PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 11 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 7 TAHUN 2006 TENTANG STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA PEMERINTAHAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI,

 

Menimbang          :  a.   bahwa besaran kapasitas/isi silinder kendaraan dinas operasional yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 sudah tidak diproduksi lagi, sehingga perlu dilakukan penyesuaian;

b.   bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;

 

Mengingat            :  1.   Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang­Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-­Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

2.   Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2967);

3.   Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

4.   Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);

5.       Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006 tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

6.       Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;

 

MEMUTUSKAN:

 

Menetapkan               :  PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 7 TAHUN 2006 TENTANG STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA PEMERINTAHAN DAERAH.

 

Pasal I

Ketentuan Lampiran Pasal 17 angka N B Kendaraan Dinas Operasional/Kendaraan Dinas Jabatan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

B.   Kendaraan Dinas Operasional/Kendaraan Dinas Jabatan.

 

No.

Jabatan

Jumlah

Jenis

Kendaraan

Kapasitas/Isi

Silinder

(maksimal)

 1

Ketua DPRD Provinsi

1 (satu) unit

Sedan atau Jeep

2.700 cc

 2

Wakil Ketua DPRD Provinsi

1 (satu) unit

Sedan atau Minibus

2.500 cc

 3

Ketua DPRD

Kabupaten/Kota

1 (satu) unit

Sedan atau Minibus

2.500 cc

 4

Wakil Ketua DPRD

Kabupaten/Kota

1 (satu) unit

Sedan atau

Minibus

2.200 cc

 5

Pejabat Eselon I

1 (satu) unit

Sedan atau Jeep

2.700 cc

 6

Pejabat Eselon II

1 (satu) unit

Sedan atau

 

-

Minibus (bensin).

2.000 cc

-

Minibus (solar).

2.500 cc

 7

Pejabat Eselon lU

1 (satu) unit

-

Minibus (bensin).

1.600 cc

-

Minibus (solar).

2.500 cc

 8

Pejabat Eselon N

dan Eselon V

1 (satu) unit

Sepeda Motor

200 cc

 

 

Pasal II

Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

 

 

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 12 Maret 2007

MENTERI DALAM NEGERI

ttd

H.MOH.MA’RUF,SE