KEPUTUSAN

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN

NOMOR :  KEP.33/MEN/2002

 TENTANG

 

ZONASI WILAYAH PESISIR DAN LAUT 

UNTUK KEGIATAN PENGUSAHAAN PASIR LAUT

 

 MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN,

 

Menimbang 

:

  1. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 7 ayat (1) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pengendalian dan Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut, perlu ditetapkan Zonasi Wilayah Pesisir dan Laut untuk Kegiatan Pengusahaan Pasir Laut;

  2. bahwa sehubungan dengan hal tersebut  diatas dan hasil konsultasi dengan instansi terkait di Pusat, Gubernur dan Bupati/Walikota, perlu ditetapkan Keputusan Menteri;

 Mengingat

:

  1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan;

  2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan;

  3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

  4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran;

  5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;

  6. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia;

  7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;

  8. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;

  9. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

  10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 141 Tahun 2000;

  11. Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;

  12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut;

  13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;

  14. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2000 tentang Kenavigasian;

  15. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;

  16. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;

  17. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pengendalian dan Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut;

  18. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.01/MEN/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen dan Kelautan, sebagaimana terakhir telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.30/MEN/2001;

  19. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.24/MEN/2002 tentang Tata Cara dan TehnikPenyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan;

Memperhatikan

:

Surat Sekretaris Tim Pengendali dan Pengawas Pengusahaan Pasir Laut Nomor 05/Sek-TP4L/VII/2002, tanggal 19 Juli 2002 perihal Rekomendasi Zonasi Wilayah Pesisir dan Laut;

 

MEMUTUSKAN:

 

Menetapkan

:

KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN     TENTANG ZONASI WILAYAH PESISIR DAN LAUT UNTUK PENGUSAHAAN PASIR LAUT.

 

BAB I

KETENTUAN UMUM

 

Pasal 1

 

Dalam Keputusan ini  yang dimaksud dengan : 

  1. Zonasi wilayah pesisir dan laut adalah arahan pemanfaatan  ruang  pesisir dan laut untuk kegiatan pengusahaan pasir laut;

  2. Pengusahaan pasir laut adalah kegiatan ekonomi yang meliputi usaha pertambangan, pengerukan, pengangkutan dan ekspor pasir laut;

  3. Kawasan Suaka Alam adalah kawasan dengan cirri khas tertentu baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan;

  4. Kawasan Pelestarian Alam adalah  kawasan dengan cirri khas tertentu baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan  keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;

  5. kawasan perlindungan ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil adalah kawasan dengan ciri khas tertentu  yang mencakup ekosistem pesisir, pulau-pulau kecil serta laut sebagai satu kesatuan sistem alam yang berfungsi untuk menjaga proses ekologis yang esensial dan sistem pendukung kehidupan, memelihara keanekaragaman genetik, menjamin pemanfaatan sumberdaya alam yang berkelanjutan serta memelihara kearifan budaya masyarakat. 

 

BAB II

PEMBAGIAN ZONASI WILAYAH PESISIR DAN LAUT

 

Pasal 2

 

Zonasi wilayah pesisir dan laut untuk pengusahaan pasir laut ditetapkan dengan mempertimbangkan keseimbangan antara aspek lingkungan,  sosio-ekonomi, politik, pertahanan dan keamanan. 

 

Pasal 3

 

Zonasi wilayah pesisir dan laut untuk pengusahaan pasir laut dibagi menjadi :  

  1. Zona Perlindungan;

  2. Zona Pemanfaatan untuk  Pengusahaan Pasir Laut.

BAB III

ZONA PERLINDUNGAN

 

Pasal 4

 

Kegiatan pengusahaan pasir laut hanya dapat dilaksanakan apabila Kuasa Pertambangan Pasir Laut berada di luar Zona Perlindungan.

 

Pasal 5

 

Zona Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, merupakan zona yang dilarang untuk kegiatan penambangan pasir laut, meliputi:

  1. Kawasan Pelestarian Alam, terdiri dari Taman Nasional dan Taman Wisata Alam;

  2. Kawasan Suaka Alam, terdiri dari Cagar Alam dan Suaka Margasatwa;

  3. Kawasan perlindungan ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil, terdiri dari Taman Laut Daerah, Kawasan Perlindungan bagi Mamalia Laut (Marine Mammals Sanctuaries), Suaka Perikanan, Daerah migrasi biota laut dan Daerah Perlindungan Laut, terumbu karang, serta kawasan pemijahan ikan dan biota laut lainnya;

  4. perairan dengan jarak kurang dari atau sama dengan 2 (dua) mil laut yang diukur dari garis pantai ke arah perairan kepulauan atau laut lepas pada saat surut terendah; 

  5. perairan dengan kedalaman kurang dari atau sama dengan 10 meter dan berbatasan langsung dengan garis pantai, yang diukur dari permukaan air laut pada saat surut terendah; 

  6. instalasi kabel dan pipa bawah laut serta zona keselamatan selebar 500 meter pada sisi kiri dan kanan dari instalasi kabel dan pipa bawah laut;

  7. Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI);

  8. zona keselamatan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP). 

BAB IV

ZONA PEMANFAATAN UNTUK PENGUSAHAAN PASIR LAUT

 

Pasal 6 

 

(1)   Zona pemanfaatan untuk pengusahaan pasir laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, merupakan zona yang  di dalamnya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pengusahaan pasir laut.

(2)   Zona pemanfaatan untuk pengusahaan pasir laut sebagaimana  dimaksud  dalam ayat (1) terdiri dari : 

         a.    Zona Pemanfaatan Bersyarat; dan

       b.    Zona Terbuka Tambang.

 

Pasal 7

 

(1)   Zona Pemanfaatan Bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, merupakan zona yang dapat dimanfaatkan untuk pengusahaan pasir laut dengan persyaratan tertentu.

(2)   Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi pembatasan terhadap :

         a.     jenis dan jumlah kapal;

b.     sistem penambangan dan pengerukan;

c.     volume pasir laut yang dapat ditambang;

d.     jadwal kegiatan penambangan dan pengerukan.

 

Pasal 8

 

(1)   Zona Pemanfaatan Bersyarat sebagaimana dimaksud  dalam Pasal 7 ayat (1) meliputi  :

a.  skema  pemisah lalu-lintas di laut (Traffic Separation Scheme TSS);

b.  kawasan pemindahan dan atau bongkar muat lepas pantai (Ship to Ship Transfer STS) dan daerah lego jangkar (anchorage area);

c.  Alur lalu-lintas pelayaran;

d.  Kawasan wisata bahari;

e.  Kawasan tangkapan ikan tradisional;

f.  Perairan tempat pembuangan bahan-bahan peledak;

g.  Zona latihan TNI-AL;

h.  Zona pengambilan benda berharga asal muatan kapal tenggelam;

i.   Zona pengeboran lepas pantai (zona off shore drilling) termasuk prasarana penunjang keselamatan pelayaran.

 

(2)    Pada kawasan tangkapan ikan tradisional, pengusahaan pasir laut wajib memperhatikan kepentingan nelayan tradisional yang memanfaatkan kawasan tersebut sebagai sumber mata pencahariannya.

 

Pasal 9

 

Zona Terbuka Tambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, meliputi perairan di luar Zona Perlindungan dan Zona Pemanfaatan Bersyarat. 

 

Pasal 10

 

(1)   Setiap kegiatan pengusahaan pasir laut wajib menjaga :

 a.   kelestarian lingkungan pesisir dan laut;

 b.   aspek stabilitas geologi lingkungan pesisir dan laut;

 c.   keberlanjutan usaha nelayan dan petani tambak;

 d.   keserasian dengan kepentingan pemanfaatan ruang pesisir dan laut lainnya.

(2)    Kepentingan pemanfaatan ruang pesisir dan laut lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d meliputi kegiatan wisata bahari, perikanan tangkap, perikanan budidaya, pelayaran, pertahanan dan keamanan.

 

BAB V

PETA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN LAUT

 

Pasal 11

 

(1)  Zonasi Wilayah Pesisir dan Laut  untuk Pengusahaan Pasir Laut dituangkan dalam Peta Zonasi Wilayah Pesisir dan Laut.

(2)  Penyusunan Peta Zonasi Wilayah Pesisir dan Laut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menggunakan Peta Dasar yang

      bersumber dari Dinas Hidro Oseanografi TNI- AL.

(3)  Peta Zonasi Wilayah Pesisir dan Laut adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari

      Keputusan ini.

(4)  Pelaksanaan Peta Zonasi Wilayah Pesisir dan Laut wajib memperhatikan data dan koordinat di lapangan.

 

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

 

Pasal 12

 

(1)    Setiap pemberian izin Kuasa Pertambangan Pasir Laut wajib menyesuaikan dengan Zonasi Wilayah Pesisir dan Laut.

(2)    Apabila pada Zona Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdapat Kuasa Pertambangan Eksplorasi dan Eksploitasi Pasir Laut sebelum ditetapkannya Keputusan ini, kegiatan eksplorasi dan eksploitasi pasir laut dapat dilaksanakan dengan persyaratan tertentu sampai berakhirnya izin Kuasa Pertambangan dan tidak dapat diperpanjang.

(3)    Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi  pembatasan volume, luas wilayah , jangka waktu penambangan, jumlah ritase (trip), jenis dan tipe kapal, serta penambahan tarif pajak secara progresif sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

BAB  VII

PENUTUP

 

Pasal 13

 

Zonasi Wilayah Pesisir dan Laut untuk Pengusahaan Pasir Laut ditinjau kembali setiap tiga tahun sekali. 

 

Pasal 14

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

 

 

Ditetapkan di   Jakarta

Pada Tanggal   8  Agustus 2002

 

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN

 

ttd.

 

ROKHMIN DAHURI

 

Copyright the Department of Marine Affairs and Fisheries Republic of Indonesia