>> Perpustakaan Elektronik >> Peraturan Menteri >> Menteri Hukum dan HAM
Daftar Peraturan/Keputusan/Instruksi Menteri Hukum dan HAM - Perpustakaan Elektronik  Fakultas Hukum
 
Nomor Tahun Pejabat/Instansi Judul Catatan

M.HH-04.AH.11.01

2011

Menteri Hukum dan HAM

Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran Penyesuaian Partai Politik Berbadan Hukum dan Partai Politik Baru Menjadi Badan Hukum Beerdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

M.HH-02.PK.05.06 2010 Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01.Pk.04.10 Tahun 2007 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat
M.HH-03.GR.01.06 2010 Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.GR.01.06 TAHUN 2010 tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan
M.HH-01-GR.01.06 2010 Visa Kunjungan Saat Kedatangan Diubah oleh Permenkumham No M.HH-03.GR.01.06
M.HH-02.AH.01.01 2009 Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perseroan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, dan Perubahan Data Perseroan
M.HH-01.AH.01.01 2009 Tata Cara Pengumuman Perseroan Terbatas dalam Berita Negara dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia
PP.01.01 2008 Pedoman Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Perundang-undangan
AH.11.01 2008 Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran Partai Politik Menjadi Badan Hukum
HT.01.01 2008 Daftar Perseroan
HT.03.10 2007 Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris
PW.07.03 2007 Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan, Mutasi, dan Pemberhentian Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil
HT.01.10 2007 Tata Cara Pengumuman Perseroan Terbatas dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia
M.2.PK.04-10 2007 Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Perubahan ke-2: No M.HH-02.PK.05.06
M.01.PK.04.10 2007 Wali Pemasyarakatan
KP.04.11 2006 Pendelegasian Wewenang Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Dalam Memberikan Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas Kepada Kantor Wilayah Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Seluruh Indonesia
HL.03.01 2006 Tata Cara Pendaftaran Untuk Memperoleh Kewarganegaraan RI Berdasarkan Pasal 41 dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan RI Beerdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI
03.01 2006 Tata Cara Pendaftaran Anak Untuk Memperoleh Kewarganegaraan RI
PR.09.03 2005 Tim Penyelesaian Status Kewarganegaraan RI Bagi WNI Pemegang SAP Malaysia
PR.07.06 2003 Penunjukan Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan HAM RI Untuk Menerima Permohonan Hak Kekayaan Intelektual Keputusan Dirjen Haki No H-01.PR.07.06 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Permohonan Hak Kekayaan Intelektual Melalui Kantor Wilayah
PR.07.03 1992 Menteri Kehakiman Tempat Tahanan Kejaksaan Agung RI Sebagai Cabang Rumah Tahanan Negara (Cabang Rutan) Jakarta Pusat di Kejaksaan Agung RI
01 1987 Menteri Kehakiman Pendaftaran Ciptaan
2 1954 Menteri Kehakiman Peraturan Tjara Pendaftaran Orang Asing
 
>> Perpustakaan Elektronik >> Peraturan Menteri >> Menteri Hukum dan HAM  
 © Fakultas Hukum Unsrat 2006.