KEPUTUSAN

MENTERI   KELAUTAN DAN PERIKANAN

                                NOMOR :  KEP. 01/MEN/2002     
TENTANG 

SISTEM MANAJEMEN MUTU TERPADU HASIL PERIKANAN   

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN,

 

Menimbang : a. bahwa Sistem Manajemen Mutu Terpadu Hasil Perikanan merupakan salah satu upaya untuk mencapai tingkat pemanfaatan potensi sumberdaya perikanan secara berdayaguna dan berhasil guna dan sekaligus, melindungi masyarakat konsumen dari hal-hal yang merugikan dan membahayakan kesehatan, praktek-praktek yang bersifat penipuan dan pemalsuan dari produsen, membina produsen serta untuk meningkatkan daya saing produk perikanan;

 

b.           bahwa Program Manajemen Mutu Terpadu (PMMT) berdasarkan konsepsi Hazard Analysis Critical    Control Point (HACCP) dianggap sesuai untuk ditetapkan sebagai Sistem Manajemen Mutu Terpadu Hasil Perikanan;

 

c.            bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

 

 

Mengingat  : 1. Undang-undaang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan;

 

 

2.           Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 141 Tahun 2000;

3.           Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;

4.           Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;

5.           Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen;

6.            Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan;

7.           Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan   Nomor : KEP.01/MEN/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30 Tahun 2001.

 

Memperhatikan  : Sistem Manajemen Mutu Hasil Perikanan yang berkembang dewasa ini ditujukan untuk memberikan jaminan mutu kepada konsumen.

 

 

MEMUTUSKAN   :

 

 

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG SISTEM MANAJEMEN MUTU TERPADU HASIL PERIKANAN.

  

BAB  I

KETENTUAN UMUM

 

Pasal 1

 

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

 

1.           Sumberdaya ikan adalah semua jenis ikan termasuk biota perairan lainnya.

2.           Hasil Perikanan adalah ikan termasuk biota perairan lainnya yang ditangani dan/ atau diolah untuk dijadikan produk akhir yang berupa ikan segar, ikan beku dan olahan lainnya yang digunakan untuk konsumsi manusia.

3.           Pengolahan Ikan adalah semua kegiatan untuk menghasilkan produk terakhir termasuk penanganan, pengumpulan, pengangkutan, pengemasan, penyimpanan dan pendistribusian.

4.           Unit Pengolahan adalah tempat yang digunakan untuk mengolah ikan baik yang dimiliki oleh perorangan maupun badan usaha.

5.           Sanitasi Hasil Perikanan adalah upaya pencegahan terhadap kemungkinan bertumbuh dan berkembang biaknya jasad renik pembusuk dan patogen dalam hasil perikanan, peralatan dan bangunan yang dapat merusak hasil perikanan dan membahayakan manusia.

6.           Persyaratan Sanitasi adalah standar kebersihan dan kesehatan yang harus dipenuhi, termasuk standar higiene, sebagai upaya mematikan atau mencegah hidupnya jasad renik patogen dan mengurangi jumlah jasad renik lainnya agar hasil perikanan yang dihasilkan dan dikonsumsi tidak membahayakan kesehatan dan jiwa manusia.

7.           Standar Mutu adalah persyaratan produk yang memenuhi ketentuan spesifikasi teknis meliputi identitas, higieni, kimiawi, keseragaman mengenai ukuran, berat atau isi, jumlah, rupa, label dan sebagainya yang dibakukan dan disusun berdasarkan konsensus semua pihak sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1989 tentang Dewan Standaridisasi Nasional, dengan memperhatikan syarat-syarat kesehatan, keselamatan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta didasarkan pengalaman perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat sebesar-besarnya serta diketahui Dewan Standardisasi yang berwenang.

8.           Penanggung jawab adalah seseorang yang diserahi tugas sebagai penanggung jawab pengolahan dan pengendalian mutu yang telah menyelesaikan pendidikan dan memiliki Sertifikasi Pengolahan Ikan.

9.           Laboratorium adalah suatu  ruangan atau tempat yang digunakan untuk melakukan kegiatan monitoring dan atau pengujian terhadap mutu produk yang diolah oleh suatu unit pengolahan.

10.       Laboratorium Penguji adalah laboratorium pembina dan pengujian mutu hasil perikanan (LPPMHP).

11.       Sertifikat kelayakan pengolahan adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan dalam hal ini Direktur Jenderal Perikanan Tangkap yang menerangkan bahwa unit pengolahan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan.

12.       Sertifikat pengolah ikan adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan dalam hal ini Direktur Jenderal Perikanan Tangkap yang menerangkan bahwa seseorang telah memperoleh pendidikan tertentu dan menguasai pengetahuan di bidang pengolahan ikan.

13.       Sertifikat Mutu adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh laboratorium penguji yang menerangkan bahwa sesuatu hasil perikanan telah memenuhi standar mutu.

14.       Pengawas Mutu Hasil Perikanan adalah petugas Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Kelautan dan Perikanan dalam hal ini Direktur Jenderal Perikanan  Tangkap yang telah menyelesaikan pendidikan khusus untuk bertugas melakukan pengawasan terhadap unit pengolahan dalam melaksanakan pengendalian mutu dan laboratorium penguji dalam melaksanakan pengujian mutu hasil perikanan.

15.       Sistem Jaminan Mutu adalah upaya pencegahan yang perlu diperhatikan dan dilaksanakan dalam rangka menghasilkan hasil perikanan yang aman bagi kesehatan manusia dan bermutu, yang lazimnya diselenggarakan sejak awal produksi hasil perikanan sampai dengan siap diperdagangkan atau serta merupakan sistem pengawasan dan pengendalian mutu yang selalu berkembang menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

16.       Sistem Manajemen Mutu adalah bentuk, tanggung jawab, prosedur, proses, sumberdaya organisasi untuk menerapkan Program Manajemen Mutu Terpadu (PMMT).

 

 

17.       Sistem Manajemen Mutu Terpadu adalah bentuk, tanggung jawab, prosedur, proses, sumber daya organisasi untuk menerapkan sistem manajemen mutu secara terpadu dalam seluruh rangkaian proses produksi hasil perikanan mulai pra panen, pemanenan dan pasca panen.

18.       Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) adalah suatu konsepsi manajemen mutu yang diterapkan untuk memberikan jaminan mutu dari produk yang diolah di unit pengolahan.

19.       Nomor Registrasi adalah nomor yang diberikan kepada unit pengolahan yang telah memenuhi persyaratan sanitasi dan teknik pengolahan untuk memberikan jaminan mutu kepada konsumen.

 

 

BAB II

RUANG LINGKUP

 

 

Pasal  2

 

(1)       Sistem Manajemen Mutu Terpadu Hasil Perikanan merupakan ketentuan dalam melaksanakan manajemen mutu hasil perikanan bagi lembaga–lembaga pemerintah, perorangan dan badan usaha yang bergerak dalam bidang perikanan.

(2)       Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Terpadu Hasil Perikanan dilakukan pada :

a). usaha pengadaan dan penyaluran sarana produksi;

b). usaha penangkapan atau pembudidayaan ikan;

c). usaha pengolahan hasil perikanan;

d). usaha pendistribusian dan pemasaran hasil perikanan;

e). pengadaan dan pengelolaan prasarana perikanan;

f). pembina mutu hasil perikanan.

(3)       Ketentuan-ketentuan dalam Keputusan ini mencakup :

a).      persyaratan bahan baku, penggunaan bahan penolong dan bahan tambahan makanan;

b).      persyaratan kelayakan unit pengolahan;

c).      persyaratan pengolahan;

d).      penerapan sistem manajemen mutu;

e).      standar mutu;

f).      pemasukan hasil perikanan ke dalam wilayah Republik Indonesia;

g).      pembinaan;

h).      pengawasan;

I).      Pendidikan;

j).      pembiayaan;

k).      tindakan administratif;

l).      ketentuan peralihan;

m).      penutup.

 

 

BAB III

PERSYARATAN BAHAN BAKU, PENGGUNAAN BAHAN

PENOLONG DAN BAHAN TAMBAHAN MAKANAN

 

Pasal 3

 

(1)       Unit Pengolahan tidak boleh mengolah ikan yang berasal dari atau ditangkap di lahan atau perairan yang tercemar.

(2)       Ikan yang diolah di dalam unit pengolahan, baik untuk keperluan konsumen dalam negeri maupun ekspor harus memenuhi standar mutu yang ditetapkan untuk setiap jenis komoditas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3)       Lahan atau perairan yang tercemar sebagaimana dimaksud pada    ayat (1) ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

 

Pasal 4

(1)       Air yang digunakan sebagai bahan penolong dalam pengolahan ikan harus memenuhi persyaratan akualitas air minum.

(2)       Air yang digunakan dalam pencucian ikan dapat ditambah klorin dengan kadar yang tidak melebihi 10 ppm.

(3)       Selain penambahan klorin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat juga dilakukan cara lain yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas air.

(4)       Es yang digunakan dalam pengolahan ikan harus dibuat dari air minum dan tidak boleh terkontaminasi selama penanganan atau penyimpanan.

 

Pasal 5

(1)       Bahan tambahan makanan hanya boleh digunakan bila secara teknologi diperlukan.

(2) Jenis dan batas maksimum penggunaan bahan tambahan makanan yang diperbolehkan dalam pengolahan ikan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

(3)       Jenis bahan tambahan makanan diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan setelah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Menteri Kesehatan.

 

 

BAB IV

PERSYARATAN KELAYAKAN UNIT PENGOLAHAN

 

 

Pasal 6

 

(1)       Unit pengolahan harus dibangun di lokasi yang tidak tercemar dan yang menjamin tersedianya ikan yang bermutu baik.

(2)       Bangunan unit pengolahan dan sekitarnya harus dirancang dan ditata dengan konstruksi sedemikian rupa sehingga memenuhi persyaratan sanitasi.

(3)       Setiap unit pengolahan harus memiliki laboratorium yang dapat digunakan untuk menunjang pengendalian mutu secara mandiri.

 

Pasal 7

 

(1)       Peralatan dan perlengkapan unit pengolahan harus ditata sedemikian rupa sehingga terlihat jelas tahap-tahap proses yang menjamin kelancaran pengolahan, mencegah kontaminasi silang dan mudah dibersihkan.

(2)       Peralatan dan perlengkapan yang berhubungan langsung dengan ikan yang diolah harus terbuat dari bahan tahan karat, tidak menyerap air, mudah dibersihkan dan tidak menyebabkan kontaminasi sesuatu apapun terhadap bahan baku yang sedang diolah maupun produk akhir serta dirancang sesuai persyaratan sanitasi.

 

(3)       Peralatan dan perlengkapan yang dipakai untuk menangani bahan bukan makanan atau bahan yang dapat menyebabkan kontaminasi baik secara langsung maupun tidak langsung, harus diberi tanda dan dipisahkan dengan jelas supaya tidak dipergunakan untuk menangani ikan, bahan penolong, bahan tambahan makanan serta produk akhir.

 

 

Pasal  8

 

(1)       Bangunan unit pengolahan, perlengkapan, peralatan serta semua sarana fisik yang digunakan harus dirawat, dibersihkan dan dipelihara secara saniter dengan tertib dan teratur.

(2)       Pembuangan kotoran atau limbah (padat, cair atau gas) dari lingkungan kerja harus dilakukan dengan sempurna dan memenuhi ketentuan yang berlaku.

(3)       Pestisida, fumigan, desinfektan dan deterjen harus disimpan dalam ruangan terpisah dan hanya ditangani di bawah pengawasan petugas yang mengetahui tentang bahayanya untuk menghindari kontaminasi terhadap produk dan penggunaannya harus dalam batas-batas yang tidak membahayakan kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku  dan ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

(4)       Tindakan preventif harus diambil untuk mencegah masuknya orang yang berpenyakit menular atau menyebarkan kuman penyakit menular, serangga, tikus, burung dan hama lainnya serta binatang peliharaan ke dalam halaman gedung dan ruang pengolahan.

(5)       Pada setiap pintu masuk ruang pengolahan dan tempat-tempat tertentu harus disediakan perlengkapan pencuci-hama.

 

 

Pasal 9

 

(1)       Setiap unit pengolahan wajib memiliki Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP).

(2)       Persyaratan dan tata cara untuk memperoleh SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perikanan.

 

Pasal 10

 

(1)       Karyawan yang dipekerjakan harus sehat dan tidak menderita penyakit menular atau menyebarkan kuman penyakit menular.

(2)       Kesehatan para karyawans harus diperiksa secara periodik untuk menghindarkan penularan penyakit baik terhadap produk maupun karyawan  lainnya.

(3)       Setiap karyawan harus dilengkapi dengan pakaian dan perlengkapan kerja sesuai dengan bidangnya masing-masing.

 

 

Pasal 11

 

(1)       Setiap unit pengolahan wajib mempekerjakan seorang Penanggung Jawab yang memiliki Sertifikat Pengolahan Ikan (SPI).

(2)       Persyaratan dan tata cara memperoleh SPI sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perikanan Tangkap.

 

 

BAB V

PERSYARATAN PENGOLAHAN

 

Pasal 12

 

(1)       Setiap kegiatan pengolahan ikan harus dilakukan dengan berpedoman pada standar pengolahan yang ditetapkan sesuai dengan jenis komoditas.

(2)       Penanganan, pengumpulan, pengangkutan, penyimpanan dan pendistribusian harus dilakukan dengan berpedoman pada persyaratan sanitasi.

(3)       Pengemasan Produk akhir harus dilakukan menurut teknik pengemasan yang ditentukan untuk setiap jenis komoditas.

(4)       Pada setiap kemasan harus dicantumkan label dan kode produksi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB VI

PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN MUTU

 

Pasal 13

 

(1)       Untuk memperoleh Sertifikasi Penerapan Sistem Manajemen Mutu atau Sertifikasi Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu (PMMT) dari Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, setiap unit pengolahan wajib menerapkan Sistem Manajemen Mutu Modul V sebagaimana ditetapkan dalam surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 303/Kpts/OT.210/ 4/94.

(2)       Sistem Manajemen Mutu Modul V sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah program Manajemen Mutu Terpadu (PMMT) berdasarkan konsepsi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP).

(3)       Prosedur dan tata cara pemberian sertifikat Penerapan Sistem Manajemen Mutu atau Sertifikat Penerapan PMMT ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Perikanan Tangkap.

 

 

Pasal 14

 

(1)       Penerapan PMMT berdasarkan konsepsi HACCP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) digolongkan dalam lima Tingkat yaitu :

-         Tingkat I (sangat memuaskan);

-         Tingkat II (memuaskan);

-         Tingkat III (baik);

-         Tingkat IV (cukup);

-         Tingkat V (gagal).

(2)       Penggolongan dengan tingkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil validasi dan audit terhadap :

a.     Kelayakan dasar unit pengolahan, yaitu pemenuhan terhadap persyaratan sanitasi dan cara berproduksi yang baik dan benar;

b.     Dokumen penerapan PMMT berdasarkan konsepsi HACCP.

(3)       Validsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengevaluasi perencanaan dan penerapan PMMT oleh suatu unit pengolahan yang bersangkutan.

(4)       Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian sistematik (sistematic assesment) dan mandiri terhadap penerapan PMMT.

(5)       Unit pengolahan hasil perikanan yang dapat memperoleh Sertifikat Penerapan PMMT adalah unit pengolahan yang mencapai minimal Tingkat IV.

 

Pasal 15

 

(1)       Setiap hasil perikanan yang diekspor, wajib dilengkapi dengan sertifikat Mutu (Sertificate of Quality) dan atau Sertifikat Kesehatan (Health of  Certificate) yang diterbitkan oleh Laboratorium Penguji.

(2)       Bagi unit pengolahan yang sistem manajemen mutunya mencapai Tingkat I, pengambilan contoh dan pengujian laboratoris dapat dilakukan 1 (satu) kali untuk 10 (sepuluh) kali penerbitan Sertifikat  Mutu dan/atau Sertifikat Kesehatan untuk setiap jenis produk yang sama.

(3)       Bagi unit pengolahan yang sistem manajemen mutunya mencapai Tingkat II, pengambilan contoh dan pengujian laboratoris dapat dilakukan 1 (satu) kali untuk 5 (lima) kali penerbitan Sertifikat  Mutu dan atau Sertifikat Kesehatan untuk setiap jenis produk yang sama.

(4)       Bagi unit pengolahan yang sistem manajemen mutunya mencapai Tingkat III, pengambilan contoh dan pengujian laboratoris dapat dilakukan 1 (satu) kali untuk 3 (tiga) kali penerbitan Sertifikat  Mutu dan atau Sertifikat Kesehatan untuk setiap jenis produk yang sama.

(5)       Bagi unit pengolahan yang sistem manajemen mutunya mencapai Tingkat IV, pengambilan contoh dan pengujian laboratoris harus dilakukan untuk setiap Sertifikat  Mutu dan atau Sertifikat Kesehatan.

(6)       Bagi unit pengolahan yang sistem manajemen mutunya mencapai Tingkat V, tidak dapat memperoleh  Sertifikat  Mutu dan atau Sertifikat Kesehatan.

 

Pasal 16

 

(1)       Sertifikat Mutu dan Sertifikat Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) menyatakan bahwa suatu produk perikanan telah memenuhi standar mutu sehingga aman dikonsumsi manusia.

(2)       Persyaratan dan tata cara untuk memperoleh Sertifikat Mutu dan Sertifikat Kesehatan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perikanan Tangkap.

 

BAB VII

STANDAR MUTU

 

Pasal 17

 

(1)       Standar mutu produk yang berlaku adalah standar mutu yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN) sebagai Standar Nasional Indonesia (SNI).

(2)       Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila ada permintaan untuk menggunakan Standar mutu dari negara importir dengan ketentuan standar mutu tersebut tidak boleh lebih rendah dari Standar Nasional Indonesia.

 

 

Pasal 18

 

Unit pengolahan yang mencapai Tingkat I, II, III atau IV dapat membubuhkan penandaan SNI pada kemasan produk atau label sesuai Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 303/Kpts/OT.210/4/94.

 

 

BAB VIII

PEMASUKAN HASIL PERIKANAN

KE DALAM WILAYAH REPUBLIK INDONESIA

 

 

Pasal 19

 

(1)       Hasil perikanan yang dimasukkan ke dalam wilayah Republik Indonesia harus berasal dari negara yang mempunyai kesesuaian (aquivalency) sistem pengawasan mutu dengan yang diterapkan di Indonesia.

(2)       Hasil perikanan yang dimasukkan ke dalam wilayah Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan mutu yang ditetapkan dalam Standar Nasional Indonesia (SNI).

(3)       Hasil perikanan yang dimasukkan ke dalam wilayah Republik Indonesia harus disertai Sertifikat Mutu (Sertificate of Quality) dan atau Sertifikat Kesehatan (Health Certificate) dari negara asal.

(4)       Apabila diperlukan dapat diambil contoh untuk pengujian di Laboratorium Penguji.

(5)       Persyaratan dan tata cara pemeriksaan mutu hasil perikanan yang dimasukkan ke dalam wilayah Republik Indonesia diatur dengan Keputusan tersendiri.

(6)       Hasil perikanan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang untuk dimasukkan ke dalam wilayah Republik Indonesia.

 

 

 

BAB IX

P E M B I N A A N

 

Pasal 20

 

(1)       Pembinaan dalam penerapan sistem Manajemen Mutu Hasil Perikanan dilakukan untuk melindungi masyarakat dari beredarnya dan dikonsumsinya hasil perikanan yang tidak memenuhi ketentuan standar dan atau persyaratan kesehatan dan atau yang dapat membahayakan kesehatan manusia.

 

(2)       Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk :

a.           Terjaminnya mutu dan keamanan hasil perikanan;

b.           Mendorong pengembangan usaha di bidang perikanan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap hasil perikanan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan;

c.            Mewujudkan kepatuhan setiap orang yang memproduksi, mengedarkan dan atau memperdagangkan hasil perikanan;

d.           Meningkatkan pemahaman dan kesadaran konsumen terhadap pentingnya mutu dan keamanan hasil perikanan.

 

 

 

 

 

Pasal 21

 

(1)       Pembinaan terhadap Sistem Manajemen Mutu unit pengolahan dilakukan melalui pembinaan kelayakan unit pengolahan, pravalidasi, validasi, audit dan verifikasi audit.

(2)       Prosedur dan tata cara melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perikanan Tangkap.

(3)       Pembinaan mutu terhadap bahan baku dilakukan dengan berpedoman pada Standar Nasional Indonesia.

(4)       Pembinaan terhadap laboratorium penguji dilakukan melalui proses uji profesiensi dan evaluasi terhadap manajemen.

(5)       Pembinaan terhadap standar dilakukan melalui proses perumusan, evaluasi dan revisi.

 

 

Pasal 22

 

(1)       Direktur Jenderal Perikanan Tangkap melakukan pembinaan terhadap setiap orang dan badan usaha yang memproduksi dan atau mengedarkan hasil perikanan agar memenuhi standar mutu.

(2)       Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya :

a.     Pengembangan sumberdaya manusia dan kegiatan yang menangani usaha perikanan melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan;

b.     Peningkatan peran serta masyarakat dan kegiatan penyuluhan tentang mutu hasil perikanan;

c.      Peningkatan peran serta asosiasi dan organisasi profesi dalam peningkatan mutu hasil perikanan;

d.     Peningkatan penganekaragaman hasil perikanan;

e.     Peningkatan kegiatan penelitian dan/atau pengembangan ilmu dan teknologi dalam peningkatan mutu hasil perikanan;

f.       Penyebarluasan peraturan perundang-undangan dan pengetahuan tentang mutu hasil perikanan;

g.     Peningkatan kesadaran masyarakat mengenai peraturan perundang-undangan di bidang mutu hasil perikanan;

 

 

 

 

BAB X

P E N G A W A S A N

 

Pasal 23

 

(1)       Untuk mengawasi pemenuhan ketentuan ini Direktur Jenderal Perikanan Tangkap atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan.

(2)       Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri Kelautan dan Perikanan cq. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap mengangkat dan mengambil sumpah pengawas mutu hasil perikanan Tangkap.

(3)       Persyaratan dan tata cara pengangkatan pengawas mutu hasil perikanan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perikanan Tangkap.

(4)       Pengawas mutu hasil perikanan dalam melakukan tugasnya berwenang untuk :

a.     memasuki setiap tempat yang digunakan atau juga digunakan untuk kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan dan atau perdagangan hasil perikanan untuk memeriksa, meneliti dan mengambil contoh dan segala sesuatu yang digunakan atau diduga digunakan dalam kegiatan produksi, penyimpanan, pengangkutan dan/atau perdagangan hasil perikanan;

b.     meminta informasi dalam bentuk apapun yang diperlukan baik berbentuk tulisan, gambar, foto, film, fideo, rekaman suara atau bentuk lainnya yang berkaitan dengan pemeriksaan;

c.      menghentikan, memeriksa dan mencegah setiap sarana angkutan yang diduga atau patut diduga digunakan dalam pengangkutan hasil perikanan serta memeriksa contoh hasil perikanan;

d.     membuka dan meneliti setiap kemasan hasil perikanan;

e.     memeriksa setiap buku, dokumen, atau catatan lain yang memuat atau diduga memuat keterangan mengenai kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan dan/atau perdagangan hasil perikanan, termasuk menggandakan atau mengutip keterangan tersebut;

f.       menahan segala sesuatu, termasuk buku, dokumen, catatan, bahan pengemas, label atau bahan pembuat label, bahan untuk iklan, yang diduga atau patut diduga berkaitan dengan pelanggaran terhadap ketentuan dalam keputusan ini;

g.     memerintahkan untuk memperlihatkan izin usaha dan atau dokumen lain yang dipandang perlu;

h.     menandai, mengamankan, menimbang, menghitung atau mengukur hasil perikanan atau peralatan yang digunakan untuk kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan dan perdagangan hasil perikanan yang tidak memenuhi atau diduga tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam Keputusan ini;

i.        mengirim contoh yang diambil pada waktu pemeriksaan untuk dilakukan pengujian di laboratorium;

j.       melakukan pengujian contoh dan monitoring sanitasi unit pengolahan.

(5)       Pemilik, penanggung jawab, atau karyawan yang berada di tempat pemeriksaan wajib memberikan bantuan serta keterangan yang lengkap dan benar yang dibutuhkan oleh pengawas Mutu Hasil Perikanan.

(6)       Prosedur dan tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada   ayat (4) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perikanan Tangkap.

 

 

Pasal 24

 

(1)       Pengawas Mutu Hasil Perikanan dalam menjalankan tugasnya dan melaksanakan wewenang harus dapat menunjukkan identitasnya sebagai Pengawas Mutu Hasil perikanan.

(2)       Pengawas Mutu Hasil Perikanan untuk melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dilengkapi dengan surat perintah.

(3)       Pengawas Mutu Hasil Perikanan wajib merahasiakan hasil pemeriksaannya.

(4)       Pengawas Mutu Hasil Perikanan menyampaikan berita acara dan laporan atau saran kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap berkenaan dengan hasil pemeriksaannya;

(5)       Direktur Jenderal Perikanan Tangkap dapat mengungkapkan hasil pemeriksaan Pengawas Mutu Hasil Perikanan.

 

Pasal 25

 

(1)       Pengawas Mutu Hasil Perikanan yang melakukan pengambilan contoh dan atau pemeriksaan hasil perikanan pada sarana produksi dan/atau peredaran harus mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perikanan Tangkap.

(2)       Contoh hasil perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemeriksaan dan pengujian di Laboratorium Penguji.

 

 

Pasal  26

 

(1)       Perorangan atau badan usaha wajib melaporkan kejadian keracunan hasil perikanan yang diketahuinya berasal dari hasil perikanan yang diproduksi atau diedarkannya.

(2)       Apabila mengetahui terjadinya kasus keracunan hasil perikanan, Pengawas Mutu Hasil Perikanan wajib melakukan tindakan dan langkah-langkah pengamanan dan penelitian kasus keracunan tersebut.

 

Pasal  27

 

(1)       Perorangan atau badan usaha wajib menyampaikan laporan mengenai manajemen  mutu yang diterapkannya kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap.

(2)       Tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perikanan Tangkap.

 

BAB XI

P E N Y I D I K A N

 

Pasal  28

 

(1)       Dalam hal terdapat dugaan terjadi pelanggaran yang ditemukan oleh Pengawas Mutu terhadap ketentuan dalam Keputusan ini harus dilakukan penyidikan.

(2)       Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

 

BAB XII

P E M BI A Y A A N

 

Pasal  29

 

Biaya yang diperlukan untuk sertifikasi kelayakan unit pengolahan, sertifikasi pengolahan ikan, sertifikasi penerapan PMMT dan sertifikasi mutu produk dibebankan pada pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

 

BAB XIII

 

TINDAKAN ADMINISTRATIF

 

Pasal  30

 

(1)       Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) dicabut dalam hal unit pengolahan tidak lagi memenuhi persyaratan kelayakan pengolahan.

(2)       Sertifikat Pengolahan Ikan (SPI) dicabut dalam hal penanggung jawab unit pengolahan tidak melaksanakan tugas sesuai ketentuan.

(3)       Sertifikat Penerapan PMMT dicabut dalam hal unit pengolahan tidak memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan dalam penerapan PMMT.

(4)       Sertifikat Pengawas Mutu Hasil Perikanan dicabut dalam hal Pengawas Mutu Hasil Perikanan tidak melaksanakan tugas sesuai ketentuan.

 

Pasal  31

 

Pejabat yang berwenang mencabut Sertifikat Kelayakan Pengolahan, Sertifikat Pengolah Ikan, Sertifikat Penerapan PMMT dan Sertifikat Pengawas Mutu Hasil Perikanan adalah Direktur Jenderal Perikanan Tangkap.

 

 

 

BAB XIV

 

KETENTUAN PERALIHAN

 

Pasal  32

 

(1)       Unit pengolah yang pada saat dikeluarkan Keputusan ini telah memiliki Sertifikat Kelayakan Pengolahan tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.

(2)       Unit pengolahan yang telah beroperasi tetapi belum memiliki Sertifikat Kelayakan Pengolahan pada saat ditetapkannya Keputusan ini, dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya  Keputusan ini wajib memiliki Sertifikat Kelayakan Pengolahan.

(3)       Unit pengolahan yang telah beroperasi dan memiliki Sertifikat Kelayakan Pengolahan tetapi belum menerapkan PMMT pada saat ditetapkannya Keputusan ini, dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya Keputusan ini wajib menerapkan PMMT.

(4)       Apabila sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada   ayat (2) unit pengolahan belum memiliki Sertifikat Kelayakan Pengolahan, unit pengolahan yang bersangkutan tidak dimasukkan dalam daftar unit pengolahan yang mendapat Nomor Registrasi.

(5)       Apabila sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada   ayat (3) unit pengolahan belum menerapkan PMMT, unit pengolahan yang bersangkutan tidak dimasukkan dalam daaftar unit pengolahan yang mendapat Nomor Registrasi.

 

 

BAB XV

 

P E N U T U P

 

Pasal 33

 

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Pertanian Nomor 41/Kpts/IK.210/2/98 tentang Sistem Manajemen Mutu Terpadu Hasil Perikanan yang menyangkut tentang Sistem Manajemen Mutu Terpadu untuk perikanan tangkap dinyatakan tidak berlaku.

 

 

 

 

Pasal 34

 

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

 

 

 

Ditetapkan      di Jakarta

Pada tanggal   25 Januari 2002

 

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN

 

 

ttd

 

ROKHMIN DAHURI

 

 

Disalin sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi

 

 

 

        Narmoko Prasmadji