KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR 27 TAHUN 2002

TENTANG

PEDOMAN ALOKASI BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

 

MENTERI DALAM NEGERI,

 

Menimbang :

bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 76 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah.

Mengingat :

  1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
  2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
  5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
  6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
  7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan pendapatan lain-lain;
  8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN ALOKASI BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

  1. Daerah adalah Daerah Propinsi, atau Daerah Kabupaten atau Daerah Kota;
  2. Kepala Daerah adalah Gubernur bagi Daerah Propinsi atau Bupati bagi Daerah Kabupaten atau Walikota bagi Daerah Kota;
  3. Pajak Daerah, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah;
  4. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat dengan PKB adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor;
  5. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha;
  6. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBB-KB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air;
  7. Pajak Penerangan Jalan yang selanjutnya disingkat PPJ adalah pajak yang dipungut atas penggunaan tenaga listrik, dengan ketentuan bahwa di wilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah;
  8. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya;
  9. Biaya pemungutan adalah biaya yang diberikan kepada aparat pelaksana pemungutan dan aparat penunjang dalam rangka kegiatan pemungutan.

BAB II

BIAYA PEMUNGUTAN

Bagian Pertama

Umum

Pasal 2

(1) Dalam rangka kegiatan pemungutan Pajak Daerah dapat diberikan biaya pemungutan.

(2) Biaya pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membiayai kegiatan penghimpunan data objek dan subjek pajak, penagihan, dan pengawasan.

Pasal 3

(1) Biaya pemungutan ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima persen) dari realisasi penerimaan Pajak Daerah.

(2) Persentase besarnya biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Bagian Kedua

Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Pasal 4

Alokasi biaya pemungutan PKB dan BBN-KB terdiri dari :

  1. 70% (tujuh puluh persen) untuk Aparat pemungut;
  2. 30% (tiga puluh persen) untuk Aparat penunjang, terdiri dari

1) 2,5% (dua koma lima persen) untuk Tim Pembina Pusat;

2) 7,5% (tujuh koma lima persen) untuk Kepolisian;

3) 20% (dua puluh peren) untuk Aparat penunjang lainnya.

Bagian Ketiga

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Pasal 5

Alokasi biaya pemungutan PBB-KB terdiri dari :

  1. 20% (dua puluh persen) untuk Dinas/Instansi Pengelola;
  2. 60% (enam puluh persen) untuk Pertamina dan produsen bahan bakar kendaraan bermotor lainnya;
  3. 5% (lima persen) untuk Tim Pembina Pusat;
  4. 15% (lima belas persen) untuk aparat penunjang lainnya.

Bagian Keempat

Pajak Penerangan Jalan

Pasal 6

Alokasi biaya pemungutan PPJ yang dipungut oleh PT. PLN terdiri dari :

  1. 54% (lima puluh empat persen) untuk biaya pemungutan PT. PLN;
  2. 6% (enam persen) untuk Tim Pembina Pusat;
  3. 20% (dua puluh persen) untuk Aparat Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan pelaksanaan pemungutan;
  4. 20% (dua puluh persen) untuk petugas PT. PLN setempat yang terkait pada pelaksanaan pemungutan.

Bagian Kelima

Pelaksanaan

Pasal 7

Alokasi biaya pemungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 8

Alokasi biaya pemungutan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan, Pajak Kendaraan di Atas Air dan Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, Pajak Reklame, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak Hiburan dan Pajak lainnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 9

Alokasi biaya pemungutan yang diberikan kepada Tim Pembina Pusat digunakan hanya untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kebijakan pemungutan pajak Daerah di tingkat Pusat.

Pasal 10

Alokasi biaya pemungutan bagian Tim Pembina Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6, akan diatur tersendiri dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Keputusan Menteri Dalam Negeri ini mulai berlaku :

  1. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 1979 tentang Uang Perangsang Kepada POLRI dalam Sistem Administrasi Manunggal Dibawah Satu Atap;
  2. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 126 Tahun 1979 tentang Pemberian Uang Perangsang Kepada Dinas Pendapatan Daerah;
  3. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 75 Tahun 1981 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Penata Usahaan Uang Perangsang;
  4. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 93 Tahun 1994 tentang Biaya Operasional Pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal Dibawah Satu Atap;
  5. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 108 Tahun 1994 tentang Insentif/Uang Perangsang Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; dan
  6. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 35 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Dana Kontribusi Daerah pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Departemen Dalam Negeri;

dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

 

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 24 Mei 2002

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

HARI SABARNO