan DPRD Dikabulkan Sebagian
79 17 Juni 2009 Partai Kasih Demokrasi Indonesia 28/PHPU.C-VII/2009 PHPU Tahun 2009 Calon Anggota Legislatif DPR, DPD, dan DPRD Dikabulkan Sebagian
78 17 Juni 2009 Partai Kedaulatan 75/PHPU.C-VII/2009 PHPU Tahun 2009 Calon Anggota Legislatif DPR, DPD, dan DPRD Dikabulkan Sebagian
77 17 Juni 2009 Partai Persatuan Daerah 73/PHPU.C-VII/2009 PHPU Tahun 2009 Calon Anggota Legislatif DPR, DPD, dan DPRD Dikabulkan Sebagian
76 17 Juni 2009 Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia 91/PHPU.C-VII/2009 PHPU Tahun 2009 Calon Anggota Legislatif DPR, DPD, dan DPRD Ditolak Seluruhnya
75 17 Juni 2009 Partai Demokrasi Kebangsaan 64/PHPU.C-VII/2009 PHPU Tahun 2009 Calon Anggota Legislatif DPR, DPD, dan DPRD Ditolak Seluruhnya
74 16 Juni 2009 Partai Persatuan Daerah (PPD) 73/PHPU.C-VII/2009 PHPU Tahun 2009 Calon Anggota Legislatif DPR, DPD, dan DPRD Dikabulkan Sebagian
73 16 Juni 2009 DPD Prov.Jambi - H. Abubakar Jamalia 48/PHPU.A-VII/2009 PHPU Tahun 2009 Calon Anggota Legislatif DPR, DPD, dan DPRD Ditolak Seluruhnya
72 16 Juni 2009 Partai Barisan Nasional 83/PHPU.C-VII/2009 PHPU Tahun 2009 Calon Anggota Legislatif DPR, DPD, dan DPRD Dikabulkan Sebagian
71 16 Juni 2009 Partai SIRA 87/PHPU.C-VII/2009 PHPU Tahun 2009 Calon Anggota Legislatif DPR, DPD, dan DPRD Tidak dapat diterima
70 16 Juni 2009 Partai Perjuangan Indonesia Baru 70/PHPU.C-VII/2009 PHPU Tahun 2009 Calon Anggota Legislatif DPR, DPD, dan DPRD Dikabulkan Sebagian
69 15 Juni 2009 DPD Prov. NAD - Mursyid 33/PHPU.A-VII/2009 PHPU Tahun 2009 Calon Anggota Legislatif DPR, DPD, dan DPRD Dikabulkan Seluruhnya
68 15 Juni 2009 Partai Persatuan Nahdatul Ummah Indonesia 79/PHPU.C-VII/2009 PHPU Tahun 2009 Calon Anggota Legislatif DPR, DPD, dan DPRD Dikabulkan Sebagian
67 15 Juni 2009 Partai Daulat Aceh 77/PHPU.C-VII/2009 PHPU Tahun 2009 Calon Anggota Legislatif DPR, DPD, dan DPRD Tidak Dapat Diterima (Untuk Permohonan PAW seluruh jajaran KPU Prov. SUMUT); Dan Ditolak Untuk Selebihnya.
66 15 Juni 2009 DPD Prov. Sumatera Utara - Yopie S. Batubara 56/PHPU.A-VII/2009 PHPU Tahun 2009 Calon Anggota Legislatif DPR, DPD, dan DPRD Tidak Dapat Diterima (Untuk Permohonan PAW seluruh jajaran KPU Prov. SUMUT); Dan Ditolak Untuk Selebihnya.
65 13 Juni 2009 Partai Serikat Indonesia 72/PHPU.C-VII/2009 PHPU Tahun 2009 Calon Anggota Legislatif DPR, DPD, dan DPRD Ditolak Seluruhnya
64 13 Juni 2009 Partai Karya Perjuangan 71/PHPU.C-VII/2009 PHPU Tahun 2009 Calon Anggota Legislatif DPR, DPD, dan DPRD Ditolak Seluruhnya
63 13 Juni 2009 DPD Prov. Maluku - Nataniel Elake 69/PHPU.A-VII/2009 PHPU Tahun 2009 Calon Anggota Legislatif DPR, DPD, dan DPRD Ditolak seluruhnya untuk permohonan pemohon I dan pemohon II
62 13 Juni 2009 Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia 65/PHPU.C-VII/2009 PHPU Tahun 2009 Calon Anggota Legislatif DPR, DPD, dan DPRD Ditolak Seluruhnya
61 12 Juni 2009 Partai Pemuda Indonesia 32/PHPU.C-VII/2009 PHPU Tahun 2009 Calon Anggota Legislatif DPR, DPD, dan DPRD Tidak dapat diterima (Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Cirebon) dan menolak (Daerah Pemilihan Minahasa Selatan 3 dan Daerah Pemilihan Tapanuli Utara 1)
60 12 Juni 2009 Partai Penegak Demokrasi Indonesia 49/PHPU.C-VII/2009 PHPU Tahun 2009 Calon Anggota Legislatif DPR, DPD, dan DPRD Dikabulkan sebagian
59 12 Juni 2009 DPD Prov. Papua Barat - A. M. Killian 30/PHPU.A-VII/2009 PHPU Tahun 2009 Calon Anggota Legislatif DPR, DPD, dan DPRD Ditolak Seluruhnya
58 12 Juni 2009 Partai Bersatu Aceh 78/PHPU.C-VII/2009 PHPU Tahun 2009 Calon Anggota Legislatif DPR, DPD, dan DPRD Dikabulkan
57 12 Juni 2009 Partai Merdeka 41/PHPU.C-VII/2009 PHPU Tahun 2009 Calon Anggota Legislatif DPR, DPD, dan DPRD Ditolak Seluruhnya
56 12 Juni 2009 Partai Matahari Bangsa 45/PHPU.C-VII/2009 PHPU Tahun 2009 Calon Anggota Legislatif DPR, DPD, dan DPRD Ditolak Seluruhnya
55 12 Juni 2009 DPD Prov. Banten - Humaedi Hasan 55/PHPU.A-VII/2009 PHPU Tahun 2009 Calon Anggota Legislatif DPR, DPD, dan DPRD Ditolak Seluruhnya
54 11 Juni 2009 DPD Prov. Jawa Timur - Abdul Jalil Latuconsina 96/PHPU.A-VII/2009 PHPU Tahun 2009 Calon Anggota Legislatif DPR, DPD, dan DPRD Ditolak Seluruhnya
53 11 Juni 2009 DPD Prov. Sulawesi Barat - Salahuddin SR Sampe Toding 53/PHPU.A-VII/2009 PHPU Tahun 2009 Calon Anggota Legislatif DPR, DPD, dan DPRD Ditolak Seluruhnya
52 11 Juni 2009 DPD Prov. Sulawesi Tengah - Faizal H. Moh. Saing 46/PHPU.A-VII/2009 PHPU Tahun 2009 Calon Anggota Legislatif DPR, DPD, dan DPRD Tidak Dapat Diterima
51 11 Juni 2009 DPD Prov. Sulawesi Tengah - Pdt. Silviana Pandeginer 42/PHPU.A-VII/2009 PHPU Tahun 2009 Calon Anggota Legislatif DPR, DPD, dan DPRD Ditolak Seluruhnya
50 11 Juni 2009 DPD Prov. Riau - Andry Muslim 97/PHPU.A-VII/2009 PHPU Tahun 2009 Calon Anggota Legislatif DPR, DPD, dan DPRD Tidak Dapat Diterima
49 11 Juni 2009 DPD Prov. Lampung - Hj. Haryanti Syafrin 34/PHPU.A-VII/2009 PHPU Tahun 2009 Calon Anggota Legislatif DPR, DPD, dan DPRD Ditolak Seluruhnya
48 11 Juni 2009 DPD Prov. Kepulauan Riau - Atrice Ellen Manambe 76/PHPU.A-VII/2009 PHPU Tahun 2009 Calon Anggota Legislatif DPR, DPD, dan DPRD Ditolak Seluruhnya
47 11 Juni 2009 DPD Prov. Lampung - Abdul Wahab 35/PHPU.A-VII/2009 PHPU Tahun 2009 Calon Anggota Legislatif DPR, DPD, dan DPRD Ditolak Seluruhnya
46 11 Juni 2009 -1- Partai Amanat Nasional -2- Partai Persatuan Pembangunan -3- Partai Golongan Karya -4- Partai Gerakan Indonesia Raya -5- Partai Kebangkitan Bangsa 74, 80, 94, 59, 67 / PHPU.C-VII/2009 PHPU Tahun 2009 Calon Anggota Legislatif DPR, DPD, dan DPRD Dikabulkan Sebagian
45 10 Juni 2009 Partai Aceh 85/PHPU.C-VII/2009 PHPU Tahun 2009 Calon Anggota Legislatif DPR, DPD, dan DPRD Dikabulkan
44 10 Juni 2009 DPD Prov. Kepulauan Riau - Benny Horas Panjaitan 38/PHPU.A-VII/2009 PHPU Tahun 2009 Calon Anggota Legislatif DPR, DPD, dan DPRD Tidak Dapat Diterima
43 10 Juni 2009 DPD Prov. Kepulauan Riau - Hendy Frankim 36/PHPU.A-VII/2009 PHPU Tahun 2009 Calon Anggota Legislatif DPR, DPD, dan DPRD Tidak Dapat Diterima
42 10 Juni 2009 DPD Prov. Jawa Tengah - Pupung Suharis 62/PHPU.A-VII/2009 PHPU Tahun 2009 Calon Anggota Legislatif DPR, DPD, dan DPRD Tidak Dapat Diterima
41 10 Juni 2009 DPD Prov. Kepulauan Riau - Insyah Fauzi 39/PHPU.A-VII/2009 PHPU Tahun 2009 Calon Anggota Legislatif DPR, DPD, dan DPRD Tidak Dapat Diterima
40 9 Juni 2009 DPD Prov. Papua - Ferdinanda 92/PHPU.A-VII/2009 PHPU Tahun 2009 Calon Anggota Legislatif DPR, DPD, dan DPRD Ditolak Seluruhnya
39 9 Juni 2009 DPD Prov. Sumatera Utara - Rahmat Shah 37/PHPU.A-VII/2009 PHPU Tahun 2009 Calon Anggota Legislatif DPR, DPD, dan DPRD Putusan Sela
38 9 Juni 2009 DPD Prov. Sumatera Utara - Makmur Hasugian 31/PHPU.A-VII/2009 PHPU Tahun 2009 Calon Anggota Legislatif DPR, DPD, dan DPRD Tidak Dapat Diterima
37 9 Juni 2009 Stefanus Roy Rening dan Maria Anna S. 28-65-70-82-84-89/PHPU.C-VII/2009 PHPU Tahun 2009 Calon Anggota Legislatif DPR, DPD, dan DPRD Putusan Sela
36 9 Juni 2009 DPD Prov. Papua - Hasbi Sueb, DPD Prov. Papua - Pdt. Elion Numberi 47-81/PHPU.A-VII/2009 PHPU Tahun 2009 Calon Anggota Legislatif DPR, DPD, dan DPRD Putusan Sela
35 8 Juni 2009 DPD Gorontalo-Dewi Sartika 44/PHPU.A-VII/2009 PHPU Tahun 2009 Calon Anggota Legislatif DPR, DPD, dan DPRD Ditolak Seluruhnya
34 8 Juni 2009 DPD Prov. Gorontalo - Lolynda Usman 43/PHPU.A-VII/2009 PHPU Tahun 2009 Calon Anggota Legislatif DPR, DPD, dan DPRD Ditolak Seluruhnya
33 8 Juni 2009 DPD Prov. Sulawesi Tenggara - Kamaruddin 29/PHPU.A-VII/2009 PHPU Tahun 2009 Calon Anggota Legislatif DPR, DPD, dan DPRD Dikabulkan Sebagian
32 8 Juni 2009 DPD Prov. Sulawesi Tenggara - Safiuddin 52/PHPU.A-VII/2009 PHPU Tahun 2009 Calon Anggota Legislatif DPR, DPD, dan DPRD Ditolak Seluruhnya
31 5 Mei 2009 Pemohon : Y. Noto Sugiatmo Simohartono 13/PUU-VII/2009 Pengujian UU No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah [Pasal 107 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8)] Ditolak Seluruhnya
30 5 Mei 2009 Narliswandi Piliang 50/PUU-VI/2008 Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Ditolak Seluruhnya
29 5 Mei 2009 1. Edy Cahyono, 2. Nenda Inasa Fadhilah, 3. Amrie Hakim, 4. Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI), 5. Aliansi Jurnalis Independen (AJI), 6. Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers) 2/PUU-VII/2009 Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tidak Dapat Diterima
28 21 April 2009 Pemohon : Assosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) Kuasa Pemohon : Akhmad Jazuli, S.H., M.Hum., dkk 20/PUU-VII/2009 Pengujian UU No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah [Pasal 2 ayat (1) huruf a] Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon
27 15 April 2009 Pemohon 1: Muhammad Suleiman Hidayat, Pemohon 2: Erwin Aksa, Pemohon 3: Fahrina Fahmi Idris, Pemohon 4: PT. Lili Panma, Pemohon 5: PT. Apac Centra Centertex, Pemohon 6: PT. Kreasi Tiga Pilar 53/PUU-VI/2008 Pengujian UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas [Pasal 74 ayat (1), (2), dan (3) serta Penjelasan Pasal 74 ayat (1), (2), dan (3)] Ditolak
26 15 April 2009 Pemohon : H. M. Warsit, SPd., S.H., M.M. Kuasa Pemohon : Sumarso, S.H., M.H., dkk 15/PUU-VII/2009 Pengujian UU No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD [Pasal 75 ayat (3)] Ketetapan Penarikan Perkara
25 14 April 2009 Pemohon : H.M. Zainul Majdi, MA Kuasa Pemohon: Desak Putu Yuliastini, S.H. Andy Hadianto, S.H., MA 54/PUU-VI/2008 Pengujian UU No. 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 1995 Tentang Cukai [Pasal 66 huruf a ayat (1)] Dikabulkan Sebagian
24 30 Maret 2009 Pemohon 1 :Denny Yanuar Ali, Ph.D Pemohon 2 :Drs. Umar S. Bakry,MA Kuasa Pemohon :Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H. Bachtiar Sitanggang, S.H. 9/PUU-VII/2009 Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dikabulkan Sebagian
23 24 Maret 2009 Pemohon 1 : Robertus Kuasa Pemohon : Zairin Harahap, S.H., M.Si, dkk (PUSHAM UII) 4/PUU-VII/2009 Pengujian UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD [Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf g] Dikabulkan Sebagian
22 20 Maret 2009 Pemohon 1 : Fredek Kasale Pemohon 2 : Chrestian Waileruny Pemohon 3 : Simon Wasia Pemohon 4 : Drs. Herkop Maatoke Pemohon 5 : Drs. Hi. A. Laitupa Pemohon 6 : Ali Ely Pemohon 7 : Ny. Halidja Polanunu Pemohon 8 : Yusuf Laisouw, S.Ag, MK., M.Si 8/PUU-VII/2009 Pengujian UU No. 40 Thn 2003 tentang Pembentukan Kab. Seram Bagian Timur, Kab. Seram Bagian Barat, dan Kep. Aru di Prov. Maluku Mengabulkan penarikan kembali permohonan
21 20 Maret 2009 Gustian Djuanda 1/PUU-VII/2009 Pengujian UU No. 36 Thn 2008 ttg Perubahan Keempat Atas UU No. 7 Tahun 1983 Ttg Pajak Penghasilan [Pasal 7 ayat (1) huruf a, b, c, & d, Pasal 9 ayat (1) huruf g] Ditolak
20 17 Maret 2009 Hamdan Zoelva, S.H., M.H. Januardi S. Hariwibowo, S.H. RA. Made Damayanti Zoelva, S.H. Bayu Prasetio, S.H., M.H. Irman Sukardi, S.H. Abdulllah, S.H. 5/PUU-VII/2009 Pengujian Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon
19 24 Pebruari 2009 H. Tarman Azzam, dkk Kuasa Pemohon Torozatulo Mendrofa, S.H. LKBH PWI Pusat 32/PUU-VI/2008 Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dikabulkan
18 18 Pebruari 2009 Pemohon I Saurip Kadi, Pemohon II Partai Bulan Bintang, Pemohon III DPP Hanura, PKN Partai Demokrasi Pembaruan, DPP Partai Indonesia Sejahtera, DPP Partai Buruh, DPP Partai Peduli Rakyat Nasional & DPP Partai Republika Nusantara 51-52-59/PUU-VI/2008 Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Ditolak
17 17 Pebruari 2009 Pemohon 1 : M. Fadjroel Rachman Pemohon 2 : Mariana. Pemohon 3 : Bob Febrian Kuasa Pemohon : Taufik Basari, S.H., S.Hum, LL.M, dkk 56/PUU-VI/2008 Pengujian UU No. 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pasal 1 ayat (4), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 13 ayat (1)) Ditolak Seluruhnya
16 13 Pebruari 2009 Pemohon 1 : Partai Politik Peserta Pemilu 2009 (PDP, PP, PPD, PPRN, PIS, PNBK Indonesia, PPIB, Pakar Pangan, Hanura, PKDI) Pemohon 2 : Calon Anggota DPR dari Partai Politik Peserta Pemilu 2009 Pemohon 3 : Anggota Partai Politik Peserta Pemilu 2009 Kuasa P 3/PUU-VII/2009 Pengujian UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD [Pasal 202 ayat (1) ] Ditolak
15 10 Pebruari 2009 KPU Provinsi Maluku Utara Termohon Presiden RI 27/SKLN-VI/2008 Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku Utara Melawan Presiden Republik Indonesia Tidak Dapat Diterima
14 3 Pebruari 2009 Hj. Khofifah Indar Parawansa Mudjiono Ketetapan No. 41/PHPU.D-VI/2008 Permohonan Keberatan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 01 Tahun 2009 bertanggal 30 Januari 2009 Permohonan tidak dapat diregistrasi
13 30 Januari 2009 Mohammad Yusuf Hasibuan dan Reiza Aribowo Nomor 58/PUU-VI/2008 Pengujian UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) [Pasal 1 angka 11 dan 12, Pasal 72 ayat (1), (2), (3), Pasal 73, Pasal 74 ayat (1), (2), Pasal 75, Pasal 76 ayat (1), (2), Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79 ayat (1), (2), (3), Pasal 80 ayat (1), (2), (3), Pasal 81, Pasal 82, Pasal 83, Pasal 84, Pasal 85 ayat (1), (2), dan Pasal 86 ayat (1), (2)]] Tidak Dapat Diterima
12 29 Januari 2009 Bambang Sugeng Irianto Nomor 42/PUU-VI/2008 Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) [Pasal 356 ayat (1)] Tidak Dapat Diterima
11 28 Januari 2009 Bernard Samuel Sumarauw Nomor 47/PUU-VI/2008 Pengujian UU No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) [Pasal 1 ayat (1), (2), Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 ayat (1), (2), Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), Pasal 17, Pasal 22 ayat (1) huruf a, Pasal 25 ayat (2)] Tidak Dapat Diterima
10 28 Januari 2009 Tedjo Bawono Nomor 46/PUU-VI/2008 Pengujian UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara [Pasal 50] Ditolak
9 21 Januari 2009 Pemohon : Drs. H. Asrin Naim dan Drs. H. Legimun S, M.Pd Kuasa Pemohon Benyamin, S.H., dkk Termohon KPU Kab. Langkat Nomor 66/PHPU.D-VI/2008 Permohonan Keberatan Terhadap Penetapan Penghitungan Suara Hasil Pemilukada dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pada Pemilukada Kabupaten Langkat Putaran II Tahun 2008 Ditolak
8 20 Januari 2009 Pemohon : Yansen Akun Effendy dan Abdullah Kuasa Pemohon Raymundus Loin, S.H. dan Cristof H. Purba, S.H. Termohon KPU Kab. Sanggau Nomor 64/PHPU.D-VI/2008 Permohonan Pembatalan Penetapan Nomor 36 Tahun 2008 Tanggal 22 Desember 2008, dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilukada Kab. Sanggau Tahun 2008 Ditolak
7 20 Januari 2009 Pemohon : H. Asmauddin dan Salmaza; Kuasa Pemohon: Drs. Jurnal, S.H., M.H., dkk ; Termohon : KIP Kota Subulussalam Nomor 65/PHPU.D-VI/2008 Permohonan Pembatalan Penetapan Nomor 35 Tahun 2008 Tanggal 23 Desember 2008, dari Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilukada Kota Subulussalam Tahun 2008 Ditolak
6 19 Januari 2009 Sujiwo dan Raja Sapta Oktohari Kuasa Pemohon: Rezki, SH Nomor 63/PHPU.D-VI/2008 Permohonan Pembatalan Penetapan Nomor 38 Tahun 2008 Tanggal 19 Desember 2008, dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilukada Kab. Kubu Raya Tahun 2008 Ditolak
5 15 Januari 2009 Drg. Gregorius Mau Bili F., DDPH. Drs. Berchmans Mau Bria, M.Sc. Nomor 62/PHPU.D-VI/2008 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Belu Putaran II Tahun 2008 Ditolak
4 14 Januari 2009 Pemohon : Ir. H. Ami Taher dan Dianda Putra, S.STP., MSi; Kuasa Pemohon: Zainudin Paru, S.H., dkk; Termohon: KPU Kab. Kerinci Nomor 61/PHPU.D-VI/2008 Permohonan dan Keberatan Atas Surat Keputusan Nomor 109 Tahun 2008 Tanggal 15 Desember 2008, dari Komisi Pemilihan Umum Kab. Kerinci tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilukada Kab. Kerinci dan Penetapan Calon Terpilih Pemilukada Kab. Kerinci Putaran II Tahun 2008 Ditolak
3 12 Januari 2009 Drs. Parlemen Sinaga, MM dan Dr. Budiman Simanjuntak, M.Kes; Kuasa Pemohon: Roder Nababan, Horas Siagian; Termohon: KPU Kab. Dairi Nomor 60/PHPU.D-VI/2008 Permohonan Keberatan dan Pembatalan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi Nomor 37 Tahun 2008 Tanggal 13 Desember 2008 Ditolak
2 8 Januari 2009 H. RESKAN EFFENDI Dr. drh. Rohidin Mersyah, MMA, Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Dikabulkan Sebagian
1 7 Januari 2009 H. Rahmad Pardamean Hasibuan dan Aminusin M. Harahap 55/PHPU.D-VI/2008 Permohonan dan Keberatan Atas Surat Keputusan Nomor 084 Tahun 2008 Tanggal 05 Desember 2008, dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilukada Kab. Padang Lawas Putaran II Tahun 2008 DITOLAK

| 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |