Kurikulum program studi menjadi dasar pelaksanaan pendidikan tinggi di UNSRAT dan diselenggarakan sesuai Peraturan Akademik UNSRAT yang ditetapkan oleh senat universitas.

Pasal 22

(1)   Rancangan kurikulum program-program studi disusun oleh masing-masing program studi di bawah koordinasi Dekan atau Direktur Pasca Sarjana bersama Pembantu Rektor bidang akademik dengan mendasarkan pada ketentuan kurikulum yang berlaku secara nasional.

(2)   Rektor menetapkan kurikulum masing-masing program studi berdasarkan persetujuan Senat Universitas.

Pasal 23

(1) Evaluasi terhadap kurikulum Program Studi dilakukan oleh masing-masing program studi setiap tahun dan perobahan kurikulum hanya dapat dilakukan setelah kurikulum itu diterapkan minimal 5 (lima) tahun.

(2)  Prosedur penyusunan kembali kurikulum berdasarkan hasil evaluasi dan penetapannya dilakukan menurut ketentuan dalam Pasal 22 Statuta ini.

BAB VI

PENILAIAN HASIL BELAJAR

Pasal 24

(1)   Terhadap kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa dilakukan penilaian secara berkala yang dapat berbentuk ujian, pelaksanaan tugas, dan pengamatan.

(2)   Ujian dapat diselenggarakan melalui ujian semester, ujian akhir program studi, ujian skripsi, ujian tesis dan ujian disertasi.

(3)   Penilaian hasil belajar dinyatakan dengan huruf A, B, C, D dan E yang masing-masing bernilai 4, 3, 2, 1 dan 0.

Pasal 25

(1)   Ujian akhir program studi suatu Program Sarjana dapat terdiri atas ujian komprehensif atau ujian karya tulis, atau ujian skripsi.

(2)   Ujian tesis diadakan dalam rangka penilaian hasil belajar pada akhir studi untuk memperoleh gelar Magister.

(3)   Ujian disertasi diadakan dalam rangka penilaian hasil belajar pada akhir studi untuk memperoleh gelar Doktor.

BAB VII

KEBEBASAN AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN

Pasal 26

(1)   Rektor mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota Sivitas Akademika dapat melaksanakan kebebasan akademik dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya secara mandiri sesuai dengan aspirasi pribadi yang dilandasi oleh norma dan kaidah keilmuan.

(2)   Dalam melaksanakan kegiatan akademik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), setiap anggota Sivitas Akademika harus mengupayakan agar kegiatan serta hasilnya tidak merugikan pelaksanaan kegiatan akademik UNSRAT.

(3)   Dalam melaksanakan kebebasan akademik setiap anggota sivitas akademika harus bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.

(4)   Dalam melaksanakan kegiatan akademik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Rektor dapat mengizinkan penggunaan sumberdaya UNSRAT, sepanjang kegiatan tersebut tidak ditujukan :

a.      untuk merugikan masyarakat dan pribadi lain;

b.      semata-mata untuk memperoleh keuntungan materi bagi pribadi yang melaksanakannya.

(5)   Rektor atas nama UNSRAT dapat mengundang ahli dari luar UNSRAT untuk menyampaikan pikiran dan pendapat sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan dalam rangka pelaksanaan kebebasan akademik.

Pasal 27

(1)    Kebebasan mimbar akademik berlaku sebagai bagian dari kebebasan akademik yang memungkinkan dosen menyampaikan pikiran dan pendapat secara bebas sesuai dengan horma dan kaidah keilmuan di lingkungan UNSRAT.

(2)    Kebebasan mimbar akademik dilaksanakan dalam pertemuan ilmiah dalam bentuk seminar, ceramah, simposium, diskusi panel, dan ujian dalam rangka pelaksanaan pendidikan akademik dan/atau profesional.

(3)    Kebebasan mimbar akademik dapat dilaksanakan di luar UNSRAT sepanjang tempat tersebut dapat dianggap bagian sementara dari UNSRAT.

Pasal 28

(1)   Otonomi Keilmuan merupakan kegiatan keilmuan yang berpedoman pada norma/kaidah keilmuan yang harus ditaati oleh para anggota sivitas akademika.

(2)   Dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, sivitas akademika berpedoman pada otonomi keilmuan.

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan dirumuskan oleh Senat Universitas.

BAB VIII

GELAR, SEBUTAN LULUSAN DAN PENGHARGAAN

Pasal 30

(1)   Lulusan pendidikan akademik diberikan hak untuk menggunakan gelar akademik.

(2)   Gelar akademik adalah Sarjana, Magister, dan Doktor.

(3)   Gelar akademik Sarjana dan Magister ditempatkan di belakang nama pemilik hak atas penggunaan gelar yang bersangkutan dengan mencantumkan huruf S. untuk Sarjana dan huruf M. untuk Magister disertai singkatan nama kelompok bidang ilmu.

(4)   Gelar akademik Doktor ditempatkan di depan nama pemilik hak atas penggunaan gelar yang bersangkutan dengan mencantumkan huruf Dr.

Pasal 31

Sebutan profesional Ahli Pratama bagi lulusan Program Diploma I, Ahli Muda bagi lulusan Program Diploma II, Ahli Madya bagi lulusan Program Diploma III dan Sarjana Sains Terapan bagi lulusan Program Diploma IV, ditempatkan dibelakang nama pemilik hak atas penggunaan sebutan yang bersangkutan.

Pasal 32

(1)    Gelar dan sebutan lulusan perguruan tinggi luar negeri tetap memakai pola dan cara pemakaian yang berlaku di negara asal.

(2)    Gelar dan sebutan lulusan perguruan tinggi luar negeri tidak dibenarkan untuk disesuaikan/diterjemahkan menjadi gelar atau sebutan lulusan perguruan tinggi di Indonesia.

(3)    Gelar dan sebutan lulusan UNSRAT tidak dibenarkan untuk disesuaikan/diterjemahkan menjadi gelar dan sebutan lulusan perguruan tinggi luar negeri.

Pasal 33

Syarat pemberian gelar akademik atau sebutan profesional meliputi:

a.      penyelesaian semua kewajiban pendidikan akademik dan/atau profesional yang harus dipenuhi dalam mengikuti suatu program studi;

b.      penyelesaian semua kewajiban administrasi dan keuangan berkenaan dengan program studi yang diikuti.

Pasal 34

(1)     Untuk mendorong dan meningkatkan prestasi serta intuk memupuk kesetiaan terhadap universitas kepada warga atau unsur organisasi yang telah menunjukkan kesetiaan, prestasi, atau telah berjasa terhadap univesitas dapat diberikan penghargaan oleh pimpinan.

(2)     Penghargaan yang diberikan disesuaikan dengan prestasi, kesetiaan, atau jasa yang disumbangkan.

(3)     Penghargaan yang dimaksud dalam ayat (1) dan (2) dapat berupa piagam, lencana, uang, benda atau kenaikan pangkat istimewa.

Pasal 35

(1)     Universitas Sam Ratulangi dapat memberikan penghargaan tanda jasa kepada anggota masyarakat yang telah berjasa terhadap pembangunan universitas.

(2)     Tanda jasa tersebut dalam ayat (1) dianugerahkan oleh Rektor berdasarkan pertimbangan Senat Universitas.

(3)     Tata upacara pemberian penghargaan tanda jasa dilakukan menurut peraturan yang ditetapkan oleh Rektor.

BAB IX

SUSUNAN ORGANISASI UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 36

Universitas Sam Ratulangi terdiri dari:

1.      Unsur Dewan Penyantun;

2.      Unsur Pimpinan;

3.      Unsur Senat Universitas.

4.      Unsur Pelaksana akademik:

a.      Fakultas;

b.      Program Pasca Sarjana;

c.      Lembaga Penelitian;

d.      Lembaga Pengabdian dan Pelayanan Kepada Masyarakat.

e.      Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan.

3.      Unsur pelaksana administratif.

4.      Unsur penunjang:

1)      Perpustakaan;

2)      Laboratorium;

3)      Pusat komputer;

4)      Bengkel;

5)      Kebun percobaan.

6)      Unsur Penunjang lainnya

Bagian Kedua

Dewan Penyantun

Pasal 37

(1)    Dewan Penyantun berfungsi membantu Rektor dalam berbagai kebijaksanaan yang menyangkut masyarakat umum di luar UNSRAT dalam hal:

a.   menjaga dan memelihara hubungan baik antara masyarakat dan instansi-instansi Pemerintah dengan UNSRAT;

b.      pembinaan material UNSRAT;

c.      membantu UNSRAT dalam mengatasi kesulitan-kesulitan.

(2)    Dewan Penyantun terdiri dari: Ketua, Sekretaris dan anggota-anggota sesuai kebutuhan.

(3)    Keanggotaan Dewan Penyantun diangkat oleh Rektor.

(4)    Ketua Dewan Penyantun adalah Gubernur Propinsi Sulawesi Utara.  Apabila Gubernur tidak bersedia, Senat Universitas menetapkan pejabat lain sesudah berkonsultasi dengan yang bersangkutan.

(5)    Sekretaris bukan anggota adalah seorang Pembantu Rektor yang ditunjuk oleh Rektor.

Bagian Ketiga

Pimpinan

Pasal 38

(1)   Rektor sebagai penanggung jawab utama pada UNSRAT di samping melaksanakan arahan serta kebijaksanaan umum, menetapkan peraturan, norma dan tolok ukur penyelenggaraan pendidikan tinggi atas dasar keputusan Senat Universitas.

(2)   Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Rektor bertanggung jawab kepada Menteri.

(3)   Rektor dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Pembantu Rektor.

(4)   Para Pembantu Rektor sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) masing-masing membidangi kegiatan:

a.      Pembantu Rektor Bidang Akademik yang membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, selanjutnya disebut: Pembantu Rektor I.

b.      Pembantu Rektor Bidang Administrasi Umum yang membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan administrasi umum, selanjutnya disebut: Pembantu Rektor II.

c.      Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan, yang membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan serta pelayanan kesejahteraan mahasiswa selanjutnya disebut: Pembantu Rektor III.

(5)   Rektor dapat mengangkat Pembantu Rektor lain yang jumlahnya sesuai dengan kebutuhan atas biaya UNSRAT setelah mendapat persetujuan Senat Universitas.

Pasal 39

(1)     Rektor memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, membina tenaga kependidikan, mahasiswa, tenaga administrasi UNSRAT serta hubungan dengan lingkungannya.

(2)     Dalam melaksanakan tugas sehari-hari, Rektor dibantu oleh para Pembantu Rektor yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor.

(3)     Bilamana Rektor berhalangan tidak tetap, Pembantu Rektor I bertindak sebagai pelaksana harian Rektor.

(4)     Bilamana Pembantu Rektor I berhalangan sebagai pelaksana harian Rektor, maka Pembantu Rektor II bertindak sebagai Pelaksana Harian Rektor, demikian juga halnya bila yang bersangkutan berhalangan Pembantu Rektor III bertindak sebagai Pelaksana Harian Rektor.

(5)     Bilamana Rektor berhalangan tetap, Menteri mengangkat Pejabat Rektor sebelum diangkat Rektor tetap yang baru.

(6)     Secara berkala Rektor menyelenggarakan Rapat Kerja Universitas yang dihadiri oleh Pembantu Rektor, Dekan Fakultas dan Pembantu Dekan, Direktur Pasca Sarjana, Ketua dan Sekretaris Lembaga, Kepala Biro, Direktur Program, Kepala-kepala UPT, dan na  rasumber yang dipandang perlu.

Pasal 40

(1)    Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas.

(2)    Pembantu Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas.

(3)    Masa jabatan Rektor dan Pembantu Rektor adalah 4 (empat) tahun atau sesuai ketentuan yang berlaku.

(4)    Rektor dan Pembantu Rektor dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua kali masa jabatan secara berturut-turut.

Bagian Keempat

Senat Universitas

Pasal 41

(1)   Senat Universitas merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi UNSRAT, diketuai oleh Rektor, didampingi oleh seorang Sekretaris yang dipilih dari dan oleh Senat Universitas.

(2)   Senat Universitas terdiri dari para Guru Besar, Rektor, Pembantu Rektor, para Dekan, Direktur Pasca Sarjana, dan wakil-wakil dosen dari setiap fakultas.

(3)   Tatacara pemilihan dan penetapan wakil dosen menjadi anggota Senat Universitas/Fakultas ditetapkan dengan Keputusan Rektor atas persetujuan Senat Universitas.

(4)   Pejabat selain yang disebut pada ayat (2) di atas dapat ditetapkan menjadi anggota senat Universitas/fakultas dengan keputusan Rektor atas persetujuan senat Universitas .

(5)   Tugas pokok Senat Universitas adalah :

a.      Merumuskan kebijakan akademik dan  pengembangan UNSRAT.

b.      Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian sivitas akademi UNSRAT.

c.      Merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan pendidikan di UNSRAT .

d.      Memberikan pertimbangan dan persetujuan atas Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja UNSRAT yang diajukan oleh pimpinan UNSRAT.

e.      Menilai pertanggungjawaban pimpinan UNSRAT atas pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan.

f.        Merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di UNSRAT.

g.      Memberi pertimbangan kepada penyelenggara UNSRAT berkenaan dengan calon-calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi Rektor UNSRAT  dan dosen yang dicalonkan memangku jabatan diatas lektor.

h.      Menegakkan norma-norma yang berlaku bagi sivitas akademika

i.         Mengukuhkan pemberian gelar doktor kehormatan di UNSRAT sesuai peraturan yang berlaku untuk itu.

(6)   Dalam melaksanakan tugas pokoknya Senat UNSRAT mengadakan rapat-rapat;  membentuk komisi-komisi sesuai dengan kebutuhan; dan menyusun, menetapkan dan menjalankan Peraturan Organisasi danTatakerja Senat serta Agenda Kerja Senat UNSRAT.

(7)   Komisi terdiri dari anggota Senat Universitas dan bila dianggap perlu ditambah anggota lain, dan rapat komisi sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun.

(8)   Rapat Senat Universitas dilaksanakan sekurang-kurangnya setahun sekali dalam bentuk Rapat Senat, Rapat Senat Luarbiasa, dan dapat bersifat terbuka atau tertutup.

(9)      Pengambilan keputusan dalam rapat senat universitas dilakukan dengan musyawarah.

(10)  Dalam keadaan terpaksa dapat dilakukan pemungutan suara, dan untuk hal-hal biasa keputusan diambil dengan suara terbanyak, tetapi dalam hal-hal yang prinsipil keputusan diambil dalam rapat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua pertiga dari anggota senat dengan persetujuan 1/2 tambah satu dari  anggota senat yang hadir.

Bagian Kelima

Unsur Pelaksana Akademik

Pasal 42

Pelaksana akademik terdiri dari: Fakultas, Program Pasca Sarjana, Lembaga Penelitian, Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat dan Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan.

Pasal 43

(1)   Fakultas merupakan unsur pelaksana akademik yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan atau profesional dalam kelompok disiplin lmu pengetahuan, teknologi dan atau kesenian tertantu.

(2)   Organisasi Fakultas terdiri dari :

1. Unsur pimpinan, Dekan dan Pembantu Dekan.

2. Senat Fakultas.

3.   Unsur   pelaksana   akademik :  Jurusan/Bagian, Program Studi, dan kelompok dosen.

4.   Unsur pelaksana administratif : Bagian Tata Usaha.                                                 

5.   Unsur penunjang:  Laboratorium, studio, perpustakaan fakultas, unit penelitian/ kajian.                   

(3)   Fakultas-fakultas terdiri dari:

a.      Fakultas Kedokteran.

b.      Fakultas Teknik

c.      Fakultas Pertanian.

d.      Fakultas Peternakan.

e.      Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan

f.        Fakultas Ekonomi.

g.      Fakultas Hukum

h.      Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik.

i.         Fakultas Sastra.

j.         Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam.

k.       Fakultas lain yang dibuka kemudian sesuai peraturan yang berlaku.

Pasal 44

Dengan pertimbangan Senat Universitas dimungkinkan untuk dibuka dan/atau ditutupnya jurusan/bagian /program studi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 45

(1)    Fakultas dipimpin oleh Dekan dan dibantu oleh tiga orang Pembantu Dekan, yang terdiri dari Pembantu Dekan Bidang Akademik, Pembantu Dekan Bidang Administrasi Umum dan Pembantu Dekan Bidang  Kemahasiswaan.

(2)    Dekan memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan  pengabdian kepada masyarakat, membina tenaga kependidikan, mahasiswa, tenaga administrasi dan administrasi fakultas, dan bertanggung jawab kepada Rektor.

(3)    Pembantu Dekan bertanggung jawab kepada Dekan.

(4)    Masa jabatan Dekan dan Pembantu Dekan  adalah 4 (empat) tahun.

(5)    Dekan dan Pembantu Dekan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari dua kali masa jabatan secara berturut-turut.

(6)    Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan  Senat  Fakultas yang bersangkutan.

(7)    Pembantu Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan fakultas yang bersangkutan.

Pasal 46

(1)   Di fakultas dapat diangkat Pembantu Dekan lainnya sesuai kebutuhan atas biaya UNSRAT.

(2)   Pembantu Dekan yang termaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan fakultas yang bersangkutan.

Pasal 47

(1)   Jurusan/Bagian merupakan unsur pelaksana akademik pada Fakultas yang melaksanakan pendidikan akademik dan/atau profesional dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni tertentu.

(2)   Dalam Jurusan/Bagian dapat dibentuk program studi, laboratorium dan studio.

(3)   Jurusan/Bagian terdiri dari :

1. Unsur  pimpinan : Ketua  dan   Sekretaris;

2. Unsur pelaksana akademik: para Dosen.

(4)   Ketua Jurusan/Bagian bertanggung jawab kepada Pimpinan Fakultas yang membawahinya.

(5)   Ketua dan Sekretaris Jurusan/Bagian diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dua kali berturut-turut.

(6)   Bilamana Jurusan/Bagian mempunyai program studi, laboratorium dan atau studio, satuan pelaksana tersebut dipimpin oleh seorang Ketua/Kepala yang bertanggung jawab kepada Dekan dan diangkat oleh Rektor atas usul Dekan.

(7)   Ketua dan Sekretaris Jurusan/Bagian diangkat dan diberhentikan  oleh Rektor atas usul Dekan setelah mendapat petimbangan Senat Fakultas.

Pasal 48

(1)    Program studi di UNSRAT merupakan satu kesatuan paket pendidikan dalam bidang ilmu/ketrampilan/profesi atau cabangnya, yang terencana dan terbaku dalam kurikulumnya, yang dibelajarkan secara terkoordinir dan terpola oleh sekelompok pengajar, sehingga mahasiswa yang mengikuti dan menyelesaikan program studi ini akan memiliki kompetensi keilmuan, ketrampilan dan sikap sesuai tujuan kurikuler program studi  dan sesuai jenjangnya.

(2)    Pembukaan dan penutupan program studi mengacu pada peraturan yang berlaku untuk itu.

(3)    Program studi dapat bersifat eksklusif/monodisiplin dan atau lintas jurusan/lintas fakultas.

(4)    Program studi dapat bernaung dibawah Jurusan/Fakultas, Program Pasca Sarjana, Program Profesional/Spesialis.

(5)    Program studi S-1 dan Diploma yang bersifat lintas jurusan dalam fakultas bernaung dibawah fakultasnya, dan program studi lintas fakultas bernaung dibawah fakultas yang tetapkan.

(6)    Program studi jenjang S-2 dan S-3 yang bersifat lintas fakultas/multidisiplin bernaung dibawah Program Pascasarjana.

(7)    Program Studi Pendidikan Spesialis bernaung dibawah Program Spesialis.

Pasal 49

(1)   Penyelenggaraan Program Studi dipimpin oleh Ketua Program Studi dengan dibantu oleh seorang Sekretaris.

(2)   Ketua dan Sekertaris Program Studi bertanggung jawab kepada pimpinan satuan pelaksana akademik yang membawahinya.

(3)   Ketua dan Sekertaris Program Studi diangkat oleh Rektor atas usul Dekan setelah mendapat pertimbangan ketua Jurusan.

(4)   Ketua Program studi melaksanaan pembinaan pelaksanaan tugas-tugas kegiatan akademik sehari-hari pada program studi yang  bersangkutan.

(5)   Masa Jabatan Ketua Program Studi adalah 4 (empat) tahun dan Ketua Program Studi tersebut dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dua kali berturut-turut.

Pasal 50

(1)   Senat fakultas merupakan badan normatif, dan perwakilan tertinggi fakultas, diketuai oleh Dekan, didampingi oleh seorang Sekretaris yang dipilih dari dan oleh senat fakultas.

(2)   Senat fakultas terdiri dari guru besar, pimpinan fakultas, Ketua Jurusan/Bagian dan wakil dosen.

(3)   Tugas pokok senat fakultas :

a.      Merumuskan kebijakan akademik, pengembangan fakultas, penilaian kepribadian serta prestasi sivitas akademika serta penilaian prestasi akademik dosen.

b.      Merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan pendidikan

c.      Menegakkan norma-norma yang berlaku bagi warga fakultas.

d.      Merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik , dan otonomi keilmuan pada fakultas.

e.      Memberi persetujuan dalam hal Dekan mengambil keputusan norma­tif, dan kebijakan lain yang penting.

f.        Memberi persetujuan Rancangan Anggaran Pendapat dan Belanja (RAPB) fakultas.

g.      Memberikan pertimbangan kepada Rektor berkenaan dengan  calon-calon yang diusulkan untuk diangkat mejadi Dekan.

h.      Menilai pertanggungjawaban Dekan atas pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan.

(4)   Dalam melaksanakan tugas pokoknya senat fakultas dapat membentuk komisi-komisi, menyusun, menetapkan, dan melaksanakan agenda kerja, dan mengadakan rapat sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu tahun.

(5)   Rapat senat fakultas berbentuk  Rapat (kerja)  Senat dan  Rapat Senat Luar Biasa dan dapat bersifat terbuka atau tertutup.

(6) Tata cara pengambilan keputusan dalam rapat senat fakultas sejalan dengan tata cara pengambilan keputusan dalam rapat senat  universitas.

Pasal 51

(1)   Program Pascasarjana UNSRAT merupakan unsur pelaksana akdemik yang mengkoordinir dan turut menyelenggarakan pendidikan akademik pada jenjang S-2 dan S-3 dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan atau kesenian tertentu.

(2)   Program Pasca Sarjana UNSRAT dipimpin oleh seorang Direktur dan dibantu oleh tiga orang Asisten Direktur, yang terdiri dari Asisten Direktur Bidang Akademik, Asisten Direktur Bidang Administrasi Keuangan dan Asisten Direktur Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

(3)   Direktur Program Pasca Sarjana bertanggungjawab kepada rektor serta diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas.

(4)   Asisten Direktur Program Pasca Sarjana bertanggung jawab kepada Direktur serta diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Direktur Pascasarjana.

(5)   Direktur dan Asisten Direktur Program Pasca Sarjana diangkat untuk masa 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut.

(6)   Direktur Program Pasca Sarjana memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, membina tenaga kependidikan, mahasiswa, tenaga administrasi dan administrasi di Program Pascasarjana serta mengkoordinasikan semua Program Studi Pasca Sarjana yang ada untuk menjamin baku mutu pendidikan.

(7)   Program Studi pada Pasca Sarjana penyelenggaraannya dipimpin oleh oleh Ketua Program studi yang dibantu oleh seorang sekertaris dan yang diangkat dan diberhentikan oleh rektor atas persetujuan dari Dekan yang terpaut dan atau Direktur Program Pascasarjana.

(8)   Program Studi Pascasarjana yang monodisiplin dan atau oligodisiplin, berada dibawah jurusan dan fakultas yang bersangkutan dengan Pascasarjana sebagai koordinator.

(9)    Program Studi Pascasarjana yang multidisiplin dan atau lintas fakultas dikelola dan ditangani langsung oleh Program Pascasarjana.

Pasal 52

(1)     Lembaga penelitian merupakan unsur pelaksana Universitas yang mengkoordiasi, memantau, menilai pelaksanaan kegiatan penelitian serta berupaya melaksanakan pembinaan dan pegembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian.

(2)     Lembaga Penelitian terdiri dari Ketua, dibantu oleh Sekretaris, tenaga ahli dan tenaga Administrasi.

(3)     Ketua Lembaga Penelitian diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah mendapat persetujuan senat universitas serta  bertanggung jawab langsung kepada Rektor.

Pasal 53

Lembaga Penelitian terdiri dari Pusat Penelitian sebagai berikut:

a. Pusat Penelitian Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam;

b. Pusat Penelitian  Kependudukan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

c. Pusat Penelitian Teknologi Industri dan Perdagangan;

d. Pusat Penelitian Kelautan dan Pengembangan Wilayah;

e. Pusat Penelitian Sosial Budaya dan Kebijakan Pembangunan;

f.  Pusat Penelitian Studi Wanita.

g. Pusat Penelitian /Kajian yang dibentuk kemudian sesuai peraturan untuk itu.

Pasal 54

(1)       Pusat Penelitian merupakan unsur pelaksana  dalam lembaga penelitan  yang mengkoordinir penyelenggaraan kegiatan penelitian/pengkajian sesuai bidang kajiannya dengan melibatkan sumberdaya manusia dan fasilitas yang ada di UNSRAT termasuk yang ada di tingkat fakultas.

(2)       Pusat penelitian memberi prioritas kajian/penelitian pada isyu-isyu strategis pada bidang kajiannya.

(3)       Pusat penelitian dipimpin oleh  Kepala pusat penelitian, yang mengkoordinir dan memberdayakan tenaga  peneliti dan tenaga administrasi.

(4)       Kepala Pusat Penelitian diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Ketua Lembaga Penelitian dan bertanggung jawab  kepada Ketua Lembaga Penelitian.

Pasal 55

(1)   Pusat penelitian/kajian dapat dibentuk dan dihapuskan pada Lembaga Penelitian sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

(2)   Pembentukan dan penghapusan Pusat studi/kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan ditetapkan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan senat.

Pasal 56

(1)    Lembaga Pengabdian dan Pelayanan kepada Masyarakat adalah unsur pelaksana  UNSRAT untuk mengkoordinir dan memberdayakan kegiatan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat dilingkungan UNSRAT termasuk kegiatan di tingkat fakultas dan ikut mengusahakan serta mengendalikan sumberdaya yang diperlukan.

(2)    Lembaga Pengabdian dan Pelayanan Kepada Masyarakat dipimpin Ketua, dibantu Sekretaris, yang mengkoordinir dan memberdayakan tenaga ahli, dan tenaga administrasi.

(3)    Ketua Lembaga Pengabdian dan Pelayanan kepada Masyarakat diangkat dan diberhentikan oleh rektor atas persetujuan Senat, serta bertanggung jawab langsung kepada Rektor.

Pasal 57

Lembaga Pengabdian dan Pelayanan kepada Masyarakat terdiri dari Pusat Abdian dan Layanan berikut:

a.      Pusat Pengelolaan dan Pengembangan Kuliah Kerja Nyata;

b.      Pusat Pendidikan dan Pelayanan Kepada Masyarakat;

c.      Pusat Penerapan Teknologi/Penyebarluasan Hasil-hasil Penelitian;

d.      Pusat Lembaga Bantuan Hukum;

e.      Pusat Pembinaan dan Pengembangan Pengusaha Kecil dan Koperasi;

f.        Pusat Klinik Konsultasi Bisnis.

g.      Pusat abdian/layanan lainnya yang  dibentuk kemudian sesuai peraturan untuk itu.

Pasal 58

(1)   Jenis dan jumlah Pusat Abdian dan Layanan kepada masyarakat dapat dibentuk dan dihapuskan sesuai kebutuhan dan perkembangan bidang abdian dan layanan.

(2)   Pembentukan dan penghapusan pusat abdian dan layanan sebagaimana yang tercantum pada ayat 1 diatur dan ditetapkan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas.

(3)   Pusat Abdian dan Layanan kepada masyarakat dipimpin oleh Kepala Pusat Abdian dan Layanan yang mengkoordinir dan memberdayakan tenaga ahli pengabdian dan tenaga administrasi sesuai bidang dari pusat abdian dan layanannya.

(4)   Kepala Pusat Abdian dan Layanan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas pertimbangan ketua lembaga dan bertanggungjawab kepada ketua lembaga yang membawahinya.

Pasal 59

(1)   Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi pembinaan pengkajian dan pengembangan pendidikan/pengajaran yang berada di bawah Rektor.

(2)   Tugas pokok Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan adalah meningkatkan kinerja akademik melalui pembinaan, pengkajian dan pengembangan pembelajaran, kurikulum dan manajemen/administrasi akademik.

(3)   Untuk menyelenggarakan tugasnya, Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan mempunyai fungsi:

a.      Membina, mengkaji dan mengembangkan metode serta sistem pembelajaran dan evaluasi belajar;

b.      Mengkaji, membina dan mengembangkan kurikulum dan program studi;

c.      Mengkaji, membina dan mengembangkan kemampuan serta kinerja dalam manajemen dan administrasi akademik;

d.      Menerbitkan piagam, sertifikat serta surat keterangan lainnya dalam berbagai kegiatan yang dilaksanakan lembaga yang dilegalisir oleh Rektor;

e.      Membina dan menjalankan ketatausahaan Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan.

Pasal 60

(1)   Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan terdiri datri Ketua, Sekretaris, Pusat-pusat, Unit-unit, dan Bagian Tata Usaha.

(2)   Ketua Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan diangkat dan diberhentikan serta bertanggungjawab kepada Rektor atas pertimbangan senat.

(3)   Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan terdiri dari  Pusat Pembinaan dan Pengembangan berikut :

1.      Pusat Pembinaan dan Pengembangan Aktivitas Instruksional;

2.      Pusat Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum dan Program Studi;

3.      Pusat Pembinaan dan Pengembangan Manajemen dan Administrasi Perguruan Tinggi.

4.      Pusat Pembinaan dan Pengembangan lainnya yang dibentuk kemudian sesuai peraturan untuk itu.

(4)   Jenis dan jumlah Pusat Pembinaan dan pengembangan dapat dibentuk dan dihapus sesuai kebutuhan dan perkembangan dan pembentukan dan penghapusan ini diatur dan ditetapkan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan senat.

(5)   Pusat Pembinaan dan Pengembangan dipimpin oleh kepala pusat dan tiap  Pusat Pembinaan dan Pengembangan dapat terdiri dari beberapa Unit Pembinaan dan Pengembangan sesuai esensinya yang dipimpin oleh kepala unit.

(6)   Kepala Pusat dan Kepala unit dalam Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas persetujuan Ketua Lembaga yang membawahinya.

Bagian Keenam

Unsur Pelaksana Administratif

Pasal 61

Jenis satuan pelaksana administrasi di UNSRAT dan fungsinya ditetapkan dan diberdayakan oleh Rektor sesuai peraturan yang berlaku dan dikembangkan, ditata serta dibina secara arif agar mendorong terciptanya pemberdayaan kinerja akademik sampai di tingkat Program Studi.

Bagian Ketujuh

Unsur Penunjang

Pasal 62

(1)   Universitas Sam Ratulangi mempunyai unsur penunjang yang berbentuk Unit  Pelaksanaan Teknis, yaitu perangkat di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berada di luar struktur Fakultas, Jurusan, Bagian, dan Laboratorium.

(2)   Unit Pelaksana teknis mempunyai tugas memberikan pelayanan untuk menunjang penyelenggaraan Universitas.

(3)   Unit Pelaksana Teknis di Universitas Sam Ratulangi adalah: Laboratorium, Perpustakaan Pusat Komputer, Kebun Percobaan, Bengkel serta UPT lain yang dibentuk kemudian.

(4)   Unsur Penunjang/Unit Pelaksana Teknis lainnya dapat dibentuk oleh Rektor sesuai kebutuhan , dan dengan persetujuan Senat Universitas.

Pasal 63

Unit Pelaksana Teknis terdiri dari pimpinan, kelompok tenaga ahli, unit/pelaksana pelayanan administrasi.

BAB X

TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 64

(1)   Tenaga kependidikan terdiri dari Dosen dan tenaga penunjang akademik yang diangkat menurut aturan yang berlaku.

(2)   Syarat yang harus dipenuhi untuk dapat  diangkat menjadi dosen tetap oleh menteri adalah :

1.      Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

2.      Berwawasan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;

3.      Memiliki   kualifikasi   sebagai  tenaga  pengajar  dengan rekomendasi fakultas;

4.      Mempunyai moral dan integritas yang tinggi;

5.      Memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan negara.

(3)   Jenjang jabatan akademik Dosen terdiri dari  asisten ahli, lektor, lektor kepala, dan guru besar.

(4)   Dosen dapat merupakan dosen biasa, dosen luar biasa dan dosen tamu.

(5)   Dosen biasa adalah dosen yang diangkat dan ditetapkan sebagai tenaga tetap pada Universitas.

(6)   Dosen luar biasa adalah dosen yang bukan tenaga tetap pada Universitas.

(7)   Dosen tamu adalah seseorang yang diundang dan diangkat untuk menjadi dosen pada Universitas selama jangka waktu tertentu.

(8)   Kewenangan seorang Dosen sesuai dengan jabatan akademiknya diatur oleh peraturan yang berlaku.

(9)      Tenaga penunjang akademik terdiri dari peneliti, pustakawan, peanata komputer, laboran dan teknisi.

Pasal 65

(1)   Setiap dosen bertugas melaksanakan kegiatan pendidikan sesuai dengan wewenang jenjang jabatan akademiknya.

(2)   Setiap dosen bertugas melaksanakan kegiatan penelitian dalam rangka pendidikan atau dalam kegiatan pengembangan ilmu sesuai dengan wewenang jenjang jabatan akademiknya.

(3)   Setiap dosen bertugas melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka pandidikan atau dalam kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan sesuai dengan wewenang jenjang jabatan akademiknya.

Pasal 66

(1)   Penerimaan calon tenaga kependidikan disesuaikan dengan kebutuhan menurut perkembangan UNSRAT dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2)   Pelaksanaan ketentuan ayat (1) tersebut di atas diatur dengan keputusan Rektor.

Pasal 67

(1)   Guru Besar diangkat oleh Menteri atas usul Rektor setelah mendapat persetujuan Senat Universitas.

(2)   Guru Besar yang telah mengakhiri masa jabatannya dapat diangkat menjadi Guru Besar Emeritus, syarat pengangkatan dan tanggung jawab Guru Besar Emeritus diatur oleh Menteri.

BAB XI

MAHASISWA DAN ALUMNI

Pasal 68

(1)   Mahasiswa mempunyai hak:

1. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai degan norma dan susila yang berlaku di Universitas Sam Ratulangi.

2.      Memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran dan kemampuan­nya.

3.      Memanfaatkan fasilitas yang ada di Universitas Sam Ratulangi dalam rangka kelancaran proses belajar;

4.      Mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas program studi yang diikutinya dalam menyelesaikan studinya;

5.      Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikutinya, serta hasil pelajarannya.

f.        Menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan dan sesuai dengan persyaratan yang berlaku.

g.      Memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

h.      Memanfaatkan sumberdaya UNSRAT melalui perwakilan/organisasi kemahasiswaan yang mengurus dan mengatur, minat dan tata kehidupan bermasyarakat.

i.         Pindah keperguruan tinggi lain atau program studi lainnya bilamana memenuhi persyaratan penerimaan mahasiswa atau program studi yang hendak dimulai, dan bilamana daya tampung perguruan tinggi atau program studi yang bersangkutan memungkinkan.

j.         Ikut serta dalam kegiatan organisasi mahasiswa UNSRAT;

k.       Memperoleh pelayanan khusus bilamana menyandang cacat.

(2)   Setiap Mahasiswa berkewajiban untuk:

a.      Mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku di UNSRAT;

b.      Ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan kampus UNSRAT;

c.      Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban sesuai peraturan yang berlaku;

d.      Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi dan atau seni;

e.      Menjaga kewibawaan dan nama baik UNSRAT;

f.        Menjunjung tinggi kebudayaan nasional;

g.      Menghormati tenaga pendidik dan/atau tenaga administrasi di lingkungan UNSRAT;

(3)   Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dalam keputusan Rektor.

Pasal 69

(1)     Organisasi kemahasiswaan intra UNSRAT diselenggarakan berdasarkan prinsip dari, oleh dan untuk mahasiswa.

(2)     Kedudukan organisasi kemahasiswaan intra UNSRAT merupakan kelengkapan non struktural pada UNSRAT.

(3)     Organisasi kemahasiswaan intra UNSRAT dibentuk pada tingkat perguruan tinggi, fakultas dan jurusan.

(4)     Bentuk dan badan kelengkapan organisasi kemahasiswaan intra UNSRAT ditetapkan berdasarkan kesepakatan antar mahasiswa, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Statuta UNSRAT.

Pasal 70

(1)   Untuk menggalang rasa persatuan dan menjalin komunikasi alumni dalam upaya menunjang pencapaian tujuan pendidikan yang berkelanjutan dapat dibentuk organisasi alumni UNSRAT yang non struktural.

(2)   Tata kerja organisasi alumni diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya.

(3)   Pembentukan organisasi alumni universitas disahkan dengan Surat Keputusan Rektor.

BAB XII

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 71

(1)   Penambahan sarana dan prasarana disesuaikan dengan perkembangan universitas.

(2)   Tata pengelolaan sarana dan prasarana yang bersumber dari dana pemerintah diselenggarakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengelolaan kekayaan milik negara.

(3)   Pengelolaan sarana dan prasarana yang berasal dari masyarakat diatur oleh Rektor atas persetujuan Senat Universitas.

(4)   Kekayaan universitas di luar sarana dan prasarana pendidikan, pengelolaanya diatur dengan keputusan Rektor atas persetujuan senat universitas.

(5)   Pendayagunaan sarana, prasarana, dan kekayaan universitas untuk memperoleh dana guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi univesitas diatur dengan keputusan Rektor atas persetujuan senat universitas.

BAB XIII

PEMBIAYAAN

Pasal 72

Otonomi dalam bidang keuangan mencakup kewenangan untuk menerima, menyimpan, mengelola dan menggunakan dana dari sumber-sumber pembiayaan UNSRAT, serta untuk memanfaatkan sumber-sumber daya yang dimiliki guna meningkatkan penerimaan dana.

Pasal 73

Untuk keterbukaan dan akuntabilitas keuangan diselenggarakan pembukuan terpadu berdasarkan peraturan tata buku yang berlaku.

Pasal 74

Yang berwenang memeriksa pembukuan keuangan adalah aparat pengawasan fungsional Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 75

Pembiayaan UNSRAT diperoleh dari:

1.      Dana yang berasal dari Pemerintah;

2.      Dana yang berasal dari Masyarakat;

3.      Dana yang berasal dari pihak luar negeri.

Pasal 76

Dana yang diperoleh dari Pemerintah mencakup dana yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pasal 77

Dana yang diperoleh dari masyarakat berasal dari sumber-sumber sebagai berikut:

1.      Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP);

2.      Biaya seleksi ujian masuk perguruan tinggi;

3.      Hasil kontrak kerja yang sesuai dengan peran dan fungsi perguruan tinggi;

4.      Hasil penjualan produk yang diperoleh dari penyelenggaraan pendidikan tinggi;

5.      Sumbangan dan hibah dari perorangan, lembaga Pemerintah dan lembaga non-Pemerintah;

6.      Jasa layanan institusi.

7.      Penerimaan dari masyarakat lainnya.

Pasal 78

Rektor menyusun usulan struktur tarip dan tata cara pengelolaan dan pengalokasian dana yang berasal dari masyarakat, yang setelah disetujui oleh Senat Universitas diajukan oleh Rektor melalui Menteri kepada Menteri Keuangan untuk disahkan.

Pasal 79

Penerimaan dan penggunaan dana yang diperoleh dari pihak luar negeri diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 80

(1)      Rektor membentuk Panitia Anggaran yang bertugas menyusun Rencana Anggaran Pendapat dan Belanja UNSRAT untuk setiap tahun anggaran.

(2)      Rektor mengajukan Rencana Anggaran Pendapat dan Belanja UNSRAT kepada Senat Universitas untuk pertimbangan dan persetujuan, selanjutnya diusulkan oleh Rektor kepada Menteri Keuangan melalui Menteri untuk disahkan.

Pasal 81

Rektor menyampaikan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja UNSRAT kepada Senat Universitas.

BAB XIV

PENGAWASAN DAN AKREDITASI

Pasal 82

Rektor menetapkan langkah-langkah pengawasan yang diperlukan untuk memelihara dan menjamin mutu dan efisiensi penyelenggaraan institusi sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku serta atas persetujuan senat.

Pasal 83

Rektor mendorong dan mengkoordiner terselenggaranya efisiensi dan pengembangan mutu layanan institusi bagi kepentingan akreditasi.

BAB XV

KERJASAMA ANTAR PERGURUAN TINGGI

Pasal 84

(1)   Dalam rangka pembinaan dan pengembangan universitas, dapat  dilakukan kerjasama dengan perguruan tinggi/lembaga lain, baik dari dalam maupun dari luar negeri.

(2)   Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengutamakan tugas pokok universitas.

(3)   Kerjasama pendidikan dapat berbentuk tukar menukar dosen dan/atau mahasiswa, pengadaan sarana dan prasarana akademik, penyelengga­raan kegiatan akademik bersama, dan bentuk-bentuk lain yang dianggap bermafaat.

(4)   Kerjasama penelitian dapat berbentuk pertukaran hasil penelitian, penerbitan karya ilmiah bersama, pelatihan dan tenaga peneliti, penelitian bersama, pemanfaatan sumberdaya penelitian bersama, dan bentuk-bentuk lain yang berhubungan dengan kegiatan penelitian.

(5)   Kerjasama pengabdian kepada masyarakat dapat berbentuk kegiatan pengabdian bersama, tukar menukar informasi, dan sebagainya.

(6)   Kerjasama dengan lembaga lain dari dalam negeri diatur oleh Rektor, sedangkan kerjasama dengan lembaga luar negeri diatur oleh Rektor dan diketahui oleh Menteri.