KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 013 /O/2003

TENTANG

STATUTA UNIVERSITAS SAM RATULANGI


MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

Menimbang  : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi dipandang perlu menetapkan Statuta Universitas Sam Ratulangi;
 
Mengingat  : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);
  3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2001 mengenai Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
     

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG STATUTA UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Pasal 1

(1)   Statua Universitas Sam Ratulangi merupakan pedoman dasar penyelenggaraan Universitas Sam Ratulangi.

(2)   Statuta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0456/o/1992 tentang Statuta Universitas Sam Ratulangi dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 31 Januari 2003

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

TTD

A.MALIK FADJAR

 

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1.      Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional,

2.      Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional,

3.      Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional,

4.      Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Nasional Departemen Pendidikan Nasional,

5.    Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Sekretaris Inspektorat Jenderal, dan Sekretaris Badan penelitian dan pengembangan Pendidikan Nasional, Departemen Pendidikan Nasional,

6.      Rektor Universitas Sam Ratulangi,

7.      Direktur Jendral Anggaran Departemen Keuangan,

8.      Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat.

 

Salinan sesuai dengan aslinya.

Biro Hukum dan Organisasi
Departemen Pendidikan Nasional,

Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan,

Muslikh, S.H.
NIP 131479478



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

                  NOMOR 013 /O/2002 TANGGAL 31 JANURI 2003

 

STATUTA UNSRAT

MUKADIMAH

Meyakini dan mensyukuri kemerdekaan sebagai anugerah Tuhan bagi Bangsa dan Negara Republik Indonesia maka pembangunan mengisi kemerdekaan adalah panggilan luhur dan pembangunan pendidikan merupakan suatu keniscayaan.

Dengan dipandu oleh amanat untuk ikut serta memajukan kesejahteraan umum,, mencerdaskan kehidupan Bangsa dan turut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka pembangunan pendidikan diarahkan untuk menghasilkan pengembangan sumberdaya manusia, ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya, serta sumberdaya lainnya, yang mengacu pada paradigma nasional yang berdasarkan falsafat Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Pendidikan tinggi sebagai subsistem dari pendidikan nasional diselenggarakan oleh perguruan tinggi dan mempunyai tugas dan tanggung jawab melaksanakan Tridarma yang meliputi kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang  penyelenggaraannya diatur dalam peraturan dasar perguruan tinggi.

Dengan dijiwai oleh patriotisme dan suri teladan dalam pendidikan serta pengetahuan dari Pahlawan Nasional DR. Sam Ratulangi dalam pengabdiannya kepada masyarakat, bangsa dan Negara Republik Indonesia, maka Universitas Sam Ratulangi sebagai Perguruan Tinggi bertekad untuk mengambil bagian secara aktif dalam membina, memelihara dan mengembangkan nilai-nilai kemanusiaan, mencerdaskan masyarakat dan turut melaksanakan ketertiban dunia melalui pendidikan, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian serta pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kebijakan Pendidikan Tinggi Nasional.

            Universitas Sam Ratulangi  memiliki sumber-sumber daya unggulan yang memadai untuk dimanfaatkan dan dikembangkan sebagai potensi untuk mencapai cita-cita luhur dalam bidang pendidikan termaksud.

Berdasarkan pokok-pokok pikiran tersebut di atas, maka dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, disusunlah Statuta Universitas Sam Ratulangi sebagai berikut.


BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Statuta ini yang dimaksud dengan:

1.   Pendidikan Tinggi adalah pendidikan pada jalur pendidikan sekolah pada jenjang yang lebih tinggi daripada pendidikan menengah di jalur pendidikan sekolah.

2.   Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.

3.   Statuta adalah pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan program dan penyelenggaraan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan Universitas Sam Ratulangi, yang berisi dasar yang dipakai sebagai rujukan pengembangan peraturan umum, peraturan akademik dan prosedural operasional yang berlaku di Universitas Sam Ratulangi.

4.   Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional.

5.   Dewan Penyantun adalah dewan yang terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat yang diadakan untuk ikut mengasuh dan membantu memecahkan permasalahan Universitas Sam Ratulangi.

6.   Pimpinan Universitas Sam Ratulangi adalah Rektor Universitas Sam Ratulangi.

7.   Senat Universitas adalah Senat Universitas Sam Ratulangi yang merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di Universitas Sam Ratulangi.

8.   Senat Fakultas adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi di lingkungan fakultas yang memiliki wewenang untuk menjabarkan kebijakan dan peraturan Universitas Sam Ratulangi untuk fakultas yang bersangkutan.

9.   Kurikulum adalah kesatuan dari semua mata kuliah pada suatu program studi.

10. Warga Universitas Sam Ratulangi adalah satuan yang terdiri dari seluruh tenaga kependidikan, tenaga administrasi/teknis/pustakawan, dan mahasiswa.

11. Sivitas akademika adalah satuan yang terdiri dari dosen dan mahasiswa.

12. Tenaga kependidikan adalah dosen dan tenaga penunjang akademik di Universitas Sam Ratulangi.

13. Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama kepada penguasaan ilmu pengetahuan dan pengembangannya.

14. Pendidikan profesional adalah pendidikan yang diarahkan terutama kepada kesiapan penerapan keahlian tertentu.

15. Dosen adalah seorang yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat oleh penyelenggara perguruan tinggi dengan tugas utama mengajar pada Universitas Sam Ratulangi.

16. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Universitas Sam Ratulangi.

17. Alumni adalah semua orang yang tamat pendidikan di Universitas Sam Ratulangi.

18. Kebebasan Akademik adalah kebebasan yang dimiliki anggota Sivitas Akademika untuk melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab dan mandiri.

19. Kebebasan Mimbar Akademik adalah bagian dari Kebebasan Akademik yang memungkinkan Dosen menyampaikan pikiran dan pendapat secara bebas di Universitas Sam Ratulangi sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.

20. Otonomi Keilmuan adalah kewenangan untuk menetapkan prioritas sendiri dan melakukan penelitian ilmiah ke arah manapun tujuannya, dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat.

21. Otonomi Pengelolaan adalah kewenangan Universitas Sam Ratulangi untuk mengelola universitas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

22. Tridarma Perguruan Tinggi adalah pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.



BAB II

VISI, MISI DAN TUJUAN

Pasal 2

Visi Universitas Sam Ratulangi adalah menjadikan Universitas Sam Ratulangi sebagai universitas unggulan dalam penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi yang dapat menghasilkan manusia yang mampu memanusiakan manusia lain.

Pasal 3

Untuk melaksanakan Visi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Universitas Sam Ratulangi mempunyai Misi:

a.      Mengkaji, mengembangkan, memberdayakan, memelihara dinamika lingkungan strategis serta potensi bagi kepentingan pendidikan serta pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni demi kesejahteraan dan kedamaian masyarakat, bangsa, negara dan umat manusia.

b.      Membina dan mengembangkan jaringan kerjasama lokal-nasional-global dalam kebersamaan yang simbiotis dan dinamis bagi pemberdayaan pendidikan serta pengembangan dan pemberdayaan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya.

c.      Menerapkan dan menjalankan paradigma nasional dalam program kerja dan kegiatan institusional sesuai konteks keberadaan institusi UNSRAT.

d.      Menggerakkan dan menggalakkan pembangunan daerah dan kawasan dalam bingkai pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Pasal 4

Tujuan Universitas Sam Ratulangi adalah:

a.      Menghasilkan hasil didik yang cerdas, trampil, berkepribadian, berwawasan, berharkat luhur dan memiliki keunggulan kompetitif sesuai bidang studi, jenjang akademik dan atau profesinya serta mampu memanusiakan manusia lain.

b.      Menghasilkan produk penelitian, temuan dan atau kajian dibidang ilmu pengetahuan teknologi dan seni dengan berbasis pada potensi unggulan lokal, nasional serta kawasan Pasifik yang membawa damai sejahtera serta meningkatkan harkat luhur manusia.

c.      Menghasilkan  produk abdian dan layanan yang meningkatkan kualitas hidup masyarakat, bangsa, negara dan umat manusia.

d.      Menciptakan suasana institusi yang kondusif bagi terselenggaranya kegiatan akademik dan kegiatan institusional lain yang berkualitas dan berkelanjutan serta menjamin aktualisasi kepakaran dan profesi serta pengembangan prestasi dan karier.

e.      Menjalin dan mengembangkan kerjasama yang produktif dengan berbagai pihak dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

f.        Menjadikan UNSRAT sebagai Research university yang berpartisipasi aktif dalam pengembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seni, serta mengaplikasikan produk penelitian, kajian dan temuan bagi kemashlahatan masyarakat, bangsa, negara dan umat manusia .

g.      Menjadikan UNSRAT sebagai Entrepreneural university yang mampu meningkatkan kesejahteraan warga UNSRAT dan masyarakat.

h.      Memberdayakan dan mendayagunakan potensi sumberdaya manusia dan potensi  dana secara optimal, efektif dan efisien untuk menunjang tujuan institusi serta mengembangkan dan memelihara prasarana /sarana universitas secara efektif, efisien dan  berkelanjutan.

i.         Menjadikan Universitas Sam Ratulangi sebagai pusat unggulan yang menggerakkan dan menggairahkan pembangunan daerah, kawasan dan nasional sesuai paradigma nasional serta konteks keberadaan dan kondisi institusi.

 

BAB III

IDENTITAS

Pasal 5

(1)   Perguruan Tinggi ini bernama Universitas Sam Ratulangi, disingkat: UNSRAT.

(2)   UNSRAT berkedudukan di Manado.

(3)   UNSRAT didirikan pada tanggal 1 September 1961 dengan Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan ilmu Pengetahuan No.22 Tahun 1961 tanggal 4 Juli 1961 jo Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 277 Tahun 1965 tanggal 14 September 1965.

Pasal 6

UNSRAT berasaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Pasal 7

UNSRAT mempunyai fungsi:

a.      Melaksanakan  pendidikan dan pengajaran serta mengembangkannya;

b.   Melaksanakan penelitian dalam rangka meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional, khususnya untuk memperkaya ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;

c.      Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat;

d.      Melaksanakan pembinaan Warga UNSRAT dan  lingkungannya;

e.      Melaksanakan kegiatan pelayanan administratif.

Pasal 8

Lambang UNSRAT berbentuk segi lima perlambang dari asas UNSRAT yaitu dasar falsafah Negara Republik Indonesia ialah Pancasila, dengan ciri khas pohon kelapa yang melambangkan Kota Manado tempat UNSRAT berkedudukan, serta bagian-bagian lainnya yang menggambarkan kepribadian, cita-cita, tugas dan kewajiban UNSRAT.

LAMBANG UNSRAT

 

Pasal 9

(1)   Hymne UNSRAT disebut HYMNE UNSRAT yang dinyanyikan pada acara resmi UNSRAT.

(2)   Hymne sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

HYMNE – UNSRAT

Pasal 10

(1)   Bendera UNSRAT berbentuk empat persegi panjang berukuran lebar 160 cm dan panjang 185 cm, berwarna dasar kuning, dan di tengah-tengahnya terdapat Lambang Universitas. 

(2)   Bendera Fakultas dan Program Pascasarjana berbentuk empat persegi panjang berukur lebar 90 cm dan panjang 130 cm terdiri atas dua bagian yang dijahit menjadi satu, yaitu:

a.      bagian pangkal selebar 20 cm berwarna kuning dengan tulisan UNSRAT dari atas ke bawah; dan,

b.      bagian selebihnya selebar 110 cm dengan warna dasar sebagaimana ditentukan dalam ayat berikut;

dan di tengah-tengahnya terdapat lambang Fakultas atau Program Pascasarjana yang bersangkutan.

(3)   Warna dasar dari bendera-bendera adalah:

1.   Bendera Fakultas Kedokteran                                                        hijau tua

  1. Bendera Fakultas Teknik                                                                 biru tua
  2. Bendera Fakultas Pertanian                                                             hijau muda
  3. Bendera Fakultas Peternakan                                                          coklat
  4. Bendera Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan                                 biru muda
  5. Bendera Fakultas Ekonomi                                                              kelabu
  6. Bendera Fakultas Hukum                                                                 merah
  7. Bendera Fakultas Sosial dan Ilmu Politik                                          jingga (orange)
  8. Bendera Fakultas Sastra                                                                 ungu
  9. Bendera Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam                putih
  10. Bendera Program Pascasarjana                                                       coklat muda
  11. Bendera Fakultas lain yang didirikan kemudian, warnanya ditentukan dengan ketetapan senat UNSRAT.

(4)   Bendera UNSRAT, bendera fakultas dan bendera program pasca sarjana ditetapkan oleh Rektor dengan persetujuan Senat UNSRAT.

Pasal 11

Tata busana akademik dan atribut lainnya ditetapkan oleh Senat Universitas.

Pasal 12

(1)   Pola Ilmiah Pokok UNSRAT ialah:  Pemberdayaan, pemanfaatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta sumberdaya yang berwawasan Pasifik.

(2)   Wawasan Pasifik UNSRAT secara ringkas adalah sebagai berikut: UNSRAT berpijak di bumi Nusantara, memanfaatkan dan membangun potensi bangsa, dengan menggandeng potensi kawasan dan kawan, mengkaji, memanfaatkan dan menggarap potensi kawasan Pasifik, sambil memelihara, merawat, membangun dan meneranginya, untuk kesejahteraan dan kedamaian bangsa dan umat manusia

(3)   Garapan, pemantapan dan pengembangan keilmuan-teknologi dan seni di UNSRAT yang diselenggarakan melalui kegiatan institusionalnya dengan berbasis pada potensi sumberdaya lokal-nasional serta paradigma nasional, dipolakan secara terarah agar memiliki keberdayaan untuk mengkaji, memanfaatkan, menggarap, membangun, memelihara, merawat dan menerangi potensi astagatra kawasan Pasifik serta dinamikanya.

(4)   Dengan mencermati kondisi dan potensi astagatra kawasan Pasifik, maka pola pokok keilmiahan UNSRAT  dipetakan dengan mengedepankan :

a.      dimensi fisik-biologik-sosio-kultural pulau-laut dan pesisir dengan segala potensi dan keistimewaannya yang banyak ditemui dikawasan Pasifik; 

b.      dimensi hubungan dan interaksi ideologik-politik-sosial-ekonomi-kultural-pertahanan-keamanan internasional yang banyak mewarnai kawasan Pasifik;

c.      dimensi pemberdayaan dan pemeliharaan sumberdaya alam yang potensial dan lingkungan hidup fisik-biologik-sosial-ekonomi-budaya yang sangat bervariasi dan dinamis  di kawasan Pasifik,

d.      dimensi manusia dari pelbagai etnis dan subetnis yang hidup dalam budayanya dengan pelbagai ketangguhan dan kelemahannya yang membentuk masyarakat bangsa dan negara dalam kawasan Pasifik.

e.      dimensi teknologi dan rekayasa yang bervariasi dalam kualitas, penguasaan, penerapan, dayaguna dan hasilgunanya di kawasan Pasifik, namun memiliki nilai strategis dalam pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan kawasan.

(5)   Kegiatan Tridharma Perguruan tinggi di UNSRAT beserta pemantapan dan pengembangannya dilaksanakan dengan mengacu pada pola ilmiah pokok UNSRAT.

Pasal 13

(1)  Rencana Pengembangan UNSRAT  bermula dari suatu Rencana Induk Pengembangan Awal UNSRAT yang dikenal sebagai UNSRAT 2000 yang kemudian dikembangkan secara arif sesuai dayadukung dan prospektus UNSRAT.

(2)    Pembangunan/pengembangan UNSRAT diarahkan  ke segi fisik dan non fisik yang meliputi antara lain bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, organisasi dan manajemen perguruan tinggi.

(3)    Secara garis besar persiapan teknik dan sifat-sifat atau karakteristik khusus maupun gaya kerja spesifik untuk penyusunan rencana pengembangan UNSRAT  meliputi hal-hal berikut:

a.      Rencana  pengembangan UNSRAT  sekurang-kurangnya meliputi dua hal, yaitu:

1.      Rencana Pengembangan Akademik;

2.      Rencana   Pengembangan  Sarana   Penunjang Program Akademik.

b.  Prinsip kerja dalam penyusunan Rencana Pengembangan UNSRAT adalah prinsip swadaya, yaitu mendayagunakan sebanyak mungkin potensi yang ada di dalam UNSRAT.

c.    Penyusunan  serta pelaksanaan Rencana Pengembangan UNSRAT memerlukan dana, fasilitas, tenaga, waktu  dan  dukungan masyarakat serta instansi lain (pemerintah/swasta) dengan  evaluasi hasil pelaksanaan yang ketat.

d.    Prinsip  dasar  perencanaan  pengembangan  yang  ditentukan   secara nasional, tidak perlu ditafsirkan lagi dan langsung  ditetapkan guna  pelaksanaan  tugas-tugas universitas sebagai  suatu  lembaga perguruan tinggi nasional.

e.  Prinsip  perencanaan yaitu: terintegrasi  secara lokal nasional dan regional, berkesinambungan serta berwawasan  lingkungan.

 

BAB IV

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI

Pasal 14

(1)        Universitas Sam Ratulangi menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

(2)        Pendidikan merupakan kegiatan dalam upaya menghasilkan manusia terdidik yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan/atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni.

(3)        Penelitian merupakan kegiatan dalam upaya menghasilkan pengertahuan empirik, teori, konsep, metodologi, model, atau informasi baru yang memperkaya ilmu pengetahuan, tekonologi, dan/atau seni.

(4)        Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan yang memanfaatkan ilmu pengetahuan, tekonologi dan/atau seni dalam gerak pembangunan demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 15

(1)   Universitas Sam Ratulangi menyelenggarakan pendidikan akademik dan pendidikan profesional.

(2)   Pendidikan akademik meliputi Program Sarjana dan Pasca Sarjana.

(3)   Pendidikan profesional adalah program diploma.

(4)   Program studi dalam pendidikan akademik dan pendidikan profesional ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(5)   Penyelenggaraan pendidikan di UNSRAT mengacu pada Peraturan Akademik UNSRAT yang ditetapkan oleh senat UNSRAT.

Pasal 16

(1)      Administrasi akademik pendidikan tinggi di UNSRAT dilaksanakan dengan menggunakan Sistem Kredit Semester.

(2)      Tahun akademik dibagi menjadi 2 (dua) semester (semester gasal dan semester genap) yang masing-masing terdiri dari 18 sampai 20 minggu.

(3)      Tahun akademik dimulai pada bulan September berakhir pada bulan Juni.

(4)      Semester adalah satuan waktu terkecil untuk menyatakan lamanya suatu program pendidikan dalam suatu jenjang pendidikan.

(5)      Besar beban studi mahasiswa, besar pengakuan keberhasilan usaha kumulatif  bagi program studi tertentu, serta besarnya usaha untuk menyelenggarakan pendidikan khususnya bagi dosen dinyatakan dalam satuan kredit semester (sks).

(6)      Pendidikan dilaksanakan melalui kuliah tatap muka atau jarak jauh, praktikum, seminar, simposium, diskusi panel, lokakarya dan kegiatan ilmiah lainnya.

(7)      Bahasa pengantar penyelenggaraan pendidikan adalah bahasa Indonesia, sedangkan bahasa daerah dan/atau bahasa asing dapat pula digunakan sejauh diperlukan.

(8)      Setiap mahasiswa pendidikan program sarjana diwajibkan menulis skripsi sebagai pembulat studi.

(9)      Mahasiswa Program Diploma dapat pindah ke Program Sarjana atau sebaliknya apabila memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Program Studi yang bersangkutan.

(10)  Pelaksanaan pendidikan secara teknis diatur dalam buku pedoman pendidikan UNSRAT.

Pasal 17

(1)   Penerimaan mahasiswa dilakukan melalui:

a.      Jalur Ujian Masuk Perguruan Tinggi Negeri;

b.      Jalur Penjaringan Peserta Didik Berprestasi yang dipopulerkan sebagai Program Tumou Tou;

c.      Jalur lainnya yang ditentukan oleh Rektor.

(2)   Selain melalui jalur tersebut pada ayat (1) pasal ini, dapat juga diadakan penerimaan mahasiswa pindahan dan mahasiswa titipan yang berasal dari Perguruan Tinggi  lainnya, mahasiswa tugas belajar dan mahasiswa asing/luar negeri, dengan mengacu pada peraturan untuk itu.

 

BAB V

KURIKULUM

Pasal 18

Kurikulum Universitas Sam Ratulangi terdiri atas kurikulum-kurikulum dari program-program studi di lingkungan UNSRAT yang telah ditetapkan berdasarkan tata cara yang diatur dalam bagian ke lima bab ini.

Pasal 19

Kurikulum program studi di UNSRAT diorientasikan pada Pola Ilmiah Pokok UNSRAT dan dijiwai oleh semangat memanusiakan manusia yang berharkat luhur, sehingga dengan mengikuti dan menyelesaikan kurikulum program studi sesuai bidang dan jenjangnya maka mahasiswa diharapkan dapat menguasai pengetahuan, ketrampilan dan sikap sesuai dengan tujuan pendidikan tinggi di UNSRAT.

Pasal 20

(1) Materi kurikulum lengkap dari masing-masing program studi terdiri dari materi kurikulum yang berlaku secara nasional dan materi kurikulum unggulan lokal.

(2) Dalam materi kurikulum unggulan lokal tercakup mata kuliah yang terpaut dengan Pola Ilmiah Pokok UNSRAT.

(3) Komposisi mata kuliah pada kurikulum Program Studi di UNSRAT sesuai jenis dan jenjangnya mengacu pada peraturan yang berlaku untuk itu dengan pengembangannya yang sesuai dengan konteks PIP UNSRAT.

Pasal 21

Kurikulum program studi menjadi dasar pelaksanaan pendidikan tinggi di UNSRAT dan diselenggarakan sesuai Peraturan Akademik UNSRAT yang ditetapkan oleh senat universitas.

Pasal 22

(1)   Rancangan kurikulum program-program studi disusun oleh masing-masing program studi di bawah koordinasi Dekan atau Direktur Pasca Sarjana bersama Pembantu Rektor bidang akademik dengan mendasarkan pada ketentuan kurikulum yang berlaku secara nasional.

(2)   Rektor menetapkan kurikulum masing-masing program studi berdasarkan persetujuan Senat Universitas.

Pasal 23

(1) Evaluasi terhadap kurikulum Program Studi dilakukan oleh masing-masing program studi setiap tahun dan perobahan kurikulum hanya dapat dilakukan setelah kurikulum itu diterapkan minimal 5 (lima) tahun.

(2)  Prosedur penyusunan kembali kurikulum berdasarkan hasil evaluasi dan penetapannya dilakukan menurut ketentuan dalam Pasal 22 Statuta ini.

 

BAB VI

PENILAIAN HASIL BELAJAR

Pasal 24

(1)   Terhadap kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa dilakukan penilaian secara berkala yang dapat berbentuk ujian, pelaksanaan tugas, dan pengamatan.

(2)   Ujian dapat diselenggarakan melalui ujian semester, ujian akhir program studi, ujian skripsi, ujian tesis dan ujian disertasi.

(3)   Penilaian hasil belajar dinyatakan dengan huruf A, B, C, D dan E yang masing-masing bernilai 4, 3, 2, 1 dan 0.

Pasal 25

(1)   Ujian akhir program studi suatu Program Sarjana dapat terdiri atas ujian komprehensif atau ujian karya tulis, atau ujian skripsi.

(2)   Ujian tesis diadakan dalam rangka penilaian hasil belajar pada akhir studi untuk memperoleh gelar Magister.

(3)   Ujian disertasi diadakan dalam rangka penilaian hasil belajar pada akhir studi untuk memperoleh gelar Doktor.

 

BAB VII

KEBEBASAN AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN

Pasal 26

(1)   Rektor mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota Sivitas Akademika dapat melaksanakan kebebasan akademik dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya secara mandiri sesuai dengan aspirasi pribadi yang dilandasi oleh norma dan kaidah keilmuan.

(2)   Dalam melaksanakan kegiatan akademik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), setiap anggota Sivitas Akademika harus mengupayakan agar kegiatan serta hasilnya tidak merugikan pelaksanaan kegiatan akademik UNSRAT.

(3)   Dalam melaksanakan kebebasan akademik setiap anggota sivitas akademika harus bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.

(4)   Dalam melaksanakan kegiatan akademik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Rektor dapat mengizinkan penggunaan sumberdaya UNSRAT, sepanjang kegiatan tersebut tidak ditujukan :

a.      untuk merugikan masyarakat dan pribadi lain;

b.      semata-mata untuk memperoleh keuntungan materi bagi pribadi yang melaksanakannya.

(5)   Rektor atas nama UNSRAT dapat mengundang ahli dari luar UNSRAT untuk menyampaikan pikiran dan pendapat sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan dalam rangka pelaksanaan kebebasan akademik.

Pasal 27

(1)    Kebebasan mimbar akademik berlaku sebagai bagian dari kebebasan akademik yang memungkinkan dosen menyampaikan pikiran dan pendapat secara bebas sesuai dengan horma dan kaidah keilmuan di lingkungan UNSRAT.

(2)    Kebebasan mimbar akademik dilaksanakan dalam pertemuan ilmiah dalam bentuk seminar, ceramah, simposium, diskusi panel, dan ujian dalam rangka pelaksanaan pendidikan akademik dan/atau profesional.

(3)    Kebebasan mimbar akademik dapat dilaksanakan di luar UNSRAT sepanjang tempat tersebut dapat dianggap bagian sementara dari UNSRAT.

Pasal 28

(1)   Otonomi Keilmuan merupakan kegiatan keilmuan yang berpedoman pada norma/kaidah keilmuan yang harus ditaati oleh para anggota sivitas akademika.

(2)   Dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, sivitas akademika berpedoman pada otonomi keilmuan.

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan dirumuskan oleh Senat Universitas.

 

BAB VIII

GELAR, SEBUTAN LULUSAN DAN PENGHARGAAN

Pasal 30

(1)   Lulusan pendidikan akademik diberikan hak untuk menggunakan gelar akademik.

(2)   Gelar akademik adalah Sarjana, Magister, dan Doktor.

(3)   Gelar akademik Sarjana dan Magister ditempatkan di belakang nama pemilik hak atas penggunaan gelar yang bersangkutan dengan mencantumkan huruf S. untuk Sarjana dan huruf M. untuk Magister disertai singkatan nama kelompok bidang ilmu.

(4)   Gelar akademik Doktor ditempatkan di depan nama pemilik hak atas penggunaan gelar yang bersangkutan dengan mencantumkan huruf Dr.

Pasal 31

Sebutan profesional Ahli Pratama bagi lulusan Program Diploma I, Ahli Muda bagi lulusan Program Diploma II, Ahli Madya bagi lulusan Program Diploma III dan Sarjana Sains Terapan bagi lulusan Program Diploma IV, ditempatkan dibelakang nama pemilik hak atas penggunaan sebutan yang bersangkutan.

Pasal 32

(1)    Gelar dan sebutan lulusan perguruan tinggi luar negeri tetap memakai pola dan cara pemakaian yang berlaku di negara asal.

(2)    Gelar dan sebutan lulusan perguruan tinggi luar negeri tidak dibenarkan untuk disesuaikan/diterjemahkan menjadi gelar atau sebutan lulusan perguruan tinggi di Indonesia.

(3)    Gelar dan sebutan lulusan UNSRAT tidak dibenarkan untuk disesuaikan/diterjemahkan menjadi gelar dan sebutan lulusan perguruan tinggi luar negeri.

Pasal 33

Syarat pemberian gelar akademik atau sebutan profesional meliputi:

a.      penyelesaian semua kewajiban pendidikan akademik dan/atau profesional yang harus dipenuhi dalam mengikuti suatu program studi;

b.      penyelesaian semua kewajiban administrasi dan keuangan berkenaan dengan program studi yang diikuti.

Pasal 34

(1)     Untuk mendorong dan meningkatkan prestasi serta intuk memupuk kesetiaan terhadap universitas kepada warga atau unsur organisasi yang telah menunjukkan kesetiaan, prestasi, atau telah berjasa terhadap univesitas dapat diberikan penghargaan oleh pimpinan.

(2)     Penghargaan yang diberikan disesuaikan dengan prestasi, kesetiaan, atau jasa yang disumbangkan.

(3)     Penghargaan yang dimaksud dalam ayat (1) dan (2) dapat berupa piagam, lencana, uang, benda atau kenaikan pangkat istimewa.

Pasal 35

(1)     Universitas Sam Ratulangi dapat memberikan penghargaan tanda jasa kepada anggota masyarakat yang telah berjasa terhadap pembangunan universitas.

(2)     Tanda jasa tersebut dalam ayat (1) dianugerahkan oleh Rektor berdasarkan pertimbangan Senat Universitas.

(3)     Tata upacara pemberian penghargaan tanda jasa dilakukan menurut peraturan yang ditetapkan oleh Rektor.

 

BAB IX

SUSUNAN ORGANISASI UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 36

Universitas Sam Ratulangi terdiri dari:

1.      Unsur Dewan Penyantun;

2.      Unsur Pimpinan;

3.      Unsur Senat Universitas.

4.      Unsur Pelaksana akademik:

a.      Fakultas;

b.      Program Pasca Sarjana;

c.      Lembaga Penelitian;

d.      Lembaga Pengabdian dan Pelayanan Kepada Masyarakat.

e.      Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan.

3.      Unsur pelaksana administratif.

4.      Unsur penunjang:

1)      Perpustakaan;

2)      Laboratorium;

3)      Pusat komputer;

4)      Bengkel;

5)      Kebun percobaan.

6)      Unsur Penunjang lainnya

 

Bagian Kedua

Dewan Penyantun

Pasal 37

(1)    Dewan Penyantun berfungsi membantu Rektor dalam berbagai kebijaksanaan yang menyangkut masyarakat umum di luar UNSRAT dalam hal:

a.   menjaga dan memelihara hubungan baik antara masyarakat dan instansi-instansi Pemerintah dengan UNSRAT;

b.      pembinaan material UNSRAT;

c.      membantu UNSRAT dalam mengatasi kesulitan-kesulitan.

(2)    Dewan Penyantun terdiri dari: Ketua, Sekretaris dan anggota-anggota sesuai kebutuhan.

(3)    Keanggotaan Dewan Penyantun diangkat oleh Rektor.

(4)    Ketua Dewan Penyantun adalah Gubernur Propinsi Sulawesi Utara.  Apabila Gubernur tidak bersedia, Senat Universitas menetapkan pejabat lain sesudah berkonsultasi dengan yang bersangkutan.

(5)    Sekretaris bukan anggota adalah seorang Pembantu Rektor yang ditunjuk oleh Rektor.

 

Bagian Ketiga

Pimpinan

Pasal 38

(1)   Rektor sebagai penanggung jawab utama pada UNSRAT di samping melaksanakan arahan serta kebijaksanaan umum, menetapkan peraturan, norma dan tolok ukur penyelenggaraan pendidikan tinggi atas dasar keputusan Senat Universitas.

(2)   Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Rektor bertanggung jawab kepada Menteri.

(3)   Rektor dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Pembantu Rektor.

(4)   Para Pembantu Rektor sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) masing-masing membidangi kegiatan:

a.      Pembantu Rektor Bidang Akademik yang membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, selanjutnya disebut: Pembantu Rektor I.

b.      Pembantu Rektor Bidang Administrasi Umum yang membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan administrasi umum, selanjutnya disebut: Pembantu Rektor II.

c.      Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan, yang membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan serta pelayanan kesejahteraan mahasiswa selanjutnya disebut: Pembantu Rektor III.

(5)   Rektor dapat mengangkat Pembantu Rektor lain yang jumlahnya sesuai dengan kebutuhan atas biaya UNSRAT setelah mendapat persetujuan Senat Universitas.

Pasal 39

(1)     Rektor memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, membina tenaga kependidikan, mahasiswa, tenaga administrasi UNSRAT serta hubungan dengan lingkungannya.

(2)     Dalam melaksanakan tugas sehari-hari, Rektor dibantu oleh para Pembantu Rektor yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor.

(3)     Bilamana Rektor berhalangan tidak tetap, Pembantu Rektor I bertindak sebagai pelaksana harian Rektor.

(4)     Bilamana Pembantu Rektor I berhalangan sebagai pelaksana harian Rektor, maka Pembantu Rektor II bertindak sebagai Pelaksana Harian Rektor, demikian juga halnya bila yang bersangkutan berhalangan Pembantu Rektor III bertindak sebagai Pelaksana Harian Rektor.

(5)     Bilamana Rektor berhalangan tetap, Menteri mengangkat Pejabat Rektor sebelum diangkat Rektor tetap yang baru.

(6)     Secara berkala Rektor menyelenggarakan Rapat Kerja Universitas yang dihadiri oleh Pembantu Rektor, Dekan Fakultas dan Pembantu Dekan, Direktur Pasca Sarjana, Ketua dan Sekretaris Lembaga, Kepala Biro, Direktur Program, Kepala-kepala UPT, dan na  rasumber yang dipandang perlu.

Pasal 40

(1)    Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas.

(2)    Pembantu Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas.

(3)    Masa jabatan Rektor dan Pembantu Rektor adalah 4 (empat) tahun atau sesuai ketentuan yang berlaku.

(4)    Rektor dan Pembantu Rektor dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua kali masa jabatan secara berturut-turut.

 

Bagian Keempat

Senat Universitas

Pasal 41

(1)   Senat Universitas merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi UNSRAT, diketuai oleh Rektor, didampingi oleh seorang Sekretaris yang dipilih dari dan oleh Senat Universitas.

(2)   Senat Universitas terdiri dari para Guru Besar, Rektor, Pembantu Rektor, para Dekan, Direktur Pasca Sarjana, dan wakil-wakil dosen dari setiap fakultas.

(3)   Tatacara pemilihan dan penetapan wakil dosen menjadi anggota Senat Universitas/Fakultas ditetapkan dengan Keputusan Rektor atas persetujuan Senat Universitas.

(4)   Pejabat selain yang disebut pada ayat (2) di atas dapat ditetapkan menjadi anggota senat Universitas/fakultas dengan keputusan Rektor atas persetujuan senat Universitas .

(5)   Tugas pokok Senat Universitas adalah :

a.      Merumuskan kebijakan akademik dan  pengembangan UNSRAT.

b.      Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian sivitas akademi UNSRAT.

c.      Merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan pendidikan di UNSRAT .

d.      Memberikan pertimbangan dan persetujuan atas Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja UNSRAT yang diajukan oleh pimpinan UNSRAT.

e.      Menilai pertanggungjawaban pimpinan UNSRAT atas pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan.

f.        Merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di UNSRAT.

g.      Memberi pertimbangan kepada penyelenggara UNSRAT berkenaan dengan calon-calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi Rektor UNSRAT  dan dosen yang dicalonkan memangku jabatan diatas lektor.

h.      Menegakkan norma-norma yang berlaku bagi sivitas akademika

i.         Mengukuhkan pemberian gelar doktor kehormatan di UNSRAT sesuai peraturan yang berlaku untuk itu.

(6)   Dalam melaksanakan tugas pokoknya Senat UNSRAT mengadakan rapat-rapat;  membentuk komisi-komisi sesuai dengan kebutuhan; dan menyusun, menetapkan dan menjalankan Peraturan Organisasi danTatakerja Senat serta Agenda Kerja Senat UNSRAT.

(7)   Komisi terdiri dari anggota Senat Universitas dan bila dianggap perlu ditambah anggota lain, dan rapat komisi sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun.

(8)   Rapat Senat Universitas dilaksanakan sekurang-kurangnya setahun sekali dalam bentuk Rapat Senat, Rapat Senat Luarbiasa, dan dapat bersifat terbuka atau tertutup.

(9)      Pengambilan keputusan dalam rapat senat universitas dilakukan dengan musyawarah.

(10)  Dalam keadaan terpaksa dapat dilakukan pemungutan suara, dan untuk hal-hal biasa keputusan diambil dengan suara terbanyak, tetapi dalam hal-hal yang prinsipil keputusan diambil dalam rapat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua pertiga dari anggota senat dengan persetujuan 1/2 tambah satu dari  anggota senat yang hadir.

 

Bagian Kelima

Unsur Pelaksana Akademik

Pasal 42

Pelaksana akademik terdiri dari: Fakultas, Program Pasca Sarjana, Lembaga Penelitian, Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat dan Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan.

Pasal 43

(1)   Fakultas merupakan unsur pelaksana akademik yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan atau profesional dalam kelompok disiplin lmu pengetahuan, teknologi dan atau kesenian tertantu.

(2)   Organisasi Fakultas terdiri dari :

1. Unsur pimpinan, Dekan dan Pembantu Dekan.

2. Senat Fakultas.

3.   Unsur   pelaksana   akademik :  Jurusan/Bagian, Program Studi, dan kelompok dosen.

4.   Unsur pelaksana administratif : Bagian Tata Usaha.                                                 

5.   Unsur penunjang:  Laboratorium, studio, perpustakaan fakultas, unit penelitian/ kajian.                   

(3)   Fakultas-fakultas terdiri dari:

a.      Fakultas Kedokteran.

b.      Fakultas Teknik

c.      Fakultas Pertanian.

d.      Fakultas Peternakan.

e.      Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan

f.        Fakultas Ekonomi.

g.      Fakultas Hukum

h.      Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik.

i.         Fakultas Sastra.

j.         Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam.

k.       Fakultas lain yang dibuka kemudian sesuai peraturan yang berlaku.

Pasal 44

Dengan pertimbangan Senat Universitas dimungkinkan untuk dibuka dan/atau ditutupnya jurusan/bagian /program studi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 45

(1)    Fakultas dipimpin oleh Dekan dan dibantu oleh tiga orang Pembantu Dekan, yang terdiri dari Pembantu Dekan Bidang Akademik, Pembantu Dekan Bidang Administrasi Umum dan Pembantu Dekan Bidang  Kemahasiswaan.

(2)    Dekan memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan  pengabdian kepada masyarakat, membina tenaga kependidikan, mahasiswa, tenaga administrasi dan administrasi fakultas, dan bertanggung jawab kepada Rektor.

(3)    Pembantu Dekan bertanggung jawab kepada Dekan.

(4)    Masa jabatan Dekan dan Pembantu Dekan  adalah 4 (empat) tahun.

(5)    Dekan dan Pembantu Dekan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari dua kali masa jabatan secara berturut-turut.

(6)    Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan  Senat  Fakultas yang bersangkutan.

(7)    Pembantu Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan fakultas yang bersangkutan.

Pasal 46

(1)   Di fakultas dapat diangkat Pembantu Dekan lainnya sesuai kebutuhan atas biaya UNSRAT.

(2)   Pembantu Dekan yang termaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan fakultas yang bersangkutan.

Pasal 47

(1)   Jurusan/Bagian merupakan unsur pelaksana akademik pada Fakultas yang melaksanakan pendidikan akademik dan/atau profesional dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni tertentu.

(2)   Dalam Jurusan/Bagian dapat dibentuk program studi, laboratorium dan studio.

(3)   Jurusan/Bagian terdiri dari :

1. Unsur  pimpinan : Ketua  dan   Sekretaris;

2. Unsur pelaksana akademik: para Dosen.

(4)   Ketua Jurusan/Bagian bertanggung jawab kepada Pimpinan Fakultas yang membawahinya.

(5)   Ketua dan Sekretaris Jurusan/Bagian diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dua kali berturut-turut.

(6)   Bilamana Jurusan/Bagian mempunyai program studi, laboratorium dan atau studio, satuan pelaksana tersebut dipimpin oleh seorang Ketua/Kepala yang bertanggung jawab kepada Dekan dan diangkat oleh Rektor atas usul Dekan.

(7)   Ketua dan Sekretaris Jurusan/Bagian diangkat dan diberhentikan  oleh Rektor atas usul Dekan setelah mendapat petimbangan Senat Fakultas.

Pasal 48

(1)    Program studi di UNSRAT merupakan satu kesatuan paket pendidikan dalam bidang ilmu/ketrampilan/profesi atau cabangnya, yang terencana dan terbaku dalam kurikulumnya, yang dibelajarkan secara terkoordinir dan terpola oleh sekelompok pengajar, sehingga mahasiswa yang mengikuti dan menyelesaikan program studi ini akan memiliki kompetensi keilmuan, ketrampilan dan sikap sesuai tujuan kurikuler program studi  dan sesuai jenjangnya.

(2)    Pembukaan dan penutupan program studi mengacu pada peraturan yang berlaku untuk itu.

(3)    Program studi dapat bersifat eksklusif/monodisiplin dan atau lintas jurusan/lintas fakultas.

(4)    Program studi dapat bernaung dibawah Jurusan/Fakultas, Program Pasca Sarjana, Program Profesional/Spesialis.

(5)    Program studi S-1 dan Diploma yang bersifat lintas jurusan dalam fakultas bernaung dibawah fakultasnya, dan program studi lintas fakultas bernaung dibawah fakultas yang tetapkan.

(6)    Program studi jenjang S-2 dan S-3 yang bersifat lintas fakultas/multidisiplin bernaung dibawah Program Pascasarjana.

(7)    Program Studi Pendidikan Spesialis bernaung dibawah Program Spesialis.

Pasal 49

(1)   Penyelenggaraan Program Studi dipimpin oleh Ketua Program Studi dengan dibantu oleh seorang Sekretaris.

(2)   Ketua dan Sekertaris Program Studi bertanggung jawab kepada pimpinan satuan pelaksana akademik yang membawahinya.

(3)   Ketua dan Sekertaris Program Studi diangkat oleh Rektor atas usul Dekan setelah mendapat pertimbangan ketua Jurusan.

(4)   Ketua Program studi melaksanaan pembinaan pelaksanaan tugas-tugas kegiatan akademik sehari-hari pada program studi yang  bersangkutan.

(5)   Masa Jabatan Ketua Program Studi adalah 4 (empat) tahun dan Ketua Program Studi tersebut dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dua kali berturut-turut.

Pasal 50

(1)   Senat fakultas merupakan badan normatif, dan perwakilan tertinggi fakultas, diketuai oleh Dekan, didampingi oleh seorang Sekretaris yang dipilih dari dan oleh senat fakultas.

(2)   Senat fakultas terdiri dari guru besar, pimpinan fakultas, Ketua Jurusan/Bagian dan wakil dosen.

(3)   Tugas pokok senat fakultas :

a.      Merumuskan kebijakan akademik, pengembangan fakultas, penilaian kepribadian serta prestasi sivitas akademika serta penilaian prestasi akademik dosen.

b.      Merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan pendidikan

c.      Menegakkan norma-norma yang berlaku bagi warga fakultas.

d.      Merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik , dan otonomi keilmuan pada fakultas.

e.      Memberi persetujuan dalam hal Dekan mengambil keputusan norma­tif, dan kebijakan lain yang penting.

f.        Memberi persetujuan Rancangan Anggaran Pendapat dan Belanja (RAPB) fakultas.

g.      Memberikan pertimbangan kepada Rektor berkenaan dengan  calon-calon yang diusulkan untuk diangkat mejadi Dekan.

h.      Menilai pertanggungjawaban Dekan atas pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan.

(4)   Dalam melaksanakan tugas pokoknya senat fakultas dapat membentuk komisi-komisi, menyusun, menetapkan, dan melaksanakan agenda kerja, dan mengadakan rapat sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu tahun.

(5)   Rapat senat fakultas berbentuk  Rapat (kerja)  Senat dan  Rapat Senat Luar Biasa dan dapat bersifat terbuka atau tertutup.

(6) Tata cara pengambilan keputusan dalam rapat senat fakultas sejalan dengan tata cara pengambilan keputusan dalam rapat senat  universitas.

Pasal 51

(1)   Program Pascasarjana UNSRAT merupakan unsur pelaksana akdemik yang mengkoordinir dan turut menyelenggarakan pendidikan akademik pada jenjang S-2 dan S-3 dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan atau kesenian tertentu.

(2)   Program Pasca Sarjana UNSRAT dipimpin oleh seorang Direktur dan dibantu oleh tiga orang Asisten Direktur, yang terdiri dari Asisten Direktur Bidang Akademik, Asisten Direktur Bidang Administrasi Keuangan dan Asisten Direktur Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

(3)   Direktur Program Pasca Sarjana bertanggungjawab kepada rektor serta diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas.

(4)   Asisten Direktur Program Pasca Sarjana bertanggung jawab kepada Direktur serta diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Direktur Pascasarjana.

(5)   Direktur dan Asisten Direktur Program Pasca Sarjana diangkat untuk masa 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut.

(6)   Direktur Program Pasca Sarjana memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, membina tenaga kependidikan, mahasiswa, tenaga administrasi dan administrasi di Program Pascasarjana serta mengkoordinasikan semua Program Studi Pasca Sarjana yang ada untuk menjamin baku mutu pendidikan.

(7)   Program Studi pada Pasca Sarjana penyelenggaraannya dipimpin oleh oleh Ketua Program studi yang dibantu oleh seorang sekertaris dan yang diangkat dan diberhentikan oleh rektor atas persetujuan dari Dekan yang terpaut dan atau Direktur Program Pascasarjana.

(8)   Program Studi Pascasarjana yang monodisiplin dan atau oligodisiplin, berada dibawah jurusan dan fakultas yang bersangkutan dengan Pascasarjana sebagai koordinator.

(9)    Program Studi Pascasarjana yang multidisiplin dan atau lintas fakultas dikelola dan ditangani langsung oleh Program Pascasarjana.

Pasal 52

(1)     Lembaga penelitian merupakan unsur pelaksana Universitas yang mengkoordiasi, memantau, menilai pelaksanaan kegiatan penelitian serta berupaya melaksanakan pembinaan dan pegembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian.

(2)     Lembaga Penelitian terdiri dari Ketua, dibantu oleh Sekretaris, tenaga ahli dan tenaga Administrasi.

(3)     Ketua Lembaga Penelitian diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah mendapat persetujuan senat universitas serta  bertanggung jawab langsung kepada Rektor.

Pasal 53

Lembaga Penelitian terdiri dari Pusat Penelitian sebagai berikut:

a. Pusat Penelitian Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam;

b. Pusat Penelitian  Kependudukan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

c. Pusat Penelitian Teknologi Industri dan Perdagangan;

d. Pusat Penelitian Kelautan dan Pengembangan Wilayah;

e. Pusat Penelitian Sosial Budaya dan Kebijakan Pembangunan;

f.  Pusat Penelitian Studi Wanita.

g. Pusat Penelitian /Kajian yang dibentuk kemudian sesuai peraturan untuk itu.

Pasal 54

(1)       Pusat Penelitian merupakan unsur pelaksana  dalam lembaga penelitan  yang mengkoordinir penyelenggaraan kegiatan penelitian/pengkajian sesuai bidang kajiannya dengan melibatkan sumberdaya manusia dan fasilitas yang ada di UNSRAT termasuk yang ada di tingkat fakultas.

(2)       Pusat penelitian memberi prioritas kajian/penelitian pada isyu-isyu strategis pada bidang kajiannya.

(3)       Pusat penelitian dipimpin oleh  Kepala pusat penelitian, yang mengkoordinir dan memberdayakan tenaga  peneliti dan tenaga administrasi.

(4)       Kepala Pusat Penelitian diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Ketua Lembaga Penelitian dan bertanggung jawab  kepada Ketua Lembaga Penelitian.

Pasal 55

(1)   Pusat penelitian/kajian dapat dibentuk dan dihapuskan pada Lembaga Penelitian sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

(2)   Pembentukan dan penghapusan Pusat studi/kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan ditetapkan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan senat.

Pasal 56

(1)    Lembaga Pengabdian dan Pelayanan kepada Masyarakat adalah unsur pelaksana  UNSRAT untuk mengkoordinir dan memberdayakan kegiatan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat dilingkungan UNSRAT termasuk kegiatan di tingkat fakultas dan ikut mengusahakan serta mengendalikan sumberdaya yang diperlukan.

(2)    Lembaga Pengabdian dan Pelayanan Kepada Masyarakat dipimpin Ketua, dibantu Sekretaris, yang mengkoordinir dan memberdayakan tenaga ahli, dan tenaga administrasi.

(3)    Ketua Lembaga Pengabdian dan Pelayanan kepada Masyarakat diangkat dan diberhentikan oleh rektor atas persetujuan Senat, serta bertanggung jawab langsung kepada Rektor.

Pasal 57

Lembaga Pengabdian dan Pelayanan kepada Masyarakat terdiri dari Pusat Abdian dan Layanan berikut:

a.      Pusat Pengelolaan dan Pengembangan Kuliah Kerja Nyata;

b.      Pusat Pendidikan dan Pelayanan Kepada Masyarakat;

c.      Pusat Penerapan Teknologi/Penyebarluasan Hasil-hasil Penelitian;

d.      Pusat Lembaga Bantuan Hukum;

e.      Pusat Pembinaan dan Pengembangan Pengusaha Kecil dan Koperasi;

f.        Pusat Klinik Konsultasi Bisnis.

g.      Pusat abdian/layanan lainnya yang  dibentuk kemudian sesuai peraturan untuk itu.

Pasal 58

(1)   Jenis dan jumlah Pusat Abdian dan Layanan kepada masyarakat dapat dibentuk dan dihapuskan sesuai kebutuhan dan perkembangan bidang abdian dan layanan.

(2)   Pembentukan dan penghapusan pusat abdian dan layanan sebagaimana yang tercantum pada ayat 1 diatur dan ditetapkan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas.

(3)   Pusat Abdian dan Layanan kepada masyarakat dipimpin oleh Kepala Pusat Abdian dan Layanan yang mengkoordinir dan memberdayakan tenaga ahli pengabdian dan tenaga administrasi sesuai bidang dari pusat abdian dan layanannya.

(4)   Kepala Pusat Abdian dan Layanan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas pertimbangan ketua lembaga dan bertanggungjawab kepada ketua lembaga yang membawahinya.

Pasal 59

(1)   Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi pembinaan pengkajian dan pengembangan pendidikan/pengajaran yang berada di bawah Rektor.

(2)   Tugas pokok Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan adalah meningkatkan kinerja akademik melalui pembinaan, pengkajian dan pengembangan pembelajaran, kurikulum dan manajemen/administrasi akademik.

(3)   Untuk menyelenggarakan tugasnya, Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan mempunyai fungsi:

a.      Membina, mengkaji dan mengembangkan metode serta sistem pembelajaran dan evaluasi belajar;

b.      Mengkaji, membina dan mengembangkan kurikulum dan program studi;

c.      Mengkaji, membina dan mengembangkan kemampuan serta kinerja dalam manajemen dan administrasi akademik;

d.      Menerbitkan piagam, sertifikat serta surat keterangan lainnya dalam berbagai kegiatan yang dilaksanakan lembaga yang dilegalisir oleh Rektor;

e.      Membina dan menjalankan ketatausahaan Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan.

Pasal 60

(1)   Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan terdiri datri Ketua, Sekretaris, Pusat-pusat, Unit-unit, dan Bagian Tata Usaha.

(2)   Ketua Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan diangkat dan diberhentikan serta bertanggungjawab kepada Rektor atas pertimbangan senat.

(3)   Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan terdiri dari  Pusat Pembinaan dan Pengembangan berikut :

1.      Pusat Pembinaan dan Pengembangan Aktivitas Instruksional;

2.      Pusat Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum dan Program Studi;

3.      Pusat Pembinaan dan Pengembangan Manajemen dan Administrasi Perguruan Tinggi.

4.      Pusat Pembinaan dan Pengembangan lainnya yang dibentuk kemudian sesuai peraturan untuk itu.

(4)   Jenis dan jumlah Pusat Pembinaan dan pengembangan dapat dibentuk dan dihapus sesuai kebutuhan dan perkembangan dan pembentukan dan penghapusan ini diatur dan ditetapkan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan senat.

(5)   Pusat Pembinaan dan Pengembangan dipimpin oleh kepala pusat dan tiap  Pusat Pembinaan dan Pengembangan dapat terdiri dari beberapa Unit Pembinaan dan Pengembangan sesuai esensinya yang dipimpin oleh kepala unit.

(6)   Kepala Pusat dan Kepala unit dalam Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas persetujuan Ketua Lembaga yang membawahinya.

 

Bagian Keenam

Unsur Pelaksana Administratif

Pasal 61

Jenis satuan pelaksana administrasi di UNSRAT dan fungsinya ditetapkan dan diberdayakan oleh Rektor sesuai peraturan yang berlaku dan dikembangkan, ditata serta dibina secara arif agar mendorong terciptanya pemberdayaan kinerja akademik sampai di tingkat Program Studi.

Bagian Ketujuh

Unsur Penunjang

Pasal 62

(1)   Universitas Sam Ratulangi mempunyai unsur penunjang yang berbentuk Unit  Pelaksanaan Teknis, yaitu perangkat di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berada di luar struktur Fakultas, Jurusan, Bagian, dan Laboratorium.

(2)   Unit Pelaksana teknis mempunyai tugas memberikan pelayanan untuk menunjang penyelenggaraan Universitas.

(3)   Unit Pelaksana Teknis di Universitas Sam Ratulangi adalah: Laboratorium, Perpustakaan Pusat Komputer, Kebun Percobaan, Bengkel serta UPT lain yang dibentuk kemudian.

(4)   Unsur Penunjang/Unit Pelaksana Teknis lainnya dapat dibentuk oleh Rektor sesuai kebutuhan , dan dengan persetujuan Senat Universitas.

Pasal 63

Unit Pelaksana Teknis terdiri dari pimpinan, kelompok tenaga ahli, unit/pelaksana pelayanan administrasi.

 

BAB X

TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 64

(1)   Tenaga kependidikan terdiri dari Dosen dan tenaga penunjang akademik yang diangkat menurut aturan yang berlaku.

(2)   Syarat yang harus dipenuhi untuk dapat  diangkat menjadi dosen tetap oleh menteri adalah :

1.      Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

2.      Berwawasan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;

3.      Memiliki   kualifikasi   sebagai  tenaga  pengajar  dengan rekomendasi fakultas;

4.      Mempunyai moral dan integritas yang tinggi;

5.      Memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan negara.

(3)   Jenjang jabatan akademik Dosen terdiri dari  asisten ahli, lektor, lektor kepala, dan guru besar.

(4)   Dosen dapat merupakan dosen biasa, dosen luar biasa dan dosen tamu.

(5)   Dosen biasa adalah dosen yang diangkat dan ditetapkan sebagai tenaga tetap pada Universitas.

(6)   Dosen luar biasa adalah dosen yang bukan tenaga tetap pada Universitas.

(7)   Dosen tamu adalah seseorang yang diundang dan diangkat untuk menjadi dosen pada Universitas selama jangka waktu tertentu.

(8)   Kewenangan seorang Dosen sesuai dengan jabatan akademiknya diatur oleh peraturan yang berlaku.

(9)      Tenaga penunjang akademik terdiri dari peneliti, pustakawan, peanata komputer, laboran dan teknisi.

Pasal 65

(1)   Setiap dosen bertugas melaksanakan kegiatan pendidikan sesuai dengan wewenang jenjang jabatan akademiknya.

(2)   Setiap dosen bertugas melaksanakan kegiatan penelitian dalam rangka pendidikan atau dalam kegiatan pengembangan ilmu sesuai dengan wewenang jenjang jabatan akademiknya.

(3)   Setiap dosen bertugas melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka pandidikan atau dalam kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan sesuai dengan wewenang jenjang jabatan akademiknya.

Pasal 66

(1)   Penerimaan calon tenaga kependidikan disesuaikan dengan kebutuhan menurut perkembangan UNSRAT dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2)   Pelaksanaan ketentuan ayat (1) tersebut di atas diatur dengan keputusan Rektor.

Pasal 67

(1)   Guru Besar diangkat oleh Menteri atas usul Rektor setelah mendapat persetujuan Senat Universitas.

(2)   Guru Besar yang telah mengakhiri masa jabatannya dapat diangkat menjadi Guru Besar Emeritus, syarat pengangkatan dan tanggung jawab Guru Besar Emeritus diatur oleh Menteri.

 

BAB XI

MAHASISWA DAN ALUMNI

Pasal 68

(1)   Mahasiswa mempunyai hak:

1. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai degan norma dan susila yang berlaku di Universitas Sam Ratulangi.

2.      Memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran dan kemampuan­nya.

3.      Memanfaatkan fasilitas yang ada di Universitas Sam Ratulangi dalam rangka kelancaran proses belajar;

4.      Mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas program studi yang diikutinya dalam menyelesaikan studinya;

5.      Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikutinya, serta hasil pelajarannya.

f.        Menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan dan sesuai dengan persyaratan yang berlaku.

g.      Memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

h.      Memanfaatkan sumberdaya UNSRAT melalui perwakilan/organisasi kemahasiswaan yang mengurus dan mengatur, minat dan tata kehidupan bermasyarakat.

i.         Pindah keperguruan tinggi lain atau program studi lainnya bilamana memenuhi persyaratan penerimaan mahasiswa atau program studi yang hendak dimulai, dan bilamana daya tampung perguruan tinggi atau program studi yang bersangkutan memungkinkan.

j.         Ikut serta dalam kegiatan organisasi mahasiswa UNSRAT;

k.       Memperoleh pelayanan khusus bilamana menyandang cacat.

(2)   Setiap Mahasiswa berkewajiban untuk:

a.      Mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku di UNSRAT;

b.      Ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan kampus UNSRAT;

c.      Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban sesuai peraturan yang berlaku;

d.      Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi dan atau seni;

e.      Menjaga kewibawaan dan nama baik UNSRAT;

f.        Menjunjung tinggi kebudayaan nasional;

g.      Menghormati tenaga pendidik dan/atau tenaga administrasi di lingkungan UNSRAT;

(3)   Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dalam keputusan Rektor.

Pasal 69

(1)     Organisasi kemahasiswaan intra UNSRAT diselenggarakan berdasarkan prinsip dari, oleh dan untuk mahasiswa.

(2)     Kedudukan organisasi kemahasiswaan intra UNSRAT merupakan kelengkapan non struktural pada UNSRAT.

(3)     Organisasi kemahasiswaan intra UNSRAT dibentuk pada tingkat perguruan tinggi, fakultas dan jurusan.

(4)     Bentuk dan badan kelengkapan organisasi kemahasiswaan intra UNSRAT ditetapkan berdasarkan kesepakatan antar mahasiswa, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Statuta UNSRAT.

Pasal 70

(1)   Untuk menggalang rasa persatuan dan menjalin komunikasi alumni dalam upaya menunjang pencapaian tujuan pendidikan yang berkelanjutan dapat dibentuk organisasi alumni UNSRAT yang non struktural.

(2)   Tata kerja organisasi alumni diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya.

(3)   Pembentukan organisasi alumni universitas disahkan dengan Surat Keputusan Rektor.

 

BAB XII

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 71

(1)   Penambahan sarana dan prasarana disesuaikan dengan perkembangan universitas.

(2)   Tata pengelolaan sarana dan prasarana yang bersumber dari dana pemerintah diselenggarakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengelolaan kekayaan milik negara.

(3)   Pengelolaan sarana dan prasarana yang berasal dari masyarakat diatur oleh Rektor atas persetujuan Senat Universitas.

(4)   Kekayaan universitas di luar sarana dan prasarana pendidikan, pengelolaanya diatur dengan keputusan Rektor atas persetujuan senat universitas.

(5)   Pendayagunaan sarana, prasarana, dan kekayaan universitas untuk memperoleh dana guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi univesitas diatur dengan keputusan Rektor atas persetujuan senat universitas.

 

BAB XIII

PEMBIAYAAN

Pasal 72

Otonomi dalam bidang keuangan mencakup kewenangan untuk menerima, menyimpan, mengelola dan menggunakan dana dari sumber-sumber pembiayaan UNSRAT, serta untuk memanfaatkan sumber-sumber daya yang dimiliki guna meningkatkan penerimaan dana.

Pasal 73

Untuk keterbukaan dan akuntabilitas keuangan diselenggarakan pembukuan terpadu berdasarkan peraturan tata buku yang berlaku.

Pasal 74

Yang berwenang memeriksa pembukuan keuangan adalah aparat pengawasan fungsional Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 75

Pembiayaan UNSRAT diperoleh dari:

1.      Dana yang berasal dari Pemerintah;

2.      Dana yang berasal dari Masyarakat;

3.      Dana yang berasal dari pihak luar negeri.

Pasal 76

Dana yang diperoleh dari Pemerintah mencakup dana yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pasal 77

Dana yang diperoleh dari masyarakat berasal dari sumber-sumber sebagai berikut:

1.      Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP);

2.      Biaya seleksi ujian masuk perguruan tinggi;

3.      Hasil kontrak kerja yang sesuai dengan peran dan fungsi perguruan tinggi;

4.      Hasil penjualan produk yang diperoleh dari penyelenggaraan pendidikan tinggi;

5.      Sumbangan dan hibah dari perorangan, lembaga Pemerintah dan lembaga non-Pemerintah;

6.      Jasa layanan institusi.

7.      Penerimaan dari masyarakat lainnya.

Pasal 78

Rektor menyusun usulan struktur tarip dan tata cara pengelolaan dan pengalokasian dana yang berasal dari masyarakat, yang setelah disetujui oleh Senat Universitas diajukan oleh Rektor melalui Menteri kepada Menteri Keuangan untuk disahkan.

Pasal 79

Penerimaan dan penggunaan dana yang diperoleh dari pihak luar negeri diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 80

(1)      Rektor membentuk Panitia Anggaran yang bertugas menyusun Rencana Anggaran Pendapat dan Belanja UNSRAT untuk setiap tahun anggaran.

(2)      Rektor mengajukan Rencana Anggaran Pendapat dan Belanja UNSRAT kepada Senat Universitas untuk pertimbangan dan persetujuan, selanjutnya diusulkan oleh Rektor kepada Menteri Keuangan melalui Menteri untuk disahkan.

Pasal 81

Rektor menyampaikan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja UNSRAT kepada Senat Universitas.

 

BAB XIV

PENGAWASAN DAN AKREDITASI

Pasal 82

Rektor menetapkan langkah-langkah pengawasan yang diperlukan untuk memelihara dan menjamin mutu dan efisiensi penyelenggaraan institusi sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku serta atas persetujuan senat.

Pasal 83

Rektor mendorong dan mengkoordiner terselenggaranya efisiensi dan pengembangan mutu layanan institusi bagi kepentingan akreditasi.

 

BAB XV

KERJASAMA ANTAR PERGURUAN TINGGI

Pasal 84

(1)   Dalam rangka pembinaan dan pengembangan universitas, dapat  dilakukan kerjasama dengan perguruan tinggi/lembaga lain, baik dari dalam maupun dari luar negeri.

(2)   Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengutamakan tugas pokok universitas.

(3)   Kerjasama pendidikan dapat berbentuk tukar menukar dosen dan/atau mahasiswa, pengadaan sarana dan prasarana akademik, penyelengga­raan kegiatan akademik bersama, dan bentuk-bentuk lain yang dianggap bermafaat.

(4)   Kerjasama penelitian dapat berbentuk pertukaran hasil penelitian, penerbitan karya ilmiah bersama, pelatihan dan tenaga peneliti, penelitian bersama, pemanfaatan sumberdaya penelitian bersama, dan bentuk-bentuk lain yang berhubungan dengan kegiatan penelitian.

(5)   Kerjasama pengabdian kepada masyarakat dapat berbentuk kegiatan pengabdian bersama, tukar menukar informasi, dan sebagainya.

(6)   Kerjasama dengan lembaga lain dari dalam negeri diatur oleh Rektor, sedangkan kerjasama dengan lembaga luar negeri diatur oleh Rektor dan diketahui oleh Menteri.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 85

Semua peraturan dan keputusan yang dibuat di lingkungan UNSRAT yang telah ada pada saat berlakunya Statuta ini masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Statuta ini.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 86

(1)   Statuta ini dapat diubah melalui suatu rapat Senat Universitas yang dihadiri oleh minimal 2/3 (duapertiga) anggota Senat Universitas, dan perobahan  disetujui minimal oleh  2/3 (duapertiga) anggota Senat Universitas yang hadir. 

(2)   Konsep perubahan statuta dikaji dan dibuat oleh Senat Universitas, yang dibahas, dimantapkan dan dirumuskan  dalam rapat  senat, dan dengan persetujuan Senat Universitas disampaikan kepada Menteri untuk dipertimbangkan dan ditetapkankan.

 

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

TTD

A. MALIK FADJAR

 

Salinan sesuai dengan aslinya.

Biro Hukum dan Organisasi

Departemen Pendidikan Nasional,

Kepala Bagian Penyusunan Rancangan

Peraturan Perundang-undangan,

 

Muslikh, S.H.

NIP 131479478