>> Perpustakaan Elektronik >> Menteri >> Menteri Keuangan
Daftar Peraturan/Keputusan/Instruksi Menteri Keuangan - Perpustakaan Elektronik  Fakultas Hukum
 
Nomor Tahun Jenis Judul Catatan
129 2011 Peraturan Penggunaan Proyek Sebagai Dasar Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara
84 2011 Peraturan Standar Biaya Tahun Anggaran 2012
63 2011 Peraturan Registrasi Kepabeanan
24 2011 Peraturan Tata Cara Penagihan Di Bidang Cukai

170

2010

Peraturan

Penyelesaian Tagihan Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pada Satuan Kerja | Lampiran | Presentasi |

148 2010 Peraturan Badan atau Perwakilan Lembaga Internasional Yang Tidak Dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
147 2010 Peraturan Badan atau Perwakilan Lembaga Internasional Yang Tidak Dikenakan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
141 2010 Peraturan Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.02/2010
123 2010 Peraturan Standar Biaya Khusus Tahun Anggaran 2011 Diubah oleh Permenkeu No. 141/PMK.02/2010
101 2010 Peraturan Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, Serta Tunjangan Kehormatan Profesor
100 2010 Peraturan Standar Biaya Tahun Anggaran 2011 | Lampiran |
88 2010 Peraturan Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.0l0/2006 Tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor
31 2010 Peraturan Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.0ll/2008 Tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dengan Skema User Specific Dlity Free Scheme (USDFS) Dalam Rangka Persetujuan Antara Republik Indonesia Dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi
30 2010 Peraturan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Lembaga Keuangan Non Bank
21 2010 Peraturan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Untuk Kegiatan Usaha Hulu Eksplorasi Minyak Dan Gas Bumi Serta Kegiatan Usaha Eksplorasi Panas Bumi Untuk Tahun Anggaran 2010
11 2010 Peraturan Tata Cara Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaraan Ketentuan Di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

161

2009

Peraturan

Alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat Serta Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2010

159 2009 Peraturan Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/Pmk.04/2008 Tentang Pelunasan Cukai
154 2009 Peraturan Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.03/2008 tentang Beasiswa Yang Dikecualikan Dari Obyek Pajak Penghasilan
132 2009 Peraturan Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.02/2009 tentang Standar Biaya Khusus Tahun Anggaran 2010 dan Lampiran
130 2009 Peraturan Tata Cara Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan Untuk Kepentingan Penerimaan Negara
127 2009 Peraturan Pelimpahan Wewenang Penerbitan Surat Kuasa Umum Pajak Bumi Dan Bangunan Dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
117/PMK.01/ 2009 Peraturan Pengangkatan Pelaksana Tugas dalam Jabatan Struktural Di Lingkungan Departemen Keuangan | Lampiran | KepDirjen Perbendaharaan No Kep-162/PB/2011 - Pengangkatan Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan
111 2009 Peraturan Tata Cara Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi Dan Bangunan Dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan, Dan Pengurangan Atau Pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi Dan Bangunan, Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi Dan Bangunan, Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan, Atau Surat Tagihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan, Yang Tidak Benar
108 2009 Peraturan Standar Biaya Khusus Tahun Anggaran 2010 dan Lampiran Diubah oleh PMK No 132/2009
96 2009 Peraturan Jenis-jenis Harta Yang Termasuk DalamKelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan Untuk Keperluan Penyusutan
54 2009 Peraturan Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/Pmk.03/2007 Tentang Batasan Jumlah Peredaran Usaha, Jumlah Penyerahan, Dan Jumlah Lebih Bayarbagi Wajib Pajak Yang Memenuhi Persyaratan Tertentu Yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak
28 2009 Peraturan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Komponen Elektronika Untuk Tahun Anggaran 2009
19 2009 Peraturan Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Produk-produk Tertentu
18 2009 Peraturan Tugas Belajar Di Lingkungan Departemen Keuangan
7 2009 Peraturan Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Impor Tepung Gandum
6 2009 Peraturan Tata Cara Perubahan Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat dan Perubahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2009
2 2009 Peraturan Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK03/2005 tentang Perlakuan Perpajakan Dan Kepabeanan Dalam Rangka Proyek Pengembangan Pulau Bintan Dan Pulau Karimun
1 2009 Peraturan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2010
226 2009 Keputusan Penetapan Rumah Sakit Paru Dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua Bogor Pada Departemen Kesehatan Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

246

2008

Peraturan

Beasiswa Yang Dikecualikan Dari Obyek Pajak Penghasilan

Diubah oleh PMK No 154/PMK.03/2009
197 2008 Peraturan Tata Cara Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran UntukSatuan Kerja Badan Layanan Umum Tahun Anggaran 2008
171 2008 Peraturan Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.011/2008 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Dan Bahan yang Akan Dirakit Menjadi Kendaraan Bermotor Untuk Tujuan Ekspor
98 2008 Peraturan Pelimpahan Wewenang Penerbitan Surat Kuasa Umum Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
83 2008 Peraturan Penggunaan Anggaran yang Dananya Bersumber dari Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Biaya Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri Tahun 2008
77 2008 Peraturan Bantuan Hukum Di Lingkungan Departemen Keuangan
73 2008 Peraturan Tata Cara Penata Usahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja
69 2008 Peraturan Penyusunan Standar Biaya Khusus (tidak berlaku lagi) Dicabut oleh Permenkeu No. 100/PMK.02/2010
66 2008 Peraturan Tata Cara Penyampaian atau Pembetulan Surat Pemberitahuan,dan Persyaratan Wajib Pajak Yang Dapat Diberikan Penghapusan Sanksi Administrasi Dalam Rangka Penerapan Pasal 37A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tenlang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007
64 2008 Peraturan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2009
50 2008 Peraturan Lelang Surat Utang Negara Di Pasar Perdana
43 2008 Peraturan Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Atau Pemekaran Usaha
39 2008 Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Hot Rolled Coil Dari Negara Cina, India, Rusia, Taiwan dan Thailand
30 2008 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No 108/PMK.08/2007 tentang Sistem Dealer Utama
26 2008 Penundaan Pelunasan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk dan/atau Sanksi Administrasi Berupa Denda
2 2008 Penilaian Barang Milik Negara

171

2007


Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat

167 2007 Penunjukan Tempat dan Tata Cara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan
127 2007 Tata Cara Penatausahaan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan Minyak dan Gas Bumi dan Energi Panas Bumi
124 2007 Registrasi Importir
119 2007 Persyaratan Administratif Dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah Untuk Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
108 2007 Sistem Dealer Utama Dirubah dengan Permenkeu No 30/PMK.08/2008
100 2007 Laporan Teknis Dana Pensiun
97 2007 Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara
96 2007 Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan,dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara
91 2007 Bagan Akun Standar
81 2007 Standar Biaya Tahun Anggaran 2008
67 2007 Pengenaan Sanksi Dalam Rangka Pengelolaan Dan Penertiban Rekening Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja
62 2007 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap
58 2007 Penertiban Rekening Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga
57 2007 Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja
56 2007 Penggunaan Iuran untuk Pembiayaan Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Badan Pengatur
45 2007 Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap Dirubah oleh Permenkeu No 62/PMK.05/2007
43 2007 Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Pelaksanaan Proyek Pemerintah untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara Paska Bencana Alam Gempa Bumi dan Tsunami yang Dibiayai Hibah Luar Negeri
41 2007 Pemberian Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Bahan Baku dan Bagian Tertentu Untuk Pembuatan Bagian Alat-alat Besar Serta Bagian Tertentu Untuk Perakitan Alat-alat Besar Oleh Industri Alat-alat Besar
26 2007 Lelang Surat Utang Negara di Pasar Perdana (tidak berlaku lagi) Digantikan oleh Peraturan Menkeu No 50/PMK.08/2008
22 2007 Pemberian Uang Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor Per-12/PB/2007 - Prosedur dan Tata Cara Permintaan Uang Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil
21 2007 Kerja Lembur dan Pemberian Uang Lembur Bagi Pegawai Negeri Sipil
145 2006 Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 84/KMK.04/2003 tentang Tatalaksana Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara Dalam Rangka Impor dan Penerimaan Negara Atas Barang Kena Cukai Buatan Dalam Negeri
128 2006 Penetapan Alokasi dan Pedoman Umum Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2007 Peraturan Dirjen Perbendaharaan No Per-01/PB/2001: Petunjuk Teknis Pengesahan dan Pencarian DIPA DAK Tahun Anggaran 2007
123.1 2006 Standar Pelayanan Minimum Badan Investasi Pemerintah
110 2006 Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor | Ralat | Perubahan ke-2: PMK No 233/PMK.011/2008
Perubahan ke-3: PMK No 88/PMK.011/2010
96 2006 Standar Biaya Tahun Anggaran 2007
53 2006 Tata Cara Pemberian Pinjaman Daerah daari Pemerintah Yang Dananya Bersumber dari Pinjaman Luar Negeri
52 2006 Tata Cara Pemberian Hibah Kepada Daerah
10 2006 Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum Peraturan Menteri Keuangan lainnya berkenaan dengan Badan Layanan Umum, vide bagian Peraturan Keuangan Negara/Daerah
8 2006 Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum

134

2005


Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara

129 2005 Peta Kapasitas Fiskal dalam Rangka Penerusan Pinjaman Luar Negeri Pemerintah Kepada Daerah dalam Bentuk Hibah
95 2005 Penetapan Tarif Pungutan Ekspor Atas Batubara
92 2005 Penetapan Jenis Barang Ekspor Tertentu dan Besaran Tarif Pungutan Ekspor
59 2005 Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (tidak berlaku lagi) Digantikan oleh Permenkeu No 171/PMK.05/2007
66 2003 Penunjukan Bank Indonesia Sebagai Agen Untuk Melaksanakan Lelang Surat Utang Negara di Pasar Perdana
557 2002 Tatalaksana Kepabeanan Di Bidang Ekspor
450 2002 Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 304/KMK.01/2002 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang
304 2002 Petunjuk Pelaksanaan Lelang
115 2001 Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Perguruan Tinggi Negeri
55 2001 Keputusan Tata Cara Pengamanan, Penghapusan dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah
84 2000 Keputusan Pelimpahan Wewenang Penerbitan Surat Kuasa Umum Kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan
83 2000 Keputusan Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
470 1994 Keputusan Tata Cara Penghapusan dan Pemanfaatan Barang Milik/Kekayaan Negara
350 1994 Keputusan Tata Cara Tukar Menukar Barang Milik/Kekayaan Negara
1169 1991 Keputusan Kegiatan Sewa Guna Usaha (Leasing)
48 1991 Keputusan Kegiatan Sewa Guna Usaha (Leasing) (tidak berlaku lagi) Digantikan oleh KMK No 1169/KMK.01/1991
634 1990 Keputusan Pengadaan Barang Modal Berfasilitas Melalui Perusahaan Sewa Guna Usaha (Perusahaan Leasing)
1256 1989 Keputusan Perubahan Ketentuan Mengenai Perusahaan Perdagangan Surat Berharga Dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1251/Kmk.013/1988 Tanggal 20 Desember 1988 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan
1251 1988 Keputusan Ketentuan Dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan Dirubah oleh KMK No 1256/KMK.00/1989
947 1983 Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Surat Edaran Dirjen Pajak No-SE 06/PJ.23/1995 - Kewajiban Penyampaian NPWP dan Laporan Keuangan dalam Permohonan Kredit.
Keputusan Dirjen Pajak No Kep-78/PJ.41/1990 - Pemberian NPWP Kepada Isteri Wajib Pajak Yang Melakukan Kegiatan Usaha dan arau Pekerjaan Bebas
 
>> Perpustakaan Elektronik >> Menteri >> Menteri Keuangan  
 © Fakultas Hukum Unsrat 2006.