MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN
NOMOR  :  P.63/Menhut-II/2006

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.55/Menhut-II/2006 TENTANG PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN YANG BERASAL DARI HUTAN NEGARA

MENTERI KEHUTANAN,

Menimbang

:

a.

bahwa Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Negara, berlaku efektif mulai tanggal 29 Oktober 2006;

b.

bahwa berdasarkan hasil sosialisasi dibeberapa provinsi, dijumpai adanya kekeliruan pada beberapa pasal dalam Peraturan Menteri Kehutanan sebagaimana dimaksud pada huruf a;

c.

bahwa berdasarkan evaluasi ternyata sampai saat ini ketersediaan blanko FA-KB, FA-HHBK dan FA-KO dan ketersediaan Penerbitnya secara merata belum dapat dipenuhi oleh masing-masing daerah;

d.

bahwa sehubungan dengan itu, dipandang perlu untuk mengubah/meralat beberapa pasal Peraturan Menteri Kehutanan No. P.55/Menhut-II/2006, dengan Peraturan Menteri Kehutanan.

Mengingat

:

1.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu; jo. Nomor 171/M Tahun 2005 ;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 jo. Nomor 62 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi  Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 jis. Nomor 15 Tahun 2005 dan Nomor 63 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005 jis. Nomor P.17/Menhut-II/2005 dan Nomor P.35/Menhut-II/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan;
16. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2005 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Negara.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

:

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PERUBAHAN PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.55/Menhut-II/2006 TENTANG PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN YANG BERASAL DARI HUTAN NEGARA.

Pasal  I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Negara, diubah sebagai berikut:

1.

Ketentuan Pasal 1 angka 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

39.

Kayu Bulat Kecil (KBK) adalah pengelompokan kayu yang terdiri dari kayu dengan diameter kurang dari 30 (tiga puluh) cm, berupa cerucuk, tiang jermal, tiang pancang, galangan rel, cabang, kayu bakar, bahan arang, dan kayu bulat dengan diameter 30 (tiga puluh) cm atau lebih berupa kayu sisa pembagian batang (panjang kurang dari 1,30 meter), tonggak atau kayu yang direduksi karena mengalami cacat/busuk bagian teras/gerowong lebih dari 40% (empat puluh persen).

2.

Ketentuan Pasal 17 ayat (5) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

(5)

Dalam penomoran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, apabila terjadi pemotongan dari satu batang menjadi dua batang atau lebih, maka penomoran potongan KB dalam pengisian DKB harus sama dengan nomor batang pada LHP-KB dengan menambahkan huruf A, B, dan seterusnya, demikian pula penomoran serta penandaan pada fisik potongan KB harus sesuai dengan perubahan tersebut.

3.

Ketentuan Pasal 19 ayat (5) huruf a diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

a

Pengisian DKB-FA dilakukan oleh Penerbit Fa-KB dengan memindahkan data identitas KB yang akan diangkut berupa nomor dan tanggal LHP-KB, nomor batang, kelompok jenis kayu, ukuran dan volume kayu bulat dari SKSKB/DKB atau FA-KB/DKB-FA sebelumnya kedalam DKB-FA dengan menggunakan blanko model DKA 104b.

4.

Ketentuan Pasal 21 ayat (3) huruf c diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

c

Pengisian DKBK untuk KBK dilakukan dengan memindahkan data KBK yang akan diangkut berupa nomor dan tanggal LHP-KBK, kelompok jenis kayu, dan volume KBK dari LHP-KBK yang telah disahkan dan telah dibayar lunas PSDH-nya kedalam DKBK.

5.

Ketentuan Pasal 21 ayat (6) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

(6)

Pengangkutan lanjutan bagi KB atau KBK yang berasal dari IUPHHK Tanaman dari TPK-Antara, tetap menggunakan dokumen FA-KB yang diterbitkan oleh Penerbit FA-KB di TPK-Antara.

6.

Ketentuan Pasal 24 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

(1)

Penerbitan FA-KB untuk pengangkutan KB atau KBK lanjutan dari TPK-Antara milik IUPHHK/IPK, menggunakan blanko FA-KB milik IUPHHK/IPK yang bersangkutan, sedangkan dari TPK-Antara milik selain IUPHHK/IPK, menggunakan blanko FA-KB milik perusahaan industri yang akan menerima KB yang bersangkutan.

7.

Ketentuan Pasal 30 ayat (5) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

(5)

LMKB untuk KB pada IPK atau IUPHHK Alam, dibuat 4 (empat) rangkap dengan peruntukan sebagai berikut:
a.  Lembar kesatu untuk Kepala Dinas Kabupaten/Kota;
b.  Lembar kedua untuk P2SKSKB;
c.  Lembar ketiga untuk Balai setempat; dan
d.  Lembar keempat untuk arsip pemegang izin.

8.

Ketentuan Pasal 34 ayat (4) dan ayat (8) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

(4)

Bagi pengangkutan KB/KBK dengan tujuan pengangkutan pelabuhan umum, setelah dokumen SKSKB/FA-KB dimatikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka segera dilakukan pemeriksaan kebenaran isi dokumen dengan fisik KB/KBK, dengan tata cara pemeriksaan sebagaimana diatur pada lampiran III, dan SKSKB/FA-KB lembar ke-2 yang telah dimatikan dikembalikan kepada pemilik KB/KBK.

 

(8)

Kumpulan SKSKB/FA-KB lembar ke-1 (asli) berikut Berita Acara Pemeriksaan dan daftar sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) dan rekapitulasi penerimaan FA-KB pada setiap pertengahan dan akhir bulan wajib disampaikan kepada Kepala Dinas Kebupaten/Kota dan untuk selanjutnya pada akhir bulan yang sama disampaikan kepada Kepala Dinas Provinsi.

9.

Ketentuan Pasal 44 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

(1)

Pemberhentian sebagai P2LHP/P2LP-HHBK, P2SKSKB, atau P3KB karena melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 ayat (1) huruf c, karena:

 

 

a.

P2LHP/P2LP-HHBK mengesahkan LHP-KB/LHP-KBK/LPHHBK fiktif; atau mengesahkan LHP-KB/LHP-KBK/LPHHBK tidak sesuai dengan fisik hasil hutan; mengesahkan LHP-KB/LHP-KBK/LPHHBK yang periode sebelumnya belum dibayar lunas PSDH dan atau DR; mengesahkan LHP-KB/LHP-KBK/LPHHBK tanpa dilakukan pemeriksaan fisik sesuai ketentuan yang berlaku atau melakukan manipulasi terhadap hasil pemeriksaan administrasi dan atau fisik atau tidak membuat/mengisi buku register;

 

 

b.

P2SKSKB menerbitkan dokumen SKSKB susulan; atau menerbitkan SKSKB dalam keadaan kosong; atau mengisi lembar ke-1 dan ke-2 berbeda dengan isi lembar ke-3 dan seterusnya; atau menerbitkan SKSKB atas KB yang belum disahkan P2LHP atau atas KB yang sudah disahkan LHP-KB-nya namun belum dibayar lunas PSDH dan atau DR; atau menghilangkan blanko SKSKB dengan sengaja;

 

 

c.

P2SKSKB melakukan manipulasi dalam penerbitan SKSKB terhadap asal KB yang tidak jelas sumbernya;

 

 

d.

P3KB meloloskan penerimaan KB tanpa dokumen; atau tidak membuat buku register; atau dengan sengaja menghilangkan dokumen SKSKB asli lembar ke-1 atau ke-2.

10.

Ketentuan Pasal 46 ayat (3) huruf b dan c diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

b.

Penetapan nomor seri blanko FA-KB, terdiri dari enam digit angka latin, dilaksanakan oleh Direktur Bina Iuran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan atas nama Direktur Jenderal, berdasarkan rekomendasi dari Dinas Provinsi.

 

c.

Penetapan nomor seri blanko FA-HHBK dan Fa-KO, terdiri dari enam digit angka latin, dilaksanakan oleh pemilik hasil hutan dengan cara memberi kode Kabupaten/Kota asal hasil hutan dan nomor seri.

11.

Ketentuan Pasal 51 ayat (3) huruf b, c, d, dan g diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

b.

Kesalahan pengisian blanko SKSKB oleh pejabat/petugas penerbit wajib dibuatkan Berita Acara Pembatalan dengan menggunakan format sesuai lampiran V dan dimatikan dengan diberi tanda cap "TIDAK BERLAKU" pada lembar pertama dan kedua, pada sudut kanan atas;

 

c.

Berita Acara Pembatalan blanko SKSKB/FA-KB/FA-HHBK/FA-KO akibat kesalahan pengisian, wajib dicatat dalam buku register oleh pejabat/petugas penerbit, dilaporkan dan diserahkan kepada pengelola blanko pada setiap pertanggungjawaban penggunaa blanko;

 

d.

Terhadap blanko SKSKB/FA-KB/FA-HHBK/FA-KO yang rusak dan telah dibuat Berita Acara pembatalan wajib dicatat dalam buku register oleh pengelola blanko, dilaporkan dan diserahkan kepada Kepala Dinas Provinsi pada setiap akhir bulan atau pada setiap pertanggungjawaban penggunaan blanko, sebagai dasar penghapusan untuk dimusnahkan;

 

g.

Setiap penghapusan wajib dibuatkan Berita Acara Penghapusan dokumen dengan menggunakan format sesuai lampiran V dan wajib dicatat dalam buku register oleh pengelola blanko, dan Kepala Dinas Provinsi wajib melaporkan hasilnya kepada Direktur Jenderal;

12.

Ketentuan Pasal 57 huruf a diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

a.

Apabila dari hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 56 ayat (4) ditemukan fisik KB yang tidak memenuhi salah satu atau lebih dari kriteria sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 56 ayat (3).

13.

Ketentuan Pasal 60 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

 

(1)

SKSHH yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan ini, dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya masa berlaku SKSHH tersebut.

 

(2)

TPK Antara yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku sebelum berlakunya peraturan ini, tetap berlaku sebagai TPK Antara berdasarkan Peraturan ini.

 

(3)

TPK antara atau Tempat Penampungan yang selama ini belum terdaftar/belum ada izin dapat diberikan pengakuan untuk menerbitkan FA-KB setelah melalui verifikasi lokasi dan kepemilikan.

 

(4)

Bagi pengangkutan KBK dengan tujuan Industri Chip dan atau Pulp, blanko FA-BBS yang masih tersedia tetap dapat dipergunakan sampai persediaan blanko FA-BBS yang bersangkutan habis atau sampai batas waktu yang ditetapkan kemudian, dengan prosedur menyesuaikan dengan tatacara penerbitan FA-KB.

14.

Ketentuan Pasal 62 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

Peraturan ini berlaku efektif mulai tanggal 1 Januari 2007;

Pasal  II

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A    
Pada tanggal : 17 Oktober 2006 

MENTERI KEHUTANAN,   
ttd.                
H.M.S. KABAN, SE., M.Si.

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada yth.:

1.   Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;

2.   Menteri Dalam Negeri;

3.   Menteri Perhubungan;

4.   Jaksa Agung;

5.   Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;

6.   Pejabat Eselon I lingkup Departemen Kehutanan;

7.   Direksi Perum Perhutani;

8.   Gubernur Provinsi seluruh Indonesia;

9.   Kepala Kepolisian Daerah seluruh Indonesia;

10. Bupati/Walikota seluruh Indonesia;

11. Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional I s.d. IV;

12. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi seluruh Indonesia;

13. Kepala Dinas Kabupaten/Kota seluruh Indonesia;

14. Kepala Balai Sertifikasi Penguji Hasil Hutan Wilayah I s.d. XVII.